Terdakwa Suap Bupati Ngada, Menunggu Tuntutan JPU KPK Tanggal 8 Juni

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYFvFZePnHbo8aE50TWSWddeRLMzdok6RhGjBp7wqdC_8_bIBbR0cI2P4hDiRYW_FKfT2xijhXX10S-WwE6L0XZe0-JsgA_wd2RjKH2_IV3HP3tlf-OJWshorsj8ToXYKmOYs2pOohM7s/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYFvFZePnHbo8aE50TWSWddeRLMzdok6RhGjBp7wqdC_8_bIBbR0cI2P4hDiRYW_FKfT2xijhXX10S-WwE6L0XZe0-JsgA_wd2RjKH2_IV3HP3tlf-OJWshorsj8ToXYKmOYs2pOohM7s/s640/IMG20180522185310.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Baba Miming</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Direktur PT Sinar 99 Permai, tinggal menunggu surat tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi “suap” terhadap  Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae.<br /><br />Pasalnya, agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK maupun pemeriksaan (keterangan) terdakwa sudah selesai. Hal itu seperti yang disampaikan oleh tim JPU KPK yang terdiri dari Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri kepada Majelis Hakim dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah selesai pada Jumat, 25 Mei 2018.<br /><br />Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Lufsiana. SH., MH dan Samhadi. SH., MH pun menentukan agenda persidangan selanjutnya, yaitu pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK paada tanggal 8 Juni 2018.<br /><br />“Kalau demikian, pembacaan surat tuntutan tanggal Delapan Juni 2018,” ucap Hakim H.R. Unggul dan kemudian menutup jalnnya persidangan.<br /><br />Dalam kasus ini, Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, warga Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT, “diseret” JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapam Majelis Hakim dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK, pada Minggu, 11 Februari lalu.<br /><br />Pada Minggu, tanggal 11 Februari 2018, Penyidik KPK mengamankan sebanyak 5 orang di 3 lokasi yaitu  Surabaya, Kupang dan Bajawa. Di Surabaya, KPK menangkap Marianus Sae, Bupati Ngada bersama Ambrosia Tirta Santi selaku Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT disebuah Hotel di Surabaya sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu penyidik KPK mengamankan sebuah kartu ATM Gold BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan.<br /><br />Kemudian sekitar 11.30 WITA dihari yang sama, tim penyidik KPK lainnya juga mengamankan Dionosaskila (ajudan Bupati) di Kupang, NTT, di Posko Pemenangan Calon Gubernur NTT Marianus Sae, dan Petrus P. Lewar (Kacab BNI Bajawa). Sementara  terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alia Baba Miming selaku Dirut PT Sinar 99 Permai ditangkap di rumahnya di Bajawa, Kabupaten Ngada sekira pukul 11.45 WITA. <br /><br />Namun kemudian, untuk sementara penyidik KPK menetapkan 2 tersangka, yaitu Marianius Sae yang juga calon kuat Guber NTT selaku “penerima suap”, dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Dirut PT Sinar 99 Permai pemberi “suap”.<br /><br />Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu dijerat Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi degan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br />Pada Jumat, 25 Mei 2018, sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Lufsiana. SH., MH dan Samhadi. SH., MH dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Artanta Barus dkk dari Jakarta, serta dihadiri JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri.<br /><br />Sementara menurut JPU KPK Ronald F Rorotikan seuasi persidagan kepada wartawan media ini menjelaskan, pada dasarnya terdakwa mengakui apa yang dijelaskan dalam suart dakwaan terkait pembukaan renkening dan pemberian sejumlah uang terhadap Marianus Sae selaku Bupati Ngada, berkaitan dengan proyek yang didaptkan oleh terdakwa. <br /><br />“Tuntutan tanggal Delapan Juni, karena pemeriksaan saksi-saksi mapun trdakwa sudah selesai hari ini,” ucap JPU KPK Ronald.<br /><br />“Menurut terdakwa tadi, bahwa pembukaan rekening baru atas permintaan Marianus. Dan itu berkaitan dengan proyek yang didapatkan terdakwa,” lanjut JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald menambahkan, terkait penyetoran uang oleh Kepala Cabang BNI KCP Bajawa ke beberapa orang tim relawan Marianus dalam Pilkada Pigub NTT, serta uang sebesar Rp 1.080.000.000 dari Albertus Iwan Susilo dibenarkan oleh terdakwa.<br /><br />Namun saat ditanya kemudian, apakah ada pengembangan baru  terkait beberapa nama orang yang yang disebutkan alam kasus ini ?, Menurut JPU KPK Ronald akan dipertimbangkan. Pun demikian, kasus ini sudah berkembang dan masih ada perkara yangsebentar lagi disidangkan dengan tersangka Marianus Sae.<br /><br />“Kasus ini sudah berkembang sesuai fakta persidangan, akan kita pertimbangkan. Tetapi ada perkara yang sebentara lagi akan disidangkan dengan tersangka Marianus Sae,” ujar JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Suap Bupati Ngada, Menunggu Tuntutan JPU KPK Tanggal 8 Juni

Terdakwa Baba Miming berita korupsi .co – Terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, Direktur PT Sinar 99 Permai, tinggal menung...

»

Terdakwa Mengakui, Pembukaan Rekeningnya atas Permintaan Bupati Ngada

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKWL2nzoP-NcG6yW65tWow51it9yD81GR-szBffRaC_OPUYTOr75C6mWC5Uk3G_X5QoXCgXTLrSAzSJ4niTzgQ-xXOFXpiIj_Bq97gN87AILT6jTg5MIJvnEFpolwnN_oNmN7jbbEm9A/s1600/IMG20180522185310.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="372" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKWL2nzoP-NcG6yW65tWow51it9yD81GR-szBffRaC_OPUYTOr75C6mWC5Uk3G_X5QoXCgXTLrSAzSJ4niTzgQ-xXOFXpiIj_Bq97gN87AILT6jTg5MIJvnEFpolwnN_oNmN7jbbEm9A/s640/IMG20180522185310.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Baba Miming</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#Total uang dalam rekening yang diberikan Direktur PT Sinar 99 Permai ke Bupati Rp 3,567 M, puluhan proyek di Kab. Ngada sudah didapatkannya#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggar Timur (NTT) adalah seorang pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi yaitu PT Sinar 99 Permai, yang menjadi terdakwa dalam kasus perkara Korupsi “suap” Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae.<br /> <br /> Sedangkan  Marianus Sae adalah Bupati Ngada sejak 2010 – 2015, dan 2015 hingga 2020 untuk periode ke - 2, serta calon Gubernur NTT periode 2018 - 2023 dalam Pilkada 2018.<br /> <br /> Dalam setiap pencalonan seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sudah tidak rahasia lagi yang namanya tim sukses atau tim pemenangan yang dapat mendudukung baik materil maupun inmaterial, Khususnya Partai Politik selaku garda terdepan. <br /> <br /> Apakah dukungan dari tim sukses atau tim pemenangan itu murni bantuan begitu saja atau akan “menghasilkan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)” setelah yang didukung itu terpilih ? Seperti yang terjadi antara Baba Miming dengan Marianus Sae. Sebab persahabatan Baba Miming dengan Marianus Sae, ternyata sudah sejak tahun 2010 lalu, hingga Marianus Sae maju sebagai calon Gubernur NTT dalam Pilkada 2018, Baba Miming adalah salah 1 tim suksesnya. <br /> <br /> Persahabatan antara pengusaha (Baba Miming) dan Kepala Daerah (Bupati Marianus Sae) yang terjalin selama 8 tahun sama-sama meraih kesuksesan. Uang milliaran sudah diberikan Baba Miming ke Marianus Sae, dan Marianus Sae membantu Baba Miming dengan bentuk proyek pekerjaan di Kabupaten Ngada yang didanai dari APBD. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghT61yPs-dGnJuWga_NLDXQFaqSsuyULAIyg_bxm0HxFogCzhvf_glPNbDY498p6oTqyctVQKUkvs8di7WP5uUtle5VovO68XZ8KUnp0m3K81COV79tR0dHJsfO36KrlBHy0KOI2dYQtk/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghT61yPs-dGnJuWga_NLDXQFaqSsuyULAIyg_bxm0HxFogCzhvf_glPNbDY498p6oTqyctVQKUkvs8di7WP5uUtle5VovO68XZ8KUnp0m3K81COV79tR0dHJsfO36KrlBHy0KOI2dYQtk/s640/Bupati+Ngada.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Marianus Sae dan Baba Miming</td></tr> </tbody></table> Namun sialnya, kesuksesan yang diaraih keduanya tak mulus hingga diakhir jabatan Marianus sebagai Bupati, dan tidak mulus pula sebagai calon Gubernur NTT untuk 5 tahun kedepan. Sebeb Baba Miming dan Marianus Sae saat ini sama-sama meringkuk dibalik jeruji besi alias penjara, setelah ditangkap KPK pada tanggal 11 Pebruari 2018 karena kasus “suap menyuap model baru”.<br /> <br /> Kasus suap model baru karena barang bukti yang diamankan KPK pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Marianus Sae di sebuah Hotel di Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bukan uang seperti kasus OTT Kepala Daerah lainnya. Melainkan sebuah kartu ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold Bank BNI dan beberapa struk bukti transaksi keuangan. ATM itu atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, yang pembukaan rekeningnya pada tanggal 7 Pebruari 2011 atas permintaan Marianus Sae, dan kemudian menyerahkan ATM itu ke Marianus Sae.<br /> <br /> Hal itu terungkap dari surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dan diakui oleh terdakwa dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 25 Mei 2018.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 25 Mei 2018, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Lufsiana. SH., MH dan Samhadi. SH., MH dengan agenda pemeriksaan terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming yang  didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Artanta Barus dkk dari Jakarta, serta dihadiri JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming mengakui, bahwa pembukaan rekening atas namanya di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bajawa Kabupaten Ngada pada tanggal 7 Pebruari 2011 adalah atas permintaan Marianus Sae. Kemudian ATM rekeningnya diserahkan ke Marianus Sae. Setelah pembukaan rekening tersebut, terdakwa melakukan beberapa kali penyetoran  hingga 2017, yang totalnya Rp 2.487.000.000 dan pemberian uang sebesar Rp 1.080.000.000 oleh Albertus Iwan Susilo, Direktur PT Sukses Karya Inovatif pada awal 2018 melalui terdakwa yang masih ada hubungan kelaurga. Sehingga total selruhnya sebesar Rp 3.567.000.000 (Tiga milliar Lima ratus Enam puluh Tujuh juta).<br /> <br /> “Ia. Di BNI KCP Bajawa Pebruari 2011 atas permintaan Marianus Sae,” jawab terdakwa.<br /> <br /> Saat ditanya JPU KPK, alasan Bupati Ngada Marianus Sae memita terdakwa untuk membuka rekening baru, awalnya terdakwa tidak tahu. Terdakwa mengakui juga, bahwa pemberian uang oleh terdakwa ke Marianus Sae adalah untuk mendapatkan proyek yang didanai APBD Kabupaten Ngada. Selain itu, terdakwa mengakui saat JPU KPK memberkan uang yang disetorkan terdakwa ke rekening baru miliknya yang dikuasi oleh Marianus Sae, dan beberapa Proyek pekerjaan yang didapatkan terdakwa.<br /> <br /> “Apa alasan Marianus Sae meminta saudara untuk membuka reknening itu ?,” tanya JPU KPK,  namun dijawab oleh terdakwa tidak tahu. JPU KPK kembali menanyakkan terdakwa, apakah pemberian uang itu ada hubungannya dengan proyek itu. Di jawab terdakwa, Ya.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV13Wqu5x5BPy2K7wGb4ssnavhflBg4bveNbbbEhstneqItRI0VozMfmZ-cuCs0abUrFryFuX2Aa5L9Pj0_ySn_VXZk8DJCTwhpVJz270Hd-GqQ0O4pGgWHfpXsJBb7CUlh67zXTMwFUQ/s1600/Ntt+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV13Wqu5x5BPy2K7wGb4ssnavhflBg4bveNbbbEhstneqItRI0VozMfmZ-cuCs0abUrFryFuX2Aa5L9Pj0_ySn_VXZk8DJCTwhpVJz270Hd-GqQ0O4pGgWHfpXsJBb7CUlh67zXTMwFUQ/s640/Ntt+1.jpg" width="640" /></a></div> Penyetoran uang oleh terdakwa ke rekening miliknya yang dikuasi oleh Marianus Sae sejak 7 Pebruari 2011 hingga 2017 yaitu ; pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 70 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /> <br /> Terdakwa Baba Miming juga mengakui, saat JPU KPK menanyakkan terkait uang sebesar Rp 1.080.000.000 dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif ke Marianus Sae melalui terdakwa sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 28 Desember 2017 Rp 280 juta, tanggal 14 Januari 2018 sebesar Rp 400 juta dan tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta<br /> <br /> “Ya benar,” jawa terdakwa.<br /> <br /> Proyek pekerjaan yang didapatkan oleh PT Sinar 99 Permai milik terdakwa, PT Flopindo Raya bersatu dimana terdakwa sebagai komisaris, dan PT Sukses Karya Inovatif milik Albertus Iwan Susilo keluarga terdakwa, adalah ; <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>1. PT Sinar 99 Permai (milik terdakwa) mendaptkan Proyek TA 2011 – 2017</b></span><br /> <br /> Tahun Anggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK ruas Watujaji-Bena, nilai kontrak Rp 4.013.599.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Tanalalin-Maronggela, nilai kontrak Rp 10.990.599.000 tanggal 5 September 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Boba-Wogowela, nilai kontrak Rp 11.503.599.000 tanggal 26 Agustus 2011.<br /> <br /> TA 2013 yaitu Proyek pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 1. 231.599.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloka-Were, nilai kontrak Rp 1.995.589 tanggal 21 Agustus 2013.<br /> <br /> TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Mataloko-Were, nilai Kontrak Rp3.846.299.700 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan Jalan DAU pekerjaan jalan ruas Waeja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.996.599.000 tanggal 5 agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajawa, nilai kontrak Rp 3.995.599.000 tanggal 5 agustus 2014.<br /> <br /> TA 2015 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.233.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 7.693.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp.14.811.599.000; Proyek  kegiatan peningkatan Jalan DAK ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 3.374.800.000; Proyek kegiatan pekerjaan perluasan Apron,Taxiway dengan A/C tebal rata-rata 5 cm termasuk marking di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.211.030.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Waebetu-Tarajwa, nilai kontrak Rp 11.436.734.000 tanggal 26 Agustus 2015; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Rekoo-Zaa,  nilai kontrak Rp 2.996.602.000 tanggal 26 Agustus 2016; Proyek kegiatan pelebaran jalan batas Kabupaten Manggarai-Spbajawa dan pelebaran jalan Malanuza-Gako, nilai kontrak Rp 21.392.599.000 tanggal 14 April 2015.<br /> <br /> TA 2016 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Pomaa-Mboras (Riung) dengan nilai kontrak Rp 3.353.599.000; Proyek kegiatan peningkatan jalan DAK tambahan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 6.720.599.000; Proyek kegiatan pekerjaan tanah Runaway 28 di Bandar Udara Soa Bajawa, nilai kontrak Rp 12.647.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 4.915.202.00 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Ranameo-Teni, nilai kontrak Rp 3.494.6.000.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarajwa,  nilai kontrak Rp 7.295.595.960 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam kota Bajawa di Kab. Ngada, nilai kontrak Rp 6.994.605.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 4.490.599.000 tanggal 24 Juni 2016.<br /> <br /> TA 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Wogowela-Waebela, nilai kontrak Rp 14.085.599.000 tanggal 3 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 6.985.944 000 tanggal 29 Mei 2017;  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia, nilai kontrak Rp 16.699.599.000 tanggal 29 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Borani-Turekisa, nilai kontrak Rp 9.887.599.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Nikisae-Wogowela, nilai kontrak Rp 6.491.559.000 tanggal 31 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 8.091.041.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Poma-Mboras, nilai kontrak Rp 5.562.599.000; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Mauponggo-Maumbawa, nilai kontrak Rp 3.698.599.000.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>2. PT Flopindo Raya Bersatu (Direkturnya Raymondus Togo) mendapatkan Proyek TA 2011-2017;</b></span><br /> <br /> Tangun Aggaran (TA) 2011 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Piga-Lowobia (di Kab. Ngada) dengan nilai kontrak Rp 1.798.888.000 tanggal 29 Juli 2011; Proyek kegiatan peningkatan jalan DPPID ruas Waepana-Wibia di Kabupaten Ngada nilai kontrak Rp 6.599.888.000 tanggal 5 September 2011 <br /> <br /> Tahun Anggaran 2012 yaitu  Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas bosiko-Surisina dengan anggaran Rp 2.63 9.888.000 tanggal 29 Mei 2012; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Surisina-Tarawaja dengan nilai kontrak Rp 2.196.888.000 tanggal 29 Mei 2012.<br /> <br /> Tahun Anggaran 2013 yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Bosiko-Surisina, nilai kontrak Rp 1.149.878.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.248.892.000 tanggal 21 Agustus 2013; Proyek kegiatan peningkatan jalan ruas Waebetu-Tarawaj, nilai kontrak Rp 1.233.883.000 tanggal 21 Agustus 2013.<br /> <br /> Proyek TA 2014 yaitu Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Bajawa-Radawea dengan nilai kontrak Rp 1.480.886.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK dalam Kota Bajawa Kab. Ngada , nilai kontrak Rp 1.754.888.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Jerebuu-Nikisae, nilai kontrak Rp 1.469.890.000 tanggal 5 Agustus 2014; Proyek kegiatan pembangunan jalan DAK Reko.Zaa, nilai kontrak Rp 1.263.888.000 tanggal 5 Agustus 2014.<br /> <br /> Proyek tahun anggaran 2015, kegiatan peningkatan jalan dalam Kota Bajawa, nilai kontrak Rp 2.249.500.00 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuza-Zepe, nilai kontrak Rp 2.188.478.100 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Ranamoe-Teni, nilai kontrak Rp 1.514.700.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waeluja-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.024.000.000 tanggal 27 Mei 2015; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Nikisie-Wogowela, nilai kontrak Rp 2.992.878.000 tanggal 26 Agustus 2015.<br /> <br /> Proyek tahun anggaran 2016 yaitu proyek kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala ruas jalan Malanuza-Maumbawa, nilai kontrak Rp 1.262.914.000; Proyek kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan berkala ruas jalan Gako-Mauponggo, nilai kontrak Rp 1.264.915.000; Proyek kegiatan Jalan Bajawa-Ngoranale, nilai kontrak Rp 1.287.889.185 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan Reko-Zaa, nilai kontrak Rp 3.243.889.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Malanuzaa-Zepe, nilai kontra Rp 2.988.881.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Waepana-Waebia, nilai kontrak Rp 1.48 9.888.000 tanggal 24 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan Jalan Bajawa-Ekoheto, nilai kontrak Rp 2.38 9.880.000 tanggal 28 Juni 2016; Proyek kegiatan peningkatan jalan IKK Golewa Barat, nilai kontra Rp  984.892.000 tanggal 1 Juli 2016.<br /> <br /> Proyek tahun anggaran 2017 yaitu kegiatan peningkatan Jalan ruas Turekisa-Late, nilai kontrak Rp 2.464.888.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Tadha-Waebela, nilai kontrak Rp 3.179.539.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Boua-Wolobobo, nilai kontrak Rp 1.970.388.000 tanggal 12 Mei 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Waebetu-Tarawaja, nilai kontrak Rp 1.984.894.000 tanggal 5 Juni 2017; Proyek kegiatan peningkatan Jalan ruas Aimere-Waebela, nilai kontrak Rp 2.988.886.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>3. PT Sukses Karya Inovatif (Direktur, Albertus Iwan Susilo) mendapatkan Proyek TA 2016 -2017;</b></span><br /> <br /> Tahun Anggaran 2016, yaitu Proyek kegiatan peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia di Kab. Ngada dengan nilai kontrak Rp 2.553.450.000 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAK  pembangunan jembatan Waerebo, nilai kontrak Rp 2.376.909.000 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek kegiatan DAU pembangunan kantor Dinas P 3 di Kabupaten Ngada, nilai kontrak Rp 4.255.268.000 tanggal 28 Juli 2016, dan Tahun Anggaran 2017 yaitu Proyek kegiatan peningkatan jalan Maronggela-Nampe, nilai kontrak Rp 7.997.362.000 tanggal 5 Juni 2017.<br /> <br /> “Ya,” jawab terdakwa singkat.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrRtPe5QFLZp2bltsu1o8fU5zN7IPyX9YmlcbDo89zxgcLpw-ynnnPTh5DSZtXPDgSA7tXiq-c1VT8U7yTWm-qeIfyE62wjgHLJ26dPgBXGxXqs_6l_y-2T1xI9hTfx1VX8N0JrlRIdUI/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrRtPe5QFLZp2bltsu1o8fU5zN7IPyX9YmlcbDo89zxgcLpw-ynnnPTh5DSZtXPDgSA7tXiq-c1VT8U7yTWm-qeIfyE62wjgHLJ26dPgBXGxXqs_6l_y-2T1xI9hTfx1VX8N0JrlRIdUI/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</td></tr> </tbody></table> Namun keterangan terdakwa berbeda dengan keterangan Hendrikus Sao Meo (Kabid Dinas PU) maupun keterangan Marianus Sae pada persidangan sebelumnya, saat JPU KPK menanyakkan terkait melakukan plotting proyek pekerjaan untuk TA 2018 yang dilakukannya di rumah dan disaksikan Bupati Marianus Sae. Menurut terdakwa, dirinya memberikan nama Ari (Arie Asali  menantu terdakwa) pada proyek yang akan dia kerjakan pada tahun 2018 adalah Bupati.<br /> <br /> “Itu Marianus, kalau saya menulis pake huruf e,” jawab Marianus.<br /> <br /> Sementara keterangan Hendrikus Sao Meo dalam persidangan sebelumnya mengatakan, bahwa yang melakukan tanda centang pada setiap proyek adalah terdakwa dihadapan Marianus Sae. Namun pada sidang berikutnya, Marianus Sae lupa siapa yang memberikan tanda itu.<br /> <br /> Terkait uang yang disetorkan oleh Kepala Cabang BNI ke rekening DPC PKB dan PDIP dibenarkan oleh terdakwa. Menurut terdakwa, karena uang di rekening miliknya yang dikauasi oleh Marianus Sae, sehingga terdakwa meminta Kepala Cabang BNI KCP Bajawa, Petrus P. Lewar untuk mengambil dari reking pribadinya dan menyetorkan ke beberapa orang atas permintaan Marianus Sae<br /> <br /> “Ia, karena uang direkeningnya tidak cukup. Menyetorkan ajudannya Dinosiakila,” jawa terdakwa. Dinosiaskila dua kali dipanggil oleh JPU KPK namun tidak hadir dalam persidangan.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU KPK Ronald F Rorotikan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa pembukaan rekening baru milik terdakwa yang dikuasi oleh Marianus sejak 2011 atas permintaan Marianus Sae. JPU KPK Ronald menjelaskan, pada dasarnya terdakwa mengakui bahwa pemberian uang itu terhadap Marianus berkaitan dengan proyek yang didaptkan oleh terdakwa. <br /> <br /> “Menurut terdakwa tadi, bahwa pembukaan rekening baru atas permintaan Marianus. Dan itu berkaitan dengan proyek yang didapatkan terdakwa,” kata JPU KPK Ronald.<br /> <br /> JPU KPK Ronald menambahkan, terkait penyetoran uang oleh Kepala Cabang BNI KCP Bajawa ke beberapa orang tim relawan Marianus dalam Pilkada Pigub NTT, serta uang sebesar Rp 1.080.000.000 dari Albertus Iwan Susilo dibenarkan oleh terdakwa.<br /> <br /> Namun saat ditanya kemudian, apakah ada pengembangan baru  terkait beberapa nama orang yang yang disebutkan alam kasus ini ?, Menurut JPU KPK Ronald akan dipertimbangkan. Pun demikian, kasus ini sudah berkembang dan masih ada perkara yangsebentar lagi disidangkan dengan tersangka Marianus Sae.<br /> <br /> “Kasus ini sudah berkembang sesuai fakta persidangan, akan kita pertimbangkan. Tetapi ada perkara yang sebentara lagi akan disidangkan dengan tersangka Marianus Sae,” ujar JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Mengakui, Pembukaan Rekeningnya atas Permintaan Bupati Ngada

Terdakwa Baba Miming #Total uang dalam rekening yang diberikan Direktur PT Sinar 99 Permai ke Bupati Rp 3,567 M, puluhan proyek di Kab. ...

»

Ada Apa Dalam Kasus OTT Zainal Imran ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBHme6ViAagw7aXaMutj3IUCfn1qv92IUz6tE5t2hJbSOsPu4iqTHzfHoxhan0kh8n8Cy8kTBbb34xfjyGHgOlEKjciLrn5wT7iqovTu7hkXn6QrJPRXvvsx1eSotezGkq4-iFpDBZhqg/s1600/Situbondo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBHme6ViAagw7aXaMutj3IUCfn1qv92IUz6tE5t2hJbSOsPu4iqTHzfHoxhan0kh8n8Cy8kTBbb34xfjyGHgOlEKjciLrn5wT7iqovTu7hkXn6QrJPRXvvsx1eSotezGkq4-iFpDBZhqg/s640/Situbondo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri Samsul Arifin (angggota Sabhara Polres Situbonda),Heri Purwanto (penyidik Polres Situbondo), dan Kuncoro (Kasi Pemeintahan Kelurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)<br /></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#Dalam persidangan terungkap, Map berisi uang berada ditangan Kasi Pemerintahan Kelurahan Ardirejo tetapi yang terdakwa hanya Lurah#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ada yang menggelitik dalam kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polres Situbondo terhadap Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran (Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB) saat sidang digelar di Penadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 24 Mei 2018.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman. SH., MH,  dengan agenda pemeriksaan 3 orang saksi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (pasal 12 huruf e yaitu memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,; atau pasal 11 yakni menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya)  dengan terdakwa terdakwa Zainal Imran yang didampingi Penasehat hukum (PH)-nya  Ridwan Soleh dkk.<br /><br />Ketiga saksi yang dihadirkan oleh JPU Kejari Situbondo ialah Heri Purwanto, penyidik Polres Situbondo,; Samsul Arifin, angggota Sabhara Polres Situbonda dan Kuncoro, Kasi Pemeintahan Kelurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. <br /><br />Dalam persidangan, PH terdakwa menolak Heri Purwanto selaku penyidik Polres Situbondo sebagai saksi yang dihadirkan oleh JPU. Penolakan itu bukan tidak beralasan. Karena pada saat PH terdakwa menanyakkan Heri Purwanto, ternyata sebagai penyidik dalam perkara terdakwa Zainal Imran, melainkan penyidik dalam perkara lain.<br />“Bukan, dalam perkara lain,” jawab Heri Purtwanto atas pertanyaan PH terdakwa. <br /><br />“Yang Mulia, kami menolak keterangan saksi ini, karena saksi ini adalah penyidik dalam perkara lain,” kata PH terdakwa memohon kepada Majelis Hakim.<br /><br />“Ya, akan dicacatat,” kata Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Keberatan PH terdakwa hanya disitu, melainkan saat JPU Kejari Situbon mengajukan saksi korban untuk masuk ke ruang sidang untuk didengar keterangannya. Pada hal sebelum sidang di mulai, JPU hanya menyampaikan Kepada Majelis Hakim bahwa saksi hanya ada 3 orang.<br /><br />“Kami menolak, Yang Mulia. Karena tadi JPU mengatakan hanya ada saksi 3 orang,” kata PH terdakwa. Dan Ketua Majelis Hakim pun sependapat, karena perkara masih banyak yang belum disidangkan.<br /><br />“Ya, kita tunda dalam persidangan berikutnya aja. Karena ini masih banyak perkara yang belum disidangkan, apa lagi ini kan bulan puasa,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Yang menggelitik dalam kasus ini adalah, saat terdakwa Zainal Imran diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan saksi Kuncoro terkait Map berisi uang pada saat OTT dilakukan oleh anggota Polres Situbondo pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB.<br /><br />Karena keterangan saksi mapun dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 WIB, beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang, polisi sudang melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa.<br /><br />Sementara menurut terdakwa Zainal Imran, pada saat anggota Polres Situbondo yang langsung masuk ke ruang kerja terdakwa, saat itu terdakwa meminta surat tugas karena 2 anggota polisi berpakaian “preman” tidak menunjukkan surat tugas. Setelah terdakwa meminta surat tugas, 2 anggota polisi barulah meminta surat tugas dari petugas lainnya yang berada diluar.<br /><br />Pada saat anggota polisi Polres Situbondo masuk keruang kerja terdakwa, map berisi uang ada ditangan Kuncoro yang duduk berdampingan dengan Gumilang. Dan kemudian Kuncoro secara spontan menjatuhkan map tersebut keatas meja, sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Map itu saya tidak tau isinya dan saya tidak memegang. Pada saat polisi datang, baru 5 menit saya nyampai di kantor karena ada tugas diluar. waktu itu saya marah dan meminta polisi menunjukkan surat tugas, karena saya berhak dan itu ruang kerja saya,” kata terdakwa.<br /><br />Kuncoro tetap dalam keterangannya, namun bukti map berisi uang sesuai foto yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim berda di dekatnya, bukan dirampas dari terdakwa oleh petugas Kepolisian pada saat OTT dilakukan.<br /><br />Tidak hanya itu. Kuncoro mengakui kepada Majelis Hakim, bahwa Ia peranah menerima uang dari lurah sebelumnya, bila ada “hasil suap”. Kuncoro pun saat itu meminta maaf, setelahKetua Majelis Hakim mengingatkannya, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.<br /><br />Kasusu ini pun mengundang pertanyaan. Sebab penyidik Polres Situbondo hanya menetapkan Zainal Imran yang baru 1 bulan sekaligus pertama kalinya menjadi Lurah ditetapkan menjadi  tersangka kasus OTT, sementara map berisi uang sebagai barang berada ditangan Kuncoro.<br /><br />Bila Zainal Imran terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Situbondo pada tanggal 20 Maret 2017, mengapa setelah 1 tahun penyidik Polres Situbondo baru melimpahkan berkas perkara ini ke Kejari Situbondo ? Bahkan menurut terdakwa, Kejari Situbondo sempat mengembalikan (P19) berkas perkara terdakwa ke penyidik Polres Situbondo. Ada apa dalam kasus OTT Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran ?<br /><br />Usai persidangan. Saat wartawan media ini meminta komentar dari Heri Purwanto maupun Kuncoro, terkait map berisi uang yang dijelaskan terdakwa dihadapan Majelis Hakim, tak mau berkomentar kecuali kata “Ya” yang membenarkan namanya saat ditanya.<br /><br />Terpisah. Sementara terdakwa Zainal Imran mengatakan, bahwa jarak temapt duduk antara terdakwa dengan Kuncor yang sedang memegang Map dan Gumilang, ada sekitar 1,5 meter. Kuncoro dan Gumilang duduk dipojok ruangan, sedangkan terdakwa duduk di dekat pintu.<br /><br />Menurut terdakwa, pada saat polisi datang, Kuncoro menjatuhkan Map yang berada ditangannya ke atas meja dekat tempat duduknya.<br /><br />“Ruang itu luas, hanya ada skat pembatas. Jarak saya duduk dengan Kuncoro ada sekitar Satu setenag meter. Kuncoro duduk disamping Gumilang. Map itu ada ditangan Kuncoro, pada saat Polisi datang, Kuncoro tiba-tiba menjatuhkan Map yang ditangannya itu ke atas meja dekatnya seperti dalam gambar yang ditunjukkan di depan Hakim tadi. Saya tidak tau apa isinya karena saya baru Lima menit tiba dikantor, polisi datang,” kata terdakwa.<br /><br />Saat ditanya hubungan terdakwa dengan Kuncoro, maupu proses pengurusan akta jual beli tanah yang diajukan oleh Gumilang, terdakwa mengatakan, bahwa hubungannya baik-baik saja. Namun terdakwa mengungkapkan, bahwa proses pengurusan tanah yang diajukan oleh Gumilang sudah berlangsung sejak lama sebelum terdakwa menjadi Lurah.<br /><br />“Hubangan baik, saya kan baru 1 bulan jadi Lurah dan itu yang pertama kali. Sebelumnya saya di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tapi kalu proses pengurusan tanah itu sudah lama. Saya hanya memproses sesuai dengan aturasn, saya tidak tau kalau itu ada uang,” kata terdakwa.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS).<br /><br />Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017.<br /><br />Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. <br /><br />Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.<br /><br /> Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 10.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan.<br /><br />Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta.<br /><br />Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada.<br /><br />Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa.<br /><br />Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. <br /><br />Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo<br /><br />“Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Redaksi)

Tipikor Ada Apa Dalam Kasus OTT Zainal Imran ?

Foto dari kiri Samsul Arifin (angggota Sabhara Polres Situbonda),Heri Purwanto (penyidik Polres Situbondo), dan Kuncoro (Kasi Pemeintahan ...

»

Bupati Ngada Marianus Sae Mengakui, Menguasi Rekening Terdakwa Sejak 2011

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw2hhft1G1W_Lc_09xvYjMj778UBE01lZYy5CVXwF8n_KXHWdw9UkoYQPamabP8ch12m46klB8IGkqHu06gOiC9tx4SfozEpCKEBGk5Lub3u6Vn8wKdGLGAQ94GjUkZfQYit7rMyJrL0g/s1600/Bupati+Ngada.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhw2hhft1G1W_Lc_09xvYjMj778UBE01lZYy5CVXwF8n_KXHWdw9UkoYQPamabP8ch12m46klB8IGkqHu06gOiC9tx4SfozEpCKEBGk5Lub3u6Vn8wKdGLGAQ94GjUkZfQYit7rMyJrL0g/s640/Bupati+Ngada.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b>#Dua sahabat asal NTT itu bertemu di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah 3 bulan sejak terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi suap menyuap#</b></i></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co –</b></span> Marianus Sae adalah Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2010 hingga 2023, yang memiliki 4 tempat tinggal, yaitu di Kampung Bosko, Ubedolumolo, Bajawa, Kab. Ngada, NTT,; Rumah Kebun Zeusobo I Golewa Barat, Ngada NTT,; Penful Kupang, NTT dan Kulibul Sari Tibubeneng, Badung, Bali. Sementara Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi yaitu PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT<br /><br />Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming, adalah sahabat sebelum Marianus Sae terpilih menjadi Bupati Ngada Tahun 2010 - 2015 dan 2015 – 2020 untuk periode ke II. Dalam pencalonan Marianus, Baba Miming sebagai sahabatnya berperan aktif untuk membantu Marianus Sae duduk disinggah Sana sebagi orang nomor Satu di Kabupaten Ngada, termasuk pencalonan Marianus Sae sebagai Gubernur NTT dalam Pilkada Juni 2018.<br /><br />Hebatnya lagi, Baba Miming menyerahkan ATM (Agunan Tunai Mandiri) Gold BNI rekningnya untuk dikuasi Marianus Sae sejak 2011 hingga Pebruari 2018, sebelum KPK menangkapnya di sebuah Hotel di Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2018. Total uang yang ada di rekening Baba Miming sebesar Rp 3.567.000.000, namun yang tersisa saat penangkapan sebesar Rp 659.854.895<br /><br />Dan sebagai sahabat, suka dan duka bisa jadi banyak dialami Marianus Sae dan Baba Miming. Karena Baba Miming telah membantu Marianus Sae dalam bentuk uang, semenetara Marianus Sae membantu Baba Miming dalam bentuk proyek pekerjaan yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja negara) Kabupaten Ngada. Dan termasuk saat ini, dimana keduanya sama-sama masuk penjara, karena terjerat kasus suap menyuap yang tertangkap tangan alias Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 11 Februari 2018.<br /><br />Tiga bulan sejak OTT, Kedua sahat ini kembali bertemu di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 22 Mei 2018. Karena JPU KPK “menyeret” Baba Miming (dan Marianus Sae) kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah terlebih dahulu mengantongi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agus (MA) RI, demi menjaga kemanan.<br /><br />Kehadiran Marianus Sae yang juga tersangka sebagai penerima “suap” dalam persidangan adalah sebagai saksi untuk terdakwa terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming (“penyuap”) yang didampingi Penasehat Hukumnya Artanta Barus dkk dari Jakarta, atas panggilan JPU KPK Ronald F Rorotikan, Mungki Hadipratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R. Unggul Warso Murti.SH., MH, dalam kasus Korupsi “suap” pengadaan barang dan Jasa di Kabupaten Ngada tahun 2011 hingga 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar 2 session pada Selasa, 22 Mei 2018, selain Marianus Sae  (session ke I), JPU KPK juga menghadirkan 4 orang saksi lainnya, diantaranya Albertus Iwan Susilo (kontraktor), warga Jln. El Tari, Kel. Trikora Kec. Bajawa,; Media Moses (Sekda Kab. Ngada), warga Kelurahan Tanalodu, Bajawa,; Wilhelmus Petrus  Bate alias Wimpi Bate, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Ngada, warga Keluarahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Rt 010 / Rw 003 Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqixZ3TO4qWxw3wkWjPwapKjTBwp1TS7XSgK6ec-WMBl7-hllUT-ezEIfPfsyyG3daLpaZrSTkCdxLR_HNSYVpn0DMjMqh6ULTeu0t_a3ra3VPdMSEBhtMkK-MuIcoqxxLrPOPtEd_LY/s1600/IMG20180522183704.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipqixZ3TO4qWxw3wkWjPwapKjTBwp1TS7XSgK6ec-WMBl7-hllUT-ezEIfPfsyyG3daLpaZrSTkCdxLR_HNSYVpn0DMjMqh6ULTeu0t_a3ra3VPdMSEBhtMkK-MuIcoqxxLrPOPtEd_LY/s640/IMG20180522183704.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri atas, Albertus Iwan Susilo, Media Moses (Sekda Kab. Ngada), Wilhelmus Petrus Bate alias Wimpi Bate, Kepala BKD Kab. Ngada dan Laurensius (Ketua Pokja ULP) di Dinas PU Perumahan Rakyat Kabupaten Ngada.</td></tr> </tbody></table> Dihadapan Majelis Hakim Marianus Sae menjelaskan, bahwa terdakwa Baba Miming seorang pengusaha kontraktor PT Sinar 99 Permai sudah di kenalnya sebelum dirinya menjadi Bupati Ngada tahun 2010 lalu. Marianus Sae tidak membantah atas pertanyaan JPU KPK, terkait rekening terdakwa Baba Miming yang dikuasinya sejak tahun 2011 lalu. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa, yang dibeberkan JPU KPK pada persidngan kali ini terkait aliran uang yang masuk kerekening terdakwa dan yang sudah dikuasi Marianus, yaitu Pada tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp 60 juta, tanggal 2 Mei 2011 Rp 40 juta,  tanggal 3 Mei 2011 Rp 12 juta, tanggal 21 Januari 2013 Rp 5 juta, tanggal 22 Januari 2013 Rp 100 juta, tanggal 10 Juni 2013 Rp 30 juta, tanggal 12 Juni 2013 Rp 20 juta, tanggal 22 Juli 2013 Rp 200 juta, tanggal 25 September 2013 Rp 35 juta, tanggal 16 Oktober 2013 Rp 37, tanggal 13 November 2013 Rp 70 juta, tanggal 14 November 2013 Rp 15 juta, tanggal 26 November 2013 Rp 20 juta, 28 November 2017 Rp 20 juta, tanggal 11 Desember 2013 Rp 300 juta, tanggal 16 Desember 2013 Rp 25 juta, tanggal 14 Mei 2014 Rp 150 juta, 18 Juli 2014 Rp 100 juta,  30 Juli 2014 Rp 20 juta, 12 September 2014 Rp 60 juta,  21 Oktober 2014 Rp  190 juta, 6 November 2014 Rp 27 juta, 10 Desember 2014 Rp 40 juta, 23 Januari 2015 Rp 20 juta, 4 Juni 2016 Rp 40 juta, 13 Mei 2016 Rp 30 juta, 16 September 2016 Rp 190 juta, 3 November 2016 Rp 50 juta, 4 November 2016 Rp 50 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 15 juta, 7 Desember 2016 Rp 5 juta, 21 Desember 2016 Rp 250 juta, tanggal 22 Februari 2017 Rp 25 juta, 24 Maret 2017 Rp 60 juta, 24 Oktober 2017 Rp 50 juta dan pada tanggal 14 November 2017 sebesar Rp 10 juta.<br /><br />Namun apa yang dikatakan calon Gubernur NTT ini dihadapaan Majelis Hakim, sepertinya tak jujur sekalipun dirinya sudah bersumpah diatas Kitab Suci. Sebab menurut Marianus Sae, bahwa uang yang diberikan terdakwa terhadap dirinya adalah bantuan saja. Aneh memang, bila seorang pengusaha sekaligus sebagai tim sukses Kepala Daerah yang terpilih, memberikan uang ratusan juta bahkan milliaran rupiah dengan begitu saja tanpa ada imbalannya.<br /><br />Tidak hanya itu. Marianus Sae jug tak mengakui terus terang, bahwa proyek pemerintah Kab. Ngada yang dikerjakan oleh terdakwa adalah atas perannya. Sihingga perusahaan terdakwa maupun perusahaan milik keluarganya banyak mendapatkan proyek pemerintah yang nilai anggarannya milliaran rupiah. Disis lain Marianus mengakui, bahwa terdakwa pernah meminta proyek dan dirinya mengatakan akan membantu kalau dokumennya lengkap dan memenuhi persyaratan. <br /><br />“Iya. Saya kenal sudah lama. Sebagai teman dia membantu saya. Dia pernah minta proyek, saya mengatakan akan membantu kalau persyaratannya lengkap,” jawab Marianus Sae.<br /><br />Sementara keterangan Hendrikus Sao Meo selaku Kabid PU dalam persidanan sebelumnya mengatakan, bahwa dalam pertemuan terdakwa dengan Mariaus Sae, dimana dirinya menyerahkan daftar proyek tahun anggaran 2018 yang sudah disahkan oleh DPRD Kabupaten Ngada pada Desember 2017 ke Bupati. Dan saat itu, terdakwa Wilhelmus Iwan Ulumbu memilih sendiri dihadapan Buapti, dengan member tanda pada beberapa proyek untuk perusahaannya yaitu  PT Sinar 99 Permai termasuk untuk PT Flopindo Raya Bersatu, dimana terdakwa selaku komisaris maupun proyek yang akan di kerjakan PT Sukses Karya Inovatif milik Arie Asali menantu terdakwa.<br /><br />Keterangan saksi Hendrikus Sao Meo terakit pembagian proyek dibenarkan Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Kabid anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau sekarang menjadi Badan Keuangan Daerah yang ikut dalam pertemuan itu. Namun saksi Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez menjelaskan hanya melihat saat Hendrikus menyerahkan lembaran kertas yang kemudian diketahuinya adalah daftar proyek. Namun dengan jujur saksi ini mengakui pernah menerima uang sebesar Rp 40 juta langsung dari terdakwa.<br /><br />Selain keterangan Hendrikus, juga keterangan Arie Asali, selaku Direktur PT Indoraya Jaya Perkasa yang juga masih keluarga dekat terdakwa (menantu) terkait proyek pemerintah yang dia minta melalui terdakwa karena dekat dengan Bupati Marianus Sae. <br /><br />Bila proyek pekerjaan tahun anggaran 2018 sudah ditentukan oleh terdakwa sendiri dihadapan  Bupati yang disaksikan oleh pejabat ULP maupun Dinas PU, bukan tidak mungkin hal itu berlaku pada tahun anggaran sebelumnya. Buktinya, beberapa proyek pemerintah Kabupaten Ngada yang masing-masing pekerjaan bernilai milliaran dimenangkan oleh PT Sinar 99 Permai milik terdakwa dan PT Flopindo. <br /><br />Hal ini dijelaskan pula oleh Tewe Silvister yang menjabat selaku Kepala Dinas sejak 2011 menjelaskan, bahwa PT Sinar 99 Permai sudah mengerjakan proyek APBD Kab. Nagada sejak 2011 hingga 2017.<br /><br />Dalam persidangan kali ini pun terungkap, adanya pemberian uang sebesar Rp 1,080 milliar dari Albertus Iwan Susilo. Menurut Iwan, uang itu diserahkannya ke Bupati Marianus melalui terdakwa. Pemberian uang itu adalah sebagai komitmen fee atas proyek pekerjaan yang dikerjakan Iwan bersma terdakwa.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIBoowT4CFZhyLlWddRwRCuIa98MEBRPzvTqZCDW6RM7PZl2UGcFSxLbeFciv66r1fZW_FbHtusV8d-G5Ncwqt3l5Ih2qL095RC-P4PSlQ7B-KCaJvdwQmzFjjoNf1xjfy0oJdxDk1Xg/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIBoowT4CFZhyLlWddRwRCuIa98MEBRPzvTqZCDW6RM7PZl2UGcFSxLbeFciv66r1fZW_FbHtusV8d-G5Ncwqt3l5Ih2qL095RC-P4PSlQ7B-KCaJvdwQmzFjjoNf1xjfy0oJdxDk1Xg/s1600/Saksi+searah+jarum+jam%252C+Hendrikus+Sao+Meo%252C+Clemen+Jacobus+Hurint+Ferdnandez%252C+Tewe+Silvister%252C+Paulus+Gono%252C+Arnoldus+Sewe%252C+Ngetu+Petrus.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi searah jarum jam, Hendrikus Sao Meo, Clemen Jacobus Hurint Ferdnandez, Tewe Silvister, Paulus Gono, Arnoldus Sewe, Ngetu Petrus</td></tr> </tbody></table> Selain itu, keterangan Wilhelmus Petrus  Bate alias Wimpi Bate juga terungkap adanya penyetoran uang ke Marianus melalui rekening terdakwa yang sudah dikantongi Marianus Sae sejak 2011. Keterangan Wilhelmus Petrus  Bate alias Wimpi Bate kali ini sama dengan keterangan Ngetu Petrus alias Pieter selaku bagian keuangan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada pada sidang sebelumnya. <br /><br />Petrus mengakui, bahwa dirinya diperintahkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada untuk mentrasfer uang tunai kereking terdakwa di Bank BNI tanpa SP2D (surat perintah pencairan dana) yang totalnya Rp 450 juta.<br /><br />“Saya diperintahkan untuk transfer uang tunai kerekening BNI Nomor 0213012710, nggak ada hubungannya SP2D, tidak ada SP2D-nya,” jawab saksi terus terang saat itu. Saksi ini juga menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 20 juta.<br /><br />Usai persidangan, terkait keterangan Marianus Sae dan saksi lannya, JPU KPK Ronald F Rorotikan kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa rekening terdakwa sudah dikuasi oleh Marianus sejak 2011 hingga Februari 2018. <br /><br />JPU KPK Ronald menjelaskan, penguasaan rekening terdakwa oleh Marianus Sae, berawa saat Marianus Sae curhat dengan terdakwa, bahwa dia (Marianus Sae) membutuhkan uang untuk biaya operasionalnya dan biaya untuk Pilkada setelah Marianus Sae menjabat Bupati Ngada. <br /><br />“Dan sebagai timbalbaliknya, terdakwa pun meminta proyek. Kan tidak ada yang gratis dan  Marianus pun mengatakan akan dibantu asalkan dokumennya lengkap,” kata JPU KPK Ronald menjelaskan.<br /><br />Pada saat terdakwa mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Ngada melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan), diaman terdakwa sebagai peserta lelang selalu dimenangkan. PT Sinar 99 Permai dan PT Flopondo selalu dimenangkan, karena informasi dan persyaratan dokumen sudah diberitahukan kepada terdakwa.<br /><br />“Kan semua informasi sudah diberikan dulu ke terdakwa. Kalau sudah diberikan informasi lebih dulu ke peserta lelang, itu sudah pasti kemenangan bagi peserta itu. Karena tidak semua informasi diberikan kepeserta lelang karena ada rahasia bagi panitia lelang,” lanjut Ronald.<br /><br />Saat ditanya terkait uang yang diterima Marianus Sae dari terdakwa sejak 2011 hingga 2018, JPU KPK Ronald mengungkapkan, bahwa total uang yang diterima Marianus dari terdakwa seseuai dengan dakwaan sebesar Rp 2,6 milliar, tetapi ada uang dari Iwan Susilo untuk Bupati yang dititipkan melalui terakwa sebesar Rp 1.080 M.<br /><br />“Kalau dalam dakwaan kita, total uang yang diterima Marianus Sae dari terdakwa sebesar Rp 2,6 sekian milliar. Tapi selain itu ada pemebrian uang dari Albertus Iwan Susilo ke Marianus sebesar Rp 1.080 milliar melalui terdakwa atas permintaan Marianus. Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas permintaan Marianus,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald juga mengungkapkan terkait aliran uang dari BKP ke Bupati Ngada Marianus Sae melalui rekening terdakwa yang sudh dikantongi Marianus. Pegawai BKD mengatakan dalamm persidangan sebelumnya, adanya penyetoran uang tunai ke reekening terdakwa tanpa ada dokumen SP2D. <br /><br />“Memang kita belum dalami apakah benar ada pemotongan anggaran di BKD yang disetorkan kepada  oleh BKD terhadap Marianus memlaui terdakwa. Tapi dari keterangan saksi tadi,  ada dugaan terjadi pemotongan anggaran yang menurut saksi tadi seperti uang lembur,” ungkap JPU KPK Ronald.<br /><br />Terkait keterangan Bupati Ngada Marianus Sae dalam pekerjaan Jalan Waepana – Waebia yang dikatakannya bengkok supaya diluruskan. Sementara menurut saksi sebelumnya yaitu Kepala Dinas PU Tewe Silvister mengatakan, bahawa pekerjaan Jalan Waepana – Waebia belum masuk dalam anggaran tahun 2018, dan Jalan tersebut sudah dikerjakan oleh PT Sinar 99 Permai tahun 2017.<br /><br />Menggapi hal ini, JPU KPK Ronald menjelaskan, Marianus mememang megakatakan bahwa Jalan Waepana – Waebia supaya dikerjakan oleh PT Sinar 99 Peramai karena ada yang bengkok supaya diluruskan. Menurut Bupati, pekerjaan itu partisipasi terdakwa tidak dari anggaran. <br /><br />“Jalan Waepana – Waebia katanya ada yang bengkok, jadi supaya diluruskan oleh PT Sinar 99 Per,ai dengan biaya partisipasi bukan dari anggaran. Tapi untuk meluruskan itu kan perlua ada anggaran dari APBD. Bupati beralasan, partisipasi terdakwa, bukan dari anggaran APBD. Tapi faktanya belum dikerjakan oleh PT Sinar 99 Permai karena beum ada anggarannya,” ujar JPU KPK Ronald.<br /><br />“Kalau Bupati tiba-tiba menunjuk salah satu perusahaan untuk mengerjakan proyek Jalan, sementara itu tidak masuk dalam anggaran, apa dasarnya. Harusnya kan ada pelelangan dulu” pungkas JPU KPK Ronald.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Ngada Marianus Sae Mengakui, Menguasi Rekening Terdakwa Sejak 2011

#Dua sahabat asal NTT itu bertemu di Pengadilan Tipikor Surabaya setelah 3 bulan sejak terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi suap m...

»

Nyono Suharli Wihandoko Akui Terima Uang dan Minta Maaf

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlMkspTkQR0BAsIGdQp7GCulkpBgqJEVcfJkwAJJ0bvRIvEe_9rgyL-2QxGTKEXJjKKAiFEdgJeSfwGlN805OSx5JIpN8fDeIscp7Ijnv5_-U_I-Z8-HFXB85OPsIo8INBVq8A6Ni6gQw/s1600/Bupati+Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlMkspTkQR0BAsIGdQp7GCulkpBgqJEVcfJkwAJJ0bvRIvEe_9rgyL-2QxGTKEXJjKKAiFEdgJeSfwGlN805OSx5JIpN8fDeIscp7Ijnv5_-U_I-Z8-HFXB85OPsIo8INBVq8A6Ni6gQw/s640/Bupati+Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <i><b><span style="font-size: large;">#Uang “Suap” Yang Diterima Bupati Jombang Sebahagian Untuk Bayar Iklan Pilkada di Radar Jombang#</span></b></i><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Permintaan maaf selalu datangnya belakangan, kalau didepan itu adalah formulir. Kalimat ini sering kali terdengar dikalngan masyarakat bila ada seseorang yang ketahuan melakukan suatu kesalahan. Kata maaf dan kilaf itupun yang terucap dari bibir Nyono Suharli Wihandoko sambil menundukkan kepala dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 22 Mei 2018.<br /><br />Kata maaf dan kilaf itu tidak hanya terucap dari bibir Nyono Suharli Wihandoko, tetapi dari tersangka/terdakwa lainnya setelah tertangkap tangan oleh KPK. Andai saja Bupati/Wali Kota atau para pejabat itu tidak tertangkap, kata maaf dan kilaf pun tidak akan terucap hingga “akhir hayat”. Uang “haram” pun akan selalu menambah pundi-pundinya selama menduduki jabatannya yang digaji dari cucuran keringat rakyat.<br /><br />Dan kata maaf itu diucapkan Nyono Suharli Wihandoko setelah terlebih dahulu mengakui, kalau dirinya menerima uang “haram” dari  Inna Silestyowati yang dilantiknya menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan pada tanggal 3 Januari 2017 merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang beberapa hari kemudian. Selain dari Inna, Nyono juga menerima langsung dari dokter Samijan selaku suami terdakwa serta melalui Kepala BKD (Badan Keuangan Daerah) Budi Nugroho yang totalnya milliaran rupiah selama tahun 2017. “Enak juag jadi pejabat bukan ?”<br /><br />Kehadiran Nyono Suharli Wihandoko dalam persidangan adalah sebagai saksi untuk terdakwa Inna Silestyowati yang diampingi pengacara Yuliana, atas panggilan JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, terkait jabatannya selaku Bupati Jombang periode 2013 – 2018 yang tertangkap tangan oleh KPK pada awal Februari 2018, karena ketahuan menerima uang “haram” dari Inna Silestyowati saat itu.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar 2 session pada Selasa, 22 Mei 2018, selain Nyono Suharli Wihandoko (session ke II), JPU KPK juga menghadirkan Oisatin selaku Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang dan Misbahul Munir ajudan Bupati dari anggota Polres Jombang.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLksLTXmyBmrQW_EaBYErMTTLTaU9X9qI4TWymTj2K7Cx61lSYcxw8Ve2C4M7sQPHl1RSPihfaf7ZJJSjYBvy2zGnyMgxL0xPUzG72XUUCRhy4VEigYnb7yPF-kuwu9vRk3p8TeKDVBUI/s1600/Dri+kiri%252C+Oisatin%252C+Bnedahara+Paguyuban+dan+Munir+ajudan+Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLksLTXmyBmrQW_EaBYErMTTLTaU9X9qI4TWymTj2K7Cx61lSYcxw8Ve2C4M7sQPHl1RSPihfaf7ZJJSjYBvy2zGnyMgxL0xPUzG72XUUCRhy4VEigYnb7yPF-kuwu9vRk3p8TeKDVBUI/s640/Dri+kiri%252C+Oisatin%252C+Bnedahara+Paguyuban+dan+Munir+ajudan+Nyono.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dri kiri, Oisatin, Bnedahara Paguyuban dan Munir ajudan Nyono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Kepada majelis hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti. SH., MH, Nyono Suharli Wihandoko menjelaskan, bahwa sebelum dirinya melantik Inna sebagai sekretaris Dinas Kesehatan yang sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas, suami terdakwa dokter Samijan pernah menemuinya. Menurut Nyono, dokter Samijan sudah dikenalnya lama sejak pencalonannya sebagai Bupati pada tahun 2013 lalu.<br /><br />“Inna sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan dilantik pada tanggal 3 Januari 2017, sebelumnya sebagai Kepala Puskesmas. Dokter Samijan pernah menemui saya dan menitipkan istrinya, dokter Samijan sudah kenal lama,” kata Nyono.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK terakait uang sebesar Rp 600 juta yang diterima Nyono dari terdakwa Inna dalam 3 tahap pada tahun 2017, dari dokter Samijan maupun melaui Budi Nugroho pada Desember 2016 – Januari 2017 yang totalnya ratuan juta, Nyono mengakui namun menurutnya uang itu diberikan Samijan sebagai bantuan saja, sehingg uang itupun dibuatnya untuk kegiatan Muslimat dan lainya serta untuk pemasangan Iklan di Radar Jombang (Group Harian Jawa Pos).<br /><br />“Ia saya menerima,” jabwa Nyono tanpa mengelak saat JPU KPK memberkan jumlah uang yang diterimanya dari terdakwa.<br /><br />“Uang dari Samijan diberikan sebagai bantuan kegiatan Jombang. Total uang yang saya terima Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta (Rp 1.155.000.000) dan Satu milliar dari para Kepala Dinas. Saya minta maaf saya kilaf” Jawab Nyono kemudian.<br /><br />“Untuk pemasangan Iklan di Rada, saya lupa jumlahnya,” lanjut Nyono menjawab.<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK, Nyono mengakui pemasangan Iklan di harian Radar Jombang (Group Jawa Pos) adalah terkait pencalonannya sebagai Bupati Jombang periode 2018 – 2023. <br /><br />Anehnya, keterangan mantan orang nomor satu di kota Santri ini terkesan berbohong aliasa tak sepenuhnya jujur menjawab pertanyaan JPU KPK atas uang yang diterimanya. Nyono tak mengkui kalau uang yang diberikan Samijan berkaitan dengan pengangkatan Inna sebagai Sekretaris merangkap Plt. Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Nyono juga tak jujur terkait uang yang diserahkan terdakwa Inna adalah hasil pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi Puskesmas Jombang.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, Nyono selaku Bupati tak tahu tentang adanya dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari jasa pelayanan di 34 Puskesmas Kabupaten Jomabang. Pada hal, saksi-saksi sebelumnya menjelaskan, bahwa dana kapitasi mengalir ke “kantong” Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg01VqJcVhYeAYdSoxeBL6Z-NWNEK7ZWMR9k7QxZUTUGwSmI3kifLzN5P4KbIdAXBbP2DylziFprqZzoHVZe2kqmeTG1Ot96AjENCdJ7EGOCMe52IPbgQrsZOzGtMkl4NiWulMejLIPpkI/s1600/Jombang....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg01VqJcVhYeAYdSoxeBL6Z-NWNEK7ZWMR9k7QxZUTUGwSmI3kifLzN5P4KbIdAXBbP2DylziFprqZzoHVZe2kqmeTG1Ot96AjENCdJ7EGOCMe52IPbgQrsZOzGtMkl4NiWulMejLIPpkI/s640/Jombang....jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">Mengalirnya dana kapitasi ke “kantong” Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dijelaskan pula oleh Oisatin selaku Bendahara Paguyuban. Kepada Majelis Hakim Oisatin menjelaskan, bahwa dana kapitasi yang dikumpulakannya selama menjabat Bendahara Paguyuban tahun 2017 sebesar Rp 784 juta. Dan dari jumlah uang itu seperti yang terungkap dalam persidangan, 600 juta disetorkan ke Bupati oleh terdakwa.<br /><br />Menurut Oisatin, pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi sebesar 6 persen dipergunakan untuk operasinal Paguyuban 1 persen, dan 5 persen lagi disetorkan ke Dinas Kesehatan melalui terdakwa. Oisatin mengumpulkan hasil pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi dari 34 Puskesmas di Jombang.<br /><br />“Soteoran dana kapitasi sejak Januari hingga Desember 2017 sebesar Rp 784 juta,” jawab Oisatin.<br /><br />Dari keretangan Bendahara Paguyuban ini terungkap pula fakta baru, yaitu Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) tidak sesuai dengan yang sebenarnya. <br /><br />“LPJ nya tidak sama, 60 persen LPJ dibuat tidak sama,” jawab saksi.<br /><br />Sementara Misbahul Munir selaku ajudan Bupati Jombang ini mengakui, bahwa pada awal Februari dirinya pernah menerima uang dari terdakwa Inna atas perintah Bupati. Uang yang dibungkus terdakwa itu diterima Munir saat mendampingi Bupati menemui terdakwa di Swagata Pendopo Bupati.<br /><br />“Kamis malam Jumat, antara akhir Januari dan awal Februari 2018. Terdakwa menyerahkan ke saya setelah Bupati mengatakan, “ke ajudan aja” sambil menunjuk ke saya. Saya dibelakang Bupati. Awalnya saya tidak tau, tapi saat saya menaroh ke mobil, saya liha uang,” kata saksi.<br /><br />Menurut anggota Kepolisian yang menjadi ajudan Bupati ini mengatakan, bawa uang yang diterimanya itu dibayarkan untuk pemasangan Iklan di harian Radar Jomabang terkait pencalonan Nyono sebagai Bupati Jombang. Sebagai anggota Kepolisian ini ternyata daya ingatnya tidak begitu tajam. Karena baru 4 bulan, Munir sudah lupa berapa jumlah pemasangan Iklan yang dibayarkan. <br /><br />Apakah Munir sebagai ajudan Bupati juga merangkap sebagai “tim sukses” Nyono untuk  pembayaran iklan ? Apakah Munir lupa benaran atau memang pura-pura lupa, mengingat Radar Jombang adalah Group Jawa Pos yang sangat berpengaruh di Jawa Timur ?<br /><br />Usai persidangan. Terkait dana kapitasi, menurut JPU KPK Ronald kepada wartawan media ini menjelaskan, bahwa Oisatin selaku bendahara Paguyuban Puskesmas mengumpulkan dana-dana dai Kepala Puskesmas yang berasal dari dana kapitasi. <br /><br />“Semua dana-dana yang terkumpul dari Kepala Puskesmas sebagai dana kapitasi dari seluruh Puskesmas bemuara di Bendahara Paguyuban yaitu Oisatin. Dari dana yang terkumpul selama tahun 2017 sebesar Rp 784 juta diserahkan kepada terdakwa. Dan 600 juta diserahkan terdakwa ke Bupati, sisanya 184 juta dikuasai terdakwa. Ini fakta yang terungkap dalam persidangan tadi,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />JPU KPK Ronald menambahkan, pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi sebesar 6 persen, dipergunakan untuk operasinal Paguyuban 1 persen dan sisanya 5 persen disetorkan ke Dinas Kesehatan. <br /><br />“Sementara menurut keterangan Dinas kesehatan pada sidang sebelumnya mengatakan dipergunakan untuk opersional, dan akan kita buktikan pada sidang berikutnya. Pemotongan jasa pelayanan untuk dana kapitasi yang tidak ada dasar hukumnya inilah yang hendak direviu oleh Pudji Umbaran. Beberpakali diadakan rapat dengan para Kepala Puskesmas untuk mencari payung hukum, tidak menemukan payung hukum apa untuk pemotongan itu,” ujar JPU KPK Ronald.<br /><br />Saat ditanya, apakah PKP akan melakukan penyelidikan/penyidikan terkait pemotongan dana kapitasi dan penggunaan dana kapitasi oleh Paguyuban Puskesmas Jombang, dimana Paguyuban itu tidak ada kaitannya dengan Puskesmas. Menanggapi hal ini, JPU KP Ronald mengatakan, bahwa perkara ini sedang berkembang dan tidak ada mungkin, yang pastiperkara ini sedang berlembang sesuai fakta persidangan. <br /><br />“Ok saya paham, perkara ini kan sedang berkembang, perkara selanjutnya masih ada atas nama tersangka Nyono (Bupati). Jadi tidak ada mungkin-mungkin, yang pasti perkara ini sedang ranning/berkembang, kita berdasarkan fakta persidangan,” kata JPU KPK Ronald.<br /><br />Apa yang dikatakan JPU KPK ini semoga menjadi kenyataan, agar penyidik KPK melakukan penyidikan terkait penggunaan dana kapitasi oleh Paguyuban Puskesmas Jomabang sejak tahun 2014 yang tidak ada aturannya. <br /><br />Pemotongan dana kapitasi dan LPJ yang dibuat “asal-asalan” bisa jadi tidak hanya di Kabupaten Jombnag, melainkan di Puskemas-Puskesmas lainnya di Kabupaten/Kota setiap Provinsi. (Redaksi) </span>

News Tipikor Nyono Suharli Wihandoko Akui Terima Uang dan Minta Maaf

#Uang “Suap” Yang Diterima Bupati Jombang Sebahagian Untuk Bayar Iklan Pilkada di Radar Jombang# berita korupsi .co – Permintaan maa...

»

Dana Kapitasi Puskesmas Jombang Sebesar “Rp 23,8 M Buat Bancaan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfS1gzJnl4Pgs33CnfrFWB_NpIE3jN3dykdIPaQHAA2Q0DrIobBgkRzrOdTn4PdVjPu_-bVOlbILEWPEgcOr9MhiysgcYR5uaMkLuMTQwDA3yKEebTxOJwvAVpT-EnXekA09yBHmneHSQ/s1600/IMG20180518143800.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfS1gzJnl4Pgs33CnfrFWB_NpIE3jN3dykdIPaQHAA2Q0DrIobBgkRzrOdTn4PdVjPu_-bVOlbILEWPEgcOr9MhiysgcYR5uaMkLuMTQwDA3yKEebTxOJwvAVpT-EnXekA09yBHmneHSQ/s640/IMG20180518143800.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kanan, Heri Wibowo, Cipto Widodo dan Endang</td></tr> </tbody></table> <i><span style="font-size: large;"><b>#Besarnya dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap di Persidangan dalam perkara kasus suap Bupati Jombang#</b></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dana Kapitasi Puskemas Kabupatena Jombang yang dipotong dari Jasa Kesehatan Masyarakat (JKM) sebesar Rp 100 juta pertahun dari 34 Puskesmas atau <i>(Rp 100 juta X 7 thn X 34 Puskesmas = Rp 23,8 M)</i> sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu, dan dari dana Kapitasi itu hanya 40 persennya digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas itu sendiri, sementara 60 persen dibuat untuk bancaan oleh Paguyuban Puskesmas, Kepala Puskesmas dan Pegawai lainnya serta sebahagian lagi disetorkan ke Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Hal ini terungkap dalam persidangan yang berlangsung di pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 18 Mi 2018.<br /><br />Sementara berdasarkan pemantauan ICW pada tahun 2017, sebanyak 26 puskesmas di 14 Provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan; Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan). Keduan adalah memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), serta menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan).</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl04hSi1mZqdM6lH4INAoUjyPOzIS2vjKfIAXYUcXp8EcwMaYbOBkD9YocfPQEjCm9uZaCqpIjrx0-fEgz0zkxcTYQHc-mVyOn8AVi74KPZyukhC1g4t2y5nsCSZle5AcpLdHkpSFW1Y/s1600/Kapitasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1038" data-original-width="1033" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrl04hSi1mZqdM6lH4INAoUjyPOzIS2vjKfIAXYUcXp8EcwMaYbOBkD9YocfPQEjCm9uZaCqpIjrx0-fEgz0zkxcTYQHc-mVyOn8AVi74KPZyukhC1g4t2y5nsCSZle5AcpLdHkpSFW1Y/s640/Kapitasi.jpg" width="636" /></a></div> <span style="font-size: small;">Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai sekita Rp 5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang.<br /><br />Meski jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang diakibatkan dan jumlah tersangka terhitung kecil, tetapi aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi, yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Jombang dan Bupati Subang. <br /><br />Selain itu, terdapat 4 Kepala Dinas Kesehatan yakni Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). <br /><br />Sementara itu, selain Kepala Daerah dan pejabat eselon 2 dan 3 Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga ikut terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel).<br /><br />Sedangkan dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap dalam persidangan yang berlangsung pada Jumat, 18 Mei 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK Dodi Soekmono, Mayhardy Indra Putra,  Yadin dan Agus Satrio Wibowo, untuk terdakwa Inna Selistiyowati selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan merangkap Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dalam perkara suap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.<br /><br />Saksi yang dihadirkan JPU KPK sebanyak 5 orang, yaitu Heri Wibowo, mantan Kepala Dinas Kesehatan Jombang sejak 2012 hingga Januari 2017, Cahyo Widodo dan Endang masing-masing sebagai Kepala Puskesmas di Kabupaten Jombang, Didik selaku Ketua Paguyuban dan Betty, Sekretaris Paguyuban Kabupaten Jombang. Persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, digelar dalam 2 session, yaitu Heri Wibowo, Cahyo Widodo dan Endang. Sedangkan session ke- 2 adalah Didik dan betty.<br /><br />Kepada Majelis Hakim Heri wibowo menjelaskan, sejak diirnya menajadi Kepala Dinas Kesehatan tahun 2012, dan mengndurkan diri serta digantikan oleh terdakwa pada Januari 2017. Terkait dana Kapitasi yang ditanyakaan JPU KPK terhadap saksi Heri Wibowo menjelaskan, bahwa dana Kapitasi baru ada sejak Juli 2014 yang diambil dari Jasa Kesehatan Masyarakat (JKM). <br /><br />Pemotongan JKM menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan ini adalah untuk dana kapitasi dari anggaran yang ada di Puskemas yang menjadi hak Puskesmasa itu sendiri yntuk dipergunakan sebahagian untuk pelayanan kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas, dan sebahagian lagi dipergunkana untuk paguyuban, Kepala Puskemas, dokter, THR, upacara dan setoran ke Bupati.<br /><br />“Kepala Dinas sejak 2012 sampai 2016 tapi resi diganti Januari 2017 oleh Bu Inna. Dana Kapitasi diambil dari JKM (Jasa Kesehatan Masyarakat) sejak Juli 2014. Dana Kapitasi itu dipergunakan untuk sebahagian jasa kesehatan yang tidak mampu ditanggung oleh Puskesmas itu sendiri, dan sebahagian lagi dipotong untuk Paguyuban, Kepala Puskesmas, Dokter, THR, Upacara dan untuk Bupati,” kata Heri Wibowo menjelaskan.<br /><br />Saat JPU KPK kembali menanyakkan saksi Heri Wobowo terkait hubungan antara Paguyuban dan Puskesmas. Saksi Heri Wibowo mengatakan tidak ada hubungannya. Terkait besaran dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari JKM, menurut Heri Wibowo sebesar 35 persen. Dana Kapitasi tahun 2014 dari bulan Juli hingga Desember Rp 100 juta per tahun dari seluruh Puskesmas<br /><br />“Tidak ada hubungan Paguyuban dengan Puskesmas. Dana kapitasi Puskesmas yang dipotong dari JKM sebesar 35 persen. Kalau tahun 2014 dari Juli hingga Desember, dana Kapitasi Rp 100 juta per tahun dari seluruh Puskesmas. Dana kapitasi sampai tahun 2016 masih ada. Kalau tahun 2017, setahu saya masih ada,” ucap Heri Wibowo</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXp_HvpoPoD_fMRmLnYpXEqrNCjCODN9iUMjuPgyv5S-Z3PmKX7OjwnG1EyLp-BD2bKpZwUXNetwm7eLc6qlO9zwQfkXLB_j6WLdxBtfgqkZVQ2lj0PbVqgKaLGy0JPsHqxlljbz3pFLY/s1600/Jombang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXp_HvpoPoD_fMRmLnYpXEqrNCjCODN9iUMjuPgyv5S-Z3PmKX7OjwnG1EyLp-BD2bKpZwUXNetwm7eLc6qlO9zwQfkXLB_j6WLdxBtfgqkZVQ2lj0PbVqgKaLGy0JPsHqxlljbz3pFLY/s640/Jombang.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pudji Umbaran, Direktur RSUD Jombang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Keterangan Heri Wibowo ini sama dengan keterangan Pudji Umbaran selaku Direktur RSUD yang merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak Mei hingga September 2017 menggantikan terdakwa karena terdakwa mengikuti Diklat selama 95 hari. Saat itu Pudji Umbaran berniat mereviu dana kapitasi agar memiliki payung hukum, karena menurutnya pemotongan jasa kesehatan masyarakat untuk dan kapitasi dianggapnya illegal atau tidak sah. Namun rencanya gagal karena pada September 2017, Pudji Umbaran menunaikan Ibadah Haji lalu digantikan Widi Cipto Basuki.<br /><br />Menurut Pudji Umbaran, dari dana Kapitasi pengelolaan Puskesmas itu, 40 persen dipergunakan untuk biaya yang tidak mampu ditanggung oleh Puskemas, dan sisanya 60 persen ada potongan untuk setiap Kepala Puskesmas termasuk pegawai dan honor.<br /><br />Keterangan Heri Wibowo juga dibenarkan oleh 2 saksi lainnya yaitu Cahyo Widodo dan Endang. Menurut kedua saksi ini ada pengurangan jasa pelayanan dari setiap anggaran. Sementara untuk mencairkan anggaran yang ada di setiap Puskesmas, menurut Cahyo Widodo harus ada surat rekomondasi Kepala Dinas Kesehatan tanpa ada pengajuan dari Kepala Puskesmas.<br /><br />“Ada pengurangan jasa pelanan dari setiap anggaran yang di Puskesmas. Untuk pencairan anggaran harus ada surat rekomondasi dari Kepala Dinas, kalai tidak ada tidak bisa dicairkan tanpa mengajukan usulan, biasanya rekomdasi baru turun bulan Maret setiap tahun,” kata Cahyo Widodo.<br /><br />Sementara menurut Endang, dirinya pernah menyetorkan 6 bulan sekali 100 juta. “Pernah setot 100 juta,” jawab Endang kepada Majelis atas pertanyaan JPU KPK.<br /><br />Disession ke II dalam perkara yang sama dengan saksi Ketua dan Sekretaris Paguyuban Puskesmas Didik dan betty. Kepada Majelis Hakim, saksi Didik mengakui adanya dana Kapitasi sejak 2014.<br /><br />Saat wartawan media ini hedak meminta komentar dari Heri Wibowo seusai persidangan terkait dana kapitasi namuntak bersedia, begitu juga dengan saksi lainnya. (Redaksi)</span>

News Tipikor Dana Kapitasi Puskesmas Jombang Sebesar “Rp 23,8 M Buat Bancaan”

Saksi dari kanan, Heri Wibowo, Cipto Widodo dan Endang #Besarnya dana Kapitasi Puskesmas Jombang terungkap di Persidangan dalam perkara ...

»

Hendarwan, Dituntut 3 Thn Penjara Dalam Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCmQxNZLJ3xwgdCnMKbpd81l2esQbWYvNaeZgIzIvYLUSVNdzcHeIfVc5PPKKU57yBHA_zEvkICJEaylmgFkTok0tefi0PH3y1oiYat0VAP3b1vG-juJGe7jlZsleoBdm18dtL6runbKU/s1600/IMG20180518135754_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="877" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCmQxNZLJ3xwgdCnMKbpd81l2esQbWYvNaeZgIzIvYLUSVNdzcHeIfVc5PPKKU57yBHA_zEvkICJEaylmgFkTok0tefi0PH3y1oiYat0VAP3b1vG-juJGe7jlZsleoBdm18dtL6runbKU/s640/IMG20180518135754_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hendarwan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK : Nama-nama yang disebut dalam dakwaan akan </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>                     dikembangkan#</b></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">kotrupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 18 Mei 2018, Jakasa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut terdakwa Hendarwan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) dengan pidana penjara selama 3 tahun, dalam kasus suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu untuk mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Jembatan Kedungkadang Kota Malang.<br /><br />Tuntutan itu diucapkan oleh JPU KPK Arif Soehermanto dkk, saat membacakan surat tuntutannya dalam persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suraba dengan Ketau Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti. Sementara terdakwa Hendarwan didampingi Penasehat Hukumnya.<br /><br />Terdakwa Hendarwan selaku pemilik PT ENK ini ibarat “hendak memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, sudah jatuh tertimpa tangga lalu terinjak”.<br /><br />“Saya biasanya bergerak dibidang kesehatan, belum pernah mengerjakan proyek baru kali ini tapi begini jadinya. Saya hanya percaya dengan teman-teman yang sudah lama saya kenal. Uang yang 1,8 milliar itu katanya untuk mengganti kerugian negara, ada kwitansi dari Sekda. Tapi ya begini, saya jadi masuk “Pondok” (penjara.red),” itulah cerita Hendarwan pada minggu lalu kepada wartawan media ini.<br /><br />Sebab, perusahaan Hendarwan yang tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat ini biasanya bergerak dibidang kesehatan, dan belum pernah mengerjakan proyek konstruksi. Namun karena keinganannya untuk mengembangkan usahanya serta adanya dukungan dari orang-orang dekatnya di Kota Malang, Hendarwan pun mulai “merayap” untuk mengerjakan proyek Jembatan Kedungkandang Kota Malang yang sudah mangkrak sejak 2012 karena ditinggal oleh kontraktor sebelumnya.<br /><br />Perlu diketahui. Proyek Kedungkandang Kota Malang ini juga berkaitan dengan kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864. <br /><br />Untuk mendapatkan pekerjaan proyek Kedungkandang Kota Malang, Hendarwan selaku Komisaris PT ENK dibantu beberapa rekannya, diantaranya Erik Armando Talla yang punya jaringan luas dengan beberapa pejabat dan berteman dekat dengan Direktur Jawa Pos Radar Malang, Lazuardi Firdaus selaku Wartawan Radar Malang,  Nishan Fiksriyoso Direktur PT ENK dan Abdullah Fanani serta beberapa orang lainnya.<br /><br />Terdakwa Hendarwan merogoh dompetnya sebesar Rp 250 juta untuk diberikan melalui Erik Armando Talla kepada Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang agar bersedia mengusulkan pekerjaan proyek Jembatan Kedungkandang masuk dalam anggaran APBD Kota Malang Tanhun Anggaran 2016.<br /><br />Selain uang Rp 250 juta itu, pengusaha muda ini pun mengeluarkan uangnya sebesar Rp 1,8 milliar yang diserahkan kepada Sekada Kota Malang yang saat itu dijabat Sofiya. Uang sebesar Rp 1,8 M itu untuk mengganti kerugian negara dalam pekerjaan jembatan Kedungkandang tahun 2012 yang ditinggal oleh kontraktor sebelumnya dan kasus itu sempat ditangani Polres Malang.<br /><br />Pekerjaan proyek Jembatan Kedungkandang tak jadi dikerjakan, uang milliaran lenyap begitu saja dan perusahaannya pun bubar, kini pengusaha muda anak pejabat itu pun meringkuk dibalik teralis besi penjara. “Ibara sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”. <br /><br />Kasus suap Ketua DPRD Kota Malang yang menjerat Hendarwan ini adalah jilid III. Sedangkan jilid II dengan terdakwa Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono, selaku penerima suap yang disebut dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang, yang salah satunya pembahasan Jembatan Kedundang. <br /><br />Dalam kasus ini, JPU KPK menjerat Moch. Arif Wicaksono dengan pasal 12 huruh b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun. Terdakwa Arif tinggal menunggu “suara palu” Majelis Hakim untuk menentukannya berapa lama menjadi penghuni baru Hotel Prodeo alias Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang sesak dan pengap tanpa ada fasilitas mewah, serta makanan “apa adanya”.<br /><br />Sedangkan Jilid I dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang sebagai penyuap ketua Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang disebut dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang, yang salah satunya pembahasan Jembatan Kedundang. <br /><br />Jarot Edi Sulistiyono dinyatakan terbukti bersalah dan dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Unang Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim menghukumnya dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.<br /><br />Dalam jilid IV ada sebanyak 19 orang yang masih berstatus tersangka dan sudah ditahan  oleh penyidik KPK, diantaranya Wali Kota Malang sekaligus sebagai petahanan Calon Wali Kota Malang Moch. Anton, bersama 18 anggota DPRD. <br /><br />Dalam kasus ini Moch. Anton adalah sebagai “pemeberi suap” terhadap  ketua Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang disebut dengan istilah “Pokir (pokok-pokok pikiran)” sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, untuk pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang diajukan Pemkot Malang, yang salah satunya pembahasan Jembatan Kedundang. <br /><br />Sedangkan ke- 18 tersangka anggota DPRD Kota Malang selaku penerima uang “pokir” itu  antara lain Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), H.M. Zainudin (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Abdul. Hakim (Ketua DPRD/PDIP), Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), Syaifur Rusdi (Fraksi PAN), Tri Yudiani (Fraksi PDIP), Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Heri Subianto (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) serta Abdurachman dari Fraksi PKB. <br /><br />Lalu jilid V ? Eits….! Bisa jadi masih bertambah seperti yang dipertanyakkan terpidana Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan beberapwa waktu lalu, yaitu Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov. Jatim, Teddy Sujadi Sumarna selaku Kabid di Dinas PU-PPB. Karena Kedua orang ini “berperan” dalam pengumpulan uang “pokir” untuk sang Ketua Dewan yang terhormat. Belum lagi Erik Armando Talla dan Lauzuardi Firdaus. Tetapi semuanya tergantung ditangan lembaga anti rasuah.<br /><br />Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan, bahwa terdakwa Hendarwan selaku Komisiaris PT ENK terkait pemeberian uang suap terhadap Moch. Arif Wicaksono agar Ketua DPRD Kota Malang ini mengusulkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk memasukkan anggaran proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu ke dalam APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />JPU KPK menyatakan dalam surat tuntutannya, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya Moch. Arif Wicaksono memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto  UU RI Nomor Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 188 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />“Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu,” ucap JPU KPK<br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa meminta bantuan Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (saat persidangan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, Lazuardi Firdaus adalah wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos) yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang, dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang, agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee, dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. <br /><br />“Dan Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla,” kata JPU KPK<br /><br />“Sementara uang kekurangan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Dan Erik Armando Talla pun kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta,” kata JPU KPK kemudian dalam dalam tuntutannya.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul khamid dan Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono. Selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono. <br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang, yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 95 milliar.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan itu Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun yang bersumber dari APBD.<br /><br />“Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara, Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Wali Kota Malang menandatangani nota kesepakatan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar,” lanjut JPU KPK<br /><br />JPU KPK pun menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk; Menyatakan terdakwa Hendarwan  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidan penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Bila mana terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 2 bulan,” kata JPU KPK dakhir surat tuntannya.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketu Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti  memberikan waktu sepekan bagi terdakwa maupun penasehat hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. <br /><br />“Saudara punya hak untuk menyampaikan Pembelaan. Majelis memberikan waktu 1 minggu ia,” ucap Hakim Unggul.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan kepada JPU KPK Arif Soehermato terkait beberapa orang yang terlibat dalam kasus suap terdakwa Ketua DPRD Kota Malang dalam pembahasan anggaran APBD-P Kota Malang TA 2015 maupun Jembatan Kedungkandang mengatakan, untuk sementara KPK lebih focus untuk menyelesaikan kasus lain seperti tersangka Moch. Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />“KPK saat ini masih focus untuk menyelesaikan kasus lain, kan masih ada Moch. Anton dan 18 anggota DPRD,” ucap JPU KPK Arif.<br /><br />“Termasuk Cipto Wiyono dan Teddy ?. lalu bagaimaan dengan Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus,” tanya wartawan ini kemudian.<br /><br />Menurut JPU KPK Arif, semua nama-nama yang yang disebutkan dalam surat dakwaan biasanya akan dikembangkan oleh KPK.<br /><br />“Nama-nama yang yang disebutkan dalam surat dakwaan biasanya akan dikembangkan oleh KPK,” ucap JPU KPK Arif.  (Redaksi) </span>

News Tipikor Hendarwan, Dituntut 3 Thn Penjara Dalam Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang

Terdakwa Hendarwan #JPU KPK : Nama-nama yang disebut dalam dakwaan akan                       dikembangkan# berita kotrupsi .co – Ju...

»