BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

#Terkait Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit di PN Surabaya# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UqmT1pmgaODNL29k03V7XRJHyZi_CUfzPQd5MqyB3gR4MHBSHr-die1ke1gpp0CjIjxJTwIRiEMidxc_-Fbgtx88aqEjYqSKhyphenhyphen2S7go9YxvPYQjfVV4N2AcC4Dui2AJ2SiSxwy9lfP0/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2UqmT1pmgaODNL29k03V7XRJHyZi_CUfzPQd5MqyB3gR4MHBSHr-die1ke1gpp0CjIjxJTwIRiEMidxc_-Fbgtx88aqEjYqSKhyphenhyphen2S7go9YxvPYQjfVV4N2AcC4Dui2AJ2SiSxwy9lfP0/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Takut” kalah dalam sidang Pra Peradilan seperti yang dilayangkan La Nyalla Mattalitti dalam kasus Kadin Jatim beberapa tahun lalu,  Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, saat ini “menggunakan jurus pamungkas” dalam menangani kasus dugaan Korupsi Dana Revitalisasi PD Pasar Surya sebesar Rp 14,8 Milliar pada tahun 2015 – 2016 lalu, dengan tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Surya, Mikhael Bambang Parikesit. “Jurus pamungkas” yang digunakan Kejati Jatim ialah dengan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya, disaat sidang Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Mikhael Bambang Parikesit melalui Kuasa Hukumnya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Arjuna Surabaya. Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P31) dengan Nomor : B-10/0.5.10/Ft.1/2018 tanggal 2 April 2018, Surat dakwaan (P29) atas nama terdakwa Mikhael Bambang Parikesit, Nomor Reg. Perk. : PDS-01/0.5.10/Ft.1/04/2018 tanggal 2 April 2018 dan berkas perkara atas nama terdawa Mikhael Bambang Parikesit, Reg. Nomor : BP-03/0.5/Fd.1/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, oleh JPU Lilik Indahwati dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan Nomor Perkara : 62/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Sby tanggal 3 April 2018, pada Selasa, 3 April 2018. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kasipenkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung kepada wartawan media ini melalui telepon selulernya. Menurut Richard Marpaung, pelimpahan perkara ini untuk menggugurkan gugatan Pra Peradilan di PN Surabaya. “Sekalian menunggu putusan, bahwa gugatan praperadilan di gugurkan hakim. Nanti pada saat sidang pra, kita beritahukan ke hakim bahwa perkara pokok sudah kita limpahkanke PN Tipikor,” kata Richard, Selasa, 3 April 2018. Penanganan kasus Korupsi di Jawa Timur yang dilakukan oleh Kejati Jatim terkesan tebang pilih. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 3 kasus Korupsi yang “dibiarkan” oleh Lembaga Adhyaksa dibahwah Kepemimpinan Maruli Hutagalung. Ke- 3 kasu Korupsi itu ialah; Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Kemudian kasus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa,  yaitu Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu). Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, untuk menghabiskan anggaran dan haruslah bertanggung jawab bersama Kepala Inspektorat. Dan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya ini dikuatan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Serta kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar. Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

#Terkait Gugatan Pra Peradilan yang diajukan oleh tersangka Dirut PD Pasar Surya, Bambang Parikesit di PN Surabaya# berita korupsi .co – ...

Anak Mantan Bupati Jember Divonis 1 Tahun Penjara

16.10 beritakorupsi 0

#Terkait kasus Korupsi dana Hibah ASKAB PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M # 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkJVXr4S1NDYRkON7ErIsiswl9AF_N7t2rgzBEX7J_GgGXNV-GMDzrueG53HrTtyYk3mHUXwp72P2OULwPlXaoixYxVSCICH2KSuM0s6L6yL4FcDD0puD3-fWGnaFoMlsM-ukh0fzhZGo/s1600/Terdakwa+Diponigoro.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkJVXr4S1NDYRkON7ErIsiswl9AF_N7t2rgzBEX7J_GgGXNV-GMDzrueG53HrTtyYk3mHUXwp72P2OULwPlXaoixYxVSCICH2KSuM0s6L6yL4FcDD0puD3-fWGnaFoMlsM-ukh0fzhZGo/s400/Terdakwa+Diponigoro.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, Majelis Hakim membacakan surat putusan, dan saat terdakwa berkonsulatasi dengan PH-nya (foto bawah)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Diponegoro adalah anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, yang terseret dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014 - 2015 yang bersumber dari APBD dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milliar divonis 1 tahun penajara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 3 Aprli 2018. Selain anak mantan Bupati, Diponegoro adalah Ketua Askab PSSI Jember, sementara Ari Dwi Susanto sebagai Bendahara. Dalam Dalam persidangan dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, terhadap terdakwa Diponegoro dan Ari Dwi Susanto yang didampingi Penasehat Hukumnya serta dihadiri JPU Edi dari Kejari Jember. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tahun 2014 – 2015 lalu, Pemerntah Kabupaten Jember mengucurkan dana hibah yang bersumber dari APBD yang diajukan oleh terdakwa untuk membiayai kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember sebesar Rp 4 milliar. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa membuat laporan yang seakan-akan penggunaan dana hibah tersebut benar, pada hal terdakwa memark-up harga pembelian barang dan konsumsi untuk kegiatan. Dana hibah yang digunakan terdakwa hanya sebesar Rp 900 juta lebih, dan sisanya sebesar Rp 2,7 juta dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Majelis Hakim juga menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan, dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menyetorkan uang sebesar Rp 2,7 yang dititipkan oleh terdakwa ke kas negara. “Mengadili; Menyatakan terdakwa (Diponegoro dan Ari Dwi Susanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;  Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, denda sebesar Lima puluh juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Satu bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Atas Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampngi PH-nya, mapun JPU Edi dari Kejari Jember menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, JPU Edi mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa seluruh kerugian negera dalam dakwaan sudah dikembalikan oleh terdakwa. Namun demikian, JPU Edi mengatakan masih pikir-pikir. “Kita masih pikir-pikir. Kalau kerugian negara semuanya sudah dikembalikan oleh terdakwa,” ujar JPU Edi.  Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam kasus ini, Kejari Jember  melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan dana Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember tahun 2014 - 2015. Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejari Jember dengan menggandeng BPKP Perwakilan Jawa Timur,  ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggran sebesar Rp 2,7 milliar, dengan cara membuat beberapa kegiatan yang “tidak ada”, dan kemudian penyidik Kejari Jember pun menetapkan 2 tersangka, yakni Diponegoro selaku Ketua dan Ari Dwi Susanto (Bendahara) Askab PSSI Jember. Mungkin Diponegoro menyadari kesalahannya dan akhirnya rela mengembalikan kerugian negara melalui JPU sebesar Rp 2,7 milliar, walaupun dirinya sempat masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejari Jember.  (Redaksi)

Tipikor Anak Mantan Bupati Jember Divonis 1 Tahun Penjara

#Terkait kasus Korupsi dana Hibah ASKAB PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M # Foto atas, Majelis Hakim membacakan surat put...

Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Divonis 2,8 Thn Penjara

14.10 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCfp0ZvhLvZleL0LCCE_UNqP1ZAj2fwzRhXFnJOq_B42uWhtHqlqUKURD_smdc3RTyeKhrhke540k3dKx-0WTjAcSW9W6PJ8f_4OvfhLrCqdkRm9qlTkf7c69PKNolNq1VhDtSArOX9DU/s1600/IMG20180403102058.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="528" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCfp0ZvhLvZleL0LCCE_UNqP1ZAj2fwzRhXFnJOq_B42uWhtHqlqUKURD_smdc3RTyeKhrhke540k3dKx-0WTjAcSW9W6PJ8f_4OvfhLrCqdkRm9qlTkf7c69PKNolNq1VhDtSArOX9DU/s1600/IMG20180403102058.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono saat menjalani sidang putusan, Selasa, 3 April 2018 (BK)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Jarot Edi Sulistiyono yang menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 3 April 2018. 
 
Dalam kasus ini, penyidik KPK menetapkan 21 tersangka/terdakwa, yaitu Jarot Edi Sulistiyono, Moch. Arif Wicaksono (perkara terpisah dan masih dalam proses persidangan) dan Moch. Anton (Wali Kota Malang tersangka masih dalam penyidikan KPK ) bersama 18 anggota DPRD Malang daintaranya Yaqud Ananda Qudban, Suprapto, HM Zainudin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Heri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Imam Fauzi, Tri Yudiani, Heri Puji Utami, Heri Subianto, Abdurachman, Rahayu Sugiarti serta Sukarno (ke- 18 anggota Dewan ini tersangka masih dalam penyidikan KPK). 
 
Dalam persidangan hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, membacakan surat putusannya (Vonis) terhadap terdakwa Jarot Edi Sulistiyono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk dalam persidangan yang dihadiri oleh tim JPU KPK. 
 
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Jarot Edy Sulistyono diancam pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) hurub a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Jarot Edi Sulistiyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1A Kota Malang dan di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang 
 
Majelis Hakim menyebutkan, pada tanggal 25 Juni 2015, Pemerintah Kota Malang bersama DPRD mengadakan rapat paripurna bersama dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015. 
 
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Kemudian lanjut Majelis Hakim, pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
 
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015. 
 
Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono. 
 
Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. 
 
Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. 
 
Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna untuk mengantarkan uang ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus. 
 
Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. 
 
Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP) 
 
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. 
 
Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. 
 
Dalam amar putusan Majelis Hakim menolak pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistiyono haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. 
 
“Mengadili; Menyatakan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan, denda sebesar Lima puluh juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama Dua bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yakni 4 tahun penjara. 
 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa mapun JPU KPK masih pikir-pikir. “Pikir-pikir Yang Mulia,” kata terdakwa Jarot menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. 
 
“Kita masih pikir-pikir,” kata PH terdakwa, Haris seusai persidangan, dan hal yang sama juga disampiakan oleh JPU KPK. 
 
Menurut PH terdakwa Jarot, kasus ini pun diduga “berbau politik”. Sebab, penyelidikan termasuk penyadapan yang dilakaukan oleh KPK dalam kasus ini antar Juni hingga Juli 2015. Namun penyidikan yang dilakukan KPK baru tahun 2017 menjelang Pilkada serentak Juni 2018 mendatang. Seperti yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa seusai persidangan. 
 
“Ini kan aneh, kenapa beda dakwaan Jarot dengan Arif dalam pertmuan dengan waktu dan tempat yang sama, juga tidak dihadirkan sebagai saksi. Penyelidikan dan penyadapan dilakukan antara Juni hingga Juli 2015. Tapi penyididikan baru dilakukan 2017 menjelang Pilkada,” kata PH terdakwa.(Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Divonis 2,8 Thn Penjara

Terdakwa Jarot Edy Sulistiyono saat menjalani sidang putusan, Selasa, 3 April 2018 (BK) berita korupsi .co - Jarot Edi Sulistiyono yang ...

Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

15.59 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht0djK-M2yBi0EbxE0IhCCZZhI2uZuzL9A5aaOHEHRyJp7QPfnC7h4Kb6w9f_XBb6Xo2IZfA4XPaqZVX149-XbzUWKZoTLiTHOm_-EwfUTzqa1ljW5rNbaoflbX87JUDOgMkS_hz-ZTtM/s1600/IMG_20180331_151559-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="827" data-original-width="1019" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht0djK-M2yBi0EbxE0IhCCZZhI2uZuzL9A5aaOHEHRyJp7QPfnC7h4Kb6w9f_XBb6Xo2IZfA4XPaqZVX149-XbzUWKZoTLiTHOm_-EwfUTzqa1ljW5rNbaoflbX87JUDOgMkS_hz-ZTtM/s400/IMG_20180331_151559-1.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Surat kuasa yang ditandatangai Dewi </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
#Dewi : Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim Yang menolak gugtan saya, belum lagi laporan di Polda Metro Jaya sudah 3 tahun lebih tak kunjung tuntas dan semua lembaga sudah saya surati tak ada tanggapan#</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Kecewa dan “curiga” ! Itulah yang diucapkan oleh Sri Dewi Kartika atau Dewi, ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, warga Jatisampurna Cibubur, Kota Bekasi kepada wartawan media ini, terkait perkara gugatannya yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diketuai Isworo, setelah tertunda 4 (Empat) kali, sidang putusan itu barulah dibacakan pada Senin, 26 Maret 2018 lalu. Dalam perkara ini Dewi adalah istri sah almarhum Rahman Rahim Salam selaku penggugat. Sementara PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat adalah Tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (tergugat II), Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara (tergugat III) dan Elvira Emilia Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (tergugat IV) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku turut tergugat. “Gugatan saya ditolak. Saya tidak mecari kemenangan melainkan keadilan. Saya akan banding dan melaporkan Hakimnya ke KY,” kata Dewi mengawali pembicaraan dengan wartawan media ini disalah satu restoran Town Square Cilandak Jakarta Selatan, Jumat, 27 Maret 2018. Menurut Dewi, dirinya kecewa atas putusan tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim terkait surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira Emilia Salam atau Elvira (tergugat IV) adik kandung almarhum, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2013 lalu, yang isinya untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta dianggap sah. Pada hal menurut Dewi, dalam surat kuasa yang diminta Elvira untuk ditandatangani Dewi bersama  dua anaknya yang masih dibawah umur, sebelum 40 hari suaminya meninggal (22 Januari 2013), tidak menyebutkan jenis tabungan dan nomor rekening serta alamat Bank Kesejahteraan Ekonomi tempat almarhum menabung. Anehnya, Elvira justru menggunakan surat kuasa itu untuk menutup semua jenis tabungan almarhun di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Yang lebih anehnya lagi, pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi mengabulkan penututp bukuan semua rekening almarhum yang diajukan Elvira berdasarkan surat kuasa yang dipegangnya tanpa ada konfirmasi dari pihak Bank ke Dewi selaku ahli waris yang sah, mengingat dalam surat kuasa tersebut tidak mencantumkan nama jenis tabungan termasuk nomor rekening. “Yang membuat saya kecewa adalah, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa tidak cacat dan prestasi sudah diberikan ke ahli waris atau ke saya. Kog pertimbangannya bisa menyatakan seperti itu tanpa ada bukti. Dalam surat kuasa itu kan, saya tidak menyebutkan alamat Bank maupun jenis tabungan termasuk nomor rekening almarhum suami saya. Isi surat kuasa itu bersifat umum bukan penupan rekening, tapi hanya mengurus. Apakah Undang-undang Perbankan atau aturan lain, menegani penutup bukuan rekening nasabah melalui orang lain atau kuasa, tidak perlu dijelaskan jenis tabungan dan nomor rekening serta alamat Bank dimana pemberi kuasa menabung ? Apakah ini hukum yang berlaku ?,” kata Dewi dengan nada bertanya. “Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan saya. Pembacaan putusan Emapt kali tertunda, atau hampir Dua bulan. Ternyata putusan Majelis Hakim menolak gugatan saya. Majelis Hakim sepertinya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saya ajukan melalui Kuasa Hukum saya dalam persidangan,” kata Dewi kemudian Tidak hanya itu. Hasil penutup bukuan rekening almarhum di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak dilaporkan oleh Elvira hingga saat ini kepada Dewi  selaku ahli waris yang sah bersama kedua anaknya. Selain itu, lanjut Dewi, ada tiga surat kuasa yang ditandatangani Dewi saat itu, diantaranya surat kuasa untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta, mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank OCBC Jakarta, dan surat kuasa untuk mengurus saham almarhum di PT Garuda Indonesia. Namun hingga saat ini, tak satupun yang dilaporkan Elvira kepada Dewi. Dewi mengetahui jumlah uang almarhum suaminya dalam tabungan setelah melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada Desember 2015 lalu. Karena Dewi merasa laporannya di Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu hingg saat ini tak kunjung tuntas, Ia pun telah berkirim surat kepada beberapa lembaga/Instansi pemerintah yang ada di negeri ini diantaranya, Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Ham, Kaplori, Ombusmen Presiden RI, Ir. Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, namun hasilnya sama. “Satu minggu setelah suami saya meninggal, Elvira meminta saya untuk ketemu dimakan, karena saya kira mau jiarah bersama, saya pun menuruti dan mengajak kedua anak-anak. Sesampainya dimakan, Elvira minta saya untuk menandatangani surat keterangan waris. Anak saya sempat marah saat itu, tapi kata Elvira kerena dia sedang ditunggu Lurah. Saya tidak mau rebut dan saya juga tidak merasa curiga makanya saya tandatangani. Satu bulan kemudian yaitu tannggal 24 Pebruari 2013, Elvira sama Wiwit yang masih kakaknya datang kerumah membawa 3 surat kauasa untuk saya tandatangani, yaitu ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, ke Bank OCBC dan mengurus saham ke PT Garuda Indonesia. Tapi tidak satupun yang dilaporkan Elvira ke saya. Berapa jumla uang almarhum suami saya di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak pernah ada laporan, bentuk buku tabungan setelah penutup bukuan pun tidak pernah ditunjukkan hingga saat ini. lalu dari mana Majelis Hakim menyatakan tidak cacat dan dan prestasi sudah diberikan ke saya sebagai ahli waris ?,” ungkap Dewi menceritakan. “Saya mengetahui jumlah uang dalam tabungan deposito dan tabungan biasa milik almarhum sebesar Rp 6 milliar lebih, setelah saya melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Desember 2015 lalu, dengan Nomor Laporan  LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Namun entah mengapa, kasus ini pun hingga saat ini belum tuntas. Saya pun telah berkirim surat kesemua lembaga atau instansi pemerintah termasuk ke Bapak Presiden. Kalau dari Bank OCBC, mereka pernah konfirmasi kesaya dengan mengirim surat, jumlahnya Rp 11 juta,” lanjut Dewi Saat disinggung terkait laporannya di Polda Metro Jaya, Dewi mengatakan, bahwa Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap peyidik. Sebelum Ia (Dewi) memenuhi panggilan Propam melalui telepon, dirinya pernah dihubungi oleh salah seorang penyidi Polda dan meminta agar Dewi mencabut laporannya ke Presiden, serta mengajak bertemu empat mata, namun Dewi tak menghiraukannya karena merasa takut. “Dua bulan lalu saya pernah ditelepon oleh Propam dan diminta datang ke Polda, dan saya pun kesana. Katanya karena laporan saya ke Presiden. Kata Propam, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik dan ditemukan adanya pelanggaran SOP. Katanya saya akan dikirimi surat. Tapi sebelum itu, saya pernah dihubungi oleh Kuswanto salah satu penyidiknya waktu itu, dan meminta saya supaya mencabut laporan saya yang ke Presiden. Beberapa hari setelah saya dari Propam, saya di telepon lagi dan diajak bertemu empat mata, karena saya takut makanya saya tidak hiraukan,” ungkap Dewi Dewi menambahkan, laporannya di Polda Metro Jaya pun dianggap janggal. Karena berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permintaan berkas perkara dalam SPDP yang dikirim penyidik Polda Metro jaya, ternya dalam surat itu disebutkan ada nama tersangkanya. Namun aneh, hingga saat ini laporan saya pun tak kunjung tuntas. Saat ditanya langka selanjutnya yang akan ditempuh Dewi terkait putusan perkara gugatan di PN Jakarta Pusat, menurutnya akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan melaoporkan Majelis hakim kepada Komisi Yudisial (KY). Terkait ucapan Dewi yang mengatakan, bahwa dirinya pernah dihubungi oleh penyidik Polda Metro Jaya Kuswanto, wartawan media ini pun mencoba mengkonfirmasi dengan mengirim pesan melaui Nomor WastAppnya, namun tak ada tanggapan, walau pesan tersebut sudah dibaca, pada Sabtu, 31 Maret 2018. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, saat suami penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013. Semasa hidup alm Rahman yang berprofesi sebagai konsultan perusahaan Jepang, alm. Rahman mempekerjakan 2 adik kandungnya di kantornya, yaitu Edwin Salim dan Elvira Emilia Salim yang baru lulus dari salah satu Universitas. Karena keduanya adik kandung, alm. Rahman tak pernah merasa curiga apa bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dan istri alm pun tak pernah mencampuri urusan kantor suaminya. Namun petaka yang tak pernah diduga sebelumnya datang juga. Berawal setelah Rahman Rahim Salam meninggalkan istri dan kedua anaknya pada tanggal 23 Januari 2013. Satu minggu setelah Rahman meninggal, Elvira menghubungi Dewi untuk ketemu dimakan, karena dikira akan jiarah bersama, Dewi pun menuruti serta mengajak kedua anak-anaknya atas permintaan Elvira. Sesampainya dimakam, Elvira yang ditemani Edwin dan keluarganya minta Dewi untuk menandatangani surat keterangan waris. Salah satu anak Dewi  sempat marah, namun menurut Dewi, karena Elvira memaksa dengan alasan sedang ditunggu Lurah, surat yang diminta Elvura pun akhirnya ditandatangani Dewi. Satu bulan kemudian yaitu tannggal 24 Pebruari 2013, Elvira bersama Wiwit yang masih kakak kandung Elvira, kembali mendatangi Dewi kerumahnya dengan membawa 3 surat kauasa untuk tandatangani, yaitu ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, ke Bank OCBC dan mengurus saham almarhun ke PT Garuda Indonesia. Namun hingga saat ini, Dewi tidak pernah menerima laporan apapun dari Elvira. Berapa jumla uang almarhum suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak diketahuinya, termasuk bentuk buku tabungan almarhum. Beberapa bulan setelah sang adik kandung alm. Memperoleh yang “diinginkan”, sejak itupula tak ada kabar, tak ada laporan sama sekali. Berulang kali Dewi menghubungi Elvira, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Elvira mengajak Dewi berkumpul di rumah orang tua alm. Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Elvira memberitahukan, ada uang sebanyak 3 milliyar rupiah. Namun 2 milliar telah dibuat untuk membayar pengobatan alm Rahman selama di Rumah Sakit tanpa menunjukkan bukti kwitansi, Janji tinggal janji, bukti kwitansi pembayaran hutang alm. Sebesar Rp 2 milliyar tak kunjung ada. Benarkah alm. Meninggalkan hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliyar tanpa sepengetahuan istri alm Rahman ? Andaikan benar, mengapa pihak Rumah Sakit tidak memberitahukannya kepada Dewi selaku istri alm. Rahman dan justru memberitahkannya kepada pihak lain (Elvira) ?. Tak tinggal diam. Dewi pun menemui pihak Rumah Sakit, dan ternyata diketahui bahwa biaya pengobatan alm selama beberapa hari di rumah sakit hanya sebesar Rp 95 juta dan selama 3 tahun sekitar Rp 700 juta. Tragis ! Usaha Dewi untuk mengetahui jumlah tabungan dan deposito sang alm. Suaminya ke Bank Kesejahteraan Ekonomi tak diperolehnya, seperti informasi dari pihak rumah sakit. Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi hanya mengatakan, kalau uang alm. tak banyak. Anehnya, untuk memberikan keterangan terkait jumlah tabungan alm. Rahman ke Sistrinya, pihak Bank harus mendapat persetujuan dari Elvira. Ada apa antara Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Elvira terkait jumlah tabungan alm. Rahman ?. Berbagai cara telah dilakukan, termasuk mengirim surat melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menyurati Bank Indonesia selaku induk perbankan di Indonesia, juga tak berhasil. Untuk mencari kepastian dan keadilan hukum, Dewi pun akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan memberikan kuasa agar penyidik Polda dapat memperoleh informasi dari pihak Bank. Alhasil, ternyata uang alm. Rahman yang dicairkan Elvira sekaligus menutup rekening sekitar Rp 6 milliar lebih. Sementara yang diberitahukan Elvira adalah sebesar Rp 3 milliyar dikuarangi hutang alm. Rahman sebanyak Rp 2 milliyar. Dari kejadian inilah, Dewi menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan dan laporan ke Polisi. Gugatan di PN Jakarta Pusat sudah mulai disidangkan, sementara laporan di Polda Metro Jaya, 3 tahun tak kunjung tuntas. Hingga saat ini, pelapor hanya menerima surat SP2HP sebanyak 6 kali. Dan sampai kapan pelapor akan menerima surat SP2HP juga belum diketahui.  (Redaksi)  </div>

Perdata Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

Surat kuasa yang ditandatangai Dewi #Dewi : Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim Yang menolak gugtan saya, belum ...

Dirut PD AU Sidoarjo Dituntut 4 Thn Penjara

15.44 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr align="left"><td><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0bOf5ULSaMA7S5yYaplYkLSx3ZbhLituuMXHRlIQ4hKfYNPT8csHpOk-H4yYoCOEEzT0YMDIxlK3USYyzSMZ8lmNfg2Y3zrDXnTFdLIrKz42Zh00EiA1qQvw7IklnY2fXumdevlWeBFM/s1600/Amral.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">#Terkait kasus Korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU) milik Pemkab Sidoarjo sebesar 178 ribu USD# <img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0bOf5ULSaMA7S5yYaplYkLSx3ZbhLituuMXHRlIQ4hKfYNPT8csHpOk-H4yYoCOEEzT0YMDIxlK3USYyzSMZ8lmNfg2Y3zrDXnTFdLIrKz42Zh00EiA1qQvw7IklnY2fXumdevlWeBFM/s640/Amral.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;">Dari kanan, Amral
Soegiarto, <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Siti Winarni dan Imam Junaedy</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Terdakwa Amral Soegiarto, selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Dirut PD AU) milik Pemda Sidoarjo, yang terseret dalam kasus dugaan Korupsi pengelolaan keuangan dari hasil migas yang dikelola oleh PA AU sejak tahun 2010 – 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar 178.000 US Dollar atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.454.315.620, dituntut pidana penjara selama 4 tahun oleh JPU Rosida dari Kejari Sidoarjo, pada Jumat, 23 Maret 2018. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosida dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam persidangan, dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Tidak hanya untuk terdakwa Amral, JPU Rosida juga membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yaitu Siti Winarni selaku Kepala Unit Delta Gas dan Imam Junaedy Kepala Unit Delta Grafika. Kedua terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta atau dikurung 3 bulan. Sementara terdakwa Amral, selain pidana pokok atau pidana badan, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 178.000 US Dollar atau Rp 2.454.315.620 rupiah. Dalam kasus ini, Kejari Sidoarjo melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan adanya  penyelewengan pengelolaan keuangan di PD AU selaku BUMD Pemkab Sidoarjo yang mencapai miliiaran rupiah, sejak Juli 2017 lalu. Kemudian setelah tim penyidik Kejari Sidoarjo menemukan beberapa bukti laporan keuangan ke Pemkab, ke Dewan Pengawas maupun laporan pada akuntan publik yang nilainya beragam dalam pengelolaan keuangan PD AU yang diduga merugikan keuangan negara, selanjutnya penyidik menetapkan 5 tersangka dalam waktu yang berbeda. Ke- 5 tersangka (perkara terpisah) itu adalah Amral Soegiarto (Dirut PD AU), Siti Winarni (Kepala Unit Delta Gas) dan Imam Junaedy (Kepala Unit Delta Grafika), Lalu Khoirul Huda (anggota DPRD Sidoarjo) serta Yuli Orniati (akuntan publik). Sementara dalam surat tuntutan JPU Rosida menyatakan, bahwa terdakwa (Amral Soegiarto, Siti Winarni dan Imam Junaedy) ini dianggap melanggar pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAPidana. “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa (Amral Soegiarto, Siti Winarni dan Imam Junaedy) terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menjatuhkan hukuman pidan penjara terhadap terdakwa Amral Soegiarto selama 4 tahun, denda sebesar Rp 100 juta. Dan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 3 bulan; Menuntut terdakwa Amral Soegiarto untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 178 ribi US Dollar atau sebesar Rp 2.454.315.620. Dan apabila tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untu dilelang. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dinaganti penjara selama 1 tahun dan 9 bulan,” ucap JPU Rosida. atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya dalam persidangan pekan depan. “Atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, saudara diberi kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan dalam waktu satu meninggu,” ucap Hakim Unggul.  (Redaksi)

Tipikor Dirut PD AU Sidoarjo Dituntut 4 Thn Penjara

#Terkait kasus Korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PD AU) milik Pemkab Sidoarjo sebesar 178 ribu USD# Dari kanan, ...

Terdakwa Korupsi Suap APBD Kota Malang Akui Salah !

15.38 beritakorupsi 0

#Walaupun Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD jadi tersangka, terdakwa mempertanyakkan status Cipto Wiyono yang tidak diproses hukum# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFFlypb7Zkdg8ZS1DhEn_ADKqJmkJWfx8KQqjp4QDzJp08m6MC5GREPQcc8Ydx5S0zBueFHHUEo3Fm3PKwTdn3AWlOuVAdVe3dssQGxi96cwpu2LNrwEe1ns7xEDxYvUTmJWZgxMETM8g/s1600/Jarot.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFFlypb7Zkdg8ZS1DhEn_ADKqJmkJWfx8KQqjp4QDzJp08m6MC5GREPQcc8Ydx5S0zBueFHHUEo3Fm3PKwTdn3AWlOuVAdVe3dssQGxi96cwpu2LNrwEe1ns7xEDxYvUTmJWZgxMETM8g/s640/Jarot.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Jaror saat membacakan Pledoinya</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Jarot Edi Sulistiyono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, adalah terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, mengaku salah kepada Majelis Hakim dalam persidangan, pada Jumat, 23 Maret 2018. Pengakuan salah itu diucapkan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, dan dihadiri oleh tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk, dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan dari terdakwa maupun dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Haris Fajar Kustaryo. Hal itu seperti yang disampaikan JPU KPK Arif Suhermnato kepada wartawan media ini seusai persidangan. JPU KPK Arif mengatakan, selain terdakwa mengaku salah, terdakwa juga mempertanyakkan Cipto Wiyono dan Tedy Sujadi Sumarna, Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang yang tidak diproses hukum. “Intinya tadi dalam pembelaan, terdakwa mengaku salah. Tapi terdakwa juga meempertanyakkan Cipto Wiyono,” kata JPU KPK Arif Suhermanto. Hal yang sama juga dipertanyakkan wartawan media ini kepada JPU KPK Arif Suhermanto. Sebab dalam surat dakwaan mapun surat tuntutan JPU KPK dikatakan, bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. “Lalu mengapa Cipto Wiyono dan Tedy Sujadi Sumarna tidak dijadikan sebagai tersangka, sementara Wali Kota (Patahana) dan 18 anggota DPRD termasuk Ya'qud Ananda Gudban, mantan Ketua Fraksi Hanura – PKS, yang juga salah satu calon Wali Kota Malang dalam pilkada serenak 2018, sudah dijadikan tersangka ?. Pada hal dalam surat dakwaan, Ciptolah yang memerintakan Teddy untuk mengumpulkan uang “Pokir” untuk Ketua Dewan, dan pengkuan Teddy dalam persidangan, bahwa teddy meyerahkan uang Rp 200 juta terhadap Cipto,” tanya media ini. Terkait hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa dalam dakwaan sudah jelas namun menunggu waktu dan keterbatasan tenaga. “Menunggu waktu dan keterbatasan tenaga,” kata JPU KPK Arif singkat. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvzCYk0MjjDC1ZHGaKJMBJLR3Ux5PCnFqkaLGBLa67cnZDoMg489XlSSWM_RZPYvoPRCtDgtYX7NHT_7s08qWsmQlDBkHw-aBT3VwEVijMKh_MAkl3HUruzkFWWtvO0oERNt8A2F8H-94/s1600/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="220" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvzCYk0MjjDC1ZHGaKJMBJLR3Ux5PCnFqkaLGBLa67cnZDoMg489XlSSWM_RZPYvoPRCtDgtYX7NHT_7s08qWsmQlDBkHw-aBT3VwEVijMKh_MAkl3HUruzkFWWtvO0oERNt8A2F8H-94/s400/Sekda+Kota+Malang%252C+Cipto+Wiyono.jpg" width="251" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cipto Wiyono</td></tr>
</tbody></table>
 
 Terpisah. Terdakwa Jarot juga menyampaikan kekecewaannya kepada wartawan media ini, karena Cipto Wiyono dan Teddy, hingga saat ini belum diproses hukum, malah 18 anggota DPRD Kota Malang sudah dijadikan sebagai tersangka. “Saya juga heran, karea Cipto Wiyono dan Teddy hingga saat ini tidak dijadikan sebagai tersangka, tapi 18 anggota DPRD sudah jadi tersangka,” kata terdakwa. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015. Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono. Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015. “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018) JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus. “Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap APBD Kota Malang Akui Salah !

#Walaupun Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD jadi tersangka, terdakwa mempertanyakkan status Cipto Wiyono yang tidak diproses hukum# Te...

Kadispendikbud Kabupaten Nganjuk Divonis 6,6 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Bupati

15.30 beritakorupsi 0

#Menurut JPU KPK, Ada tidaknya tersangka baru dalam kasus ini setelah putusan terdakwa Taufiqurrahman# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd_CykbKIT9LYMRs_HM8GJ_njoxatXS2B0gNwvdPFuQR0Auqz1eZlLZjBJzse3_luy_ZQ6Z8M5M7h8rcn64uFk3lozrz-OLoAcLD2xwlwC2JAZN7tDhx9uzWWZ4SVZOEzWU0mHynwL1ro/s1600/Ibnu+Hajar+dan+Suwandi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd_CykbKIT9LYMRs_HM8GJ_njoxatXS2B0gNwvdPFuQR0Auqz1eZlLZjBJzse3_luy_ZQ6Z8M5M7h8rcn64uFk3lozrz-OLoAcLD2xwlwC2JAZN7tDhx9uzWWZ4SVZOEzWU0mHynwL1ro/s640/Ibnu+Hajar+dan+Suwandi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ibnu Hajar (kanan) dan Suwand</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Ibnu Hajar, yang menjabat selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Kabupaten Nganjuk, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dalam kasus suap Bupati Nganjuk pada tanggal 24 Okteber 2017, divonis 6,6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengaditan Tipikor Surabaya, pada Jumat, 23 Maret 2018. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa – Timur, dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang di ketuai I Wayan Sosisawan, dan dihadiri tim JPU KPK Ni Nengah Gina Saraswati dkk serta terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya. Dalam agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Suwandi (perkara terpisah), selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot Nganjuk, namun hukumannya lebih ringan dari Ibnu Hajar, yakni 4 tahun penjara. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 5 tersangka yaitu M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Hajanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup). Kedua terdakwa adalah selaku pemberi suap atau yang disebut dengan uang syukuran, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b Undag-undang Korupsi, dan sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara masing-masing 2 tahun. Sementara Ibnu Hajar, Suwandi dan Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, adalah penerima uang syukuran dari M.Bisri dan Suwandi serta beberapa pegawai di lingkungan Kabupetan Nganjuk, terkait promosi jabatan. Ketiga terdakwa ini dijerat dengan pasal 12 huruf a UU Korupsi, namun Taufiqurrahman masih menjalani proses persidangan yang tidak lama lagi. Dalam surat dakwaan, tuntutan maupun putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa Ibnu Hajar dan Suwandi, penerima uang dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Haryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), Teguh Sujatmika (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Nganjuk), Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk kemudian dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk, dan uang itu kemudian diserahkan kepada Tufiqurahman selaku Bupati Nangjuk. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang yang terkumpulkan sebesar Rp 1.355.000.000 itu terkait promosi maupun mutai beberapa pegawai dilingkungan Kabupaten Nganjuk,  diantaranya dari Hariyanto sebesar Rp 80 juta, Swandi sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi, selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, lanjut Majelis Hakim, selain uang yang terkumpul dari Ibnu Hajar dan Suwandi, juga berasal dari Murrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, M. Bisri yang mengumulkan dari; 1. Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta pada Agustus 2017, dari Suwandi sebesar Rp 100 juta pada tanggal 12 Oktober 2017, dari Suwandi sebesar Rp 50 juta pada tanggal 17 Oktober 2017, dari Teguh Sujatmika Rp 110 juta pada tanggal 1 Oktober 2017, dari Tien Farida Yani Rp 30 juta pada Oktober 2017, dari Suroto Rp 305 juta. Dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kemudian pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta dari Sutrisno, terkait promosi jabatannya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP di Dispendikbud, dari Cahya Sarwo Edi sebesar Rp 60 juta, dan uang tersebut kemudian diserahkan ke Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk. Mejelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 12 huruf b (dakwaan primer) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCawLB95qtoCU7-2qKSNPzV9g7iZohMh21U9Rcw5a2lZsVEq4bf8_Fo152RqonSltLyriV-u1lbLRm8F8OgzU4wxDROnyOCZ0y0xECmnYoTanGYmFsb65AjzTqNU1_C5aT0ulqzPFkLo/s1600/IMG_20180325_141932.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="375" height="298" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoCawLB95qtoCU7-2qKSNPzV9g7iZohMh21U9Rcw5a2lZsVEq4bf8_Fo152RqonSltLyriV-u1lbLRm8F8OgzU4wxDROnyOCZ0y0xECmnYoTanGYmFsb65AjzTqNU1_C5aT0ulqzPFkLo/s320/IMG_20180325_141932.jpg" width="320" /></a></div>
Akibatnya, terdakwa Ibnu Hajar dituntut dan Vonis hukuman pidana penjara
 lebih berat dari terdakwa Suwandi. Sebab, Majelis Hakim menganggap 
bahwa terdakwa Ibnu Hajar tidak berterus terang selama persidangan atas 
apa yang dilakukannya, yang berbeda dengan terdakwa Suwandi. Selain itu,
 yang meringankan terdakwa Suwandi adalah permohonanya sebagai JC 
(Justaice Collabulator) dikabulkan oleh KPK. 
 
“Mengadili; menyatakan terdakwa Ibnu Hajar (dan Suwandi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaa primer; Menhukum terdakwa Ibnu Hajar dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 600 juta. Dan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 bulan.  Menghukum terdakwa Suwandi dengan pidana penjara selam 4 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Dan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. Dalam tuntutan JPU KPK, Ibnu Hajar dituntut pidana penjara selama 7 tahun, sementara Suwandi dituntut 4 tahun dan 6 bulan. Dan atas putusan Majelis Hakim tersebut, JPU KPK maupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masih pikir-pikir. Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan kesalah seorang JPU KPK, terkait proses hukum terhadap beberapa pejabat dilingkunga Kabupaten Nganjuk yang turut memberikan uang suap terhadap Bupati Taufiqurrahman terkait promosi jabatan, salah satu diantaranya adalah Tien Farida Yeni, yang dilantik sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, mengatakan akan dilihat setelah terdakwa Taufiqurrahan di Vonis. “Saya belum bisa berkomentar, nanti setelah putusan terdakwa Taufiqurrahman,” jawab JPU KPK Saras. Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5gd6KWbeuYLlyGirJPWw8A6I9CHF219O_BQs1nMJ11sFE6BnUiVyS1PXJ82p6mcI-aU1YUHVsSpgb32uAm8zIyn3rjKEJ2F0xFI3xxFjQzABeb9QhM-ZQnzQYGzEiqcrf-po_VvkMvw/s1600/IMG_20180325_142000.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="452" height="247" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb5gd6KWbeuYLlyGirJPWw8A6I9CHF219O_BQs1nMJ11sFE6BnUiVyS1PXJ82p6mcI-aU1YUHVsSpgb32uAm8zIyn3rjKEJ2F0xFI3xxFjQzABeb9QhM-ZQnzQYGzEiqcrf-po_VvkMvw/s320/IMG_20180325_142000.jpg" width="320" /></a></div>
 
Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Kadispendikbud Kabupaten Nganjuk Divonis 6,6 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Bupati

#Menurut JPU KPK, Ada tidaknya tersangka baru dalam kasus ini setelah putusan terdakwa Taufiqurrahman# Ibnu Hajar (kanan) dan Suwand be...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi PD Pasar Surya Rp 14,8 M, Kejati Jatim Gunakan “Jurus Pamungkas”

Anak Mantan Bupati Jember Divonis 1 Tahun Penjara

Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Divonis 2,8 Thn Penjara

Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

Dirut PD AU Sidoarjo Dituntut 4 Thn Penjara

Terdakwa Korupsi Suap APBD Kota Malang Akui Salah !

Kadispendikbud Kabupaten Nganjuk Divonis 6,6 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Bupati

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI