Dirut PT WUS Dituntut 1,6 Thn Penjara, Achmad Fauzi Aman ?

<span style="font-size: large;"><b><i>#Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini sebagai Wakil Bupati Sumenep terkait kasus Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp 7 M#</i></b></span><br /> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYi10cMQH3zT4UnThVk2QJ4lBgfLsYNsPYKq2MCLdsU03-BY-slhfV6Tequ-s8YuIxAtjylLd82D424ix97XCqU50s_W9Au4PTsGpa-0LhFpZT69szCJpHfCa2RkVZWr5Bo_ZXDECRszU/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYi10cMQH3zT4UnThVk2QJ4lBgfLsYNsPYKq2MCLdsU03-BY-slhfV6Tequ-s8YuIxAtjylLd82D424ix97XCqU50s_W9Au4PTsGpa-0LhFpZT69szCJpHfCa2RkVZWr5Bo_ZXDECRszU/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie</td></tr> </tbody></table> </span><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, adalah terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore pada tahun 2011 – 2015 sebesar Rp 4.435.290.317,58 dan USD 203.630,05 dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan oleh JPU Kejati Jatim, sementara mantan Kepala Cabang PT WUS yang saat ini menjabata sebagai Wakil Bupati Sumenep aman. <br /><br />Selasa, 10 April 2018, surat tuntutan itu di bacakan diruang sidang Cakra Pengdilan Tipikor Surabaya oleh  JPU Rhein dkk dari Kejati Jatim terhadap terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa  Sitrul Arsyih Musa'ie bersama Taufadi (perkara terpisah dan masih proses sidang), mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero) terseret dalam pusaran kasus dugaan Korupsi yang merugikan keuangan negara dala pengelolaan dana PI PT PWU.<br /><br />Sementara Achmad Fauzi sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS tapi tak tersentuh hukum, karna Kejaksaan Tinggi – Jawa Tumur “tak berani menyeretnya” kepersidangan sekalipun hanya sebagai saksi, bahkan dianggap “melecehkan” persidangan karena dipanggil 3 kakli namun tak menghiraukannya.<br /><br />Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014 dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Wakil Presiden yang juga Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya. Karena menurutnya, semua penduduk Indonsia sama diamata hukum dan patuh terhadap hukum diamana Indonesia adalah negara hukum.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU menyatakan,  bahwa slip penarikan uang dari rekening Bank Mandiri kantor cabang pembantu ITC Permata Hijau Jakarta, ditandatangani oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie bersama Ahmad Fauzi.  Sedangkan slip penarikan dana yang berasal dari BPRS Bhakti Sumekar, ditandatangani oleh terdakwa bersama Taufadi, untuk bisnis jual beli tanah dengan H. Sugianto. Dan penarikan uang dilakukan beberapakali oleh terdakwa baik dari rekening valas Dollar Amerika Serikat maupun dalam bentuk rupiah untuk jual beli tanah sejak tahun 2012 hingga 2015.<br /><br />Dalam fakta persidangan, JPU menunjukkan bukti berupa aplikasi setoran pengiriman oleh  Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio. Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanggal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011<br /><br />“Akibat perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie bersama-sama dengan Taufadi telah merugikan keuangan negara sebesar US 203.630,05 Dollar AS atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.647.190.650 sen, dan Rp 4.435.290.317,58 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan dan pengolahan dan PI tahun 2011 hingga 2015 pada PT WUS Nomor SR1096/PW13/5/2017 tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian unsur merugikan negara atau perekonomian negara terpenuhi,” ucap JPU.<br /><br />JPU juga menyatakan, berdasarkan alat bukti yang telah disita, maka terdapat kerugian negara tersebut di atas telah dibayarkan oleh terdakwa pada saat penyidikan berlangsung, yaitu pada tanggal 18 desember 2016 sebesar Rp 1.12 8.86.417,58; pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD 167 ribu dan USD; pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp 10 juta; pada tanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp 20 juta; pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 476 juta; pada tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp 510.658.500; pada tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp 2.289.765.400 dan USD 35.969,05.<br /><br />JPU menyatakan, perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri Surabaya, yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan supsider; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dan membayar denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp 50 juta), dan bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan kurungan,” ucap JPU.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya (Pledoi) pada persidangan pekana depan.<br /><br />Usai persidangan, JPU Rhein menjelaskan atas pertanyaan wartawan media ini terkait kerugian engara mengatakan, bahwa terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian negara. <br /><br />“Sudah dikembalikan seluruhnya,” kata JPU Rhein.<br /><br />Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi saat dihubungi wartawan ini melalui nomor WatsAppnya. Namun saat ditanya tentang Achmad Fauzi, mantan Kejari Surabaya ini juga tak bersedia menanggapinya.<br /><br />“Sudah dikembalikan semua, 100 persen,” kata Didik<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 hingga 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, tim penyidik Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2015.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Dirut PT WUS Dituntut 1,6 Thn Penjara, Achmad Fauzi Aman ?

#Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini sebagai Wakil Bupati Sumenep terkait kasus Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp ...

»

Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang, Komisiaris PT ENK Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU90VJLPwJX6as8cLPJZ74q_UL7mrADzQnU08pW0o5vCdUZAI_Ocv_RQiABTGgrUmHBCubF60t5QfOgdGQW4kA5TVTJOAd4bPEpYSDSnLNjrmm70txy4E9LEoXf1BBHJXb6gLVwgMifn8/s1600/PT+ENK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="873" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhU90VJLPwJX6as8cLPJZ74q_UL7mrADzQnU08pW0o5vCdUZAI_Ocv_RQiABTGgrUmHBCubF60t5QfOgdGQW4kA5TVTJOAd4bPEpYSDSnLNjrmm70txy4E9LEoXf1BBHJXb6gLVwgMifn8/s1600/PT+ENK.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Hendrawan M, selaku Komisiaris PT ENK</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">kotrupsi</span>.co –</b></span> Selasa, 10 April 2018, JPU KPK kembali menyeret seorang tersangka kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, untuk diadili dalam kasus Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono Jilid III.<br /><br />Dalam jilid III ini, penyidik KPK menetapkan Hendrawan M, selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang bergerak dibidang konstruksi (kontraktor), yang diduga memberikan “uang suap” kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 250 juta pada tahun 2015 lalu, terkait pekerjaan proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu.<br /><br />Sementara dalam jilid I kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono selaku pemberi suap, sudah divonis 2,8 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 April 2018.<br /><br />Sedangkan jilid II, kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 700 juta pada tahun 2015, juga terkait pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selaku penerima suap, dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Kemudian jilid IV sebanyak 19 masih dan saat ini masih berstatus tersangka dan sudah ditahan  oleh penyidik KPK, diantaranya Moch. Anton selaku Wali Kota Malang (patahan Wali Kota Malang) sekaligus sebagai “pemeberi suap”.<br /><br />Sedangkat 18 anggota DPRD Kota Malang selaku “penerima suap” antara lain “YAB” (Yaqud Ananda Qudban) sebagai Ketua Fraksi Hanura-PKS sekaligus salah satu calon Wali Kota Malang dalam Pilkada 2018, SPT (Suprapto) sebagai Ketua Fraksi PDIP, MZN (HM Zainudin) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB), SAH (Sahrawi) sebagai Ketua Fraksi PKB, SAL (Salamet) sebagai Ketua Fraksi Gerindra, “WHA” (Wiwik Heri Astuti) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), “MKU” (Mohan Katelu) sebagai Ketua Fraksi PAN, “SL” (Sulik Lestyowati) sebagai Ketua Komisi A/Partai Demokrat, “ABH” (Abdul Hakim) sebagai Ketua DPRD/PDIP), “BS” (Bambang Sumarto) sebagai Ketua Komisi C/Partai Golkar, “IF” (Imam Fauzi) sebagai Ketua Komisi D/PKB, “SR” (Syaifur Rusdi) sebagai Fraksi PAN, “TY” (Tri Yudiani) sebagai Fraksi PDIP, “HPU” (Heri Puji Utami) sebagai Ketua Fraksi PPP-Nasdem, “HS” (Heri Subianto) sebagai Ketua Fraksi Demokrat, “RS” (Rahayu Sugiarti) sebagai Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar, “SKO” (Sukarno) sebagai Ketua Fraksi Golkar serta “ABR” (Abdurachman) Fraksi PKB. <br /><br />Lalu jilid V ? Eit ! bisa jadi masih berlanjut seperti yang dipertanyakkan terpidana Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan beberapwa waktu lalu, yaitu Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU dan Tata Raung Pemprov. Jatim dan Teddy Sujadi Sumarna selaku Kabid di Dinas PU-PPR. Karena Kedua orang ini “berperan” dalam pengumpulan uang “haram” untuk sang Ketua Dewan yang terhormat.<br /><br />Dalam persidangan kali ini (10 April 2018) adalah pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU KPK terhadap terdakwa  Hendrawan M, selaku Komisiaris PT ENK terkait pemeberian uang suap terhadap Moch. Arif Wicaksono agar Ketua DPRD Kota Malang ini mengusulkan kepada Pemerintah Kota Malang untuk memasukkan anggaran proyek jembatan Kedungkandang Kota Malang, yang pekerjaannya “terbengkalai” sejak tahun 2012 lalu ke dalam APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK menyaatakan, bahwa terdakwa Hendarwan bersama-sama dengan Erik Armando Talla, pada tanggal 1 Juli 2015 bertempat di rumah dinas ketua DPRD Kota Malang, Jalan R. Panji Soeroso Nomor 7 Kota Malang Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang dengan maksud, supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang memberikan persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juncto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto  UU RI Nomor Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan pasal 188 ayat (3) UU RI Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;<br /><br />“Tim JPU KPK membeberkan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaannya. Pada sekitar bulan Maret - Mei 2015 bertempat di Hotel Ibis Surabaya, terdakwa selaku komisaris PT ENK yang bergerak di bidang konstruksi (kontraktor),  dan Nishan Fiksriyoso selaku Direktur Utama (Dirut) PT ENK, melakukan pertemuan dengan Erik Armando Talla dan Abdullah Fanani, untuk membicarakan keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang berhenti pelaksanaannya sejak tahun 2012 lalu,” ucap JPU KPK<br /><br />Dalam pertemuan itu, lanjut JPU KPK, terdakwa meminta bantuan kepada Erik Armando Talla yang dikenal mempunyai banyak koneksi atau kedekatan dengan sejumlah pejabat di Kota Malang, untuk melobi atau melakukan pendekatan ke pihak DPRD Kota Malang supaya proyek tersebut dapat dianggarkan kembali dalam APBD Kota Malang, dan terdakwa bersedia memberikan sejumlah uang kepada pihak DPRD Kota Malang.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdawa tersebut, pada tanggal 24 Juni 2015, Erik Armando Talla  mengajak Lazuardi Firdaus (saat persidangan dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono, Lazuardi Firdaus adalah wartawan harian Radar Malang group Jawa Pos) yang merupakan teman dekat Moch. Arif Wicaksono untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa di Hotel Regent’s Park Malang, dan  dalam pertemuan itu Erik Armando Talla membicarakan sejumlah proyek diantaranya proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang yang ingin dikerjakan oleh terdakwa.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla menemui Moch.  Arief Wicaksono di rumah dinasnya untuk menegaskan kembali keinginan terdakwa mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang agar anggarannya dimasukkan dalam APBD-P 2015, dan bersedia memberikan imbalan/fee, dan Moch. Arif Wicaksono bersedia mengupayakan dengan meminta imbalan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 300 juta. Kemudian Erik Armando Talla menyanggupi sebesar Rp 250 juta dan setujui oleh Moch. Arif Wicaksono dengan  meminta agar uang itu segera direalisasikan secepatnya. Dan Erik Arman Talla kemudian menyampaikan kesepakatan pemberian uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya disanggupi oleh terdakwa dengan meminta Nishan Fiksriyoso untuk merealisasikan dengan mengirimkan uang sebesar Rp 50 juta melalui rekening Bank Mandiri Nomor 14400-14631300 milik Erik Armando Talla,” kata JPU KPK<br /><br />“Sementara uang kekuranagan sebesar Rp 200 juta, Nishan Fiksriyoso meminta bantuan Erik Armando Talla agar meminjam kepada orang lain, dengan alasan bahwa kas PT ENK tidak cukup, dan berjanji akan mengembalikan. Dan Erik Armando Talla pun kemudian meminjam uang kepada Abdullah Fanani sebesar Rp 200 juta, sehingga jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp 250 juta,” kata JPU KPK kemudian dalam dalam dakwaannya.<br /><br />JPU KPK menjelaskan, pada tanggal 1 Juli 2015, Erik Armando Talla bersama sopirnya Abdul khamid, serta Abdullah Fanani mendatangi rumah dinas Moch. Arif Wicaksono dengan menggunakan kendaraan  masing-masing, dan selanjutnya Erik Armando Talla didampingi Abdullah Fanani menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta langsung kepada Moch. Arif Wicaksono. Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla dan Lazuardi Firdaus kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, menanyakan perkembangan penganggaran pembangunan jembatan Kedungkandang yang kemudian disampaikan oleh Moch. Arif Wicaksono telah menolak usulan Pemerintah Kota Malang yang hanya menganggarkan dana sebesar Rp 1 Miliar untuk proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang dalam APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015, karena nilainya terlalu kecil. Sehingga proyek tersebut akan dianggarkan dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Erik Armando Talla kembali melakukan pertemuan dengan Moch. Arif Wicaksono di rumah dinas Ketua DPRD, dan dalam pertemuan Moch. Arif Wicaksono memperlihatkan draf Nota Kesepakatan antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD Kota Malang tentang pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dengan nilai total dana APBD yang dianggarkan sebesar Rp 95 miliar selama 3 tahun.<br /><br />Kemudian Erik Armando Talla melaporkan kepada terdakwa, bahwa anggaran multiyears proyek lanjutan pembangunan jembatan Kedungkandang sudah disetujui dan nota kesepakatan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Pada tanggal 12 Oktober 2015, DPRD Kota Malang menyetujui anggaran proyek pembangunan jembatan Kedungkandang secara multiyears dengan cara Moch. Arif Wicaksono dan Moch.  Anton selaku Walikota Malang menandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang dengan Nomor 050/49.1/35.7.123/2015 dan Nomor 188.4/64/35.73.201/2015 tentang penganggaran kegiatan tahun jamak pembangunan jembatan Kedungkandang dengan total anggaran sebesar Rp 95 miliar dengan alokasi anggaran pada tahun 2016 senilai Rp 30 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 35 miliar dan tahun 2018 sejumlah Rp 30 miliar.<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a, atau pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK diakir surat dakwaannya.<br />    <br />Atas surat dakwaan tersebut, terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi, dan persidangan akan dilanjutkan pekan depan.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap Ketua DPRD Kota Malang, Komisiaris PT ENK Diadili

Terdakwa Hendrawan M, selaku Komisiaris PT ENK berita kotrupsi .co – Selasa, 10 April 2018, JPU KPK kembali menyeret seorang tersangka ...

»

Dirut PDPS Surabaya Diadili Karena Kasus Dugaan Korupsi Rp 7,9 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4oXksXP0xaTnHGVUoehnBGvZxJ3iSXiuR7cvF-YoGAz-5bcWC8y2GswTL4DNMGZc0ynlfatuJf1z9bP4sQjaXnC42ghgPtrinLz7XlvbW9N9DewrYEH0LuePD-rN_09qz4HEZd4YzXIc/s1600/IMG20180410154557.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4oXksXP0xaTnHGVUoehnBGvZxJ3iSXiuR7cvF-YoGAz-5bcWC8y2GswTL4DNMGZc0ynlfatuJf1z9bP4sQjaXnC42ghgPtrinLz7XlvbW9N9DewrYEH0LuePD-rN_09qz4HEZd4YzXIc/s640/IMG20180410154557.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Mikael Bambang Parikesit</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Mikael Bambang Parikesit, warga Jalan Candisari No 2A, Kelurahan Pacar Keling Kecamatan Tambak Sari Surabaya, yang menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) Paerusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya sejak 27 Februari 2015 – 28 Agustus 2018, yang terseret dalam pusaran kasus dugaan Korupsi dana Revitalisasi tahun  2015 – 2016 lalu sebesar Rp 14,8 Milliar, diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 10 April 2018.<br /> <br /> Dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lilik Indahwati dari Kejaskaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), bersama JPU dar Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dengan terdakwa Mikael Bambang Parikesit yang didampingi Penasehat Ukum (PH)-nya Ach. Buseri.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Mikael Bambang Parikesit selaku Direktur Administrasi dan Keuangan PD Pasar Surya Surabaya sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017, dan Plt. Dirut PD Pasar Surya Surabaya sejak 27 Februari 2015 hingga 28 Agustus 2018, bertempat di Kantor PD Pasar Surya Jalan Manyar Kertoarjo V Nomor 2 Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara sebagai berikut;<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Tahun 2015 </b></span><br /> <br /> Pada tanggal 8 Agustus 2015, melalui surat nomor. SU-4592/01IX/2015 tanggal 10 September 2015, terdakwa Michael Bambang Parikesit dengan diketahui badan pengawas Samba Perwirajaya mengajukan surat permohonan kepada Walikota Surabaya untuk pencairan dana pernyataan modal PD Pasar Surya sebesar Rp 10 miliar dengan rincian; Pasar Keputran Utara sebesar Rp 1.945.970.000, Pasar Pucang Anom Rp 3.893.671.000 dan Pasar Kembang Rp 4.160.359.000.<br /> <br /> Dalam surat permohonan tersebut, pencairan dana revitalisasi diminta untuk ditransfer ke rekening PD Pasar Surya Bank Jatim cabang RSUD Dr Soetomo Nomor 03210000207. Tanggapan dari Pemkot Surabaya saat itu adalah mempertanyakan kondisi Pasar Tembok Dukuh karena menurut pengamatan dari pihak Pemkot Surabaya tersebut juga perlu untuk direvitalisasi. <br /> <br /> Selanjutnya, kata JPU dalam surat dakwaannya, pada tanggal 10 September 2015, melalui surat Nomor SU- 4751/01/IX/2015 PD Pasar Surya mengajukan surat permohonan pencairan dana penyertaan modal dengan perubahan perincian RAB  Pasar Keputran Utara sebesar Rp 1.945.970.000, Pasar Pucang Anom Rp 3.894.227.000, Pasar Kembang Rp 3.647.208.000 dan Pasar Tembok Dukuh Rp 512.595.000 dengan total Rp 10 miliar. Dalam surat permohonan pencairan dana tersebut diminta untuk ditransfer ke rekening PD Pasar Surya Bank Jatim cabang RSUD Dr Soetomo Nomor 0321 000207. Atas revisi permohonan tersebut selanjutnya pihak Pemkot Surabaya melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu Direksi PD Pasar Surya, Badan Pengawas dan SKPD terkait serta menghadirkan narasumber dari akademisi. <br /> <br /> JPU menyatakan, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, diadakan rapat di ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan yang membahas pencairan penyertaan modal PD Pasar Surya tahun 2015. Pada tanggal 7 Oktober 2015, melalui surat nomor su-5580/01/IX/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa Michael Bambang Parikesit selaku Dirut PD Pasar Surya yang diketahui badan pengawas Sambah Perwirajaya mengajukan permohonan perubahan rekening pencairan dana penyertaan modal PD Pasar Surya yang semula ditransfer ke rekening PD Pasar Surya Bank Jatim cabang RSUD Dr Soetomo nomor 0321000207, diganti ke rekening PD Pasar Surya PT Bank BRI cabang Surabaya Mulyosari dengan nomor rekening 058701000384-305. <br /> <br /> “Pada tanggal 8 Desember 2015, dana penyertaan modal Pemkot Surabaya masuk ke rekening tersebut dan selanjutnya dipindahkan ke rekening 7614-01-0000-03-301, BRI unit Keputih cabang Surabaya Mulyosari, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 dana tersebut dipindahbukukan lagi ke rekening 7614-01-00-535 sebagai pembukaan tabungan 31 Desember 2015,” kata JPU Lilik saat membacakan dakwaannya. <br /> <br /> JPU menjelaskan lebih lanjut dalam surat dakwaannya, bahwa pada tahun 2016, dana penyertaan modal dari kebijakan terdakwa Mikael Bambang Parikesit digunakan untuk kegiatan selain revitalisasi tempat pasar yaitu Pasar Keputran Utara, Pasar Pucang Anom, Pasar Kembang dan Pasar Dukuh tembok dengan rincian sebagai berikut; pembayaran gaji karyawan bulan Mei dan Juni 2016 sebesar Rp 1.793.345.251, pembayaran BPJS tenaga kerja karyawan bulan Mei 2016 Rp 84.586.983, pembayaran PBB Pasar Pakis dan Pasar pegirian Rp 53.192.370, pembayaran listrik Rp 481.628.896, pembayaran kredit karyawan PD Pasar ke ke Kopkar (Koperasi Karyawan) PD Pasar Rp 247.542.796 dan ke Bank Jatim Rp 32.378.276, pembayaran THR Juni 2016 Rp 1.652.964.158, pembayaran cleaning service dan angkut sampah Rp 831.785.135, pengeluaran lain-lain Rp 367.503.463,  pembayaran kredit Briguna karyawan PD Pasar dan tambahan pembayaran gaji netto tanggal 29 November 2016 Rp 281.438.182 dengan total Rp 6.117.770.000, PPN yang dipungut oleh CV Internusa Konstruksi atas pembayaran pekerjaan revitalisasi Pasar Tembok Dukuh tahap pertama sebagai pengurangan kerugian keuangan negara Rp 10.169.580, sehingg jumlah dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 6.107.600.420<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Pada tahun 2016 </b></span><br /> <br /> Pada tanggal 27 Oktober 2016, melalui surat nomor 14670/01/IX/2016, terdakwa Mikael Bambang Parikesit selaku Dirut PD Pasar Surya dengan diketahui badan pengawas Samba Perwirajaya mengajukan surat pencairan dana penyertaan modal PD Pasar Surya sebesar Rp 10 miliar dengan rincian sebagai berikut; Pasar Keputran Utara senilai Rp 3.814.148.100, Pasar Pucang Anom Rp 2.533.384.350 dan Pasar Kembang Rp 3. 652.467.550<br /> <br /> Dalam permohonan dimintakan agar pencairan dana tersebut ditransfer ke rekening PD Pasar Surya Bank BRI cabang Mulyosari Nomor rekening 058701000384-305. Menindaklanjuti permohonan tersebut,  pihak Pemkot Surabaya mengadakan rapat di ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan yang membahas pencairan penyertaan modal PD Pasar Surya tahun 2016.<br /> <br /> Selanjutnya Pemkot Surabaya menyetujuinya dalam bentuk nota dinas Nomor 900/11487. ND/436.2.1/2016 tanggal 13 Desember 2016 dari bagian Perekonomian dan Pembangunan Daerah kepada Pj. Walikota Surabaya perihal laporan hasil rapat terkait permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Pasar Surya yang menindaklanjuti rapat koordinasi pada tanggal 2 Desember 2016 di ruang rapat asisten Perekonomian dan Pembangunan.<br /> <br /> Pada pada tanggal 14 Desember 2016, disposisi Walikota Surabaya kepada Sekda, Asisten II, Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Derah, bagian Hukum, bagian Administrasi Pembangunan, “pelajari, koordinasikan, TL sesuai ketentuan”.<br /> <br /> “Pada tanggal 21 Desember 2016, rapat koordinasi terkait pencairan dana penyertaan modal PD Pasar Surya di ruang rapat asisten perekonomian dan pembangunan, permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Pasar Surya sebesar Rp 10 miliar dapat diproses sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya diterbitkan SPM Nomor 01147/1 20 0500/PM/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 sesuai bukti SP2D Nomor NP 13358/PM/XII/2016,” kata JPU<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 30 Desember 2016, ada surat dari terdakwa Mikael Bambang Parikesit selaku Dirut PD Pasar Surya nomor 26048/01/IX/2016 perihal ucapan terima kasih atas diterimanya dana penyertaan modal PD Pasar Surya tahun 2016 senilai Rp 10 miliar. Selanjutnya dana tersebut dicairkan pada tanggal 23 Desember 2016 masuk ke rekening nomor 0587-01-000384-38-305 BRI cabang Surabaya Mulyosari, pada tanggal 27 Desember 2016 dipindahbukukan ke rekening nomor 7614-01- 00- 2422-535 BRI unit Keputih cabang Surabaya Mulyosari.<br /> <br /> Bahwa terhadap rekening nomor 7614-01-2422-535 atas nama PD Pasar Surya Surabaya di BRI unit Keputih cabang Surabaya Mulyosari tersebut, oleh terdakwa Mikhail Bambang Parikesit selaku Plt Dirut PD Pasar Surya tanpa mendapatkan persetujuan dari Walikota Surabaya melalui badan pengawas PD Pasar Surya Surabaya telah menjadikan rekening tersebut sebagai jaminan kredit modal kerja collateral atas nama koperasi karyawan PD Pasar Surya senilai Rp 3.900.000.000 di BRI cabang Surabaya Mulyosari pada tanggal 27 Oktober 2016.<br /> <br /> Bahwa dengan masuknya dana penyertaan modal Pemkot Surabaya senilai Rp 10 miliar, jumlah nominal saldo dalam tabungan Simpedes rekening nomor 7614-01-00-2422-353 atas nama PD Pasar Surya Surabaya di BRI unit Keputih cabang Surabaya Mulyosari tersebut per Desember 2016, keseluruhan lebih kurang sebesar Rp 17.774.707.045,  pemberian dana penyertaan modal untuk revitalisasi sarana dan prasarana perpasaran tidak tercapai.<br /> <br /> “Bahwa dari pengelolaan dan penggunaan dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan 2016 yang tidak sesuai peruntukannya tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.900.902.146,” ucap JPU<br /> <br /> “Atas perbuatan terdakwa Mikael Bambang Parikesit sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 juncto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP,” kata JPU diakhir surat dakwaannya.  (Redaksi)

Tipikor Dirut PDPS Surabaya Diadili Karena Kasus Dugaan Korupsi Rp 7,9 M

Terdakwa Mikael Bambang Parikesit berita korupsi .co - Mikael Bambang Parikesit, warga Jalan Candisari No 2A, Kelurahan Pacar Keling Ke...

»

Siapakah Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTI7CLNzy3Mr_YzNdL9XlDMqYpAswuWQ044dCDFDYnURTmnPFRQn4PSdgUwZt1JvbqRm0AZKa8j0JfMhD0Tueg1jw-jg7fUW9755j0NteH62qZAM118uL4oaDxX6sKArqi2sa-X2ZAk8M/s1600/ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTI7CLNzy3Mr_YzNdL9XlDMqYpAswuWQ044dCDFDYnURTmnPFRQn4PSdgUwZt1JvbqRm0AZKa8j0JfMhD0Tueg1jw-jg7fUW9755j0NteH62qZAM118uL4oaDxX6sKArqi2sa-X2ZAk8M/s640/ilustrasi.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Filipus Djab, salah seorang pengusaha di Kota Batu, dan Edi Setiawan selaku Kabag Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, karena menerima “Si Hitam dan undangan” alias mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dan  uang suap sebesar Rp 295 juta tak lama lagi akan “finis”.<br /><br />Sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim terungkap, pengambilan si hitam alis Toyota New Alphard pemberian Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko melibatkan supir pribadinya yaitu Junaedi, anggota TNI AD berpangkat Kopral Satu.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila Widya Rahajeng dengan Yuyun mantan Sekpri Wali Kota, Lila Widya Rahajeng dengan Zadim selaku Kepala Bepeda Kota Batu, Lila Widya Rahajeng dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan.<br /><br />Fakta persingan tanggal 20 Maret 2018, Kepada Majelis Hakim Junaedi mengakui, menandatangani dokumen saat mengambil mobil ke deler atas perintah Eddy Rumpoko. Selain itu, Junaedi juga mengakui, telah masang sendiri Nomor Polisi “palsu” N 507 BZ saat mengantar Megawati ke Blitar tanpa memiliki STNK. Selain itu, Junaedi juga mengakui menerima gaji dari APBN/APBD sebagai anggota TNI AD maupun sebagai supir pribadi Wali Kota Eddy Rumpoko sejak 2008.<br /><br />Selain Junedi, keterangan Sekretaris pribadi Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Lila Widya Rahajeng yang sempat membuat JPU KPK maupun Majelis Hakim merasa “jengkel” karena keterangannya berbelit-belit dan tidak mengakui apa yang ditanyakkan JPU KPK saaat itu, diantaranya mengenai si hitam, penghapusan dokumen di computer yang berada di lantai 5 kantor Wali Kota dan membakar dokumen berupa laporan keuangan mantan sekrtaris pribadi Wali Kota, Yuyun, dan penerimaan uang sebesar Rp 50 juta dari Muhamad Ali Umar lewat Edi Setiawan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqnMbeEW2_PWHu5oJ1kmg59fZ8RyneI7FSi5fVnBqhka9tJQPirXBh5lapTWLaXp9DAV7bhkxPNNKKetvaWxTZnwJBWYnKdjtztmBhUX6XCj0B-mt463u3GzjxuFonNo1EFGNWfJgsOc/s1600/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard+%2528Selasa%252C+20+Maret+2018%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqnMbeEW2_PWHu5oJ1kmg59fZ8RyneI7FSi5fVnBqhka9tJQPirXBh5lapTWLaXp9DAV7bhkxPNNKKetvaWxTZnwJBWYnKdjtztmBhUX6XCj0B-mt463u3GzjxuFonNo1EFGNWfJgsOc/s1600/Saksi+Kopral+Satu+%2528AD%2529+Junaidi+saat+diperlihatkan+barang+bukti+terkait+mobil+Toyota+Alphard+%2528Selasa%252C+20+Maret+2018%2529.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Kopral Satu (AD) Junaidi saat diperlihatkan barang bukti terkait mobil Toyota Alphard (Selasa, 20 Maret 2018)</td></tr> </tbody></table> Setelah Junaedi dan Lila Widya Rahajeng wanita cantik berusia muda (25) ada pula Diah selaku staf di Pemkot Batu yang mengatakan, pernah menerima uang dari seorang rekanan bernama Yusuf untuk Eddy Rumpoko. Menurut Diah, bahwa uang itu diserahkannya ke Wali Kota melalui Lila Widya Rahajeng, namum tak diakuinya juga.<br /> <br />  Setelah Junaedi, Lila Widya Rahajeng wanita dan Diah, masih ada Direktur PT Dailbana Prima Indonesia yakni Esther Tedjakusuma selaku istri “gelap” Filipus Djab, yang memenangkan proyek meubler dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,7 milliar.<br /><br />Terkait dengan hal ini, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika, kepada wartawan media ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru sesuai fakta persidangan.<br /><br />“Memang sesuai fakta persidangan dari keterangan Yunaedi, Lila dan pemberian uang oleh Yusuf, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru,” kata JPU KPK Ronal.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGmxflVFokTK-x-rlR2szAawbpBMfN8lnzDOWGYf1jWIHiyzWySuFcyuhj4QQsfK_eM6TyOyfWC-iLxm65XyKZUMBdYZ4CzlTmhUTnZ3L4k-pkuAcPXrAG4tgzZVPm9CyOXK7TDdtNw8E/s1600/JPU+KPK+saat+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila+%2528Jumat%252C+16+Maret+2018%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGmxflVFokTK-x-rlR2szAawbpBMfN8lnzDOWGYf1jWIHiyzWySuFcyuhj4QQsfK_eM6TyOyfWC-iLxm65XyKZUMBdYZ4CzlTmhUTnZ3L4k-pkuAcPXrAG4tgzZVPm9CyOXK7TDdtNw8E/s1600/JPU+KPK+saat+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila+%2528Jumat%252C+16+Maret+2018%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK saat memperlihatkan Barang Bukti kepada Lila dan Diah sedang duduk (Jumat, 16 Maret 2018)</td></tr> </tbody></table> “Apakah ada tersangka baru sesuai fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU KPK di persidangan dalam pasal  55 KUHP,” tanya wartawan ini kemudian. <br /><br />Hal itu dikatan JPU KPK Ronald seusai sidangan pembacaan surat tuntutan terhadap Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan. Sementara Filipus Djab sudah divonis 2 tahun penjara pada bulan lalu. <br /><br />Kasus suap OTT ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri. Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. <br /><br />Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL.<br /><br />Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu.<br /><br />Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT_-33blhZP0tBEVBPPyBNgbmgqbRUQI7De18V48tHrYqIMcgCDMk_RIhZ8H6xX4LhORKlG_fLcGEK2k_pZayArYYKVQ1MKszxCJYaL389DoOQ0i1ccyzbQeSssw1DuojR7yotBuh_aiU/s1600/IMG20180302162901.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhT_-33blhZP0tBEVBPPyBNgbmgqbRUQI7De18V48tHrYqIMcgCDMk_RIhZ8H6xX4LhORKlG_fLcGEK2k_pZayArYYKVQ1MKszxCJYaL389DoOQ0i1ccyzbQeSssw1DuojR7yotBuh_aiU/s640/IMG20180302162901.jpg" width="360" /></a></div> “Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa. 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesia.<br /><br />5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017.<br /><br />Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />“Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY7-0_0ZzDn-Z9CITJZRUqOAHlI2SXLPlZmFRTUWstIs-FmQZcg_xQpltS583rjar3OZhQ7m0dPu-hwGCeDfdqh9wUgwrXU_bgn5YVl1qYAWrBJzqA1mNBirvXeX9vdjEw1oonj3Sptx4/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjY7-0_0ZzDn-Z9CITJZRUqOAHlI2SXLPlZmFRTUWstIs-FmQZcg_xQpltS583rjar3OZhQ7m0dPu-hwGCeDfdqh9wUgwrXU_bgn5YVl1qYAWrBJzqA1mNBirvXeX9vdjEw1oonj3Sptx4/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></div> Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak.<br /><br />Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000.<br /><br />Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /><br />Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /><br />Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /><br />Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /><br />Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /><br />Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /><br />“Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab” kata JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. <br /><br />Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut.<br /><br />Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. <br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” sebagai pengganti kata “uang fee”, istilah atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills , istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa.<br /><br />Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair.<br /><br />Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepada Nya.<br /><br />Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”. <br /><br />Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa.<br /><br />Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan keduanya termasuk Edi Setiawan dengan barang bukti berupa uang Rp 95 juta.<br /><br />Filipus Djab pun dijerat sebagi pemberi suap sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf b, sementara Eddy Rumpoko dan Edi Seiawan dijerat sebagai penerima uang suap, berdasrkan pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 64 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)

News Tipikor Siapakah Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ?

berita koruspi .co – Sidang perkara kasus Korupsi suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersama Fi...

»

Karena Si Hitam, Eddy Rumpoko Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

<span style="font-size: large;"><i><b>#JPU KPK : Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru dalam kasus ini sesuai fakta Persidangan#</b></i></span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg51Xt5AqteaSM5qqWpv2T0uT2gqmnU6Y9Lp2DKfs354OelPbs8rNvG2dQKf_EpoyvCiHgh3qcHm9WyEXRgoASKMDy6YU0fkBauaD3OnYF4Jub3jqoHF96Esxh7RJSGJXA55LF7hRVwKVw/s1600/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg51Xt5AqteaSM5qqWpv2T0uT2gqmnU6Y9Lp2DKfs354OelPbs8rNvG2dQKf_EpoyvCiHgh3qcHm9WyEXRgoASKMDy6YU0fkBauaD3OnYF4Jub3jqoHF96Esxh7RJSGJXA55LF7hRVwKVw/s640/Terdakwa+Eddy+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Eddy Rumpoko, selaku Wali Kota Batu yang terjaring OTT oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu, karena menerima “Si Hitam” alias mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam, dan  Undangan alias uang suap sebesar Rp 200 juta dan dari Filipus Djab seorang pengusaha, akhirnya dituntut 8 tahun penjara dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun oleh JPU KPK, pada Jumat, 6 April 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK mengamankan 3 orang dengan barang bukti berupa uang suap sejumlah Rp 295 juta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 12.30 WIB. Ketiga orang itu ialah Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta. Menyusul kemudian KPK mengamankan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa (sudah divonis 2 tahun penjara selaku pemberi suap pada tanggal 22 Januari 2018) bersama Eddy Rumpoko yang menjabat Wali Kota Batu di rumah dinasnya dengan barang bukti uang sebesar Rp 200 juta, bagian dari nilai harga mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam Rp 1,6 milliar yang sudah diberikan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko sebelumnya.<br /><br />Sementara dalam persidangan kali ini (6 April 2018), adalah pembacaan surat tuntutan oleh Tim JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Eddy Rumpoko yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Mustofa dkk, dan terdakwa Edi Setiawan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana dari LBH YLKI.<br /><br />Sidang pembacaan surat tuntutan untuk ke- 2 terdakwa ini digelar dalam 2 session yang dipimpin Ketua Majelis H.R. Unggul Warso Mukti, karena memang sejak awal perkaranya terpisah namun kasus yang sama, yakni sebagai penerima uang suap dari Filipus Djab. Dan yang disidangkan terlebih dahulu adalah terdakwa Eddy Rumpoko.<br /><br />Dalam surat tuntutan sebanyak 300 lembar lebih dibacakan oleh JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk secara bergantian, membeberkan kronologis mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T keluaran tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dan uang sebanyak Rp 200 juta dengan istilah undangan, yang diberikan Filipus Djab terhadap Eddy Rumpoko.<br /><br />JPU KPK dalam surat tuntutannya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim menyakatakan,  bahwa Eddy Rumpoko Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017 bersama-sama dengan Edy Setiawan yang menjbata Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djap.<br /><br />Pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang pengusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun).<br /><br />Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab.<br /><br />Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiryD3R4MGRHGO574-u1XOvAYLs6CKLdOr-b7XHlOoQvLFWyf12AHUKWjsy21pNbR8LEf0YmrLag-s1sNFfPrbjKliS7evGywMoxC-TMurS1OOyqbypKmpWjOAkbBDPh1nGI5l-uxR6JCA/s1600/Edi+Setiawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiryD3R4MGRHGO574-u1XOvAYLs6CKLdOr-b7XHlOoQvLFWyf12AHUKWjsy21pNbR8LEf0YmrLag-s1sNFfPrbjKliS7evGywMoxC-TMurS1OOyqbypKmpWjOAkbBDPh1nGI5l-uxR6JCA/s640/Edi+Setiawan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Edi Setiawan</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">“Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran, pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta, dan kedua tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar. Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL,” kata JPU KPK.<br /><br />Pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir pribadi terdakwa sejak tahun 2008 yang juga anggota TNI AD yang masih aktif itu, lalu mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari ke rumah dinas Wali Kota Batu (dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Dan besoknya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Megawati ke Blitar dengan membuat Nomor Polisi palsu N 507 BZ).<br /><br />“Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan.<br /><br />Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan ke- 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa<br /><br />Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017.<br /><br />Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak.<br /><br />“Walaupun terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan, fakta dalam persidangan sudah cukup jelas termasuk keterangan dari Filipus Djab,” ucap JPU KPK.<br /><br />“Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp 500 juta,” kata JPU KPK dalam surat tuntutannya.<br /><br />Dalam pembicaraan tersebut, lanjut JPU KPK membacakan surat tuntutannya, disampaikan bahwa dari fee Rp 500 juta akan diperhitungkan Rp 300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta setelah dikurangi Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp 100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan.<br /><br />Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko  menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. <br /><br />Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard, untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap.<br /><br />“Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”,” kata JPU KPK menirukannya.<br /><br />Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas untuk menyerahkan undangan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung.<br /><br />Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap<br /><br />Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”.<br /><br />“Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta, sambil mengatakan ini titipannya. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu saat itu langsung  diamankan oleh KPK,” kata JPU KPK dalam tuntutannya<br /><br />Sehingga menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Eddy Rumpoko diancam pidana penjara sebagaiaman dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun, denda sebesar Rp 600 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Selain itu, agar menghukum terdakwa dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terpidana seleseai menjalani pidana pokok,” ucap JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkUwPTeHvNTk8fSlBwxn1nChNLiu836GeEzQzWqvY2WKWPCQrouQu9SbYxHMo9XnJdcvBVysUcnJPFl_h0RYoVsgQz5pBpDulawgvZ8DLd0sFsj_uk6oh8NlbdCtTx9Xvk5kAFxBcXYTc/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkUwPTeHvNTk8fSlBwxn1nChNLiu836GeEzQzWqvY2WKWPCQrouQu9SbYxHMo9XnJdcvBVysUcnJPFl_h0RYoVsgQz5pBpDulawgvZ8DLd0sFsj_uk6oh8NlbdCtTx9Xvk5kAFxBcXYTc/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></span></div> Sementara dalam persidangan selanjutnya, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika dkk, juga membacakan surat tuntutannya untuk terdakwa Edi Setiawan yang didampingi PH-nya Yuliana dari LBH Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI).<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa turut membantu KPK untuk mengungkap kasus yang juga menjerat dirinya dan diberi penghargaan berupa JC (Jastice Cullabulator). Namun demikian, JPU KPK menganggap bahwa terdakwa adalah orang yang aktif dalam kasus ini dan terdakwa pun dijerat dengan pasal yang sama dengan terdakwa Eddy Rumpoko.<br /> <br /> Bedanya, Edi Setiawan dituntut 2 tahun lebih ringan yakni 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 600 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti memberikan kesempatan terhadap kedua terdakwa untuk menyampaikan pembelaannya pada persidangan yang akan datang, yakni tanggl 17 April 2018.<br /> <br /> Usai persidangan, Penasihat Hukum terdakwa Mustofa mengatakan sudah menduga tuntutan Jaksa.<br /> <br /> "Kami suda menduga tuntutan Jaksa KPK, tapi kami juga sudah mempersiapan pembelaan nanti, dan kami akan menjelaskan persepsi lain sesuai fakta-fakta persidangan. Hal itu karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dimasukkan dalam tuntutan, dan JPU terkesan tetap menggunakan dakwaannya," ujarnya.<br /> <br /> Terpisah. Saat wartawan media ini menanyakkan JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika tentang ada tidaknya tersangka baru dalam kasus ini sesuai fakta-fakta persidangan, diantaranya keterlibatan Yunaedi dalam pengambilan mobil dari daeler dan pemalsuan Nomor Polisi serta penerimaan gaji ganda sebagai anggota TNI AD dan gaji dari Pemkot Batu. Kemudian keterangan Lila Widya Rahajeng selaku sekretaris pribadi (Sekpri) Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang dalam persidangan JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila Widya Rahajeng dengan Yuyun mantan Sekpri Wali Kota, Lila Widya Rahajeng dengan Zadim, Lila Widya Rahajeng dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan.<br /> <br /> Selain itu, penerimaan uang untuk pembelian Sarung yang akan dibagikan Eddy Rumpoko kepada masyarakat Kota Batu sebagai terima kasihnya kerena sudah dipercaya menjadi Wali Kota. Kemudian keterlibatan Diah salah satu staf Pemkot Batu yang mengakui, penah menerima uang dari Yusuf selaku rekanan untuk Eddy Rumpoko yang diserahka Diah ke Eddy Rumpoko melalui Lila Widya Rahajeng.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru dalam kasus ini sesuai fakta persidangan.<br /> <br /> “Memang sesuai fakta persidangan dari keterangan Yunaedi, Lila dan pemberian uang oleh Yusuf, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru,” kata JPU KPK Ronal.<br />     <br /> “Apakah ada tersangka baru sesuai fakta dan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU KPK di persidangan dalam pasal  55 KUHP,” tanya wartawan ini kemudian. <br /> <br /> Namun JPU KPK Ronald tetap mengatakan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru. Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Edi Setiawan yang dianggap tinggi oleh terdakwa, pada hal JPU KPK mengatakan terdakwa sebagai JC dan membantu KPK untuk mengungkap kasus ini, Ronal mengatakan karena terdakwa aktif dalam proses pelaksanaan lelang yang dimenangkan oleh terpidana Filipus Djab. Selain itu, Ronald juga mengatakan bahwa terdakwa dapat mengajukan untuk mendapatkan keringangan hukuman.<br /> <br /> “Memang terdakwa adalah sebagai JC, namun harus diingat bahwa terdajwa aktif dalam proses lelang yang dimenangkan oleh Filipus Djab. Terdakwa dapat mengajukan untuk mendapatkan keringanan hukuman nanti,” ujar Ronald.<br /> <br /> Sementara ada informasi yang diterima wartawan media ini, bahwa KPK “sudah” melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. Apakah ada kaitannya dengan pernyataan JPU KPK Ronald yang mengatakan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru ?.  (Redaksi)

News Tipikor Karena Si Hitam, Eddy Rumpoko Dituntut 8 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

#JPU KPK : Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyelidikan baru dalam kasus ini sesuai fakta Persidangan# Terdakwa Eddy Rumpoko b...

»

Empat Pegawai Bank Jatim Divonis 3,4 Tahun Penjara

<div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b><i>#Majelis Hakim sebutkan nama Kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udjiarti yang mengusulkan untuk penghapusbukuan#</i></b></span></div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxIvM3y0kY1nEos92n5egvPJMEAfK24-7y6-egqbPWjM2iEbBu-4tx4J5mFJj1C3GYDfMziDvxrHti6E_3TMd_TuLPLILdkCUBJiGYEbvSAksH6Ly3AIbOGJGHnQBfLJrHdQ-QiNHOUY/s1600/Bank+Jatim..png" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxxIvM3y0kY1nEos92n5egvPJMEAfK24-7y6-egqbPWjM2iEbBu-4tx4J5mFJj1C3GYDfMziDvxrHti6E_3TMd_TuLPLILdkCUBJiGYEbvSAksH6Ly3AIbOGJGHnQBfLJrHdQ-QiNHOUY/s640/Bank+Jatim..png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kanan, Wonggo Prayitno, Arya Lelana, Harry Soenarno dan I.L. Hartanto</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 6 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan Vonis pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 4 bulan terhadap 4 (Empat) orang pegawai Bank Jatim Pusat sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi kredit macet Bank Jatim oleh PT Surya Graha Semesta (SGS) di Jl Mojopahit Komplek Perniagaan Jati Kepuh Blok C 2-4 Celep Kec/Kab Sidoarjo Jatim pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000 dan merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864.<br /><br />Putusan itu dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan negeri (PN) Suarabaya untuk ke- 4 terdakwa selaku pegawai Bank milik Pemerintah Daerah Jawa Timur, diataranya Wonggo Prayitno mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim;, Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim (satu perkara),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan I.L. Hartanto, sebagai staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing dan dihadiri tim JPU Indra dari Kejaksaan Agung RI selaku ketua tim, JPU dari Kejari Surabaya.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, 2 terdakwa selaku bawahan yaitu Harry Soenarno dan I.L. Hartanto dituntut pidana penjara selama 6 tahun, lebih tinggi dari terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinannya dengan pidana penjara 5 tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan. JPU menganggap, bahwa Harry Soenarno dan I.L. Hartanto lebih bertanggung jawab dari pada Wonggo Prayitno Arya Lelana dalam proses pencairan kredit ke PT SGS, namun tidak menuntut para terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara karena tidak menikmatinya.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim pun sama dengan tuntutan JPU terkait dengan kerugian negara sebesar Rp 155.036.704.864 tidak dibebankan terhadap para terdakwa. Ke- 4 terdakwa ini dianggap melakukan kesalahan karena kewenangan dalam jabatan hingga memperkaya pihak lain sebesar Rp 155.036.704.864, dalam hal ini adalah PT SGS saat memproses dokumen pengajuan kredit yang diajukan oleh Rudi Wahono selaku Dirut PT SGS sejak tahun 2010 hingga 2011 yang berjumlah Rp 306.050.000.000.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tahun 2010, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT SGS dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek pembangunan RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri, proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang, pembangunan Pasar Caruban Madiun,   pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo  serta pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim di Surabaya.<br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata Majelis Hakim dalam putusannya, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim pusat di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri, pelaksana PT Fajar Parahiyangan degan nilai Rp 66.409.000.000. Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang, dengan pelaksana PT NAT nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT dan  PT Nugraha Airlanggatama, nilai Rp 46.668.046.000 serta pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT nilai kontrak Rp 42.148.0 00.000. <br /><br />Kemudian, penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Divisi, selanjutnya diteruskan kepada terdakwa Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi, dan secara berjenjang kepada tim analisis. Oleh tim analisis dan Relation Manager (RM) membuat penilaian penambahan plafon serta lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /><br />Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa Fasilitas penasabahan plafon kredit stanby load kepada PT SGS dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan SK Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD tertanggal 31 Desember 2010. Selain itu, pemberian kredit juga tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK, karena PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek yang didanai APBD.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa penghapusbukuan kredit PT SGS hingga menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan usulan Kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udjiarti. Penghapusbukuan yang dilakukan sebanyak tiga kali diantaranya SK No 052/1781/Kep/Dir/PKB  tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 29 September 2014, SK No 052/012/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 31 Desember 2014, dan SK No 053/1461/Kep/Dir/PKB tentang Penghapusbukuan Kredit Macet tertanggal 28 Mei 2015.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, para terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan menolak pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Koruspi dan haruslah dibebaskan.</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">“Mengadili; Menyatakan, bahwa terdakwa (Wonggo Prayitno, Arya Lelana, Harry Soenarno dan I.L. Hartanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam dakwaan Subsider; Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 Tiga tahun dan Empat bulan, denda sebesar Seratus juta rupiah. Dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Empat bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg221cuXRrLn22m6oc9Ym7KYBkEeYuT9-JHyZ939mwjK4WZPilqy9KlTWkzqBoAgz6miwglIOH1ucFj8iqz07_Yrp8120n7F5Hx6YohBe7qBSZfEvKwJ8FOHmlS8JiW8uLbYgLJZ2rwnIQ/s1600/Bank+Jatim.png" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg221cuXRrLn22m6oc9Ym7KYBkEeYuT9-JHyZ939mwjK4WZPilqy9KlTWkzqBoAgz6miwglIOH1ucFj8iqz07_Yrp8120n7F5Hx6YohBe7qBSZfEvKwJ8FOHmlS8JiW8uLbYgLJZ2rwnIQ/s640/Bank+Jatim.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Atas putusan Majelis Hakim tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU menyatakan pikir-pikir.</span></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: small;">Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan tersangka lain baik dari Bank Jatim sendiri maupun dari PT SGS yang terseret dalam kasus ini yang belum ada kabar beritnaya tentang kelanjutan proses hukumnya, JPU Indra dari Kejagung mengatakan masih menunggu proses yang tidak akan lama lagi. Namun Indra tidak dapat memastikan kapan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Masih menunggu, tidak lama lagi,” kata JPU Indra yang menggantikan Tumpal Pakpahan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula Pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang.<br /><br />Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. <br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000.<br /><br />Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /><br />Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /><br />Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /><br />Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut.<br /><br />Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /><br />Bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /><br />Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012. Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /><br />Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000. Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /><br />Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /><br />Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000<br /><br />Pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK<br /><br />Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. <br /><br />Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011. Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008<br /><br />Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi<br /><br />Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa.<br /><br />Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo<br /><br />Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491, 98.<br /><br />Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusanbukuan tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim. (Redaksi).</span></div>

Tipikor Empat Pegawai Bank Jatim Divonis 3,4 Tahun Penjara

#Majelis Hakim sebutkan nama Kepala cabang Bank Jatim Sidoarjo Tri Udjiarti yang mengusulkan untuk penghapusbukuan# Dari kanan, Wonggo P...

»