PH Terdakwa Zainal Imran : Barang Bukti Map Berisi Uang Rp 10 Juta “Berganti Warna”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMDl7gV6amL7auXwh5J2HJd1R5kQQTxdqUKa35Cpma9nwIUH9yD5A6YF2Pi2cyvu9Qz3ewNBJploXMNAXmx4wnJYEncXuA_alP1zO0FDOz5wG-sWSJtccve0jFXjd1QbsHdmr4dFGHRiM/s1600/IMG20180802125642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMDl7gV6amL7auXwh5J2HJd1R5kQQTxdqUKa35Cpma9nwIUH9yD5A6YF2Pi2cyvu9Qz3ewNBJploXMNAXmx4wnJYEncXuA_alP1zO0FDOz5wG-sWSJtccve0jFXjd1QbsHdmr4dFGHRiM/s640/IMG20180802125642.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Zainal Imran saat sidang pembelaan</b></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam persidangan terungkap, Map berisi uang berada ditangan Kasi Pemerintahan Kelurahan Ardirejo tetapi yang terdakwa hanya Lurah#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi hasil Tangkap Tangan pihak Kepolisian Polres Situbondo terhadap Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran (Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB) tak lama lagi akan berakhir (Vonis).<br /><br />Sebab, terdakwa Zainal Imran, melalui Penasehat Hukumnya telah membacakan surat pembelaannya (Pledoi) dihapadan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, di Pengadilan Tipikor Surabaya, yang dihadiri JPU dari Kejari Situbondo, pada Kamis, 2 Agustus 2018.<br /><br />Dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut pidana penjara oleh JPU selama 1 tahun dan 6 bulan. Terdakwa dijerat dalam pasal pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /><br />Kali ini adalah giliran terdakwa melalui pengacaranya (Penasehat Hukumnya) Mafrkacung dan Ridwan Saleh membacakan surat pembelaannya atas surat tuntutan JPU Handoko Alfiantoro dari Kejari Situbondo.<br /><br />Dalam surat pembelaanya dikatakan, bahwa dari awal sejak proses penyidikan terhadap terdakwa Zainal Imran, baik kalangan LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) maupun beberapa media lainnya menilai, bahwapenanganan perkara terdakwa terkesan dipaksakan untuk diterima oleh Kejaksaan Situbondo yang sarat dengan tendensi politik tertentu.<br /><br />Bisa jadi memang apa yang disampaikan oleh PH terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Mengingat kasus ini adalah hasil operasi tangkap tangan (OTT) pihak kepolisian. Namun hampir 1 tahun dari penangkapan, kasus ini bari dinyatakan sempurna (P21) dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan (Dakwaan, Kamis, 27 April 2018)<br /><br />Bahkan saat pembacaan surat dakwaan, JPU menyebutkan bahwa kasus terdakwa masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Situbondo, dan kemudian setelah selesai dibacakan barulah diperbaiki menjadi wilayah hukum Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />PH terdakwa juga mengatakan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, JPU telah mengajukan barang bukti (BB) berupa 2 Map berwarna Hijau dan juga Photo berwarna Hijau. Namun menurut PH terdakwa, bahwa BB yang diajukan oleh JPU bukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Sebab menurutnya, berdasarkan tanggapan terdakwa atas barang bukti dan keterangan saksi adalah, 1 lembar Map berwarna Biru berada diatas meja pada saat penangkapan, bukan 2 Map berwarna Hijau.<br /><br />Sementara dalam fakta persidangan saat JPU menghadirkan saksi dari Polres Situbondo, ditolak oleh PH terdakwa, karena anggota Polres Situbondo yang dihadirkan JPU saat itu (Kamis, 24 Mei 2018) bukan sebagai penyidik dalam kasus perkara yang menyeret terdakwa Zainal Imran, melainkan penyidik dalam perkara lain.<br /><br />Sementara kepada wartawan media ini, terdakwa mengatakan bahwa pada saat Polisi dari Polres Situbondo datang, Map berada ditangan Kuncoro selaku Kasi Pemeintahan Kelurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang duduk berdampingan bersama Gumilang (korban”). <br /><br />Dan kepada Majelis Hakim saat Kuncoro sebagai saksi mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang dari “masyrakat” dimasa Lurah sebelumnya.<br /><br />Tidak hanya itu. Saat terdakwa Zainal Imran diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan saksi Kuncoro terkait Map berisi uang pada saat OTT dilakukan oleh anggota Polres Situbondo pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB.<br /><br />Karena keterangan Kuncoro dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 WIB, beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang, polisi sudah melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa.<br /><br />Sementara menurut terdakwa Zainal Imran, pada saat anggota Polres Situbondo yang langsung masuk ke ruang kerja terdakwa, saat itu terdakwa meminta surat tugas karena 2 anggota polisi berpakaian “preman” tidak menunjukkan surat tugas. Setelah terdakwa meminta surat tugas, 2 anggota polisi itu barulah meminta surat tugas dari petugas lainnya yang berada diluar.<br /><br />Pada saat anggota polisi Polres Situbondo masuk keruang kerja terdakwa, map berisi uang ada ditangan Kuncoro yang duduk berdampingan dengan Gumilang. Dan kemudian Kuncoro secara spontan menjatuhkan map tersebut keatas meja, sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Map itu saya tidak tau isinya dan saya tidak memegang. Pada saat polisi datang, baru 5 menit saya nyampai di kantor karena ada tugas diluar. waktu itu saya marah dan meminta polisi menunjukkan surat tugas, karena saya berhak dan itu ruang kerja saya,” kata terdakwa kepada Majelis Hakim saat itu.<br /><br />Kasusu ini pun mengundang pertanyaan. Sebab penyidik Polres Situbondo hanya menetapkan Zainal Imran yang baru 1 bulan sekaligus pertama kalinya menjadi Lurah dan langsung terjerat dalam kasus Korupsi, sementara map berisi uang sebagai barang berada ditangan Kuncoro.<br /><br />Bila Zainal Imran terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Situbondo pada tanggal 20 Maret 2017, mengapa setelah 1 tahun penyidik Polres Situbondo baru melimpahkan berkas perkara ini ke Kejari Situbondo ? Bahkan menurut terdakwa, Kejari Situbondo sempat mengembalikan (P19) berkas perkara dirinya ke penyidik Polres Situbondo. Ada apa dalam kasus Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran ?<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS).<br /><br />Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017.<br /><br />Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. <br /><br />Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.<br /><br />Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 10.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan.<br /><br />Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta.<br /><br />Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada.<br /><br />Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa.<br /><br />Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. <br /><br />Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo<br /><br />“Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Rd1) </span>

News Tipikor PH Terdakwa Zainal Imran : Barang Bukti Map Berisi Uang Rp 10 Juta “Berganti Warna”

Terdakwa Zainal Imran saat sidang pembelaan #Dalam persidangan terungkap, Map berisi uang berada ditangan Kasi Pemerintahan Kelurahan Ar...

»

Wali Kota Mojokerto (non aktif) Mas’ud Yunus Disidangkan Besok Kamis

<div style="text-align: left;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWuvyv2bjv9HPNFQ73uh5sVmuc3fFbRq6tYcdIWMuHfLrbkpgporJ-LdX8Gf-CxZT8ZiVA4I6tcxPP8oVBAacDP_eKwCRvZE1v9WcPlvrLswDPsK_tjv4fLwGIi9UMGYgzMh8ol8RUec/s1600/IMG20180604150225.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="304" height="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWuvyv2bjv9HPNFQ73uh5sVmuc3fFbRq6tYcdIWMuHfLrbkpgporJ-LdX8Gf-CxZT8ZiVA4I6tcxPP8oVBAacDP_eKwCRvZE1v9WcPlvrLswDPsK_tjv4fLwGIi9UMGYgzMh8ol8RUec/s640/IMG20180604150225.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Herry, Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both;"> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Tersangka Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto terjerat kasus Korupsi suap 3 Pimpinan Ketua DPRD Tahun 2017# </b></span></span></i></b></span></span></i></b></span></span></i></b></span></span></i></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Besok, Kami, 2 Agustus 2018, JPU KPK akan “menyeret” Wali Kota Mojokerto (non aktif) Mas’ud Yunus ke persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, terkait kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU Kota Mojokerto dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara dan saat ini berstatus terpidana, terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /><br />Kepastian sidang perkara Korupsi dengan tesangka/terdakwa Mas’ud Yunus diperoleh wartawan media ini dari Staf Administrasi maupun Panmud serta Humas Pengadilan Tipikor, yang juga dibenarkan JPU KPK saat bertemu di gedung Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Besok Kamis tanggal 2 sidangnya,” kata Herry. <br /><br />“Ia, besok sidangnya. Ketua Majelisnya Pak Dede Suryaman. Sidang besok itu dakwaan dari Jaksa KPK,” kata Dr. Lufsiana yang juga dibenarkan Ahkmad Nur, Rabu, 1 Agustus 2018.</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiorMabtgM0atrGkS-NjHO-T0YOyKgydU-mxO0h7W3KIIJxI2h6X3pVBOz885uT4NHrvrjUAPtc1MY28NhosYxSOS7PvSmrzYovSocyHH0SETXbISWuTgQkH6A5rr9flUBUBB1ECRJ7ZgQ/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiorMabtgM0atrGkS-NjHO-T0YOyKgydU-mxO0h7W3KIIJxI2h6X3pVBOz885uT4NHrvrjUAPtc1MY28NhosYxSOS7PvSmrzYovSocyHH0SETXbISWuTgQkH6A5rr9flUBUBB1ECRJ7ZgQ/s400/IMG20171003113607.jpg" style="cursor: move;" width="400" /></a><span style="font-size: small;"> Kasus yang menyeret Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu.<br />Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui adanya komitmen fee pemberian uang suap oleh pihak eksekutif (Pemkot Mojoketo) terhadap pihak legislatif (DPRD Kota Mojokerto)yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp65 juta per tahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. </span></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdGA22EQZwhLFHXmqreTjyBZaLu0ATQNCHFPZxFYRK3CUma4UMZVa0iset7jv2WIeWhvCupnRB3PpDDqdwKiba0HmQo3hkpLuMMa7Bs3Jgdn4GoLaQikI7rYEy2E7_zjwpzgORy_nqFrE/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdGA22EQZwhLFHXmqreTjyBZaLu0ATQNCHFPZxFYRK3CUma4UMZVa0iset7jv2WIeWhvCupnRB3PpDDqdwKiba0HmQo3hkpLuMMa7Bs3Jgdn4GoLaQikI7rYEy2E7_zjwpzgORy_nqFrE/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Tiga mantan Pimpinan DPRD Kota Mojokerto</td></tr> </tbody></table> </span></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-size: small;"> Wiweit Febriyanto pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi memberikan suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUPidana, serta divonis pidana penjara selama 2 tahun, dan denda sebesar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. pada Jumat, 10 Nopember 2017<br /><br />Sementara 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korpusi menerima suap , dan dijerat dengan pasal 12 hutuf a jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) divonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, pada Selasa, 4 Desember 2017.<br /><br />Saat ini giliran orang nomor satu di Kota Mojokerto ini akan diminta pertanggungjawaban hukum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Rd1)</span></div>

News Tipikor Wali Kota Mojokerto (non aktif) Mas’ud Yunus Disidangkan Besok Kamis

Herry, Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya #Tersangka Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto terjerat kasus Korupsi suap 3...

»

Tiga Pimpinan DPRD Jember “Berbohong” di Sidang Korupsi Bansos Rp 38 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHKhSbAumDd7TcoCmFT_9bwluJLR0qODUZchjLn67P2JGPN18zx9sVSU-0gjUYg1pTx9-Fvle8vSNo1isQk561Z8cvbLL1l6GlBgOuTIO_dN7yrPMqH2hkJp6GC0esr-jsDfDXvYpMRyY/s1600/IMG20180731145949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHKhSbAumDd7TcoCmFT_9bwluJLR0qODUZchjLn67P2JGPN18zx9sVSU-0gjUYg1pTx9-Fvle8vSNo1isQk561Z8cvbLL1l6GlBgOuTIO_dN7yrPMqH2hkJp6GC0esr-jsDfDXvYpMRyY/s640/IMG20180731145949.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi (PKB): Itu (Koperasi Wirausaha Nasional atau Kowina) milik Ansor#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 “berbohong” saat memberikan keterangan terkait kaus dugaan Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38 milliar, dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 31 Juli 2018.<br /><br />Ketiga pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember itu adalah Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS). <br /><br />Ketiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember bersama Siswono (anggota DPRD) dan Farouq mantan Sekretaris DPRD (tidak hadir) dihadirkan JPU Kejari Jember sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara dugaan Korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)  sebesar Rp 38 milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah).<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Agus Yunianto dan Bagus Handoko dalam persidangan, saksi Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto mengatakan tidak mengurusi proposal terkait penggunaan dana Bansos yang dikucurkan Pemkab Jember tahun 2015 sebesar Rp 38 milliar yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak tepat sasaran.<br /><br />“Kami tidak mengurusi proposal, kami hanya menampung usulan dari penerima Hibah,” kata saksi kepada Majelis Hakim.<br /><br />Tidak hanya itu, para saksi ini juga mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama penerima hibah sudah terlebih dahulu diusulkan kepada Pemkab Jember sebelum pembahasan anggaran. Dan pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah).<br /><br />“Pengajuan sebelum pembahasan anggaran,” kata para saksi ini.<br /><br />Pada hal dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahw terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Selain itu, JPU juga mengatakan dalam surat dakwaannya, setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> Anehnya, keterangan para politikus ini tidak sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya, yakni Sugiaro selaku Sekda yang juga ketua tim anggaran Pemda Jember yang mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa pencairan dana hibah Bansos tidak sesuai prosedur dan hanya pengajuan dari Dewan secara lisan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, enurut Calon Bupati Jember pada Pilkada 2018 yang tidak terpilih ini, dirinya tak kuasa untuk menolak permintaan itu. Pada hal, selaku ketua tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berhak untuk menolak permintaan DPRD, kalau memang tidak sesuai dengan prosedur.<br /><br />"Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember ada permintaan dana hibah dan bansos senilai Rp 38 miliar baik untuk anggota maupun pimpinan, yang disampaikan pimpinan Dewan. Tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” kata Sugiarto saat dipersidangan minggu lalu (pada Selasa, 17 Juli 2018).</span> </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY_wy-bDjyFAfFIu7fGz8aDjMOnjl-5ynMGoxBV6WzysMiz9S9ZuoKHkfu7MT5yEicFeG0v3if7yw6MhGw3hZ1rnPiThFDdDnFy4ff7BuLqLYpMs_X2VwfVmcCoGoHdp9ZXa-MoewLYVo/s1600/IMG20180717145538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY_wy-bDjyFAfFIu7fGz8aDjMOnjl-5ynMGoxBV6WzysMiz9S9ZuoKHkfu7MT5yEicFeG0v3if7yw6MhGw3hZ1rnPiThFDdDnFy4ff7BuLqLYpMs_X2VwfVmcCoGoHdp9ZXa-MoewLYVo/s640/IMG20180717145538.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiarto, mantan Sekda Kab. Jember</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Sementara itu, adanya kabar yang berkembang, bahwa sekelompok “Wartawan” di Kebupaten Jember itu dikabarkan menerima kucuran dana Bansos melalui Ayub Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PKB, sebesar Rp 300 juta dengan cara membentuk “Koperasi Wirausaha Nasional (Kowani)”.<br /><br />Namun hal itu dibantah Ayub Junaidi saat dikonfirmasi wartwan media ini seusai persidangan. Menurut Junaidi, bahwa Koperasi Wirausaha Nasional adalah milik Ansor.<br /><br />“Itu tidak benar, itu Koperasi milik ansor,” kata Ayub Junaidi, Selasa, 31 Juli 2018.<br /><br />Sementara Kasi Pidus Kejari Jember Herdian mengatakan, belum mengetahui karena kasus ini sudah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />“Saya belum sapai ke situ karena kasus ini sudah ditarik ke Kejati,” ucap Herdian usai persidangan, Selasa, 17 Juli 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, JPU Kejari Jember menjelaskan dalam surat dakwaanya, bahw terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Bahwa terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara  mengumpulkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos dan Hibah. <br /><br />Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa.<br /><br />Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan.<br /><br />Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah<br /><br />Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok yaitu, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ) .<br /><br />Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /><br />Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. <br /><br />Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. <br /><br />Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada. <br /><br />Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /><br />Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /><br />Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /><br />Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.<br /><br />Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /><br />Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /><br />Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /><br />Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /><br />Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sebelumnya, terkait Koperasi Wirausaha Nasional, saat dikonfomasi wartawan media ini kepada Kepala Dinas Koperasi yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Jember melalui nomor WhastAppnya, tak mau memberikan komentar. (Rd1)</span>

News Tipikor Tiga Pimpinan DPRD Jember “Berbohong” di Sidang Korupsi Bansos Rp 38 M

Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD) #Wakil Ketua DPR...

»

Korupsi Materai, Pegawai Kantor Pos Malang Dituntut “7” Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1DNnYZWEQcjOLjgRWDtoOmi4SLvpRw3zeKXUr03qXdnpOc1XdCQb3mA1dIalCfzJXc4Xd4bSx0iKK4AvjsFh0V7sK0YVaghhk0xIhyphenhyphenn3u9wX0DNWPXcFBHepZ-waWLoPsDvLBIh4TQ04/s1600/IMG-20180731-WA0015.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1DNnYZWEQcjOLjgRWDtoOmi4SLvpRw3zeKXUr03qXdnpOc1XdCQb3mA1dIalCfzJXc4Xd4bSx0iKK4AvjsFh0V7sK0YVaghhk0xIhyphenhyphenn3u9wX0DNWPXcFBHepZ-waWLoPsDvLBIh4TQ04/s640/IMG-20180731-WA0015.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Indra Bagus Suherman</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Hasil korupsi penjualan benda Pos sebesar Rp 270 juta dipergunakan terdakwa untuk pijat dan tidur bersama PSK#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Indra Bagus Suherman (30), warga Trisula Dusun Dodalem, Desa Arjowinangun, Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, adalah pegawai Kantor Pos Indonesia (Persero) Kota Malang, saat berstatus terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan benda Pos/Materai yang merugikan keuangan negara sebesar Rp300.319.500 sesuai hasil penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jatim Nomor SR-838/13/5/12/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017., dan dituntut pidana penjara selama “7” tahun.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Hadi Riyanto dan Roby Ardirizka Widodo dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang, di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihdapan Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti, semntara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nyan Lisa dkk, pada Selasa, 31 Juli 2018<br /><br />Terdakwa Indra Bagus Suherman, selaku Kasir 2 (dua) pegawai Kantor Pos Kota Malang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan benda Pos?materia sebesar Rp300.319.500. Uang itu, menurut JPU dipergunakan untuk pijat dan tidur bersama PSK (Pekerja Seks Komersial) di Kota Malang, termasuk untuk sewa mobil sejak Januari hingga Desember 2015.<br /><br />Akibat dari ulah pemuda usia 30 tahun ini, dia (terdakwa) pun dijerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 3 dan pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman minimal 3 tahun dalam pasal 2.<br /><br />Pasal 8 UU Korupsi dalam surat tuntutan JPU dari Kejari Malang ini terhadap terdakwa Korupsi tergolong baru, bila dibandingkan dengan perkara Korupsi lainnya, yang ditangani lembaga Adhiyaksa ini, dengan menjerat terdakwa karena korupsi anggaran atau tertangkap tangan karena melakukan pungutan liar(Pungli), yaitu pasal 2, pasal 3 atau pasal 11. <br /><br />Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu<br />korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Pasal 8: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pasal 415 KUHP: Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Indra Bagus Suherman, selaku kasir 2 (dau) pada Kantor Pos Malang mempunyai tugas dan tanggung jawab,  yaitu; 1. Menghimpun dan mencocokkan setoran dari loket dan KPC,; 2. Memberi dan mengirim panjar kerja KPC sesuai dengan permintaan dari manager UPL serta mendapat persetujuan dari manager keuangan,; 3. Memenuhi permintaan benda Pos/ Materai loket dan KPC sesuai dengan permintaan,; 4. Mengelola panjar benda Pos/Materai yang telah ditetapkan dengan jujur, cermat dan teliti,; 5. Bertanggung jawab penuh atas jumlah panjar benda Pos/Materai yang telah ditetapkan,; 6. Membantu manager keuangan melakukan transaksi di Bank, setoran PDAM, uang tunai/kliring dan pelimpahan pajak,; 7. Melakukan permintaan benda Pos/Materai ke manager keuangan sesuai dengan rekapitulasi penjualan,; 8. Menerima dan mencocokkan jumlah benda Pos dan mentari yang telah dipenuhi oleh manager keuangan.<br /><br />“Pada waktu pertama kali menjabat sebagai Kasir 2, terdakwa Indra Bagus Suherman menerima Panjar benda Pos dan Materai yang diberikan nilaiRp  486.192.000 dalam bentuk fisik dari manager keuangan sebagai modal awal kerja berupa perangko, kartu pos, sampul-sampul (amplop) benda filateli, sedangkan untuk Materai terdiri dari 3000 dan 6000 dengan rincian; Perngko 1000 sebanyak 9.042 keping seharga Rp 9.042.000,; Perngko 2000 sebanyak 16.900  keping seharga Rp 33..800.000,; Perngko 5000 sebanyak 7.150 keping seharga Rp 35.750.000,; Perngko 3000 sebanyak 10 ribu keping seharga Rp 30 juta dan Perngko 6000 sebanyak 49.600 keping seharga Rp 327.600.000,” kata JPU.<br /><br />Menurt JPU, jika ada permintaan benda Pos dan materai dari loket KPC melalui Manager PPLA, terdakwa atau wajib memberikan permintaan tersebut kepada loket-loket, dan KPC dalam bentuk barang,  kemudian loket membayarnya dengan sejumlah uang sesuai permintaan atau amprahan.  Sedangkan untuk KPC dipertanggungkan ke dalam neraca pertanggungan KPC sesuai dengan hasil penjualan sebelum akhir dinas, uang setoran permintaan panjar benda pos dan materai dari loket yang menjadi tanggung jawab terdakwa, wajib disetorkan kepada kasir 1 dan kemudian manager keuangan memberikannya kembali dengan fisik benda pos dan materai sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada kasir 1, serta pemenuhan permintaan benda pos/materai pada KPC. Sehingga nilai panjar benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa tetap senilai Rp 406.192.000<br /><br />Setoran uang permintaan panjar benda pos yang terjual, langsung masuk secara sistem sebagai pendapatan perusahaan PT Pos Indonesia (Persero). Sedangkan untuk setoran uang permintaan panjar materai, disetorkan setiap hari setelah akhir dinas kepada kas negara melalui Bank Mandiri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau (SSP)<br /><br />“Seharusnya, setiap hari dinas kerja, terdakwa wajib menyetorkan hasil penjualan benda pos dan materai kepada kasir 1, kemudian terdakwa menerima kembali isi benda pos dan materai dari manager keuangan sehingga nilai panjang benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa tetap senilai Rp 406.192.000 sebagaimana modal awal,” ucap JPU.<br /><br />Namun kenyataannya, lanjut JPU, terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dengan jujur, cermat dan teliti serta tidak bertanggung jawab penuh atas jumlah panjar benda pos dan materai yang telah ditetapkan, yaitu tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan panjar  benda pos dan materai kepada kasir 1, tetapi tanpa hak menggunakan sebagaimana uang hasil penjualan panjar benda pos dan materai untuk kepentingan pribadi terdakwa. <br /><br />Agar tidak diketahui jika terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang hasil penjualan panjar benda pos dan materai kepada kasir 1, cara yang dilakukan terdakwa itu terlebih dahulu mengambil sebagian uang tersebut dengan nominal yang bervariasi, antara Rp500.000 sampai dengan 10 juta rupiah setiap kali ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Dan untuk menutupi perbuatannya tersebut, setiap kali dilakukan pengawasan atau pemeriksaan rutin, terdakwa  menggunakan fisik benda pos dan materai yang lain, yang disimpan dalam lemari manager keuangan yang kuncinya telah terdakwa pegang atau kuasai.<br /><br />Sehingga terdakwa dapat membuka gembok lemari manager keuangan, kemudian meminjam sebentar dengan tujuan supaya panjar benda pos dan materai yang terdapat tidak terjadi kekurangan saat dilakukan pengawasan atau pemeriksaan. Kemudian, setelah pengawasan atau pemeriksaan selesai dilakukan, benda pos dan materi tersebut tdikembalikan lagi oleh terdakwa ke dalam lemari manager keuangan. Terdakwa juga melakukan antisipasi ketika akan ada kegiatan pengawasan atau pemeriksaan rutin, dengan cara sebelumnya menarik uang tunai dari kartu kredit Bank Mandiri Master Card dengan Nomor kartu 5126766002724189 atas nama Indra Bagus Suherman, dan kartu kredit Bank Mandiri Visa dengan Nomor kartu 49028360000 3782066 atas nama Indra Bagus Suherman, yang masing-masing sebesar Rp5 juta, sehingga total menjadi 10 juta rupiah.<br /><br />JPU menyebutkan, pada saat terdakwa hendak dipindahkan tugaskan ke bidang lain, akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan Hari Pratama, dan Budi Aprianto pada tanggal 15 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 WIB di ruang kerja Hari Pratama dan Budi Aprianto. Terdakwa telah menggunakan uang setoran panjar benda pos dan materai sebesar kurang lebih Rp300 juta. Dari pengakuan tersebut, Hari Pratama melaporkan kepada Kepala Kantor yaitu Moch. Zaini, dan selanjutnya M. Zaini memerintahkan Hari Pratama bersama dengan Budi Aprianto, pada hari Selasa, 15 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di ruang bagian Keuangan Kantor Pos Malang untuk melakukan pemeriksaan panjar benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Pos Malang Nomor 36/Umum/SDM/5/1215 tanggal 15 Desember 2015, dan hasilnya ditemukan panjar benda pos dan materai yang dikelola terdakwa selaku kasir 2.<br /><br />Nilai panjar benda pos dan materai yang dikelola oleh terdakwa sekuruhnya adalah Rp105.872.500 dari total nilai panjar yang seharusnya yaitu sebesar Rp406.192.000. Sehingga terdapat kekurangan nilai panjar sebesar Rp300.319.500 sebagaimana tertuang dalam formulir C6 daftar pemeriksaan benda pos dan benda meterai tanggal 15 Desember 2016 dalam berita acara pemeriksaan Nomor/13/Umum/SDM/5/RHS/1215 tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan surat perintah Kepala Kantor Pos Malang.<br /><br />JPU memberkan uang yang diperguakan oleh terdakwa. Kekurangan nilai panjar sebesar Rp300.319.500 tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, diantaranya digunakan untuk bisnis MMM (Manusia Membantu Manusia) terdakwa antara lain; 1. Tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan 30 Juli 2015,; 2. Untuk sewa mobil perhari ditambah bensin rata-rata sebesar Rp500 ribu setiap bulan sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang setiap bulannya terdakwa bisa menyewa mobil rata-rata 1 sampai 3 hari dari Yohanes,  alamat Perum Telaga Karangploso Kabupaten Malang, dan Dimitri Danang alamat Jalan papa biru Kota Malang,; 3. Untuk pijat terdakwa sebesar Rp1.5 juta sampai dengan 2 juta rupaih sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang setiap bulannya terdakwa pijat bisa 3 sampai 4 kali antara lain di Dagodho Batu, Dagodho TlogomasnMalang, Singosari MOG Malang, dan Hotel Max One Malang,; 4. Untuk sewa PSK (Pekerja Seks Komersial) sebesar Rp 1.5 juta sampai dengan 2 juta rupaih sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 yang setiap bulannya terdakwa bisa menyewa PSK sampai 5 kali,; 5. Untuk biaya akomodasi pribadi terdakwa, seperti jalan-jalan bersama keluarga, membayar tagihan Kartu Kredit milik terdakwa, dan mengganti rugi mobil yang sewa karena adanya bagian yang rusak atau lecet sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sekitar Rp75 juta.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang atau keuangan negara,  atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp300.319.500 sesuai laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) atas dugaan penyimpangan penyalahgunaan wewenang, penggunaan uang panjar benda pos dan materai oleh kasir 2 di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang periode 8 September 2014 sampai dengan 15 Desember 2015,  sebagaimana surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Nomor SR-838/13/5/12/ 2017 tanggal 27 Oktober 2017,” kata JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Indra Bagus Suherman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 atau pasal 8 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 64 ayat (1) KUHAP.<br /><br />Terdakwapun dituntut hukuman selama 7 tahun, dengan rincian, pedana badan (penjara) selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 50 juta atau dikurung 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga dihukum untuk membayar uang kerugian negara sebesar Rp 270 juta atau dipenjara selaa 2 tahun.<br /><br />“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; Menyatakan terdakwa Indra Bagus Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman berupa pidana terhadap tetdakwa Indra Bagus Suherman berupa pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan; Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 270 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa untuk,” kata JPU Kejari Malang Hadi Riyanto dan Roby Ardirizka Widodo diakhir surat tuntuntannya. Sehingga total hukuman dalam surat tuntutan JPU ini terhada terdakwa sebanyak 7 tahun.<br /><br />Atas  surat tuntutan JPU ini, Ketua Majelis Hakim Wiwin, memberikan kesempatan terhdapt terdakwa maupun melalui PH terdakwa untuk menyampaikan pemberlaannya dalam persidangan berikutnya.<br /><br />“Tuntutan 4 tahun 6 bulan, dedan 50 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan. Uang penggantinya 270 juta, subsidair 2 tahun,” kata JPU kepada wartawan media ini seuasi sidang. Sementara Lisa selaku PH terdakwa mengatakan, akan menyampaikan pembelaan sidang minggu yang akan datang<br /><br />“Pembelaan minngu depan. Ini pegawai Kantot Pos Malang,” kata Lisa.  (Rd1) </span>

News Tipikor Korupsi Materai, Pegawai Kantor Pos Malang Dituntut “7” Tahun Penjara

Terdakwa Indra Bagus Suherman #Hasil korupsi penjualan benda Pos sebesar Rp 270 juta dipergunakan terdakwa untuk pijat dan tidur bersama...

»

Mantan Direktur PT PAL, Terpidana Tangkap Tangan KPK Ajukan PK

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZNPIqC4uhmi1IbWqNTyqU8aCz0gpMp1wBVcPCtqSrKkPJStH7Mfb2g0eL7Fp9zzrNH7U7JlsP9T0N2Qw2RwYRkDIJLGy2rihMCcFAJA_5brtObWBp3EG-1r0E3bAACcVs-XEJ7-9dkgA/s1600/IMG20180730105629-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZNPIqC4uhmi1IbWqNTyqU8aCz0gpMp1wBVcPCtqSrKkPJStH7Mfb2g0eL7Fp9zzrNH7U7JlsP9T0N2Qw2RwYRkDIJLGy2rihMCcFAJA_5brtObWBp3EG-1r0E3bAACcVs-XEJ7-9dkgA/s640/IMG20180730105629-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Pemohon PK terpidana Saiful Anwar (kiri) saat membacakan memori PK</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Pemohon PK mengatakan dalam memori PK-nya; Persidangan tidak mewakili kejadian yang sebenarnya karena JPU KPK tidak menghadirkan Ashanty, dan TNI AL sebagai penerima Dana Komando#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Sejak tahun 2012 - 2017 lalu, Saiful Anwar adalah mantan Direktur Desain dan Teknologi, merangkap Direktur Keuangan PT PAL (Penataran Angkatan Laut), perusahaan kapal terbesar kebanggan Indonesia, saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara, dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Khusus Surabaya, Porong, Sidoarjo Jawa Timur,  sejak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonisnya, pada Senin, 18 Desember 2017.<br /><br />Terpidana Saiful Anwar, M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL dan Arif Cahyana, General Manager PT PAL tertangkap tangan KPK bersama Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Di tanggal 30 Maret 2017, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap Arif Cahyana dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati, dan sudah di Vonis 2 tahun pejara dari tuntutan JPU KPK 2,6 tahun pada Juli lalu), beberapa saat setelah Arif Cahyana menerima uang sebesar USD25.000 dari Agus Nugroho, di kantor PT Perusa Sejati di Jakarta. Setelah KPK melakukan tangkap tangan terhadap keduanya, kemudian keesokan harinya tim KPK mengamankan Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKnBQUDNAilvDy488Z8sq-48BgJZnCMLAG62aNeXW-2LwTsbVs8PBY1oRIHVNiFx6GNFiAe-BD45hDGp7gsyoM8sDrdwtnSCO-UcTlL3p_mASa56mS3SpCCQqXsLVYbNbNBGWKbSCDas/s1600/Direksi+PT+PAL.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKnBQUDNAilvDy488Z8sq-48BgJZnCMLAG62aNeXW-2LwTsbVs8PBY1oRIHVNiFx6GNFiAe-BD45hDGp7gsyoM8sDrdwtnSCO-UcTlL3p_mASa56mS3SpCCQqXsLVYbNbNBGWKbSCDas/s1600/Direksi+PT+PAL.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>D</b></span>ari fakta persidangan yang berlangsung sejak tanggal 14 Agustus (Sidang dakwaan) hingga 18 Desember 2017 (sidang putusan) terungkap, penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Agus Nugroho, terkait penyerahan uang Cash Back sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp325 juta. Uang itu berasal dari Liliosa AAvedra (Anday) pemilik perusahaan Ashanty Sales Incoporation untuk Direksi PT PAL melaui Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati, dan dari Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkannya ke Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana (General Manager PT PAL). <br /><br />Ashanty Sales Inc. adalah salah satu perusahaan di Fhilipina yang menjadi agen PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel) milik pemerintah Fhilipina. Sementara PT Perusa Sejati adalah sebagai perwakilan Ashanty Sales di Indonesia. PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang penyediaan alat-alat (Spare part) pesawat terbang.<br /><br />Sebagai Agen PT PAL, Ashanty Sales memperoleh fee agen sebesar 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina sebesar USD86.987.832,5. Dan 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV itu adalah sebagai uang cash back adalah uang PT PAL sendiri yang digabungkan ke fee agen Ashanty Sales yang menjadi chas back PT PAL, sehingga totalnya menjadi 4,75 persen atas persetujuan rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpJ4YrFBPDU5O_q8_0aEIyXBxjb5VvKCM_jBTAuXyqgpcdwa0LU5LDJGvX8w9gmriiHoPlnj8HugCYqoEh51CwxtiGEMcx7liMBblra5nIT6vBTf9yb8_tkZKkXRcqNkmgI8E1hn9_SuY/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpJ4YrFBPDU5O_q8_0aEIyXBxjb5VvKCM_jBTAuXyqgpcdwa0LU5LDJGvX8w9gmriiHoPlnj8HugCYqoEh51CwxtiGEMcx7liMBblra5nIT6vBTf9yb8_tkZKkXRcqNkmgI8E1hn9_SuY/s1600/IMG20170811171454.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terpidana 2 tahun Agus Nugoroho (Mantan Direktur Umum PT Perusa Sejati)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">D</span></b>alam persidangan terungkap pula, bahwa uang sebesar USD25.000 yang diterima Arif Cahyana dari Agus Nugroho pada tanggal 30 Maret 2017, adalah termin ke 2 dari total uang Cash Back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal SSV milik pemerintah Filipina sebesar USD86.987.832,5. Sementara termin pertama sudah diterima sebelumnya oleh pihak PT PAL pada tahun 2015, yang jumlahnya USD163.000 atau setara dengan nilai rupiah sejumlah Rp 2.119.000.000.<br /><br />Yang terungkap dalam persidangan, bahwa uang chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya ke PT PAL pada saat pembayaran termin pembangunan 2 kapal SSV  tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina itu, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD250.000 atau setara dengan nilai rupiah Rp3.250.000.000.<br /><br />Menurut para terdakwa saat itu (sekarang terpidana), hal itu dilakukan untuk keperluan pembayaran Dana Komando ke Mabes TNI AL di Cilangkap yang tidak ada bukti pembayaran maupun penerimaan, sehingga seolah-olah pengeluaran keuangan PT PAL tidak ada masalah saat dilakukan audit oleh lembaga terkait. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW2NppLtKa3ZHKoQ4Br9B2v-QmwLseRudf3sogd4h30veCVTSCIpjqoyJqvfnwqs3wZ6osFAxH6GO3t-V5f9oJJ-W8f_4GosGBVFwxBi6YUCVexmKCcj_dSf6Vp173-tsb7sJSxP5tH0M/s1600/Heri+Suanto+%2528mantan+Direktur+Utama+PT+PAL%2529%252C+Edi+Widarto+%2528mantan+Direktur+Produksi+PT+PAL+yang+saat+ini+menjabat+Dirut+PT+IKI%2529%252C+Turitan+%2528Direktur+Pembangunan%2529+dan+Cornelius+Asmono+%2528bagian+Akutansi%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiW2NppLtKa3ZHKoQ4Br9B2v-QmwLseRudf3sogd4h30veCVTSCIpjqoyJqvfnwqs3wZ6osFAxH6GO3t-V5f9oJJ-W8f_4GosGBVFwxBi6YUCVexmKCcj_dSf6Vp173-tsb7sJSxP5tH0M/s1600/Heri+Suanto+%2528mantan+Direktur+Utama+PT+PAL%2529%252C+Edi+Widarto+%2528mantan+Direktur+Produksi+PT+PAL+yang+saat+ini+menjabat+Dirut+PT+IKI%2529%252C+Turitan+%2528Direktur+Pembangunan%2529+dan+Cornelius+Asmono+%2528bagian+Akutansi%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Heri Suanto (mantan Direktur Utama PT PAL), Edi Widarto (mantan Direktur Produksi PT PAL yang saat ini menjabat Dirut PT IKI), Turitan (Direktur Pembangunan) dan Cornelius Asmono (bagian Akutansi)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">D</span></b>an tidak hanya itu. Beberapa saksi dari PT PAL yang dihadirkan JPU KPK kepersidangan maun para terdakwa sendiri mengungkapkan, untuk memenuhi Dana Komando, PT PAL juga melakukan penitipan uang cash back ke beberapa Vendor atau Sub Kontraktor yang mengerjakan HARKAN (perbaikan dan pemeliaraan) kapal milik TNI AL. Bahwa Dana Komando wajib dibayarkan terlebih dahulu oleh PT PAL ke Mabes TNI AL untuk memperlancar termin pembayaran setiap ada pembangunan kapal maupun pegerjaan HARKAN milik TNI AL. Hal ini pula terungkap dalam amar putusan Majelis Hakim.<br /><br />Menurut saksi maupun ke- 3 terdakwa mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang sebesar USD250.000 dan USD163.000 (USD413.000) atau setara dengan nilai rupiah sebsar Rp5.369.000.000 sudah disetorkan sbagai Dana Komando ke Pekas Pusku Mabes TNI AL di Cilangkap. Apapun yang diungkapkan beberapa saksi terutama terdakwa, terkait uang cash back untuk memenuhi kewajban Dana Komando, Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa (Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi.<span style="color: red;"></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Senin, 18 Desember 2017, dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana menyatakan, bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama (Dirut) PT PAL, Saiful Anwar Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan PT PAL, dan Arif Cahyana selaku Kepala Perbendaharaan PT PAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf b  dan pasal 12 huruf B ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHOteadhhpVRPZdEi2hqCnzpdduUvY72jfZms9wESKDRXJImFNoJX8gxhB_9ZLHgX7JrJYVJCFQlo9K1yYTg4dxEeR_v5e089gLy7xQUYmAKcl3K2mfmLa3Cwa9uw87aI5tPmqXVfuJtU/s1600/Didik+Subiantoro%252C+Taufik%252C+Sri+Utami+dan+Muspiadi+%2528mantan+Direktur+Pengembangan+Usaha+PT+PAL%2529..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHOteadhhpVRPZdEi2hqCnzpdduUvY72jfZms9wESKDRXJImFNoJX8gxhB_9ZLHgX7JrJYVJCFQlo9K1yYTg4dxEeR_v5e089gLy7xQUYmAKcl3K2mfmLa3Cwa9uw87aI5tPmqXVfuJtU/s1600/Didik+Subiantoro%252C+Taufik%252C+Sri+Utami+dan+Muspiadi+%2528mantan+Direktur+Pengembangan+Usaha+PT+PAL%2529..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Didik Subiantoro, Taufik, Sri Utami dan Muspiadi (mantan Direktur Pengembangan Usaha PT PAL).</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">K</span></b>etiga terdakwapun (M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana) dihukum penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun, dan denda sebesar Rp 200 juta atau kurungan 2 bulan. Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU KPK, yang menuntut para terdakwa masing-masing pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Rp 250 juta atau kurungan selama 6 bulan.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim ini tidak seperti saat pemeriksaan saksi-saksi, dimana Majelis Hakim terlihat tegas mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada puluhan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam persidangan. Bahkan Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK dalam persidangan dengan terdakwa Agus Nugroho untuk mengajukan bukti-bukti ke Presiden, agar dapat menyita dana PT PAL di BRI Cabang Cilangkap sebesar Rp 5 milliar yang diblokir oleh Mabes TNI AL karena PT PAL belum melunasi Dana Komando.<br /><br />Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga sempat memerintahkan JPU KPK untuk memeriksa rekanan yang menjadi Subkontrak di PT PAL terkait pengerjaan HARKAN (perbaikan dan pemiliharaan) kapal milik TNI AL. Namun entah mengapa, dalam putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan siapapun yang turut bertanggung jawab terkait penerimaan uang Cash Back sebesar 1,25 persen dari total nilai anggaran pembangunan 2 kapal SSV milik negara Fhilipina itu, dan pembayaran Dana Komando yang tidak ada aturan hukumnya pun sepertinya “sah” bagi si penerima<br /><br />Memang, dalam surat tuntutan JPU KPK juga tidak menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam penentuan jumlah fee agen kepada Ashanty Sales dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen, dimana 1,25 persen sebagai dana Cash Back untuk PT PAL. Pada hal, penentuan besaran fee agen dan dana Cash Back adalah hasil rapat BOD (Board Of Directors) atau seluruh Direksi PT PAL.<br /><br />Anehnya, JPU KPK justru menghadirkan ahli hukum pidana dari pada menghadirkan saksi fakta,  yakni Ashanty Sales selaku agen PT PAL di  Philipina dalam pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Philipina, dan Kirana Kotama pemilik perusahaan PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, yang saat ini berada di Amerika Serikat, sebab uang yang disebut chas back sekaligus menghantarkan ketiga pejabat perusahaan plat merah itu dalah berasal dari  Ashanty Sales ke Kirana Kotama, kemudian dari Kirana Kotama ke Agus Nugroho dan berakhirlah ditangan Arif Cahyana sebelum sapai ke tangan Direksi PT PAL karena Agus dan Arif tertangkap Tangan KPK pada tanggal 30 Maret 2017.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9i0H5S5wUAGQQImq924k1LrrSgkAwZzNUdN0wL4N6IJmIgqa4dtbpukfAVwh0D4nO8IEvoobgWsYlJVDea1yd6et0R7jby_ROpGuPUSdvPUB9kurAhTZ8yQ-pu6c5XviwX3Q44UR-7OU/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="604" height="493" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9i0H5S5wUAGQQImq924k1LrrSgkAwZzNUdN0wL4N6IJmIgqa4dtbpukfAVwh0D4nO8IEvoobgWsYlJVDea1yd6et0R7jby_ROpGuPUSdvPUB9kurAhTZ8yQ-pu6c5XviwX3Q44UR-7OU/s640/page.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada hal, menurut JPU KPK, Kirana Kotama sudah ditetpakan sebagai tersangka. Namun diakui, sulit  untuk menghadirkan pengusaha yang dulu bergerak dibidang penyidiaan spare part (alat-alat) pesawat terbang itu.<br /><br />Apakah status tersangka Kirana Kotama hanya ibarat “gelar” hingga akhir hayat ? Tidak ada yang tau kecuali KPK sendiri. Yang jelas, banyak pihak “tertawa” menyaksikan 2 Direksi dan 1 GM di perusahaan Kapal terbesar di Indonesia yang saat ini meringkuk di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Porong, Sidoarjo Jawa Timur selama 4 tahun kedepan. <br /><br />Dari fakta persidanagan, chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya setelah dilakukan pembayaran pembangunan kapal tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD 250 ribu Dollar.<br /><br />Uang chas back itulah yang dikembalikan oleh Ashanty Sales melalui Kirana Kotama, dan Kirana Kotama ke ke Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah divonis 2 tahun penjara dari 2,6 tahun tuntutan JPU KPK ). Atas perintah Kirana Kotama, kemudian Agus Nugroho menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana, sekaligus menghantarkan mereka ke balik jeruji besi alias penjara setelah terlebih dahulu ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada akhir Maret lalu.<br /><br />Mengapa keputusan Direksi yang dianggap tidak sesuai dengan aturan terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi  mejadi 4,75 persen dan 1,25 persen dari itu adalah sebagai cash back untuk Direksi PT PAL hanya menjadi tanggung jawab 3 terdakwa, sementara beberapa Direksi lainnya bebas?<br /><br />Mengapa JPU KPK maupun Majelis Hakim tidak menyebutkan penerima Dana Komando turut bertanggung jawab, karena pembayaran dan penerimaan Dana Komando tidak ada aturannya,  apalagi tidak ada bukti pembayaran serta bukti penerimaan? Tapi bisa jadi, JPU KPK maupun Majelis Hakim “tak berani” dengan berbagai pertimbangan.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"> Sidang PK terpidana Saiful Anwar</span></span></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">S</span></b>aat ini, terpidana Saiful Anwar mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap dirinya, terkait kasus yang menjeratnya yakni penerimaan uang Cash Back sebesar USD25.000 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp325 juta pada tanggal 30 Maret 2017. Uang itu berasal dari Liliosa AAvedra (Anday) pemilik perusahaan Ashanty Sales Incoporation untuk Direksi PT PAL melaui Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati, dan dari Kirana Kotama memerintahkan Agus Nugroho untuk menyerahkannya ke Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana (General Manager PT PAL). Sementara terpidana M. Firmansyah Arifin dan terpidana Arif Cahyana belum mengajukan PK</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Pada Senin, 30 Juli 2018 adalah sidang pertama PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan pemohon PK yakni Saiful Anwar, digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Rochmat, dan dihadiri JPU KPK Agus.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangung, memori PK sebanyak 2 lembar kertas HVS itu dibacakan sendiri oleh Saiful Anwar selaku pemohon PK tanpa didampingi Penasehat Hukum atau Kuasa Hukumnya, seperti lazimnya terpidana lainnya saat mengajukan PK atas putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap diri si terpidana selaku pemohon PK. <br /><br />Saat membacakan memori PK, pemohon PK terpidana Saiful Anwar tak menunjukkan bukti atau novum baru maupun ahli yang diajukannya ke prsidangan. Pemohon PK pun bukan tidak mengakui kesalahannya, melainkan pasal yang diterapkan JPU KPK maupun Majelis Hakim terhadap dirinya, yaitu pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynNQ7Ap0Q33ThdFd_xTEkl-RoUncLL7AAviFuYTJS3lEH56eot3x4r7Z7ostG5-W8OGu4nGr_u4DCteikz2xM3JUJymmPLZdMHiUvePcTtFQb40ELUgIDNRfEuXHDZSkJUSOdK2PSeQk/s1600/IMG20180730105629-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynNQ7Ap0Q33ThdFd_xTEkl-RoUncLL7AAviFuYTJS3lEH56eot3x4r7Z7ostG5-W8OGu4nGr_u4DCteikz2xM3JUJymmPLZdMHiUvePcTtFQb40ELUgIDNRfEuXHDZSkJUSOdK2PSeQk/s640/IMG20180730105629-1.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">M</span></b>enurutnya, pasal yang harusnya dikenakan sesuai dengan keterangan saksi ahli pakar hukum pidana yang saat itu dihadirkan JPU KPK maupun dari terdakwa sendiri dalam persidangan adalah pasal 3. Pemohon PK juga mengatakan, bahwa dalam proses persidangan pihak yang sangat penting yaitu Ashanty dan TNI AL tidak dihadirkan oleh KPK. Oleh sebab itu proses persidangan tidak mewakili kejadian yang sebenarnya. <br /><br />Menurt pemohon PK, kalau perkara ini digelar secara lengkap dengan menghadirkan pihak TNI AL, maka sebenarnya posisi PT PAL adalah pemberi dan TNI AL sebagai penerima. Alasan pemohon PK adalah, uang yang diterima dari mitra kerja seperti subkontraktor maupun Ashanty adalah uang PT APL sendiri yang dititipkan, dengan cara memark up dari kontrak kerja dengan mitra kerja agar ada dasar pengeluaran uang. <br /><br />Sebab uang untuk dana komando yang sudah diserahkan tidak ada tanda terima dari TNI AL. Pemohon PK mengajukan Peninjauan Kembali yang didasarkan oleh kekilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, yang didukung oleh alasan fomil yaitu pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana<br /><br />Pemohon PK terpidana Saiful Anwar saat membacakan memori PK-nya mengatakan, sudah berlangsung sejak lama apabila melaksanakan proyek dari TNI AL, maka harus menyiapkan dan menyerahkan dana komando sebesar 2% sampai dengan 8% dari nilai kontrak. Penyerahan Dika tanpa disertai tanda terima oleh TNI AL. Kegiatan penyiapan dan penyerahan DK  merupakan aksi Korporasi yang diamini oleh seluruh Direksi dan Komisaris, bahkan diketahui oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan Industri Strategis dan Media.<br /><br />Dalam rangka mendukung dasar pengeluaran uang untuk DK, maka PT PAL menitipkan kepada mitra kerja dengan cara melakukan mark up atas nilai perjanjian kerja yang telah disepakati. Uuang titipan yang diterima kembali dari mitra kerja maupun yang disalurkan untuk DK dicatat oleh manager keuangan, dan tidak terbukti uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi pemohon PK. Menurut ahli, penggunaan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat, karena uang yang diterima dari mitra kerja adalah bukan uang mereka, tetapi uang PT PAL sendiri yang dititipkan. Jadi bukan sebagai definisi suap adalah uang yang berasal dari pemberi? Pasal yang tepat adalah pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Seusai pemohon PK membacakan memori PK-nya, Majelis Hakim menentukan sidang berikutnya hanya penandatanganan berita acara persidangan, dan selanjutnya perkara PK atas nama pemohon PK terpidana Saiful Anwar akan dikrim ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">"Minggu denpan agendanya hanya penandatanganan BA (Berita Acara) Sidang, sudah itu dikirik ke Jakarta. Ini pemeriksaan saksi atau bukti seperti dalam sidang biasanya, karena pemohon tidak mengajukan," kata JPU KPK Agus seusai sidang </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;"> Tanggapan JPU KPK saat sidang terdahulu</span></b></span><br /><b><span style="font-size: large;">S</span></b>ementara, saat itu seusai persidangan (18 Desember 2017), wartawan media ini menayakan terkait pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus yang menyeret 3 Direksi PT PAL, JPU KPK Mungki Hadi Pratikto mengatakan tidak ada.<br /><br />“Untuk sementara waktu yang tercatat dalam penganan kami tidak ada untuk sementara waktu,” jawab JPU KPK Mungki.<br /><br />“Untuk sementara waktu, tapi ada kemungkinan ?,” tanya wartawan media kemudian <br /><br />“Kami tentunya tidak dapat menyampaikan apa yang belum pasti,” jawab JPU KPK Mungki.<br />Saat ditanya lebih lanjut terkait fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen atas hasil rapat BOD, apakah hanya menjadi tanggung jawab ke- 3 terdakwa ?. Menurut JPU KPK Mungki mengatakan, perlu mencari bukti.<br /><br />“Fakta, bahwa disampaikan dibahas BOD yang disampaikan oleh beberapa orang disini (persidangan) dan mereka para terdakwa, hal tersebut merupakan yang mungkin nanti dipertimbangkan. Tentunya apa yang disampaikan para terdakwa, hal tersebut perlu dicari fakta lain yang dapat mendukung fakta yang disampaikan para terdakwa. Jadi tidak serta merta semua fakta yang terungkap dalam hal ini harus kita sampaikan adalah benar. Setiap fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian, seberapa jauh nilai pembuktiannya,” kata JPU KPK Mungki.<br /><br />Sementara terkait cash back 1,25 persen dari nilai kontrak 2 kapal milik Fhilipina yang diputuskan rapat BOD maupun Dana Komando, JPU KPK ini mengatakan, fakta tersebut mempunyai nilai pembuktian seberapa jauh nilai pembuktiannya berdasarkan bukti.<br /><br />Memang sulit untuk JPU KPK “menyeret” sipenerima Dana Komando karena tidak ada bukti setor alias bukti terima. Kecuali hanaya keterangan saksi dari Direksi PT PAL maupun para terdakwa yang mengatakan, bahwa fee agen dan uang cash back adalah hasil rapat Direksi untuk memenuhi kewajiban Dana Komando ke Mabes TNI AL. Hal ini jga terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK.</span><br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>      Pembelaan Terdakwa/Terpidana </b></span></span><br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>M. Firmansyah Arifin dalam persidangan</b></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS-_2E3iN3qAyA9naawqcrOwtHaslFoSfu6WattvUffXBExqthdBD1-y2F1uNgvspV01NoNyo1w_RNhlXhDin5_bYi4FF1hkRk84wzi_nXh1YdBwTH4_F5ZUyrZJ96PfEtCiaDdfMDPqI/s1600/IMG20170714161318.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="183" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS-_2E3iN3qAyA9naawqcrOwtHaslFoSfu6WattvUffXBExqthdBD1-y2F1uNgvspV01NoNyo1w_RNhlXhDin5_bYi4FF1hkRk84wzi_nXh1YdBwTH4_F5ZUyrZJ96PfEtCiaDdfMDPqI/s640/IMG20170714161318.jpg" width="496" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>ada hal menurut terdakwa, secara struktural para Direksi, General Manager PT.PAL tahu dan ada yang terlibat langsung dalam praktek pengumpulan dan penyetoran Dana Komando tersebut. Bahkan semua Komisaris PT PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando.<br /><br />Pada persidangan saat terdakwa membacakan Pledoi (pembelaan atas tuntutan JPU KPK) menyebutkan, Dana Komando dan Dilemanya diungkapkan terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap sebagai Direktur Keuangan PT PAL, pada 8 Desember 2017.<br /><br />Kepada Majelis Hakim terdakwa M. Firmansyah Arifin mengatakan, <b><i>"Suatu kenyataan yang tidak kami pungkiri, bahwa dalam setiap transaksi dengan TNI-AL baik untuk transaksi pembangunan kapal baru maupun transaksi pemeliharaan dan perbaikan kapal (Harkan), senantiasa di ikuti dengan penyetoran Dana Komando (DK) oleh PT PAL ke Pekas Kupus TNI-AL atau ke Pusku Kementrian Pertahanan. Praktek kegiatan permintaan dan penyetoran Dana Komando ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2000 (sesuai BAP Turitan Indaryo, saat ini sebagai Direktur Pembangunan Kapal PT.PAL). Di PT PAL, yang mengendalikan dan bertanggung jawab atas  pengumpulan Dana Komanda adalah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha (PPU), dan di rencanakan serta dilaksanakan oleh Divisi Bisnis dan Pemasaran, dibantu oleh beberapa divisi terkait lainnya seperti Divisi Logistik, Divisi Harkan dan sebagainya.<br /><br />Besaran Dana Komando, lanjut Firmansyah Arifin, itu bervariasi antara 2 pesen sampai dengan 8 persen, bersifat fixed (tidak negotiable) dan sudah ditentukan oleh pihak TNI-AL dan atau Kemenhan dari awal.  Dengan kondisi seperti ini, maka Divisi Bisnis dan Pemasaran secara otomatis akan memasukkan besaran Dana Komando tersebut dalam Cost Structure suatu proyek. Dengan demikian, masing-masing proyek itu sudah memiliki alokasi Dana Komandonya. Dana Komando itu sendiri harus disiapkan sedini mungkin, karena harus disetorkan tunai di awal/ mendahului sebelum penerimaan pembayaran uang muka dan atau termin pembayaran suatu proyek dari Pekas Kupus TNI- AL atau  dari Pusku Kemhan. Selain itu permintaan Dana Komando tersebut tidak disertai Invoice Penagihan dan sebaliknya penyetoran Dana Komando tidak disertai Bukti Penerimaan sehingga tidak ada tanda bukti apapun yang dimiliki oleh PT.PAL.<br /><br /> Karena harus disetor sebelum penerimaan uang muka, menyebabkan Divisi Perbendaharaan (Divisi Treasury) PT.PAL harus mencarikan Dana Talangan yang biasanya diambilkan dari proyek lain yang sudah ada terlebih dahulu, dan pada gilirannya nanti dana talangan tersebut dikembalikan lagi ke proyek yang meminjamini.<br /><br />Disisi lain, lanjut Firmansyah, karena tidak ada tanda bukti penerimaan (kwitansi) dari Pekas Kupus TNI atas penyetoran Dana Komando tersebut, maka Divisi Bisnis dan Pemasaran melakukan pengelolaan secara Extra Countable yakni dengan cara "menitipkan" sejumlah dana ke Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja beberapa subkontraktor atau mitra kerja, misalnya : Marketing Agent. Pada saat SPK tersebut dibayar oleh PT.PAL maka  dana yang "dititipkan" tersebut akan dikembalikan oleh para subkontraktor atau mitra kerja tersebut ke PT.PAL. Dana-dana yang dikembalikan tersebut selanjutnya disimpan di dalam brankas PT.PAL dibawah kontrol Departemen Manajemen Kas - Divisi Perbendaharaan PT.PAL.<br /><br />Contoh konkrit dari penjelasan kami diatas adalah yang terjadi pada proyek Kapal Cepat Rudal (KCR) dan Tug Boat 2400 HP (TB). Kedua proyek ini adalah pesanan Mabes TNI-AL (cq Disadal). Tanda tangan proyek tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama sebelum saya dengan besaran Dana Komando yang harus disetor sebesar 4% dari total nilai proyek, yaitu senilai Rp. 18,12 Miliar. Untuk memenuhi Dana Komando tersebut, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT.PAL yakni Eko Prasetyanto mengusulkan agar dana tersebut "dititipkan" ke Ashanty Sales Inc yang saat itu adalah sebagai Marketing Agent proyek SSV Philipina. Jumlah dana yang "dititipkan" tersebut adalah senilai 1,25 persen dari total kontrak proyek SSV atau setara dengan nilai Rp. 14.134.250.000. Dana titipan tersebut akan di cashback-kan oleh Ashanti Sales Inc ke PT.PAL sesuai dengan termin pembayaran yang telah disepakati dengan Ashanti Sales Inc. Usulan ini diputuskan dan disetujui dalam suatu Rapat Direksi yang dihadiri oleh seluruh anggota Direksi. Sehingga keputusan ini merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, bukan keputusan saya selaku Dirut semata.<br /><br />Dan yang perlu kami tegaskan bahwa dana  yang dititipkan ke Ashanti Sales Inc. tersebut memang benar-benar diperuntukkan untuk membayar Dana Komando ke Mabes TNI-AL untuk proyek KCR dan TB. Dalam persidangan juga telah terungkap fakta bahwa PT. PAL melalui Direktur Keuangan PT PAL yaitu Imam Sulistyanto, telah melakukan penyetoran senilai USD250.000 dan USD 163.000 (total setara Rp. 5,3 Miliar) dari jumlah Rp. 18,12 Miliar yang harus disetorkan ke Mabes TNI-AL.<br /><br />Dana yang diterima oleh PT.PAL dari Ashanti Sales Inc. tersebut benar-2 disetorkan ke Mabes TNI-AL melalui Pekas Kupus dan tidak ada serupiahpun yang digunakan untuk kepentingan saya pribad. Sedangkan dana senilai USD25.000 ( setara Rp. 325 juta ) yang diterima oleh Arif Cahyana dan akhirnya terjaring OTT oleh KPK, itupun merupakan bagian dari dana yang "dititipkan" ke Ashanti Sales Inc. untuk membayar Dana Komando proyek KCR & TB. <br /><br />Dengan demikian apa yang didakwakan oleh JPU kepada saya bahwa porsi 1,25 persen yang di cashback-kan oleh Ashanti Sales Inc. tersebut adalah hadiah kepada saya dan Direksi lainnya adalah tidak benar. Untuk proyek-proyek Harkan, proses pengumpulan Dana Komando pada prinsipnya sama dengan proyek-proyek pembangunan kapal baru, dan biasanya "dititipkan" kepada para subkontraktor terdaftar di PT PAL (inhouse subkontraktor). Kegiatan pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini sudah demikian terstruktur dan sismatis baik itu di PT PAL maupun di TNI AL, serta sudah berlangsung lama jauh sebelum saya menjabat sebagai Dirut di PT PAL. <br /><br />Sedemikian terstruktur dan sistematisnya, sehingga kegiatan pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini bisa berjalan secara Autopilot tanpa ada campur tangan dari Direksi sekalipun.Terus terang, saya sendiri baru tahu mekanisme pengumpulan dan penyetoran Dana Komando Harkan ini setelah OTT, sebelumnya saya hanya dilapori bahwa penyetoran Dana Komando Harkan tersebut berjalan dengan lancar dan itu juga terbukti dengan tidak adanya teguran yang serius dari TNI AL kepada Dirut PT PAL karena belum menyetor Dana Komando tersebut.<br /><br />Jadi dana-dan yang "dititipkan" kepada para subkontraktor PT PAL itu betul-betul di peruntukkan untuk membayar Dana Komando Harkan. Seluruh dana-dana tersebut dikumpulkan di brankas di Divisi Perbendaharaan PT PAL. Praktek penyetoran Dana Komando itu sendiri, sudah berlangsung lama jauh sebelum saya masuk di PT PAL, demikian juga semua saksi yang diajukan dalam persidangan menyatakan hal yang sama.<br /><br />Saya sebagai Direktur Utama baru (saya adalah satu-satunya Direktur yang berasal bukan dari internal PT PAL), sangat mengalami kesulitan untuk menghindari dan menghentikan prakte Dana Komando tersebut. Secara struktural para Direksi, para General Manager dan para Manajer PT.PAL tahu dan ada yang terlibat langsung dalam praktek pengumpulan dan penyetoran Dana Komando tersebut. Bahkan para semua Komisaris PT.PAL dan Pejabat Kementrian BUMN setingkat Deputi pun tahu akan praktek Dana Komando ini.<br /><br />Bisa dibilang praktek Dana Komando ini sudah berlangsung lama, masif, terstruktur dan sistematis maka dalam keadaan yang sudah seperti itu, siapapun yang menjadi Direktur Utamanya, pasti tidak akan mampu menghindarinya. Manakala penyetoran Dana Komando ini tidak dilakukan, bisa dipastikan termin pembayaran proyek akan mengalami kemacetan dan pada gilirannya nanti akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan dan juga akan berefek negatif kepada  Customer dan Perbankan. Bukan itu saja, peluang untuk mendapatkan proyek-proyek berikutnya pasti akan tertutup. Terus terang hal seperti ini sudah diluar kemampuan kami untuk menghentikannya. Kami betul-betul berada dalam situasi yang sangat dilematis. <br /><br />Sekali lagi kami tegaskan bahwa dana-dana yang "dititipkan" kepada para vendor (dalam hal ini ke Ashanti Inc Philipina dan para inhouse subkontraktor) dihimpun dan seluruhnya disetorkan sebagai setoran Dana komando, tidak ada serupiah pun yang masuk/ dipergunakan untuk kepentingan pribadi saya.<br /><br />Kejadian OTT oleh KPK ini, rupanya berdampak positif terhadap praktek penyetoran Dana Komando tersebut. Secara seketika penyetoran Dana Komando tersebut berhenti total, tidak ada lagi permintaan Dana Komando. Semoga hal yang baik ini akan terus berlanjut. Setelah kejadian OTT ini, akhirnya kami menyadari bahwa kegiatan penghimpunan dana untuk kebutuhan Dana Komando, yakni menitipkan sejumlah dana kepada para vender dan marketing agen dengan cara me-mark-up nilai kontrak dan SPK adalah suatu tindakan yang salah dan melawan hukum yaitu tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta PERMEN BUMN dan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Kode Etik dan penegakan Citra BUMN bersih<br /><br />Bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta persidangan dan berkas-berkas yang ada bahwa dana-dana yang diterima tersebut sebenarnya adalah dana yang berasal dari PT PAL dan dititipkan kepada para vendor dan Marketing Agent, kemudian di cash back kan ke PT PAL kembali, dihimpun dan selanjutnya disetorkan sebagai dana komando ke Pekas Kupus TNI AL. Bahwa dana-dana yang di cash back kan ke PT PAL tersebut, seluruhnya dikumpulkan di brankas Divisi Perbendaharaan (Divisi Treasury) PT PAL dan pada gilirannya disetorkan ke Pekas Pukus TNI-AL, dengan demikian tidak ada serupiahpun yang diperuntukkan untuk kepentingan diri saya sendiri.<br /><br />Bahwa kegiatan penyetoran Dana Komando ke Pekas Kupus TNI AL sudah berlangsung sejak dulu, terstruktur, sistematis dan keberadaannya diketahui oleh seluruh Direksi, Komisaris bahkan oleh Kedeputian Industri Strategis Kementerian BUMN. Bahwa kami tidak mampu menolak permintaan Dana Komando ini, sebab bila tidak dipenuhi, maka termin-termin pembayaran atas proyek-proyek yang sedang kami kerjakan tidak akan dibayarkan, bahkan lebih jauh dari itu, PT PAL tidak akan diberi proyek dan bila hal-hal tersebut terjadi akan berakibat fatal bagi PT PAL. PT PAL akan kekurangan atau tidak punya proyek sama sekali, ini berarti operasional perusahaan PT PAL akan berhenti.<br /><br />Bahwa, saya selama ini sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai tahap persidangan, sudah berusaha untuk kooperatif, menyampaikan hal-2 yang saya ketahui, tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan apa adanya. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang kami sebutkan diatas, maka kami berharap Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya.<br /><br />Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim  yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan dan bijaksana, sehingga persidangan dapat berjalan dengan baik dan penuh wibawa. Saya juga mohon maaf, bilamana ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak ada terlintas sedikitpun dibenak saya untuk mempersulit jalannya persidangan".</i></b></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><i> </i>         Pembelaan Terdakwa/Terpidana </span></span></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"> </span></span></b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">         Saful Anwar dalam persidangan</span></span></b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: x-small;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxM3ubUgHZ2Ja7LAw_QRO2kTd5fv0DDV1qnKPIayjBx-0dLXxtv791kfQ6noa1RhjYTxxk_7XUcBYZYqyXvQKpeoX1lXGXOe0NcOWu0CXhY7MvoR-T7XOaPQvyNis18uo7CAbeYoLhLyQ/s1600/IMG_20170814_154144.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="435" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxM3ubUgHZ2Ja7LAw_QRO2kTd5fv0DDV1qnKPIayjBx-0dLXxtv791kfQ6noa1RhjYTxxk_7XUcBYZYqyXvQKpeoX1lXGXOe0NcOWu0CXhY7MvoR-T7XOaPQvyNis18uo7CAbeYoLhLyQ/s1600/IMG_20170814_154144.jpg" /></a></b></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="color: red;"></span></span><span style="font-size: large;"><b>S</b></span>ementara dalam pembelaan yang disampaikan terdakwa Saiful Anwar mengatakan, <b><i>"Pada semester II tahun 2013, PT PAL Indonesia (Persero) mengikuti tender internasional membangun 2 unit Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Angkatan Laut Filipina. Alhamdulillah dengan dukungan banyak pihak seperti Kementerian Pertahanan RI, TNI AL dan Kedutaan Besar di Filipina, PT PAL Indonesia bisa memenangkan tender internasional ini. Kemudian tepat 2 tahun setelah kontrak, pada Mei 2016 PT. PAL Indonesia menyerahkan SSV kapal pertama kepada Angkatan Laut Filipina di Manila.<br /><br />Membangun kapal sebesar SSV dalam 2 tahun termasuk menyiapkan desain dan pengadaan material serta kegiatan produksi adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di PT. PAL Indonesia. Bahkan tenaga ahli asing dari Belanda yang berada di PT. PAL Indonesia yang saat itu bersama PT. PAL Indonesia membangun kapal perang Perusak Kawal Rudal untuk TNI AL hampir tidak percaya atas capaian PT. PAL Indonesia ini. <br /><br />Begitu pula 3 unit Kapal Cepat Rudal (KCR) kami selesaikan tepat waktu di tahun 2014, sebelum HUT TNI tanggal 5 Oktober 2014. Ketiga KCR ikut Sailing pass pada HUT TNI tersebut di Armada Timur. Kapal Perusak Kawal Rudal pertama yang dibangun di PT. PAL Indonesia bersama DSNS Belanda juga diselesaikan tepat waktu.<br /><br />Perlu diketahui bahwa Desain Kapal Cepat Rudal 60 m ini mendapat penghargaan InovasiTeknologi dari Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 2015.  Pencapaian keberhasilan ini sangat berharga bagi kami saat itu, karena hal ini menjadi energi baru bagi SDM PT. PAL Indonesia. Peranan SDM dalam industri manufaktur sejatinya mempunyai peranan penting. Dinamika bisnis yang terjadi harus dapat dihadapi agar perusahaan tetap going concern, terutama adalah kewajiban membayar gaji karyawan. Apalagi PT PAL berada dalam Kawasan Armada Timur TNI AL tidak boleh terjadi aksi demo dan keributan.<br /><br />Pengeluaran rutin per-bulan untuk gaji karyawan dan biaya operasional rata-rata sebesar kurang lebih Rp. 20 miliar harus dapat disediakan oleh manajemen. Belum termasuk pembayaran hutang ke bank dan subkontraktor sekitar Rp. 6 miliar, selain belanja material dan jasa untuk kebutuhan proyek. Disinilah tugas utama kami sebagai Direksi untuk menjaga perusahaan tetap berjalan dengan baik. <br /><br />Perkara yang kami hadapi dan yang dituduhkan kepada kami adalah bagian dinamika dari bisnis yang harus kami jalani. Pemberian dana komando kepada setiap proyek TNI AL adalah kewajiban yang sudah ada sebelum saya menjadi Direksi. Hal ini juga sudah diketahui oleh Komisaris dan Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis dan Media. Oleh sebab itu kegiatan penyiapan Dana Komando adalah aksi korporasi dimana semua direksi ikut terlibat dan sistem bisnis dengan TNI AL semacam inilah yang tidak dapat kami hindari.<br /><br />Persoalan sederhananya adalah bagaimana kami mengeluarkan uang untuk dana komando yang tidak ada tanda terimanya. Dalam fakta persidangan, uang yang kami terima dari Ashanti maupun sub kontraktor adalah uang milik PT. PAL Indonesia sendiri yang dititipkan, bukan uang milik Ashanti maupun sub kontraktor yang kami ambil. Selain itu tidak ada satu rupiah pun dari uang tersebut saya ambil untuk kepentingan pribadi. <br /><br />Sejak saya ditugaskan untuk merangkap jabatan sebagai Direktur Keuangan pada tanggal 5 Oktober 2016, maka dengan sendirinya persoalan Dana Komando harus ikut saya tangani. Ironisnya hal inilah yang menghantarkan saya kepenjara. Padahal sekali lagi ini adalah aksi korporasi yang telah berlangsung dan dilakukan sejak lama oleh Direksi sebelum kami, dan ketika saya belum menjabat sebagai Direktur Desain dan Teknologi maupun Direktur Keuangan, semata-mata saya lakukan adalah untuk kepentingan perusahaan yang diketahui bersama dan disetujui dalam rapat BOD.<br /><br />Saya berharap dan berdoa, semoga Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, dengan hati yang bersih selama persidangan dapat memahami persoalan yang kami hadapi.<br /><br />Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut : Permintaan maaf dan penyesalan saya kepada Menteri BUMN karena saya tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, akibat ketidakberdayaan saya melawan sistem yang ada; Permintaan maaf dan penyesalan saya kepada istri dan ketiga anak saya, sehingga mereka ikut menderita atas kejadian ini. Selain itu saya juga berterimakasih kepada mereka yang tetap setia untuk terus memberi dukungan dan semangat kepada saya. <br /><br />Bahwa pekerjaan yang saya lakukan sehingga saya menjadi terdakwa dalam perkara ini sebenarnya adalah aksi korporasi untuk kepentingan perusahaan. Tidak ada satu sen pun dari dana yang dikumpulkan tersebut untuk kepentingan pribadi saya. Terkait tuduhan kepada saya menggunakan untuk kepentingan pribadi adalah sungguh merupakan fitnah yang keji karena tidak sesuai dengan fakta persidangan<br /><br />Ketika saya harus berjuang menghadapi perkara ini, dengan bersusah payah saya harus menyelesaikan sendiri secara pribadi. Sedikitpun tidak ada bantuan dari perusahaan (PT. PAL Indonesia), dimana saya sudah bekerja mengabdi lebih dari 32 tahun. <br /><br />Saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, jika memang saya harus dinyatakan bersalah, maka mohon untuk dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya dan mohon untuk dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Permohonan maaf saya bila dalam persidangan ada sikap, tindakan dan tutur kata yang tidak berkenan"</i></b> (Rd1)

News Tipikor Mantan Direktur PT PAL, Terpidana Tangkap Tangan KPK Ajukan PK

Pemohon PK terpidana Saiful Anwar (kiri) saat membacakan memori PK #Pemohon PK mengatakan dalam memori PK-nya; Persidangan tidak mewakil...

»