ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="640" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUCBgOxrzw1sCnzyXIwRXtwZNBzV8ffuVg8v8rZjAxtTZOxBhaIaleypKRLGAH4-ZRaFhJTFJ8frPNNMVXmukcjAV4WNj399rqhNgiCkvz4hwTtc4ICcdvz6XDcfDfanhGMEl04w3GU2I/s320/ICW+..jpg" width="320" /></a></div> <span style="color: blue;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>Jakarta, <span style="font-size: large;">beritita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi tentang Peraturan Pemerintah Nomor tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas Jaksa yang bekerja di KPK.<br /><br />Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, alasan dilakukan revisi PP SDM KPK tersebut karena melihat beban KPK yang tambah banyak, sedangkan Jaksa banyak yang harus kembali ke Kejaksaan Agung. Jaksa di KPK sepanjang belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya tidak dikembalikan ke instansi asal. Agus Rahardjo juga membantah bahwa proses penyusunan ini dilakukan secara diam-diam.<br /><br />Terhadap rencana Revisi PP SDM KPK ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan beberapa catatan. Pertama, ketentuan PP SDM KPK yang saat ini berlaku masih cukup ideal sehingga tidak urgen atau tidak ada alasan mendesak untuk dilakukan revisi. Berdasarkan PP SDM KPK yang saat ini berlaku pada intinya menyebutkan syarat batasan waktu pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK adalah paling lama 10 tahun.<br /><br />Hal ini dapat dilihat dari PP SDM KPK khususnya pasal 5 Ayat (3) yang menyebutkan, masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi selama 4 (empat) tahun. Pasal 5 Ayat (4) dan Ayat (5) pada intinya menyatakan, masa penugasan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) tahun dan dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama paling lama 4 (empat) tahun dan tahap kedua paling lama 2 (dua) tahun, setelah Pimpinan Komisi berkoordinasi dengan pimpinan instansi asal.    <br /><br />Kedua, Pimpinan KPK sebaiknya tidak bertindak terburu-buru dalam melakukan Revisi PP SDM KPK sebelum adanya kajian yang akuntabel dan demi menjaga independensi KPK. Dalam catatan ICW, salah satu ancaman terhadap independensi KPK justru berasal dari internal KPK sendiri, yaitu berkaitan dengan potensi loyalitas ganda dari pegawainya yang berasal atau diperbantukan dari instansi lain. <br /><br />Potensi loyalitas ganda ini memberikan pengaruh tidak maksimalnya KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di intansi penegak hukum seperti di Kejaksaan dan Kepolisian. Untuk menghindari ancaman terhadap independensi ini, maka idealnya penyidik KPK adalah penyidik yang juga independen dalam artian, penyidik yang diseleksi dan diangkat sendiri oleh KPK dan bukan berasal dari anggota Kepolisian atau Kejaksaan yang masih berdinas. <br /><br />Ketiga, upaya perpanjangan masa tugas jaksa di KPK dapat dimaknai sebagai upaya memberikan keistimewaan terhadap Jaksa di KPK. Kondisi ini nantinya dapat menimbulkan kecemburuan dari pihak lain (misal penyidik asal Kepolisian, baik yang masih berdinas di KPK atau sudah kembali ke instansi asalnya) dan akan menuntut hal yang sama kepada pimpinan KPK. Muncul pula kesan bahwa rencana Revisi PP SDM KPK merupakan desakan atau pesanan dari pihak-pihak yang akan berakhir masa tugasnya di KPK.<br /><br />Keempat, hingga saat ini belum ada upaya sosialisasi atau publikasi dari Rancangan Revisi PP SDM KPK sehingga wajar saja jika publik mencurigai bahwa proses pembahasan revisi aturan tersebut dilakukan secara tertutup. Muncul kesan Pimpinan KPK berupaya menjauhkan publik untuk terlibat dalam memberikan masukan terhadap Rancangan Revisi PP SDM KPK tersebut. Jikapun ingin melakukan proses Revisi PP SDM KPK, maka pimpinan KPK sebaiknya melibatkan ahli (expert) dibidangnya dan tidak justru melibatkan pihak-pihak yang berpotensi menimbukkan konflik kepentingan. (Redaksi)</span>

Regional Tipikor ICW : Revisi PP SDM Berpotensi Ancam Indenpendensi KPK

#Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK# Jakarta, beritita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seda...

»

Taufiqurrahman Terjaring OTT KPK, Katanya Tidak Bersalah

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHBWwA8g0HLbJ3AUOZ0bER_kd3Iyq3v_gPXgEOYmypG4RIL-yAtl3hjXE59qer3AttgcKfdckrKqNkvJodiVAuio1Cpkfvnsbec1T8xzhToYy2MEb4YnZ_ywTGywc9nsODdP4ktXn7j-g/s1600/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="400" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHBWwA8g0HLbJ3AUOZ0bER_kd3Iyq3v_gPXgEOYmypG4RIL-yAtl3hjXE59qer3AttgcKfdckrKqNkvJodiVAuio1Cpkfvnsbec1T8xzhToYy2MEb4YnZ_ywTGywc9nsODdP4ktXn7j-g/s640/Terdakwa+Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Penasehat Hukum terdkwa membacakan Pledoi</td></tr> </tbody></table> <span style="background-color: #444444;"><i><b><span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><span style="color: blue;">#Terdakwa Taufiqurrahman tak lama lagi akan menghadapi perkara TPPU dan Gratifikasi#</span></span></span></b></i></span><span style="background-color: white;"><br /></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Aneh, terdakwa Taufiqurrahman yang saat ini meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, justru dikatakan tidak bersalah dan minta dibebaskan.<br /> <br /> “Terdakwa tidak bersalah, oleh karena itu, terdakwa haruslah dibebaskan,” ucap PH terdakwa, Soesilo Aribowo dalam Pledoinya. <br /> <br /> Hal itu diungkapkan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Taufiqurrahman dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada Senin, 28 Mei 2018.<br /> <br /> Selain itu. Kepada wartawan media ini, <br /> <br /> Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa Taufiqurrahman tidak bersalah. Pada hal Taufiqurrahman ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian dijebloskan ke penjara karena terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, bukan karena bukan karena penyelidikan atau penyidikan seperti 2 tahun lalu, dimana KPK menetapkan Taufiqurrahman menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi, namun KPK saat itu kalah melalui sidang Pra Peradilan yang diajukan Taufiqurrahman saat itu.<br /> <br /> Dan pada tanggal 24 Oktober 2017, KPK menangkap Taufiqurrahman dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat karena ketahuan menerima uang suap. Saat itu, KPK mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  termasuk Taufiqurrahman dan ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, Sekretaris Kecamatan Tanjung Anom, salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk tahun 2018, seorang mantan Kepala Desa, dan seorang Driver tau supir. KPK juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon dari.<br /> <br /> Di hari yang sama, KPK juga mengamankan sebanyak 8 orang di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), dokter Tien Farida (Direktur RSUD Kertosono), ajudan Bupati Taufiqurrahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk dan seorang supir mobil rental. KPK juga menyita beberapa bukti termasuk HP yang digunakan sebagai alat komunikasi yng berkaitan dengan uang dari berbagai pihak ke terdakwa Taufiqurrahman.<br /> <br /> Namun kemudian KPK hanya menetapkan 5 tersangka untuk sementara, yaitu Taufiqurrahman, M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar, Suwandi<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjel-A-ED3uP5hp6-1Wr1xzosbDXcaivVsxhj5K0CV-t1N0riD9CO85edNOBzkaH-APCecCzHZjfHwhIz3ESHhZDoo59c6tCWlb8fh14FRQtWI66_WqtfsfbjIAjZIhvG-kexdHrwy0UZg/s1600/Ibnu+Hajar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjel-A-ED3uP5hp6-1Wr1xzosbDXcaivVsxhj5K0CV-t1N0riD9CO85edNOBzkaH-APCecCzHZjfHwhIz3ESHhZDoo59c6tCWlb8fh14FRQtWI66_WqtfsfbjIAjZIhvG-kexdHrwy0UZg/s640/Ibnu+Hajar.jpg" width="640" /></a></div> M. Bisri dan Harjanto dinyatakan terbukti bersalah selaku penyuap sekaligus “pengepul” atau mengunpulkan uang syukuran alias uang suap dari hasil jual beli jabatan di Kabupaten Ngajuk. Keduanya dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. <br /> <br /> Sedangkan Ibnu Hajar dan Swandi juga dinyatakan terbukti bersalah tetapi bukan sebagai penyuap, melainkan sebagai penerima suap lalu diserahkan ke Bupati Taufiqurrahman. Ketiga orang ini dijerat dengan pasal 12 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. Ibu Hajar divonis 6 tahun dan 6 bulan, dan Suwandi dihukum 4 tahun penjara.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQrsRCB75cntXgfhJycHi0qCONaReCmdduOjFLW0IYhjyOLC0A70-qXvHLRH_sNY2EJ-q3qOYBLQwF38yUzLLTenUSm_oEiMrFAvZVSQyGOUJqdSqI4SR9MQ7GnigCxx47cwUr8wCQ3U/s1600/Terdakwa+OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="245" data-original-width="765" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQrsRCB75cntXgfhJycHi0qCONaReCmdduOjFLW0IYhjyOLC0A70-qXvHLRH_sNY2EJ-q3qOYBLQwF38yUzLLTenUSm_oEiMrFAvZVSQyGOUJqdSqI4SR9MQ7GnigCxx47cwUr8wCQ3U/s640/Terdakwa+OTT+Nganjuk.jpg" width="640" /></a></div> “Bermimpikah” terdakwa Taufiqurrahman akan kembali bebas dari penjara seperti pada saat terdakwa ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada akhir tahun 2016 dan kemudian memenangkan “pertarungan” melalui sidang Pra Peradilan di awal tahun 2017 ?<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 28 Mei 2018) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan dari terdakwa Taufiqurrahman mapun dari tim PH terdakwa, Soesilo Aribowo dkk, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan serta dihari JPU KPK Fitroh Rohcahyanto.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK dikatakan tidak dapat membuktikan tuduhannya terkait uang syukuran alias uang suap yang diterima terdakwa Taufiqurrahman dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk). Ke- 4 orang ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Tidana Korupsi dan sudah divonis pidana penjara (sudah Inckrah atau berkekuatan hukum tetap).<br /> <br /> “Jaksa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima uang. Karena uang belum diterima terdakwa,” ucap Soesilo Aribowo<br /> <br /> Lagi-lagi PH terdakwa Taufiqurrahman menuding JPU KPK tidak dadapat membuktikan dakwaanya terkait uang “syukuran” yang diterima Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk dari para pejabat yang dilantiknya. Pada hal, saat KPK melakukan OTT terhadap Taufiqurrahman, Suwandi dan Ibnu Hajar di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat, ada barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 150 juta dan beberapa Hand Phon (HP) termasuk HP dari dokter Tien (Dirut RSUD Kertosono Nganjuk) disita KPK.<br /> <br /> PH terdakwa menyatakan bahwa JPU KPK tidak dapat membuktikan terkait uang belum diterima terdakwa, sementara terdakwa Taufiqurrahman sendiri mengakui dalam persidangan saat agenda pemeriksaan terdakwa pada Senin, 7 Mei 2018.<br /> <br /> “Ya, saya menerima uang dari Bisri, saya minta maaf,” kata terdakwa terdakwa mengakui.<br /> <br /> Sementara dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa total uang “suap” yang disebut dengan istilah uang “syukuran” dan uang “satu setengah meter” yang diterima terdakwa selama tahun 2017 sebesar Rp 1.355.000.000 melalui Suwandi dan Ibnu Hajar berasala dari beberapa pejabat yang dilantik terdakwa dilingkungan Kabupaten Nganjuk diantaranya Muhammad Bisri dilantik menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika dilantik sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk.<br /> <br /> Hal ini pun diakui saat nama-nama yang disebutkan dihadirkan oleh JPU KPK sebagai saksi dipersidangan.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Tim Penasehat Hukum terdakwa menuding JPU KPK melanggar HAM</b></span><br /> <br /> Selain mengatakan terdakwa tidak bersalah, dan JPU KPK tidak dapat membuktikan tuduhannya, tim Penasehat Hukum terdakwa Taufiqurrahman pun menuding JPU KPK melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Karena dalam surat tuntutan JPU KPK meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Sementara tuntutan pidana pokok 10 tahun penjara.<br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCCmgjDqLaKTcheAJ2q5Qrv4QvhDdypsBP33VAhJI4wMy7T_6wa3seDrSCKNLM0sgtJ0J131Ir5tByO8F78Gih1MyP2ZYSjBY5vjlVmbjhh-_ja6Uhae7VZQDmhTWnvWmrSGpGT1KylNk/s1600/JPU+KPK+Fitroh+menunjukkan+barang+bukti+%2528BB%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCCmgjDqLaKTcheAJ2q5Qrv4QvhDdypsBP33VAhJI4wMy7T_6wa3seDrSCKNLM0sgtJ0J131Ir5tByO8F78Gih1MyP2ZYSjBY5vjlVmbjhh-_ja6Uhae7VZQDmhTWnvWmrSGpGT1KylNk/s320/JPU+KPK+Fitroh+menunjukkan+barang+bukti+%2528BB%2529.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK Fitroh menunjukkan barang bukti (BB) uang</td></tr> </tbody></table> <br />  Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa terkait pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun tergolong ringan, dan juga diatur dalam pasal 18 huruf d, yang berbunyi “pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.<br /> <br /> “Pencabutan hak politik terdakwa adalah pelanggaran hak asasi manusia,” ucap Soesilo Aribowo<br /> <br /> Bila tim PH terdakwa menuding JPU KPK melanggar HAM karena menuntut pencabutan hak politik terdakwa Taufiqurrahman, lalu bagaimana dengan tuntutan JPU KPK yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa/terpidana yang terjaring OTT diantanya mantan Bupati Pamekasan, manatan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, manatan Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, serta mantan Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Tak satu pun dari terdakwa maupun dari PH terdakwa saat itu yang menyatakan bahwa JPU KPK melanggar HAM.<br /> <br /> Diakhir Pledoinya, Soesilo Aribowo meminta kepada Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari penjara.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari penjara,” kata Soesilo Aribowo<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRIzn677M6Z5tIVy-_HvKKZYDTIRRffJyk6WV5NsKFOEyTvG_N_x3G3lOADtgOznkdShYeXpVdhSAVtEp_4yP9pX7dOqMAuy0MMEL7CZxJ-KaFE6D_KiPC-sQXvfkgUd4Fr1JyNVS1dFY/s1600/JPU+KPK+saat+menunjukkan+Barang+Bukti+%2528BB%2529+berupa+HP.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRIzn677M6Z5tIVy-_HvKKZYDTIRRffJyk6WV5NsKFOEyTvG_N_x3G3lOADtgOznkdShYeXpVdhSAVtEp_4yP9pX7dOqMAuy0MMEL7CZxJ-KaFE6D_KiPC-sQXvfkgUd4Fr1JyNVS1dFY/s320/JPU+KPK+saat+menunjukkan+Barang+Bukti+%2528BB%2529+berupa+HP.jpg" width="320" /></a></div> <br /> tas Pledoi tim PH terdakwa Taufiqurrahman, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tetap pada tuntannya. Majelis Hakim pun akan membacakan surat putusannya terhadap terdakwa bulan Juni 2018.<br /> <br /> Usai persidangan, kepada wartawan media ini Soesilo Aribowo mengatakan bahwa JPU KPK salah saat melakukan OTT terhadap terdakwa. Selain itu, Soesilo Aribowo juga menuding bahwa keterangan saksi dipersidangan dianggap rekayasa.<br /> <br />  "Salah melakukan OTT terhadap terdakwa. Bisa aja kan rekayasa ?,"jawab Soesilo Ariwibowo.<br /> <br /> Kalau memang keterangan Bisri, Harjanto, Suwandi dan Ibnu Hajar dianggap keterangan palsu, mengapa terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian atas tuduhan membuat keterangan palsu dalam persidangan ?<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Terdakwa Taufiqurrahman akan menghadapi kasus perkara TPPU</span></b><br /> <br /> Terpisah. JPU KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan terdakwa maupun tim Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan adalah haknya. Pun demikian, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa alat barang/alat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sudah terungkap dihadapan Majelis Hakim.<br /> <br /> “Itu adalah haknya terdakwa maupun penasehat hukumnya. Tetapi kan kita sudah menunjukkan semua bukti-bukti termasuk keterangan saksi-saksi,” ucap Fitroh.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTszJF2tjYvt7TaGXwmvrHsNHZAed-uBRaDp7339Oyndr3WbFnWEHA2j8vaC8lZH8Huh5j-_1fhEpS3qKuRduQcNTluiNR1mbSpMnzXQo-h1fyDAaL0YOI1dBSWWv5rilZj71qC12xQTE/s1600/dokter+Tien.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTszJF2tjYvt7TaGXwmvrHsNHZAed-uBRaDp7339Oyndr3WbFnWEHA2j8vaC8lZH8Huh5j-_1fhEpS3qKuRduQcNTluiNR1mbSpMnzXQo-h1fyDAaL0YOI1dBSWWv5rilZj71qC12xQTE/s640/dokter+Tien.jpg" width="640" /></a></div> Saat ditanya lebih lanjut terkait pengembangan dalam kasus suap yang menyebutkan beberapa nama diantaranya dokter Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk) dan istri terdakwa Ita Triwibawati, sebab dalam persidangan terungkap bahwa sebahagian uang syukuran yang diterima terdakwa, diduga akan dipergunakan untuk pencalonan Ita menjadi Bupati Ngajuk, dan tujuan terdakwa bersama istrinya pun ke Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2017 adalah untuk menemui petinggi DPP PDIP, namun sial karena tertangkap sebelum keinginanya tercapai.<br /> <br /> Menanggapi hal ini, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, bahwa perkara sedang berjalan dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Taufiqurrahman.<br /> <br /> “Kalau mengenai pengmebangan dalam kasus ini, bisa jadi ada pengembangan tetapi akan kita lihat alat bukti dan petunjuk lainya. Dan perkara ini pun sedang berjalan dalam kasus TPPU dengan tersangkaTaufiqurrahman,” ungkap JPU KPK Fitroh Rohcahyanto. (Redaksi)

News Tipikor Taufiqurrahman Terjaring OTT KPK, Katanya Tidak Bersalah

Penasehat Hukum terdkwa membacakan Pledoi #Terdakwa Taufiqurrahman tak lama lagi akan menghadapi perkara TPPU dan Gratifikasi# berita ...

»

Terdakwa Plt. Kadinkes Jombang : Semua SKPD Memberikan Uang Ke Bupati

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhduFn1s5IwKuWeDb30GCjh7Rs0zzyGt0LGTyzSnCHZdUwZYhp8uq1My7Q9az4Kt7z6wluDYvV7dY4hIbtvo-bJaSIlToO-6lcjI9CigKXPmc_tY24hwihJhtGphZoz78mv8si6dkdOe1g/s1600/Inna+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhduFn1s5IwKuWeDb30GCjh7Rs0zzyGt0LGTyzSnCHZdUwZYhp8uq1My7Q9az4Kt7z6wluDYvV7dY4hIbtvo-bJaSIlToO-6lcjI9CigKXPmc_tY24hwihJhtGphZoz78mv8si6dkdOe1g/s640/Inna+2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><i><b><span style="font-size: small;">Terdakwa Inna </span></b></i></span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK akan membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Inna Silestyowati selaku Sekretaris merangkap Plt. (Pelaksana tugas) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengatakan, bahwa semua Kepala Dinas (SKPD) atau sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) memberikan uang kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />“Semua ngasih ke Bupati. Setahu saya semua ngasih tapi saya nggak bisa buktikan,” kata  terdakwa Inna menjab pertanyaan Majelis Hakim.<br /><br />Selain itu. Terdakwa juga mengakui telah menyerahkan uang kepada Komisi D DPRD Jombang melalui stafnya. Dan menurut JPU KPK, bahwa uang itu sudah disetorkan ke rekening KPK.<br /><br />Hal itu dikatakan Inna dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH, pada Jumat, 25 Mei 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, Inna Silestyowati “diseret” oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadali dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi “suap” terhadap Bupati Jombang, setelah ditangkap oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), di apartemennya di Surabaya pada Sabtu, 3 Februari 2018.<br /><br />Inna Silestyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kebupaten Jombang, ditangkap tim KPK bersama 2 anggota keluarganya di sebuah apartemen miliknya di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2018. Sebelumnya di hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB, KPK menangkap Nyono Suharli Wihandoko selaku Bupati Jombang, dan ajudannya Misbahul Munir di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah, dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp 25.550.000 dan USD 9.500. Sementara dua orang di Jombang sekitar pukul 09.00 WIB, KPK juga berhasil mengamankan OST dan DR. Dari tangan OST, KPK menyita  barang bukti berupa catatan keuangan yang diduga dari hasil kutipan atau penarikan, dan pungli pengurusan perizinan serta buku tabungannya yang diduga tempat menampung dana-dana tersebut. Sehingga KPK saat itu mengamankan sebanyak 7 orang, namun yang dijadikan sebagai tersangka saat ini baru dua orang yaitu “InNyo” alias Inna dan Nyono.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap “InNyo” alias Inna dan Nyono terkait dengan adanya pungutan dalam pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dr.Subur Suprojo, dan pengurusan penempatan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Total uang suap yang diberikan Inna ke Nyono sejak 2016 hingga Pebruari 2018 sebanyak Rp 1.080.000.000. Sementara barang bukti berupa uang yang disita dari Nyono sebesar Rp 25.550.000 dan USD 9.500 atau setara dengan nilai rupiah kurang lebih sebesar Rp 123.500.000. </span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSdL2IFZL_bxufZACatWe_upuLWq8FCRbIpTfaVOIOUjlcBre_F2ydK4yvx-tjQKDCfT9kHh9_tX3XMEap6fjw2OQxAZkTTLP9A3RNTHWVU3NmczojVGCyYBRo2myKvYknsVUuFlXn3iQ/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSdL2IFZL_bxufZACatWe_upuLWq8FCRbIpTfaVOIOUjlcBre_F2ydK4yvx-tjQKDCfT9kHh9_tX3XMEap6fjw2OQxAZkTTLP9A3RNTHWVU3NmczojVGCyYBRo2myKvYknsVUuFlXn3iQ/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;">Pada Jumat, 25 Mei 2018, sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor, adalah agenda pemeriksaan terdakwa Inna Silestyowati yang didampingi Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH, serta dihadiri JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra, Yadin dan Agus Satrio Wibowo.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK,  terdakwa Inna mengakui bahwa sumber uang sebanyak  Rp 1.080.000.000 yang disetorkan terdakwa terhadap Nyono berasal dari pemotongan dana kapitasi Rp 600 juta, penempatan dan pengangkatan terdakwa dari Kepala Puskesmas menjadi Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatann Jombang lewat dokter Samijan suami terdakwa sebesar Rp 450 juta, uang pungutan dari perizinan RSIA Mitra Bunda Rp 75 juta dan uang penempatan tenaga Kesehatan di pos Kesehatan Puskesmas sebanyak Rp 30 juta.<br /><br />“Ia, dari dana kapitasi Rp 600 juta, pengurusan izin RS 75 juta dan penempatan tenaga kesehatan 30 juta,” ungkap terdakwa kepada Majelis Hakim<br /><br />“Apakah benar, suami saudara pernah menyetorkan uang kepada Bupati terkait penempatan saudara menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan,” tanya JPU KPK kemudian, yang dijawab terdakwa “Ia”.<br /><br />Terdakwa menjlaskan, bahwa uang sebesar Rp 75 juta sebagai uang pungutan biaya pengurusan izin operasional RSIA Mitra Bunda milik dokter Subur adalah uang terdakwa sendiri, karena dokter Subur baru akan menyerahkan uang pada Seninnya, sebelum terdakwa tertangkap pada tanggal 3 Pebruari 2018.<br /><br />“Uang kontan 45 juta dan dari rekening Bank 30 juta,” jawab terdakwa.<br /><br />Terdakwa mengakui salah atas apa yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Permintaan maaf dan pengakuan salah tidak hanya diucapkan terdakwa Inna Silestiyowai, melainkan semua terdakwa dalam yang terjerat dalam kasus Korupsi baik Korupsi anggaran APBD, APBN maupu karena menerima uang suap.<br /><br />Apakah mungkin para terdakwa Korupsi akan menarik uang pungutan untuk menyuap Kepala Daerah ?. Mengapa permintaan maaf dan pengaukan salah itu baru terucap dari para terdakwa setelah dijebloskan ke penjara ?. Pada hal sebelum tertangkap dan kemudian dijebloskan ke Hotel Prodeo, para pejabat yang terjerat dalam kasus perekara Korupsi terlihat seperti “orang bersih”.<br /><br />Usai persidangan, JPU KPK Dodi Soekmono kepada wartawan media ini menjelaskan, terkait jumlah uang dan pemotongan dana kapitasi yang kemudian disetorkan oleh terdakwa terhadap Bupati sesuai fakta persidangan serta nama-nama orang yang diduga terkait dalam kasus ini masih berjalan. Hal ini dikatakan JPU KPK Dodi menjawab pertanyaan wartawan media ini.<br /><br />“Kalau menurut terdakwa tadi, total uang yang disetorkan kepada Bupati sebesar Satu milliar Delapan puluh juta (Rp 1.080.000.000) yang berasal dari perizinan 75 juta, dari uang untuk jabatan dari suami terdakwa Samijan 450 juta, dari penempatan tenaga kesehatan di pos kesehatan 30 juta,” ungkap JPU KPK Dodi.<br /><br />“Perkara ini kan sedang berkembang, perkara selanjutnya masih ada atas nama tersangka Nyono (Bupati). Jadi tidak ada mungkin-mungkin, yang pasti perkara ini sedang ranning/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan. ,” lanjut JPU KPK Dodi. (Redaksi)</span>

News Tipikor Terdakwa Plt. Kadinkes Jombang : Semua SKPD Memberikan Uang Ke Bupati

Terdakwa Inna #JPU KPK akan membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018# berita korupsi .co – Terdakwa Inna ...

»

Terdakwa Suap Bupati Ngada, Menunggu Tuntutan JPU KPK Tanggal 8 Juni

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYFvFZePnHbo8aE50TWSWddeRLMzdok6RhGjBp7wqdC_8_bIBbR0cI2P4hDiRYW_FKfT2xijhXX10S-WwE6L0XZe0-JsgA_wd2RjKH2_IV3HP3tlf-OJWshorsj8ToXYKmOYs2pOohM7s/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYFvFZePnHbo8aE50TWSWddeRLMzdok6RhGjBp7wqdC_8_bIBbR0cI2P4hDiRYW_FKfT2xijhXX10S-WwE6L0XZe0-JsgA_wd2RjKH2_IV3HP3tlf-OJWshorsj8ToXYKmOYs2pOohM7s/s640/IMG20180522185310.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Baba Miming</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Direktur PT Sinar 99 Permai, tinggal menunggu surat tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “suap” terhadap  Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae.<br /><br />Pasalnya, agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK maupun pemeriksaan (keterangan) terdakwa sudah selesai. Hal itu seperti yang disampaikan oleh tim JPU KPK yang terdiri dari Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri kepada Majelis Hakim dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah selesai pada Jumat, 25 Mei 2018.<br /><br />Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Lufsiana. SH., MH dan Samhadi. SH., MH pun menentukan agenda persidangan selanjutnya, yaitu pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK paada tanggal 8 Juni 2018.<br /><br />“Kalau demikian, pembacaan surat tuntutan tanggal Delapan Juni 2018,” ucap Hakim H.R. Unggul dan kemudian menutup jalnnya persidangan.<br /><br />Dalam kasus ini, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, warga Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, “diseret” JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapam Majelis Hakim dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK, pada Minggu, 11 Februari lalu.<br /><br />Pada Minggu, tanggal 11 Februari 2018, Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya, KPK menangkap Marianus Sae, Bupati Ngada bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel di Surabaya sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM Gold BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan.<br /><br />Kemudian sekitar 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionosaskila (ajudan Bupati) di Kupang, NTT, di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT Marianus Sae, dan Petrus P. Lewar (Kacab BNI Bajawa). Sementara  terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alia Baba Miming selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA. <br /><br />Namun kemudian, untuk sementara penyidik KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Guber NTT selaku “penerima suap”, dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai pemberi “suap”.<br /><br />Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu dijerat Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi degan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br />Pada Jumat, 25 Mei 2018, sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Lufsiana. SH., MH dan Samhadi. SH., MH dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Artanta Barus dkk dari Jakarta, serta dihadiri JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri.<br /><br />Sementara menurut JPU KPK Ronald F Rorotikan seuasi persidagan kepada wartawan media ini menjelaskan, pada dasarnya terdakwa mengakui apa yang dijelaskan dalam suart dakwaan terkait pembukaan renkening dan pemberian sejumlah uang terhadap Marianus Sae selaku Bupati Ngada, berkaitan dengan proyek yang didaptkan oleh terdakwa. <br /><br />“Tuntutan tanggal Delapan Juni, karena pemeriksaan saksi-saksi mapun trdakwa sudah selesai hari ini,” ucap JPU KPK Ronald.<br /><br />“Menurut terdakwa tadi, bahwa pembukaan rekening baru atas permintaan Marianus. Dan itu berkaitan dengan proyek yang didapatkan terdakwa,” lanjut JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald menambahkan, terkait penyetoran uang oleh Kepala Cabang BNI KCP Bajawa ke beberapa orang tim relawan Marianus dalam Pilkada Pigub NTT, serta uang sebesar Rp 1.080.000.000 dari Albertus Iwan Susilo dibenarkan oleh terdakwa.<br /><br />Namun saat ditanya kemudian, apakah ada pengembangan baru  terkait beberapa nama orang yang yang disebutkan alam kasus ini ?, Menurut JPU KPK Ronald akan dipertimbangkan. Pun demikian, kasus ini sudah berkembang dan masih ada perkara yangsebentar lagi disidangkan dengan tersangka Marianus Sae.<br /><br />“Kasus ini sudah berkembang sesuai fakta persidangan, akan kita pertimbangkan. Tetapi ada perkara yang sebentara lagi akan disidangkan dengan tersangka Marianus Sae,” ujar JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Suap Bupati Ngada, Menunggu Tuntutan JPU KPK Tanggal 8 Juni

Terdakwa Baba Miming berita korupsi .co – Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Direktur PT Sinar 99 Permai, tinggal menung...

»

Terdakwa Mengakui, Pembukaan Rekeningnya atas Permintaan Bupati Ngada

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKWL2nzoP-NcG6yW65tWow51it9yD81GR-szBffRaC_OPUYTOr75C6mWC5Uk3G_X5QoXCgXTLrSAzSJ4niTzgQ-xXOFXpiIj_Bq97gN87AILT6jTg5MIJvnEFpolwnN_oNmN7jbbEm9A/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKWL2nzoP-NcG6yW65tWow51it9yD81GR-szBffRaC_OPUYTOr75C6mWC5Uk3G_X5QoXCgXTLrSAzSJ4niTzgQ-xXOFXpiIj_Bq97gN87AILT6jTg5MIJvnEFpolwnN_oNmN7jbbEm9A/s640/IMG20180522185310.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Baba Miming</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#Total uang dalam rekening yang diberikan Direktur PT Sinar 99 Permai ke Bupati Rp 3,567 M, puluhan proyek di Kab. Ngada sudah didapatkannya#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggar Timur (NTT) adalah seorang pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi yaitu PT Sinar 99 Permai, yang menjadi terdakwa dalam kasus perkara Korupsi “suap” Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae.<br /> <br /> Sedangkan  Marianus Sae adalah Bupati Ngada sejak 2010 – 2015, dan 2015 hingga 2020 untuk periode ke - 2, serta calon Gubernur NTT periode 2018 - 2023 dalam Pilkada 2018.<br /> <br /> Dalam setiap pencalonan seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sudah tidak rahasia lagi yang namanya tim sukses atau tim pemenangan yang dapat mendudukung baik materil maupun inmaterial, Khususnya Partai Politik selaku garda terdepan. <br /> <br /> Apakah dukungan dari tim sukses atau tim pemenangan itu murni bantuan begitu saja atau akan “menghasilkan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)” setelah yang didukung itu terpilih ? Seperti yang terjadi antara Baba Miming dengan Marianus Sae. Sebab persahabatan Baba Miming dengan Marianus Sae, ternyata sudah sejak tahun 2010 lalu, hingga Marianus Sae maju sebagai calon Gubernur NTT dalam Pilkada 2018, Baba Miming adalah salah 1 tim suksesnya. <br /> <br /> Persahabatan antara pengusaha (Baba Miming) dan Kepala Daerah (Bupati Marianus Sae) yang terjalin selama 8 tahun sama-sama meraih kesuksesan. Uang milliaran sudah diberikan Baba Miming ke Marianus Sae, dan Marianus Sae membantu Baba Miming dengan bentuk proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada yang didanai dari APBD. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghT61yPs-dGnJuWga_NLDXQFaqSsuyULAIyg_bxm0HxFogCzhvf_glPNbDY498p6oTqyctVQKUkvs8di7WP5uUtle5VovO68XZ8KUnp0m3K81COV79tR0dHJsfO36KrlBHy0KOI2dYQtk/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghT61yPs-dGnJuWga_NLDXQFaqSsuyULAIyg_bxm0HxFogCzhvf_glPNbDY498p6oTqyctVQKUkvs8di7WP5uUtle5VovO68XZ8KUnp0m3K81COV79tR0dHJsfO36KrlBHy0KOI2dYQtk/s640/Bupati+Ngada.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Marianus Sae dan Baba Miming</td></tr> </tbody></table> Namun sialnya, kesuksesan yang diaraih keduanya tak mulus hingga diakhir jabatan Marianus sebagai Bupati, dan tidak mulus pula sebagai calon Gubernur NTT untuk 5 tahun kedepan. Sebeb Baba Miming dan Marianus Sae saat ini sama-sama meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara, setelah ditangkap KPK pada tanggal 11 Pebruari 2018 karena kasus “suap menyuap model baru”.<br /> <br /> Kasus suap model baru karena barang bukti yang diamankan KPK pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Marianus Sae di sebuah Hotel di Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bukan uang seperti kasus OTT Kepala Daerah lainnya. Melainkan sebuah kartu ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold Bank BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan. ATM itu atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang pembukaan rekeningnya pada tanggal 7 Pebruari 2011 atas permintaan Marianus Sae, dan kemudian menyerahkan ATM itu ke Marianus Sae.<br /> <br /> Hal itu terungkap dari surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dan diakui oleh terdakwa dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 25 Mei 2018.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 25 Mei 2018, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Lufsiana. SH., MH dan Samhadi. SH., MH dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang  didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Artanta Barus dkk dari Jakarta, serta dihadiri JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mengakui, bahwa pembukaan rekening atas namanya di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bajawa Kabupaten Ngada pada tanggal 7 Pebruari 2011 adalah atas permintaan Marianus Sae. Kemudian ATM rekeningnya diserahkan ke Marianus Sae. Setelah pembukaan rekening tersebut, terdakwa melakukan beberapa kali penyetoran  hingga 2017, yang totalnya Rp 2.487.000.000 dan pemberian uang sebesar Rp 1.080.000.000 oleh Albertus Iwan Susilo, Direktur PT Sukses Karya Inovatif pada awal 2018 melalui terdakwa yang masih ada hubungan kelaurga. Sehingga total selruhnya sebesar Rp 3.567.000.000 (Tiga milliar Lima ratus Enam puluh Tujuh juta).<br /> <br /> “Ia. Di BNI KCP Bajawa Pebruari 2011 atas permintaan Marianus Sae,” jawab terdakwa.<br /> <br /> Saat ditanya JPU KPK, alasan Bupati Ngada Marianus Sae memita terdakwa untuk membuka rekening baru, awalnya terdakwa tidak tahu. Terdakwa mengakui juga, bahwa pemberian uang oleh terdakwa ke Marianus Sae adalah untuk mendapatkan proyek yang didanai APBD Kabupaten Ngada. Selain itu, terdakwa mengakui saat JPU KPK memberkan uang yang disetorkan terdakwa ke rekening baru miliknya yang dikuasi oleh Marianus Sae, dan beberapa Proyek pekerjaan yang didapatkan terdakwa.<br /> <br /> “Apa alasan Marianus Sae meminta saudara untuk membuka reknening itu ?,” tanya JPU KPK,  namun dijawab oleh terdakwa tidak tahu. JPU KPK kembali menanyakkan terdakwa, apakah pemberian uang itu ada hubungannya dengan proyek itu. Di jawab terdakwa, Ya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV13Wqu5x5BPy2K7wGb4ssnavhflBg4bveNbbbEhstneqItRI0VozMfmZ-cuCs0abUrFryFuX2Aa5L9Pj0_ySn_VXZk8DJCTwhpVJz270Hd-GqQ0O4pGgWHfpXsJBb7CUlh67zXTMwFUQ/s1600/Ntt+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV13Wqu5x5BPy2K7wGb4ssnavhflBg4bveNbbbEhstneqItRI0VozMfmZ-cuCs0abUrFryFuX2Aa5L9Pj0_ySn_VXZk8DJCTwhpVJz270Hd-GqQ0O4pGgWHfpXsJBb7CUlh67zXTMwFUQ/s640/Ntt+1.jpg" width="640" /></a></div> Penyetoran uang oleh terdakwa ke rekening miliknya yang dikuasi oleh Marianus Sae sejak 7 Pebruari 2011 hingga 2017 yaitu ; pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 70 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /> <br /> Terdakwa Baba Miming juga mengakui, saat JPU KPK menanyakkan terkait uang sebesar Rp 1.080.000.000 dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif ke Marianus Sae melalui terdakwa sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta<br /> <br /> “Ya benar,” jawa terdakwa.<br /> <br /> Proyek pekerjaan yang didapatkan oleh PT Sinar 99 Permai milik terdakwa, PT Flopindo Raya bersatu dimana terdakwa sebagai komisaris, dan PT Sukses Karya Inovatif milik Albertus Iwan Susilo keluarga terdakwa, adalah ; <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>1. PT Sinar 99 Permai (milik terdakwa) mendaptkan Proyek TA 2011 – 2017</b></span><br /> <br /> Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011.<br /> <br /> TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013.<br /> <br /> TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014.<br /> <br /> TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015.<br /> <br /> TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016.<br /> <br /> TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>2. PT Flopindo Raya Bersatu (Direkturnya Raymondus Togo) mendapatkan Proyek TA 2011-2017;</b></span><br /> <br /> Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 <br /> <br /> Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /> <br /> Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /> <br /> Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /> <br /> Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /> <br /> Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /> <br /> Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>3. PT Sukses Karya Inovatif (Direktur, Albertus Iwan Susilo) mendapatkan Proyek TA 2016 -2017;</b></span><br /> <br /> Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016, dan Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /> <br /> “Ya,” jawab terdakwa singkat.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrRtPe5QFLZp2bltsu1o8fU5zN7IPyX9YmlcbDo89zxgcLpw-ynnnPTh5DSZtXPDgSA7tXiq-c1VT8U7yTWm-qeIfyE62wjgHLJ26dPgBXGxXqs_6l_y-2T1xI9hTfx1VX8N0JrlRIdUI/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrRtPe5QFLZp2bltsu1o8fU5zN7IPyX9YmlcbDo89zxgcLpw-ynnnPTh5DSZtXPDgSA7tXiq-c1VT8U7yTWm-qeIfyE62wjgHLJ26dPgBXGxXqs_6l_y-2T1xI9hTfx1VX8N0JrlRIdUI/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</td></tr> </tbody></table> Namun keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan Hendrikus Sao Meo (Kabid Dinas PU) maupun keterangan Marianus Sae pada persidangan sebelumnya, saat JPU KPK menanyakkan terkait melakukan plotting proyek pekerjaan untuk TA 2018 yang dilakukannya di rumah dan disaksikan Bupati Marianus Sae. Menurut terdakwa, dirinya memberikan nama Ari (Arie Asali  menantu terdakwa) pada proyek yang akan dia kerjakan pada tahun 2018 adalah Bupati.<br /> <br /> “Itu Marianus, kalau saya menulis pake huruf e,” jawab Marianus.<br /> <br /> Sementara keterangan Hendrikus Sao Meo dalam persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa yang melakukan tanda centang pada setiap proyek adalah terdakwa dihadapan Marianus Sae. Namun pada sidang berikutnya, Marianus Sae lupa siapa yang memberikan tanda itu.<br /> <br /> Terkait uang yang disetorkan oleh Kepala Cabang BNI ke rekening DPC PKB dan PDIP dibenarkan oleh terdakwa. Menurut terdakwa, karena uang di rekening miliknya yang dikauasi oleh Marianus Sae, sehingga terdakwa meminta Kepala Cabang BNI KCP Bajawa, Petrus P. Lewar untuk mengambil dari reking pribadinya dan menyetorkan ke beberapa orang atas permintaan Marianus Sae<br /> <br /> “Ia, karena uang direkeningnya tidak cukup. Menyetorkan ajudannya Dinosiakila,” jawa terdakwa. Dinosiaskila dua kali dipanggil oleh JPU KPK namun tidak hadir dalam persidangan.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Ronald F Rorotikan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa pembukaan rekening baru milik terdakwa yang dikuasi oleh Marianus sejak 2011 atas permintaan Marianus Sae. JPU KPK Ronald menjelaskan, pada dasarnya terdakwa mengakui bahwa pemberian uang itu terhadap Marianus berkaitan dengan proyek yang didaptkan oleh terdakwa. <br /> <br /> “Menurut terdakwa tadi, bahwa pembukaan rekening baru atas permintaan Marianus. Dan itu berkaitan dengan proyek yang didapatkan terdakwa,” kata JPU KPK Ronald.<br /> <br /> JPU KPK Ronald menambahkan, terkait penyetoran uang oleh Kepala Cabang BNI KCP Bajawa ke beberapa orang tim relawan Marianus dalam Pilkada Pigub NTT, serta uang sebesar Rp 1.080.000.000 dari Albertus Iwan Susilo dibenarkan oleh terdakwa.<br /> <br /> Namun saat ditanya kemudian, apakah ada pengembangan baru  terkait beberapa nama orang yang yang disebutkan alam kasus ini ?, Menurut JPU KPK Ronald akan dipertimbangkan. Pun demikian, kasus ini sudah berkembang dan masih ada perkara yangsebentar lagi disidangkan dengan tersangka Marianus Sae.<br /> <br /> “Kasus ini sudah berkembang sesuai fakta persidangan, akan kita pertimbangkan. Tetapi ada perkara yang sebentara lagi akan disidangkan dengan tersangka Marianus Sae,” ujar JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Mengakui, Pembukaan Rekeningnya atas Permintaan Bupati Ngada

Terdakwa Baba Miming #Total uang dalam rekening yang diberikan Direktur PT Sinar 99 Permai ke Bupati Rp 3,567 M, puluhan proyek di Kab. ...

»

Ada Apa Dalam Kasus OTT Zainal Imran ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBHme6ViAagw7aXaMutj3IUCfn1qv92IUz6tE5t2hJbSOsPu4iqTHzfHoxhan0kh8n8Cy8kTBbb34xfjyGHgOlEKjciLrn5wT7iqovTu7hkXn6QrJPRXvvsx1eSotezGkq4-iFpDBZhqg/s1600/Situbondo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBHme6ViAagw7aXaMutj3IUCfn1qv92IUz6tE5t2hJbSOsPu4iqTHzfHoxhan0kh8n8Cy8kTBbb34xfjyGHgOlEKjciLrn5wT7iqovTu7hkXn6QrJPRXvvsx1eSotezGkq4-iFpDBZhqg/s640/Situbondo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri Samsul Arifin (angggota Sabhara Polres Situbonda),Heri Purwanto (penyidik Polres Situbondo), dan Kuncoro (Kasi Pemeintahan Kelurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)<br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#Dalam persidangan terungkap, Map berisi uang berada ditangan Kasi Pemerintahan Kelurahan Ardirejo tetapi yang terdakwa hanya Lurah#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ada yang menggelitik dalam kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Situbondo terhadap Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran (Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB) saat sidang digelar di Penadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 24 Mei 2018.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. SH., MH,  dengan agenda pemeriksaan 3 orang saksi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (pasal 12 huruf e yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,; atau pasal 11 yakni menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya)  dengan terdakwa terdakwa Zainal Imran yang didampingi Penasehat hukum (PH)-nya  Ridwan Soleh dkk.<br /><br />Ketiga saksi yang dihadirkan oleh JPU Kejari Situbondo ialah Heri Purwanto, penyidik Polres Situbondo,; Samsul Arifin, angggota Sabhara Polres Situbonda dan Kuncoro, Kasi Pemeintahan Kelurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. <br /><br />Dalam persidangan, PH terdakwa menolak Heri Purwanto selaku penyidik Polres Situbondo sebagai saksi yang dihadirkan oleh JPU. Penolakan itu bukan tidak beralasan. Karena pada saat PH terdakwa menanyakkan Heri Purwanto, ternyata sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Zainal Imran, melainkan penyidik dalam perkara lain.<br />“Bukan, dalam perkara lain,” jawab Heri Purtwanto atas pertanyaan PH terdakwa. <br /><br />“Yang Mulia, kami menolak keterangan saksi ini, karena saksi ini adalah penyidik dalam perkara lain,” kata PH terdakwa memohon kepada Majelis Hakim.<br /><br />“Ya, akan dicacatat,” kata Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Keberatan PH terdakwa hanya disitu, melainkan saat JPU Kejari Situbon mengajukan saksi korban untuk masuk ke ruang sidang untuk didengar keterangannya. Pada hal sebelum sidang di mulai, JPU hanya menyampaikan Kepada Majelis Hakim bahwa saksi hanya ada 3 orang.<br /><br />“Kami menolak, Yang Mulia. Karena tadi JPU mengatakan hanya ada saksi 3 orang,” kata PH terdakwa. Dan Ketua Majelis Hakim pun sependapat, karena perkara masih banyak yang belum disidangkan.<br /><br />“Ya, kita tunda dalam persidangan berikutnya aja. Karena ini masih banyak perkara yang belum disidangkan, apa lagi ini kan bulan puasa,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Yang menggelitik dalam kasus ini adalah, saat terdakwa Zainal Imran diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan saksi Kuncoro terkait Map berisi uang pada saat OTT dilakukan oleh anggota Polres Situbondo pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB.<br /><br />Karena keterangan saksi mapun dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 WIB, beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang, polisi sudang melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa.<br /><br />Sementara menurut terdakwa Zainal Imran, pada saat anggota Polres Situbondo yang langsung masuk ke ruang kerja terdakwa, saat itu terdakwa meminta surat tugas karena 2 anggota polisi berpakaian “preman” tidak menunjukkan surat tugas. Setelah terdakwa meminta surat tugas, 2 anggota polisi barulah meminta surat tugas dari petugas lainnya yang berada diluar.<br /><br />Pada saat anggota polisi Polres Situbondo masuk keruang kerja terdakwa, map berisi uang ada ditangan Kuncoro yang duduk berdampingan dengan Gumilang. Dan kemudian Kuncoro secara spontan menjatuhkan map tersebut keatas meja, sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Map itu saya tidak tau isinya dan saya tidak memegang. Pada saat polisi datang, baru 5 menit saya nyampai di kantor karena ada tugas diluar. waktu itu saya marah dan meminta polisi menunjukkan surat tugas, karena saya berhak dan itu ruang kerja saya,” kata terdakwa.<br /><br />Kuncoro tetap dalam keterangannya, namun bukti map berisi uang sesuai foto yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim berda di dekatnya, bukan dirampas dari terdakwa oleh petugas Kepolisian pada saat OTT dilakukan.<br /><br />Tidak hanya itu. Kuncoro mengakui kepada Majelis Hakim, bahwa Ia peranah menerima uang dari lurah sebelumnya, bila ada “hasil suap”. Kuncoro pun saat itu meminta maaf, setelahKetua Majelis Hakim mengingatkannya, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.<br /><br />Kasusu ini pun mengundang pertanyaan. Sebab penyidik Polres Situbondo hanya menetapkan Zainal Imran yang baru 1 bulan sekaligus pertama kalinya menjadi Lurah ditetapkan menjadi  tersangka kasus OTT, sementara map berisi uang sebagai barang berada ditangan Kuncoro.<br /><br />Bila Zainal Imran terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Situbondo pada tanggal 20 Maret 2017, mengapa setelah 1 tahun penyidik Polres Situbondo baru melimpahkan berkas perkara ini ke Kejari Situbondo ? Bahkan menurut terdakwa, Kejari Situbondo sempat mengembalikan (P19) berkas perkara terdakwa ke penyidik Polres Situbondo. Ada apa dalam kasus OTT Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran ?<br /><br />Usai persidangan. Saat wartawan media ini meminta komentar dari Heri Purwanto maupun Kuncoro, terkait map berisi uang yang dijelaskan terdakwa dihadapan Majelis Hakim, tak mau berkomentar kecuali kata “Ya” yang membenarkan namanya saat ditanya.<br /><br />Terpisah. Sementara terdakwa Zainal Imran mengatakan, bahwa jarak temapt duduk antara terdakwa dengan Kuncor yang sedang memegang Map dan Gumilang, ada sekitar 1,5 meter. Kuncoro dan Gumilang duduk dipojok ruangan, sedangkan terdakwa duduk di dekat pintu.<br /><br />Menurut terdakwa, pada saat polisi datang, Kuncoro menjatuhkan Map yang berada ditangannya ke atas meja dekat tempat duduknya.<br /><br />“Ruang itu luas, hanya ada skat pembatas. Jarak saya duduk dengan Kuncoro ada sekitar Satu setenag meter. Kuncoro duduk disamping Gumilang. Map itu ada ditangan Kuncoro, pada saat Polisi datang, Kuncoro tiba-tiba menjatuhkan Map yang ditangannya itu ke atas meja dekatnya seperti dalam gambar yang ditunjukkan di depan Hakim tadi. Saya tidak tau apa isinya karena saya baru Lima menit tiba dikantor, polisi datang,” kata terdakwa.<br /><br />Saat ditanya hubungan terdakwa dengan Kuncoro, maupu proses pengurusan akta jual beli tanah yang diajukan oleh Gumilang, terdakwa mengatakan, bahwa hubungannya baik-baik saja. Namun terdakwa mengungkapkan, bahwa proses pengurusan tanah yang diajukan oleh Gumilang sudah berlangsung sejak lama sebelum terdakwa menjadi Lurah.<br /><br />“Hubangan baik, saya kan baru 1 bulan jadi Lurah dan itu yang pertama kali. Sebelumnya saya di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tapi kalu proses pengurusan tanah itu sudah lama. Saya hanya memproses sesuai dengan aturasn, saya tidak tau kalau itu ada uang,” kata terdakwa.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS).<br /><br />Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017.<br /><br />Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. <br /><br />Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.<br /><br /> Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 10.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan.<br /><br />Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta.<br /><br />Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada.<br /><br />Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa.<br /><br />Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. <br /><br />Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo<br /><br />“Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Redaksi)

Tipikor Ada Apa Dalam Kasus OTT Zainal Imran ?

Foto dari kiri Samsul Arifin (angggota Sabhara Polres Situbonda),Heri Purwanto (penyidik Polres Situbondo), dan Kuncoro (Kasi Pemeintahan ...

»

Bupati Ngada Marianus Sae Mengakui, Menguasi Rekening Terdakwa Sejak 2011

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw2hhft1G1W_Lc_09xvYjMj778UBE01lZYy5CVXwF8n_KXHWdw9UkoYQPamabP8ch12m46klB8IGkqHu06gOiC9tx4SfozEpCKEBGk5Lub3u6Vn8wKdGLGAQ94GjUkZfQYit7rMyJrL0g/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw2hhft1G1W_Lc_09xvYjMj778UBE01lZYy5CVXwF8n_KXHWdw9UkoYQPamabP8ch12m46klB8IGkqHu06gOiC9tx4SfozEpCKEBGk5Lub3u6Vn8wKdGLGAQ94GjUkZfQYit7rMyJrL0g/s640/Bupati+Ngada.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b>#Dua sahabat asal NTT itu bertemu di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah 3 bulan sejak terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi suap menyuap#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co –</b></span> Marianus Sae adalah Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2010 hingga 2023, yang memiliki 4 tempat tinggal, yaitu di Kampung Bosko, Ubedolumolo, Bajawa, Kab. Ngada, NTT,; Rumah Kebun Zeusobo I Golewa Barat, Ngada NTT,; Penful Kupang, NTT dan Kulibul Sari Tibubeneng, Badung, Bali. Sementara Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi yaitu PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT<br /><br />Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, adalah sahabat sebelum Marianus Sae terpilih menjadi Bupati Ngada Tahun 2010 - 2015 dan 2015 – 2020 untuk periode ke II. Dalam pencalonan Marianus, Baba Miming sebagai sahabatnya berperan aktif untuk membantu Marianus Sae duduk disinggah Sana sebagi orang nomor Satu di Kabupaten Ngada, termasuk pencalonan Marianus Sae sebagai Gubernur NTT dalam Pilkada Juni 2018.<br /><br />Hebatnya lagi, Baba Miming menyerahkan ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI rekningnya untuk dikuasi Marianus Sae sejak 2011 hingga Pebruari 2018, sebelum KPK menangkapnya di sebuah Hotel di Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2018. Total uang yang ada di rekening Baba Miming sebesar Rp 3.567.000.000, namun yang tersisa saat penangkapan sebesar Rp 659.854.895<br /><br />Dan sebagai sahabat, suka dan duka bisa jadi banyak dialami Marianus Sae dan Baba Miming. Karena Baba Miming telah membantu Marianus Sae dalam bentuk uang, semenetara Marianus Sae membantu Baba Miming dalam bentuk proyek pekerjaan yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja negara) Kabupaten Ngada. Dan termasuk saat ini, dimana keduanya sama-sama masuk penjara, karena terjerat kasus suap menyuap yang tertangkap tangan alias Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 11 Februari 2018.<br /><br />Tiga bulan sejak OTT, Kedua sahat ini kembali bertemu di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 22 Mei 2018. Karena JPU KPK “menyeret” Baba Miming (dan Marianus Sae) kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah terlebih dahulu mengantongi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agus (MA) RI, demi menjaga kemanan.<br /><br />Kehadiran Marianus Sae yang juga tersangka sebagai penerima “suap” dalam persidangan adalah sebagai saksi untuk terdakwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (“penyuap”) yang didampingi Penasehat Hukumnya Artanta Barus dkk dari Jakarta, atas panggilan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R. Unggul Warso Murti.SH., MH, dalam kasus Korupsi “suap” pengadaan barang dan Jasa di Kabupaten Ngada tahun 2011 hingga 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar 2 session pada Selasa, 22 Mei 2018, selain Marianus Sae  (session ke I), JPU KPK juga menghadirkan 4 orang saksi lainnya, diantaranya Albertus Iwan Susilo (kontraktor), warga Jln. El Tari, Kel. Trikora Kec. Bajawa,; Media Moses (Sekda Kab. Ngada), warga Kelurahan Tanalodu, Bajawa,; Wilhelmus Petrus  Bate alias Wimpi Bate, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Ngada, warga Keluarahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Rt 010 / Rw 003 Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqixZ3TO4qWxw3wkWjPwapKjTBwp1TS7XSgK6ec-WMBl7-hllUT-ezEIfPfsyyG3daLpaZrSTkCdxLR_HNSYVpn0DMjMqh6ULTeu0t_a3ra3VPdMSEBhtMkK-MuIcoqxxLrPOPtEd_LY/s1600/IMG20180522183704.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqixZ3TO4qWxw3wkWjPwapKjTBwp1TS7XSgK6ec-WMBl7-hllUT-ezEIfPfsyyG3daLpaZrSTkCdxLR_HNSYVpn0DMjMqh6ULTeu0t_a3ra3VPdMSEBhtMkK-MuIcoqxxLrPOPtEd_LY/s640/IMG20180522183704.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</td></tr> </tbody></table> Dihadapan Majelis Hakim Marianus Sae menjelaskan, bahwa terdakwa Baba Miming seorang pengusaha kontraktor PT Sinar 99 Permai sudah di kenalnya sebelum dirinya menjadi Bupati Ngada tahun 2010 lalu. Marianus Sae tidak membantah atas pertanyaan JPU KPK, terkait rekening terdakwa Baba Miming yang dikuasinya sejak tahun 2011 lalu. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa, yang dibeberkan JPU KPK pada persidngan kali ini terkait aliran uang yang masuk kerekening terdakwa dan yang sudah dikuasi Marianus, yaitu Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /><br />Namun apa yang dikatakan calon Gubernur NTT ini dihadapaan Majelis Hakim, sepertinya tak jujur sekalipun dirinya sudah bersumpah diatas Kitab Suci. Sebab menurut Marianus Sae, bahwa uang yang diberikan terdakwa terhadap dirinya adalah bantuan saja. Aneh memang, bila seorang pengusaha sekaligus sebagai tim sukses Kepala Daerah yang terpilih, memberikan uang ratusan juta bahkan milliaran rupiah dengan begitu saja tanpa ada imbalannya.<br /><br />Tidak hanya itu. Marianus Sae jug tak mengakui terus terang, bahwa proyek pemerintah Kab. Ngada yang dikerjakan oleh terdakwa adalah atas perannya. Sihingga perusahaan terdakwa maupun perusahaan milik keluarganya banyak mendapatkan proyek pemerintah yang nilai anggarannya milliaran rupiah. Disis lain Marianus mengakui, bahwa terdakwa pernah meminta proyek dan dirinya mengatakan akan membantu kalau dokumennya lengkap dan memenuhi persyaratan. <br /><br />“Iya. Saya kenal sudah lama. Sebagai teman dia membantu saya. Dia pernah minta proyek, saya mengatakan akan membantu kalau persyaratannya lengkap,” jawab Marianus Sae.<br /><br />Sementara keterangan Hendrikus Sao Meo selaku Kabid PU dalam persidanan sebelumnya mengatakan, bahwa dalam pertemuan terdakwa dengan Mariaus Sae, dimana dirinya menyerahkan daftar proyek tahun anggaran 2018 yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Ngada pada Desember 2017 ke Bupati. Dan saat itu, terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu memilih sendiri dihadapan Buapti, dengan member tanda pada beberapa proyek untuk perusahaannya yaitu  PT Sinar 99 Permai termasuk untuk PT Flopindo Raya Bersatu, dimana terdakwa selaku komisaris maupun proyek yang akan di kerjakan PT Sukses Karya Inovatif milik Arie Asali menantu terdakwa.<br /><br />Keterangan saksi Hendrikus Sao Meo terakit pembagian proyek dibenarkan Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Kabid anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau sekarang menjadi Badan Keuangan Daerah yang ikut dalam pertemuan itu. Namun saksi Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez menjelaskan hanya melihat saat Hendrikus menyerahkan lembaran kertas yang kemudian diketahuinya adalah daftar proyek. Namun dengan jujur saksi ini mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 40 juta langsung dari terdakwa.<br /><br />Selain keterangan Hendrikus, juga keterangan Arie Asali, selaku Direktur PT Indoraya Jaya Perkasa yang juga masih keluarga dekat terdakwa (menantu) terkait proyek pemerintah yang dia minta melalui terdakwa karena dekat dengan Bupati Marianus Sae. <br /><br />Bila proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 sudah ditentukan oleh terdakwa sendiri dihadapan  Bupati yang disaksikan oleh pejabat ULP maupun Dinas PU, bukan tidak mungkin hal itu berlaku pada tahun anggaran sebelumnya. Buktinya, beberapa proyek pemerintah Kabupaten Ngada yang masing-masing pekerjaan bernilai milliaran dimenangkan oleh PT Sinar 99 Permai milik terdakwa dan PT Flopindo. <br /><br />Hal ini dijelaskan pula oleh Tewe Silvister yang menjabat selaku Kepala Dinas sejak 2011 menjelaskan, bahwa PT Sinar 99 Permai sudah mengerjakan proyek APBD Kab. Nagada sejak 2011 hingga 2017.<br /><br />Dalam persidangan kali ini pun terungkap, adanya pemberian uang sebesar Rp 1,080 milliar dari Albertus Iwan Susilo. Menurut Iwan, uang itu diserahkannya ke Bupati Marianus melalui terdakwa. Pemberian uang itu adalah sebagai komitmen fee atas proyek pekerjaan yang dikerjakan Iwan bersma terdakwa.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIBoowT4CFZhyLlWddRwRCuIa98MEBRPzvTqZCDW6RM7PZl2UGcFSxLbeFciv66r1fZW_FbHtusV8d-G5Ncwqt3l5Ih2qL095RC-P4PSlQ7B-KCaJvdwQmzFjjoNf1xjfy0oJdxDk1Xg/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIBoowT4CFZhyLlWddRwRCuIa98MEBRPzvTqZCDW6RM7PZl2UGcFSxLbeFciv66r1fZW_FbHtusV8d-G5Ncwqt3l5Ih2qL095RC-P4PSlQ7B-KCaJvdwQmzFjjoNf1xjfy0oJdxDk1Xg/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</td></tr> </tbody></table> Selain itu, keterangan Wilhelmus Petrus  Bate alias Wimpi Bate juga terungkap adanya penyetoran uang ke Marianus melalui rekening terdakwa yang sudah dikantongi Marianus Sae sejak 2011. Keterangan Wilhelmus Petrus  Bate alias Wimpi Bate kali ini sama dengan keterangan Ngetu Petrus alias Pieter selaku bagian keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada pada sidang sebelumnya. <br /><br />Petrus mengakui, bahwa dirinya diperintahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk mentrasfer uang tunai kereking terdakwa di Bank BNI tanpa SP2D (surat perintah pencairan dana) yang totalnya Rp 450 juta.<br /><br />“Saya diperintahkan untuk transfer uang tunai kerekening BNI Nomor 0213012710, nggak ada hubungannya SP2D, tidak ada SP2D-nya,” jawab saksi terus terang saat itu. Saksi ini juga menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 20 juta.<br /><br />Usai persidangan, terkait keterangan Marianus Sae dan saksi lannya, JPU KPK Ronald F Rorotikan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa rekening terdakwa sudah dikuasi oleh Marianus sejak 2011 hingga Februari 2018. <br /><br />JPU KPK Ronald menjelaskan, penguasaan rekening terdakwa oleh Marianus Sae, berawa saat Marianus Sae curhat dengan terdakwa, bahwa dia (Marianus Sae) membutuhkan uang untuk biaya operasionalnya dan biaya untuk Pilkada setelah Marianus Sae menjabat Bupati Ngada. <br /><br />“Dan sebagai timbalbaliknya, terdakwa pun meminta proyek. Kan tidak ada yang gratis dan  Marianus pun mengatakan akan dibantu asalkan dokumennya lengkap,” kata JPU KPK Ronald menjelaskan.<br /><br />Pada saat terdakwa mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Ngada melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan), diaman terdakwa sebagai peserta lelang selalu dimenangkan. PT Sinar 99 Permai dan PT Flopondo selalu dimenangkan, karena informasi dan persyaratan dokumen sudah diberitahukan kepada terdakwa.<br /><br />“Kan semua informasi sudah diberikan dulu ke terdakwa. Kalau sudah diberikan informasi lebih dulu ke peserta lelang, itu sudah pasti kemenangan bagi peserta itu. Karena tidak semua informasi diberikan kepeserta lelang karena ada rahasia bagi panitia lelang,” lanjut Ronald.<br /><br />Saat ditanya terkait uang yang diterima Marianus Sae dari terdakwa sejak 2011 hingga 2018, JPU KPK Ronald mengungkapkan, bahwa total uang yang diterima Marianus dari terdakwa seseuai dengan dakwaan sebesar Rp 2,6 milliar, tetapi ada uang dari Iwan Susilo untuk Bupati yang dititipkan melalui terakwa sebesar Rp 1.080 M.<br /><br />“Kalau dalam dakwaan kita, total uang yang diterima Marianus Sae dari terdakwa sebesar Rp 2,6 sekian milliar. Tapi selain itu ada pemebrian uang dari Albertus Iwan Susilo ke Marianus sebesar Rp 1.080 milliar melalui terdakwa atas permintaan Marianus. Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas permintaan Marianus,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald juga mengungkapkan terkait aliran uang dari BKP ke Bupati Ngada Marianus Sae melalui rekening terdakwa yang sudh dikantongi Marianus. Pegawai BKD mengatakan dalamm persidangan sebelumnya, adanya penyetoran uang tunai ke reekening terdakwa tanpa ada dokumen SP2D. <br /><br />“Memang kita belum dalami apakah benar ada pemotongan anggaran di BKD yang disetorkan kepada  oleh BKD terhadap Marianus memlaui terdakwa. Tapi dari keterangan saksi tadi,  ada dugaan terjadi pemotongan anggaran yang menurut saksi tadi seperti uang lembur,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />Terkait keterangan Bupati Ngada Marianus Sae dalam pekerjaan Jalan Waepana – Waebia yang dikatakannya bengkok supaya diluruskan. Sementara menurut saksi sebelumnya yaitu Kepala Dinas PU Tewe Silvister mengatakan, bahawa pekerjaan Jalan Waepana – Waebia belum masuk dalam anggaran tahun 2018, dan Jalan tersebut sudah dikerjakan oleh PT Sinar 99 Permai tahun 2017.<br /><br />Menggapi hal ini, JPU KPK Ronald menjelaskan, Marianus mememang megakatakan bahwa Jalan Waepana – Waebia supaya dikerjakan oleh PT Sinar 99 Peramai karena ada yang bengkok supaya diluruskan. Menurut Bupati, pekerjaan itu partisipasi terdakwa tidak dari anggaran. <br /><br />“Jalan Waepana – Waebia katanya ada yang bengkok, jadi supaya diluruskan oleh PT Sinar 99 Per,ai dengan biaya partisipasi bukan dari anggaran. Tapi untuk meluruskan itu kan perlua ada anggaran dari APBD. Bupati beralasan, partisipasi terdakwa, bukan dari anggaran APBD. Tapi faktanya belum dikerjakan oleh PT Sinar 99 Permai karena beum ada anggarannya,” ujar JPU KPK Ronald.<br /><br />“Kalau Bupati tiba-tiba menunjuk salah satu perusahaan untuk mengerjakan proyek Jalan, sementara itu tidak masuk dalam anggaran, apa dasarnya. Harusnya kan ada pelelangan dulu” pungkas JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Ngada Marianus Sae Mengakui, Menguasi Rekening Terdakwa Sejak 2011

#Dua sahabat asal NTT itu bertemu di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah 3 bulan sejak terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi suap m...

»