DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015

<span style="font-size: x-large;"><b>DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015</b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkM7Vk5EPHzprYtOWh7IOh-XKZUpvxnie8bY2WBTJpcLGE24hTqm1Hjmh_LrBmvb2IYgCjLtlP7aCIhfnWx6hMqU2u3WOC38OS40YHFHsQey5bb9SYmOjoXDatYXizpFybLvojr4ZFi8/s1600/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCkM7Vk5EPHzprYtOWh7IOh-XKZUpvxnie8bY2WBTJpcLGE24hTqm1Hjmh_LrBmvb2IYgCjLtlP7aCIhfnWx6hMqU2u3WOC38OS40YHFHsQey5bb9SYmOjoXDatYXizpFybLvojr4ZFi8/s640/Ketua+DPRD+Malanag+Moch.+Arif+Wicaksono%253B+mantan+Sekda+Malang+Cipto+Wiyono%252C%253B+Suprato%253B+Heripuji+Utami+%252C+Subur+Triono%252C+Diana+Yanti%252C+M.+Fadli%252C+Samsul+Fajri+dan++Asiaerini+%2528masing-masing+anggota+DPRD%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Ket. Foto dari searah jarum jam, Ketua DPRD Malanag Moch. Arif Wicaksono; mantan Sekda Malang Cipto Wiyono,; Suprato; Heripuji Utami , Subur Triono, Diana Yanti, M. Fadli, Samsul Fajri dan  Asiaerini (masing-masing anggota DPRD)</b></span></td></tr> </tbody></table> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><b>#Fakta baru terungkap dalam persidangan, ternyata Semua anggota DPRD Kota Malang juga menerima uang “suap” pembahasan APBD Murni Thn 2014#</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Untuk menjadi seorang anggota Dewan yang terhormat bisa duduk dikursi DPR atau DPRD memang tidak mudah, selain harus pintar (“belum tentu pandai”) berpolitik tentu saja harus punya “uang” karena “tidak gratis” serta ada Partai Politik  pengusung.<br /><br />Namun aneh, untuk dapat duduk dikursi DPR/DPRD dan dipanggil sebagai Dewan yang terhormat, rakyat sepertinya hanya diberi berbagai janji-janji dan lain sebagainya saat dirinya berkampanye. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, pembahasan APBN/D (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah) yang bersal dari uang rakyat “dibuat sebagai alasan untuk menambah penghasilan” para Dewan yang terhormat itu tanpa ada aruan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Seperti yang terjadi dalam pembahasan APBD-Perubahan (APBD-P) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015. Supaya pembahasan APBD-P yang diajukan oleh Pekot Malang pada Juni 2015 lancar-lancar saja, Pemkot Malang merespon permintaan Ketua DPRD Kota Malang untuk memberikan uang Pokir atau pokok-pokok pikiran.<br /><br />Selain Walikota Moch. Anton, salah satu “pemeran utama” dalam pengumpulan dan penyerahan uang Pokir dari pihak Pemkot ke DPRD Kota Malang adalah Cipto Wiyono selaku Sekda dan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat sebagai  Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang. Sebab Cipto Wiyono, meminta Jarot Edi Sulistiyono agar menyuruh stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono  terkait dengan penyiapan uang Pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan APBD-P Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Lalu Jarot menyuruh Tedy Sujadi Sumarna untuk menemui Cipto. Selanjutnya Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi SUmarna untuk mengumpulkan uang dari para kontraktor di Dinas  PU-PPB. Perintah Cipto Wiyono itu pun lalu dilaporkan Tedy Sujadi Sumarna kepada Jarot. Uang yang berhasil dikumpulkan Tedy dari para rekanan itu sebesar Rp 900 juta.<br /><br />Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Tedy ke rumah dinas Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD lainnya. Sementara yang 200 juta, sebelumnya  diserahkan Tedy Sujadi Sumarna ke Cipto Wiyono.<br /><br />Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heripudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /><br />Uang Pokir sebesar Rp 600 juta itu pun dibagi-bagikan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota yang berjumlah 45 orang,  dengan pembagian masing-masing anggota sebesar Rp 12,5 juta dan untuk Wakil Ketua  dan Ketua Fraksi masing-masing sebesar  Rp 15 juta.<br /><br />Tragisnya, uang Pokir sebesar Rp 700 juta yang diberikan oleh Pemkot Malang terhadap DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD-P TA 2015 sekaligus sebagai “jembatan” bagi 19 anggota DPRD  termasuk Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PUPPB (Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) Pemkot Malang (divonis 2 tahun dan 8 bulan penjara), Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK, divonis 2 tahun penjara) dan Walikota, Moch. Anton yang saat ini sedang diadili serta 18 anggota DPRD masih berstatus tersangka dan ditahan di KPK.<br /><br />Ke- 18 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka suap APBD itu adalah Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP), 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN), 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP), 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), 15. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), 16. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), 17. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) dan 18. Abdurachman (Fraksi PKB).</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsXuLIZktu_f6HNzE3V2ZXS4TVzgJXJfLb5Ph5fEzNYYXbTaYrfIFJJ91DALmU18-QAgxe_XRl1NCGqbunMjJiaG6i9b5sbPRsQ2sofbjua87zX9d37_qnzdqT6ZwLBjDUB5a9Frz2a5s/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsXuLIZktu_f6HNzE3V2ZXS4TVzgJXJfLb5Ph5fEzNYYXbTaYrfIFJJ91DALmU18-QAgxe_XRl1NCGqbunMjJiaG6i9b5sbPRsQ2sofbjua87zX9d37_qnzdqT6ZwLBjDUB5a9Frz2a5s/s320/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, sekalipun JPU KPK telah menyeret Jarot Edy Sulistyono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dan dinyatakan terbukti bersalah sebagai penyuap Ketua DPRD Kota Malang serta divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim, dan kemudian KPK menetapkan Moch. Anton selaku Walikota bersama 18 anggota DPRD sebagai tersangka serta menyeret Moch. Anton ke persidangan untuk diadili, ternyata tidak membuat jujur anggota DPRD lainnya saat dihadirkan sebagai saksi ke persidangan, diantaranya Diana Yanti dan Samsul Fajri.</div> <br /> Pada persidangan yang berlangsung (Jumat, 29 Juni 2018) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelsi Hakim H.R. Unggul Warso Murti, JPU KPK Fitroh Rohmayanto, Arif Suhermanto dan Ni Nengah Gina Saraswati menghadirkan 9 orang saksi, diantaranya Ketua DPRD Kota Malang, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 thn penjara),; mantan Sekda Malang, Cipto Wiyono,; Suprato (status tersangka),; Heripuji Utami (Ketua Fraksi PPP–Nasdem, status tersangka), Subur Triono, Diana Yanti, M. Fadli, Samsul Fajri dan  Asiaerini (masing-masing anggota DPRD).<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, saksi Diana Yanti dan Samsul Fajri mengatakan tidak menerima uang Pokir. Keterangan itu disampaikan Samsul Fajri dengan percaya diri sambil cengar-cengir menjawab pertayaan JPU KPK. Keterangan Samsul Fajri ini pun sama dengan keterangan 18 anggota DPRD lainnya yang sudah ditetapkan menajadi tersangka. <br /> <br /> JPU KPK Fitroh pun mengatakan terhadap saksi Samsul Fajri, “apakah harus menjadi tersangka supaya saudara jujur ?”. Namun Samsul Fajri tetap mengatakan tidak menerima. Pada hal, Keterangan saksi Moch. Arif Wicaksono, Suprato, Heripuji Utami dan Subur Triono mengatakan semua menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut.<br /> <br /> Memang ada keributan diantara anggota Dewan seperti yang diungkapkan para saksi termasuk keterangan Cipto Wiyono dalam persidangan maupun sidang sebelumnya yang mengatakan, karena pembagian yang tidak merata bukan tidak menerima seperti yang dikatakan saksi Samsul Fajri. Kelakuan para Dewan yang terhormat itu pun tak jauh beda dengan buruh pabrik yang berdemo kenaikan UMR. Sebab saat itu Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono pun sempat didemo dan “diancam” akan tidur dirumah Ketua DPRD bila uang Pokir tidak ditambah.<br /> <br /> Sementara keterangan Moch. Arif Wicaksono dan Cipto Wiyono tak jauh beda denga keterangan keduanya dalam persidangan sebelumnya saat Jarot Edy Sulistyono dan Moch. Arif Wicaksono sebagai terdakwa. <br /> <br /> Moch. Arif Wicaksono mengatakan, siap dilakukan supah Pocong dalam persidangan, atas keterangan yang disampaikannya dalam persidangan. <br /> <br /> “Saya siap dilakukan sumpah posong,” kata Moch. Arif Wicaksono<br /> <br /> Keterangan Cipto Wiyono mengatakan, bahwa uang Pokir yang diserahkan terhadap Mooch. Arif Wicaksono sebesar Rp 900 juta. Sementara Moch. Arif Wicaksono menjelaskan bahwa uang yang diserahkan Teddy Sujarna Sumarna sebesar Rp 700 juta yang dibungkus dalam 2 bagian, yaitu sebanyak Rp 100 juta khusus untuk Ketua DPRD, dan yang 600 juta rupiah untuk dibagikan ke masing-masing Wakil Ketua DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi serta anggota.<br /> <br /> Keterangan Moch. Arif Wicaksono sama dengan keterangan Teddy Sujarna Sumarna yang mengatakan, bahwa uang yang diserahkan ke Ketua DPRD sebesar Rp 700 juta yang dibungkus dalam 2 bagian. Sementara uang sebesar Rp 200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sidang kali ini terungkap “kebobrokan” Pemkot dan DPRD Malang.</b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSOEDrVBMsnKz_9TwrDNw3ZOy1qyRCjXN7T0UCeFOZJW17baVZlhctLNVs01JAJhyTREdQRHj6UooSOolaU2PSZK5srcKm3cS9f66bmRMrvkfEpEJzSHCnHWkkSi0Ev73kamXB3JDWwl4/s1600/IMG20180629110236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSOEDrVBMsnKz_9TwrDNw3ZOy1qyRCjXN7T0UCeFOZJW17baVZlhctLNVs01JAJhyTREdQRHj6UooSOolaU2PSZK5srcKm3cS9f66bmRMrvkfEpEJzSHCnHWkkSi0Ev73kamXB3JDWwl4/s640/IMG20180629110236.jpg" width="640" /></a></span></div> Dalam sidang kali ini terungkap fakta baru, yaitu selain menerima uang suap dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang disebut dengan uang Pokir, ternyata semua anggota DPRD Malang sebanyak 45 orang, juga menerima uang suap saat pembahasan APBD murni tahun 2014.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan saksi Heripuji Utami selaku Ketua Fraksi PPP-Nasdem yang juga tersangka dalam kasus suap APBD-P Kota Malang TA 2015 ini menjawab pertanyaan JPU KPK. Dengan terus terang Heripuji Utami mengakui, bahwa uang yang diterimanya dalam pembahasan APBD murni tahun 2014 sebesar Rp 225 juta yang diserahkan dalam tiga tahap. Selaku Ketua Fraksi,  Heripuji Utami  mengakui memperoleh bagian sebesar Rp 60 juta, dan sisanya dibagi 3 anggota Fraksiya.<br /> <br /> “Dalam pembahasan APBD murni tahun 2014 menerima 225 juta dalam tiga tahap. Saya menerima Rp 60 juta. Semua pasti menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut,” kata saksi. <br /> <br /> Namun JPU KPK belum menanyakkan terkait uang suap dalam pembahsan APBD murni tahun 2014 seperti yang disampaikan Ketua Fraksi PPP-Nasdem Heripuji Utami ini. Apakah fakta baru ini semakin memperkuat KPK untuk meneyeret seluruh anggota DPRD yang saat ini masih tersisa sebayak 26 orang ?<br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini juga mengatakan, belum menanyakkan siapa yang menyerahkan uang yang disapaikan Heripuji Utami.<br /> <br /> “Ini fakta baru. Saat pembahasan APBD murni tahun 2014, anggota DPRD Malang juga meneriama uang masing-masing Rp 225 juta yang diserhakan dalam 3 tahan, yaitu 100, 100 dan 25 juta. Tadi kan saksi Heripuji Utami mengakui kalau dia mendapat bagian sebesar Rp 60 juta, M. Fadli sebesar rp 65 dan sisanya dibagi 2 anggota lainnya. Fraksinya kan ada 4 orang,” kata JPU KPK Arif.  <br /> <br /> Terkait saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU KPK ke persidangan untuk terdakwaMoch. Anton selaku Walikot dalam perkara Tindak Pidana Korupsi  suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, salah satunya Sutiaji selaku Wakil Walikota Malang, yang dalam Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, dalam perhitungan sementara terpilih sebagai Walikota Malang.<br /> <br /> “Dalam daftar saksi, nama Sutiaji ada,” kata JPU KPK Arif.  <br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYaYTshVWRh7XXral0P6j8pTDArM_tns-fG68QUzVb2PtYa-IwFtd87fCwnUVdsyzbwRS5j7yHBkdHQDCmiqaSPpmL2k-oAw1MXDnhw6tgnlSPNuM4IGSvEcyXIkinHLskLZqA1KBn6E/s1600/IMG20180223210513.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTYaYTshVWRh7XXral0P6j8pTDArM_tns-fG68QUzVb2PtYa-IwFtd87fCwnUVdsyzbwRS5j7yHBkdHQDCmiqaSPpmL2k-oAw1MXDnhw6tgnlSPNuM4IGSvEcyXIkinHLskLZqA1KBn6E/s640/IMG20180223210513.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya.<br /> <br /> Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /> <br /> Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.  <br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /> <br /> “Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-ex_-gXUwSxAP-z_DLB3KOW2pS7-1i3YXLPXvM6QMAjeE2giaZcq3btSLHzWFJdfF7CWfXqgfF2En-0snVuc0s0Ye55LUd1s0MAjBxUTGaB-5YKAFHVCvlIgbhDlbiGcxpUM5r4-dIc/s1600/IMG20180629110244.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA-ex_-gXUwSxAP-z_DLB3KOW2pS7-1i3YXLPXvM6QMAjeE2giaZcq3btSLHzWFJdfF7CWfXqgfF2En-0snVuc0s0Ye55LUd1s0MAjBxUTGaB-5YKAFHVCvlIgbhDlbiGcxpUM5r4-dIc/s640/IMG20180629110244.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Rd1)

News Tipikor DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015

DPRD Malang Tidak Hanya Menerima Suap Pembahasan APBD-P TA 2015 Ket. Foto dari searah jarum jam, Ketua DPRD Malanag Moch. Arif Wicaksono;...

»

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

<span style="font-size: x-large;"><b>Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim</b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLlruTl6oIZZpNP2snI2it5tIXtGHyvj7DAiLjKfXKKdCx1LwuVb6nwO1_1lbWAPohv8qRurX3JUuUyAmsvZrHimJhOzEy-ITEJS2uLh3ZfIyXnAJvL6An0IrhnT6xpjBjzuPRMcHIig/s1600/2018-06-30-18-54-29-42.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbLlruTl6oIZZpNP2snI2it5tIXtGHyvj7DAiLjKfXKKdCx1LwuVb6nwO1_1lbWAPohv8qRurX3JUuUyAmsvZrHimJhOzEy-ITEJS2uLh3ZfIyXnAJvL6An0IrhnT6xpjBjzuPRMcHIig/s640/2018-06-30-18-54-29-42.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Oepoyo Sardjono</b></td></tr> </tbody></table> </span><span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Oepoyo Sardjono selaku Dirut PT SAM, terseret dalam kasus Korupsi penjualan asset Daerah dengan kerugian  keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000 yang melibatkan terdakwa Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 29 Juni 2018, terdakwa Oepoyo Sardjono selaku Direktur Utama (Dirut) PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT  Panca WIra Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000 serta di Vonis pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Hal itu diucapkan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya dengan agenda pembacaan putusan yang dihadiri JPU Arif Usman dari Kejari Suarabaya. Sementara terdakwa Oepyoso Sardjono didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Gatra dari Jakarta.<br /><br />Pria yang berusia 70 tahun ini tidak hanya dihukum pidana badan selama 1 tahun penjara, melainkan dihukum juga untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 2.095.457.000. Namun karena terdakwa Oepoyo Sardjono telah mengembalikan uang tersebut pada saat penyidikan, Majelis Hakim pun menyatakan dirampas untuk negara.<br /><br />Terdakwa Oepoyo Sardjono selaku pembeli asset daerah yang dikelola oleh PT PWU Jatim  terletak di Tulungagung dan Kediri, dijerat pasal 3 juncto pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Sardjono   (Dirut PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet tersebut di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU yang juga Bos Koran Harian Jawa Pos Group serta mantan Menteri BUMN dan sudah di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim. <br /><br />Saat ini JPU melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan bebas tersebut, dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset juga dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya. Namun Hakim PT memberinya “bonus” menjadi 1 tahun, sehingga JPU juga melakukan upaya hukum Kasasi.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYKddV_GpmVc-peqg-49jdlBeiuTTGzIl1An4UuwbC15_0ZADHCAxm51D1WM2dlg2syZm0jETZSvQx5wvYYHvl_mS3sukM06S2RlPY2cU6paHMnyxCUZsWejx7FKFC1AqulswtN-sg7R0/s1600/Oepoyo+Sarjono+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYKddV_GpmVc-peqg-49jdlBeiuTTGzIl1An4UuwbC15_0ZADHCAxm51D1WM2dlg2syZm0jETZSvQx5wvYYHvl_mS3sukM06S2RlPY2cU6paHMnyxCUZsWejx7FKFC1AqulswtN-sg7R0/s640/Oepoyo+Sarjono+1.png" width="640" /></a></span></div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: small;">Dalam jilid II ini yang diadili hanya Oepyo Sardjono, sementara Sam Santoso sipengusaha  Keramik terbesar di Asia, hingga saat ini belum disidangkan sama sekali, bahkan sebagai saksi pun belum bisa dihadirkan oleh JPU, dengan alasan bahwa tersangka Sam Santoso sedang terbaring di Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya. <br /><br />Keterangan sakit tersangka Sam Satoso hanya disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dengan membawa surat keterangan dari dokter Rumah Sakit yang memeriksanya. Tanpa ada upaya dari Kejaksaan untuk membawa dokter yang ditentukan oleh negara guna memeriksa kesehatan tersangka demi penagakan hukum. Seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan pada saat menyidangkan mantan Presiden RI ke- 2 Soeharto dan KPK saat memeriksa kesehatan mantan Keua DPR RI Setya Novanto (Setnov).<br /><br />Apakah negara tidak punya anggaran untuk menghadirkan dokter, memeriksa kesehatan tersangka yang terjerat dalam kasus Korupsi demi pengakan hukum ?. Agar “senjata” sakit bagi tersangka/terdakwa Korupsi tidak berdasarkan dokter yang ditentukan oleh si tersangka/terdakwa tersebut. <br /><br />Sebab tak sedikit pejabat maupun pengusaha yang berstatus tersangka/terdakwa Korupsi menggunakan “senjata mutahir” yaitu sakit saat dirinya hendak diperiksa atau diadili di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /><br />Sementara dalam surat putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur. Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Dahlan IsakWishnu Wardhana . <br /><br />Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /><br />Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sardjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum, sementara pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.<br /><br />Majelis Hakim mnyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Oepoyo Sardjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidan penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 1 bulan; Menghukum terdakwa untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 2.095.457.000; Barang bukti berupa uang sebesar Rp 2.095.457.000 dirampas untuk negara,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan Penasehat Hukumnya, terdakwa langsung memprotes Majelis Hakim dan menanyakkan tentang Sam Santoso. Ketua Majelis Hakim mempersilahkan terdakwa untuk menanyakkan JPU.<br /><br />“Apakah Sam Santoso tidak diadili ?,” tanya terdakwa kepada JPU Arif Usman dkk. JPU hanya menjawab, akan menyakkan ke penyidik.<br /><br />“Kalau tidak diadili, ini namanya tidak adil,” kata terdakwa kemudian. Sementara atas putusan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU menyatakan pikir-pikir.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJa5N7CXdPoE96Ym-k9Ngq1WAktKL6RB_pJiU37vp42xM0n9yWYbP06DkXvb_L5q2wNoh-lJN2aI90nzrG4omxXzjrG1kAyIau9lKN0qFBQBuHmaxYV5gtXg8x3ZK3u-NKKwUM_WkTzk/s1600/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJa5N7CXdPoE96Ym-k9Ngq1WAktKL6RB_pJiU37vp42xM0n9yWYbP06DkXvb_L5q2wNoh-lJN2aI90nzrG4omxXzjrG1kAyIau9lKN0qFBQBuHmaxYV5gtXg8x3ZK3u-NKKwUM_WkTzk/s640/Saksi+adalah+sebagai+panitia+lelang+pelepasan+aset+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PW</b></span>U</td></tr> </tbody></table> Usai persidangan, kepada Wartawan media ini, terdakwa Oepoyo Sardjono mengatakan bahwa hukum di Indoseia tidak adil.<br /> <br /> “Hukum di Indosesia tidak adil. Ini namanya hukum apa, Sam Santoso tidak diadili, katanya sakit tapi tidak tau sakit apa dan ada dimana,” kata terdakwa.<br /> <br /> Apa yang disampaikan terdakwa bisa jadi ada benarnya. Sebab beberapa kasus Korupsi di Jawa Timur baik yang ditangani KPK seperti mantan Rektor Universitas Airlannga Suarabaya, maupun yang ditangani Kejaksaan diantaranya tersangka mantan Rektor UIN Malang, kasus Korupsi Roud Show Kota Batu dan kasus Korupsi pelepasan asset daerah Blitar hingga saat ini tidak ada kepastian hukumnya.<br /> <br /> Belum lagi kasus Korupsi MERR II C 2012 terkait pembebasan lahan hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 milliar yang ditangani Kejari Surabaya, hanya menyeret Satgas, sementara pertanggung jawaban hukum oleh panitia pembebasan Tanah (P2T) “terselamtakan”.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sementara dalam Fakta Persidangan Jilid I......</b></span><br /> <br /> Selasa 17 Januari 2017, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.<br /> <br /> Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /> <br /> Pada Jumat, 20 Januari 2017, JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.<br /> <br /> Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /> <br /> Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKb0qmUJsb3fxq0XyxMDhhJdnq7agFt9KCISZXCLNVnumzxvjkN4dieU_iPQOAw8hxcftaE3IdlsIQpYKLiKrFeC_VDvsYJD-_seb4gP88PDImTyxuKBhqJmEY0cc_zCzOk84gpvMriI/s1600/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKb0qmUJsb3fxq0XyxMDhhJdnq7agFt9KCISZXCLNVnumzxvjkN4dieU_iPQOAw8hxcftaE3IdlsIQpYKLiKrFeC_VDvsYJD-_seb4gP88PDImTyxuKBhqJmEY0cc_zCzOk84gpvMriI/s640/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /> <br /> “PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud.<br /> <br /> Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /> <br /> “Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis. <br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Sementara itu...........</b></span><br /> <br /> Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003.<br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /> <br /> Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ?<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Dalam Putusan Majelis Hakim Tanggal 21 April 2017</b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJMEIoE0YK5m1wRxQ-P0e9w579QGXGmIXfb6f1fffDXKPt6WgJHarsL-Xm1VS6QHXsF4dW-aLpxgAJBELJe3ogrytMbRW6EuMeyDnYdLqodr4LL4MJiiZDDxeBZ7E-KeOVRzSjOIY_1A/s1600/IMG_20170310_143839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiJMEIoE0YK5m1wRxQ-P0e9w579QGXGmIXfb6f1fffDXKPt6WgJHarsL-Xm1VS6QHXsF4dW-aLpxgAJBELJe3ogrytMbRW6EuMeyDnYdLqodr4LL4MJiiZDDxeBZ7E-KeOVRzSjOIY_1A/s640/IMG_20170310_143839.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Terdakwa Wishnu Wardhana saat sebagai saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</b></span></td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> Majelis Hakim menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br /> <br /> Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /> <br /> Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran.<br /> <br /> Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /> <br /> Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /> <br /> “Mengadili; Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis.  (Rd1)

News Tipikor Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Oepoyo Sardjono Di Vonis 1 Penjara Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim Terdakwa Oepoyo Sardjono #Oepoyo Sardjono selaku Dirut PT SAM, ters...

»

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: x-large;"><b>Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s1600/Sutiaji.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTJlykxMZLemV7hLMetlrgN66fltxnOqdE2wL9LmQbLvvp6XNXFs5CT4zptXDgVoOXDfhU6g258JsMg3M_C2Wy23S36Dwe4A-O39571VUsFrEPti0eBYRyB983ytEEs0IJsjofC1WVeio/s640/Sutiaji.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sutiaji, calon Walikota Malang bersama istrinya sesaat setelah memberikan hak pilihnya</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Dua Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada Juni 2018 sebagai tersangka dalam kasus Korupsi Suap APBD Tahun 2015#</b></span></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dalam Pesta Demorasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung hari ini, Rabu, 27 Juni 2018, Kota Malang adalah salah satu dari 38 Kabupaten/Kota turut dalam pemilihan Calon Walikota Malang untuk periode 2018 - 2023 <br /><br />Untuk Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada tahun ini ada sebanyak Tiga pasangan, yakni Ya’qud Ananda Gudban dengan Wanedi (nomor 1) dan Moch. Anton berpasangan dengan Samsul Mahmud (nomor 2) serta pasangan nomor 3 yaitu Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Namun tragis, sebab 2 (Dua) dari 3 (Tiga) pasangan calon Walikota Malang yakni Moch. Anton (Petahana) dan Ya’qud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019) tidak ikut menyaksikan kehadiran para simpatisannya saat memberikan hak suaraya, karean Kedua Cawali (Calon Walikota) Malang ini berada dalam tahanan (penjara) KPK sebagai tersangka dalam kasus Korupsi suap pembahasan APBD-P tahun 2017.<br /><br />Yang lebih tragisnya lagi, tidak hanya Mooch. Anton (sudah mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya) dan Ya’qud Ananda Gudban atau Nanda yang menjadi tersangka, melainkan ada sebanyak 19 anggota DPRD Kota Malang termasuk Ketua DPRD, Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara), Kepala Dinas PU Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono (divonis 2 tahun 8 bulan) serta pengusaha yang juga anak mantan peinggi Kejaksaan Agung RI, Hendarwan (divonis 2 tahun penjara).</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuIoQojINvJk5l7nEry7s_7EweTg0qOkK_1Q1GPq0036I2PMgWoi7UmJQVo-8FzCWDAH-d6Am4_KaDv40ryQ3qh-mtyFd8Thx9XxvIdrwUDkBE6J1fnj_39i3561RrEUELIU7kmq_nmLE/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton, keduanya calon Walikota Malang Nomor urut 1 dan 2</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Sejak KPK menetapak Moch. Anton dan 18 orang anggota DPRD Kota Malang yang masih aktif sebagai tersangka kasus Korupsi suap pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, membuka “kebobrokan” pemerintah Kota Malang yang selama ini dinilai bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan hal ini terjadi juga di Kabupaten/Kota seperti Pemkot Batu, Pemkot Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung dan Pemkot Blitar. Sebab, para Kepala Daerah Kabupaten/Kota tersebut yang diusung oleh Partai Politik dan dibantu oleh tim suksesnya untuk mensukseskan menjadi Kepala Daerah, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI.<br /><br />Hari ini, Selasa, 27 Juni 2018, dalam pemilihan Calon Walikota Malang yang dapat menyaksikan hiruk pikuknya peran masyarakat Kota Malang dalam menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan hanya pasangan Sutiaji dengan Sofyan Edi Jarwoko.<br /><br />Dalam wawancara singkat melalui telepon seluler, calon Walikota Malang yang juga Wali Kota (non aktif) Sutiaji kepada wartawan media mengatakan, andaikan dipercaya oleh masyarakat Kota Malang dan terpilih  menjadi Walikota, berjanji akan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini.<br /><br />“Andaikan terpilih, saya tidak banyak janji tetapi akan langsung berusaha dengan melibatkan semua elemen yang ada di Kota Malang seperti Media, tokoh ulama, Gereja dan tokoh masyarakat untk duduk bersama memperbaiki keterpurukan Kota Malang saat ini,” kata Sutiaji diujung telepon selulrnya.<br /><br />Sutiaji mengatakan, dirinya menyadari kondisi Kota Malang saat ini. Keadaan masyarakat akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya.<br /><br />“Keyakina masyarakat Kota Malang akan pulih kembali dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melaui media, gereja, mesjid dan kegiatan lainnya, serta meyakinkan masyarakat bahwa hal ini tidak akan terulang lagi dengan sistim yang harus kita perbaiki,” jelasnya.<br /><br />Saat wartawan media ini meminta tanggapannya terkait untuk menghilangkan KKN (Kolusi, Koruspi dan Nepotisme) di Kota Malang, Sutiaji mengatakan, akan berusahan dan berjanji untuk memperbaiki sistim pemerintahan, dan membuka informasi publik seluas-luasnya kepada masyarakay. (Rd1)</span></div>

Pemerintahan Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk

Sutiadji : Akan melibatkan Semua Elemen Untuk Memperbaiki Situasi Pemkot Malang Yang Terpuruk Sutiaji, calon Walikota Malang bersama is...

»

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

<span style="font-size: x-large;"><b>Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta</b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc28M2DXT94tF57kJ0hAbwxtgqVpDZO535hk3_Y7wfOJT8bu8JZqwwzEXm57_y4cOqNideCOg-IlN1mks3slTEgy7RR5S2ysgbc_WZCe4x0tM9Qvzvr_P3EGm185J8Hgb-kk4TnJY7k0/s1600/IMG20180302133634-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibc28M2DXT94tF57kJ0hAbwxtgqVpDZO535hk3_Y7wfOJT8bu8JZqwwzEXm57_y4cOqNideCOg-IlN1mks3slTEgy7RR5S2ysgbc_WZCe4x0tM9Qvzvr_P3EGm185J8Hgb-kk4TnJY7k0/s640/IMG20180302133634-1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Moch. Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b> #Uang uang suap yang diterima Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan ABPD-P TA 2015#</b></span></i></span></div> <div style="text-align: justify;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Moch. Arif Wicaksono adalah Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 adalah terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang dan Cipto Wiyono, Sekda Kota Malang, Divonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 26 Juni 2018.<br /> <br /> Selain pidaa penjara, terdakwa Moch. Arif Wicaksono juga dihukum tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, dan hukuman ini berlaku  setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok, yakni 5 tahun penjara.<br /> <br /> Surat putsan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Murti diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan dihadiri JPU KPK Kresno Anto Wibowo, Ikhsan Ferdandi Z, Roy Riady, Moch. Takdir Suhan dan Agus Prsetya dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya.<br /> <br /> Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa Mochammat Arif Wicaksono, pada tanggal 14 Juli 2015, bertempat dirumah dinas terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Malang di Jalan Panji Soeroso No 7 Kota Malang Jawa Timur, menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistiyono dan Cipto Wiyono yang diserahkan melalui Teddy Sujadi Soeparna, agar memberikan persetujuan terhadap usulan perubahan APBD pemerintah Kota Malang TA 2015.<br /> <br /> Penerimaan itu kata Majelis Hakim, bertentangan dengan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuzRNujGxlKwvBA-dnMx3FZvvN4rbT89hExbSMKKEAKQG03dH3ytsGQ3U_VpYbnopqdEigV5XzuoqvHebmMQY8HKIrlgr2tNdmbrBfBN1NAW3PiG5F-UWk2IHr2EPK24JgIuSDTQX3U1o/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuzRNujGxlKwvBA-dnMx3FZvvN4rbT89hExbSMKKEAKQG03dH3ytsGQ3U_VpYbnopqdEigV5XzuoqvHebmMQY8HKIrlgr2tNdmbrBfBN1NAW3PiG5F-UWk2IHr2EPK24JgIuSDTQX3U1o/s640/IMG20180227211648_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Moch. Anton, Walikota (non aktif) Malang</td></tr> </tbody></table> Majelis Hakim membeberkan terkait penerimaan uang suap dengan istilah uang pokir yang diterima terdakwa, yaitu bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Pada pertemuan itu, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” (pokok-pokok pikiran) untuk anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari anggota Dewan, sehingga dapat diberikan persetujuan. Moch. Anton selaku Wali Kota menyanggupinya dengan mengatakan, “nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot”.<br /> <br /> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta Jarot, agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemuinya.  Kemudian Jarot memanggil Tedy sujadi Sumarna dan menyuruh untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna pun menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan/kontraktor di Dinas PUPPB Kota Malang.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, Jarot menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian Jarot melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap Majelis Hakim<br /> <br /> Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, yang semula diangendakan tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda APBD TA 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot. Sekitar pukul 14.00 WIB, Jarot menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakkan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84TZOgT7vRd-b0umdkwLfVzqm0ochsHCr8kTpM3Vf1Mz29OsJYKpkosp4KcLJJmdnfMTJy61fw2siCT7AEX_SH8GQqTIzfv5KiO9mHHd6Kc1SbJGJQ18GYRI7yCyKoIRHQCNzVcBcnbk/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj84TZOgT7vRd-b0umdkwLfVzqm0ochsHCr8kTpM3Vf1Mz29OsJYKpkosp4KcLJJmdnfMTJy61fw2siCT7AEX_SH8GQqTIzfv5KiO9mHHd6Kc1SbJGJQ18GYRI7yCyKoIRHQCNzVcBcnbk/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</b></td></tr> </tbody></table> Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan Teddy ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan Rp 100 juta Khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri untuk bagian seluruh anggota DPRD.<br /> <br /> “Pada pukul 15.00 WIB, Jarot Edi Sulistiyono meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan <br /> kepada Moch. Arif Wicaksono,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Setelah menerima uang, terdakwa Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus. <br /> <br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).<br /> <br /> “Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000,” kata Majelis Hakim<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Majelis Hakim menyebut dalam putusannya Wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos) Lazuawardi Firdaus</b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK9JA98wRBBoIFAKMF3vmBIhELQmjzR9tVHLn6MyWvkY8GuDj1TJtXVqX3eHR7f4fdK5kYPsaJzH08v87Rx0yU_XTZ0pTyvwyE801CSErdgqkhKUaq3O7hPdPtiw_RXaPjaO5J4mZL2o/s1600/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFK9JA98wRBBoIFAKMF3vmBIhELQmjzR9tVHLn6MyWvkY8GuDj1TJtXVqX3eHR7f4fdK5kYPsaJzH08v87Rx0yU_XTZ0pTyvwyE801CSErdgqkhKUaq3O7hPdPtiw_RXaPjaO5J4mZL2o/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Lazuardi Firdaus (pakai Peci) dan Erik Armando Talla (duduk)</b></td></tr> </tbody></table> Tidak hanya uang pokir yang diterima terdakwa, meliankan terdakwa juga menerima uang suap dari anak mantan pejabat tinggi Kejagung RI yaitu Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) sebesar Rp 250 juta terkait anggaran dan keinginan Hendarwan untuk mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang Kota Malang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp 250 juta Hendarwan Maruszaman (sudah divonis 2 tahun penjara) supaya memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendarwan Maruszaman, Erik Armando Talla, Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, dan Abdullah Fanani untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang.<br /> <br /> “Hendarwan Maruszaman meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang,” ucap Majelis Hakim.<br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdawa, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus, wartawan Radar Malang (Group Jawa Pos), yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan di Hotel Regent’s Park Malang. Dan  dalam pertemuan itu, Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya pekerjaan lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh Hendarwan Maruszaman.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui terdakwa Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee. Dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya.<br /> <br /> Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Erik Armando Talla kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta.<br /> <br /> Pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul Khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas terdakwa Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada terdakwa<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD menanyakan, perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu terdakwa Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXiidJYA5hRG-RSGkqZzoKwKqVH7tGdpq4BAqrSVn7yXo6nwfSNYCaufsYF7SzFFzEXoNExxrWJluuYRtxAbUSI0YrjElqum4BiN7JYT_jEa7XP7uGRhvsAO4jf69HQPpLpRFQDarZEs/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlXiidJYA5hRG-RSGkqZzoKwKqVH7tGdpq4BAqrSVn7yXo6nwfSNYCaufsYF7SzFFzEXoNExxrWJluuYRtxAbUSI0YrjElqum4BiN7JYT_jEa7XP7uGRhvsAO4jf69HQPpLpRFQDarZEs/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" /></a></div> Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar, dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah diterima, dan menolak pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.<br /> <br /> “Mengadili; Menyatakan terdakwa Moch. Arif Wicaksono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiaman dalam dakwaan Primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Moch. Arif Wicaksono selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan; Selain itu, menghukum tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Atas putusan pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Kresno Anto Wibowo kepada media ini mengatakan, masih pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim karena lebih ringan dari tuntutan. JPU KPK Kresno menambahkan, bahwa 18 anggota DPRD Kota Malang yang saat ini berada dalam tahanan KPK di Jakarta belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor karena masih di penyidik.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikirlah. Kalau tuntutan kan 7 tahun divonis 5, denda dalam tuntutan sebesar 300 juta subsider 3 bulan dan dalam putusan 200 juta subsider 2 bulan,” kata JPU KPK.<br /> <br /> Saat disinggung status 18 orang anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus ini, menurut JPU KPK Kresno belum dilimpahkan.<br /> <br /> “Belum dilimpahkan ke sini (Pengadilan Tipikor Surabaya) dan masih dipeyidikan. Nggak lama lagilah,” ujar JPU KPK Kresno Anto Wibowo.  (Rd1)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta

Moch. Arif Wicaksono Divonis 5 Thn Penjara Karena Uang “Pokir” Rp 700 Juta Terdakwa Moch. Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang ...

»

Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M

<b><span style="font-size: x-large;">Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M</span></b><br /> <b><span style="font-size: x-large;"></span></b><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGrWDBW-VQutMw9Q3R7tNGpNTuFROksntFbTWoZfgSFrdffv9ya3oHAhYUWpTj0b-rtPmmjN8nbQu0U3WuQyWqp4UoftUcrL6feWdYCOe60-g8tFhcFRigV8lR4TdkxuRCnQcWj8GTr20/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGrWDBW-VQutMw9Q3R7tNGpNTuFROksntFbTWoZfgSFrdffv9ya3oHAhYUWpTj0b-rtPmmjN8nbQu0U3WuQyWqp4UoftUcrL6feWdYCOe60-g8tFhcFRigV8lR4TdkxuRCnQcWj8GTr20/s640/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Bupati (non aktif) Jombang</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: x-large;"></span></b></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: x-large;"><i><span style="font-size: large;"><span style="color: blue;">#Total uang suap yang diterima Nyono Suharli Wihandoko sebanyak Rp 1.155.000.000 dan Pengangkatan Inna Silestyowati menjadi Kadinkes di Tempat Pembuangan Sampah#</span></span></i></span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Selasa, 26 Juni 2018, JPU KPK JPU Wawan Yunarwanto, Ariawan, Taufiq Ibnugroho dan Riniyati Karnasih, “menyeret” Nyono Suhari Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013-2018 ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam kasus Korupsi suap yang diterimanya dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak tahun 2016 - 2018 sebesar Rp 1.155.000.000.<br /><br />Terdakwa Nyono Suhari Wihandoko terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK bersama ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo pada Sabtu, 3 Februari 2018, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25.550.000 dan asing sebanyak US$9.500. <br /><br />Saat itu (3 Februari 2018) KPK tidak hanya menangkap Nyono dan Misbahul Munir, melainkan  Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya. Sementara dua orang lagi di Jombang juga turut diamanlan tim KPK, yakni OST dan DR. Dari tangan Keduanya KPK menyita  barang bukti berupa catatan keuangan serta buku tabungan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan uang pungli terkait pengurusan izin maupun yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan Inna dari Kepala Puskemas menjadi Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan tahun 2017.<br /><br />Namun kemudian yang ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa untuk sementara hanya “InNyo” alias Inna dan Nyono. Inna pun sudah terlebih dahulu diadili selaku penyuap dan dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP. Terdakwa Inna Silestyowati pun ditntut pidana penjara selama 3 tahun dan tinggal menunggu Vonis.<br /><br />Sementara dalam sidang kali giliran Nyono Suhari Wihandoko duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi suap sebesar Rp 1.155.000.000 (Satu milliar Seratu Lima puluh Lima juta rupiah) yang diterimanya dari Inna Silestyowati sejak akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2018 sekaligus menghantarkannya kebalik jeruji besi alias penjara, serta “melenyapkan mimpi indahnya” untuk menjadi Bupati Jombang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada yang berlangsung besok, Rabu, 27 Juni 2018. </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQOblglPTJwaKff431IM4CIZ-RHVRm6ASS7-nfbKjJDSm9WhWxi_wQezNkJ-7o1vYomUi39dyReLFAk68shXQ4SKgxrryLslmyj6hd55ppdT49LYqSa0lBHmWkL8zNi1aRBs46vx4N_94/s1600/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko+dan+Inna.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQOblglPTJwaKff431IM4CIZ-RHVRm6ASS7-nfbKjJDSm9WhWxi_wQezNkJ-7o1vYomUi39dyReLFAk68shXQ4SKgxrryLslmyj6hd55ppdT49LYqSa0lBHmWkL8zNi1aRBs46vx4N_94/s640/Bupati+Jombang%252C+Nyono+Suharli+Wihandoko+dan+Inna.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Inna</b></td></tr> </tbody></table> I. Terkait Pengangkatan INNA SILESTYOWATI dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang<br /><br />Pada sekitar tahun 2013, setelah terdakwa terpilih sebagai Bupati Jombang periode 2013 - 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa yang berada di Desa Sepanyul, Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, terdakwa Nyono Suharli Wihandoko bertemu dengan Inna Silestyowati dan Samijan. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati meminta kepada terdakwa agar diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. <br /><br />Permintaan Inna itu pun disetujui oleh terdakwa dengan cara bertahap, yaitu menjadi Kepala Puskesmas terlebih dahulu, mengingat pada saat itu Inna Silestyowati masih berstatus sebagai staf pada Puskesmas Bareng. Dan pada akhir tahun 2013, Terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Kepala Puskesmas Gambiran Jombang. <br /><br />“Pada sekitar bulan Desember 2016, Herry Wibowo selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang mengundurkan diri dari jabatannya karena sakit, selanjutnya terdakwa melalui ajudannya yaitu Ma’aruf Roi’i meminta Samijan untuk menghadap terdakwa. Keesokan harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Samijan bersama Inna Silestyowati menghadap terdakwa dan pada pertemuan tersebut, Inna Silestyowati kembali menyampaikan keinginannya untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan, bahwa untuk menjadi Kepala Dinas Kesehatan ada biaya yang harus dibayarkan kepada terdakwa, dan biaya tersebut mahal yaitu sebesar Tiga ratus lima puluh juta rupiah (Rp 350.000.000), dan permintaan terdakwa pun diseujui oleh Inna Silestyowati,” ungkap JPU dalam surat dakwaannya.<br /><br />JPU KPK melanjutkan. Masih pada bulan Desember 2016, Inna Silestyowati dan Samijan menemui terdakwa selaku Bupati di ruang kerjanya. Saat terdakwa bertemu dengan Samijan,  Inna Silestyowati menunggu di ruang tunggu Bupati. Dalam pertemuan itu, Samijan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000.000,00 kepada terdakwa, dan oleh terdakwa langsung dimasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Dalam perjalanan pulang, Samijan menyampaikan kepada istrinya Inna Silestyowati bahwa uang sudah diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />“Setelah terdakwa menerima uang dari Inna Silestyowati, pada tanggal 3 Januari 2017 bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) disekitar Desa Denanyar Jombang, terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 821.20/05/415.41/2017,” ungkap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa sebelum pelantikan Inna Silestyowati, terdakwa memerintahkan Budi Nugroho selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jombang untuk pengambilan SK jabatan asli atas nama Inna Silestyowati, harus menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50.000.000,00.<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, bertempat di rumah Budi Nugroho, di Jl. Empu Tantular No. 17 RT.002/ RW.009 Kel. Kepanjen Kec. Jombang Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati bersama dengan Samijan menemui Budi Nugroho menanyakan mekanisme pengambilan SK jabatan yang asli. Pada pertemuan tersebut, Budi Nugroho menyampaikan bahwa untuk mengambil SK jabatan asli, harus ada kontribusi yang diserahkan kepada terdakwa melalui Budi Nugroho sebesar Rp 50juta. Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati dan Samijan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta kepada Budi Nugroho, namun SK tersebut belum diserahkan Budi Nugroho kepada Inna Silestyowati.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Inna Silestyowati menyuruh seorang stafnya untuk mengambil SK Jabatan asli di Kantor BKD, namun oleh Budi Nugroho tidak diberikan dan disarankan agar Inna Silestyowati menghadap terdakwa. Selanjutnya Inna Silestyowati menemul terdakwa dan menyampaikan bahwa SK Jabatannya belum diberikan oleh BKD. Tetapi terdakwa minta Inna Silestyowati untuk menyerahkan uang lagi sejumlah Rp 50 juta melalui Budi Nugroho sebagai syarat agar SK dikeluarkan. Atas permintaan terdakwa tersebut, INNA SILESTYOWATI menyetujuinya, dengan alasan dalam waktu yang sama Inna Silestyowati menerima 2 (dua) surat, yaitu SK sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dan Surat Perintah (Sprint) Jabatan Plt. Kepala Dinas Kesehatan. <br /><br />Beberapa hari kemudian bertempat di rumah Budi Nugroho, Inna Silestyowati dan Samijan kembali menemui Budi Nugroho. Dalam pertemuan tersebut, Samijan menyerahkan uang sejumlah Rp 50 juta kepada Budi Nugroho untuk terdakwa. Keesokan harinya, Budi Nugroho menyerahkan SK jabatan asali sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Sprint jabatan asli sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Inna Silestyowati<br /><br />“Inna Silestyowati merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan yang yang diinginkannya sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya dengan terdakwa. Sehingga Inna Silestyowati sempat melakukan keberatan kepada terdakwa sebelum pelantikan. Untuk mengakomodir keinginan Inna Silestyowati, beberapa han kemudian terdakwa mengeluarkan lagi Surat Perintah Nomor: 821/30/415-41/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang memerintahkan Inna Silestyowati sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terhitung tanggal 3 Januari 2017,” ungkap JPU KPK. </span></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOCzvsJ0PKD64YZ3d-Qh1qIWg92K4wwFcqnIQgxIyPBWBrQ3Qt5uiPrkVJwcPJT8HyGzMbognKlEhxgZ-xbHnEbmbi0VCTx_-0t6X9URQCZ4JVmNvJQjxxYyZ7EQqOO-9g6ladxilFpSQ/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOCzvsJ0PKD64YZ3d-Qh1qIWg92K4wwFcqnIQgxIyPBWBrQ3Qt5uiPrkVJwcPJT8HyGzMbognKlEhxgZ-xbHnEbmbi0VCTx_-0t6X9URQCZ4JVmNvJQjxxYyZ7EQqOO-9g6ladxilFpSQ/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"> JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa mengangkat Inna Silestyowati sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tanpa persetujuan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah terdakwa melantik Inna Silestyowati Sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan, terdakwa melalui Puji Umbaran selaku Direktur RSUD Jombang meminta agar Dinas Kesehatan menyediakan dana rutin setiap bulannya untuk operasional terdakwa. Oleh karena Inna Silestyowati masih mempunyai keinginan untuk diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka Inna Silestyowati berusaha menunjukkan loyalitasnya kepada terdakwa dan menyetujui permintaan dana operasional rutin tersebut yang akan diambilkan dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi pada Puskesmas.<br /><br />“Pada sekitar bulan Maret 2017 bertempat di ruang kerja Inna Silestyowati mengadakan pertemuan dengan Didik Dadi, Oisatin, Ma’murorus Sa’adiyah dan Hexawan Uahjawadida yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jombang. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan bahwa setiap Puskesmas harus ada kontribusi dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi dari 34 Puskesmas di seluruh Kabupaten Jombang yang jumlahnya sebesar Rp72 juta per bulan (total keseluruhan sebesar Rp 2.448.000.000). Uang tersebut akan diberikan kepada terdakwa, dengan rincian Inna Silestyowati akan memberikan sebesar Rp 50 juta, dan sisanya sejumlah Rp 22 juta untuk biaya operasional Dinas Kesehatan. Dana operasional yang akan diserahkan kepada terdakwa yang bersumber dari Dana Kapitasi dimaksud ,dikumpulkan pada Oisatin dengan kode “arisan". setelah itu, Oisatin akan menyerahkan kepada diserahkan kepada Inna Silestyowati untuk selanjutnya diberikan kepada terdakwa,” ungkap JPU lagi. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Januari sampai Desember 2017,  terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah menerima uang dari Inna Silestyowati yang bersumber dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi keseluruhan sejumlah Rp 600 juta dengan perincian sebagai berikut ; 1. Pada Bulan Mei 2017, awalnya terdakwa bertemu Inna Silestyowati pada sebuah acara, dan terdakwa menyampaikan permintaan dana rutin operasional.  Masih pada bulan yang sama bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudannya. <br /><br />2. Pada Bulan Nopember 2017, awalnya terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dalam acara temu desa. Dalam pertemuan itu terdakwa meminta uang rutinan kepada Inna Silestyowati, yang sempat terhenti karena Inna Silestyowati mengikuti diklat PIM III. Tiga hari setelah pertemuan itu, bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati, Inna Silestyowati memberikan uang sebanyak Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir.<br /><br />3.  Pada Bulan Desember 2017, sebelum Inna Silestyowati  melakukan pertemuan dengan para Kepala Puskesmas di Rumah Makan Henny, Jombang. Saat itu terdakwa menanyakan uang rutinan kepada Inna Silestyowati,  dan Inna Silestyowati  menyampaikan akan diambilkan dari Puskesmas. Masih di bulan Desember 2017 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupati,  Inna Silestyowati  menyerahkan uang sejumlah Rp 200 juta kepada terdakwa melalui ajudan Misbahul Munir dengan mengatakan “sudah pas ya pak.. 50 kali dua belas”. <br /><br />Bahwa untuk menunjukkan loyalitas Inna Silestyowati  kepada terdakwa agar diangkat dalam jabatan definitif sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, selain terdakwa menerima uang dari anggaran Jasa Pelayanan Dana Kapitasi, terdakwa juga menerima uang yang bersumber dari pengisian lowongan jabatan tenaga perawat di Pos Kesehatan Desa, di Desa Kedungturi dibawah wilayah Puskesmas Blimbing Kec. Gudo, Kabupaten Jombang melalui Inna Silestyowati. Pada sekitar bulan Desember 2017 bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa menerima uang sejumlah Rp 30 juta dari Inna Silestyowati  yang diambilkan. Pada saat penyerahan uang, Inna Silestyowati  menyampaikan kepada terdakwa, bahwa uang tersebut dari pegawai honorer yang akan masuk bekerja di Dinas Kesehatan.<br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Terdaka Nyono membagi-bagikan uang “haram” itu keberbagai pihak</b></span><br /><br />JPU KPK pun membeberkan sejumlah uang yang diterima terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp1.080.000.000,00 (Satu millar Delapan puluh juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonan terdakwa sebagai Kepala Daerah dengan perincian sebagai berikut; 1. Sekitar pertengahan bulan Desember 2016, terdakwa memberikan kepada anak Yatim dan kaum duafa sebesar Rp 350 juta, kepada Ketua Muslimat NU Cabang Kabupaten Jombang, kepada Ketua KBHI AI-Kautsar Cukir Tebu Ireng Jombang, kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jombang, dan kepada Ketua Panitia Kegiatan Sedekah Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; <br /><br />2. Sekitar bulan Desember 2016, terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp 50 kepada pengurus GKJW Mojowarno; 3. Sekitar pertengahan bulan Januari 2017, sebesar Rp 50 juta  diberikan kepada Ketua Panitia Harlah Muslimat NU Kabupaten Jombang; 4. Sekitar tanggal 22 Juni 2017, sebesar Rp juta diberikan kepada warga yang tidak mampu, anak yatim dan fakir miskin dari Kecamatan Gudo dan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang; 5. Sekitar tanggal 6 November 2017, sebesar Rp 200 juta diberikan sebagai santunan kepada anak yatim dan yatim piatu; <br /><br />6. Sekitar tanggal 13 atau pertengahan Desember 2017, sebesar Rp 200 juta diberikan sebagai bantuan transport kepada fakir miskin/kaum duafa dan anak yatim dan 7. Sekitar bulan April atau Mei 2017, sebesar Rp 30 juta diberikan kepada Ketua Taqmir Masjid Agung Baitul Mu'minin Kabupaten Jombang. </span></span></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDARigVdFGxjCuvcTHJfI5nF3NZxCEwrbF1YnBljKKb_1QzGPtaiW8uTHr4fqE_2i-fNdRKKQ1zCPG04kXkDBsZmlqCXzytnky5xXvRnhNv8gp47BaVSmg001BUdqgg6mtiCHZxf_rF0/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlDARigVdFGxjCuvcTHJfI5nF3NZxCEwrbF1YnBljKKb_1QzGPtaiW8uTHr4fqE_2i-fNdRKKQ1zCPG04kXkDBsZmlqCXzytnky5xXvRnhNv8gp47BaVSmg001BUdqgg6mtiCHZxf_rF0/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>II.  Penerimaan uang terkait Perizinan Rumah Sakit Ibu dan Anak   (RsIA) Mitra Bunda Jombang</b></span><br /> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;">JPU KPK menjelaskan dalam surat dakwaanya, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, berdasarkan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 dokter Subur Suporojo selaku pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang melalui Direkturnya yaitu dokter Siti Djayadi mengajukan permohonan izin operasional rumah sakit kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)) Kab. Jombang. Atas pengajuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan ijin operasional RSIA Mitra Bunda dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017, Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat Surat Pengantar Nomor 440/2460/415.35/2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud. <br /><br />Pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dimaksud dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Selanjutnya Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan meneruskan surat dimaksud kepada Bambang Iriawan selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut, yaitu dilakukan Visitasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kab. Jombang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur. <br /><br />“Pada tanggal 4 Januari 2018, tim dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim PERSI Jawa Timur melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi disumpulkan,  bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi izin operasional rumah sakit,” ungkap JPU KPK <br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, Terdakwa selaku Bupati Jombang menghadiri kegiatan pembinaan para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dalam acara itu Inna Silestyowati bertemu Abdul Qudus selaku Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Jombang untuk menanyakan berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr . Subur SUprojo agar ditandatangani terdakwa selaku Bupati, dan dijawab oleh Abdul Qudus  sebesar Rp75 juta. <br /><br />Berdasarkan hasil Visitasi, Seksi Pe|ayanan Kesehatan pada Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kab. Jombang menyatakan, RSIA Mitra Bunda belum layak diberikan rekomendasi, namun Inna Silestyowati tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud, dan tetap akan memberikan rekomendasi penerbitan ijin operasioanal RSIA Mitra Bunda. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2018, Inna Silestyowati menandatangani surat rekomendasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Bupati Jombang.<br /><br />Pada akhir bulan Januari 2018 bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang, terdakwa bertemu dengan Inna Silestyowati dan meminta uang, yang dijawab oleh Inna Silestyowati bahwa uang yang akan diminta oleh terdakwa akan diambilkan dari dana pengurusan izin operasional Rumah Sakit dimana terdakwa menyetujuinya. Inna Silestyowati I sempat menanyakan jumlah uang yang diminta oleh terdakwa dan dipahami oleh Inna Silestyowati, bahwa jumlah yang diminta adalah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Qudus sebelumnya yaitu sebesar Rp 75 juta<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Subur Suprojo menemui Inna Silestyowati di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Inna Silestyowati menyampaikan hasil visitasi, bahwa RSIA Mitra Bunda belum layak untuk diberikan rekomendasi surat ijin operasional, namun Inna Silestyowati menjanjikan akan tetap mengeluarkan rekomendasi dengan syarat ada kontribusi sebesar Rp 75 juta yang harus diserahkan oleh dr. Subur Suprojo dan dr. Subur Suprojo menyetuhuinya dan  menjanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari  2018.<br /><br />JPU KPK menungkapkan dalam surat dakwaannya, setelah ada kepastian dari dr, Subur Suprojo, Inna Silestyowati berinisiatif meminjamkan uang pribadinya terlebih dahulu sebesar Rp 75 untuk diberikan kepada terdakwa, agar Surat Keputusan ijin operasional RSIA Mitra Bunda segera ditandatangani oleh terdakwa. <br /><br />Masih pada tanggal yang Sama, lanjut JPU KPK, sekira pukul 18.30 WIB, Inna Silestyowati bersama anaknya Mohammad Afandi Badar dengan menggunakan mobil Pajero Sport warna putih dengan Nomor Polisi L1926 MH menuju pendopo Kabupaten Jombang untuk menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta kepada terdakwa. Selanjutnya bertempat di Rumah Tamu Swagata Pendopo Bupari, terdakwa melalui ajudannya Misbahul Munir menerima uang sebesar juta.</span></span></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkDFSlpPZFC2-8_Vo5L0eLbm4l7_wRuFKEw-dIaJB1rS_rMxMMfa9uI0GylxDBdYsUfSsmA5gLZTYwZgN7g1mJlv_0wl51YYOVjtzGQdSRo-09lTpdHsMc_UFhlIVKnLkh_pBLZ3CTn2E/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkDFSlpPZFC2-8_Vo5L0eLbm4l7_wRuFKEw-dIaJB1rS_rMxMMfa9uI0GylxDBdYsUfSsmA5gLZTYwZgN7g1mJlv_0wl51YYOVjtzGQdSRo-09lTpdHsMc_UFhlIVKnLkh_pBLZ3CTn2E/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>Uang “haram” yang diterima terdakwa diperguanakan untuk Iklan Pilkada di harian Radar Jombang (Group Jawa Pos)</b></span><br /><br />Bahwa uang sebesar Rp 75 juta tersebut, selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan kampanye pencalonannya sebagai Kepala Daerah (Bupati Jombang), dengan perincian sebagai berikut: a. Penggantian uang Juwaratu yang digunakan untuk pembayaran tagihan harian RADAR JOMBANG (Group Jawa Pos) sebesar Rp 10 juta; b. Pembayaran uang snack sebanyak 300 biji roti kepada Doughout and Bakery A three sebesar R p 2400.000; c. Pembayaran prasmanan VIP sebanyak 360 porsi kepada Cake & Catering SYUKUR ABADI sebesar Rp 12,6 juta; d. Pembayaran panggung, dekorasi Sound System kepada UD Ilham Jaya Production sebesar Rp 25 juta; e. Sisanya sebesar Rp 25 juta masih dalam penguasaan terdakwa. <br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang keseluruhan sebesr Rp 1.155.000.000 tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Jombang untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala daerah untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <br /><br />“Perbuatan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a  atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, terdakwa maupun melalui PH-nya tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan). Ketua Majelis Hakim pun memeintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saksi pada sidang sepekan berikutnya.  (Rd1)</span></span></span></div>

News Tipikor Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M

Bupati Jombang Diadli Karena Terima Suap Rp 1,5 M Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Bupati (non aktif) Jombang #Total uang suap y...

»

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7r-yLsyqoaMzE3GadE4QKiMGnCyWNb6CRL8EDjpBKQ8wTHWxecDz3SMF6BA4aQQkqrafsUcOK-3zUJhGOZ5ukxwF7b9qKo2iLaqJzsAjt2BpstiO7I98JTWiF_EgzEnvM82uaboR2rlE/s1600/IMG20180517133122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1259" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7r-yLsyqoaMzE3GadE4QKiMGnCyWNb6CRL8EDjpBKQ8wTHWxecDz3SMF6BA4aQQkqrafsUcOK-3zUJhGOZ5ukxwF7b9qKo2iLaqJzsAjt2BpstiO7I98JTWiF_EgzEnvM82uaboR2rlE/s640/IMG20180517133122.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa drh. Sri Suparm (Foto. Dok. BK)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dalam kasus perkara Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta<br /> <br /> Tuntutan itu dibacakan JPU dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan yang terungkap, terdakwa Suparmi semasa menjabat sebagai Kepala Dinas, memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 8 hingga 10 persen dari setiap kegiatan. Dana hasil pemotongan tersebut sebesar Rp Rp 547 juta disetorkan ke terdakwa untuk kepentingan pribadinya.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU Kejari Kediri mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> “Menuntut; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan; Bahwa terdakwa Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparmi berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada alam tahanan,  dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan dengan perintah  terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU <br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa tidak dibebani untuk mengembalikan kerugian negara, karena terdakwa telah mengembalikannya. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun Kasi Pisdus Kejari Kabupaten Kediri Erfan Efendy saat dihubungi wartawan media ini seusai persidangan. <br /> <br /> “Kerugian negara sudah dikembalikan oleh terdakwa pada saat persidangan,” kata Erfan.<br /> <br /> Namun saat ditanya kemudian terkait tersangka baru dalam kasus ini, Erfan Efendy mengatakan sudah tidak ada, karena kerugian negara dilakukan oleh terdakwa untuk kepentingannya. Anehnya, dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa yang melakukan pemotongan adalah pejabat setingkat Kasi (Kepala Seksi) hingga Kabid (Kepala Bidang) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Terdakwa memang menyuruh secara lisan agar anak buahnya melakukan pememotongan anggaran yang dapat dilakukan antara 8 hingga 10 persen. tetapi yang melakukan langsung adalah pejabat dibawah Kepala Dinas (terdakwa).<br /> <br /> Yang lebih anehnnya lagi, besarnya pemotongan dari pos anggaran dilakukan langsung oleh pejabat dibahwa Kepala Dinas, yang sudah barang tentu diketahui pula oleh pejabat yang melaukan pemotongan itu jelas tidak ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Namun hal itu mungkin dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum karena hanya disuruh atau diperintah. <br /> <br /> Hal ini berbeda dengan kasus Korupsi Bank Jatim yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 306 milliar terkait pemberian kredit ke PT SGS pada tahun 2009 - 2011. Dimana salah seorang terdakwanya adalah pegawai dibagian analisis yang melakukan pekerjaan atas perintah pimpinannya. <br /> <br /> Namun oleh Kejaksaan mapun Hakim, bahwa terdakwa Iddo selaku analisis di Bank Jatim dianggap lebih bertanggung jawab dari pimpinanya terkait kredit yang diucurkan Bank Jatim ke PT SGS untuk pembiayaan 8 proyek di Jawa Timur, sehingga hukumannya pun jauh lebih tinggi dari pada atasannya. (Rd

Tipikor Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Terdakwa drh. Sri Suparm (Foto. Dok. BK) berita korupsi .co - Terdakwa drh. (Dokter Hewan) Sri Suparmi, Mantan Kepala Dinas Perikanan d...

»