BERITAKORUPSI.CO

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a>Jakarta, beritakorupsi.co – Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap melanjutkan penangan kasus dugaan Korupsi yang melibatkan calon Kepala Daerah tanpa harus menunggu Pilkada 2018 berakhir. Hal itu disampaikan ICW melalui siaran Pers tertelisnya, Senin, 12 Maret 2018, terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang enyatakan, agar KPK menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Sekalipun hadir di dalam rapat tersebut, pihak KPU kemudian mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah maupun turut memberikan persetujuan. Sehingga dapat dimaknai, justru wacana tersebut muncul dari satu arah yakni pihak pemerintah. Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pembernatasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari. Lebih lanjut lagi, pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan. KPK Harus Mengabaikan Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. JIka memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka. ICW menilai ada 3 alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK. Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# Jakarta, b...

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

22.04 beritakorupsi 3

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s1600/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="563" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRXhOveggdvKj8Nn8AdS3lqT_KHHhhoruUJ4BMP7lQTAoR5LjJ2UiHcL_9GWLhvd441pr2o7FX2rFxxBadhWIAEvHcBvgD3kSsYf3RyOgaRo41X-8_GpfRuAB3r4xZBzsWscrzQjzDPL8/s640/Gubernur+Jawa+Timur+saat+memukul+Gong.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di bawah kepemimpinan Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si terus berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim, salah satunya melalui pengembangan produk-produk unggulan yang berasal dari sektor UMKM. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Gelar Kriya Dekranasda JawaTimur Tahun 2018 di Atrium Grand City Mall Surabaya, pada Kamis, 15 Maret 2018. Pakde Karwo, sapaan lekat Gubenur Jatim ini menjelaskan, PDRB Jatim Tahun 2017 yang mencapai 2.019,20 triliun rupiah, sebanyak 1.100 trilun rupiah atau 54,98 persen berasal dari sektor UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,21 persen atau sekitar 185 triliun rupiah berasal dari UMKM binaan Dekranasda Jatim. “Ini bukti konkret dari kerja keras yang terus dilakukan Dekranasda Jatim sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya. Untuk itu, Pakde Karwo menyambut baik pelaksanaan Gelar Kriya Dekranasda Jatim ini. Menurutnya acara ini sangat penting, karena kriya, fashion dan kuliner adalah bagian yang wajib dikembangkan dan tidak ada batasnya. Selain itu, ketiga aspek ini sangat berkaitan dengan gaya hidup seseorang. Semakin tinggi pendapatan sesorang, maka makin tinggi gaya hidupnya. “Gaya hidup dan fashion yang naik ini sebagai tanda pendapatan daerah naik, justru bagus. Sekarang tugas kita adalah menaikkan kualitas produk dan membuat packaging yang lebih bagus terhadap produk-produk ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini. Ke depan, mengantisipasi perkembangan teknologi, pada Bulan Mei nanti Jatim akan memiliki etalase penting dalam ekonomi digital Jatim. Sistem yang sedang dikembangkan oleh Diskominfo dan Disperindag Jatim ini nantinya akan menjual produk-produk unggulan Jatim baik melalui pameran manual maupun digital. Tak hanya itu, berbagai layanan online dan sistem digital sudah dikembangkan oleh Provinsi Jatim. Salah satunya East Java Investment Super Corridor (EJISC) yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim. Layanan ini berbentuk dashboard investasi berbasis web yang memberikan kemudahan berinvenstasi di Jatim. Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada para pelaku bisnis termasuk pelaku UMKM untuk meningkatkan keramahan pada pembeli. Ini menjadi salah satu unggulan dalam menciptakan kemudahan berbisnis di jatim. Kemudahan ini, lanjutnya, membuat Provinsi Jatim meraih penghargaan peringkat satu tingkat kemudahan berbisnis tingkat nasional dari Asia Competitiveness Institute Singapura, dengan riset dilakukan selama April-September 2017 di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. “Kemudahan berbisnis itu dilihat dari sumeh-nya orang, tidak cemberut. Di negara-negara maju pun, pelayanan di depan itu dilatih untuk terus tersenyum,” katanya. Kembangkan Potensi Captive Market Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengatakan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi ini harus terus dikembangkan terutama dalam perdagangan antar daerah. “Perdagangan antar daerah kita selalu surplus, ini membuktikan produk kita punya daya saing. Jika kita bisa menguasai pasar dalam negeri pasti kita bisa survive menguasai pasar internasional, apalagi masyarakat Jatim kreatif dan inovatif”, kata Bude Karwo, sapaan lekatnya. Menurutnya, dalam era pasar bebas ini para perajin dituntut untuk terus meningkatkan daya saing dengan berinovasi menghasilkan produk berkualitas, berkarakter budaya lokal dan memiliki harga yang kompetitif. Dekranasda Jatim, lanjutny, terus berupaya memfasilitasi para perajin salah satunya melalui pameran ini. Selain menyelenggarakan pameran, Dekranasda Jatim juga fokus dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas produk, membantu akses permodalan bagi perajin, serta memfasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual/HAKI. Selama 2017, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Jatim bekerjasama dengan berbagai instansi terkait telah memfasilitasi UKM dan IKM Jatim. Diantaranya, dengan menyelenggarakan bimtek kepada 520 UKM dan IKM bidang kerajinan batik tulis warna alam, pengembangan produk kulit dan alas kaki, serta peningkatan mutu bordir. Juga, melakukan pengembangan kewirausahaan bagi 170 perajin produk sulam handicraft dan batik gedog, serta memfasilitasi pelaksanaan ISO, SNI, HAKI, bagi 847 UKM dan IKM. Selain itu, memfasilitasi UKM dan IKM dalam pelaksanaan pameran Jatim Fair, Surabaya Internasional Jewellery Fair 2017 dan Festival Indonesia 2017 di Moscow, Rusia. Di akhir sambutannya, Bude Karwo menyampaikan terimakasih dan  penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua Dekranasda kab/kota yang telah berkontribusi, mendukung dan memfasilitasi para perajin di daerah. Gelar Kriya Dekranasda Jatim 2018 yang diselenggarakan dalam rangka HUT Dekranas ke-38 ini dilaksanakan selama empat hari, 15-18 Maret 2018. Pameran ini diisi berbagai stand yang menampilkan berbagai produk kerajinan kriya terlengkap dari 38 Dekranasda kab/kota se-Jatim, BUMN, BUMD, beberapa UKM mandiri dan OPD Jatim seperti Dinas Koperasi UMKM dan Disbudpar Jatim. Produk yang dipamerkan diantaranya kerajinan kulit, batik, bordir, aksesoris dan furniture. Dalam acara ini turut dilaksanakan lomba fashion show busana batik untuk Dekranasda dari kab/kota se-Jatim. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Dekranasda Jatim, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Jatim, serta beberapa Kepala OPD Pemprov Jatim. (*) Sumber : Humas Prov. Jatim/Dewi

Pemerintahan Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong berita korupsi .co - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda...

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

22.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa bulan lalu, terkait adanya dugaan Korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), ICW pun menuntut Mabes Polri untuk tetap mengusut kasus tersebut. Hal itu disampaikan ICW dalam siaran Persnya, Rabu 14 Maret 2018 ICW mendesak agar Kepolisian harus menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana. Sebab pasca adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian, Komjen Pol Ari Dono selaku Kabareskrim menyampaikan kepada awak media bahwa sudah mengeluarkan STR jajaran bahwa jika kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan dan tersangka telah mengembalikan kerugian negara maka akan dihapuskan pidananya (detik.com, 28/02). Kemudian Kabareskrim mengklarifikasi pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu adalah opini pribadi. Lantas jika memang hal tersebut adalah opini pribadi namun STR sudah terlanjur dikirimkan ke jajaran Kepolisian seluruh Indonesia, maka STR tetap bisa dijadikan acuan penyidik dalam menghentikan penanganan perkara korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan. Oleh karena itu, ICW meminta salina STR pada Humas Mabes Polri jika telah ditarik atau dicabut harus diumumkan ke publik. ICW juga mengajukan surat pencabutan atau penarikan STR tersebut. Hal ini memicu keresahan masyarakat bahwa akan ada potensi kasus “digantung” ketika para pihak telah mengembalikan kerugian negara. Potensi penggunaan STR sebagai dasar penghentian kasus ditemukan dalam penanganan perkara pengadaan barang di Bapeten tahun 2013 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengadaan barang Bapeten tahun 2013 memiliki tiga paket pengadaan senilai Rp 17,8 miliar. Salah satu paketnya ialah pengadaan alat laboratorium radiasi yang mengadakan alat XRF Spectrometry seharga Rp 3,5 miliar. ICW pada 6 April 2017 melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi XRF Spectrometry di BAPETEN tahun anggaran 2013 dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun kasus tersebut  tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh para pihak. Sampai saat ini, kasus ini masih menggantung alias tidak dinaikkan ke penyidikan dan belum terbit SP3. STR dikhawatirkan dijadikan dasar untuk menghentikan perkara ini karena kerugian negaranya telah dikembalikan padahal ada indikasi pidana korupsi seperti niat jahat (mens rea) dan penggelembungan harga. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada tiga hal yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, Polda Metro Jaya menemukan adanya perbuatan melawan hukum.Kedua, Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya penggelembungan harga. Ketiga, pengembalian kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan bukti dan dokumen yang pernah disampaikan oleh ICW khususnya pada poin kedua bahwa tidak ditemukan adanya penggelembungan harga yang berimplikasi timbulnya kerugian negara. Sebab ICW menemukan adanya persengkongkolan oleh penyedia barang dan mengarah pada produk tertentu karena hal tersebut akan berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga terjadi penggelembungan harga sekitar 45 persen. Oleh karena itu ICW mendesak agar Polda Metro Jaya untuk melakukan telaah ulang atas kasus tersebut. Juga ICW mendorong agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi khususnya XRF Spectrometry dinaikkan statusnya ke penyidikan meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Jakarta, berita korupsi .co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Krimi...

Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

14.08 beritakorupsi 0

#Saksi Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep, Madura) Tak Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor, Aspidsus Kejati Jatim tak mau berkomentar# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU7UqFjwd2FD_z_txqJP0HoVsLLYX6_vtw_-J-aH_njLyREplP8jAyKwetATc4_wevJ1Xe8CqxxmOoNt1rdxAG-4EuewaieDOwHiTT_Gccj57EiVG6Wh4CPTytKXIzmRREBH-DAldpzg/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU7UqFjwd2FD_z_txqJP0HoVsLLYX6_vtw_-J-aH_njLyREplP8jAyKwetATc4_wevJ1Xe8CqxxmOoNt1rdxAG-4EuewaieDOwHiTT_Gccj57EiVG6Wh4CPTytKXIzmRREBH-DAldpzg/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS) selaku milik BUMD pada tahun 2011 – 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,058 Milliar dengan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie selaku Direktur Utama (Dirut) PT WUS tertunda karena ketidak hadiran saksi, pada Selasa, 13 Maret 2018. Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Dirut salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) pada akhir tahun lalu dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah. Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), namun dalam perkara terpisah. Sementara Achmad Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep saat itu sebagai Kepala Cabang PT WUS di Jakarta, namun orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep itu “tak mau” hadir saat dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim untuk diminta keterangannya. Seperti yang disampaikan Kasindik Pidana Khusus Kejati Jatim, saat dihubungi wartawan media beberapa waktu lalu. Ternyata, ketidak hadiran Achmad Fauzi tidak hanya saat dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim, namun saat dipanggil oleh JPU Kejati Jatim pun sebagai saksi untuk terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya juga tak hadir. Pada hal, agenda sidang yang seyogjanya berlangsung (Selasa, 13 Maret 2018) adalah mendengarkan keterangan saksi Achmad Fauzi seperti yang disapaikan JPU dalam peridangan pada minggu lalu (Selasa, 6 Maret 2018). “Ia saksi meinggu depan wakil Bupati,” kata JPU Rhein saat ditanya wartawan media ini sesaat sidang berakhir. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLPwINzG6ZpGNqZHzdXTAEGrcfU004HYNwfrBTGuAZXHs87y-114n23G7OcnbeNANiOZuQMzbwZrNIn6FGHw0j4N6Vtoir5qaULlph2kbJZGOokQYIuI0jPw7sF-qf2y0JF6zUMxns0Sg/s1600/PT+WUS.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="628" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLPwINzG6ZpGNqZHzdXTAEGrcfU004HYNwfrBTGuAZXHs87y-114n23G7OcnbeNANiOZuQMzbwZrNIn6FGHw0j4N6Vtoir5qaULlph2kbJZGOokQYIuI0jPw7sF-qf2y0JF6zUMxns0Sg/s640/PT+WUS.png" width="640" /></a></div>
Saat itu (Selasa, 6 Maret 2018), sidang yang berlangsung mendengarkan keterangan beberapa saksi, salah satu diantaranya adalah pegawai Bank Mandiri Jakarta. Saat itu saksi menjelaskan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, bahwa pembukaan rekening dalam mata uang rupiah dan dollar serata  pencairan uang dilakukan oleh Sitrul Arsyih Musa'ie dan Achmad Fauzi hingga beberapa kali. “Sidang ditunda karena saksinya tidak hadir,” kata Panitra. Dan jawdal sidang selanjutnya yang akan berlangsung minggu depan adalah pemeriksaan saksi Ahli yang akan dihadirkan JPU. Terkait ketidak hadiran saksi Achmad Fauzi sebagai saksi di persidangan, sempat beredar isu bahwa orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep itu “tidak” akan hadir. Tidak hanya itu, beberapa wartwan yang tidak biasanya muncul di gedung pengadil orang-orang korupsotor itu pun terlihat beberapa kali mengikuti persidangan. Saat wartawan media ini meminta tanggapan atau komentar dari Achmad Fauzi, termasuk dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim saat dihubungi (pesan) melalui melalui nomor WhastApp kedua pejabat tersebut, tak ada tanggapan kecuali hanya membacanya. Tak heran memang, bila pejabat kepala daerah yang masih aktif belum pernah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dipersidangan kehadapan Majelis Hakim. Tidak hanya sebagai saksi, diperiksa sebagai orang yang turut bertanggung jawab dalam kasus Korupsi yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim pun tak ada kelanjutannya, seperti kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kalimantan tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,4 milliar. Dimana dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Eddy Rumpoko dan Kepala Inspfektorat Kota Batu turut bertanggung Jawab. Lalu kasus Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. Tahun 2014, Kejari Madiun memang sempat memeriksa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun, dan kemudian ditarik oleh Kejati Jatim dan akhirnya…… Andai saja Eddy Rumpoko tidak terjaring OTT KPK, dan Bambang Irianto (sudah divonis 6 tahun penjara, penyidikan dilakukan oleh KPK), bisa saja Kdua Kepala Daerah itu akan tetap melenggak lenggok menikamti indahnya hidul dialam bebas. Yang lebih anehnya lagi, kasus Korupsi UIN Malang, dimana pada tahun 2014 lalu, mantan Rektor UIN Malang sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun hingga saat ini kasus perkaranya “hilang”. Selain itu, kasus Korupsi pelepasan asset Daerah Kabuaten Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebutkan, bahwa Heri Nungoroho (Bupati Blitar saat itu) turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini juga tak ada kelanjutannya. Apakah terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie akan berani “buka-bukaan” terkait kasus yang menjeratnya kepada Majelis Hakim saat agenda pemeriksaan terdakwa, atau ……?. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu. Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim. Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero). Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013. Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

#Saksi Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep, Madura) Tak Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor, Aspidsus Kejati Jatim tak mau berkomentar#...

Sidang Kasus Suap Wali Kota Batu, Keterangan Saksi Lila Widya “Berbohong”

14.00 beritakorupsi 0

#Terungkap Dipersidangan, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Ternyata tidak hanya menerima Mobil Mewah tetapi ada Uang “Siluman” dari Pihak Lain# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrCIetuRPC4NubQB4RN5QNN5G1ZF-BuZtj8X-wEtgLWCrnCiyDB_hh7_KDXxod1fpAKofWXN2X6Tek0IxeUmNJ-1uqxqG43RxUq8DSV5IR31uPh3KSlsdRM74ewYc8TGG3TkwMQIkyJp0/s1600/Lila+Widya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrCIetuRPC4NubQB4RN5QNN5G1ZF-BuZtj8X-wEtgLWCrnCiyDB_hh7_KDXxod1fpAKofWXN2X6Tek0IxeUmNJ-1uqxqG43RxUq8DSV5IR31uPh3KSlsdRM74ewYc8TGG3TkwMQIkyJp0/s640/Lila+Widya.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Selasa, 12 Maret 2018, Sidang kasus Korupsi Suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Edi Setiawan, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (UPL) Pemkot Batu, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dalam kasus ini, KPK mengamankan 3 orang dalam Operasi Tangkap tangan (OTT) pada tanggal 16 September 2017 lalu, yakni Edi Setiawan (Kepala Bagian ULP) dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 95 juta, Filipus Djab (Pengusa dan sudah di Vonis 2 tahun penjara)) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota) dengan barang bukti uang sebesar Rp 200 juta. Dalam persidangan kali ini, saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti adalah Lila Widya (sekretaris pribadi Eddy Rumpoko),; Kristiawan (PNS yang bekerja di rumah dinas Wali Kota Batu),; Indah Kusuma Ningsih (istri terdakwa),; dan Yulia Ramdani (marketing BRI Cabang Malang) untuk terdakwa Edi Setiwan yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Yuliana dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). Sebagai informasi, persidangan kali ini diikuti oleh Penasehat Hukum Eddy Rumpoko secara diam-diam dan mencatat semua keterangan saksi. Karena kabarnya, Lila Widya juga akan menjadi saksi untu Eddy Rumpoko yang juga terdakwa dalam kasus ini. Selain itu, sempat beredar rumor, bahwa Eddy Setiawan “bebas” dari rumha tahaan di Medaeng. Namun hal itu dibantah keras oleh Kepala Rutan Medaeng Sidoarjo, Bambang saat dihubungi wartawan melalui nomor selulernya. Menurutnya, bahwa Eddy Rumpoko tidak ditahan di Rutan Medaeang Sidoarjo melainkan di Lapas si Sidoarjo. 
 
 
 
 
 "Nama itu (Eddy Rumpoko) tidank ada disini. Kalau tidak salah itu ditahan di Lapas Sidoarjo," kata Bambang melalui telepon selulernya.   
Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lila Widya selaku Sekretaris pribadi Eddy Rumpoko diantaranya, terkait uang tambahan yang diberikan Edi Setiawan terhadap sang Wali Kota Eddy Rumpoko, pertemuan Wali Kota di Bandara Udara Abdulrahman Saleh, dan kegiatan lain berupa penghapusan file penting yang dilakukan wanita muda yang cantik ini saat terjadinya OTT seperti yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)-nya saat dipeyidikan KPK Jakarta tahun lalu. Anehnya, wanita muda yang cantik dan masih berusia 25 tahun ini sepertinya ada yang “menyarankannya” untuk membantah semua isi BAP yang pernah dijelaskannya di hadapan penyidik KPK beberapa bulan lalu. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3Gv8t3dxpPdkZfF3nKFlzYu1utxbbCwKQEDgdXMKX6Ejol6BTehNwA-l-j2iiLKxlLQzivsDPcbIUhu5zk_M_BAJdfuDO_ozRR7Ooovkgyl12ZLMxVpaUsMUHEggfi8iz8ngosZY8eY/s1600/Eddy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ3Gv8t3dxpPdkZfF3nKFlzYu1utxbbCwKQEDgdXMKX6Ejol6BTehNwA-l-j2iiLKxlLQzivsDPcbIUhu5zk_M_BAJdfuDO_ozRR7Ooovkgyl12ZLMxVpaUsMUHEggfi8iz8ngosZY8eY/s640/Eddy.jpg" width="640" /></a></div>
“Saya tidak tahu soal tambahan uang itu,” jawab Lila. Terkait pertemuan antara terdakwa Edi Setiawan dengan sang majikannya (Eddy Rumpoko), Lila mengatakan tidak sering. 
 
Sementara pertemuan majikannya di Bandara udara Abdulrahman Saleh, menurut “pendamping” Eddy Rumpoko ini hanya pejabat dari Kabupaten/Kota. 
 
“Yang hadir di Bandara hanya dari kalangan kabupaten,” jawab Lila 
 
Keterangan yang diberikan Lila dihadapan Majelis Hakim terkesan berbohong karena tidak sesuai dengan BAP. 
 
“Apakah Anda kenal dengan saudara Yuyun, Yuyun ini siapa ? BAP anda nomor 32, saat dikonfirmasi pada tanggal 25 September 2017 lalu, anda mengatakan menghapus file dari saudara Yuyun, Sekretaris pribadi Pak Eddy Rumpoko sebelumnya, dan membakar laporan keuangan ? ” tanya JPU kepada Lila. Namun Lila tetap bersekukuh mengatakan tidak melakukan apapun. 
 
“Saya kenal dengan Yuyun, ia sekpri Pak Wali (Eddy Rumpoko) sebelumnya, saya tidak melakukan apapun saat itu karena situasi semua pada panik,” jawab Lila dengan nada sendu. 
 
Atas keterangan Lila Widya ini, Ketua Majelis Hakim H. R Unggul sempat mengkerutkan dahi dengan pandangan tajam. Sementara JPU KPK tetap berpatokan pada jawaban Lila yang ada di BAP-nya. 
 
“Anda sudah disumpah, BAP anda saat dipenyidik seperti ini, kenapa sekarang tidak tahu ? anda masih muda loh, usia 25 tahun masak sudah lupa ? Lalu menagapa anda berinisiatif menghapus chat dengan saudara Yuyun, dan menghapus file-file di komputernya Yuyun ?” tanya JPU KPK dengan tegas. Tapi Lila tetap ngotot mengatakan tidak menghapus. 
 
“Saya tidak tahu,” jawab Lila singkat. Dan keterangan Lila ini bisa jadi akan menjadi pertimbangan bagi JPU KPK. 
 
Sementara keterangan Kritiawan dihadapan Majelis Hakim terkait sebuah kardus yang diduga berisis uang untuk Wali Kota Eddy Rumpoko mengatakan tidak tau. Sementara dalam BAP No 12 mengatakan bahwa saksi tahu tentang isi kardus termasuk si Hitam alias Mobil mewah merek Toyota Alphard berwarna hitam. 
 
Lain lagi dengan Indah Kusuma Ningsih. Istri terdakwa ini menjelaskan terkait hubungan antara sang suami dan Walikota Batu Eddy Rumpoko. Ia menjelaskan, kalau sang suami sering bertemu dang sang penguasa di Kota Batu itu, karena Edi adalah bahwannya si Eddy. Namun Indah mengakui, tidak tahu menahu soal titipan. 
 
“Suami saya sering bertemu, ya karena bawahannya Pak Wali. Saya tidak tahu soal titipan itu,  setau saya, waktu saya hendak ke Malang bersama suami, mampir dulu ke Hotel Amarta. Kata suami saya, ia mau bertemu Filipus. Suami saya membawa tas kecil, tapi saya tidak tahu isinya apa,” kata istri terdakwa Edi Setiawan ini dengan polos. 
 
Sementara saksi Yulia Ramdani mengakui, kalau Filipus Djab adalaj nasah Bank BRI, dan menurutnya, Filipus pernah mengambil uang sebesar Rp 300 juta. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1yPefngRieABKzQXQbHFsdhbODPQdBkRph2Tiy37fc-thhvFcLG5-YDoLh4R5aJhah4G28wOdvjkXiAV8mRlzSuFG1g_uPwa2_2SxQYe-soREcWTCG4yDUi2FeVeXnyaqtuhTsrn3nEA/s1600/Kota+Batu+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1yPefngRieABKzQXQbHFsdhbODPQdBkRph2Tiy37fc-thhvFcLG5-YDoLh4R5aJhah4G28wOdvjkXiAV8mRlzSuFG1g_uPwa2_2SxQYe-soREcWTCG4yDUi2FeVeXnyaqtuhTsrn3nEA/s640/Kota+Batu+1.jpg" width="640" /></a></div>
Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma). 
 
Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. 
 
Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. 
 
Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri. 
 
Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. 
 
Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL. 
 
Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu. 
 
Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilTgFcu3hFn-I2GzhviWnF6m9IcCBS68M7a1UWEjm5vv9_UmZ2NGe28v8TKh5kcRtgLPUsrGZU04rlnnWTLTJunAjFi4fWzl5IZWh70o5Mkk_33MWrMOkPkvgZziT8wFR-OmFFgKVRLOQ/s1600/Kota+Batu+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="256" data-original-width="320" height="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilTgFcu3hFn-I2GzhviWnF6m9IcCBS68M7a1UWEjm5vv9_UmZ2NGe28v8TKh5kcRtgLPUsrGZU04rlnnWTLTJunAjFi4fWzl5IZWh70o5Mkk_33MWrMOkPkvgZziT8wFR-OmFFgKVRLOQ/s640/Kota+Batu+4.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap. 
 
Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard. 
 
Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa 
 
2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 
 
4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 
 
5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 
 
6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 
 
7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 
 
Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017. 
 
Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017. 
 
“Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan. 
 
Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak. 
 
Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. 
 
Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. 
 
Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus. 
 
Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. 
 
 Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar. 
 
Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdr4ppnM0WDNdhDeeyMNtS35Fq-1OxlwZHz7tN0bXIjUzlYWIn-2C5OG665lqx_Me1SBgIvekdL6rYLagocNcSAjANIq6K8dvxcnkuqAI2WgBGY3Oc0A6OuWd8taeJiZvtB7Y2dGfJ-Yk/s1600/Kota+Batu+5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="345" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdr4ppnM0WDNdhDeeyMNtS35Fq-1OxlwZHz7tN0bXIjUzlYWIn-2C5OG665lqx_Me1SBgIvekdL6rYLagocNcSAjANIq6K8dvxcnkuqAI2WgBGY3Oc0A6OuWd8taeJiZvtB7Y2dGfJ-Yk/s640/Kota+Batu+5.jpg" width="344" /></a></div>
 
Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang. 
 
Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI 
 
Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab. 
 
Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan 
 
Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. 
 
 Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut. 
 
Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta. 
 
Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan. 
 
Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. 
 
Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” untuk uang fee, sandi “atas” untuk Hotel Amartha Hills, dan sandi “bawah” untuk  Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap. 
 
Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa. 
 
Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair. 
 
Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”. 
 
Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepadanya. 
 
Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap 
 
Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”. 
 
Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”. 
 
Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa. 
 
Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Kasus Suap Wali Kota Batu, Keterangan Saksi Lila Widya “Berbohong”

#Terungkap Dipersidangan, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Ternyata tidak hanya menerima Mobil Mewah tetapi ada Uang “Siluman” dari Pihak Lain# ...

Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

02.54 beritakorupsi 0

#Terkait Kasus “suap” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan perubahan APBD  Kota Malang TA 2015” 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd9BhMQPRLQe79umpX2jxeqWOmKmnh6hPgMpqrAFqrIWhsSO3pmyvgUSmpn3MeBcZXo4XvkIrNPtRGvfGzh_NovUXKQCiabKRsvoGksOjGML-_Jh3j_qC43qpUp3S8CwZOFgQhVNHIUyE/s1600/IMG20180302133634-1+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd9BhMQPRLQe79umpX2jxeqWOmKmnh6hPgMpqrAFqrIWhsSO3pmyvgUSmpn3MeBcZXo4XvkIrNPtRGvfGzh_NovUXKQCiabKRsvoGksOjGML-_Jh3j_qC43qpUp3S8CwZOFgQhVNHIUyE/s640/IMG20180302133634-1+-+Copy.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Moch. Arif Wicaksono saat menjadi sakis untuk terdakwa Jarot Edy Sulistiyono (DOk. BK)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Moch. Arif Wicaksono, sudah terbiasa memimpin rapat di sidang paripurna Dewan bersama Pemkot Malang dalam pembahasan anggaran, karena jabatannya selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, namun kali ini Ia akan disidangkan karena “anggaran Pokir” yang diterimanya. 
 
Jumat, 16 Maret 2018, adalah hari pertama bagi Moch. Arif Wicaksono untuk duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, bukan sebagai pimpinan sidang melainkan sebagai terdakwa dalam kasus Krupsi “suap” sebesar Rp 700 juta terkait Rapat Perubahan (Raperda) APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu. 
 
Tersangka Moch. Arif Wicaksono, akan diadili dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R Unggul Warso Mukti dalam kasus perkara Korupsi “suap” APBD Malang, bersama Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang sudah diadili terlebih dahulu. 
 
Informasi jadwal persidangan bagi tersangka Moch. Arif Wicaksono diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor, pada Senin, 12 Maret 2018. 
 
“Jadwal sidangnya tanggal 9 Maret,” kata Herry bagian. 
 
“Pelimpahan perkaranya Jumat kemarin tanggal 9 Maret. Sidangnya besok Jumat tanggal 16 Maret 2018, Ketua Majelisnya Pak Unggul,” kata M. Nur selaku Panmud Pengadilan Tipikor saat ditemui diruang kerjanya. 
 
Dalam kasus ini, penyidik KPK untuk sementara menetepak 2 tersangka (Jarot dan Arif) setelah terlebih adanya laporan dari masyarakat ke KPK terkait adanya pemberian uang “suap” terhadap Ketua DPRD Malang dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu. 
 
Uang tersebut sebagai uang ‘Pokir” alias pokok-pokok pikiran untuk DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 yang diajuka Pemkot Malang. 
 
Permintaan Moch. Arif Wicaksosno itu pun disetujui oleh Wali Kota Malang Moch. Anton dalam suatu pertemuan bersama Wakil Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang dan Jarot, di kantor DPRD Malang sebelum dimulainya rapat dengan mengatakan akan disiapkan oleh Sekda Cipto Wiyono, yang kemudain uang itu pun setelah terkumpul lalu diantarkan ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri atas permintaan Moch. Arif Arisfwicaksono. 
 
Selanjutnya, uang sebesar Rp 600 juta itu pun dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Malang periode 2014 – 2019 yang berjumlah 45 orang. 
 
Jarot Edy Sulistiyono dijerat sebagai pemberi uang suap sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. 
 
Sementara Moch. Arif Wicaksono dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. (Redaksi)

News Tipikor Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

#Terkait Kasus “suap” sebesar Rp 700 juta dalam pembahasan perubahan APBD Kota Malang TA 2015” Tersangka Moch. Arif Wicaksono saat menja...

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

01.14 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDiAoNC0WRDERQCad7O47d9whCo8xXNJrqr2h6jicH3cXCp-uDwsu5VgTzQdBgYavRdLg5sG9brY1ONsN-o6BJdPBYUvS0HsEvXnC_saNAhjUwtDCjZOsjkbUb7mDw7FDzsgvpDoVSFrg/s1600/Bisri.......jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDiAoNC0WRDERQCad7O47d9whCo8xXNJrqr2h6jicH3cXCp-uDwsu5VgTzQdBgYavRdLg5sG9brY1ONsN-o6BJdPBYUvS0HsEvXnC_saNAhjUwtDCjZOsjkbUb7mDw7FDzsgvpDoVSFrg/s640/Bisri.......jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu, yakni Mohammat Bisri selaku Kabag Umum RSUD Nganjuk dan Harjanto yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk di Vonis pidana 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Maret 2018. Dalam kasus OTT ini, KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 3 Ngeronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk). Tiga dari dari 5 terdakwa yakni Ibnu Hajar, Suwandi dan Taufiqurrahman masih menjalani proses persidangan. Namun Ibu Hajar dan Suwandi tinggal menunggu Vonis. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan, diahadiri oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto dkk. Sementara terdakwa M. Bisri didampingi Penasehat Hukum secara gratis yakni Yuliana dkk dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia), sementara terdakwa Harjanto di damping Penasehat Hukumnya Yun Suryonoto dkk. Majelis Hakim mengatakan, bahwa pemberian sejumlah uang oleh terdakwa M. Bisri terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, terkait pengangkatannya menjadi Kepala bagian Umum RSUD Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli Bupati setelah dicopt jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sementara terdakwa Harjanto, terkait pengangkatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menjabaat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Terdakwa M. Bisri sekaligus menjadi kordinator bagi para pejabat Eslon III B dan IV di lingukungan Kab. Nganjuk  yang hendak dipromosikan/mutasi jabatan dengan imbalan sejumlah uang yang disebut dengan uang lelah. Yang menurut Taufiqurrahman kepada M. Bisri, tidak ada yang gratis sehingga Taufiqurrahman meminta M. Bisri mencarikan uang sebesar Rp 500 juta. Para pejabat yang di promosikan/dimutasi, anta lain Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Nurrosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Majelis Hakim menyatakan, bahwa unsur memberi hadiah berupa uang sudah terbukti. Sehingga, terdakwa pun dinyatakan terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAPidana. Kedua terdakwa pun dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. “Mengadili; Menyatakan bahwa terdakwa Mohammat Bisri (dan Harjanto) terbukti secara sah dan meyakninkan bersalah melakukan tinda pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menghukum terdakwa Mohammat Bisri (dan Harjanto) dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhada M. Bisri dan Harjanto sama dengan tuntutan JPU KPK, yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 200 juta subsidair kurungan 2 bulan. Atas putusan tersebut, JPU KPK mapun kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan pikir-pikir. “Sama degan tuntutan, itu kan kewenangan Majelis Hakim,” ujar JPU KPKFitro kepada media ini usai persidangan. 
 
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap Buapti Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring dalam operasi tangkap ta...

BERITAKORUPSI.CO

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

Sidang Kasus Suap Wali Kota Batu, Keterangan Saksi Lila Widya “Berbohong”

Moch. Arif Wicaksono Akan Diadili Tanggal 16 Maret 2018

Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk, Dua Terdakwa Divonis 2 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI