Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: x-large;">Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara </span></b></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg34jwCqmzXQoGqAp4NtvDeH-HcDwH7DwwkmHCUAFUl7foQronVBfPpL0GJF8YmcVMwD5Rf6vMB-xB_of-rVsu-5urpmltJxIa0061llr09XdulDl61ZDUUpHfd_JlQrA0UJdvJ76NTd8o/s1600/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg34jwCqmzXQoGqAp4NtvDeH-HcDwH7DwwkmHCUAFUl7foQronVBfPpL0GJF8YmcVMwD5Rf6vMB-xB_of-rVsu-5urpmltJxIa0061llr09XdulDl61ZDUUpHfd_JlQrA0UJdvJ76NTd8o/s640/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Taufiqurrahman (baju batik) usai menjalani sidang putusan (22 Juni 2018/Dok.BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 22 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pencabutan hak memili dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhadap terdakwa Taufiqurrahman karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi suap.<br /> <br /> Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang diketuai I Wayan Sosisawan, dan dihadiri JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dan Arif Suhermanto, serta Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Dr. Soesilo Aribowo dkk, pada Jumat, 22 Juni 2018.<br /> <br /> Terdakwa Taufiqurrahman terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT)  oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, karena ketahuan menerima uang suap. <br /> <br /> Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver tau supir. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon dari.<br /> <br /> Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yng berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /> <br /> Namun kemudian, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka/terdakwa yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot).<br /> <br /> Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, bahwa keberangkatan Taufiqurrahaman dan istrinya Ita Triwibawati serta beberapa orang lainnya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus DPP PDIP terkait pencalonan Ita Triwibawati sebagai salah satu calon Bupati Ngajuk. Namun nasib sial yang dialaminya karena KPK keburu menangkapnya sbelum keinginannya terwujud.<br /> <br /> Empat terdakwa yakni M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran dari hasil jual beli jabatan dilingkungan  Kabupaten Ngajuk. Keuduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /> <br /> Sedangkan terdakwa Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Kedua terdakwa ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, sementara Suwandi dihukum 4 tahun penjara.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGT47gDjNb8HZ0poMNQ4aY9THirgzZGifMUWQUKzOAa5fEM_I7st7l-9aWwtbGuRGMG6-1UtaHk1yjx6FVCuYFGbhaHQUb60voHOOwojpO-KG2zr68brPopgce0C17ihjn9pMz7mJZPB4/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="245" data-original-width="765" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGT47gDjNb8HZ0poMNQ4aY9THirgzZGifMUWQUKzOAa5fEM_I7st7l-9aWwtbGuRGMG6-1UtaHk1yjx6FVCuYFGbhaHQUb60voHOOwojpO-KG2zr68brPopgce0C17ihjn9pMz7mJZPB4/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk..jpg" /></a></div>  Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Jumat, 18 Mei 2018), Majeis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa terdakwa Taufiqurrahman pada terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap dari Ibnu Hajar dan Suwandi. Uang tersebut berasal dari M. Bisri dan Harjanto.<br /><br />Berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian terpilih lagi untu periode ke II yaitu 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya Ita Triwibawati untuk mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk periode 2018 – 2023. Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, terdakwa meminta bantuan dari beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Nganjuk, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /><br />Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto sebesar Rp 80 juta.<br /><br />Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. <br /><br />Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya. Uang tersebut berasal dari Haryanto, yang diminta menyiapakan uang sebesar Rp 200 juta untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Lalu Harjanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uang yang dimaksud. <br /><br />Lalu pada tanggal 23 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  di depan sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.<br /><br />Penerimaan uang dari Muhammat Bisri pada tanggal 24 Mei 2017, karena terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon 3/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan Eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai lainnya sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammat Bisri.<br /><br />Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpoyFCosX8Lg5J5sq3ckWYPAVp4GYtympg1irGOwnb6C06FFJcgsKE3HrXyM_7sXZtw0DJeoHSXbmcHMfU6eIU2OENiLpYcRwKnS984qX91TWGcfS7quUV3_3Igtn6wi5uM2njh_8y1s/s1600/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXpoyFCosX8Lg5J5sq3ckWYPAVp4GYtympg1irGOwnb6C06FFJcgsKE3HrXyM_7sXZtw0DJeoHSXbmcHMfU6eIU2OENiLpYcRwKnS984qX91TWGcfS7quUV3_3Igtn6wi5uM2njh_8y1s/s640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya, diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta.<br /><br />Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. <br /><br />Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter.<br /><br />Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa.<br /><br />Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; <br /><br />Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. Lalu pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. <br /><br />Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan.<br /><br />Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke DPP PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.<br /><br />Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun menyusul ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Taufiqurrahman haruslah dipandang sebagai perbuatan unsur sengaja karena jabatan dan kewenangannya haruslah dihukum, sementara pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan terdakwa Taufiqurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp 350 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 4 bulan; Hukuman tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pidana penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan.<br /><br />Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Taufiqurrahman lebih ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta subsidair 6 kurungan, serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa setelah berdiskusi dengan Penasehat hukmunya menyatakan pikir-pikir. Hal serupa juga disampaikan JPU KPK.<br /><br />Usai persidangan. Terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa yang juga tersangka dalam   kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) serta tersangka lain dalam kasus ini, JPU KPK Arif Suheranto Kepada wartawan media ini,megatakan, belum ada terangka baru dan kasus TPPU tidak akan lama lagi.<br /><br />“Kalau mengenai putusan tadi, seperti yang kita sampaikan dalam persidangan kita masih pikir-pikir. Kalau kasus TPPU belum P21 (lengkap) jadi belum dilimpahkan mungkin tidak lama lagi. Kalau tersangka baru belum ada,” jawab JPU KPK Arif. (Rd1)</div>

News Tipikor Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara

Bupati Nganjuk (non aktif) Taufiqurrahman Divonis 7 Thn Penjara Terdakwa Taufiqurrahman (baju batik) usai menjalani sidang putusan (22...

»

Hari Ini Terdakwa Tafiqurrahman dan Moch. Arif Wicaksono Divonis

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioe20M7NYUiPdNDN1zaSx7kcqRj_1Vj7gQjW1mwIGRbZuGm-jtvSGYyF32HXL5C13HbTU8EGppZfQAlMqb3UNK7isZ91PEPQhHGVt25EwKHk9xGZDuSLusgOm5N6ysTitUxvajwF91wrs/s1600/IMG20180129154527.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioe20M7NYUiPdNDN1zaSx7kcqRj_1Vj7gQjW1mwIGRbZuGm-jtvSGYyF32HXL5C13HbTU8EGppZfQAlMqb3UNK7isZ91PEPQhHGVt25EwKHk9xGZDuSLusgOm5N6ysTitUxvajwF91wrs/s1600/IMG20180129154527.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Taufiqurrahman</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Hari ini (Jumat, 22 Juni 2018), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Taufiqurrahman dan terdakwa Moch. Arif Wicaksono.<br /> <br /> Terdakwa Taufiqurrahman yang menjabat Bupayi Nganjuk terjaring OTT KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, karena ketahuan menerima uang suap. Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir) dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat.<br /> <br /> Sementara di Nganjuk KPK mengamankan sebanyak 8 orang, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental).<br /> <br /> Dalam penyidikan, KPK hanya menetapkan 5 tersangka yaitu Taufiqurrahman (Bupati), M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot)<br /> <br /> M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran alias uang suap dari hasil jual beli jabatan di Kabupaten Ngajuk. Keuduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /> <br /> sedangkan Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Ketiga orang ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis 6 tahun dan 6 bulan, dan Suwandi dihukum 4 tahun penjara.<br /> <br /> Hari ini Taufiqurrahman akan menjalani sidang putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, atas tuntutan pidana penjara selama 10 tahun oleh JPU KPK. Taufiqurrahman dijerat pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Setelah divonis, Taufiqurrahman masih menunggu kasus perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang tak lama lagi akan menyusul untuk disidangkan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDiYLnW02A8Y7y6G3MbkhdxDClSDR6aGKA3BCr8E6ZnsyOY0nfd8svwVjNZhS18GPKXiINPCWuNoUsGLFK9FoHEtan0qgP3wJZsF-dvFrckt7ybSvPL2-MEHJzkuQnCct-zN66BqHNxvI/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="367" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDiYLnW02A8Y7y6G3MbkhdxDClSDR6aGKA3BCr8E6ZnsyOY0nfd8svwVjNZhS18GPKXiINPCWuNoUsGLFK9FoHEtan0qgP3wJZsF-dvFrckt7ybSvPL2-MEHJzkuQnCct-zN66BqHNxvI/s1600/Moch.+Arif+Wicaksono+%25282%2529.jpg" /></a></div> Sementara terdakwa Moch. Arif Wicaksono juga akan menjalani sidang putusan. Terdakwa dijerat pasal 12 huruf a Undang - Undang Korupsi dan dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK.<br /> <br /> Terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019, terjerat  dalam kasus Korupsi suap sebesar Rp 700 juta dari Jarot Edi Sulistyono (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang dan Cipto Wiyono (Sekda Kota Malang) terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tanhun Anggaran (TA) 2015 lalu yang ditangani oleh KPK.<br /> <br /> Dalam kasus ini, selain Moch. Arif Wicaksono juga menyeret puluhan orang tersangka/tedakwa termasuk Wali Kota Malang yang juga petahana Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD Malang, Kepala Dinas PUPPB (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan) dan Komisairis PT ENK, Hendarwan (Keduanya sudah divonis).<br /> <br /> Yang menarik dalam kasus ini adalah 2 tersangka/terdakwa sebagai Calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018, yakni Moch. Anton dan Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS DPRD Malang). Moch. Anton sudanh menjalani persidangan, sementara Ya'qud Ananda Gudban dan 17 anggota DPRD lainnya masih ditahan di Jakarta oleh KPK. <br /> <br /> Selain kedua pejabat negara ini yang akan menjalani sidang tutusan, terdakwa Oepoyo Sarjono juga akan bernasib sama. Terdakwa Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM, terjerat kasus Korupsi penjualan asset daerah Pemprov. Jatim yang dikelolah oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliara lebih.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejati Jatim menetapkan 4 tersangka/terdakwa dan dua diantaranya sedang menunggu putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI, yaitu Dahlan Iskan (Dirut PT PWU) dan Wishnu Wardhana selaku ketua tim penjulana.<br /> <br /> Yang belum disidangkan adalah tersangka Sam Santoso selaku Direktut PT SAM karena alasan saat sakit. (Redaksi)

News Tipikor Hari Ini Terdakwa Tafiqurrahman dan Moch. Arif Wicaksono Divonis

Terdakwa Taufiqurrahman berita korupsi .co - Hari ini (Jumat, 22 Juni 2018), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akan membacakan ...

»

Bupati Jombang Nyono dan Tersangka Korupsi PT DOK Disidangkan Seuasi Lebaran

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Nyono Huharli Wihandoko terjaring OTT KPK, 3 Tersangka kasus Korupsi PT DOK ditangani Kejagung dan Hakimnya pun beda#</b></i></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP2Gsav1bJo_LsKRgGw6smiNGJLaWB8YGafQ0gFeix_tz6VcXS44l994yM0eIGGqLIrkmY5Li_qsST9lx0m-emu8eBZSquUUMpIY8v1XOCbozB3Y0uckVGofEgIEWmJiLqZCR4SB6d74Q/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP2Gsav1bJo_LsKRgGw6smiNGJLaWB8YGafQ0gFeix_tz6VcXS44l994yM0eIGGqLIrkmY5Li_qsST9lx0m-emu8eBZSquUUMpIY8v1XOCbozB3Y0uckVGofEgIEWmJiLqZCR4SB6d74Q/s320/IMG20170822130555.jpg" width="320" /></a><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Dua kasus perkara Korupsi yang berbeda akan disidangkan setelah libur hari raya Idul Fitri yang berlangsung sejak tanggal 11 - 20 Juni 2018.<br /><br />Kedua kasus perkara Korupsi itu adalah kasus suap Bupati Jombang Nyono Huharli Wihandoko  yang terjaring OTT KPK pada tanggal 3 Pebruari 2018, disidangkan pada tanggal 26 Juni 2018.<br /><br />Sementara kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tangki pendam di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada tahun 2010 – 2011 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 179,9 milliar, ditangani Kejaksaan Agung dan penuntutannya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (JPU Kejari) Tanjung Perak Surabaya, akan disidangkan pada tanggal 25 Juni 2018.<br /><br />Jadwal persidangan Kedua kasus Korupsi tersebut diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 8 Juni 2018.<br /><br />“Jadwal sidangnya setelah lebaran. PT DOK tanggal 25 kalau Nyono tanggal 26. Untuk lebih jelasnya coba ditanyakkan aja sama Pak Nur (Panmud)” kata Herry.<br /><br />“Ia, Sidangnya Bupati Jombang tanggal 26 Juni, KM-nya Pak Unggul, Sangadi dan Pak Lufsiana. Kalau PT DOK, tanggal 25. KM-nya Pak I wayan, Pak Andriano dan Pak Kusdarwanto.” kata Panmud Pengadilan Tipikor, M. Nur saat ditemui diruang kerjanya, Jumat, 8 Juni 2018.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSF5DyM_GpNjcjHR6D7jfWAiTbJwgtJJUg8fgnj_0KVGg6GhEkc6i29x1Zh_uU5QALnKH6nkH1XKiKiAXBedYOzn4HUAi7jUUizdLSLA0F37M-9QXcNWrLcfxfU9_Ji8cOYh_YY2CmVwI/s1600/IMG20180604150225.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="304" height="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSF5DyM_GpNjcjHR6D7jfWAiTbJwgtJJUg8fgnj_0KVGg6GhEkc6i29x1Zh_uU5QALnKH6nkH1XKiKiAXBedYOzn4HUAi7jUUizdLSLA0F37M-9QXcNWrLcfxfU9_Ji8cOYh_YY2CmVwI/s640/IMG20180604150225.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kasus Korupsi proyek fiktif pengadaan tangki pendam di PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini, Kejagung menetapkan 4 (Empat) tersangka, yakni Ir. M. Firmansyah Arifin mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Drs Nana Suryana Tahir, MM (mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Dok),; Ir. I Wayan Yoga Djunaedy M.MT (Mantan Direktur Produksi PT Dok) dan tersangka Ir. Muhammad Yahya (Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Dok).<br /> <br /> Kedua perkara ini sama-sama menarik, namun yang lebih menarik adalah kasus Korupsi suap yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK, yaitu Nyono Huharli Wihandoko selaku Bupati Jombang periode 2013 2018.<br /> <br /> Disaat menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, dimana Nyono adalah salah satu calon Bupati Jombang untuk periode 2019 - 2023. Namun sial baginya. Sebab mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk setelah tertangkap tangan oleh KPK. <br /> <br /> Nyono Huharli Wihandoko bersama ajudannya  Misbahul Munir ditangkap tim KPK di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Pebruari 2018. Saat itu KPK mengamnkan barang bukti berupa uang mata rupiah sebesar Rp 25.550.000 dan uang asing sebanyak US$ 9.500 Dolar AS. <br /> <br /> Selain Nyono dan Misbahul Munir, dihari yang sama KPK juga menangkap Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya, dan beberapa orang lainnya di Jombang. Namun yang ditetapkan menjadi tersangka baru hanya “InNyo” atau Inna dan Nyono.<br /> <br /> Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “InNyo” alias Inna dan Nyono ini, terkait dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. <br /> <br /> Dalam fakta persidangan saat Inna diadili dan sudah dituntut pidana oenjara selama 3 tahun terungkap, bahwa total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak Desember 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000. Uang itu berasal dari pemotongan dana kapitasi di 34  Puskesmas se- Kabupaten Jombang yang tidak ada aturan hukumnya. Selain itu, ada juga uang dari terdakwa yang diserahkan melalui suami terdakwa dan uang penempatan tenaga kesehatan di Pos Kesehatan Puskesmas Jombang. (Redaksi)</div> </div>

News Tipikor Bupati Jombang Nyono dan Tersangka Korupsi PT DOK Disidangkan Seuasi Lebaran

#Nyono Huharli Wihandoko terjaring OTT KPK, 3 Tersangka kasus Korupsi PT DOK ditangani Kejagung dan Hakimnya pun beda# berita korupsi ...

»

Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

<div style="text-align: justify;"> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Supaya Pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 lancar, Wali Kota Malang Moch. Anton memberikan uang suap terhadap DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 Juta#</b></span></i></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFwMGwaOkLyOFKaR5NYl636lmsdpdjNn5z9YAd30trOF36us5ceOFkb5aTWDQVUT7YvlcT7Zi4R1y5VX9uijslzVHULTqSrJ0binDa9D3UbqW_qnbEZL3aaxY4qz1fSE3Wx2z9tKibq0/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnFwMGwaOkLyOFKaR5NYl636lmsdpdjNn5z9YAd30trOF36us5ceOFkb5aTWDQVUT7YvlcT7Zi4R1y5VX9uijslzVHULTqSrJ0binDa9D3UbqW_qnbEZL3aaxY4qz1fSE3Wx2z9tKibq0/s1600/IMG20180227211648_1.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Moch. Anton</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Apakah pembahasan APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) atau APBD Perubahan antara Pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) bermuatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) supaya berjalan lancar ? Apakah jumlah mata anggaran yang tercantum dalam APBD atau APBD-P  tersebut memang ada yang “tidak “beres” sehingga pihak eksekutif bersedia “pemberian uang” terhadap legislatif supaya pembahasan berjalan lancar ?<br /><br />Sebab kasus Korupsi terkait pembahasan anggaran APBD yang melibatkan pihak eksekitif dan legislatif tidak hanya terjadi dalam kasus suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang disebut dengan istilah uang “pokir” atau pokok-pokok pikiran, melainkan terjadi juga di Pemkot (Pemerintah Kota) Mojokerto dengan DPRD Kota Mojokerto yang disebut dengan istilah “undangan” dan “tujuh sumur”, dan terjadi juga di Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) dengan 10 OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dibahwa Komisi B sebagai mitra kerja termasuk pembahasan Perda di Dinas Peternakan Jatim dengan istilah “sarung”. Dan bisa juga terjadi di Kabupaten/Kota lainnya dengan istilah yang berbeda namun tidak terungkap.<br /><br />Ibarat peribahasa, “sepandai-pandainya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga”. Sebab kata kunci atau istilah yang diciptkan oleh penerima dan pemberi uang “haram” itu, terdengar juga ketelinga KPK di Jakarta. Nasib siap pun dialami oleh Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas PUPR Pemkot Mojokerto karena Ke- 4 pejabat itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni 2017, serta kemudian disusul Wali Kota Mojokerto karena ditetapkan sebagai tersangka setelah Keempatnya di vonis bersalah.<br /><br />Nasib yang sama juga dialami Ketua bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim termasuk 2 staf, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim bersama stafnya serta Kepala Dinas Peternakan Jatim yang terjaring OTT pada Juni 2017.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm6fAa_0exi6Opx3TJzg_HZDaiTBdyWclI9laqEFWDI7nIjPSVElWqMByk1BeDhkK3BWCUBkrJtHHIxSRsERMOHrMUTBhms9_02ZP_8jgWA2PVzZrG-w3jatBe4VtRy6wuuAX0P7eZuv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm6fAa_0exi6Opx3TJzg_HZDaiTBdyWclI9laqEFWDI7nIjPSVElWqMByk1BeDhkK3BWCUBkrJtHHIxSRsERMOHrMUTBhms9_02ZP_8jgWA2PVzZrG-w3jatBe4VtRy6wuuAX0P7eZuv8/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Namun dalam kasus suap DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, sama tapi tak serupa. Karena sama-sama berstatus tersangka/terdakwa yang diadili di Pengadilan Tipikor, tetapi bukan karena OTT melainkan karena hasil penyelidikan dan penyidikan yang yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu sejak 2016. Sebanyak 22 ditetapkan sebagi tersangka/terdakwa yang dibagi dalam beberapa berkas perkara,  dan ada yang sudah di Vonis.<br /><br />Kali ini adalah jilid IV, giliran Moch. Anton selaku Wali Kota periode 2013 - 2018 sekaligus sebagai calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 dengan terpidana, Jarot Edy Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang selaku pemberi suap, dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dijerat pasal 12 huruh b Undang-Undang Korupsi No 31 tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan sudah dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh JPU KPK, pada Selasa, 8 Mei 2018 dan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim setelah akhir lebaran tahun ini.<br /><br />Sementara jilid III terdakwanya adalah Hendarwan Maruszaman, anak mantan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor), juga dinyatakan bersalah terkait pemberian uang suap sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tahun 2015 lalu, untuk mendapatkan proyek pekerjaan jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya mangkrak sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Belum berakhir di jilid IV ini. Sebab masih ada 18 anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka dan saat ini warga baru du gedung merah putih milik KPK. Selain itu masih ada yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Jatim sejak Desember 2016.<br /><br />Jumat, 8 Juni 2018, JPU KPK Fitroh Rohccahyanto, Achmad Burhanudin, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan Ni Nengah Gina Saraswati membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Moch. Anton yang didampingi Penasehat Hukunya Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang.<br /><br />Pembacaan surat dakwaan itu dibacakan JPU KPK diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH.</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1VUmTg-v8G8YDDr4RR3zspmzwY0EEX7lL8c4q4QVe9rAJioAHU65tI2n35JyPilD8atFb3XRRyvFzXXk9j2zgNQwI6OXDlIOmU4Pu8XsOUwu7EWba9hoHS_y6-MVJk13qGmtsxSc6xk/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF1VUmTg-v8G8YDDr4RR3zspmzwY0EEX7lL8c4q4QVe9rAJioAHU65tI2n35JyPilD8atFb3XRRyvFzXXk9j2zgNQwI6OXDlIOmU4Pu8XsOUwu7EWba9hoHS_y6-MVJk13qGmtsxSc6xk/s1600/Cipto+Wiyono+%2528mantan+Sekda+Kota+Malang%252C+Mohan+Katelu.%252C+SH+%2528Ketua+Fraksi+PAN+DPRD+Malang%2529%252C+Saiful+Rusdi.%252C+M.Pd+%2528Anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PAN%2529%252C+Tri+Yudiani+%2528anggota+DPRD+Malang+Fraksi+PDIP%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono (mantan Sekda Kota Malang, Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">alam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Moch. Anton selaku Walikota Malang periode 2013 - 2018, bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Anggota DPRD Kota Malang periode 2013 - 2018 melalui Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Anggota DPRD Kota Malang memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemkot Malang, yang bertentangan dengan kewajiban Anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD TA 2015, terdakwa Moch. Anton melakukan pertemuan Moch. Arif Wicaksono dan Suprapto (tersangka bersama 17 anggota lainnya), bertempat diruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang yang dihadiri oleh Sutiaji Wakil Walkout, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta terdakwa Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015  dengan istilah uang “pokir” kepada anggota DPRD Kota Malang agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. Atas permintaan tersebut terdakwa Moch. Anton menyanggupinya, kemudian memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan uang “pokir” yang dimaskud. <br /><br />Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy Sulistiyono agar memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui dirinya (Cipto Wiyono). Setelah Tedy sujadi Sumarna menghadap, Cipto Wiyono meminta agar mengumpulkan uang dari para rekanan/pemborong pada Dinas PUPPB sebesar Rp 700 juta. Atas permintaan Cipto Wiyono, Tedy sujadi Sumarna melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistiyono.<br /><br />Setelah uang terkumpul sebesar Rp 700 juta, pada tanggal  13 Juni 2015 Tedy sujadi Sumarna menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy Sulistiyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan  Bingkil No 1 Malang, dan selanjutnya Jarot Edy Sulistiyono melaporkannya kepada Cipto Wiyono.<br /><br />“Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa Moch. Anton meminta Cipto Wiyono agar pembahasan Perubahan APBD segera dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2015 guna mendaptkan persetujuan dari DPRD, karena terdakwa khawatir, pihak DPRD akan berubah pikiran menolak menyetujui Rancangan Perubahan APBD. <br /><br />Masih ditanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch. Arif  Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk Dewan, yang kemudian dijawab Cipto Wiyono dananya sudah ada. Sekitar pukul 12.00 WIB, Cipto Wiyono dan Moch. Arif Wicaksono bersepakat menunda agenda rapat pengambilan keputusan DPRD untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari semula tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu.   </span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTV2V8UHFtxLi-BLe0otnH4FBOF62LrhngYoqpmRHZZcuDcc33z1Kh4Bx55EhQffPHPPzchVpN0PXOz8_hoLjkC-EVpT5l9_-MBsL0JRhHioCGRU_L8RDkPX7XM7i_MDVIw5J0ZfTUgP0/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTV2V8UHFtxLi-BLe0otnH4FBOF62LrhngYoqpmRHZZcuDcc33z1Kh4Bx55EhQffPHPPzchVpN0PXOz8_hoLjkC-EVpT5l9_-MBsL0JRhHioCGRU_L8RDkPX7XM7i_MDVIw5J0ZfTUgP0/s1600/IMG20180302104137.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edi Sulistiyono. Sekitar pukul 14.00 WIB dihari yang sama, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistiyono menghubungi Moch. Arif Wicakcono menanyakkan kemana penyerahan uang pokir  sebesar Rp 700 juta. Kemudian Moch. Arif Wicakcono meminta agar agar uang pokir diserahkan dirumah dinasnya di Jalan Panji Soeroso No 7 Malang, dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya (Moch. Arif Wicaksono) sebesar Rp 100 juta, dan untuk seluruh anggota Dewan sebesar Rp 600 juta dibungkus tersendiri. <br /><br />“Pada sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang sebesar Rp 700 juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya. Setelah mendapat laporan penyerahan uang pokir, Cipto Wiyono melaporkannya kepada terdakwa Moch. Anton,” kata JPU kemudian. <br /><br />Selanjutnya, Moch. Arief Wicaksono mengambil uang sebesar Rp 100 juta, sedangkan yang Rp 600 juta tetap terbungkus dalam kardus, kemudian menghubungi Suprapto menyampaikan bahwa uang pokir sudah diterima, dan meminta Suprapto datang kerumahnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta agar suprapto menghubungi para wakil Ketua,Ketua Fraksi DPRD Kota Malang datang ke rumah dinasnya. Setelah dihubungi, kemudian datang  Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Hery Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono.<br /><br />Kemudian Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketu Komisi DPRD masing-masing sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /><br />Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan rapat pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 yang berjalan dengan lancar dan hasilnya, DPRD Kota Malang menyetujui untuk disahkan menjadi Perubahan APBD Kota Malang tahun 2015, lalu dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang, tentang perubahan APBD TA  2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD TA 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Jarot Edy sulistyono dan Cipto Wiyono memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada anggota DPRD Kota Malang melalui Moch. Arif Wicaksono, supaya anggota DPRD  Kota Malang memberikan persetujuan penetapan Perubahan APBD TA 2015 bertentangan dengan kewajiban Moch. Arif Wicaksono dan anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ; pasal 400 ayat 3 UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan , “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme”.<br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Porupsi juncto pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Moch. Anton, Haris Fajar Kustaryo sepertinya “tidak terima” sehingga mengajukan keberatan atau Eksepsi. Namun karena menjelang libur hari raya Idul Fitri, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan PH terdakwa untuk menyampaikannya dalam persidangan setelah libur lebaran.<br /><br />Keberatan PH terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK diantaranya, terkait tempat pertemuan antara terdakwa dengan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto yang dihadiri oleh Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono termasuk Sutiaji Wakil Walikota Malang yang juga calon Wali Kota Malang periode 2019 - 2023 dalam Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018.<br /><br />Sebab tempat pertemuan dalam surat dakwaan JPU KPK  dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan  Moch. Arif Wicaksono disebutkan di ruang Ketua DPRD Kota Malang. Sementara dalam surat dakwaan terhadahadap terdakwa Moch. Anton, bahwa pertemuan itu diadakan di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang.<br /><br />Hal itu dikatakan Haris yang juga PH terpidana Jarot Edy Suistiyono kepada wartawan media ini seusai persidangan, Jumat, 8 Juni 2018. Pada hal, yang menjadi pokok perkaranya bukan masalah tempat diruang Ketua DPRD atau di di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang, melainkan terkait uang “pokir” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015.<br /><br />“Ada beberapa hal yang kita sampaikan nanti, salah satunya tempat pertemuan. dalam surat dakwaan JPU KPK  dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan  Moch. Arif Wicaksono disebutkan di ruang Ketua DPRD Kota Malang. Sementara yang ini disebutkan, bahwa pertemuan diadakan di ruang transit rapat paripurna DPRD Kota Malang. Itu salah satunya, yang lainnya tidak dapat saya sebutkan,” kata Haris.<br /><br />Saat ditanya dakwaan JPU KPK terkait uang pokir, Haris tidak membantah. Menurutnya sama dengan yang lainnya. Dalam kasus ini pun Jarot Edy Sulistiyono sudah dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan. Putusan itupun sudah berkekuatn hukum tetap.<br />    <br />Sementara JPU KPK terkait keberatan terdakwa mapun PH terdakwa yang akan menyampaikannya lewat Eksepsi mengatakan, itu hal biasa. (Redaksi).</span></div>

News Tipikor Karena Uang “Pokir”, Moch. Anton Diadli

#Supaya Pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 lancar, Wali Kota Malang Moch. Anton memberikan uang suap terhadap DPRD Kota Malang sebesar R...

»

Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

<span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: blue;">#Total uang suap yang diberikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang kepada Bupati Nyono Huharli Wihandoko sebesar Rp 1,080 M#</span></b></i></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTay6iNNx5bq37Qq5rsxgotDU8ge-cjzN6AyTFWcJ_W29QqpasICVei0ZbLLZA1GmB9t8-Nlp1VNg8pG2XBXxL9l2SCWL4XkM3EqM6pQiwIaKW7HVIqjo53xVu8cYyfhHz634cy1y6W0w/s1600/Inna+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTay6iNNx5bq37Qq5rsxgotDU8ge-cjzN6AyTFWcJ_W29QqpasICVei0ZbLLZA1GmB9t8-Nlp1VNg8pG2XBXxL9l2SCWL4XkM3EqM6pQiwIaKW7HVIqjo53xVu8cYyfhHz634cy1y6W0w/s1600/Inna+2.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Inna Silestiyowati</td></tr> </tbody></table> </span></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Banyak Kepala Daerah maupun pejabat dibahwanya serta pengusaha terlihat “bersih seperti kapas”, namun kenyataanya “kotor” setelah para pejabat maupun sipengusaha itu ditetapkan sebagai tersangka kasus Korupsi dan diadili di Pengadilan Tipikor. <br /><br />Kasus Korupsi yang menyeret para pejabat atau penyelenggara negara mapun pengusaha bermacam-macam, diantaranya ada karena melakukan pungutan liar (pungli) seperti pada saat penerimaan siswa baru yang terjadi di SMPN Negeri 2 Tulungagung, ada pula karena pembahasan anggaran APBD, pembahasan Perda, pengadaan barang jasa atau proyek, pengadaan Baju, Sepatu, jual beli jabatan hingga kasus untuk menutup adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Ahmad Fauzi salah seorang Jaksa penyidik Kejati Jatim dan Rudi Indra Praseya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan (suda terpidana).<br /><br />Kasus suap terhadap Kepala Daerah terkait jual beli jabatan dan pungutan liar pengusrusan Izin operasional di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diantaranya menyeret Inna Silestyowati selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabuputena Jombang, bukanlah kasus yang pertamakalinya diungkap oleh lembaga anti rasuah itu yang kemudian disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya maupun di daerah lainnya.<br /><br />Pejabat dan pengusaha yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dan ada juga karena hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin karena bernasib sial. Yang tidak tertangkap, bisa jadi bernasib baik menikmati hasil Korupsinya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOLI2c5tEXz5-gqdfEgArk6vT_sSpnESjlJdWq7JHB8l6ZG0cOPEFIY-AOUOp-6BVb4rsPdDpembGDY8QUFGXii-LXVf6T7i9yI6y5HQG5bR6LvY6I85_khzVjbUAWZSLN2guTXTZrvuA/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOLI2c5tEXz5-gqdfEgArk6vT_sSpnESjlJdWq7JHB8l6ZG0cOPEFIY-AOUOp-6BVb4rsPdDpembGDY8QUFGXii-LXVf6T7i9yI6y5HQG5bR6LvY6I85_khzVjbUAWZSLN2guTXTZrvuA/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Nasib sial itupun dialami “InNyo” alias Inna Silestyowati dan Nyono Huharli Wihandoko (Bupati Jombang sekaligus sebaga petahana) seperti pejabat lainnya yang sudah terlebih dahulu maupun yang menyusul menjadi warga baru di Rutan (Rumah Tahanan Negara) maupun di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), diantaranya, 1. Kasus suap OTT terhadap 3 Direksi PT PAL (BUMN) dan 1 swasta (pada akhir Maret 2017) terkait kas back dan Dana Komando,; 2. Kasus OTT  terhadap Ketua, Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dan 2 Kepala Dinas serta 3 Staf selalku PNS (pada Juni 2017) terkait anggaran dan pembahasan perubahan Perda,; 3. Kasus OTT terhadap Ketua bersama 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Kepala Dinas PU (juga pada Juni 2017) kemudian berlanjut dengan ditetapkannya  Wali Kota Mojokerto jadi tersangka terkait pembahasan APBD. 4. Kasus OTT Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan bersama Kepala Inspektorat dengan bawahannya, Kepala Desa Dasuk (pada Agustus 2017) terkait penutupan kasus dugaan Korupsi Kades Dasuk.<br /><br />Kemudian Kasus OTT Wali Kota Batu, Malang Jawa – Timur, Kabag ULP dan 1 pengusaha (pada September 2017) terkait proyek,; 6. Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk bersama 2 Kepala Dinas, 1 pejabat RSUD dan 1 Kepala Sekolah SMPN (September 2017) terkait jual belijabatan,; 7. Kasus dugaan Korupsi gratifikasi dengan tersangka Bupati Mojokerto,; 8 kasus suap pembahasan APBD Kota Malang yang menyeret sebanyak 22 tersangka/terdakwa dan juga bisa bertambah, dan beberapa hari lalu menyusul Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung serta beberapa tersangka lainnya.<br /><br />Selain itu, ada kasus yang sebelumnya ditangani KPK di Jawa Timur pada tahun 2015/2016 yaitu kasus Korupsi gratifikasi dan TPPU dengan terpidana 6 tahun penjara, mantan Wali Kota Madiun Bambang Irianto.<br /><br />Sementara terdakwa Inna sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Korupsi suap terhadap Bupati Jombang Nyono, dan terdakwapun sudah dituntut pidana penjara serta pidana denda oleh JPU KPK dan tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl-bl239Y7HsqDQ9OVQOVo-uhB-mcS1Cb-mOeBpPjlgjwqugO0enlcWN5E_fTVhC0gXGSoEDk1yJz0A4BUFcelfBjVLN-wBtPuFnrPNPfgIleMvk6Z7rBlWvIFeD1_UV8pA8DPFFRDfnQ/s1600/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl-bl239Y7HsqDQ9OVQOVo-uhB-mcS1Cb-mOeBpPjlgjwqugO0enlcWN5E_fTVhC0gXGSoEDk1yJz0A4BUFcelfBjVLN-wBtPuFnrPNPfgIleMvk6Z7rBlWvIFeD1_UV8pA8DPFFRDfnQ/s640/Abdul+Kudus%252C+Kepala+Dinas+Penanaman+Modal+dan+PTSP+Kab.+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdul Kudus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Jombang</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">J</span></b>umat, 8 Juni 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra, Yadin dan Agus Satrio Wibowo membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Inna Silestyowati yang didampingi Penasehat Hukumnya Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH.<br /><br />Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Bupati Jombang Nyono dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan US$ 9.500 Dolar AS. Namun yang dijadikan sebagai tersangka saat Inna dan Nyono.<br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “InNyo” alias Inna dan Nyono, terkait dengan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 2016 hingga Februari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000 termasuk uang yang disita sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. Terdakwa pun dijerat 2 pasal yang sama dalam UU Korupsi yakni pasal 5 ayat (1) huruf a, karena dua perbuatan terdakwa yang berbeda yaitu untuk pengangkatan dirinya sebagai Kepala Dinas Kesehatan tahun 2016 dan pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda tahun 2017.<br /><br />Hal itu seperti yang diungkap oleh JPU KPK dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya  dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, pada Jumat, 8 Juni 2018.<br /><br />JPU KPK menyatakan dalam surat tuntannya, bahwa terdakwa Inna Silestyowati pada tanggal 1 Februari 2018 bertempat di rumah tamu Swagata pendopo Kabupaten Jombang yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 75 juta Kepada Nyono Huharli Wihandoko Bupati Jombang periode 2013-2018 perkara terpisah, supaya Bupati Jombang menerbitkan Izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang yang bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 2000 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />Pada bulan Oktober 2017, dr. Siti Djannah Djayadi selaku Direktur RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo, mengajukan permohonan izin operasional Rumah Sakit dengan surat Nomor 001/RSIAMB/X/2017 tanggal 2000 tanggal 16 Oktober 2017 Kepada Bupati Jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Jombang.<br /><br />“Setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Joko Muji Subagio  selaku Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perijinan melalui seleksi administrasi perijinan melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan kelengkapan berkasnya dan dinyatakan memenuhi persyaratan dan izin. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan PTSP membuat surat pengantar Nomor 440/2460415.35/2017 tanggal 23 oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang untuk meminta rekomendasi permohonan izin operasional dimaksud,” kata JPU KPK</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoGywTI2NJxJprmps2rwd-08_ljMe0HMyuq6x6tfbKTngqOXMF5I-JniSXxu84cWKXKLGuV_ryFuxbBm9k2gsIlaH7tAu-Oiwkt7JzbMTnqwN7ijQ9D7dgz9derRe7BVSmzxGCv2nFVs/s1600/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="548" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuoGywTI2NJxJprmps2rwd-08_ljMe0HMyuq6x6tfbKTngqOXMF5I-JniSXxu84cWKXKLGuV_ryFuxbBm9k2gsIlaH7tAu-Oiwkt7JzbMTnqwN7ijQ9D7dgz9derRe7BVSmzxGCv2nFVs/s640/Dokter+Subur+Suprojo+%2528paling+kiri%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dokter Subur Suprojo (paling kiri)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa, yaitu pada tanggal 2 November 2017, Dinas Kesehatan menerima berkas permohonan izin dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya terdakwa Inna Silestyowati yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan merangkap sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan menurunkan surat tersebut kepada Bambang Irawan selaku kepala seksi pelayanan kesehatan pada bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) untuk diproses lebih lanjut yaitu dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Jawa Timur.<br /><br />Sebelum dilakukan visitasi, terlebih dahulu pihak manajemen RSIA Mitra Bunda memaparkan profil RSIA Mitra bunda di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tanggal 22 November 2017. Dinas Kesehatan memberikan saran untuk dilakukan penambahan jumlah tenaga medis dan paramedis, sarana dan prasarana, pemenuhan peralatan laboratorium dan Instalasi Gizi, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan apabila tidak dapat memenuhi maka manajemen RSIA disarankan menjadi Klinik Utama.<br /><br />Pada tanggal 4 Januari 2018, Tim Kesehatan Kabupaten Jombang dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melakukan visitasi ke RSIA Mitra Bunda, sedangkan tim dari PERSI Jatim melakukan visitasi pada tanggal 8 Januari 2018. Dari kegiatan Visitasi tersebut disimpulkan bahwa RSIA Mitra Bunda belum memenuhi syarat untuk diberikan rekomondasi izin operasional rumah sakit. <br /><br />Pada bulan Januari 2018, pada saat kegiatan pembinaan para kepala Dinas oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, bertemu Kepala Dinas penanaman modal dan PTSP Abdul Kudus, saat itu terdakwa Inna Silestyowati menanyakan kepada Abdul Kudus berapa kontribusi penerbitan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr. Subur Suprojo dan dijawab sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Selanjutnya, berdasarkan hasil visitasi seksi pelayanan kesehatan pada bidang PSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang membuat surat pengembalian berkas RSIA Mitra Bunda kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, bahwa RSIA belum layak diberikan rekomendasi. Surat tersebut diajukan kepada terdakwa Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan untuk ditandatangani, akan tetapi terdakwa tidak bersedia menandatangani surat pengembalian berkas dimaksud,  karena terdakwa tidak setuju apabila RSIA Mitra Bunda tidak memberikan rekomendasi izin operasional. Setelah itu terdakwa memerintahkan drg. Novi Hayatie selaku Kepala Bidang PSDK untuk membuat konsep surat rekomendasi RSIA Mitra Bunda.<br /><br />Pada tanggal 29 Januari 2018, terdakwa INNA Silestyowati menandatangani surat rekomondasi izin operasional RSIA Mitra Bunda untuk selanjutnya diproses dalam bentuk surat keputusan yang dakan itandatangani oleh Bupati Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />“Pada akhir bulan Januari  2018, terdakwa Inna Silestyowati bertemu dengan Bupati Nyono Suharli Wihandoko di rumah tamu Swagata Pendopo Kabupaten Jombang. Saat itu Bupati Nyono menyampaikan keinginannya untuk rapat dengan para kepala Puskesmas dan meminta terdakwa untuk koordinasi dengan bagian umum.  Pada kesempatan itu, Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki dana dan terdakwa menjawab ada, karena terdakwa akan mengeluarkan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit sebagai dasar penerbitan surat keputusan Bupati nantinya,” ucap JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa Inna Silestyowati  memanggil dr. Subur Suprojo selaku pemilik RSIA Mitra Bunda untuk menemui terdakwa di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan hasil visitasi bahwa RSIA Mitra Bunda masih banyak kekurangan persyaratan, diantaranya masalah tempat pembuangan limbah.  Tetapi dr. Subur Suprojo menjawab, bahwa hal itu sudah dibangun. Kemudian terdakwa mengatakan "Oke nanti akan saya salurkan rekomendasi tapi ada kontribusinya. Saya tanyakan pada Kudus dulu kontribusinya berapa". Selanjutnya terdakwa menelepon Abdul Kuddus selaku kepala DPM dan PTSP dengan diloudsfeker sehingga dr. Subur Suprojo bisa mendengar pembicaraan tersebut, dan diberi tahu bahwa kontribusinya sebesar Rp 75 juta, selanjutnya dr. Subur Suprojo menjanjikan akan dibayar pada hari Senin,” ungkap JPU KPK.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXm6O-7hI3-DTAvtCgq6Pz3I8qpkTphOrnG-KVWvs1gd14fQmwygYcmeRRr3FqPGpaqovyMg9vTeZl0wJNimVC4EqNbkTTNe_u0YiBFyhfstKs2-xC397MqVsvWzsmTZKVa-T9eVJyejA/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXm6O-7hI3-DTAvtCgq6Pz3I8qpkTphOrnG-KVWvs1gd14fQmwygYcmeRRr3FqPGpaqovyMg9vTeZl0wJNimVC4EqNbkTTNe_u0YiBFyhfstKs2-xC397MqVsvWzsmTZKVa-T9eVJyejA/s1600/Pudji+Umbaran%252C+Direktur+RSUD+Jombang.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Setelah ada kepastian dr. Subur Suprojo akan membayar kontribusi meskipun dijanjikan hari Senin dan Bupati sedang membutuhkan dana, maka terdakwa bersedia menggunakan uangnya terlebih dahulu sebesar Rp 75 juta. Kemudian terdakwa mengambil uangnya di Bank Jatim Cabang Jombang sejumlah Rp 35 juta, dan untuk menggenapi terdakwa pulang ke rumahnya mengambil uang kontan sejumlah Rp 40 juta, dan kemudian disatukan ke dalam tas plastik menjadi sejumlah Rp 75 juta yang akan diserahkan kepada Bupati.<br /><br />Masih pada tanggal yang sama, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Inna Silestyowati diantar Mohammad Afandi Badar anaknya menggunakan mobil Pajero Sport warna putih Nomor Polisi L 1926 MH dengan membawa uang sejumlah Rp 75 juta yang dibungkus dalam tas plastik menuju Pendopo Kabupaten untuk menyerahkan uang kepada Bupati Nyono Suharli Wihandoko, agar mengeluarkan izin operasional RSIA Mitra Bunda. Sesampai di Pendopo Kabupaten, terdakwa menunggu Bupati dan baru ditemui pada pukul 20.00 WIB.  Pada saat Bupati dan Misbahul Munir ajudannya keluar dari rumah dinas, kemudian terdakwa menghampiri Bupati dan menyampaikan, “Pak, saya bawa uang Rp 75 juta”. Bupati menjawab, “Ayo ke situ ke Swagata”. Selanjutnya terdakwa, Bupati dan Misbahul Munir berjalan menuju rumah tamu Swagata di sebelah Pendopo Kabupaten, dan pada saat itu Bupati menyampaikan agar terdakwa menyerahkan uangnya ke ajudan saja. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Misbahul Munir di hadapan Bupati dan terdakwa mengatakan, “Sudah ya Pak”. Dan dijawab Bupati, “Ya”, selanjutnya terdakwa pamit pulang.<br /><br />JPU KPK pun membeberkan sejumlah uang yang totalnya Rp 1.080.000.000 yang diberikan terdakwa Inna kepada Bupati berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta selama tahun 2017, penempatan dan pengangkatan terdakwa dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatann Jombang lewat dokter Samijan suami terdakwa sebesar Rp 450 juta pada Desember 2016 dan awal tahun 2017, uang pungutan dari perizinan RSIA Mitra Bunda Rp 75 juta dan uang penempatan tenaga Kesehatan di pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta pada tahun 2017.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa memberi sesuatu berupa uang sebesar Rp 75 juta kepada Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang supaya mendapatkan izin operasional Rumah Sakit Ibu Anak Mitra Bunda Jombang padahal tidak memenuhi syarat, sehingga bertentangan dengan kewajiban Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 5 angka 4 yang menyatakan; setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan angka 6 yang menyatakan; setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi,  keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Sehingga dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Inna Silestyowati dijerat 2 pasal yang sama yakni pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi, karena 2 perbuatan terdakwa yang berbeda, yaitu pemberian uang terhadap Bupati Nyono sejak Desember 2016 terkait pengangkatan dirinya sebagai Sekretaris sekaligus pengangkatannya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada Maret 2017 dan pemberian uang sebesar Rp 75 juta terkait pengurusan izin Operasional RSIA Mitra Bunda pada Pebruari 2018. Total uang yang diberikan terdakwa kepada Nyono sebesar Rp 1,080 miliar.<br /><br />“Perbuatan terdakwa Inna Silestyowati sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana,” ucap JPU KPK.<br /><br />Dalam surat tutuntan JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Inna dengan pidana penjara selama 3 tahun.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan terdakwa Inna Silestyowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana. Menuntut terdakwa tersebut dengan pidana penajara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” kata JPU KPK diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan) sehabis Hari Raya Idul Fitri.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada wartawan media ini menjelaskan, terkait jumlah uang dan pemotongan dana kapitasi yang kemudian disetorkan oleh terdakwa terhadap Bupati sesuai fakta persidangan serta nama-nama orang yang diduga terkait dalam kasus ini masih berjalan. <br /><br />“Total uang yang disetorkan terdakwa kepada Bupati sebesar Satu milliar Delapan puluh juta (Rp 1.080.000.000) yang berasal dari pemotongan dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp 600 juta, pengurusan perizinan rumah sakit 75 juta, pemberian uang untuk jabatan terdakwa melalui suami terdakwa, Samijan sebesar Rp 450 juta dan dari penempatan tenaga kesehatan di pos kesehatan 30 juta,” ungkap JPU KPK Dodi.<br /><br />JPU KPK Dodi menambahkan, perkara ini masih sedang berkembang dengan perkara atas nama tersangka Nyono (Bupati). <br /><br />“Yang pasti perkara ini sedang ranning/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan ,” ujar JPU KPK Dodi. (Redaksi)</div> <br />

News Tipikor Inna Silestyowati Sipenyuap Bupati Jombang Dituntut 3 Thn Penjara

#Total uang suap yang diberikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jombang kepada Bupati Nyono Huharli Wihandoko sebesar Rp 1,080 M# Terdakwa In...

»

Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Dituntut 3,6 Thn Penjara

<span style="color: blue;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Siapakah tersangka baru yang akan menyusul dalam kasus suap Bupati Ngada Mariasnus Sae ?#</b></i></span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="color: blue;"></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwgv-XmMU3iD4tb3cGxQiIluXkkc-ZRH1495wG21AP0XhSGx72SZ1cBAhFCz9pnqBu2VPbpFDPiZnMSCZlM07fCw_wGc_hMN0POBtWhEX1z_SJgC7212oSS2sNR9S3-crZFkEuCuz8t2Y/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwgv-XmMU3iD4tb3cGxQiIluXkkc-ZRH1495wG21AP0XhSGx72SZ1cBAhFCz9pnqBu2VPbpFDPiZnMSCZlM07fCw_wGc_hMN0POBtWhEX1z_SJgC7212oSS2sNR9S3-crZFkEuCuz8t2Y/s1600/IMG20180522185310.jpg" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, adalah seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang juga komisiaris PT Flopindo Raya Bersatu, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT.<br /><br />Sementara Marianus Sae (tersangka tinggal menunggu sidang) adalah Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2010 hingga 2020 (Bupati Dua periode), yang juga salah satu calon kuat Gubernur NTT dalam Pilkada 27 Juni 2018 , warga Kampung Bosko, Ubedolumolo, Bajawa, Kab. Ngada, NTT,; warga di daerah Kebun Zeusobo I Golewa Barat, Ngada NTT,; Penful Kupang, NTT dan Kulibul Sari Tibubeneng, Badung, Bali.<br /><br />Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dan Marianus Sae, sudah berteman sebelum Marianus Sae terpilih menjadi Bupati Ngada Tahun 2010 - 2015 dan 2015 – 2020 untuk periode ke II. Dalam pencalonan Marianus Sae sebagai calon Bupati Ngada, Pria tambun yang akrab dipanggil Baba Miming ini dijadikanlah sebagai tim sukses. <br /><br />Ibarat ungkapan, “susah senang sama-sama merasakan”. Sebab Keduanya sama-sama meraih kesuksesan. Terdakwa Baba Miming sukses sebagi tim kesukses, dan  Marianus Sae suksesa sebagai Bupati dua periode. Marianus Sae pun tetap menjadikan Baba Miming sebagai tim sukses dalam pencalonannya sebagai calon terkuat Gubernur NTT untuk periode 2019 -2023 dalam Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang tingga beberapa hari lagi, termasuk sama-sama sukses masuk penjara. <br /><br />Ternyata dalam pertemanan keduanya yang berlanjut sebagai tim sukses calon Bupati dan setelah Marianus Sae terpilih menjadi Bupati “terjalin” KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). “Terlaksananya” KKN itu sejak Marianus Sae menjadi Bupati. Sebab Marianus Sae meminta sejumlah uang dan meminta agar Baba Miming membuka rekening baru. Atas permintaan itu, Baba Miming membuka rekening baru di BNI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada pada tahun 2011, dan ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI Nomor 5371 7628 4001 2202  diserahkannya kepada sang sahabat yang sudah memegang tongkat komando di Kabupaten Ngada itu.<br /><br />Total uang yang ditransfer terdakwa Baba Miming ke rekeningnya dimana ATMnya sudah berada didompet Marianus Sae sejak 2011 hingga awal 2018 sebanyak Rp 3.567.000.000 termasuk dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI) melalui saudaranya  Babab Miming sebesar Rp 1.080.000.000. <br /><br />Uang milliaran yang diberikan terdakwa Baba Miming kepada Marianus Sae sejak 2011  bukanlah uang cuma-cuma begitu saja. Bupati Marianus Sae pun memberikan ganti berupa puluhan  proyek pekerjaan bernilai milliaran yang didanani dari uang rakya Kabupaten Ngada melalui APBD sejak tahun 2011. Puluhan proyek pemerinta Kabupaten Ngada didapatkan terdakwa Baba Miming dengan memakai 3 perusahaan, yaitu PT Sinar 99 Permai (milik terdakwa), PT Sukses Karya Inovatif (SKI) milik Albertus Iwan Susilo yang masih keluarga terdakwa sekaligus sebagai komisiaris dan PT Flopindo Raya Bersatu milik Raymondus Togo.<br /><br />Kedua sahabat asal Kabupaten Ngada, NTT ini memang tergolong “pintar dalam penemuan baru untuk kasus Korupsi suap menyuap”, agar sulit terdeteksi oleh KPK, bila dibandingkan dengan beberapa pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Sebab pejabat dan pengusaha yang terjaring saat dilakukan OTT oleh KPK, mengamankan barang bukti berupa uang ratusan juta bahkan milliaran rupiah.<br /><br />Sedangkan dalam kasus suap Bupati Ngada ini tergolong baru dan bisa jadi akan dipelajari oleh pejabat-pejabat yang belum tertangkap oleh lembaga anti rasuah. Sebab Baba Miming tidak memberikan uang kontan kepada Marianus Sae, melainkan ATM nya sendiri. Baba Miming mentransfer uang kerekeningnya sendiri, sementara ATMnya sudah dikuasai oleh Marianus Sae.<br /><br />Sehingga pada saat KPK menangkap Marianus Sae pada tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 WIB disebuh Hotel di Surabaya, KPK mengamankan barang bukti berupa ATM Gold BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan yang dilakukan oleh Marianus Sae, sementara dalam ATM masih ada uang yang tersisa saat penangkapan itu sebesar Rp 659.854.895.<br /><br />Saat itu Minggu, tanggal 11 Februari 2018, Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi, yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya KPK menangkap Marianus Sae bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan.<br /><br />Kemudian sekira 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionesisu Kila (ajudan Bupati) di Kupang, di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT dan Petrus Pedulewari (pegawani BNI). Sementara  Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA.  Namun kemudian, untuk sementara penyidik KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Gubernur NTT dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRlECzN1U8Uzu84SNS9bNtGgjzLY2uNo5NDRaeJtd-kQUmnFuNphyphenhyphensGT4sQZ1nFQKjSDL-2AzxesBaikML7ITBsLnrHaWYHJjcftAyk8Oxxe1z4c17sa0aCTuHrpFMbLtJpu5AAuQ9l6w/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRlECzN1U8Uzu84SNS9bNtGgjzLY2uNo5NDRaeJtd-kQUmnFuNphyphenhyphensGT4sQZ1nFQKjSDL-2AzxesBaikML7ITBsLnrHaWYHJjcftAyk8Oxxe1z4c17sa0aCTuHrpFMbLtJpu5AAuQ9l6w/s1600/Bupati+Ngada.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Hal ini terungkap sejak terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya sejak Jumat, 4 Mei 2018 (pembacaan surat dakwaan). Sebanyak 32 orang saksi dihadirkan JPU KPK dari Kabupaten Ngada ke persidangan, diantaranya Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada termasuk Marianus Sae.<br /><br />Jumat, 8 Juni 2018, JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang didampingi Penasehat Hukumnya Indra Tarigan dkk dari Jakarta dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya bersatu, pada kurun waktu antara tanggal tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018, bertempat di Kantor Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata Nomor 3 Bajawa Kabupaten Ngada NTT, di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT, di rumah dinas Bupati Ngada Kampung Basico, Ubedolumolo, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, dan di rumah terdakwa Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang.<br /><br />“Namun berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 67/KMA/SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya,” ucap JPU KPK.<br /><br />JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang yang berhubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberikan uang secara bertahap yang jumlahnya Rp 3.567.000.000 kepada Marianus Sae selaku Bupati Kabupaten Ngada periode tahun 2010-2015 dan periode 2016 sampai dengan 202 1 dengan maksud, supaya Bupati Ngada memberikan paket pekerjaan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;<br /><br />Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Propindo Raya Bersatu, bergerak di bidang konstruksi infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada, dan merupakan kawan lama Marianus Sae sekaligus menjadi tim pemenangan Marianus Sae pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Ngada tahun 2010. Bahwa Marianus Sae selaku Bupati ngada selama dua periode yaitu periode pertama 2010-2015 kemudian 2016-2021.<br /><br />Pada awal tahun 2011, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae di pemukiman Kuala Lumpur Bajawa Kabupaten Ngada NTT. Dalam pertemuan itu, Marianus Sae meminta sejumlah uang kepada terdakwa untuk digunakan sebagai biaya operasional Bupati ngada, yang kemudian disanggupi oleh terdakwa dengan kesepakatan, bahwa Marianus Sae akan memberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada. <br /><br />Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae, pada tanggal 7 Februari 2011, terdakwa membuka rekening di BNI kantor cabang pembantu Bajawa, Jalan R.E Martadinata No 3 Bajawa, Kabupaten Ngada NTT, dengan rekening BNI Taplus bisnis perseorangan Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu,  selanjutnya terdakwa menemui Marianus Sae di rumah kontrakan Marianus Sae dan memberikan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 beserta nomor PIN kepada Marianus SAE. Setelah Marianus Sae menerima kartu debit BNI Gold, lalu secara bertahap terdakwa melakukan setoran (transfer) atau pemindahbukuan rekening Nomor 021302710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang besarannya sekitar 4 sampai dengan 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp 2.487.0 00.00 yang bersumber dari keuangan PT Sinar 99 Permai milik dakwah dengan perincian sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK pun membeberkan jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada Bupati Ngada yang juga sebagai calon kuat Gubernur NTT periode 2018 – 2023, serta sejumlah proyek yang didapatkan terdakwa sebagai imbalannya. <br /><br />Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /><br />“Selain pemberian tersebut diatas, juga memberikan uang tunai kepada Marianus Sae sebesar Rp 1.080.000.000 yang bersumber dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif (SKI), yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta. Uang tyersebut diserahkan Albertus Iwan Susilo kepada Marianus Sae dirumah dinas Bupati Ngada,” ungkap JPU KPK.<br /><br />Setelah terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Marianus Sae, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Marianus Sae dan terdakwa sebelumnya pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2017, bahwa perusahaan terdakwa yaitu PT Sinar 99 Permai dan PT Flopindo Raya Bersatu (FRB) maupun perusahaan milik Albertus Iwan Susilo yaitu PT Sukses Karya Inovatif, yang masing-masing mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Ngada.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ynHsTL6kvWsqB5V5X4WWJLwp89PkofDqLwG1JySQ5oNfS-fM3v1GJneU9e2hD9vBsi7vN2qLJU5w-Avtp8HHz11zFeyWNt4MLl42IHzpMtcc__0-GYP4S9ctfkRFSdHUejZ7QvVVUrA/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ynHsTL6kvWsqB5V5X4WWJLwp89PkofDqLwG1JySQ5oNfS-fM3v1GJneU9e2hD9vBsi7vN2qLJU5w-Avtp8HHz11zFeyWNt4MLl42IHzpMtcc__0-GYP4S9ctfkRFSdHUejZ7QvVVUrA/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>1. PT Flopindo Raya Bersatu mendapatkan Proyek TA 2011-2017;</b></span><br /><br />Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 <br /><br />Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /><br />Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /><br />Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>2. PT Sinar 99 Permai mendaptkan Proyek TA 2011 - 2017</b></span><br /><br />Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011.<br /><br />TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013.<br /><br />TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014.<br /><br />TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015.<br /><br />TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016.<br /><br />TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000.<br /><br /><b><span style="font-size: large;">3. PT Sukses Karya Inovatif mendapatkan Proyek TA 2016 -2017;</span></b><br /><br />Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016. Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadE6L3PBemV7ilhD9slHd6k7KYWEeoZD20MTh4Th3SUbVphFkXou-u6OrxBQw5C5_i5pJjPdCJz4qQ8vHvmsZigMzCDQcfO7Z17OuhGMh6yxhCnKdmGGa87LF0oQtSy_kAsR17z6l2Yc/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhadE6L3PBemV7ilhD9slHd6k7KYWEeoZD20MTh4Th3SUbVphFkXou-u6OrxBQw5C5_i5pJjPdCJz4qQ8vHvmsZigMzCDQcfO7Z17OuhGMh6yxhCnKdmGGa87LF0oQtSy_kAsR17z6l2Yc/s1600/Foto+atas+searah+jarum+Jam%252C+Raymondus+Togo%252C+Maria+Fransisca+Bau%252C+Siwe+Djawa+Selestinus%252C++Yelli+Dhamawan+dan+Pius+Clodoaldus+Bilosebo.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas searah jarum Jam, Raymondus Togo, Maria Fransisca Bau, Siwe Djawa Selestinus,  Yelli Dhamawan dan Pius Clodoaldus Bilosebo</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada sekitar bulan November 2017, Marianus Sae kembali menghubungi terdakwa dan meminta uang sejumlah Rp1,5 miliar untuk keperluan Marianus Sae di Jakarta. Menindaklanjuti permintaan Marianus Sae tersebut, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1,5 miliar kepada Marianus Sae di Hotel Sultan Jakarta, namun uang tersebut dikembalikan Marianus Sae ke terdakwa Karena tidak jadi digunakan,” ucap JPU KPK kemudian. <br /><br />Setelah terdakwa mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada tahun 2011 sampai dengan 2017, kemudian pada tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 8:49:16 WITA, terdakwa menelepon Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, terdakwa kembali meminta pekerjaan kepada Marianus Sae, yaitu pembangunan jembatan TA 2018, untuk diberikan kepada menantu terdakwa yaitu Arie Asali. Atas permintaan terdakwa, Marianus Sae menjawab, “Oke, nanti kita diskusikan”. kata JPU menirukan percakapan Marianus Sae dengan terdakwa. <br /><br />Pada tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 18:13:01 WITA, Hendrikus Soa Meo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, menghubungi Stefanus Ngai Rema selaku pengawal pribadi Marianus Sae. Dalam percakapan tersebut, Hendrikus Soa Meo meminta Stefanus Ngai Rema untuk menyampaikan kepada Marianus Sae, bahwa proyek pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada PT Sinar 99 Permai yang dijawab oleh Stefanus Ngai Rema, “Pasti jelas”.<br /><br />Pada tanggal 5 Februari 2018, terdakwa melakukan pertemuan dengan Marianus Sae dan Hendrikus Soa Meo di rumah dinas Marianus Sae. Dalam pertemuan itu Hendrikus Soa Meo memberikan 1 lembar kertas berkop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ngada yang berjudul Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 tanggal 21 Desember 2017.<br /><br />Selanjutnya terdakwa dan Marianus Sae membagi-bagi proyek atau (Plotting) dengan memberi tanda “centang” untuk proyek yang akan diberikan kepada perusahaan terdakwa, tulisan “KSN” untuk proyek yang akan diberikan kepada PT Kencana Sakti Nusantara, dan tulisan “ARI” untuk proyek yang akan diberikan kepada Arie Asali menantu terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 6 Februari 2018 sekitar pukul 09:32:37.00 WITA, terdakwa kembali menelepon Hendrikus Soa Meo, dandalam percakapan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa proyek tahun anggaran 2018 untuk perusahaan terdakwa dan menantunya, sudah disetujui oleh Marianus Sae dan tidak ada perubahan lagi.  Untuk menindaklanjuti arahan dari Marianus Sae tersebut, masih pada hari yang sama  sekitar pukul 10:23:27 WITA, terdakwa  menelepon Siwie Djawa Selestinus selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ngada, dalam percakapan itu terdakwa menyampaikan arahan Marianus Sae yang telah membagi-bagi (Plotting) proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 di Kabupaten Ngada khususnya proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan menantu terdakwa Arie Asali, yang disetujui oleh Siwie Djawa Selestinus. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvhCwGBB7kduFdN5UZlj5pXOTYA9iTsuqiUYF_iJcg7RyLNnrDOwwHtsK8kJl8eHJcVsIBFIliSYloul7L8ZLjEeJ3yJ-sXLfWkC_EkIOZoxsXGf1OWJutNq7FqcJ10izC-PxwwYABoOg/s1600/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvhCwGBB7kduFdN5UZlj5pXOTYA9iTsuqiUYF_iJcg7RyLNnrDOwwHtsK8kJl8eHJcVsIBFIliSYloul7L8ZLjEeJ3yJ-sXLfWkC_EkIOZoxsXGf1OWJutNq7FqcJ10izC-PxwwYABoOg/s640/Dari+kiri+atas%252C+Albertus+Iwan+Susilo%252C+Media+Moses+%2528Sekda+Kab.+Ngada%2529%252C+Wilhelmus+Petrus+Bate+alias+Wimpi+Bate%252C+Kepala+BKD+Kab.+Ngada+dan+Laurensius+%2528Ketua+Pokja+ULP%2529+di+Dinas+PU+Perumahan+Rakyat+Kabupaten+Ngada..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> “Namun sebelum terdakwa mendapatkan proyek tersebut, pada tanggal 11 Februari 2018, terdakwa dan Marianus Sae diamankan oleh petugas KPK serta mengamankan 1 buah kartu debit BNI Gold Nomor 5371 7628 4001 2202 atas nama terdakwa yang dikuasai oleh Marianus Sae. Bahwa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 021 301 2701 atas nama terdakwa digunakan oleh Marianus Sae untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada Bupati Ngada dan Pilkada Gubernur NTT. Uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sejumlah Rp 659.854.895 yang disita oleh KPK,” lanjut JPU KPK kemudian.<br /><br />Pemebrian hadiah atau janji dari terdakwa kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada, dengan maksud agar Marianus Sae memberikan pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada kepada perusahaan yang digunakan oleh terdakwa, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan bertentangan dengan larangan bagi Marianus Sae selaku Bupati  Ngada sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana. Menuntut terdakwa dengan pidana penajara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 150 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan,” kata JPU KPK diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan) sehabis Hari Raya Idul Fitri.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3MYPaeuRWDc-oFb-jiZz0mr4bhhyQEQ61iK4kT8c34bbQtOWD740tU8l_0owQ53VY7ybHAgL8wnqJ7pBdTtOdFzk659tS9pp2W9q0hrxvaDsaW-IA8IPIPdS9vy9ChyphenhyphenUXjP5bachBiI4/s1600/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3MYPaeuRWDc-oFb-jiZz0mr4bhhyQEQ61iK4kT8c34bbQtOWD740tU8l_0owQ53VY7ybHAgL8wnqJ7pBdTtOdFzk659tS9pp2W9q0hrxvaDsaW-IA8IPIPdS9vy9ChyphenhyphenUXjP5bachBiI4/s640/Saksi+Hendrikus+Sao+Meo.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari JPU KPK Ronald F Rorotikan terkait keterlibatan beberapa nama dalam kasus ini seperti yang terungkap dalam fakta persidangan, diantaranya Hendrikus Sao Meo (Kabid Dinas PU), Albertus Iwan Susilo Direktur  PT Sukses Karya Inovatif (SKI), Raymondus Togo Direktur PT Flopindo Raya Bersatu, Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada mengatakan, sesuai temuan baru dalam fakta persidangan akan disampaikan saat ekspos di penyelidik dan dipenyidik KPK.<br /><br />“Selain Marianus Sae yang menerima, masih ada pihak-pihak lain yang menerima uang yang katanya uang akhir tahun atau uang apalah, faktanya seperti itu. Sambil kita menunggu putusan,  akan kita bahas dipenyidikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk adanya uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Marianus, tapi uang itu berasal dari Direktur SKI melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Dan tentu saja kami akan mempertimbangkan prioritas perkara mana yang lebih dulu,” kata JPU Ronald.<br /><br />Saat ditanya, apakah KPK akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penggunaan anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Ngada, terkait setoran tunai yang dilakukan oleh Kepla BKD melalui rekening terdakwa yang tujuannya kepada Marianus ? karena setoran uang tersebut tidak ada hubungannya dengan proyek, sehingga tidak ada dokumen SP2D, karena fakta persidangan, uang tersebut adalah hasil pemotongan dari beberapa kegiatan yang ada di BKD. Menanggapi hal itu, JPU KPK Ronald mengatakan, sesuai fakta persidangan akan menerapkannya dalam kasus tersangka Marianus Sae.<br /><br /> “Jadi melalui fakta dipersidangan selain yang tadi saya sampaikan, itu juga ada fakta  bahwa dari Kepala BKD memberikan setoran tunai atas nama terdakwa yang tujuannya untuk Marianus Sae. Tentunya kami akan melihat fakta persidangan ini dan kami akan menerapkan dalam perkara Marianus,” tegas JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya kemudian terkait uang yang disetorkan oleh Kepala Cabang BNI Cabang Bajawa Kabupaten Ngada ke rekening DPC PKB dan PDIP atas perintah Marianus Sae dan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu, JPU KPK Ronald menjelaskan bahwa penyetoran itu sudah lama dilakukan sebelum terjadi OTT. Namun menurut JPU KPK Ronald, akan dituangkan dalam perkara tersagka Marianus Sae.<br /><br />(Penyetoran ini sudah dilakukan jauh sebelumnya, jadi yang ada saat ini pada kami hanya bukti transferan kepada DPC itu, dan belum kita sita karean uang itu sudah tidak ada, tapi itu akan kami tuangkan nanti pada saat dakwaan Marianus Sae, dimana Marianus Sae menggunakan uang dari terdakwa itu untuk kepentingan pilkada NTT,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />“Masih ada tersangka lain ?,” tanya wartawan ini kemudian. JPU KPK Ronald pun mengatakan ada dan akan melakukan ekspos dengan penyelildik dan penyidik KPK serta mempertimbangkan prioritas perkaranya.<br /><br />“Ia, kalau calonnya kan ada. Kansudah dengar sendiri juga kan, adanya pemberian-pemberian itu. Makanya sambil menunggu putusan, kami akan melalukukan ekspos, dan tentunya kami juga dalam memproses ini akan mempertimbangkan prioritas perkaranya,” ujar JPU KPK Ronald.  (Redaksi).</div>

News Tipikor Baba Miming Sipenyuap Bupati Ngada Rp 3,567 M Dituntut 3,6 Thn Penjara

#Siapakah tersangka baru yang akan menyusul dalam kasus suap Bupati Ngada Mariasnus Sae ?# berita korupsi .co - Terdakwa Wilhelmus Iw...

»