Saksi Wiwik Emy Tjitrawatie Mengakui Memberikan Uang Ke Bupati Jombang dan Mengatakan Kilaf

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj45B5J9E_4Q5KDXnBn1z9mEf9dk_WckMKHCqTv7QMfgQT5cYCNb0x9P5-2-Wkm9AgUZVbrL4iIQR08mppQEr8nwHHYjkqRsHMx6M23Zi_hFbpg01HgQDmyVvH0auxZr8HegIMlPOpFA2s/s1600/IMG20180727150034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="1259" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj45B5J9E_4Q5KDXnBn1z9mEf9dk_WckMKHCqTv7QMfgQT5cYCNb0x9P5-2-Wkm9AgUZVbrL4iIQR08mppQEr8nwHHYjkqRsHMx6M23Zi_hFbpg01HgQDmyVvH0auxZr8HegIMlPOpFA2s/s640/IMG20180727150034.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Saksi dari kanan ke kiri, Wiwik Emy Tjitrawatie (Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupten Jombang), Yusminingsih (Kasubbag TU Puskesmas Japanan), drg. Novi Hayatie (Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Jombang), dan Bambang Irawan (Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Jombang) </b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Maaf, saya kilaf,”. Kalimat inilah yang terucap dari bibir Wiwik Emy Tjitrawatie, dan disampaikannya kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK terkait pemberian uang oleh dirinya terhadap terdakwa Nyono Suhari Wihandoko, Bupati Jombang (non akti)  dalam persidangan, Jumat, 27 Juli 2018.<br /> <br /> “Hanya mengatakan kilaf?,” tanya JPU KPK Wawan Yunarwanto. Namun salah satu pejabat di Kabupaten Jombang ini hanya terbisu. Uang yang diberikannya kepada terdakwa sebesar 40 juta rupiah. <br /> <br /> Wiwik Emy Tjitrawatie adalah Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupten Jombang, Yusminingsih (Kasubbag TU Puskesmas Japanan), drg. Novi Hayatie (Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes Jombang), dan Bambang Irawan (Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Jombang) dihadirkan JPU KPK Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih sebagai saksi untu terdakwa Nyono dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti.<br /> <br /> Sementara saksi Yusminingsih mengakui terkait pengangkatan anaknya, Bagus menjadi pegawai di Pos Kesehatan Puskemas berdasarkan SK yang ditanda tangani Gubernur Jawa Timur atas rekomondasi terdakwa. Inilah yag di jelaskan terpidana Inna Silsettyowai selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang saat diadili sebagai terdakwa pemberi suap kepada Bupati Jombang Nyono, terkait uang sebesar Rp 30 juta. Menurut Inna, uang sebesar Rp 30 juta itu dimintanya dari pegawai yang Bagus, yang kemudian diberiakannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Pemberian uang kepada terdakwa tidak hanya dilakukan oleh Wiwiek, hal sama juga diberikan oleh Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang. Uang sebanyak 100 juta rupiah itu diterimya dari Samijan, untuk pengangkatan jabatan istrinya,  Inna menjadi Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Dan uang itulah yang diserahkan Budi Nugroho kepada terdakwa Nyono. <br /> <br /> Sementara Heru Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Jombang yang digantikan Inna, justru sebaliknya. Heru Wibowo meberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada terdakwa, sekalipun gajinya bahkan jabatannya ditentukan oleh terdakwa.<br /> <br /> “InNyo” alias Inna dan Nyono sama-sama tertangkap tangan KPK pada tanggal 3 Pebruari 2018 karena kasus suap menyuap. Jumlah uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Pebruari 2018 sebesar Rp 1.155.000.000 (Satu milliar Seratu Lima puluh Lima juta). <br /> <br /> Uang sebesar Rp 1.155.000.000 milliar yang diberikan terpidana Inna ke terdakwa Nyono adalah untuk pengangkatan Inna dari Kepala Puskesma menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan, dan kemudian menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menggantikan Heru Wibowo yang mengundurkan diri karena kesehatan berjumlah Rp 450 juta. <br /> <br /> Selain uang suap untuk jabatan, Inna juga memberikan sebahagian uang dari hasil pemotongan dana kapitasi 34 Puskesmas se- Kabupaten Jombang sebesar Rp 600 juta. Sebahagian lagi dipergunakan sendiri dan juga untuk pengurus Paguyuban Puskesmas yang tidak masuk dalam struktur Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDOmvMQrG712nmqaPSYfe3bLRUP-M7xNoEX9LwqjFUssElF1dLloCpyTvKPnsYIa2fmedBPHzFrEou65ZjttLFiImX352MpEqFAh3FDMMlaGTLf4YLJ8PcDjLDXVfiBgLsbAWvlR-YyBY/s1600/Inna+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDOmvMQrG712nmqaPSYfe3bLRUP-M7xNoEX9LwqjFUssElF1dLloCpyTvKPnsYIa2fmedBPHzFrEou65ZjttLFiImX352MpEqFAh3FDMMlaGTLf4YLJ8PcDjLDXVfiBgLsbAWvlR-YyBY/s1600/Inna+2.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa/terpidana Inna Silestyowati</b></td></tr> </tbody></table> Terkait pemotongan dana kapitasi Puskesmas, pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati, mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (“bila Rp 72 juta per bulan X 34 Puskesmas diperkirakan totalnya sebesar Rp 2.448.000.000 X 12 bulan dalam 1 tahun = Rp 29.376 milliar”). Dalam persidangan terungkap, bahwa pemomotongan dana Kapitasi Puskesmas Kabupaten Jombang sudah berlangsung sejak 2014.<br /> <br /> Uang dari hasil pemotogan dana Kapitasi Puskemsmas sebesar Rp 72 juta per bulan itu diberikan Inna kepada terdakwa sebesar Rp 50 juta, sedangkan sisanya sejumlah Rp 22 juta digunakan untuk biaya operasional Dinas Kesehatan termasuk pengurus paguyupan Puskesmas yang tidak masuk dalam struktur Puskesmas mapun Dinas Kesehatan. Petugas yang mengumpulan dana kapitasi yang berasal dari anggaran operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat itu adalah Oisatin selaku Sekretaris Pagupan dengan kode “arisan”. Dan setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> Selain uang suap jabatan dan pemotongan dana Kapitasi, ada uang suap dari pengisian tenaga keshatan di Puskesmas sebanyak Rp 30 juta, serta uang pungutan ilegal dari biaya pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo sejumlah Rp 75 juta. Sehingga totanya sejumlah Rp 1.155.000.000.<br /> <br /> Pengakuan Inna yang dikuatkan oleh keterangan saksi Budi Nugroho terkait uang suap itu, juga diakui oleh anak dan suami terdakwa sendiri, saat dihadirkan JPU KPK dalam dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa. Samijan adalah salah satu tim sukses Nyono saat pencalonannya sebagai Bupati Jombang tahun 2013 lalu.<br /> <br /> Selain itu, juga diakui oleh terdakwa sendiri saat menjadi saksi untuk anak buahnya, Inna Silestyowati yang dilantiknya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Januari 2017, dan beberapa hari kemudian terdakwa melantik Inna menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di TPS, menggantikan Heru Wibowo yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan.<br /> <br /> Pengakuan Nyono yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini, terkait penerimaan uang yang  diakui Nyono dalam persidangan kepada Majelis Hakim yang sama, pada Selasa, 22 Mei 2018. Selain mengakui, terdakwa yang saat itu sebagai saksi mengucapkan kata “maaf dan kilaf”. <br /> <br /> Kata maaf itu memang selalu datangnya belakangan, sebab yang didepan adalah formulir atau pendaftaran”.<br /> <br /> Dan kata maaf serta kilaf tidak hanya terdengar disidang Korupsi suap Bupati Jombang (non aktif) Nyono, melainkan dari terdakwa-terdakwa lainnya saat diadili dihadapan Majelsi Hakim untuk mencari rasa simpati Majelis Hakim agar hukumannya lebih ringan. Andai saja tidak terjerat dalam pusaran Korupsi, kata maaf dan kilaf tidak akan terdengar atau terucap.<br /> <br /> “Ia saya menerima. Uang dari Samijan diberikan sebagai bantuan kegiatan Jombang. Total uang yang saya terima Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta (Rp 1.155.000.000) dan Satu milliar dari para Kepala Dinas. Saya minta maaf, saya kilaf. Untuk pemasangan Iklan di Rada, saya lupa jumlahnya,” kata Nyono saat itu dihadapan Majelis Hakim (Selasa, 22 Mei 2018)<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terkait pengangkatan Inna Silestyowati dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, pada sekitar tahun 2013 setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang sebelumnya sebagai staf di Puskesmas. <br /> <br /> Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. <br /> <br /> Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit. Terdakwa melalui ajudannya Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa, dan pada pertemuan tersebut Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. <br /> <br /> Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati.<br /> <br /> Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 350 juta kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati, bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa.<br /> <br /> Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017.<br /> <br /> Sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50 juta.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama Samijan menemui Budi Nugroho, dan menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut Budi Nugroho menyampaikan, bahwa untuk mengambil SK jabatan asli harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh Kepala BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, Inna Silestyowati  menyetujuinya dengan alasan, dalam waktu yang sama Inna Silestyowati akan menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati.<br /> <br /> Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa hari kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.  (Rd1)

News Tipikor Saksi Wiwik Emy Tjitrawatie Mengakui Memberikan Uang Ke Bupati Jombang dan Mengatakan Kilaf

Saksi dari kanan ke kiri, Wiwik Emy Tjitrawatie (Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupten Jombang), Yusminingsih (Kasubbag TU P...

»

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj19PnmVM-duJ-fGxmtzGo-9Y_hxBPbZJDNw-vAejYu7kOtphL0XClV-02U0iiEdBOXA3Px-os0b9KN2zvHGlwDwxaC_n1v7R8DU9-XHjIiEKqPDANqC5MNrz-hdJuPffgCcFS1u8fZ7T0/s1600/IMG20180517133122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1259" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj19PnmVM-duJ-fGxmtzGo-9Y_hxBPbZJDNw-vAejYu7kOtphL0XClV-02U0iiEdBOXA3Px-os0b9KN2zvHGlwDwxaC_n1v7R8DU9-XHjIiEKqPDANqC5MNrz-hdJuPffgCcFS1u8fZ7T0/s640/IMG20180517133122.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa drh. Sri Suparmi (Foto. Dok. BK)</b></td></tr> </tbody></table> beritakorupsi.co - Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dalam kasus perkara Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta<br /> <br /> Tuntutan itu dibacakan JPU dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan yang terungkap, terdakwa Suparmi semasa menjabat sebagai Kepala Dinas, memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 8 hingga 10 persen dari setiap kegiatan. Dana hasil pemotongan tersebut sebesar Rp Rp 547 juta disetorkan ke terdakwa untuk kepentingan pribadinya.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU Kejari Kediri mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> “Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan; Bahwa terdakwa Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparmi berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU <br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa tidak dibebani untuk mengembalikan kerugian negara, karena terdakwa telah mengembalikannya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun Kasi Pisdus Kejari Kabupaten Kediri Erfan Efendy saat dihubungi wartawan media ini seusai persidangan. <br /> <br /> “Kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa pada saat persidangan,” kata Erfan.<br /> <br /> Namun saat ditanya kemudian terkait tersangka baru dalam kasus ini, Erfan Efendy mengatakan sudah tidak ada, karena kerugian negara dilakukan oleh terdakwa untuk kepentingannya. Anehnya, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang melakukan pemotongan adalah pejabat setingkat Kasi (Kepala Seksi) hingga Kabid (Kepala Bidang) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Terdakwa memang menyuruh secara lisan agar anak buahnya melakukan pememotongan anggaran yang dapat dilakukan antara 8 hingga 10 persen. tetapi yang melakukan langsung adalah pejabat dibawah Kepala Dinas (terdakwa).<br /> <br /> Yang lebih anehnnya lagi, besarnya pemotongan dari pos anggaran dilakukan langsung oleh pejabat dibahwa Kepala Dinas, yang sudah barang tentu diketahui pula oleh pejabat yang melaukan pemotongan itu jelas tidak ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun hal itu mungkin dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum karena hanya disuruh atau diperintah. <br /> <br /> Hal ini berbeda dengan kasus Korupsi Bank Jatim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 306 milliar terkait pemberian kredit ke PT SGS pada tahun 2009 - 2011. Dimana salah seorang terdakwanya adalah pegawai dibagian analisis yang melakukan pekerjaan atas perintah pimpinannya. <br /> <br /> Namun oleh Kejaksaan mapun Hakim, bahwa terdakwa Iddo selaku analisis di Bank Jatim dianggap lebih bertanggung jawab dari pimpinanya terkait kredit yang diucurkan Bank Jatim ke PT SGS untuk pembiayaan 8 proyek di Jawa Timur, sehingga hukumannya pun jauh lebih tinggi dari pada atasannya. (Rd1)

News Tipikor Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Terdakwa drh. Sri Suparmi (Foto. Dok. BK) beritakorupsi.co - Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan...

»

drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s1600/drg.+Magdalena.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="537" data-original-width="228" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGNKlSTx6bYoaOZZhaoFRwOSDcUW6fdOZzP8h4QL6-DH4NETs_yZV2OTyyQcF5G-3PiJYkVOoPuXYaKQpH600k951bjlPP1hYd-RiSyJImcUUz0N5Ldsa9ni5f9V3vp0wcwpkP8QUvJto/s640/drg.+Magdalena.jpg" width="271" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <i><span style="font-size: large;"><b>#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir#</b></span></i></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> drg (dokter gigi). Magdalena Nurainy Sitinjak,MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat, memilih meninggalkan profesinya menjadi salah satu Caleg (Calon Legislatif) dari Partai NasDem (Nasional Demokrat) untuk Kabupaten Samosir, dipinggiran Danau Toba yang beberapa bulan lalu ditimpah bencana tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. <br /><br />Selain itu, Sumatra Utara (Sum-Ut) yang terdiri dari 27 Kabupaten Kota itu saat ini menjadi sorotan masyarakat umum karena beberapa Kepala Daerah yang terdiri dari Bupati/Wali Kota, Gubernur dan anggota DPRD-nya terseret ke pusaran kasus Korupsi. <br /><br />Hingga saat ini, KPK telah menyeret 9 Kepala Daerah dan menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara menjadi tersangka kasus Korupsi. Ke- 9 Kepala Daerah itu diantaranya; Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama Istrinya, Evi Susanti;  mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; mantan Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; mantan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; mantan Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; Gubernur Sumut Non-aktif Syamsul Arifin,; mantan Wali Kota Medan  Abdillah, dan  mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis. <br /><br />Sementara menurut drg. Magdalena Nurainy Sitinjak mengatakan, bahwa menjadi Caleg bukan tujuan utamanya, tetapi  sebagai pintu masuk untuk melawan Korupsi dan memperbaiki SDM (Sumber Daya Masyarakat) khususnya di Kabupaten Samosir, dimana kedua orang tuanya dilahirkan.<br /><br />Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan Redaksi <i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i>, ketika berhasil mewawancarainya melalui telepon selulernya (HP), pada Kamis, 25 Juli 2018.<br /><br />Inilah wawancara singkat antara Redaksi <i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i> (BK) dengan drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM  (drg. Magdalena)<br /><br /><b>BK (berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co):</b> Masyarakat sering meranggapan, bahwa politik dan DPR/D sering dipersepsikan sebagai tempat yang “kotor dan Korup”. Disisi lain, anda memilih justru masuk kesana. Apa tanggapan dan visi anda menajadi Caleg ?<br /><br /><b>drg. Magdalena:</b> Saya hanya mengetahui memaluli berbagai media, karena saya maupun keluarga saya bukan orang politik. Saya adalah anak pertama dari Delapan bersaudara, semua tidak ada yang masuk politik termasuk suami saya, pensiunan PNS sebagai Dosen. Seperti yang saya katakan diawal tadi, menjadi Caleg bukan tujuan utama saya, tetapi sebagai pintu masuk untuk melawan yang namanya Korupsi di lembaga legislatif dan meningkatkan SDM (sumber daya manuasi) masyarakat di Kabuoaten Samosir, itulah visi saya menjadi Caleg andai saya terpilih.<br /><br /><b>BK:</b> Kalau tidak salah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Samosir dalam Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019 nanti sebanyak 25 orang mewakili 8 Kecamatan. Apakah anda yakin bisa sejalan dengan yang lainnya mewujudkan Visi anda ? Lalu bagaimana anda menghadapi masyarakat yang terkadang mengatakan, “ada uang ada suara”.<br /><br /><b>drg. Magdalena:</b> Saya yakin dan saya harus berupaya, bagaimana agar anggota DPRD benar-benar mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar mencari perhatian dengan cara bagi-bagi ini dan itu agar bersedia memilih. Saya melihat kalau masyarakat itu sudah semakin pintar untuk memilih wakilnya di DPRD. Kalau karena sesuatu hal yang diberikan ke masyarakat itu baru bersedia memilih, itu sama saja mereka yang merusak moral para DPRD. <br /><br /><b>BK:</b> Ok. Anda tadi mengatakan meningkatkan SDM, seperti apa?. <br /><br /><b>drg. Magdalena:</b> Saya melihat masyarakat Kabupaten Samosir indah diluar tapi sebaliknya kalau kita menyaksikan langsung. Salah satu contoh yang baru-baru ini saja terjadi, yaitu tenggelamnya kapal yang membuat masyarakat Indonesia khusunya Samosir dan sikitarnya. Kalau saja pemerintah daerah punya SDM dengan didukung Peraturan daerah (Perda), artinya ada pengawasan dan perhatian pemerintah sejak awal. Kemudian kalau kita melihat setiap akhir tahun ajaran baru, berapa puluh orang yang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu yang ingin saya uwujudkan adalah  membuka balai pengobatan dengan menjalin kerjasama denga berbagai pihak, diantaranya RSCM dan RS. Darmais milik Pemda Kab.Samosir, merencanakan program Kapal pelayanan kesehatan keliling Danau Toba. Danau Toba kan sudah menjadi salah satu Wisata Dunia. Kemudian membuka berbagai pelatihan keterampilan dan membentuk Koperasi UKM. Memang tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha. Jangan hanya sekedar memberi janji kepada masyarakat dengan memberi ini itu. (Redaksi)<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;"><br /><span style="font-size: large;"><b> </b></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>Bio Data</b></span><br /><b>         Nama                           : drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM <br />         Tempat/tgl. lahir          : Pematang Siantar 17 April 1959 <br />         Jabatan Terakhir         : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Landak,  </b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b>                                                 Provinsi Kalimantan Barat <br />          Suami                           : Alm. Ir. Sabar M. Silalahi, M.Sc (Pensiunan PNS/Dones)<br />          Anak                            : dr. Glory Arthauli Silalahi <br /> </b><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Pendidikan </b></span><br /><b>         SD          : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1972 <br />         S.M.P     : Katholik Cinta Rakyat Tahun 1975 <br />         SMAN 3 : Pematang Siantar Tahun 1978 <br />         Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatra Utara Tahun 1985 <br />         Magister Manajemen Universitas Tanjungpura 2009</b><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Jabatan yang pernah didudukinya; </b></span><br /><b>               Ka. Puskesmas Banjar Serasan Tanggal 28 Mei 1996 <br />               Ka. Puskesmas Siantan Hulu tanggal 14 Juni 2003<br />               Plt .Ka.Subdin Yankes Tanggal 17 November 2006<br />               Ka.Subdin Yankes anggal 31 Mei 2005<br />               Direktur RSUD Landak Tanggal 31 Mei 2007 <br />               Sekretaris Badan PP dan KB Kab. Landak Tanggal 9 Pebruari 2009<br />               Ka Dinas Kesehatan Kab.Landak Tanggal 18 November 2010 </b><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Penghargaan</b></span><br /><b>Tahun 2000. Sebagai Dokter Teladan 1 Tingkat Kota Pontianak <br />            2013. Juara I Inovasi Otonomi Award sebagai Se- Kalimantan Barat<br />            2015 Juara I Inovasi Pelayanan Publik Se- Kalimantan Barat</b></span>

News Pidana Regional drg. Magdalena Nurainy Sitinjak,MM: Melawan Korupsi dan Memperbaiki SDM Masyarakat

#Menjadi Caleg bukan tujuan utama, tetapi  sebagai pintu masuk untuk Melawan Korupsi dan memperbaiki SDM masyarakat Kabupaten samosir# ...

»

18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9wUT5L5YjXH_MDd9BpDZ8V8op9GlE35OKn82MTZ1eoFJMld7uEXKui-_dO5-hgp30bz6USEog-pnDxbsFE0a-UDZ_Kp6DTlK-MlUHl4OtkF0DUuQ3MaUXK11lsJRagBdDKGBp8TprE6I/s1600/Syamsul+Fajrih.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9wUT5L5YjXH_MDd9BpDZ8V8op9GlE35OKn82MTZ1eoFJMld7uEXKui-_dO5-hgp30bz6USEog-pnDxbsFE0a-UDZ_Kp6DTlK-MlUHl4OtkF0DUuQ3MaUXK11lsJRagBdDKGBp8TprE6I/s640/Syamsul+Fajrih.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Syamsul Fajrih, Anggota DPRD Kota Malang saat foto selfi diruang sidang (Dok. Foto BK)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sebanyak 18 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, dilimpahkan dari penyidik KPK ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penahannyapun kemudian dipindahkan ke rumah tahanan negara (Rutan) Kelas IA Khusus Surabaya, Medaeng, Sidoarjo Jawa Timur, pada Selasa, 24 Juli 2018.<br /><br />Ha itu seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini. JPU KPK Arif mengatakan, ke- 18 tersangka itu diberangkatkan dengan Kereta Api dari Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju Stasiun Kereta Api Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur.<br /><br />“Pagi ini 18 orang anggota DPRD Kota Malang Sampai di Stasiun Pasar Turi sekitar pukul 06.30, akan dipindahkan ke Rutan Kelas I Surabaya,” kata JPU KPK Arif.<br /><br />Ke- 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang itu terdiri dari 3 Wakil Ketua, yaitu; 1. HM. Zainudin (Wakil Ketua/PKB; 2. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat); 3. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar).<br /><br />Selain 3 (Tiga) Wakil Ketua DPRD Kota Malang, 4 (Empat) Ketua Komisi diantaranya; 1. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat); 2. Abdul Hakim (Ketua Komis B/PDIP, kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan Moch. Arif Wicaksono); 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar); 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB).<br /><br />Dan 8 (Delapan) Ketua Fraksi yaitu; 1. Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem; 2. Suprapto (Ketua Fraksi PDIP); 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB); 4. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar); 5. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN); 6. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat); 7. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) dan 8. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra). <br /><br />Serta 3 tersangka lainnya yang tidak menduduki jabatan yakni  1. Tri Yudiani (Fraksi PDIP); 2. Syaiful Rusdi  (Fraksi PAN) dan 3. Abdul Rachman (Fraksi PKB).<br /><br />Para tersangka inipun dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana, dengan ancaman pidan penjara paling singkat 4 tahun<br /><br />Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sebanyak 19 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019  termasuk Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, yang sudah sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan pidana penjara selama 5 tahun dari 7 tahun tuntutan JPU KPK. <br /><br />Moch. Arif Wicaksono dalam 2 (dua) perkara, yaitu menerima uang dari pihak Pemkot Malang terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp 700 juta, dan uang itu dibagi-bagikan kesemua naggota DPRD. Dan menerima uang dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) terkait pembahasan anggran untuk mendapatkan proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2012 sebesar Rp 250 juta.<br /><br />Moch. Arif Wicaksono dijerat dengan pasal menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 700 juta dan 250 juta rupiah, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana, dan vonis itupun diterima terdakwa (Inckrah).<br /><br />Sebelumnya, dalam kasus ini KPK terlebih dahulu menetapkan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Malang, dan sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. <br /><br />Jarot Edy Sulistyono dijerat dengan pasal memberi hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp 700 juta, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Sementara Hendarwan Maruszaman, anak mantan JAM WAS (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejaksaan Agusng (Kejagung) RI, juga dijerat pasal yang sama dengan Jarot Edy Sulistyono. Namun hukumannya lebih ringan, yaitu divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 3 tahun tuntutan JPU KPK .<br /><br />Setelah KPK menetapkan Jarot Edy Sulistyono (Jilid I), Moch. Arif Wicaksono (Jilid II) dan Hendarwan Maruszaman (terpisah) menjadi tersangka dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Majelis Hakim, KPK menetapkan Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018 yag juga salah satu calon Wali Kota Malang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada tanggal 27 Juni 2018 menjadi tersangka, yang saat ini sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dan tinggal menunggu tuntutan pidana dari JPU KPK.<br /><br />Terdakwa Moch. Anton, dalam dakwaan JPU KPK dijerat pasal yang sama dengan Jarot Edy Sulistyono, yaitu pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana.<br /><br />Setelah Anton ditetapkan menjadi tersangka dan diadili, barulah KPK menetapkan 18 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka, yang sebelumnya dihadirkan sebagai saksi di persidangan baik untuk terdakwa Arif Wicaksono maupun saksi untuk terdakwa Moch. Anton.<br /><br />Ke- 18 anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka ini maupun anggota DPRD lainnya yang saat ini masih duduk dikursinya sebagai anggota Dewan, rata-rata mtidak mengakui dihadapan Majelis Hakim telah menerima uang pokir, uang “sampah” dan uang saat pembahasan APBD murni tahun 2014 sebesar 1 persen dari total anggaran APBD TA 2015. <br /><br />Pada hal, JPU KPK telah “mengantongi” bukti berupa percakapan diantara sesama anggota DPRD termasuk keterangan Moch. Arif Wicasono yang diperdengarkan dalam persidangan. Namun tetap tidak mengakui.<br /><br />Yang lebih mengherankan lagi adalah perilaku salah satu anngota DPRD dari Fraksi PPP-Nasdem, yaitu Syamsul Fajrih yang terkesan “mengejek” JPU KPK dengan cara foto selfi sesaat setelah keluar dari kursi sebagai saksi dalam persidangan.  (Rd1)

News Tipikor 18 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang Di Pindah Ke Surabaya

Syamsul Fajrih, Anggota DPRD Kota Malang saat foto selfi diruang sidang (Dok. Foto BK) berita korupsi .co - Sebanyak 18 anggota DPRD Ko...

»

Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4MNSJ0LDXvatSQI2FCbHLrIAer3RplCKSopJgVcb8uVOS_pDK2OxsfTdg21J92Yu9AvAkuWt5sy1fJR_3VTaEgKDmJoybKk_LdzHYr1O_ng9csBzXhAWsT32MWQc6AJEgcYNyHBSmDaE/s1600/Sutiaji+dan+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4MNSJ0LDXvatSQI2FCbHLrIAer3RplCKSopJgVcb8uVOS_pDK2OxsfTdg21J92Yu9AvAkuWt5sy1fJR_3VTaEgKDmJoybKk_LdzHYr1O_ng9csBzXhAWsT32MWQc6AJEgcYNyHBSmDaE/s640/Sutiaji+dan+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Sutiaji (kiri) dan terdakwa Moch. Anton</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#JPU KPK : Terdakwa mengakui adanya permintaan uang THR dan 1 persen untuk APBD murni yang dibahas di Rapat Koordinasi#</i></b></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </span></b>Moch. Anton dan Sutiaji, ibarat “sendok dan garpu” yang saling berdampingan sebagai pemimpin bagi masyarakat Kota Malang. Sebab Anton sebagai Wali Kota dan Sutiaji Wakilnya. Tapi sebelumnya, kedua pria ini adalah sama-sama tokoh di NU Kota Malang, walaupun profesi keduanya berbeda. <br /><br />Selain tokoh NU ditingkat Kecamatan, Anton adalah seorang pengusaha. Masyarakat tahu dong yang namanya pengusaha. Sedangkan Sutiaji, selain tokoh NU dengan posisinya diatas Anton, adalah politikus PKB yang duduk di kursi DPRD Kota Malang dengan jabatan Ketua Fraksi. Masyarakat juga tahu kan yang namanya anggota Dewan yang dipilih rakyakat.<br /><br />Tahu 2013 menjelang pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Malang, Kedua pria ini sama-sama dicalonkan Partai yang didirikan (alm) Presiden RI ke- 4. Ibarat “gayung bersambut”, masyarakat Kota Malang pun ternyata mendukung keduanya untuk duduk dikursi singgahsana  Balai Kota Malang sebagai orang nomor 1 dan 2 dalam kurun waktu 5 lima tahun sejak 2013 hingga 2018.<br /><br />Namun sayang, ternyata keharmonisan kedua pemimpin masyarakat Kota Malang ini tidak berjalan baik. Sehingga untuk pencalonan kedua kalinya sebagai Wali Kota Malang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada tahun 2018 pun tidak lagi seperti “sendok dan garpu, melainkan ibarat air dan minyak hingga bencana datang melanda” Kota Malang sebelum masa jabatan Anton sebagai Wali Kota berakhir.<br /><br />Sebab, Moch. Anton selaku Wali Kota, Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PU (sudah divonis pidana penjara 2 tahun dan 8 bulan selaku penyuap) bersama 19 orang anggota DPRD Kota Malang yang terdiri dari Ketua Moch. Arif Wicaksono (juga sudah divonis pidana 5 thn penjara selaku penerima suap) dan 3 Wakil Ketua, 4 Ketua Komisi 8 Ketua Fraksi serta 3 anggota  DPRD Kota Malang dipepenjarakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena terjerat kasus suap menyuap yang disebut dengan istilah uang pokir (pokok-pokok pikiran) sebear Rp 700 juta dan uang “sampah” yang masing-masing anggota Dewan menerima sebesar Rp 5 juta dalam pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015, serta uang “suap” sebesar 1 persen dari total anggaran APBD murni TA 2015 saat pembahasan tahun 2014 untuk anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Kemudian yang terpilih sebagai Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2023 dalam Pilkada tanggal 27 Juni 2018 adalah Sutiaji bersama Wakilnya Sofyan Edi Jarwoko yang mangalahkan pasangan Moch. Anton bersama Samsul Mahmud, dan Ya’qud Ananda Gudban (dipenjara sebagai tersangka) dengan Wanedi.<br /><br />Ketidak harmonisan kedua pemimpin masyarakat Kota Malang ini terungkap di persidangan dalam kasus perkara suap APBD-P Kota Malang dengan terdakwa Moch. Anton, saat JPU KPK Arif Suhermanto dkk menghadirkan Sutiaji sebagai saksi.<br /><br />Sementara terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk, mengadirkan 3 orang saksi yang meringankan, dan 1 diantaranya adalah tokoh NU Kota Malang. Saksi yangdihadirkan itu adalah Sukirno (mantan Kasubag Perundangan DPRD Kota Malang), KH. Hamzawi (mantan Dosen UIN Malang), dan Sofian (pengusaha Travel Umroh di Kota Malang). Persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti  digelar dalam 3 session, pada Juamat, 20 Juli 2018.<br /><br />Session pertama adalah mendengarkan keterangan saksi Sutuaji, kemuidan session kedua keterangan saksi yang dihadirkan pihak terdakwa, dan session ketiga lanjut dengan agenda pemeriksaan terdakwa Moch. Anton.<br /><br />Kehadiran Sutiaji dipersidangan sebenarnya atas “permohanan” dari pihak terdakwa. Karena beberapa saksi dari Ketua Fraksi DPRD Kota Malang termasuk teradakwa sendiri mengatakan, kalau Sutiaji ikut dalam pertemuan antara Ketua Fraksi, Sekda Kota Malang Sucipto Wiyono dan Wali Kota Moch. Anton di ruang Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, terkait permintaan uang “suap” yang disebut dengan uang pokir dalam pembahasan Perubahan APBD. Walaupun Moch. Arif Wicaksono (terpidana) dengan tegas mengatakan kalau Sutiaji tidak ikut dalam pertemuan diruangannya.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji (Wakil Wali Kota), Cipto Wiyono (Sekda) dan Jarot Edy Sulistiyono (Kepala Dinas PU).<br /><br />Dalam persidangan (Jumat, 20 Juli 2018), kepada Majelis Hakim, Sutiaji mengatakan kalau dirinya lupa, apakah hadir dalam rapat membahas Perubahan APBD. Karena menurutnya, hadir atau tidak, dirinya tidak begitu “berarti”. Bahkan Sutiaji pun mengatakan, fotonya sebagai Wakil Wali Kota Malang tidak ada terpasang di setiap Kantor Kelurahan Kota Malang. Ada apa geranagan ?. <br /><br />Hal itu dikatakan Wali Kota Malang terpilih Sutiaji, menjawab pertamyaan JPU KPK mapun tim  Penasehat Hukum terdakwa, Haris Fajar Kustaryo dkk. Karena Sutiaji lebih banyak menjawab lupa, Haris Fajar Kustaryo pun mengakhiri pertanyaannya.<br /><br />Ada yang menarik dalam persidangan, saat terdakwa Moch. Anton menanggapi keterangan mantan Wakilnya yang tak lama lagi akan dilantik menjadi Wali Kotanya. Menariknya ialah, terdakwa Anton menceritakan, kalau dirinya sempat akan mengundurkan diri sebagai Wali Kota, karena dirinya tidak dianggap sebagai Wali Kota. Namun dibantah Sutiaji dengan mengatakan bahwa fotonya sebagai Wakil Wali Kota tidak ada terpasang di Kantor Kelurahan Kota Malang.<br /><br />Baru kali ini ada Wali Kota hendak mengundurkan diri karena tidak dianggap sebagai Wali Kota. Pada hal, Wali Kota/Bupati adalah pembuat kebijakan atau pemegang mandate tertinggi diaman dia sebagai Wali Kota/Bupati.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyIefid97Kq2w_mg3J-IVnot-GwwQNoDrt0ZaP6pePDcpRqSsANqvfnTgmIddlh0poUtTz20SYLtZ0ion_1Uu2KgZfq21v9T5nmAb_y2jxn5n3S50AvdTpv-cAJhC_PMZJvAwQRFI2gc/s1600/IMG20180720095840.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyIefid97Kq2w_mg3J-IVnot-GwwQNoDrt0ZaP6pePDcpRqSsANqvfnTgmIddlh0poUtTz20SYLtZ0ion_1Uu2KgZfq21v9T5nmAb_y2jxn5n3S50AvdTpv-cAJhC_PMZJvAwQRFI2gc/s640/IMG20180720095840.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Sementara dalam session kedua dalam sidang yang sama dengan saksi yang dihadirkan pihak terdakwa Moch. Anton, yaitu Sukirno (mantan Kasubag Perundangan DPRD Kota Malang), KH. Hamzawi (mantan Dosen UIN Malang), dan Sofian (pengusaha Travel Umroh di Kota Malang).<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Sukirno mengatakan bahwa pada tanggal 6 Juli, dirinya melihat Sutiaji berada di ruang transit gedung DPRD Kota Malang sebelum rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA), dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dan 2 menit kemudian Wali Kota Moch. Anton tiba.<br /><br />Kasubag Perundangan DPRD Kota Malang itu mengatakan kepada Majelis Hakim, tak lama kemudian pihak protokoler DPRD Kota Malang menyuruh Moch. Anton masuk ke ruang Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Tetapi saksi Sukirno tidak mengetahui apakah Sutiaji ikut atau tidak. Namum menurutnya, Sutiaji tidak dilihatnya lagi berda diruang transit. Kemanakah Sutiaji ? tidak ada satu saksi pun yang tahu.<br /><br />Sedangkan saksi KH. Hamzawi mengatakan, bahwa Anton dan Sutiaji adalah sama-sama pengurus di NU Kota Malang. Sehingga pada saat Pilwali (Pemilihan Wali) Kota Malang tahun 2013, NU maupun PKB mengusung keduanya sebagai calon dengan memutuskan, Moch. Anton sebagai calon Wali Kota Malang, yang kemudian berhasil memenangkan pemilihan Wali Kota Malang tahun itu walaupun tidak mulus hingga akhir jabatan Moch. Anton yang akrab disapa Abah Anton. <br /><br />Menurut JPU KPK Arih Suhermanto, bahwa terdakwa mengakui adanya permintaan uang dari pihak legislatif (DPRD) kepada eksekutif (Pemerintah Kota Malang) dalam pertemuan diruang Ketua DPRD Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015. Namun menurut JPU KPK Arif Suhermanto seperti yang disampaikan terdakwa dalam persidangan, permintaan itu adalah THR (Tunjagan Hari Raya). Karena memang saat itu tepat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi istilah THR pun menjadi alasan yang tepat.<br /><br />“Tadi langsung pemeriksaan terdakwa. Terdakwa mengakui ada permintaan THR,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini seusai persidangan.<br /><br />Pada hal, sejak Jarot dan Arif disidangkan sebagai terdakwa dalam kasus yang sama dengan Moch. Anton beberapa waktu lalu, terdakwa maupun beberapa angggota DPRD Kota Malang yang kini menjadi pesakitan sebagai tersangka serta beberapa anggota DPRD Kota Malang yang belum jadi tersangka mengatakan tidak ada perimuntaan uang pokir atau THR. Bahakan mengatakan tidak menerima, pada hal KPK telah mengantongi bukti kuat kalau semua anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang itu menerima uang pokir.<br /><br />Saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK Arif Suhermanto, terkait uang sebesar 1 persen dari total jumlah anggran APBD Kota Malang TA 2015 untuk anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD murni tahun 2014, terdakwa mengkui. Namun menurut JPU KPK seperti yang disampaikan terdakwa, hal itu dibahas dalam rapat Koordinasi, namun terdakwa tidak mengetahui bagaiaman teknis pelaksanaannya.<br /><br />“Mengakui juga, dan dibahas dalam Rakor. Namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana teknis pelaksanaannya,” ujar JPU KPK Arif.<br /><br />Terkait istilah-istilah atau kata kunci untuk permintaan dan atau pemberian uang “haram” bagi anggota DPRD mapun pejabat lainnya yang terjerat dalam kasus Korupsi, tidak hanya terjadi di DPRD Kota Malang, namun terjadi juga di daerah lainnya seperti di Kota Mojokerto ada sitilah 7 sumur. Di Nganjuk ada istilah Syukuran, di Kota Batu ada si hitam untuk Mobil Aphart, Atas untuk Hotel, Bahwa untuk Restoran, dan undangan untuk uang. Sedangkan di Komis B DPRD Jawa Timur ada istilah sarung dan undangan untuk uang komitmen fee dari 10 Dinas sebagai mitra kerja Komisi B. Sedangkan di Dinas Kesehatan Jombang ada istilah makan siang untuk uang pemotongan dana kapitasi puskesmas. <br /><br />Dan Istilah atau kata kunci lainnya mungkin masih banyak terdapat dari para pejabat yang terjerat kasus Korupsi yang ditangani KPK di Kabupten/Kota yang ada di Indonesia. Sedangkan kasus korupsi yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian ataupun Kejaksaan, kata kunci atau istilah yang dipakai oleh para tersangka/terdakwa belum pernah ada. Apakah karena yang tertangkap tangan itu hanya si penerima ? atau yang tertangkap tangan itu bukan karena hasil sadapan melainkan laporan ???. (Rd1) </span>

News Tipikor Disidang Perkara Suap APBD-P Kota Malang Terungkap Ketidak Harmonisan

Sutiaji (kiri) dan terdakwa Moch. Anton #JPU KPK : Terdakwa mengakui adanya permintaan uang THR dan 1 persen untuk APBD murni yang dibah...

»

Kepala BKD Akui Menyerahkan Uang Ke Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDIlxuthvnhHhvoyVrTuGqy-if0b2c_RLed9GhzTNFuoTnRsoSe-zGYiJuXDZY2ebieXMPu5MdTKDf48QPWNYcu_jnsy_MCnMyQSrrxRKkFz5h49xeE1gmvn8QnFQ-7uik8thHi7jeeSs/s1600/IMG20180720160342.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDIlxuthvnhHhvoyVrTuGqy-if0b2c_RLed9GhzTNFuoTnRsoSe-zGYiJuXDZY2ebieXMPu5MdTKDf48QPWNYcu_jnsy_MCnMyQSrrxRKkFz5h49xeE1gmvn8QnFQ-7uik8thHi7jeeSs/s640/IMG20180720160342.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Suasana persidangan dihadiri puluhan masyarakat Jombang</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Saya menyerahkan lima puluh juta dua kali, November dan Januari 2017, dari Pak Samijan (Samijan sauami terpidana Inna Silestyowati.Red),” kata Budi Nugroho kepada Majelis Hakim, Jumat, 20 Juli 2018.<br /> <br /> Ucapan itu disampaikan Budi Nugroho kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti dalam persidangan di Pengailan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang ini dihadirkan Tim JPU KPK Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa Nyono Suhari Wihandoko selaku Bupati Jombang (non aktif) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap yang diterima terdakwa dari terpidana Inna Silestyowati yang menjabat selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.<br /> <br /> “InNyo” alias Inna dan Nyono sama-sama tertangkap tangan KPK pada tanggal 3 Pebruari 2018 karena kasus suap menyuap. Jumlah uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Pebruari 2018 sebesar Rp 1.155.000.000 (Satu milliar Seratu Lima puluh Lima juta). <br /> <br /> Uang sebesar Rp 1.155.000.000 milliar yang diberikan terpidana Inna ke terdakwa Nyono adalah untuk pengangkatan Inna dari Kepala Puskesma menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan, dan kemudian menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang menggantikan Heru Wibowo yang mengundurkan diri karena kesehatan berjumlah Rp 450 juta. <br /> <br /> Selain uang suap untuk jabatan, Inna juga memberikan sebahagian uang dari hasil pemotongan dana kapitasi 34 Puskesmas se- Kabupaten Jombang sebesar Rp 600 juta. Sebahagian lagi dipergunakan sendiri dan juga untuk pengurus Paguyuban Puskesmas yang tidak masuk dalam struktur Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan. <br /> <br /> Terkait pemotongan dana kapitasi Puskesmas, pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati, mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan <b><i>(“bila Rp 72 juta per bulan X 34 Puskesmas diperkirakan totalnya sebesar Rp 2.448.000.000 X 12 bulan dalam 1 tahun = Rp 29.376 milliar”)</i></b>. Dalam persidangan terungkap, bahwa pemomotongan dana Kapitasi Puskesmas Kabupaten Jombang sudah berlangsung sejak 2014. <br /> <br /> Uang dari hasil pemotogan dana Kapitasi Puskemsmas sebesar Rp 72 juta per bulan itu diberikan Inna kepada terdakwa sebesar Rp 50 juta, sedangkan sisanya sejumlah Rp 22 juta digunakan untuk biaya operasional Dinas Kesehatan termasuk pengurus paguyupan Puskesmas yang tidak masuk dalam struktur Puskesmas mapun Dinas Kesehatan. Petugas yang mengumpulan dana kapitasi yang berasal dari anggaran operasional Pelayanan Kesehatan Masyarakat itu adalah Oisatin selaku Sekretaris Pagupan dengan kode “arisan”. Dan setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> Selain uang suap jabatan dan pemotongan dana Kapitasi, ada uang suap dari pengisian tenaga keshatan di Puskesmas sebanyak Rp 30 juta, serta uang pungutan ilegal dari biaya pengurusan Izin Operasional Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang milik dr. Subur Suprojo sejumlah Rp 75 juta. Sehingga totanya sejumlah Rp 1.155.000.000.<br /> <br /> Kehadiran Budi Nugroho ke persidangan adalah untuk yang keduakalinya. Yang pertama sebagai saksi untuk terdakwa Inna, dan kali ini untuk orang yang pernah melantiknya sebagai Kepala BKD. Uang suap jabatan sebesar Rp 450 juta itu tidak hanya diberikan langsung oleh Inna yang ditemani anaknya terhadap Bupati Jombang Nyono, melainkan melalui Budi Nugro. Itulah sebabnya, JPU KPK menghadirkan Budi ke persidangan lagi agar lebih jelas didengar langsung oleh terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.<br /> <br /> Pengakuan Inna yang dikuatkan oleh keterangan saksi Budi Nugroho terkait uang suap itu, juga diakui oleh anak dan suami terdakwa sendiri, saat dihadirkan JPU KPK dalam dalam persidangan sebagai saksi untuk terdakwa. Samijan adalah salah satu tim sukses Nyono saat pencalonannya sebagai Bupati Jombang tahun 2013.<br /> <br /> Selain itu, juga diakui oleh terdakwa sendiri saat menjadi saksi untuk anak buahnya, Inna Silestyowati yang dilantiknya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Januari 2017, dan beberapa hari kemudian terdakwa melantik Inna menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang di TPS, menggantikan Heru Wibowo yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan. <br /> <br /> Pengakuan terdakwa yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Timur, terkait penerimaan uang itu diucapkan Nyono dalam persidangan kepada Majelis Hakim yang sama, pada Selasa, 22 Mei 2018. Selain mengakui, terdakwa yang saat itu sebagai saksi juga mengucapkan kata “maaf dan kilaf”. <i>“Kata maaf itu memang selalu datangnya belakangan, sebab yang didepan adalah formulir atau pendaftaran”.</i><br /> <br /> “Ia saya menerima. Uang dari Samijan diberikan sebagai bantuan kegiatan Jombang. Total uang yang saya terima Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta (Rp 1.155.000.000) dan Satu milliar dari para Kepala Dinas. Saya minta maaf, saya kilaf. Untuk pemasangan Iklan di Rada, saya lupa jumlahnya,” kata Nyono saat itu dihadapan Majelis Hakim (Selasa, 22 Mei 2018)<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terkait pengangkatan Inna Silestyowati dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, pada sekitar tahun 2013 setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang sebelumnya sebagai staf di Puskesmas. <br /> <br /> Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. <br /> <br /> Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit. Terdakwa melalui ajudannya Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa, dan pada pertemuan tersebut Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. <br /> <br /> Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati.<br /> <br /> Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 350 juta kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati, bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017.<br /> <br /> Sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50 juta.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama Samijan menemui Budi Nugroho, dan menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut Budi Nugroho menyampaikan, bahwa untuk mengambil SK jabatan asli harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh Kepala BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, Inna Silestyowati  menyetujuinya dengan alasan, dalam waktu yang sama Inna Silestyowati akan menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati.<br /> <br /> Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa hari kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.  (Rd1)

News Tipikor Kepala BKD Akui Menyerahkan Uang Ke Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko

Suasana persidangan dihadiri puluhan masyarakat Jombang berita korupsi .co - “Saya menyerahkan lima puluh juta dua kali, November dan J...

»

Siapa Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Jilid II ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB_gH07V72Qmey2iVjLMEFCRwcKLqy1seDm_HaXEuektZQHzKp6w_v6ibhbk8EYRLJxPhO21_Of3B3elJRl17bdahcqcB8jjmMQe3ADXF6GISi_NOVNTofSzEngiJfrJmvgkZ5E3t4Pw4/s1600/IMG20180720134859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="846" data-original-width="1500" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB_gH07V72Qmey2iVjLMEFCRwcKLqy1seDm_HaXEuektZQHzKp6w_v6ibhbk8EYRLJxPhO21_Of3B3elJRl17bdahcqcB8jjmMQe3ADXF6GISi_NOVNTofSzEngiJfrJmvgkZ5E3t4Pw4/s640/IMG20180720134859.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Apakah Kejati Jatim dapat mengungkap tabir Kasus mega  Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M Jilid II ?#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277,6 milliar mengingatkan kembali masyarakat khususnya di Jawa Timur yang sempat hilang dari ingatan setelah 10 tahun berlalu.<br /><br />Sebab saat ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) kembali melakukan penyidikan baru jilid II Kasus mega Korupsi P2SEM yang diduga melibatkan beberapa pejabat ditingkat ekesekutif maupun legislatif, seiring dengan tertangkapnya terpidana kasus korupsi yang ssama, yakni dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo beberapa waktu lalu setelah 7 tahun “dihilangkan”.<br /><br />Menurut Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka, namun Didik enggan menyebut nama yang dimaksud. Hal itu dikatakan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya saat ditemui wartwan media ini di ruang kerjanya, Jumat, 20 Juli 2018.<br /><br />“Sudah dikantongi (calon tersangka). Dulu dokter Bagus dihukum karena para penerima itu ngaku, dapatnya sekian dan disetor ke dia. Rekomendasi dari 100 anggota DPRD ada yang melalui Fathorrasjid, melalui Fujianto. Dokter bagus ada 15 atau 16, ini yang kita dalami sekarang,” kata Didik (Jumat, 20 Juli 2018)<br /><br />Pada hal sekitar tahun 2014 - 2016, setelah mantan Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus ini keluar dari penjara, balik menyerang dan membeberkan data terkait keterlibatan pihak-pihak lain termasuk Pemprov Jatim ke Kejati Jatim dan KPK. Namun hingga Fathorrasjid wafat pada tahun November 2017 tak ada hasilnya. Meinggalnya saksi kunci itu mungkinkah menguntungkan para pihak yang terlibat ?<br /><br />Apakah “nyanyian” salah satu saksi kunci ini (dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo), Kejati Jatim akan mengungkap tabir aktor intlektual Kasus mega  Korupsi P2SEM jilid II ini atau hanya akan menyeret para penerimanya ? <br /><br />Masyarakat Jawa Timur pun menunggu keberanian lembaga Adhiyaksa yang berkantir di Jalan Achmat Yani Suarabaya, seperti saat keberaniannya menyeret Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin tahun 2011 - 2014 yang kemudian divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan menteri BUMN di era Presiden SBY, Dahlan Iskan dalm kasus Korupsi penjualan asset daerah tahun 2003 yang divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 tahun oleh Penagdilan Tipikor Surabaya, kemudian dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur (saat ini JPU menunggu putusan Kasasi). (Rd1) </span>

News Tipikor Siapa Tersangka Kasus Mega Korupsi P2SEM Jilid II ?

#Apakah Kejati Jatim dapat mengungkap tabir Kasus mega  Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M Jilid II ?# berita korupsi .co - Kasu...

»