BERITAKORUPSI.CO

JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Ya'qud Ananda Gudban

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11ukCePt-34IieOuX4SVz9qSMnDp10-RIqYiu7_lMiwSmpAJxpoQ4sqnpnq7_z9Dnen2XFsdBrdCIVFXFglM6oZBns8L-zjbOxNQxvCRKSihU6J30HspEfwdtMcjUiedtLohaqRbOFEI/s1600/IMG20180824103254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11ukCePt-34IieOuX4SVz9qSMnDp10-RIqYiu7_lMiwSmpAJxpoQ4sqnpnq7_z9Dnen2XFsdBrdCIVFXFglM6oZBns8L-zjbOxNQxvCRKSihU6J30HspEfwdtMcjUiedtLohaqRbOFEI/s640/IMG20180824103254.jpg" width="640" /></a></div>
#Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka, dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut# 
 
beritakorupsi.co - Jumat, 24 Agustsu 2018, Ada yang menggeletik dalam sidang perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2017, dengan terdakwa Ya'qud Ananda Gudban dalam agenda tanggapan JPU KPK atas Eksepsi atau keberatan dari Patra M. Zen dkk selaku Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa pada sidang sebelumnya. Yaitu, JPU KPK dalam tanggapannya mengatakan, Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka. dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut. Pada hal, penetapan terdakwa Ya'qud Ananda Gudban bersama 17 anggota DPRD lainnya dan Moch. Anton selaku Wali Kota menjadi tersangka, setelah mereka dihadirkan terlebih dahulu  sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Moch. Arif Wicaksono maupun terdakwa Moch. Anton. Dalam persidangan saat itu, JPU KPK memutar rekaman percakapan antara terdakwa Ya'qud Ananda Gudban dengan Moch. Anton, yang salah satu isi percakapan itu adalah membahas MoU sampah. Selain itu, hasil percakapan beberapa anggota Dewan dengan Moch. Arif Wicaksono termasuk Cipto Wiyono, serta keterangan terdakwa Suprapto dan Subur pada sidang sebelumnya, dan sebelum terdakwa Ya'qud Ananda Gudban dkk menjadi saksi dalam sidang perkara yang sama dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono maupun Moch. Anton, termasuk keterangan terdakwa Wiwik Hendri Astuti mapun saksi lainnya yang mengatakan, bahwa semua anggota Dewan menerima uang Pokir, uang sampah dan uang saat pembahasan APBD TA 2017 yang pembahasannya pada sekitar Novemberi - Desember 2016. “Semua menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut,” kata saksi pada setiap sidang. Yang terungkap dalam persidangan, adanyankeributan bahwakan ada issu bahwa beberapa anggota Dewan akan melakukan demo demgan cara menginap di rumah Ketua DPRD karena pembagian yang tidak merata, bukan tidak menerima. Sementara keberatan dari PH terdakwa adalah, bahwa terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak  mengakui telah menerima uang apapun. Selain itu menurut PH terdakwa, JPU tidak menjelaskan dari siapa uang itu diterima atau siapa yang memberikan. Aneh memang. Bila terdakwa mengatakan tidak menerima, sementara lebih banyak anggota DPRD termasuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Wiwit mengatakan semua menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Sebelum KPK menetapkan Moch. Anton selaku Wali Kota Malang yang juga sebagai petahana bersama 18 anggota DPRD termasuk diantaranya terdakwa Ya'qud Ananda Gudban yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang menjadi tersangka, JPU KPK sudah terlebih dahulu menghadirkannya sebagai saksi dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim. Sementara dari keberatan terdakwa dalam Eksepsinya atas dakwaan JPU KPK menimbulkan banyak pertanyaan diantaranya, apakah terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak megetahui adanya bagi-bagi duit di rumah Ketua DPRD maupun melaui Ketua Fraksi masing-masing ? Aneh memang, bila terdakwa tidak mengetahui adanya bagi-bagi duit saat rapat Pembahasan Perubahan APBD, apalagi tidak menerima. Atau mengetahui tapi membiarkannya ? Atau tidak mengetahu dan tidak menerimanya ? Apakah terdakwa Ya'qud Ananda Gudban “tidak” aktif dalam setiap rapat atau kegiatan DPRD Kota Malang sehingga terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak mengetahui dan tidak menerima? Siapakah yang benar, apakah keterangan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto, Subur dan Wiwit serta anggota Dewan lainnya yang di sumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan saat itu berbohong yang mengatakan semua menerima, dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut ? Atau terdakwa Ya'qud Ananda Gudban ? Lalu bagaimana dengan isi dakwaan terhadap Jarot, Moch. Arif Wicaksono dan Moch. Anton yang mengatakan ditambah lagi dengan keterangan puluhan saksi yang mengatakan, uang itu dibagikan ke semua anggota Dewan ? Anehnya, mengapa KPK justru hanya menetapkan 19 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 219 menjadi tersangka, sementara keterangan saksi yang lebih banyak mengatakan, bahwa semua anggota Dewan menerima ? Apakah KPK hanya memiliki alat bukti terkait keterlibatan 19 anggota DPRD Kota Malang, sementara 26 anggota DPRD lainnya KPK tidak memiliki bukti walau dikatakan juga menerima termasuk pengakuan Subur yang sudah megembalikan uang “haram” itu ? Salahkah masyarakat yang menuding KPK telah tebang pilih dalam penanganan kasus ini, mengingat hanya 19 dari 45 anggoat DPRD Kota Malang periode 2014 2019 menajdi tersangka, sementara dalam dakwaan JPU KPK mapun keterangan saks-saksi mengatakan smeua menerima ? Anehnya, JPU KPK justru mengatakan, Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka. dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut. Sepertinya KPK belum punya bukti atas keterlibatan 26 anggota DPRD Kota Malang yang juga menerima uang “haram” itu. Yang lebih anehnya lagi, KPK sepertinya belum memiliki bukti saat ini atas keterlibatan semua anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “suap” yang jumlahnya ratusan juta setiap anggota Dewaan. Pada hal, salah satu pelaku utama yaitu Moch. Arif Wicaksono, yang menerima dan membagikan uang itu sudah divonis 5 tahun penjara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara Suprapto, yang turut membagikan uang itu, saat ini juga berstatsu terdakwa bersama Ya'qud Ananda Gudban. Bila KPK tak ingin dituding telah tebang pilih dalam penangan kasus Korupsi Khususnya di DPRD Kota Malang, mengapa yang lainnya tidak bernasib sama dengan 18 anggota DPRD yang saat ini meringkuk di penjara dengan status terdakwa, dan Moch. Arif Wicaksono sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tidandak Pidana Korupsi suap dengan status terpidana ? Lalu bagaimana dengan Cipto Wiyono, yang saat itu menjabat sebagai Sekda, dan Teedy Sujadi Soemama yang mengumpulkan uang atas perintah Cipto untuk diberikan ke DPRD terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2017 ?. Bagaima pula dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus Korupsi suap yang diterima Moch. Arif Wicaksono terkait penggaran proyek Kedungkandang Kota Malang ? Sementara dalam tanggapan JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua  Cokorda Gede mengatakan, bahwa pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa, dan pasal 78 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kedaluwarsa atau karena lewat waktu. JPU KPK mengatakan, tidak relevan dan tidak mendasar apabila keberatan/eksepsi tentang ketidak cermatan atau ketidak jelasan suatu aurat dakwaan dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, karena untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materiil tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip5E-M7LUXfZjOO0oab1SZKmATxcFFre-b-G6h2gBFdbXejaqYfBXB72CRtFPMdJuqF_fbFNLTBux6tlikj97sDcNpDcNm6j_wF0cQS3xcO_APhqnq0M5MHxGjyj_zDaNQr2LflkiBRmQ/s1600/IMG_20180825_214218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="739" height="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip5E-M7LUXfZjOO0oab1SZKmATxcFFre-b-G6h2gBFdbXejaqYfBXB72CRtFPMdJuqF_fbFNLTBux6tlikj97sDcNpDcNm6j_wF0cQS3xcO_APhqnq0M5MHxGjyj_zDaNQr2LflkiBRmQ/s640/IMG_20180825_214218.jpg" width="640" /></a></div>
Dengan demikian, jelas kiranya bahwa materi eksepsi sudah ke luar dari ruang lingkup pengajuan keberatan/eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bahwa ketika Penasihat Hukum terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban mengatakan di dalam pendahuluan eksepsinya, yaitu untung tidak dapat diraih malang tidak dapat ditolak, walaupun tidak ada satu alat bukti yang dapat digunakan oleh Penyelidik, menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Malang Tahun 2018, Ya'qud Ananda Gudban ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Maret 2018.  Ketika itu, Ya'qud Ananda Gudban sudah ditetapkan sebagai Calon Walikota Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Ya'qud Ananda Gudban disangka menerima uang sebesar Rp15. Maka Penuntut Umum berpendapat, bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa II yang mengatakan penetapan Ya'qud Ananda Gudban sebagai tersangka tidak didukung satupun alat buktinya adalah salah besar. Penasihat Hukum Terdakwa ll hanya membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan para Tersangka yang hanya sekilas saja dan tidak benar-benar paham akan kasus dimaksud. “Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban juga tidak pernah mendengar bukti-bukti komunikasi percakapan telepon yang tentunya nanti akan kami hadirkan di persidangan yang akan membuktikan peran masing-masing terdakwa, termasuk terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban,” kata JPU KPK Bahwa apabila Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban menyakini KPK tidak mempunyai bukti pada saat menetapkan Ya'qud Ananda Gudban sebagai tersangka, maka Penasihat Hukum Terdakwa Il dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan, namun langkah itu tidak pernah dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ll, sehingga apabila hal ini dibahas dalam eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan adalah tidak tepat atau diluar kewenangan eksepsi. “Penetapan Ya'qud Ananda Gudban sebagai tersangka juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ya'qud Ananda Gudban yang mencalonkan diri sebagai Waikota Malang. KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti yang cukup dan tidak tebang pilih. Saat itu KPK juga menetapkan Moch. Anton sebagai Tersangka pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Walikota Malang dan juga mendaftar kembali sebagai calon Walikota Malang periode 2018-2023, karena berdasarkan alat bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan, bahwa penetapan tersangka tidak ada kaitannya dengan proses pencalonan terdakwa II sebagai Walikota Malang periode 2018-2023,” kata JPU KPK kemudain “Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka. dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut,” ucap JPU KPK Penuntut Umum berpendapat terhadap penyataan Penasihat Hukum Terdakwa ii Ya'qud Ananda Gudban, bahwa surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga tidak bisa melakukan pembelaan adalah sebuah kelucuan. Bahwa dari 6 (enam) terdakwa dalam berkas perkara ini temyata hanya terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban yang merasa tidak paham akan makna dan maksud surat dakwaan. Bahkan dari 18 (delapan belas) orang terdakwa (12 Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban yang tidak paham dan  mengerti isi surat dakwaan. “Bila melihat dari jenjang pendidikan terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban adalah paling tinggi diantara para terdakwa lainnya, yaitu Doctor of Philosophy (Phd), maka Kami Penuntut Umum menyadanri, bahwa sebenarnya terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban paham betul dan mengerti akan dakwaan kami. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban hanya akan menambah daftar catatan untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana saja,” kata JPU KPK “Terkait pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban pada halaman 8 yang menyatakan, dasar melakukan eksepsi adalah surat dakwaan, BAP dan pemberitaan di media massa sehingga surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum. Penuntut Umum berpendapat, seolah-oiah dari pemberitaan media massa, terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban tidak terlibat suap perkara a quo,” ungkap JPU KPK Tanggapan JPU KPK secara lebih detail atas eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa “Majelis Hakim yang kami Muliakan, Penasihat Hukum dan Terdakwa, serta Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka kami menyampaikan pendapat/tanggapan tengan sistematika menyesuaikan pada sistematika alasan keberatan/eksepsi yang disusun oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban,” ucap JPU KPK Keberatan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, pada pokoknya adalah sebagai berikut : A. Eksepsi tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II  tentang dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil atau alasan bahwa surat dakwaan disusun bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) KUHAP : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). Selanjutnya, untuk mengetahui apakah surat dakwaan yang diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat materiil dan memuat gambaran utuh mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum akan menguji apakah surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi 8 (delapan) hal kriteria terpenuhinya syarat materiil surat dakwaan tersebut diatas dengan menguraikan satu per satu sebagai berikut : 1) Tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut? Pelakunya adalah   terdakwa l Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Pudji Utami dan erdakwa VI H.Abd. Rachman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. 3) Dimana tindak pidana dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor Dewan Pewvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide surat dakwaan hal 6, 12, 13) serta di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide surat  dakwaan hal 17) 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan? Tindak Pidana tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 6, 12) dan antara bulan September 2014 sampai  dengan bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 dan tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 17). 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan? 1. Tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subiantono. terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Pudji Utami dan terdakwa VI H. Abd. Rachman bersama-sama dengan Moch Arief Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi dengan cara menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Moch Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemarna supaya memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, dan 2. Tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I Rahayu Sugiarti, Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban, Terdakwa III Hery Subiantono, Terdakwa IV Sukarno, Terdakwa V Heri Pudji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman bersama-sama dengan Moch Arief Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Ilmam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi dengan cara menerima gratifukasi yaitu menerima uang sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang pada saat pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut adalah DPRD Kota Malang memperlancar dan tidak korektif/ tidak kritis dalam pembahasan sehingga memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang yang bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang, memberikan persetujuan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, dan memberikan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Apakah yang mendorong para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)? Dengan menerima uang tersebut, para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang tidak korektif/ tidak kritis dalam pembahasan sehingga memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. Dengan menerima gratiflkasi berupa uang tersebut Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang dapat memberikan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan (vide Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993)? Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim yang kami Muliakan, Penasihat Hukum dan Terdakwa, serta Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang tanggal 15 Agustus 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2018 harus dinyatakan ditolak. “Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban; 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor : 74/TUT.O1.04/24/08/2018 tanggal O7 Agustus 2018 yang telah kami bacakan pada tanggal 15 Agustus 2018 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP;  3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,” ucap JPU KPK. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Ya'qud Ananda Gudban

#Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi te...

Sidang Kasus Suap APBD Kota Mojokerto Terungkap, Adanya Kompensasi Ke Kejaksaan Mojokerto

01.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGhXIHmYYvE1Chl5tu0mvYxeTQItvzxmc8AIjwCLpXwXGJ5hvkW0Ar-MlL7C51MqYAr0QXOMFnOsDalXqLswATjcvvZlPPtYZMQj3Bhi_pFHeUcycmv-soaUUPfMdAeJ2v8pZAf4o49CY/s1600/2018-08-23-13-18-37-86.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1135" height="404" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGhXIHmYYvE1Chl5tu0mvYxeTQItvzxmc8AIjwCLpXwXGJ5hvkW0Ar-MlL7C51MqYAr0QXOMFnOsDalXqLswATjcvvZlPPtYZMQj3Bhi_pFHeUcycmv-soaUUPfMdAeJ2v8pZAf4o49CY/s640/2018-08-23-13-18-37-86.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi (terpidana) Wiwiet Febriyanto, manatan Kadis PU Kota Mojokerto</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Kamis, 23 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menggelar sidang perkara Korupsi suap APBD Kota Mojokerto tahun 2017, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK untuk  terdakwa Wali Kota (nonaktif) Mas’ud Yunus. 
 
Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini bermula, saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp500 juta pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu. 
 
Wiwiet Febriyanto (sudah divonis 2 tahun), Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani (ketiganya divonis masing-masing 4 tahun penjara) tertangkap tangan KPK karena diketahui, bahwa Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto itu yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017 maupun pembahasan APBD TA 2018. 
 
Sementara dalam siang kali ini, Tim JPU KPK Budi Nugroho, Iskandar 
Marwanto, Muhammad Ridwan, Arin Karniasari,  Tito Jaelani dan Tri 
Anggoro Mukti menghadirkan 10 orang saksi untuk di dengar keterangannya 
dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, dalam sidang 
perkara Korupsi suap APBD Kota Mojokerto tahun 2017, dengan terdakwa 
Wali Kota (nonaktif) Mas’ud Yunus. 
 
Dari 10 oarng sakasi yang 
dihadrikan JPU KPK, salahsatun diantaranya adalah saksi kunci, yaitu 
Wiwiet Febriyanto (terpidana, mantan Kepala Dinas PU). Sebab, Wiwietlah 
yang melaksanakan perintah terdakwa Mas’ud Yunus untuk merealisasikan 
komtmen fee atau tambahan penghasilan bagi anggota DPRD Kota Mojokerto, 
sekaligus menjadi “pintu masuk” bagi KPK untuk menyeret terdakwa ke 
Pengadilan Tipikor, setelah terlebih dahulu Wiwiet dan 3 Pimpinan DPRD 
Kota Mojokerto dipenjarakan. 
 
Selain Wiwiet, JPU KPK juga 
menghadirkan saksi lainnya, diantaranya Irfan Dwi Cahyantoalias Ipang 
(Direktur CV Bintang Persada), Dodi Setiawan Direktur Operasional PT. 
Indo Jaya Sejahtera), Agung Haryono (Swasta), Hanif Mshudi (Swasta), 
Taufik Fajar alias Kaji (Swasta), Haris Wahyudi (PNS), Haryanto (PNS), 
Maramukti Hariutama (Sekretaris Dinas PU), Masagus (Pensiunan PNS) 
 
Dalam
 kasus perkara sebelumnya, dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto disebutkan,
 bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, Wiwiet Febriyanto bertemu 
dengan Purnomo dan  Abdullah Fanani untuk membahas pekerjaan terkait 
Jasmas serta permintaan uang Komitment fee sebesar 8 hingga 10 persen 
untuk anggota DPRD, dan permintaan itu disanggupi oleh Wiwiet. 
 
Namun
 hingga Mei 2017, ternyata Wiwiet Febriyanto dan Mas’ud Yunus belum 
merealisasikan janji pemberian uang tambahan penghasilan bagi pimpinan 
dan anggota DPRD Mojokerto yang bersumber dari program Jasmas maupun 
uang triwulan. Di sisi lain, Wiwiet mengetahui adanya permasalahan dalam
 pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada APBD tahun 2017 yang 
kemungkinan besar akan dipersoalkan oleh anggota DPRD, sehingga 
berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan RAPBD tahun
 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqttOGNZxOP1ntj1CqFrttZ4Sjt1hbnA2AAGaF9CMA1XOeLukBjE40vaUAJ0_h5aHX1Gn-EDCMesJJy6QC6FkBoP99fiDma8gz7UtplkE66wC0AVvB1kWV7LlGuJ6iy8eqdAy94-DE4o/s1600/IMG20180823111757.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqttOGNZxOP1ntj1CqFrttZ4Sjt1hbnA2AAGaF9CMA1XOeLukBjE40vaUAJ0_h5aHX1Gn-EDCMesJJy6QC6FkBoP99fiDma8gz7UtplkE66wC0AVvB1kWV7LlGuJ6iy8eqdAy94-DE4o/s640/IMG20180823111757.jpg" width="640" /></a></div>
Selain itu, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan terdakwa Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR. 
 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Wiwiet Febriyanto menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari Rp38.568.000.000 menjadi Rp 25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa. 
 
Untuk menyelesaikan masalah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu mengusulkan penambahan anggaran Penling, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016 tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran Penling. 
 
Kemudian pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Kemudian pada tanggal 6 Juni 2017, Wiwiet Febriyanto menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp500 juta yang disanggupi oleh Wiwiet Febriyanto. 
 
Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, Wiwiet 
Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) di lingkungan Dinas 
PUPR, yakni Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang 
dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan di 
Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan 
tersebut, Wiwiet Febriyanto meminta uang sebesar Rp930 juta, dengan 
imbalan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. 
 
Permintaan
 itu pun langsung disanggupi oleh Ipang sejumlah Rp200 juta, dan Dodi 
Setiawan Rp730 juta, yang akan diberikan dalam dua tahap, yakni tahap 
pertama Rp430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp500 juta. Namun hingga 
pinjaman tahap kedua, ternyata pekerjaan yang dijanjikan Wiwiet tidak 
ada, sehingga akhirnya dibuat menjadi utang piutang dengan membuat surat
 perjanjian serta pernyataan yang ditadatangani oleh Wiwiet sendiri 
sesuai dengan Kwitansi jumlah uang yang dipanjamnya dari Ipang dan Dodi. 
 
Dalam persidangan (Kamis, 23 Agustis 2018) kepada Majelis Hakim, atas pertanyaan JPU KPK 
terkait
 kegiatan Jasmas dan Penling, saksi Wiwiet Febryanto yang juga terpidana
 2 tahun dalam kasus yang sama ini mengatakan, bahwa Jasmas itu ada di 
Penling karena penganggarannya ada dua, yaitu Musrebang (Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan). Pengusulannya dari masing-masing Kelurahan 
terus ke Kecamatan lalu ke Pemkot kemudian ke Dinas PU. Yang kedua, dari
 usulan para anggota dewan. Penling pending itu sudah lama sejak 
terdakwa Wali Kota tahun 2013. Ada kegiatan Jasmas di tahun 2016 yang 
tidak tercover sehingga dialihkan ke tahun 2017 karena tidak sesuai 
prosedur di Dinas PU, terbentur dua anggaran di Penling dan  Jasmas, 
anggarannya  dobel, sehingga dialokasikan ke tahun 2017 tahun 2017. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvOm1Dl_-fMR89JWZXH-ssIcIOl5d8oKDbrUmJtkBITWygxzCe7hIi-S9vT9ZtNMPFoebQPnnnalr9RlfREMfFadMTbTHsico73hWqlzZhWhhMZ4cyndLnjyAXdrL1hEyAhsBdiDV8q94/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvOm1Dl_-fMR89JWZXH-ssIcIOl5d8oKDbrUmJtkBITWygxzCe7hIi-S9vT9ZtNMPFoebQPnnnalr9RlfREMfFadMTbTHsico73hWqlzZhWhhMZ4cyndLnjyAXdrL1hEyAhsBdiDV8q94/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
“Tahun 2016 alokasi anggaran Jasmas untuk Musrembang antara 16 sampai dengan 17 miliar menjadi 21 milliar karena ada perubahan, ada tabahan DAK (Dana Alokasi Khusus). Tahun 2017 sebesar 38 miliar. Dari alokasi anggaran 38 miliar ini, 9 miliar untuk Penling, 1  miliar untuk umum atau biaya pendamping dan sisanya skitar 27 atau 28 milliar untuk jasmas,” kata Wiwiet. 
 
Terkait realisasi uang tambahan penghasilan bagi anggota Dewan, Wiwiet menjelakan, bahwa dirinya meminjam uang dari Ipang atau Irfan dan Dodi sebesar Rp930 juta secara bertahap. Menurut Wiwiet, pinjaman itu semula dia janjikan dengan proyek. Sementara uang pinjaman itu diterimanaya secara bertahap, yang pertama sebesar Rp430 juta diterimanya dari Ipang di KFC Adityawarman, dan tahap kedua sebsar Rp500 juta. 
 
Dalam persidangan sebelumnya juga terungkap, bahwa pinjaman tahap kedua sebesar Rp500 juta diberikan oleh Ipang dan Dodi pada tanggal 16 Juni 2017, ternyata proyek yang dijanjikan Wiwiet tidak ada. Akhirnya Wiwiet membuat surat perjanjian dan pernyataan menjadi hutang piutang sesuai dengan bukti kwitansi pinjaman. Dan pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB, Wiwiet dan dan 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto tertangkap KPK dengan barang bukti uang sebesar Rp150 juta dan Rp300 juta, yang menurut saksi bukan bukan dari Keempatnya melainkan dari Hanif setelah terlebih dahulu ditelepon agar membawa uang tersebut yang masih duitangannya karena belum diserahkan ke Purnomo atau ke Pimpinan Dewan. Sedangkan Hanif menerima dari Kaji, dan Kaji menerima dari Agung atas perintah Ipang. 
 
“Saya pinjam dari Ipang dan Dodi sebesar Rp930 juta, tidak langsung tapi bertahap. Yang pertama Rp430 juta dan 500 juta,” kata Wiwiet 
 
Saat JPU KPK menanyakan uang tersebut, terungkaplah bahwa sebahagian dari uang sebesar Rp430 juta itu dipergunakan Wiwiet untuk kompensasi ke Kejaksaan terkait masalah Rumah Sakit antara Suyitno dengan pihak Kejaksaan Mojokerto, yang saat itu Suyitno menjabat sebagai  Sekda, dan sekarang menjadi Wakil Wali Kota Mojokerto. Namun dari keterangan Wiwiet ini sepertinya ada yang sengaja ditutup-tupinya. 
 
Sebab, Wiwiet rela menjaminkan sertifikatnya ke Bank atas inisiatifnya hanya untuk membayar  utang Pemkot atau sebagai pengamanan Pemkot. Namun saat Ketua Majelis Hakim menanyakan lebih jauh terkait hutang pemkot dan pengamanan Pemkot seperti apa, Wiwiet tidak menjelaskan secara jelas, dan sepertinya Wiwiet terkesan menjelaskannya panjang lebar yang terkadang tidak berhubungan dengan pertanyaan.  pada hal, sebagai mantan seorang pejabat, harusnya Wiwiet paham akan JPU KPK terutama pertanyaan Majelis Hakim untuk dapat menjelaskan secara singkat, padat dan jelas. 
 
“Yang pertama 430 juta diserhakn di KFC Adityawarman, saya terima langsung dari Ipang. Rp150 juta saya serahkan ke Pak Purnomo Ketua DPRD di McD Sepanjang, tapi sebelumnya sudah komunikasi dengan ajudannya Pak Purnomo. Saya serahkan langsung ke Pak Purnomo waktu itu ada Pak Suliat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP. Sisanya untuk membayar utang Pemkot,” kata Wiwiet 
 
“Hutang Pemkot kepada siapa. Yang jelas dulu,  utang Pemkot atau salah satu unsur Pemkot?,” tanya Ketua Majelis Hakim. 
 
“Sebagai pengamanan,” jawab Tiwiet Wiwiet 
 
“Anda membayar kompensasi ke Kejaksaan,  fickbecknya apa, kembaliannya apa dari  Kejaksaan?  Apa kaitannya masalah Pak Wawali (Wakil Wali Kota) ini dengan pihak Rumah Sakit dan Kejaksaan?,” tanya Ketua Majelis Hakim heran. Namun terpidana 2 tahun ini tak menjelaskannya secara jelas. 
 
Sementara dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Wiwiet saat di penyidik KPK seperti yang dibacakan JPU KPK adalah, untuk membayar hutang Suyitno ke Kejaksaan Mojokerto terkait masalah rumah sakit. 
 
Ada apa masalah apa di Rumah Sakit, antara Suyitno dengan Kejaksaan Mojokerto ? Apakah ada kasus dugaan pelanggaran hukum di Rumah Sakit Mojoerto yang ditangani oleh Kejksaan Mojokerto sebelum terjadi tangkap tangan namun tak terungkap ? 
 
Sementara keterangan Ipang kepada Majelis Hakim mengakui, bahwa dirinya bersama Dodi meminjamkan uang ke Wiwiet. Dan bukti hutang pitung itu pun sudah diserahkan kepada JPU KPK saat dipersidangan terdahulu, pada saat 3 pimpinan Dewan itu disidangkan. 
 
Pada sekitar tahun 2016, Wiwiet Febriyanto mengetahui adanya kesepakatan berupa  pemberian janji antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan dan anggota DPRD untuk memberikan sejumlah uang sebagai tambahan “pengasilan” berupa uang komitmen fee yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING) yang berasal dari usulan para anggota DPRD sendiri, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat)  8 persen dari anggaran Rp28 miliar tahun 2017, serta tambahan “penghasilan bagi masing-masing anggota DPRD Mojokerto sebesar Rp65 juta, atau yang dikenal dengan istilah 7 umur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan selama tahun 2017. 
 
Pada sekitar bulan Februari 2017, Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Purnomo dan  Abdullah Fanani untuk membahas pekerjaan terkait Jasmas serta permintaan uang Komitment fee sebesar 8 hingga 10 persen untuk anggota DPRD, dan permintaan itu disanggupi oleh Wiwiet. 
 
Namun hingga Mei 2017, Wiwiet Febriyanto dan Mas’ud Yunus, ternyata belum merealisasikan janji pemberian uang tambahan penghasilan yang bersumber dari program Jasmas maupun uang triwulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto. Di sisi lain, Wiwiet mengetahui adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada APBD tahun 2017 yang kemungkinan besar akan dipersoalkan oleh anggota DPRD, sehingga berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018. 
 
Selain itu, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtzq8uzbCZhjCKqD4xpyrA70VO8ykROLehb_ev3x6JMN8xEY_NtnJ6V53Q_QdtcKb0DIWYpO7_mXfzcuMSo3aSQNF3s6PZ2lFldaEKj3s2CaHr_WPp87ouoF5BFy8JAXDBWI3I0DTqvX4/s1600/2018-08-23-20-07-35-91.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="1050" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtzq8uzbCZhjCKqD4xpyrA70VO8ykROLehb_ev3x6JMN8xEY_NtnJ6V53Q_QdtcKb0DIWYpO7_mXfzcuMSo3aSQNF3s6PZ2lFldaEKj3s2CaHr_WPp87ouoF5BFy8JAXDBWI3I0DTqvX4/s640/2018-08-23-20-07-35-91.png" width="640" /></a></div>
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Wiwiet Febriyanto menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp38.568.000.000 menjadi Rp 25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa. 
 
Untuk menyelesaikan maslah tersbut, Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING. 
 
Pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq) bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. 
 
Setelah pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018. 
 
Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2017, Wiwiet Febriyanto menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp500 juta, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto. 
 
Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. 
 
Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sejumlah Rp200 juta dan Dodi Setiawan Rp730 juta, yang akan diberikan dalam dua tahap yakni, tahap pertama Rp430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500 juta 
 
Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, Wiwiet Febriyanto menerima sejumlah uang sebesar Rp380 juta dari dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, Wiwiet menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. 
 
Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). 
 
Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel 
 
Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp5 juta. 
 
Sementara sisa uang sebesar Rp280 juta yang diterima Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta (yang disebut Wiwiet dalam persidangan sebagai kompensasi ke Kajari Mojokerto terkait masalah Rumah Sakit), dan yang Rp 100 juta sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). 
 
Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. 
 
Sekitar pukul 08.00 pagi, Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp100 juta dan Dodi Setiawan Rp400.000.000. 
 
Namun Wiwiet meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada Wiwiet melalui Taufik Fajar alias Kaji. 
 
Kemudian Wiwiet menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. 
 
Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi (BAPEKO). 
 
Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi. 
 
Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, Wiwiet menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan adalah sejumlah Rp300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp30 juta (ini yang disebutkan Wiwiet terkait dirinya menjaminkan rumahnya untuk membayar utang Pemkot), dan sisanya Rp140 juta sebagai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK. (Rd1)

News Tipikor Sidang Kasus Suap APBD Kota Mojokerto Terungkap, Adanya Kompensasi Ke Kejaksaan Mojokerto

Saksi (terpidana) Wiwiet Febriyanto, manatan Kadis PU Kota Mojokerto berita korupsi .co - Kamis, 23 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadil...

ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

11.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJqA26ZRcqptHXPVfXZMWR67T9CPP6KPIyiuNyZD5wXdoNrAKU7a87TwJmLNJmIEykpjXNVGwxBL7byX4vnYyx4WJnWAMu78xRmt5EWWwVCPtaVF_P8vCnzKZHdUdhZWLkSf2XWpYv-7Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# 
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Selasa, 21 Agustus 2018, ICW dalam siaran Persnya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, ICW, ILR, PBHI) menyampaikan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, publik dikejutkan oleh isu mengenai rotasi 15 Pegawai KPK. Dijelaskan, rotasi para pejabat eselon II dan eselon III  tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan. Polemik ini merupakan sebuah coreng gelap di wajah KPK yang selalu mempromosikan sistem merit, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Kementerian/ Lembaga lain. Tak hanya itu, dengan rencana tetap dilanjutkannya pelantikan yang akan dilakukan pada 24 Agustus 2018, Pimpinan berpotensi besar melanggar bukan hanya kode etik internal KPK, tapi juga sejumlah peraturan seperti PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan bahkan UU KPK itu sendiri. Publik harus kembali mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Pimpinan KPK tidak mengindahkan peraturan di internal lembaganya sendiri, dan diduga kuat melanggar kode etik internal KPK sendiri. Pada Agustus 2017, Pimpinan KPK tidak menindaklanjuti pembangkangan yang dilakukan oleh Brigjen Aris Budiman, selaku Direktur Penyidikan KPK. Yang bersangkutan menghadiri panggilan Pansus Angket KPK, tanpa izin pimpinan. Selain itu, permasalahan yang serupa sempat mencuat pula terkait dengan rencana perpanjangan masa bakti anggota korsa yang diperbantukan ke KPK, demi memasukkan sejumlah alumni KPK, yang secara normatif, tidak memiliki dasar. Masih terkait dengan manajemen sumber daya manusia di KPK, Pimpinan KPK juga melantik Direktur Penuntutan tanpa melalui mekanisme rekrutmen terbuka sebagaimana yang ditempuh saat pengisian posisi Deputi Penindakan. Dari catatan-catatan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tindakan-tindakan yang sebetulnya sudah merupakan pelanggaran serius bukan saja terhadap kode etik maupun peraturan lainnya, tapi terutama terhadap integritas dan marwah KPK. Untuk itu, dapat dipahami bahwa perbuatan Pimpinan KPK ini akan mencederai KPK sebagai sebuah lembaga. Sebagai catatan, jika pelantikan pada 24 Agustus 2018 tetap terjadi, Pimpinan KPK berpotensi besar melanggar sejumlah peraturan. Peraturan-peraturan tersebut adalah, Peraturan KPK RI No 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan a quo huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan, dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Dengan tidak mempertimbangkan parameter kriteria yang jelas, maka rotasi ini jelas bersifat subjektif dan cacat prosedur. Rangkaian peristiwa dan pembiaran oleh Pimpinan KPK ini berpotensi melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f UU Nomor 30 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu, jangan sampai Pimpinan KPK kembali melakukan kekeliruan dengan tetap melantik ke-15 pejabat eselon II dan III KPK yang cacat prosedur, padahal sudah jelas ini bukan kali pertama Pimpinan KPK melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. (*)

Regional Tipikor ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

#Rotasi para pejabat eselon II dan eselon III tersebut diduga dilakukan dengan cacat prosedural dan tidak transparan# Jakarta, berita k...

Bupati Jombang (Nonaktif) Dituntut 8 Thn Penjara dan UP Rp1,2 M

11.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY_9_tFcQZam60yl1lnNncDXMXQmgSST35BrEzGXURO7d2UsVgdDQvMGWfG9sr2xTWGSkXSsl3jmv0HpD7_t85ucnZLN2NtW78GyWdVj5lEyQnSlyGZpM7ZggK8DcU0ePlRYgh2xekBK8/s1600/Nyono..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY_9_tFcQZam60yl1lnNncDXMXQmgSST35BrEzGXURO7d2UsVgdDQvMGWfG9sr2xTWGSkXSsl3jmv0HpD7_t85ucnZLN2NtW78GyWdVj5lEyQnSlyGZpM7ZggK8DcU0ePlRYgh2xekBK8/s640/Nyono..png" width="640" /></a></div>
#Tjaturiana Yuliastuti, Istri Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko langsung pingsan di ruang sidang begitu mendengar suaminya dituntut 8 tahun penjara# 
 
beritakorupsi.co - Selasa, 21 Agusustus 2018, Akhirnya terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.220.000.000 (Satu milliar Dua ratus Dua puluh juta rupiah), serta pencabutan hak memili dan dipilih dalam suatu jabatan publik (Hak Politik) selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok (penjara), dalam kasus perkara tindak pidana Korupsi suap. 
 
Tjaturiana Yuliastuti, istri terdakwa yang duduk paling depan di kursi pengunjung saat mengikuti persidangan, langsung pingsan begitu mendengan JPU KPK membacakan tuntutan pidana terhadap sang suaminya dengan pidana penjara selama 8 tahun. Suasana sidang pun sempat menarik perhatian pengunjung lainnya termasuk menantu terdakwa seoarng anggota Perwira Polisi yang bertugas di Polres Gersik. 
 
Dalam sidang yang berlangsung (Selasa, 21 Agustus 2018) JPU KPK Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih membacakan surat tuntutannya diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, sementara terdakwa Nyono Suharli Wihandoko didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jakarta. 
 
Hukuman pidana penjara yang lama mungkin sangat wajar diberlakukan terhadap Kepala Daerah selaku pejabat pemegang tongkat komando tertinggi serta pembuat suatu Peraturan Daerah (Perda) termasuk anggota Legislatif serta aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan dan pengayom bagi masyarakat, namun justru melanggarnya sendiri dengan melakukan tindak pidana Korupsi bukan hanya dilihat dari jumlah uang yang diterima atau dinikmatinya malinkan  dari perbuatannya selaku pejabat penyelenggara hukum yang terjarat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. 
 
Hal itu pula yang mungkin salah satu pertimbangan bagi KPK terhadap terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 yang tertangkap tangan bersama  Inna Silestyowati (sudah divonis 2 tahun dan 6 bulan, dan saat ini KPK banding) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang oleh KPK pada tanggal 3 Februari 2018. 
 
Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko dalam dakwaan JPU KPK, dijaerat dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Pasal 12 ; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4  (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 11 ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. 
 
Namun menurut JPU KPK dalam surat tuntutannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan 32 orang saksi maupun bukti-bukti berupa hasil rekaman percakapan yang ditunjukkan JPU KPK, bahwa pasal yang dapat dibuktikan atas perbuatan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati yang menerima uang sebesar Rp1.220.000.000 adalah pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP 
 
Dalam surat tuntutannya, JPU KPK juga membeberkan total uang yang diterima oleh terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ditahun 2017 sebesar Rp1.220.000.000 terkait pengangkatan Jabatan Inna Silestyowati dari dokter biasa menjadi Kepala Puskesmas kemudian menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Pada hal, masih banyak dokter di Puskesmas atau Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang yang jauh lebih senior dari Inna Silestyowati untuk menduduki jabatan Kepala Puskesmas apalagi Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, penerimaan uang dari pengangkatan pengawai honor di Pos Kesehatan Puskesmas, penerimaan uang dari hasil pemotongan jasa Kapitasai (jasa pelayanan kesehatan) dan dari penerimaan uang dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah) penerimaanyang diterima oleh terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dari Inna Silestyowati selama 2017 
 
I. Terkait Pengangkatan Jabatan Definitif Inna Silestyowati sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1qnKuOwUvLq-dtGANXUKGsbHGXqGElBUA8Rr-x7ymtKG2iAarmfXlSvYZhclKVcP9EAN5fRRgeoFA5YFwCd55gjCRprO8qfsaCn7BKbGHameS7rpymMPFt30Rn_aNOzi3EjOXhOqMCD4/s1600/IMG_20180822_082942.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="1150" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1qnKuOwUvLq-dtGANXUKGsbHGXqGElBUA8Rr-x7ymtKG2iAarmfXlSvYZhclKVcP9EAN5fRRgeoFA5YFwCd55gjCRprO8qfsaCn7BKbGHameS7rpymMPFt30Rn_aNOzi3EjOXhOqMCD4/s640/IMG_20180822_082942.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK menyatakan, bahwa pada sekitar tahun 2013, setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. 
 
Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. 
 
“Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit, selanjutnya terdakwa melalui ajudannya yaitu Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa dan pada pertemuan tersebut, Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati,” ungkap JPU KPK. 
 
JPU KPK melanjutkan. Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa. 
 
“Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017,” ungkap JPU KPK kemudian 
 
JPU KPK menyebutkan, bahwa sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp50.000.000,00. 
 
Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho, di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama dengan Samijan menemui Budi Nugroho menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut, Budi Nugroho menyampaikan bahwa untuk mengambil SK jabatan asli, harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati. 
 
Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemul terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, INNA SILESTYOWATI menyetujuinya, dengan alasan dalam waktu yang sama Inna Silestyowati menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. 
 
Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati 
 
“Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa han kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung tanggal 3 Januari 2017,” ungkap JPU KPK. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tanpa persetujuan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah terdakwa melantik Inna Silestyowati Sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan, terdakwa melalui Puji Umbaran selaku Direktur RSUD Jombang meminta agar Dinas Kesehatan menyediakan dana rutin setiap bulannya untuk operasional terdakwa. Oleh karena Inna Silestyowati masih mempunyai keinginan untuk diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka Inna Silestyowati berusaha menunjukkan loyalitasnya kepada terdakwa dan menyetujui permintaan dana operasional rutin tersebut yang akan diambilkan dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi pada Puskesmas. 
 
“Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp50 juta, dan sisanya sejumlah Rp22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap JPU KPK lagi. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017,  terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp 600 juta dengan perincian sebagai berikut ; 
 
1.  Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan     permintaan dana rutin operasional.  Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna     Silestyowati memberikan uang sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. 
 
2.  Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan     itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat     PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan     uang sebanyak Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir. 
 
3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah     Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati      menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata     Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati  menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir     dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”. 
 
Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer di Pos Kesehatan Puskesmas. 
 
Terdaka Nyono membagi-bagikan uang “haram” itu keberbagai pihak 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGvakhbZlh5D-qwNWIIPN1rak8rmNg0oTnspsalbymj1g2fMQVmulucvlE1qEcS-DBhZTW1NggB8JsmjRt3J9sfLntKcLKRsGcPsX6NK5P8VpTPgkoSRVHCSanZMqvAMOUWEEqzltAT9E/s1600/Nyono+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGvakhbZlh5D-qwNWIIPN1rak8rmNg0oTnspsalbymj1g2fMQVmulucvlE1qEcS-DBhZTW1NggB8JsmjRt3J9sfLntKcLKRsGcPsX6NK5P8VpTPgkoSRVHCSanZMqvAMOUWEEqzltAT9E/s640/Nyono+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK menyebutkan, bahwa uang diberikan terdakwa Nyono Suhali Wihandoko dalam bentuk bantuan kepada para pihak adalah bantuan pribadi terdakwa dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Jombang untuk periode 2018 - 2023 dengan perincian sebagai berikut; 1.  Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; 2.  Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3.  Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4.   Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp25 juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; 5.  Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; 6.   Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp 200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7.  Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. II.  Penerimaan uang terkait Perizinan Rumah Sakit Ibu dan Anak   (RSIA) Mitra Bunda Jombang JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaanya, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. “Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit,” ungkap JPU KPK Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang. Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp75 juta Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018. JPU KPK menungkapkan dalam surat tuntutannya, setelah ada kepastian dari dr, Subur Suprojo, Inna Silestyowati berinisiatif meminjamkan uang pribadinya terlebih dahulu sebesar Rp75 untuk diberikan kepada terdakwa, agar Surat Keputusan ijin operasional RSIA Mitra Bunda segera ditandatangani oleh terdakwa. Masih pada tanggal yang Sama, lanjut JPU KPK, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar Rp75 juta, dan penerimaan uang dari Kepala BKD sebesar Rp65 juta. JPU KPK juga membeberkan Uang “haram” itu dipergunakan terdakwa untuk :   
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqbZ1VuMgDoo4c3xikD6tHHlcU68rKuArIXf7MMg0ylxOCbrHezBV2Mj4Gcplzd7aPWcXPzJka6hOPHFl7g-pxAQxXiOZnQl7yLvE8kR6IcbyRC3hhkh1zq-23hF-rcrse7auzxtXYVy8/s1600/IMG20180821155236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqbZ1VuMgDoo4c3xikD6tHHlcU68rKuArIXf7MMg0ylxOCbrHezBV2Mj4Gcplzd7aPWcXPzJka6hOPHFl7g-pxAQxXiOZnQl7yLvE8kR6IcbyRC3hhkh1zq-23hF-rcrse7auzxtXYVy8/s640/IMG20180821155236.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Bahwa uang sebesar Rp75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) sebesar Rp10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar Rp2.400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering SYUKUR ABADI sebesar Rp12.6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp25 juta; e. Sisanya sebesar Rp25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. 
 
JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang keseluruhan sebesr Rp1.220.000.000 tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Jombang untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala daerah untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
“Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ; 1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal 12 huruf aUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP.; 2. Manghukum terdakwa Nyono Suharli Wihandoko dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa dlaam tahanan, dan memnayar denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.; Menhukum terdakwa Nyono Suharli Wihandoko untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.220.000.000 yang sudah dibayar untuk diperhitungkan dalam hal uang pengganti dirampas untuk negara.; 5. Menghukum terdakwa dalam hal memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diatur dan sdiselenggarakan oleh pemerintah,” ucap JPU KPK Wawan diakhir surat tuntutannya. 
 
Atas surat tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya pada sidang berikutnya. 
 
“Saudara punya hak untuk menyampaikan pembelaan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Usai persidangan. Saat wartawan media ini menanyakan kepada JPU KPK terkait keterliabatan dr. Subur Suprojo yang memberikan uang sebesar Rp75 juta kepada terdakwa Nyono Suharli Wihandoko melalui terdakwa Inna Silestyowati untuk pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda Jombang milik dr.Subur sendiri. Keterlibatan Samijan selaku sumi Inna dan Budi Nugro yang turut menyerahkan uang terkait pengangkatan jabatan Inna. 
 
Anehnya, menanggapi hal itu JPU KPK Wawan tak memberikan keterangan yang jelas. Pada hal, dalam surat dakwaan maupun surat tuntan JPU KPK dijelaskan, bahwa uang sebesar Rp75 juta yang diserahkan Inna Silestyowati terhadap terdakwa Nyono adalah terkait pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda Jombang milik dr.Subur Suprojo, walau memang dr.Subur belum sempat menyerahkan uang itu terhadap Inna Silestyowati karena sudah tertangkap KPK dua hari sebelum janji penyerahan uang dari dr.Subur ke Inna. 
 
“Kita tidak bisa langsung menetapkan seseorang menjadi tersangka walau fakta persidangan. Harus harus ada bukti yang cukup,” kata JPU KPK Wawan. 
 
Yang lebih anehnya lagi, terungkapnya dalam persidangan terkait pemontongan dana Kapitasi Puskesmas yang berasal dari uang negara namun dipergunakan bukan untuk kesehatan masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi terdakwa “InNyo” alias Inna dan Nyono  maupun untuk kepentingan pribadi pengurus Paguyuban Puskesmas yang tidak ada kaitannya dangan kedinasan atau kepegawaian karena tidak diangkat berdasarkan peraturan pemerintah, namu KPK sepertinya tidak akan menindak lanjuiti sebagai perbuatan melawan hukum atau Tindak Pidana Korupsi. 
 
Pada hal, pemotongan dana Kapitasi yang tidak ada dasar hukumnya itu sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu. Sementara pengakuan dari terdakwa Inna dalam persidangan, bahwa pemotongan dana kapitasi Puskesmas sejak dirinya mejabat Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Januari 2017 sebesar Rp72 juta berbulan setiap Puskemas yang berjumlah 34 Puskesmas di Kbupaten jombang. Dari uang sebesar Rp72 juta itu, Inna menyetor ke terdakwa Nyono sebesar Rp50 juta, sementara yang Rp22 juta untuk operasional terakwa sediri. 
 
KPK sepertinya hanya memidanakan perbuatan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang yang mencalonkan diri kembali untuk perode selanjutnya, walau akhirnya terdakwa kalah dalam Pilkada Bupati jombang yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018. (Rd1)

News Tipikor Bupati Jombang (Nonaktif) Dituntut 8 Thn Penjara dan UP Rp1,2 M

#Tjaturiana Yuliastuti, Istri Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko langsung pingsan di ruang sidang begitu mendengar suaminya dituntut 8 tahun...

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” 4 Anggota DPRD Mojokerto

01.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj63tSvCrtYHGHj0-KH4BiPdW6eFV6pCaEqaXY4auefcFwteg_f9N3wPPCQPe8FmpMt1cXKZD81V0qwVuiStzvnATPhgxPgQGC1jj-0v5L5RmhfYKsM09U43fZ6uRht6uDOsMdcPeTzDU/s1600/IMG20180821113058.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj63tSvCrtYHGHj0-KH4BiPdW6eFV6pCaEqaXY4auefcFwteg_f9N3wPPCQPe8FmpMt1cXKZD81V0qwVuiStzvnATPhgxPgQGC1jj-0v5L5RmhfYKsM09U43fZ6uRht6uDOsMdcPeTzDU/s1600/IMG20180821113058.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk memeriksa atau mendalami keterangan 4 (Empat) orang anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PDIP dan Gerindra, dalam sidang perkara kasus Korupsi suap pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017 yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 21 Agustus 2018. 
<div style="text-align: justify;">
 
“Saudara Jaksa, silahkan dalami keterangan saksi ini,” perintah Majelis Hakim (anggota) Dr. Lufsiana kepada JPU KPK. 
 
Ke- 4 anggota DPRD itu adalah 3 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP), yaitu Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun Fraksi Gerindra. Anggota DPRD Kota Mojokerto ini dihadirkan JPU KPK Budi Nugroho, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Arin karniasari,  Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota (nonaktif) Mojokerto dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017. 
 
Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 150 juta dan 300 juta pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu. 
 
Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui, Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto itu yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpMFQxkXhH-NUyt7XahsAAC-tr47d015CAeYOA2vC9LiVngXFndG_j9aSR55MlG8fWkxaIRNpCUwJIOwtwkZK4V9A90ZNs0RBsJRDHbjBCdkvKTY4cOQg2lvaJpR-pMTTVTLBGEnSP70/s1600/IMG20180821113538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBpMFQxkXhH-NUyt7XahsAAC-tr47d015CAeYOA2vC9LiVngXFndG_j9aSR55MlG8fWkxaIRNpCUwJIOwtwkZK4V9A90ZNs0RBsJRDHbjBCdkvKTY4cOQg2lvaJpR-pMTTVTLBGEnSP70/s640/IMG20180821113538.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Apa yang diperintahkan Majelis Hakim ini terhadap JPU KPK bukan tidak beralasan. Sebab, Keterangan Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun selaku anggota DPRD Kota Mojokerto ini yang diucapakan dihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah, adalah “berbohong” alias tidak mengakui bahwa uang yang diterimanya dari Wali Kota Mojokerto melalui Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto (sudah divonis) ke pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yaitu Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), ketiganya juga sudah divonis bersalah dan dipidana penjara masing-masing 4 tahun pada tahun lalu. Dan uang itu dibagikan ke 22 orang anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 agar menyetujui pembasahasan anggaran TA 2017 yang pembahasannya pada tahun 2016 di sebuah Hotel di Trawas. 
 
Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryana pada Selasa, 21 Agustus 2018, JPU KPK menghadirkan 8 orang saksi dari DPRD Kota Mojokerto yang berlangsung dalam 2 session, yaitu Darwanto (Fraksi PDIP), Suliat (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP) dan Moch. Harun dari Fraksi Gerindra (session I), sedangkan session ke- II adalah  Dwi Edwin Indrapraja selaku Ketua Fraksi Gerindra, Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Gusti Patmawati (Fraksi PDIP) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra). 
 
Dalam sidang session pertama inilah, saksi Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun dengan percaya diri mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa uang yang diterimaya itu tidak berkaitan dengan kewenangannya selaku anggota DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto TA 2017. 
 
Atas keterangan Dewan yang terhormat ini, Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dan 2 Hakim anggota kembali bertanya dengan tegas, agar para politikus ini mengakui dengan jujur, namun tak satu pun dari keempat anggoat DPRD ini mengakuinya. 
 
“Itu hak suadara mau berkata apa. Kalau sudah didalami repot. Tapi saudara lebih baik terus terang,” kata Majelis Hakim. Namun para politikus ini tetap tidak “jujur”. 
 
“Apakah uang itu supaya saudara tidak menggunakan fungsi pengawasan saudara?,” tanya Majelis Hakim ke satu per satu saksi. Namun saksi dengan “sepakat” menjawab “tidak”. 
 
“Tidak.Saya tetap menggunakan hak saya,” kata keempat saksi. 
 
“Jadi begitu ada, langsung caplok ya?,” tanya Ketua Majelis Hakim Dede sedikit jengkel. Kemapat saksi ini pun tak menjawab.  
 
JPU KPK pun kembali menanyakan saksi terkait uang yang diterimanya. “Apakah uang yang saudara terima itu sah ? ada nggak kwitansinya ?,” tanya JPU KPK Budi 
 
“”Nggak sah, dan sudah dikembalikan,” jawab saksi. 
 
Uang yang diterima Darwanto sebesar Rp15 juta, Suliat Rp60 juta , Yunus Supryitno Rp10 juta dan Moch. Harun Rp50 juta. Dan uang itu pun sudah dikembalikan ke KPK. Namun, apakah degan dikembalikannya uang “suap” itu akan menghilangkan perbuatannya yang “melanngar hukum” ?. Atau akan “bernasib” sama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang yang juga menerima uang “suap” saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2015 yang saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Suarabaya ? 
 
Sementara pada sidang session ke- II, JPU KPK menghadirkan saksi Dwi Edwin Indrapraja selaku Ketua Fraksi Gerindra, Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Gusti Patmawati (Fraksi PDIP) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra), sementara saksi Darwanto, Suliat, Yunus Supryitno dan Moch. Harun tetap berada diruang sidang dan duduk dibelakang saksi Dwi Edwin Indrapraja dkk. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, saksi Dwi Edwin Indrapraja dengan berterus terang menjelaskan tentang adanya permintaan DPRD Kota Mojokerto kepada Wali Kota Mas’ud Yunus, terkait  “tambahan penghasilan” bagi masing-masing anggota maupun pimpinan DPRD yang disebut dengan istilah “7 Sumur” sebesar Rp60 per tahun. 
 
“Apakah istilah Tujuh Sumur itu maksudnya 7 kali pembahasan termasuk LPJ Wali Kota ?,” tanya Ketua Majelis Hakim. 
 
“Ya mungkin begitu,” jawab saksi Dwi Edwin Indrapraja</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiZLDC_dWtMdV4FqKS-XoJZPrf6VJvEH3iLIaXc5lhXr6J6wyOPZWWBfh-PFCbF5jtMUyYZrZk1Ps3Xlh0N9a6YajUlvQCwa7rTA2QGdKMGnJp0j2dEGc2OG4pWPzL910vzq38f_1lpk/s1600/IMG_20180822_231119-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="908" data-original-width="1574" height="368" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbiZLDC_dWtMdV4FqKS-XoJZPrf6VJvEH3iLIaXc5lhXr6J6wyOPZWWBfh-PFCbF5jtMUyYZrZk1Ps3Xlh0N9a6YajUlvQCwa7rTA2QGdKMGnJp0j2dEGc2OG4pWPzL910vzq38f_1lpk/s640/IMG_20180822_231119-1.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dwi Edwin Endarpraja juga menjelaskan kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Arin Karniasri dkk mengatakan, bahwa dirinya mendengar pembicaraan antara Suyitno dengan Wali Kota Mas’ud Yunus saat pertemuan di Hotel Trawas terkait pemberiaan “tambahan penghasilan”. 
 
“Awalnya Triwulan, tapi sudah 5 bulan tidak ada kepastian. Saya duduk tidak jauh, jadi saya bisa dengar,” kata Edwin. 
 
Apa yang dijelakan saksi Dwi Edwin Endarpraja ini tak jauh beda dengan surat dakwaan JPU KPK yang menyatakan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. 
 
Kemudian realisasi pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, pada bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah) 
 
Selain itu, tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, terdakwa Mas’ud Yunus juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta 
 
Kemudian pada bulan Desember 2016 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. 
 
Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya ; 
1. Dedi Novianto (FPD),                            12. Puji Pramono (FPD),        
2. Kholid Firdaus Wajdi (FPKS),                13. Moch. Harun (FGerindra) 
3. Edy Prayitno (PKS),                               14. Raihan Mustafa (FPPP), 
4. Gunawan (FPPP),                                   15. Yuli Veronica (FPAN), 
5. Maschur (FPAN),                                   16. Suryono (FPAN), 
6. Aris Satrio Budi (FPAN),                        17. Junaidi Malik (Ketua FPKB), 
7. Choiroiyaro (FPKB),                              18. Soni Basuki Rahardjo (Ketua FGolkar), 
8. Ardyah Santy (FGolkar),                         19. Anang Wahyudi (FGolkar), 
9. Darwanto (FPDIP),                                 20. Yunus Supryitno (FPDIP), 
10. Febriana Meldyawati (FPDIP),              21. Suliat dan Gusti Patmawati (FPDIP), 
11. Dwi Edwin. I (Ketua FGerindra)            22. Ita Primaria Lestari (FGerindra). </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdmlfHHVq_c6v3uKrdL2KBtRU5WUvG91xYlvcoyiGGmFDECgvcFOlrep4Wq1NX_XGZGWz_8_MZtWCLayWCmfYrs6m0Vo_ugPXVDEXs1b4xmb-mVRfrxOFhj1Eriejz1VtSeIPhbguD1gI/s1600/1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdmlfHHVq_c6v3uKrdL2KBtRU5WUvG91xYlvcoyiGGmFDECgvcFOlrep4Wq1NX_XGZGWz_8_MZtWCLayWCmfYrs6m0Vo_ugPXVDEXs1b4xmb-mVRfrxOFhj1Eriejz1VtSeIPhbguD1gI/s640/1512527607286.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar. 
 
Sementara saksi Dwi Edwin Indrapraja menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa fee kegiatan Jasmas belum terlaksana. Menurut saksi, bahwa fee yang semula 8 persen namun turun hingga 5 persen dan belum terlaksana. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 22 anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017. 
 
Oleh KPK, perbuatan itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut; 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah). 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. 
 
Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar. 
 
Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr_y3asJAfs9rIuqORYCejfZKklnY-5cR5qSKQUr3Okim9PnTHX35x1M3w3sSFmc3Cyz6LmP_yZhmxo51IAuCZF0QoMMcNqOGUgiyKDHX7S15CGQYyXQadRYPZEiuQ_TRKXxJ-L9GTwj8/s1600/IMG20180809101745.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="705" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr_y3asJAfs9rIuqORYCejfZKklnY-5cR5qSKQUr3Okim9PnTHX35x1M3w3sSFmc3Cyz6LmP_yZhmxo51IAuCZF0QoMMcNqOGUgiyKDHX7S15CGQYyXQadRYPZEiuQ_TRKXxJ-L9GTwj8/s1600/IMG20180809101745.jpg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. 
 
Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa 
 
Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017. 
 
Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD. 
 
Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta. 
 
Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017. 
 
Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017. 
 JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ZzbHUzWntJO_Pt68IGrogxQagCO6xro685RFruARwr80DTTYjn72KPRv534WcLtpo3UozQ65BMPLPstx7nBKiLEy8ZqrDeDFb6TJSNa39Sd0d9IXgjGlo3mA9A7AbwQXMYlJYqVVhko/s1600/IMG20180821113100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ZzbHUzWntJO_Pt68IGrogxQagCO6xro685RFruARwr80DTTYjn72KPRv534WcLtpo3UozQ65BMPLPstx7nBKiLEy8ZqrDeDFb6TJSNa39Sd0d9IXgjGlo3mA9A7AbwQXMYlJYqVVhko/s640/IMG20180821113100.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, 
kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD 
Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah 
Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12 juta, serta 
Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara;  </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. 
 
2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. 
 
Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari 
 
Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. 
 
Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut. 
 
Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. 
 
Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari. 
 
Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut. 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.  (Rd1) </div>

News Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” 4 Anggota DPRD Mojokerto

berita korupsi .co - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan ...

BERITAKORUPSI.CO

JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Ya'qud Ananda Gudban

Sidang Kasus Suap APBD Kota Mojokerto Terungkap, Adanya Kompensasi Ke Kejaksaan Mojokerto

ICW : Pimpinan KPK Jangan Berlaku Sewenang-Wenang!

Bupati Jombang (Nonaktif) Dituntut 8 Thn Penjara dan UP Rp1,2 M

Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK “Memeriksa” 4 Anggota DPRD Mojokerto

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI