BERITAKORUPSI.CO

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

<span style="font-size: x-large;"><b>Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim</b></span><br />
<span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLlruTl6oIZZpNP2snI2it5tIXtGHyvj7DAiLjKfXKKdCx1LwuVb6nwO1_1lbWAPohv8qRurX3JUuUyAmsvZrHimJhOzEy-ITEJS2uLh3ZfIyXnAJvL6An0IrhnT6xpjBjzuPRMcHIig/s1600/2018-06-30-18-54-29-42.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLlruTl6oIZZpNP2snI2it5tIXtGHyvj7DAiLjKfXKKdCx1LwuVb6nwO1_1lbWAPohv8qRurX3JUuUyAmsvZrHimJhOzEy-ITEJS2uLh3ZfIyXnAJvL6An0IrhnT6xpjBjzuPRMcHIig/s640/2018-06-30-18-54-29-42.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Oepoyo Sardjono</b></td></tr>
</tbody></table>
</span><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Oepoyo Sardjono selaku Dirut PT SAM, terseret dalam kasus Korupsi penjualan asset Daerah dengan kerugian  keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana#</b></i></span></span><br />
<br />
<span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 29 Juni 2018, terdakwa Oepoyo Sardjono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT  Panca WIra Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000 serta di Vonis pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Hal itu diucapkan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri JPU Arif Usman dari Kejari Suarabaya. Sementara terdakwa Oepyoso Sardjono didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Gatra dari Jakarta.<br /><br />Pria yang berusia 70 tahun ini tidak hanya dihukum pidana badan selama 1 tahun penjara, melainkan dihukum juga untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 2.095.457.000. Namun karena terdakwa Oepoyo Sardjono telah mengembalikan uang tersebut pada saat penyidikan, Majelis Hakim pun menyatakan dirampas untuk negara.<br /><br />Terdakwa Oepoyo Sardjono selaku pembeli asset daerah yang dikelola oleh PT PWU Jatim  terletak di Tulungagung dan Kediri, dijerat pasal 3 juncto pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Sardjono   (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet tersebut di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU yang juga Bos Koran Harian Jawa Pos Group serta mantan Menteri BUMN dan sudah di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim. <br /><br />Saat ini JPU melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan bebas tersebut, dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset juga dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Namun Hakim PT memberinya “bonus” menjadi 1 tahun, sehingga JPU juga melakukan upaya hukum Kasasi.</span><br />
<span style="font-size: small;"></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYKddV_GpmVc-peqg-49jdlBeiuTTGzIl1An4UuwbC15_0ZADHCAxm51D1WM2dlg2syZm0jETZSvQx5wvYYHvl_mS3sukM06S2RlPY2cU6paHMnyxCUZsWejx7FKFC1AqulswtN-sg7R0/s1600/Oepoyo+Sarjono+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYKddV_GpmVc-peqg-49jdlBeiuTTGzIl1An4UuwbC15_0ZADHCAxm51D1WM2dlg2syZm0jETZSvQx5wvYYHvl_mS3sukM06S2RlPY2cU6paHMnyxCUZsWejx7FKFC1AqulswtN-sg7R0/s640/Oepoyo+Sarjono+1.png" width="640" /></a></span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<span style="font-size: small;">Dalam jilid II ini yang diadili hanya Oepyo Sardjono, sementara Sam Santoso sipengusaha  Keramik terbesar di Asia, hingga saat ini belum disidangkan sama sekali, bahkan sebagai saksi pun belum bisa dihadirkan oleh JPU, dengan alasan bahwa tersangka Sam Santoso sedang terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. <br /><br />Keterangan sakit tersangka Sam Satoso hanya disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dengan membawa surat keterangan dari dokter Rumah Sakit yang memeriksanya. Tanpa ada upaya dari Kejaksaan untuk membawa dokter yang ditentukan oleh negara guna memeriksa kesehatan tersangka demi penagakan hukum. Seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan pada saat menyidangkan mantan Presiden RI ke- 2 Soeharto dan KPK saat memeriksa kesehatan mantan Keua DPR RI Setya Novanto (Setnov).<br /><br />Apakah negara tidak punya anggaran untuk menghadirkan dokter, memeriksa kesehatan tersangka yang terjerat dalam kasus Korupsi demi pengakan hukum ?. Agar “senjata” sakit bagi tersangka/terdakwa Korupsi tidak berdasarkan dokter yang ditentukan oleh si tersangka/terdakwa tersebut. <br /><br />Sebab tak sedikit pejabat maupun pengusaha yang berstatus tersangka/terdakwa Korupsi menggunakan “senjata mutahir” yaitu sakit saat dirinya hendak diperiksa atau diadili di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /><br />Sementara dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur. Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Dahlan IsakWishnu Wardhana . <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /><br />Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sardjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum, sementara pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.<br /><br />Majelis Hakim mnyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Oepoyo Sardjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 1 bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 2.095.457.000; Barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.095.457.000 dirampas untuk negara,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukumnya, terdakwa langsung memprotes Majelis Hakim dan menanyakkan tentang Sam Santoso. Ketua Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa untuk menanyakkan JPU.<br /><br />“Apakah Sam Santoso tidak diadili ?,” tanya terdakwa kepada JPU Arif Usman dkk. JPU hanya menjawab, akan menyakkan ke penyidik.<br /><br />“Kalau tidak diadili, ini namanya tidak adil,” kata terdakwa kemudian. Sementara atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU menyatakan pikir-pikir.</span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJa5N7CXdPoE96Ym-k9Ngq1WAktKL6RB_pJiU37vp42xM0n9yWYbP06DkXvb_L5q2wNoh-lJN2aI90nzrG4omxXzjrG1kAyIau9lKN0qFBQBuHmaxYV5gtXg8x3ZK3u-NKKwUM_WkTzk/s1600/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJa5N7CXdPoE96Ym-k9Ngq1WAktKL6RB_pJiU37vp42xM0n9yWYbP06DkXvb_L5q2wNoh-lJN2aI90nzrG4omxXzjrG1kAyIau9lKN0qFBQBuHmaxYV5gtXg8x3ZK3u-NKKwUM_WkTzk/s640/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PW</b></span>U</td></tr>
</tbody></table>
Usai persidangan, kepada Wartawan media ini, terdakwa Oepoyo Sardjono mengatakan bahwa hukum di Indoseia tidak adil.<br />
<br />
“Hukum di Indosesia tidak adil. Ini namanya hukum apa, Sam Santoso tidak diadili, katanya sakit tapi tidak tau sakit apa dan ada dimana,” kata terdakwa.<br />
<br />
Apa yang disampaikan terdakwa bisa jadi ada benarnya. Sebab beberapa kasus Korupsi di Jawa Timur baik yang ditangani KPK seperti mantan Rektor Universitas Airlannga Suarabaya, maupun yang ditangani Kejaksaan diantaranya tersangka mantan Rektor UIN Malang, kasus Korupsi Roud Show Kota Batu dan kasus Korupsi pelepasan asset daerah Blitar hingga saat ini tidak ada kepastian hukumnya.<br />
<br />
Belum lagi kasus Korupsi MERR II C 2012 terkait pembebasan lahan hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 milliar yang ditangani Kejari Surabaya, hanya menyeret Satgas, sementara pertanggung jawaban hukum oleh panitia pembebasan Tanah (P2T) “terselamtakan”.<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>Sementara dalam Fakta Persidangan Jilid I......</b></span><br />
<br />
Selasa 17 Januari 2017, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br />
<br />
Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br />
<br />
Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br />
<br />
Pada Jumat, 20 Januari 2017, JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br />
<br />
Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br />
<br />
Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKb0qmUJsb3fxq0XyxMDhhJdnq7agFt9KCISZXCLNVnumzxvjkN4dieU_iPQOAw8hxcftaE3IdlsIQpYKLiKrFeC_VDvsYJD-_seb4gP88PDImTyxuKBhqJmEY0cc_zCzOk84gpvMriI/s1600/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKb0qmUJsb3fxq0XyxMDhhJdnq7agFt9KCISZXCLNVnumzxvjkN4dieU_iPQOAw8hxcftaE3IdlsIQpYKLiKrFeC_VDvsYJD-_seb4gP88PDImTyxuKBhqJmEY0cc_zCzOk84gpvMriI/s640/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br />
<br />
“PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud.<br />
<br />
Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br />
<br />
“Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. <br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>Sementara itu...........</b></span><br />
<br />
Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br />
<br />
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br />
<br />
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003.<br />
<br />
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br />
<br />
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br />
<br />
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br />
<br />
Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</b></span><br />
<span style="font-size: large;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJMEIoE0YK5m1wRxQ-P0e9w579QGXGmIXfb6f1fffDXKPt6WgJHarsL-Xm1VS6QHXsF4dW-aLpxgAJBELJe3ogrytMbRW6EuMeyDnYdLqodr4LL4MJiiZDDxeBZ7E-KeOVRzSjOIY_1A/s1600/IMG_20170310_143839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJMEIoE0YK5m1wRxQ-P0e9w579QGXGmIXfb6f1fffDXKPt6WgJHarsL-Xm1VS6QHXsF4dW-aLpxgAJBELJe3ogrytMbRW6EuMeyDnYdLqodr4LL4MJiiZDDxeBZ7E-KeOVRzSjOIY_1A/s640/IMG_20170310_143839.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Terdakwa Wishnu Wardhana saat sebagai saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</b></span></td></tr>
</tbody></table>
</b></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br />
<br />
Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br />
<br />
Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran.<br />
<br />
Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br />
<br />
Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br />
<br />
“Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Rd1)

News Tipikor Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim Terdakwa Oepoyo Sardjono #Oepoyo Sardjono selaku Dirut PT SAM, ters...

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

20.08 beritakorupsi 0

<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: x-large;"><b>Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk</b></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: x-large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s1600/Sutiaji.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s640/Sutiaji.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sutiaji, calon Walikota Malang bersama istrinya sesaat setelah memberikan hak pilihnya</td></tr>
</tbody></table>
</span><br />
<span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dua Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada Juni 2018 sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Suap APBD Tahun 2015#</b></span></i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Pesta Demorasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung hari ini, Rabu, 27 Juni 2018, Kota Malang adalah salah satu dari 38 Kabupaten/Kota turut dalam pemilihan Calon Walikota Malang untuk periode 2018 - 2023 <br /><br />Untuk Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada tahun ini ada sebanyak Tiga pasangan, yakni Ya’qud Ananda Gudban dengan Wanedi (nomor 1) dan Moch. Anton berpasangan dengan Samsul Mahmud (nomor 2) serta pasangan nomor 3 yaitu Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Namun tragis, sebab 2 (Dua) dari 3 (Tiga) pasangan calon Walikota Malang yakni Moch. Anton (Petahana) dan Ya’qud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) tidak ikut menyaksikan kehadiran para simpatisannya saat memberikan hak suaraya, karean Kedua Cawali (Calon Walikota) Malang ini berada dalam tahanan (penjara) KPK sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD-P tahun 2017.<br /><br />Yang lebih tragisnya lagi, tidak hanya Mooch. Anton (sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya) dan Ya’qud Ananda Gudban atau Nanda yang menjadi tersangka, melainkan ada sebanyak 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono (divonis 2 tahun 8 bulan) serta pengusaha yang juga anak mantan peinggi Kejaksaan Agung RI, Hendarwan (divonis 2 tahun penjara).</span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton, keduanya calon Walikota Malang Nomor urut 1 dan 2</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"> Sejak KPK menetapak Moch. Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang yang masih aktif sebagai tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, membuka “kebobrokan” pemerintah Kota Malang yang selama ini dinilai bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan hal ini terjadi juga di Kabupaten/Kota seperti Pemkot Batu, Pemkot Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung dan Pemkot Blitar. Sebab, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut yang diusung oleh Partai Politik dan dibantu oleh tim suksesnya untuk mensukseskan menjadi Kepala Daerah, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.<br /><br />Hari ini, Selasa, 27 Juni 2018, dalam pemilihan Calon Walikota Malang yang dapat menyaksikan hiruk pikuknya peran masyarakat Kota Malang dalam menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan hanya pasangan Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Dalam wawancara singkat melalui telepon seluler, calon Walikota Malang yang juga Wali Kota (non aktif) Sutiaji kepada wartawan media mengatakan, andaikan dipercaya oleh masyarakat Kota Malang dan terpilih  menjadi Walikota, berjanji akan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini.<br /><br />“Andaikan terpilih, saya tidak banyak janji tetapi akan langsung berusaha dengan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini,” kata Sutiaji diujung telepon selulrnya.<br /><br />Sutiaji mengatakan, dirinya menyadari kondisi Kota Malang saat ini. Keadaan masyarakat akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya.<br /><br />“Keyakina masyarakat Kota Malang akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya, serta meyakinkan masyarakat bahwa hal ini tidak akan terulang lagi dengan sistim yang harus kita perbaiki,” jelasnya.<br /><br />Saat wartawan media ini meminta tanggapannya terkait untuk menghilangkan KKN (Kolusi, Koruspi dan Nepotisme) di Kota Malang, Sutiaji mengatakan, akan berusahan dan berjanji untuk memperbaiki sistim pemerintahan, dan membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakay. (Rd1)</span></div>

Pemerintahan Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk Sutiaji, calon Walikota Malang bersama is...

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

19.51 beritakorupsi 0

<span style="font-size: x-large;"><b>Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta</b></span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc28M2DXT94tF57kJ0hAbwxtgqVpDZO535hk3_Y7wfOJT8bu8JZqwwzEXm57_y4cOqNideCOg-IlN1mks3slTEgy7RR5S2ysgbc_WZCe4x0tM9Qvzvr_P3EGm185J8Hgb-kk4TnJY7k0/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc28M2DXT94tF57kJ0hAbwxtgqVpDZO535hk3_Y7wfOJT8bu8JZqwwzEXm57_y4cOqNideCOg-IlN1mks3slTEgy7RR5S2ysgbc_WZCe4x0tM9Qvzvr_P3EGm185J8Hgb-kk4TnJY7k0/s640/IMG20180302133634-1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang</b></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b> #Uang uang suap yang diterima Moch. Arif Wicaksono
 selaku Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan 
ABPD-P TA 2015#</b></span></i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Moch. Arif Wicaksono adalah Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 adalah terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang dan Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang, Divonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 26 Juni 2018.<br />
<br />
Selain pidaa penjara, terdakwa Moch. Arif Wicaksono juga dihukum tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, dan hukuman ini berlaku  setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, yakni 5 tahun penjara.<br />
<br />
Surat putsan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Murti diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan dihadiri JPU KPK Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Ferdandi Z, Roy Riady, Moch. Takdir Suhan dan Agus Prsetya dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br />
<br />
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa Mochammat Arif Wicaksono, pada tanggal 14 Juli 2015, bertempat dirumah dinas terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Malang di Jalan Panji Soeroso No 7 Kota Malang Jawa Timur, menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistiyono dan Cipto Wiyono yang diserahkan melalui Teddy Sujadi Soeparna, agar memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan APBD pemerintah Kota Malang TA 2015.<br />
<br />
Penerimaan itu kata Majelis Hakim, bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. <br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuzRNujGxlKwvBA-dnMx3FZvvN4rbT89hExbSMKKEAKQG03dH3ytsGQ3U_VpYbnopqdEigV5XzuoqvHebmMQY8HKIrlgr2tNdmbrBfBN1NAW3PiG5F-UWk2IHr2EPK24JgIuSDTQX3U1o/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuzRNujGxlKwvBA-dnMx3FZvvN4rbT89hExbSMKKEAKQG03dH3ytsGQ3U_VpYbnopqdEigV5XzuoqvHebmMQY8HKIrlgr2tNdmbrBfBN1NAW3PiG5F-UWk2IHr2EPK24JgIuSDTQX3U1o/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Anton, Walikota (non aktif) Malang</td></tr>
</tbody></table>
Majelis Hakim membeberkan terkait penerimaan uang suap dengan istilah uang pokir yang diterima terdakwa, yaitu bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br />
<br />
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br />
<br />
Pada pertemuan itu, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” (pokok-pokok pikiran) untuk anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari anggota Dewan, sehingga dapat diberikan persetujuan. Moch. Anton selaku Wali Kota menyanggupinya dengan mengatakan, “nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot”.<br />
<br />
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta Jarot, agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemuinya.  Kemudian Jarot memanggil Tedy sujadi Sumarna dan menyuruh untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna pun menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan/kontraktor di Dinas PUPPB Kota Malang.<br />
<br />
“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, Jarot menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian Jarot melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap Majelis Hakim<br />
<br />
Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, yang semula diangendakan tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br />
<br />
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jarot menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakkan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84TZOgT7vRd-b0umdkwLfVzqm0ochsHCr8kTpM3Vf1Mz29OsJYKpkosp4KcLJJmdnfMTJy61fw2siCT7AEX_SH8GQqTIzfv5KiO9mHHd6Kc1SbJGJQ18GYRI7yCyKoIRHQCNzVcBcnbk/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84TZOgT7vRd-b0umdkwLfVzqm0ochsHCr8kTpM3Vf1Mz29OsJYKpkosp4KcLJJmdnfMTJy61fw2siCT7AEX_SH8GQqTIzfv5KiO9mHHd6Kc1SbJGJQ18GYRI7yCyKoIRHQCNzVcBcnbk/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</b></td></tr>
</tbody></table>
Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Teddy ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan Rp 100 juta Khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri untuk bagian seluruh anggota DPRD.<br />
<br />
“Pada pukul 15.00 WIB, Jarot Edi Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan <br />
kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata Majelis Hakim<br />
<br />
Setelah menerima uang, terdakwa Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. <br />
<br />
Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br />
<br />
“Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000,” kata Majelis Hakim<br />
<br />
Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br />
<br />
<span style="font-size: large;"><b>Majelis Hakim menyebut dalam putusannya Wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos) Lazuawardi Firdaus</b></span><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK9JA98wRBBoIFAKMF3vmBIhELQmjzR9tVHLn6MyWvkY8GuDj1TJtXVqX3eHR7f4fdK5kYPsaJzH08v87Rx0yU_XTZ0pTyvwyE801CSErdgqkhKUaq3O7hPdPtiw_RXaPjaO5J4mZL2o/s1600/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK9JA98wRBBoIFAKMF3vmBIhELQmjzR9tVHLn6MyWvkY8GuDj1TJtXVqX3eHR7f4fdK5kYPsaJzH08v87Rx0yU_XTZ0pTyvwyE801CSErdgqkhKUaq3O7hPdPtiw_RXaPjaO5J4mZL2o/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Lazuardi Firdaus (pakai Peci) dan Erik Armando Talla (duduk)</b></td></tr>
</tbody></table>
Tidak hanya uang pokir yang diterima terdakwa, meliankan terdakwa juga menerima uang suap dari anak mantan pejabat tinggi Kejagung RI yaitu Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) sebesar Rp 250 juta terkait anggaran dan keinginan Hendarwan untuk mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu.<br />
<br />
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 250 juta Hendarwan Maruszaman (sudah divonis 2 tahun penjara) supaya memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br />
<br />
Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendarwan Maruszaman, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, dan Abdullah Fanani untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang.<br />
<br />
“Hendarwan Maruszaman meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang,” ucap Majelis Hakim.<br />
<br />
Menindaklanjuti permintaan terdawa, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus, wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos), yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu, Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh Hendarwan Maruszaman.<br />
<br />
Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui terdakwa Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee. Dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya.<br />
<br />
Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Erik Armando Talla kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta.<br />
<br />
Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul Khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas terdakwa Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada terdakwa<br />
<br />
Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD menanyakan, perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar.<br />
<br />
Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu terdakwa Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXiidJYA5hRG-RSGkqZzoKwKqVH7tGdpq4BAqrSVn7yXo6nwfSNYCaufsYF7SzFFzEXoNExxrWJluuYRtxAbUSI0YrjElqum4BiN7JYT_jEa7XP7uGRhvsAO4jf69HQPpLpRFQDarZEs/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXiidJYA5hRG-RSGkqZzoKwKqVH7tGdpq4BAqrSVn7yXo6nwfSNYCaufsYF7SzFFzEXoNExxrWJluuYRtxAbUSI0YrjElqum4BiN7JYT_jEa7XP7uGRhvsAO4jf69HQPpLpRFQDarZEs/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div>
Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar.<br />
<br />
Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah diterima, dan menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.<br />
<br />
“Mengadili; Menyatakan terdakwa Moch. Arif Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman dalam dakwaan Primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan; Selain itu, menghukum tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim<br />
<br />
Atas putusan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br />
<br />
Usai persidangan, JPU KPK Kresno Anto Wibowo kepada media ini mengatakan, masih pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim karena lebih ringan dari tuntutan. JPU KPK Kresno menambahkan, bahwa 18 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini berada dalam tahanan KPK di Jakarta belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih di penyidik.<br />
<br />
“Kita masih pikir-pikirlah. Kalau tuntutan kan 7 tahun divonis 5, denda dalam tuntutan sebesar 300 juta subsider 3 bulan dan dalam putusan 200 juta subsider 2 bulan,” kata JPU KPK.<br />
<br />
Saat disinggung status 18 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus ini, menurut JPU KPK Kresno belum dilimpahkan.<br />
<br />
“Belum dilimpahkan ke sini (Pengadilan Tipikor Surabaya) dan masih dipeyidikan. Nggak lama lagilah,” ujar JPU KPK Kresno Anto Wibowo.  (Rd1)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta Terdakwa Moch. Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang ...

Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M

19.10 beritakorupsi 0

<b><span style="font-size: x-large;">Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M</span></b><br />
<b><span style="font-size: x-large;"></span></b><br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGrWDBW-VQutMw9Q3R7tNGpNTuFROksntFbTWoZfgSFrdffv9ya3oHAhYUWpTj0b-rtPmmjN8nbQu0U3WuQyWqp4UoftUcrL6feWdYCOe60-g8tFhcFRigV8lR4TdkxuRCnQcWj8GTr20/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGrWDBW-VQutMw9Q3R7tNGpNTuFROksntFbTWoZfgSFrdffv9ya3oHAhYUWpTj0b-rtPmmjN8nbQu0U3WuQyWqp4UoftUcrL6feWdYCOe60-g8tFhcFRigV8lR4TdkxuRCnQcWj8GTr20/s640/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Bupati (non aktif) Jombang</b></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<b><span style="font-size: x-large;"></span></b></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="font-size: x-large;"><i><span style="font-size: large;"><span style="color: blue;">#Total
 uang suap yang diterima Nyono Suharli Wihandoko sebanyak Rp 
1.155.000.000 dan Pengangkatan Inna Silestyowati menjadi Kadinkes di 
Tempat Pembuangan Sampah#</span></span></i></span></b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selasa, 26 Juni 2018, JPU KPK JPU Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih, “menyeret” Nyono Suhari Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013-2018 ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak tahun 2016 - 2018 sebesar Rp 1.155.000.000.<br /><br />Terdakwa Nyono Suhari Wihandoko terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK bersama ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo pada Sabtu, 3 Februari 2018, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25.550.000 dan asing sebanyak US$9.500. <br /><br />Saat itu (3 Februari 2018) KPK tidak hanya menangkap Nyono dan Misbahul Munir, melainkan  Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya. Sementara dua orang lagi di Jombang juga turut diamanlan tim KPK, yakni OST dan DR. Dari tangan Keduanya KPK menyita  barang bukti berupa catatan keuangan serta buku tabungan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan uang pungli terkait pengurusan izin maupun yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan Inna dari Kepala Puskemas menjadi Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan tahun 2017.<br /><br />Namun kemudian yang ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa untuk sementara hanya “InNyo” alias Inna dan Nyono. Inna pun sudah terlebih dahulu diadili selaku penyuap dan dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP. Terdakwa Inna Silestyowati pun ditntut pidana penjara selama 3 tahun dan tinggal menunggu Vonis.<br /><br />Sementara dalam sidang kali giliran Nyono Suhari Wihandoko duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi suap sebesar Rp 1.155.000.000 (Satu milliar Seratu Lima puluh Lima juta rupiah) yang diterimanya dari Inna Silestyowati sejak akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2018 sekaligus menghantarkannya kebalik jeruji besi alias penjara, serta “melenyapkan mimpi indahnya” untuk menjadi Bupati Jombang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada yang berlangsung besok, Rabu, 27 Juni 2018. </span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQOblglPTJwaKff431IM4CIZ-RHVRm6ASS7-nfbKjJDSm9WhWxi_wQezNkJ-7o1vYomUi39dyReLFAk68shXQ4SKgxrryLslmyj6hd55ppdT49LYqSa0lBHmWkL8zNi1aRBs46vx4N_94/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQOblglPTJwaKff431IM4CIZ-RHVRm6ASS7-nfbKjJDSm9WhWxi_wQezNkJ-7o1vYomUi39dyReLFAk68shXQ4SKgxrryLslmyj6hd55ppdT49LYqSa0lBHmWkL8zNi1aRBs46vx4N_94/s640/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Inna</b></td></tr>
</tbody></table>
I. Terkait Pengangkatan INNA SILESTYOWATI dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang<br /><br />Pada sekitar tahun 2013, setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. <br /><br />Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. <br /><br />“Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit, selanjutnya terdakwa melalui ajudannya yaitu Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa dan pada pertemuan tersebut, Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati,” ungkap JPU dalam surat dakwaannya.<br /><br />JPU KPK melanjutkan. Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000.000,00 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />“Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017,” ungkap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50.000.000,00.<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho, di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama dengan Samijan menemui Budi Nugroho menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut, Budi Nugroho menyampaikan bahwa untuk mengambil SK jabatan asli, harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemul terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, INNA SILESTYOWATI menyetujuinya, dengan alasan dalam waktu yang sama Inna Silestyowati menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. <br /><br />Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati<br /><br />“Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa han kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung tanggal 3 Januari 2017,” ungkap JPU KPK. </span></span></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOCzvsJ0PKD64YZ3d-Qh1qIWg92K4wwFcqnIQgxIyPBWBrQ3Qt5uiPrkVJwcPJT8HyGzMbognKlEhxgZ-xbHnEbmbi0VCTx_-0t6X9URQCZ4JVmNvJQjxxYyZ7EQqOO-9g6ladxilFpSQ/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOCzvsJ0PKD64YZ3d-Qh1qIWg92K4wwFcqnIQgxIyPBWBrQ3Qt5uiPrkVJwcPJT8HyGzMbognKlEhxgZ-xbHnEbmbi0VCTx_-0t6X9URQCZ4JVmNvJQjxxYyZ7EQqOO-9g6ladxilFpSQ/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"> JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tanpa persetujuan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah terdakwa melantik Inna Silestyowati Sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan, terdakwa melalui Puji Umbaran selaku Direktur RSUD Jombang meminta agar Dinas Kesehatan menyediakan dana rutin setiap bulannya untuk operasional terdakwa. Oleh karena Inna Silestyowati masih mempunyai keinginan untuk diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka Inna Silestyowati berusaha menunjukkan loyalitasnya kepada terdakwa dan menyetujui permintaan dana operasional rutin tersebut yang akan diambilkan dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi pada Puskesmas.<br /><br />“Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp 2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp 50 juta, dan sisanya sejumlah Rp 22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap JPU lagi. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017,  terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp 600 juta dengan perincian sebagai berikut ; 1. Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan permintaan dana rutin operasional.  Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. <br /><br />2. Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang sebanyak Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir.<br /><br />3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati  menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati  menyerahkan uang sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”. <br /><br />Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp 30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer yang akan masuk bekerja di Dinas Kesehatan.<br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Terdaka Nyono membagi-bagikan uang “haram” itu keberbagai pihak</b></span><br /><br />JPU KPK pun membeberkan sejumlah uang yang diterima terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp1.080.000.000,00 (Satu millar Delapan puluh juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonan terdakwa sebagai Kepala Daerah dengan perincian sebagai berikut; 1. Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp 350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; <br /><br />2. Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3. Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp 50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4. Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; 5. Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp 200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; <br /><br />6. Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp 200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7. Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp 30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. </span></span></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDARigVdFGxjCuvcTHJfI5nF3NZxCEwrbF1YnBljKKb_1QzGPtaiW8uTHr4fqE_2i-fNdRKKQ1zCPG04kXkDBsZmlqCXzytnky5xXvRnhNv8gp47BaVSmg001BUdqgg6mtiCHZxf_rF0/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDARigVdFGxjCuvcTHJfI5nF3NZxCEwrbF1YnBljKKb_1QzGPtaiW8uTHr4fqE_2i-fNdRKKQ1zCPG04kXkDBsZmlqCXzytnky5xXvRnhNv8gp47BaVSmg001BUdqgg6mtiCHZxf_rF0/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</b></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>II.  Penerimaan uang terkait Perizinan Rumah Sakit Ibu dan Anak   (RsIA) Mitra Bunda Jombang</b></span><br /> </span></span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;">JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaanya, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. <br /><br />Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. <br /><br />“Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit,” ungkap JPU KPK <br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. <br /><br />Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang.<br /><br />Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp 75 juta<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp 75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018.<br /><br />JPU KPK menungkapkan dalam surat dakwaannya, setelah ada kepastian dari dr, Subur Suprojo, Inna Silestyowati berinisiatif meminjamkan uang pribadinya terlebih dahulu sebesar Rp 75 untuk diberikan kepada terdakwa, agar Surat Keputusan ijin operasional RSIA Mitra Bunda segera ditandatangani oleh terdakwa. <br /><br />Masih pada tanggal yang Sama, lanjut JPU KPK, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar juta.</span></span></span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkDFSlpPZFC2-8_Vo5L0eLbm4l7_wRuFKEw-dIaJB1rS_rMxMMfa9uI0GylxDBdYsUfSsmA5gLZTYwZgN7g1mJlv_0wl51YYOVjtzGQdSRo-09lTpdHsMc_UFhlIVKnLkh_pBLZ3CTn2E/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkDFSlpPZFC2-8_Vo5L0eLbm4l7_wRuFKEw-dIaJB1rS_rMxMMfa9uI0GylxDBdYsUfSsmA5gLZTYwZgN7g1mJlv_0wl51YYOVjtzGQdSRo-09lTpdHsMc_UFhlIVKnLkh_pBLZ3CTn2E/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</b></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>Uang “haram” yang diterima terdakwa diperguanakan untuk Iklan Pilkada di harian Radar Jombang (Group Jawa Pos)</b></span><br /><br />Bahwa uang sebesar Rp 75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian RADAR JOMBANG (Group Jawa Pos) sebesar Rp 10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar R p 2400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering SYUKUR ABADI sebesar Rp 12,6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp 25 juta; e. Sisanya sebesar Rp 25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang keseluruhan sebesr Rp 1.155.000.000 tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Jombang untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala daerah untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /><br />“Perbuatan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, terdakwa maupun melalui PH-nya tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan). Ketua Majelis Hakim pun memeintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi pada sidang sepekan berikutnya.  (Rd1)</span></span></span></div>

News Tipikor Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M

Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Bupati (non aktif) Jombang #Total uang suap y...

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

12.58 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7r-yLsyqoaMzE3GadE4QKiMGnCyWNb6CRL8EDjpBKQ8wTHWxecDz3SMF6BA4aQQkqrafsUcOK-3zUJhGOZ5ukxwF7b9qKo2iLaqJzsAjt2BpstiO7I98JTWiF_EgzEnvM82uaboR2rlE/s1600/IMG20180517133122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1259" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7r-yLsyqoaMzE3GadE4QKiMGnCyWNb6CRL8EDjpBKQ8wTHWxecDz3SMF6BA4aQQkqrafsUcOK-3zUJhGOZ5ukxwF7b9qKo2iLaqJzsAjt2BpstiO7I98JTWiF_EgzEnvM82uaboR2rlE/s640/IMG20180517133122.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa drh. Sri Suparm (Foto. Dok. BK)</b></td></tr>
</tbody></table>
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dalam kasus perkara Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta<br />
<br />
Tuntutan itu dibacakan JPU dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi.<br />
<br />
Dalam fakta persidangan yang terungkap, terdakwa Suparmi semasa menjabat sebagai Kepala Dinas, memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 8 hingga 10 persen dari setiap kegiatan. Dana hasil pemotongan tersebut sebesar Rp Rp 547 juta disetorkan ke terdakwa untuk kepentingan pribadinya.<br />
<br />
Dalam surat tuntutan JPU Kejari Kediri mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br />
<br />
“Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan; Bahwa terdakwa Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparmi berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU <br />
<br />
Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa tidak dibebani untuk mengembalikan kerugian negara, karena terdakwa telah mengembalikannya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun Kasi Pisdus Kejari Kabupaten Kediri Erfan Efendy saat dihubungi wartawan media ini seusai persidangan. <br />
<br />
“Kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa pada saat persidangan,” kata Erfan.<br />
<br />
Namun saat ditanya kemudian terkait tersangka baru dalam kasus ini, Erfan Efendy mengatakan sudah tidak ada, karena kerugian negara dilakukan oleh terdakwa untuk kepentingannya. Anehnya, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang melakukan pemotongan adalah pejabat setingkat Kasi (Kepala Seksi) hingga Kabid (Kepala Bidang) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Terdakwa memang menyuruh secara lisan agar anak buahnya melakukan pememotongan anggaran yang dapat dilakukan antara 8 hingga 10 persen. tetapi yang melakukan langsung adalah pejabat dibawah Kepala Dinas (terdakwa).<br />
<br />
Yang lebih anehnnya lagi, besarnya pemotongan dari pos anggaran dilakukan langsung oleh pejabat dibahwa Kepala Dinas, yang sudah barang tentu diketahui pula oleh pejabat yang melaukan pemotongan itu jelas tidak ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun hal itu mungkin dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum karena hanya disuruh atau diperintah. <br />
<br />
Hal ini berbeda dengan kasus Korupsi Bank Jatim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 306 milliar terkait pemberian kredit ke PT SGS pada tahun 2009 - 2011. Dimana salah seorang terdakwanya adalah pegawai dibagian analisis yang melakukan pekerjaan atas perintah pimpinannya. <br />
<br />
Namun oleh Kejaksaan mapun Hakim, bahwa terdakwa Iddo selaku analisis di Bank Jatim dianggap lebih bertanggung jawab dari pimpinanya terkait kredit yang diucurkan Bank Jatim ke PT SGS untuk pembiayaan 8 proyek di Jawa Timur, sehingga hukumannya pun jauh lebih tinggi dari pada atasannya. (Rd

Tipikor Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Terdakwa drh. Sri Suparm (Foto. Dok. BK) berita korupsi .co - Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan d...

Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625

02.36 beritakorupsi 0

<span style="font-size: x-large;"><b>Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625</b></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzlWC7H6BNIZsyP4pVIhOZuB1WvKRw5l5acBbwH0DxwvpzaKqcOCH7zwzqKu00fshFGpZu_ytxlf5jbB9OeDkAjhKPAT3ObOMwtK5yB4VNDrE_BerMtDoCG2m27OS6VfDHKg6skcmwgs8/s1600/IMG20180625112011.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="287" data-original-width="414" height="442" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzlWC7H6BNIZsyP4pVIhOZuB1WvKRw5l5acBbwH0DxwvpzaKqcOCH7zwzqKu00fshFGpZu_ytxlf5jbB9OeDkAjhKPAT3ObOMwtK5yB4VNDrE_BerMtDoCG2m27OS6VfDHKg6skcmwgs8/s640/IMG20180625112011.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Terdakwa (juga terpidana) M. Firmansyah Arifin (Dirut PT DOK Surabaya) bersama PH-nya seusai persidangan</td></tr>
</tbody></table>
<br /></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> “Sudah jatuh teryimpa tangga”. Ungkapan inilah yang barangkali menimpa Ir. M. Firmansyah Arifin, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya.<br />
<br />
Sebab M. Firmansyah Arifin selaku mantan Dirut PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Surabaya, sebuah perusahaan perkapalan terbesar di Indonesia milik pemerintah, saat ini berstatus terpidana 4 tahun penjara dalam kasus Korupsi PT PAL yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK pada Maret 2017, terkait proyek pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Fhilipina tahun 2015.<br />
<br />
Belum selesai menjalani hukuman pidana 4 tahun penjara di Lapas Kelas I Khusus Surabaya, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, saat ini terpidana itu (M. Firmansyah Arifin) sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dan terancam hukuman pidana penjara yang lebih berat lagi.<br />
<br />
Kasus Korupsi yang menyeret mantan Dirut PT PAL ini adalah kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tengki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 lalu, senilai UD$ 20.216.645 atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 179.928.141.879 yang merugikan keuangan negara sejumlah US$ 3,963,725 US atau dengan ekuivalen Rp 35.063.047.625 pada saat M. Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br />
<br />
Selain terdakwa M. Firmansyah Arifin, ada 3 Direksi PT Dok dan Pekapalan Surabaya yang turut terseret dalam pusaran Korupsi ini (perkara terpisah), yakni Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay), I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya.<br />
<br />
Pada Senin, 25 juni 2018, JPU JPU Fatoni Hatam dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan tim JPU Andy Ardani yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya dkk, membacakan suart dakwaannya terhadap ke- 4 terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang diketua I Wayan Sosisawan yang berlangsung di ruang sidang Cadra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing.<br />
<br />
Dalam surat dakwaannya yang dibacakan JPU Andy Ardani dkk secara bergantian menyatakan, bahwa terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-3/4/MBU/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 3 Januari 2008 2008 bersama dengan Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay, I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya (masing-masing tuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2010 sampai dengan 2011 atau setidak-tidaknya dalam kurun beberapa waktu yang masih dalam tahun 2010-2011 bertempat di Kantor PT Dok Perkapalan Surabaya Jalan Tanjung Perak Barat No 433 - 1435 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br />
<br />
Berawal pada tanggal 26 Agustus 2009 lalu, Gembong Primadjaya selaku Direktur Utama PT Berdikari Petro bersama dengan Afrizal, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina menandatangani perjanjian Nomor 010/F00000/2009-S3 tentang jasa penerimaan, penyimpanan  dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jobber, Muara Sabak, Jambi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 18 bulan dimulai sejak ditandatangani yaitu tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan 26 Februari 2011 dengan lingkup pekerjaan jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Jobber, Muara Sabak, Jambi Tanjung Jabung Timur, dengan  nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 141.800.00.000<br />
<br />
Bahwa perusahaan PT Berdikari Petro didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 14 Juli 2008 dibuat dihadapan Soetati Muchtar, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16059.AH.1.01. tahun 2009 tanggal 27 April 2009, sebelum mendapatkan perjanjian jasa dari PT Pertamina, perusahaan ini belum pernah melaksanakan kegiatan baik konstruksi maupun investasi. Bahwa isi kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tersebut, PT Berdikari Petro melaksanakan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dan setelah beroperasi, maka PT Pertamina akan menyimpan BBM di tangki pendam tersebut dengan sistem membayar sewa kepada PT Berdikari Petro.<br />
<br />
“Bahw dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3, antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi tersebut, di dalam pasal 6.1 berbunyi, “Pihak Kedua (PT Berdikari Petro) wajib mendapatkan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembangunan di Jobber yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang terdiri dari; 1. AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan),  sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 perjanjian ini; 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atau izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan pembangunan Jobber  dapat dilaksanakan; 3. Izin pengelolaan pelabuhan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan selambat-lambatnya 180 hari terhitung sejak tanda tangan perjanjian ini, serta menyerahkan fotokopi perjanjian sebagaimana disebutkan di atas kepada pihak Pertama PT Pertamina). Jika PT Berdikari Petro tidak memenuhi persyaratan izin tersebut di atas, maka hal itu diatur pada pasal 6.2 yang berbunyi, “Apabila pihak Kedua belum menyerahkan fotokopi seluruh perjanjian dan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.1 perjanjian ini, maka hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa pihak Kedua tidak mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan Jobber di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, dan pihak pertama mempunyai hak untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dan diterima oleh pihak kedua tanpa tuntutan berupa apapun kepada pihak pertama,” ucap JPU </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW3ZBq6bi3vz72L_NJ8YOrr-Wkvr-cTvK60D4l_LUkW-hG49ZKkXMQP5r2KTIL1-q7wqFbXYSBN1rEif-H3iv4Nl6cRRdK2o36H-jKwCuQUNSVN3ZASduOXQw4cqmQ-o8zkfJUbXjN2jg/s1600/IMG_20180625_110330.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW3ZBq6bi3vz72L_NJ8YOrr-Wkvr-cTvK60D4l_LUkW-hG49ZKkXMQP5r2KTIL1-q7wqFbXYSBN1rEif-H3iv4Nl6cRRdK2o36H-jKwCuQUNSVN3ZASduOXQw4cqmQ-o8zkfJUbXjN2jg/s640/IMG_20180625_110330.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
JPU mneytakan, bahwa selain persyaratan Administrasi tersebut di atas, PT Berdikari Petro berkewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, dan hal tersebut diatur dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan, penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi pada pasal 24.1  berbunyi, ”Sebelum penandatanganan perjanjian ini, pihak kedua wajib menyerahkan kepada pihak pertama jaminan pelaksanaan selama masa pembangunan Jobbel yang diterbitkan oleh Bank umum atau lembaga keuangan non Bank, yang direkomendasikan pihak pertama sebesar 5% dari nilai capex Jobber sebesar Rp 141.800.00.000 yang berlaku untuk jangka waktu 18 bulan dan ditunjukkan kepada Vice President Keuangan Hilir Direktorat Keuangan pihak pertama".<br />
<br />
“Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan selama 180 hari sesuai pasal 6.2 dalam kontrak Nomor 010/F00000/2009-S3 antara PT Berdikari PT dengan PT Pertamina tentang jasa penerimaan,  penyimpanan dan penyaluran BBM di Jobber, Muara Sabak, Jambi, PT Berdikari Petro tidak dapat memenuhi Dua persyaratan tersebut khususnya pengurusan Izin pelabuhan, dan PT Berdikari Petro tidak pernah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Pertamina, sehingga berdasarkan pasal 66.2 perjanjian tersebut maka kontrak antara PT Berdikari petrol dengan PT Pertamina sudah tidak berlaku,” kata JPU dalam surat dakwaannya <br />
<br />
JPU menjelaskan, karena PT Berdikari Petro tidak memiliki kemampuan dan modal untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, mata PT Berdikari Petro mencari investor modal yang mau untuk mengerjakan pembangunan pembuatan tangki pendam tersebut. <br />
<br />
JPU Andy Ardani dkk pun membeberkan kasus yang menyeret Empat Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini, yaitu, bahwa pada tahun 2010, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, Gembong Primadjaya selaku Direktur PT Berdikari bertemu dengan Frederick dan Luke L. Tumboimbela yang pada intinya menerima maminta Gembong primajaya untuk datang ke PT dok dan perkapalan Surabaya karena PT Dok dan Perkapalan Surabaya akan melaksanakan pekerjaan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi pada tahun 2010 sebesar <br />
<br />
Bahwa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat No 433 -  435 Surabaya didirikan tanggal 22 September 1910 oleh pengusaha Belanda, Amsterdam di hadapan notaris J.P.  Smith dengan nama NV Drogdok Matschappij Surabaya, dan  melalui PP No 24 Tahun 1975 berubah status menjadi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan didukung dengan Akta Notaris Soelaiman Ardjasasmita,  SH nomor 6 tanggal 8 Januari 1976 dan telah beberapa kali dilakukan perubahan Anggaran Dasar Rumah terakhir sesuai Akta perubahan Anggaran Dasar perusahaan perseroan terbatas Nomor 7 tanggal 14 Maret 2013 dan Notaris Muhammad Budi Pahlawan, SH modal saham PT PT Dok dan Perkapalan Surabaya 100% dari pemerintah pusat dengan kuasa pemegang saham Kementerian BUMN sebesar Rp 150.000 lembar saham dengan nominal Satu miliar per lembar telah disetor penuh sebanyak 40.936 lembar dengan nilai nominal 40.936.0000.000 berdasarkan Anggaran Dasar PT Dok dan Perkapalan Suraya Nomor 7 tanggal 11 Pebruari 2010 Notaris Budi Pahlawan, kegiatan usaha utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya tersebut sebagai berikut ;<br />
<br />
a. Perancangan (Desain), pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan bawah air serta pabrikan struktur baja. b. Pemeriksaan, pembersihan, perakitan atau assembling dan pemasangan permesinan, perlistrikan kapal serta perlengkapannya, dan pekerjaan mekanikal lainnya. c. Pelaksanaan pekerjaan rekayasa pada umumnya yang dimungkinkan oleh fasilitas dan alat-alat produksi yang tersedia dan melakukan kegiatan perdagangan, penyaluran kapal-kapal baik dalam maupun luar negeri,  pemasok, agen suku cadang kapal dan material barang-barang dan peralatan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut di atas.<br />
<br />
Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya bersama dengan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya lainnya, Nana Suryana Tahir (Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok dan Perkapalan Surabay, I Wayan Yoga Djunaedi (Direktur Produksi) dan Muhammad Yahya Yahya selaku Deriktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok Perkapalan Surabaya, telah menyetujui untuk menerima pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dari PT Berdikari Petrol dengan menggunakan sistem pembayaran Turn Key, yaitu seluruh biaya pembangunan yang timbul dalam pekerjaan tangki pendam dibebankan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan setelah tangki pendam tersebut beroperasi maka PT Berdikari Petro mendapatkan pembayaran sewa dari PT Pertamina yang selanjutnya uang sewa tersebut digunakan oleh PT Berdikari Petrol untuk pembayaran kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan cara diangsur tanpa adanya pembayaran uang muka oleh PT Berdikari Petro.<br />
<br />
Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin menandatangani kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro yang diwakili Gembong Primadjaya Nomor : 09/VII/ /PS-BP/2010 (tidak tanggal) Agustus 2010 senilai UD$ 20.216.645 atau setara Rp 179.928.141.879 dengan melihat estimasi 8.900 Satu Dollar, sedangkan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang lainnya yaitu Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi turut menyetujui dengan menandatangani selaku saksi pada kontrak tersebut, padahal kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina Nomor 010/F00000/2009-S3 tanggal 26 Agustus 2009 sebagai dasar pembuatan kontrak antara PT Dok dan Perkapalan Surabaya dengan PT Berdikari Petro sudah tidak berlaku karena PT Berdikari Petro tidak memenuhi izin yang dipersyaratkan yaitu selama 180 hari kalender sejak penandatanganan kontrak antara PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina yaitu izin pengelolaan Pelabuhan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 kontrak antara PT Pertamina dengan PT Berdikari Petro. <br />
<br />
Disamping itu terdakwa Firmansyah Arifin bersama direksi PT dok dan perkapalan Surabaya lainnya yaitu Nana Suryana Tahir, I Wayan Yoga Djunaedi dan Muhammad Yahya tidak melakukan klarifikasi kepada PT Pertamina sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan legalitas termasuk keberlakuan dari kontrak PT Berdikari Petro dengan PT Pertamina, karena skema pembayaran pembangunan tangki pendam digantungkan kepada kontrak tersebut, sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;  a.  Pasal 2 ayat (1) huruf b maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah mengejar keuntungan; b. Pasal 2 ayat (2), kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma ketertiban umum dan atau kesusilaan; c. Pasal 5 ayat (3), dalam pelaksanaan tugasnya anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar hukum dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntablitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUClpkbUiMfNY9E6cf3UsBlRKKJ47JSIgGC0PtKy_Gt_RYR1hQkm3fl5DYxkVwNVjdJ-CHE-J43-3Pd4TocwayKODbyldZ4A0IB4XFLkhyl0USlKnWDuKNB5JA_hIZTtgnQBhC2-YCH74/s1600/IMG20180625104253.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="489" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUClpkbUiMfNY9E6cf3UsBlRKKJ47JSIgGC0PtKy_Gt_RYR1hQkm3fl5DYxkVwNVjdJ-CHE-J43-3Pd4TocwayKODbyldZ4A0IB4XFLkhyl0USlKnWDuKNB5JA_hIZTtgnQBhC2-YCH74/s640/IMG20180625104253.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Walaupun PT DPS tidak memiliki pengalaman dibidang pembangunan tangki pendam, namun terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT DPS bersama Direksi lainnya, yaitu Nana Suryana Tahir, Muhammad Yahya dan I Wayan Yoga Djunaedi tetap melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro yang dalam pelaksanaannya, terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama dengan Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan AE Marine Pte Ltd di Singapura sebagai subkontrak untuk melaksanakan pekerjaan EPC (engginering, procrutmen,  conttuksi) pembangunan tangki pendam Muara Sabak Jambi tanpa melalui proses pengadaan barang yang berlaku di PT DPS. Dan Marine Pte Ltd bukan Mitra dari PT Dok dan Perkapalan Surabaya,  dan terdakwa M. Firmansyah Arifin beserta 3 Direksi lainnya tidak pernah meminta penawaran kepada rekanan lainnya sebagai Mitra dari PT DPS untuk pembanding harga. Terdakwa Firmansyah Arifin justru menandatangani kontrak dengan AE Marine Pte Ltd  Nomor 0100/Proc/ AEMarine/DPS/2010 tanggal 24 Agustus 2010 dengan nilai UD$ 19.032.011   yang juga disetujui oleh Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedi selaku Diriksi yang bertindak sebagai saksi dalam kontrak tersebut, dan dalam kontrak pembangunan tangki pendam dengan AE Marine Pte Ltd tersebut tidak ada pasal persyaratan untuk AE Marine Pte Ltd sebagai kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT DPS sebesar 5% dari biaya pekerjaan.<br />
<br />
Sehingga perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin tersebut telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor  625/kpts/1/1/08 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero yaitu ;<br />
<br />
a. Pada Bab 3, ketentuan pemilihan rekanan pasal 3 berbunyi, “Prosedur pemilihan rekanan dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi dan kualifikasi yang dilakukan melalui beberapa tahapan; b. Pada ayat (3.1.2) evaluasi rekanan berbunyi, “Terhadap rekanan yang berhasil dijaring akan dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi rekanan untuk dipilih dan ditentukan sebagai rekanan terseleksi yang meliputi; 1. Aspek teknis dalam produksi, administrasi (egenering + hukum)  dan finansial (keuangan) sehingga terpilih rekanan terseleksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; profil perusahaan (company profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. 2. Surat dan atau dokumen izin usaha dari instansi pemerintah terkait dokumen lain yang dipandang perlu, syarat-syarat khusus kredibilitas dan kinerja manajemen baik, memiliki alamat yang jelas, mempunyai tempat penyimpanan peralatan pendukung yang memadai,  dukungan transportasi dan pengiriman barang yang tempat waktu, kualitas barang sesuai persyaratan dengan harga bersaing dan wajib serta menguntungkan perusahaan.<br />
<br />
c. Pada Bab 5, tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam pasal 5 berbunyi, “Pembagian kewenangan dalam proses pengadaan barang sesuai kualifikasi pengadaan barang yaitu oleh Departemen Engineering sekretariat perusahaan dan Departemen sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan cara a. lelang,; b. menunjukkan langsung dan c, pembelian langsung.<br />
<br />
Pada pasal 5.3, tata cara pengadaan barang oleh Departemen engineering point 5.3.1 lelang berbunyi, “pengadaan barang melalui lelang diberlakukan terhadap barang kebutuhan proyek, kebutuhan rutin produksi, kebutuhan investasi dan kebutuhan pemeliharaan yang bernilai diatas 10 juta rupiah.<br />
<br />
Di samping itu juga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 051/kpts/DS/3/08 tanggal 3 Maret 2008 tentang Ketentuan-ketentuan umum bagi subkontraktor yang melakukan pekerjaan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), pada bagian pertama kewajiban subkontraktor huruf a point 9 berbunyi, “menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 5% dari nilai biaya pekerjaan sebagaimana ditentukan kemudian di dalam SPK paling lambat 7 hari kalender terhitung sejak tanggal SPK diterbitkan. Jangka waktu berlakunya jaminan pelaksanaan adalah sampai dengan berakhirnya jangka waktu pekerjaan atau jangka waktu masa garansi (apabila ada) sebagaimana ditentukan dalam SPK khusus pekerjaan bangunan baru kapal.<br />
<br />
Bahwa terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama 3 Direksi lainnya (juga terdakwa) menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dengan cara transfer kepada AE Mariane Pte Ltd di Bank OCBC Singapore dengan Nomor rekening 503-009979-8301 secara bertahap sebanyak 4 tahap sebesar UD$ 3,963, UD$ 75.000 tanpa adanya jaminan atau Bank garansi, serta bukti pendukung lainnya antara lain; kuitansi, laporan fisik pekerjaan dan berita acara terima barang dari AE Mariane Pte Ltd melainkan hanya berupa invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd.  Selanjutnya terdakwa M. Firmansyah Arifin bersama tiga Direksi lainnya menandatangani dokumen pencairan berupa invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan untuk dilakukan pembayaran kepada AE Mariane Pte Ltd, serta Nana Suryana Tahir juga menandatangani aplikasi bukti transfer uang kepada AE Mariane Pte Ltd melalui Bank BII  Surabaya dan Bank UOB Surabaya tanpa Ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh AE Mariane Pte Ltd di lapangan. Adapun pencairan pembayaran melalui transfer kepada AE Mariane Pte Ltd terjadi sebagai berikut ;<br />
<br />
1. Tahap pertama pada tanggal 15 November 2010 sebesar UD$ 800.000 ekuivalen Rp 7.148.800.000 yang dibayarkan melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya, dan yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana. Sedangkan yang memberikan paraf pada invoice penagihan dari AE Marini Pte Lld sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yaitu terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan Muhammad Yahya,  Nana Suryana dan I Wayan Yoga Djunaedi. <br />
<br />
2. Tahap ke- II Pada tanggal 17 Februari 2011 sebesar UD$ 100.000 ekuivalen Rp 903.818.510, dibayarkan melalui bank BII Jalan Pemuda Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan Nana Suryana Tahir  dan Direktur Produksi I Wayan Yoga Junaedy. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya. <br />
<br />
3. Tahap ke- III pada tanggal 21 Februari 2011 sebesar UD$ 2.563.7215 ekuivalen Rp 22.676.147.625 yang dibayar melalui Bank UOB Buana Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang mendatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya. Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan dari AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya.<br />
<br />
4. Tahp ke IV pada tanggal 11 April 2011 sebesar UD$ 500.000 ekuivalent Rp 4.335.500.000  yang dibayar melalui Bank UOB Buana Jalan Embong Malang Surabaya yang menandatangani aplikasi transfer AE Mariane Pte Ltd adalah Direktur Administrasi dan Keuangan yaitu Nana Suryana Tahir dan Direktur Pemasaran dan Pembangunan Usaha yaitu Muhammad Yahya.  Sedangkan yang memberikan para pada invoice penagihan AE Mariane Pte Ltd sebagai persetujuan pembayaran adalah semua Direksi.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsT5j7LT4OtkxTEDI8rcsbSKND0fx60djZijjfGvToUHGKqT82bizy38oWgpCdkBs28J6-63537TkBRAjWTgRQ6RFx-eX7Ikq7kJPtOAn7DFaGp9Ig6uaVLCaG-u8LjQAliDsbkT8J7jw/s1600/IMG20180625111901.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="489" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsT5j7LT4OtkxTEDI8rcsbSKND0fx60djZijjfGvToUHGKqT82bizy38oWgpCdkBs28J6-63537TkBRAjWTgRQ6RFx-eX7Ikq7kJPtOAn7DFaGp9Ig6uaVLCaG-u8LjQAliDsbkT8J7jw/s320/IMG20180625111901.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Pembayaran dari PT PDS ke AE Mariane Pte Ltd tersebut tidak sesuai dengan kontrak antara PT PDS dengan AE Mariane Pte Ltd yang seharusnya dengan cara Letter of Credit (L/C) dan tidak ada kewajiban PT PDS untuk melakukan pembayaran uang muka kepada AE Marine Pte Ltd. <br />
<br />
Bahwa pada bulan Desember 2010 Joedy Punggih H selaku senior Manager engineering bersama dengan Agus Hadi Utomo selaku Project monitoring atas perintah Muhammad Yahya menandatangani progres fisik fiktif sebesar 25% atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, seolah-olah di lapangan sudah ada pekerjaan dengan progress sebesar 25% dan Muhammad Yahya selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha membuat debet nota invoice kepada PT Berdikari Petro Nomor 28/DPS-F1/10 tanggal 30 Desember 2010 dengan nilai Rp 52.247.000.000 dengan mengacu kepada bobot fiktif tersebut seolah-olah PT DPS akan melakukan penagihan kepada PT Berdikari Petro yang tujuannya progres dan invoice tersebut digunakan oleh terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya untuk dijadikan pengakuan pendapatan perusahaan. Sehingga para Direksi PT DPS mendapatkan tantiem atau bonus akhir tahun terhadap prestasi kerja PT DPS atas pekerjaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi.<br />
<br />
“Bahwa pembayaran yang diterima oleh AE Mariane Pte Ltd dari PT DPS tersebut tujuannya bukan untuk pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan material pembuatan Dua kapal tanker milik PT Pertamina kepada Zhan Hong Pte Ltd sebesar UD$ 3,830,150 sebagaimana surat Protocol of agreement nomor 180/BA/DS/9/III/11 tanggal 19 September 2011 antara PT DPS  dengan yang Zhang Hong Pte Ltd dan AE Marine Pte Ltd yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya dari pihak PT DPS, dan Wong Cheng Lim dari pihak Zhang Hong Pte Ltd serta Chia Lee Mee dari pihak AE Marine Pte Ltd. Pada hal untuk pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina telah mempunyai kontrak antara PT DPS dengan PT Pertamina serta telah mempunyai anggaran tersendiri,” ungkap JPU<br />
<br />
JPU menyatakan, bahwa penunjukan Zhang Hong Pte Ltd sebagai supplier tunggal untuk pembelian bahan material pembuatan 2 unit kapal tanker milim PT Pertamina tidak melalui mekanisme yang berlaku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor 025/kpts/DS/2/I/08 tentang peraturan pengadaan barang PT Dok dan Perkapalan Surabaya, yang seharusnya dengan RAB (rencana anggaran biaya) untuk pembelian bahan material pembuatan kapal tanker milik PT Pertamina dengan nilai UD$ 9,535,418 untuk 1 Kapal, PT DPS sudah mendapatkan keuntungan jika pembelian kepada mitra-mitra PT DPS, namun oleh karena terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya melakukan penunjukan langsung kepada Zheng Hong Pte Ltd  sebagai supplier tunggal untuk pengadaan bahan material pembuatan kapal milik PT Pertamina tersebut yang mengajukan penawaran senilai US$ 12, 607,750 untuk 1 unit kapal melampaui senilai US$ 9,535,418, maka harga barang untuk pemenuhan satu kapal menjadi sebesar US$ 12,607,750 atau lebih mahal dari pada pembelian kepada mitra-mitra PT DPS. <br />
<br />
Bahwa selisih kekurangan biaya tersebut oleh terdakwa Firmansyah Arifin yang disetujui oleh Direksi lainnya, diambil dari pembayaran pekerjaan pembuatan tangki pendam di Muara Sabak Jambi kepada AE Marini Pte Ltd senilai US$ 3,963,721. <br />
<br />
Sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undan BUMN, Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya, prosedur standar operasional atau standar operating prosedur (SOP)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLm6tn9oAS_umpsJ-isf9t57s02nsm-n2R6kGRCW1kSXjEgkrmC6eNjNWjVAwepllXtfXRjbB19jZHy8B4ZAkin_EDsNgEKctsx8XfynwcD3Lpv0MNoJKd7hy3JSUbaofN9-20UXAHVcw/s1600/IMG20180625111909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="250" data-original-width="444" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLm6tn9oAS_umpsJ-isf9t57s02nsm-n2R6kGRCW1kSXjEgkrmC6eNjNWjVAwepllXtfXRjbB19jZHy8B4ZAkin_EDsNgEKctsx8XfynwcD3Lpv0MNoJKd7hy3JSUbaofN9-20UXAHVcw/s640/IMG20180625111909.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firmansyah Arifin bersama dengan 3 Direksi lainnya, yakni Muhammad Yahya, Nana Suryana Tahir dan I Wayan Yoga Djunaedy telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar US$ 3,963,725 US ekuivalen Rp 35.063.047.625 sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor SR-1205/ D5/2/2017 tanggal 28 Desember 2017.<br />
<br />
“Perbuatan terdakwa M. Firmansyah Arifin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU Andy Ardani diakhir surat dakwaannya.<br />
<br />
Atas surat dakwaan JPU tersebut, ke- 4 terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya tidak mengajukan Eksepsi atau kebertan. Namun para PH terdakwa mengajukan kepada Majelis Hakim agar mendapatkan surat dakwaan dari JPU.<br />
<br />
“Kami tidak akan mengajukan Eksepsi Yang Mulia, namun kami belum menerima surat dakwaan dari JPU,” kata H. Dr. Abdul Salam yang juga Ketua Peradi Surabaya ini.<br />
<br />
Usai persidangan, JPU Andy Ardani kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa para terdakwa terancam hukuman seumur hidup berdasarkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Korupsi.<br />
<br />
“Ke Empat terdakwa dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Korupsi dengan ancaman hukuman pidana penjara paling berat seumur Hidup,” ujar Andy.<br />
<br />
Terpisah. Sementara menurut Dr. Abdul Salam selaku PH dari terdakwa Muhammad Yahya mengatakan, bahwa terdakwa hanya melaksanakan perintah atasan, dan peristiwa hukumnya tidak ada. Menurut Ketua Peradi Surabaya ini, yang ada adalah pelanggaran Administrasi.<br />
<br />
“Dari dakwaan JPU tadi, tidak ada peristiwa hukumnya. Yang ada adalah pelanggaran sistim Administrasi, yang pertama penggunaan anggaran. Kalau dikatakan proyek fiktif, proyeknya ada, perencanaan ada. Kalau pelanggaran Administrasi tidak ada pidananya, harsu dijelaskan perbuatan pidanaya. Inikan terdakwa melaksanakan perintah Direktur Utama. Pasal 40 KUHP, melaksanakan peritah jabatan tidak dapat dihukum. Pertanggung Jawaban hukum ada pada pimpinan tertunggi yakni Direktur Utama,” kata Abdul Salam.<br />
<br />
Sementara PH terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, apakah kerugian negara dalam surat dakwaan JPU adalah atas nama terdakwa atau PT Dok. Pun demikian, pencara asal Jakarta ini mengatakan akan memberikan komentar setelah pada persidangan berikutnya. (Rd1)</div>

News Tipikor Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625

Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625 Terdakwa (juga terpidana) M. Firmansyah Arifin (Dirut PT DOK...

BERITAKORUPSI.CO

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Mantan Dirut PT DOK Surabaya Diadili Dalam Kasus korupsi Rp 35.063.047.625

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI