BERITAKORUPSI.CO

DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s1600/PJI.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1580" data-original-width="1600" height="632" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpfPsHlYKn5UCjNqfBVJcX8aYiEG__I90bDJt9sHyQNj5CYNdPGkRzs7mGIgJ9wOgRJv82ipAtOWT6C0fwS6oLECSCYNu3s_W7EZlzRaQHOAYw9yznmlXR7npw49T7rejQtHxf2LM0JrY/s640/PJI.gif" width="640" /></a></div>
#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Jurnalis Indonesia (DPP PJI) mengadakan Bakti Sosial (Baksos) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, bertemapt di Pendopo Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Surabaya, pada Minggu, 11 Maret 2018. Kegiatan Baksos yang diadakan DPP PJI dihadiri oleh Gubernur Jatim diwakili Deasy/Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, Kapolda Jatim diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno dan Direktur Lantas Polda Jatim yang diwakili Kompol Budi Adi,  Kapolrestabes Surabaya diwakili AKP Sutrisno Tri (Humas Polrestabes Surabaya) Kepala BNN Provinsi Jatim diwakili M. Satriyono.  Selain itu, hadiri pula tokoh agama sekaligus tokoh masyarakata yakni Kyai Ndresmo (Sidosermo) Mas Ahmad Nasrohuddin, Kapolsek Wonocolo Kompol Budi Nurtjahjo, SH, MKn, Wakapolsek Wonocolo Ipda Wasis, Kanit Babinkamtibmas Polsek Wonocolo, Ipda Agus Priyono, Kanit Intelkam Polsek Wonocolo beserta anggota (Wahyu dan Hendra), Danramil 0832/07 Wonocolo Mayor Arh. Suwanto, Wadanramil Kapten Inf. Widodo dan Babinsa Sidosermo Koptu Sigit H serta puluhan Satpol PP Kecamatan Wonocolo. Jentar Sitinjak selaku Ketua Panitia yang juga Humas PJI mengatakan, bahwa ratusan paket sembako yang terkumpul adalah hasil sumbangan atau bantuan dari instansi/lembaga/perorangan mapun swasta, sementara PJI hanya bertindak sebagai “jembatan” antara penyumbang dengan penerima. “Paket sembako yang terkumpul sekitar 450 paket yang terdiri dari 5kg beras premium, 1kg gula pasir, 1kg minyak goreng dan 8 bungkus mie instas Indomie untuk satu paket sembako. Ini adalah adalah semua sumbangan yang berasal dari Kapolda Jatim, Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Direktur Resnarkoba Polda Jatim, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, Kanit Reskrim Polrestabes Surabaya, Kanit Reskoba Polrestabes Surabaya, Jaksa di  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kasipidum Kejaksaan Negeri Surabaya, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, beberapa Jaksa Kejari Surabaya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, beberapa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala BNNK Surabaya, BNNP serta beberapa Advokad maupun masyarakat umum termasuk anggota PJI,” kata Jentar yang disambut dengan tepuk tangan para undangan maupun masyarakat sekitar Kelurahan Sidosermo. Jentar Sitinjak yang juga Pimpinan Redaksi beritakorupsi.co yang sehari-harinya di Pengadilan Tipikor Surabaya ini mengatakan, bahwa DPP PJI tidak mengambil sedikitpun dari hasil sumbangan berupa paket sembako untuk kepentingan kegaitan PJI sendiri. Dan bantuan paket sembako akan diserahkan langsung oleh para penyumbang dan dibantu oleh anggota PJI lainnya. “Dari sekitar 450 pake semabko yang terkumpul, kami (PJI) tidak mengambil sedikit pun untuk kepentimgan kegiatan PJI sendiri. Dan paket sembako ini, akan Bapak, Ibu serahkan sendiri dan dibantu oleh teman-teman anggota PJI kepada masyarakat yang akan menerima sesuai dengan kupon yang sudah kami bagikan sebelumnya,” lanjut Jentar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Umum PJI Hartanto Buchori atau yang akrab disapa Buchori. Selain itu, Ketua Umum PJI ini juga mengingatkan para Jurnalis maupun masyarakat, agar tidak mau dibodohi oleh para pembuat Hoax atau berita bohong. “Dengan menyebarkan Hoax, berarti kita memberi oksigen kepada pembuatnya”, ujar Buchori. Boechori menambahkan, selain berita Hoax, masih ada “tulisan sampah”. “Opini yang menyesatkan masyarakat, oleh pembuatnya diberi roh setan, seolah-olah suatu kebenaran. Anggota PJI harus mematuhi KEJ (Kode Etik Jurnalis) dan Undang-Undang Pers dan jangan lupa untuk selalu memferivikasi kebenaran suatu informasi yang didapat, dan jangan asal tulis dimedia,” tegasnya Sementara dalam kata sambutan yang disampaikan oleh Gubernur Jatim yang diwakili Humas Protokoler Pemprov Jatim, Pangdam V Brawijaya diwakili Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Czi Wahyono, dan Kapolda Jatim yang diwakili Bid. Humas Polda Jatim Kompol Sutrisno menyampaikan pesan moral kepada PJI, agar selalu menjaga hubungan baik yang selama ini terjalin, dan PJI harus selalu menjungjung tinggi kebebasan Pers degan cara jujur dan berimbang dalam menyampaikan berita. Tak ketinggalan pula, Kepala BNN Provinsi Jatim melalui M. Satriyono menyapaikan pesannya, agar para Jurnalis maupun masyarakat supaya berhati-hati untuk menghindari peredaran narkoba yang semakin merajalela. Bahkan menurutnya, kalangan anak muda menggunakan obat-obatan yang beredar di warung-warung dengan mengknsumsi dalam julah banyak. Satriyono menambahkan, dalam satu bulan terakhir ini, BNNP telah menembak mati 2 bandar dan pengedar. Seuasi acar sambutan, pembaian paket semabako pun langsung dibagikan oleh Deasy, Kolonel Czi Wahyono, Kompol Sutrisno AKP Sutrisno Tri, M. Satriyono, Ketua Panitia dan Ketua Umum PJI. (Redaksi)

Regional Tipikor DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

#PJI bersama Pejabat membagikan paket sembako sebanyak 400 kepada masyarakat yang kurang mampu# berita korupsi .co – Dewan Pimpinan ...

Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

19.08 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBlxkfEwsqSXk85SdXvkocKp8Z36mA1mub2vqN4kcqHdWQG-EK0C9CpqH0lHBGSQ2cgkR1uW9zjzMMJiMh1wZUkc_xDSg3YyyrAGo-wrrvgDobhZ4CsyUvkt3NKXPdhPc_VhATBKpkRpE/s1600/IMG-20180312-WA0021.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1003" data-original-width="768" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBlxkfEwsqSXk85SdXvkocKp8Z36mA1mub2vqN4kcqHdWQG-EK0C9CpqH0lHBGSQ2cgkR1uW9zjzMMJiMh1wZUkc_xDSg3YyyrAGo-wrrvgDobhZ4CsyUvkt3NKXPdhPc_VhATBKpkRpE/s320/IMG-20180312-WA0021.jpg" width="245" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto Chritea Frisdiantara dikirim sendiri</td></tr>
</tbody></table>
#Kasus Perkara “suap” APBD Malang ditangani KPK, Tetapi Christea Frisdiantara mengaku dipanggil Jaksa Rachmat dari Kejari Malang karena namanya tercantum di berita# 
 
beritakorupsi.co – Terkait pemberitaan di media Online beritakorupsi.co pada tanggal 20 Pebruari 2018 dengan Judul, ”Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima, dan sub judul; Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan” terdapat kekeliruan pada pragraf ke- 13 tentang nama-nama anggota DPRD Kota Malang. Dalam pragraf tersebut tercantum naman Christea Frisdiantara selaku anggota DPRD Kota Malang dari Partai Demokrat. Namun, Christea Frisdiantara mengaku sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2009 -2014. Hal itu disampaikan Christea Frisdiantara kepada beritakorupsi.co melalui telepon selulernya, Senin, 12 Maret 2018 “Kog bisa ada nama saya tercantum ? Saya bukan anggota DPRD tahun 2014 – 2019. Saya periode 2009 – 2014. Karena nama saya ada diberita itu, saya dipanggil Jaksa Rahmat,” kata Christea Frisdiantara. Mengingat kasus perkara Korupsi “suap” Ketua DPRD Malang Moch. Arif Wicaksno terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 lalu ditangani KPK yang saat ini sudah di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU-PPR, beritakorupsi.co pun mencoba mengkonfirmasi dengan meminta nomor Jaksa Rahmat kepada Christea Frisdiantara, lalu memberikan 2 nomor yaitu; 08124039XXX dan 08133467XXX. Anehnya, saat beritakorupsi.co mencoba menghubungi salah satu nomo tersebut dengan menyebut namanya sesuai apa yang disampaikan Christea Frisdiantara, ternyata pemilik nomor itu mengaku seorang pengacara di Malang. Pada hal sebelumnya, Jaksa Anjar, salah seorang Jaksa di Kejari Malang mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa Jaksa Rahmat adalah Kasi Pidsus, dan tidak pernah menghubungi siapapun karena Dia masih termasuk baru. “Kalau di Malang ia itu Kasi Pidsus, tetapi beliaunya masih baru jadi nggak pernah telepon-telepon orang yang berperkara. Saat hal itu disampaikan kembali ke Christea Frisdiantara, Ia mengaku mendapat telepon dari orang tersebut. “Oh tapi aq (aku) dapat tilipunnya itu…..yg penting berita koreksi itu sgr naik….besok aq tunjukkan p jaksa (oh tapi aku dapat teleponnya itu. Yang penting berita koreksi itu segesara naik, besok aku tunjukkan Pak Jaksa.red),” kata Christea Frisdiantara melalui pesan WhastAppnya.  (Redaksi)

Tipikor Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

Foto Chritea Frisdiantara dikirim sendiri #Kasus Perkara “suap” APBD Malang ditangani KPK, Tetapi Christea Frisdiantara mengaku dipanggi...

Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

07.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 24 Oktober 2017 lalu, yakni Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot). Sebelumnya, JPU KPK telah membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus yang sama yaitu M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk). Keduanyan didakwa sebagai pemberi uang syukuran alias uang suap terhadap Bupati, yang dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun dan tinggal menunggu Vonis. Kali ini, Ibnu Hajar dan Suwandi yang menghadapi tuntutan JPU KPK sebagai penerima uang suap dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Haryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), Teguh Sujatmika (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan), Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk, dan uang itu kemudian diserahkan kepada Bupati Nangjuk Tufiqurahman. Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan. Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang terkumpulkan sebesar Rp 1.355.000.000 itu terkait promosi/mutai beberapa pegawai dilingkungan Kabupaten Nganjuk,  diantaranya dari Hariyanto sebesar Rp 80 juta, dari Swandi sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Kemudian atas perintah Taufiqurrahman, uang yang terkumpul melalui Kedua terdakwa (Ibnu Hajar dan Suwandi) berasal dari Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, dari Muhammad Bisri yang mengumulkan dari; 1. Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta pada Agustus 2017, dari Suwandi sebesar Rp 100 juta pada tanggal 12 Oktober 2017, dari Suwandi sebesar Rp 50 juta pada tanggal 17 Oktober 2017, dari Teguh Sujatmika sebesar Rp 110 juta padatanggal 1 Oktober 2017, dari Tien Farida Yani sebesar Rp 30 juta pada Oktober 2017, dari Suroto sebesar Rp 305 juta dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP, dari Cahya Sarwo Edi sebesar Rp 60 juta, dan uang tersebut kemudian diserahkan ke Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div>
JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Ibnu Hajar dab Suwandi) sebagaiana diatur dan diacam dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Namun ke- 2 terdakwa dituntut pidana penjara  yang berbeda. JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Suwandi selama 4 tahun dan 6 bulan. Permohonan Suwandi sebagai JC (Justaice Collabulator) atau yang membantu penyidik untuk mengungkap kasus suap ini dikabulkan. Sementara Ibnu Hajar dituntut jauh lebih tinggi dari 3 terdakwa lainnya (M. Bisri, Harjanto dan Suwandi) yaitu 7 tahun penjara. Tuntutan lebih tinggi karena Ibnu Hajar lebih berperan dan terkesan tidak berterus terang selama dalam persidangan (“wajarlah tuntutan lebih tinggi termasuk baut Taufiqurrahman”). “Menuntut; Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ibnu Hajar dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti kurungan sekama 6 bulan,” ucap JPU Fitroh. Atas tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaa)-nya. Usai persidangan, JPU Fitroh kepada media ini terkait tuntutan terhadap terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa Suwandi secara terus terang mengakui atas perbuatannya, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit. “Pertimbangannya kan berbeda. Suwandi berterus terang dan mengakui dan terdakwa juga sebagai JC, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit,” ujar Jaksa KPK yang akrab dengan wartawan.  Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" /></a></div>
Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganju...

Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

07.11 beritakorupsi 0

#Total “Syukuran” yang diterima Taufiqurrahman Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Cabup Kab. Nganjuk# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDEjBNmLAB359zlOfes-24ycvVp_iM0KNd3i4fogQmupvrTyIUOI6hBICPUkGWxHViUugg5tlDQLRhTDM2cXXgH-8Mk2jQrhcBJcziBZl-2OJjwcCiWLRXc2hHEKCZd_bAdqFXyvozVk/s1600/IMG20180309093150.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDEjBNmLAB359zlOfes-24ycvVp_iM0KNd3i4fogQmupvrTyIUOI6hBICPUkGWxHViUugg5tlDQLRhTDM2cXXgH-8Mk2jQrhcBJcziBZl-2OJjwcCiWLRXc2hHEKCZd_bAdqFXyvozVk/s640/IMG20180309093150.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sempat “menjebolkan tahanan” KPK melalui sidang Praperadilan pada awal tahun lalu, karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi dan baju orange pun gagal melekat dibadannya. Namun ternyata, baju orange itu sepertinya sudah “serasi” dengan orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu. Terbukti, KPK akhirnya memasangkan baju kebesaran para Koruptor itu ke badan Taufiqurrahman setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti rasuha itu, karena ketahuan menerima uang suap dari Ibnu Hajar dan Suwandi, masing-masing sebesar Rp 150 juta di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu. Saat itu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir). Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental). Untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati). M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar dan Swandi saat ini sudah diadili terlebih dahulu dan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim. Dua terdakwa yakni M. Bisri dan Harjanto di dakwa sebagai pemberi suap yang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  Sementara terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi didakwa sebagai penerima suap dari M. Bisri untuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan dijerat pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjwbXEc3BfBv0ywY0srzX9XaFPZ3qHT272JY4IX8Lmpb28TTz3FLCLjNUtk65VxHSY_CeWtF1i-UNNSWwBULqSuAgxllXDhMu_PR9bKBU0UeFtuGyLlsTBBdrUQDEHNySHTiVp-_uUXI/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjwbXEc3BfBv0ywY0srzX9XaFPZ3qHT272JY4IX8Lmpb28TTz3FLCLjNUtk65VxHSY_CeWtF1i-UNNSWwBULqSuAgxllXDhMu_PR9bKBU0UeFtuGyLlsTBBdrUQDEHNySHTiVp-_uUXI/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div>
 Namun Keduanya di tuntut pidana penjara yang berbeda. Ancaman penjara untuk Ibnu Hajar 7 tahun, sedangkan untuk Suwandi 4 tahun dan 6 bulan. Dan hari ini, Jumat, 9 Maret 2018, giliran Taufiqurrahman yang duduk di kursi pekitan Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa penerima suap, dan diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan. Dalam persidangan, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Taufiqurrahman yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Soesilo Aribowo dkk dari Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengadili perkara terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, karena melakukan ataun turut melakukan beberapa perbuatan kejahatan, menerima uang yang totalnya sebesar Rp 1.355.000.000 melalui Ibnu Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosid Hussein Hidayat dan Budiono. Pada hal, lanjut JPU KPK, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah (uang) tersebut sebagai kompensasi atas promosi/mutasi beberapa pegawai Pemkab Nganjuk, diantaranya Harjanto, Muhammad Bisri, Teguh Sujatmika, Tien Farida Yani, Suroto, Sutrisno dan Sugito serta beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk. JPU KPK membeberkan kronologis sumber uang sebesar Rp 1.355.000.000 yang diterima terdakwa Taufiqurrahman. Berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian pada tahun 2013 terpilih lagi untuk periode 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk untuk periode 2018 – 2023. Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat dakwaannya, terdakwa meminta bantuan beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi. JPU KPK menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk. Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto dengan rincian sebagai berikut; uang sebesar Rp 80 juta. Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta. Pada tanggal 23 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman  melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya,  meminta Haryanto agar disiapkan uang syukuran sebesar Rp 200 juta, untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Uuntuk memenuhi permintaan tersebut, Haryanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uangnya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  melalui Sumadi di depan SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s640/IMG20180309103523.jpg" width="640" /></a></div>
 Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang dari Muhammad Bisri; pada tanggal 24 Mei 2017, terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk eselon 3B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammad Bisri. Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Ke- 2, pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. 3, pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri dan ke- 4 pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta. Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter. Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa. Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; 1. Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. 2, pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi. Sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan. Dari uang syukuran yang terkumpul melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagian telah diserahkan kepada terdakwa, dan sebagian lagi masih di tangan keduanya. Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke Partai PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.  Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman. Dan beberapa saat setelah uang syukuran tersebut diterima terdakwa dari Ibnu Hajar dan Suwandi, Ketiganya pun langsung diamankan petugas KPK. JPU KPK menyatakan, perbuatan terdakwa Taufiqurrahman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf b atau pasal 11  UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHAP. Atas surat dakwaan tersebut, Tim PH terdakwa Taufiqurrahman, Dr. Soesilo Aribowo tidak mengajukan Eksepesi atau keberatan, namun meminta kepada Majelis Hakim agar JPU KPK tidak memisahkan dua kasus yang menjerat terdakwa, yakni TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dimana  penyidik KPK telah mengeluarkan Siprindik dalam kasus TPPU tersebut. “Kami hanya berharap Yang Mulia. Karena dalam surat dakwaan Jaksa, terdakwa dijerat dalam 2 kasus tetapi tidak sekaligus. Karena Siprindik atas TPPU telah dikeluarkan tetapi belum pernah diperiksa,” kata ketua Tim PH terdakwa memohon. JPU KPK pun hanya menyampaikan akan mempertimbangkannya. Namun bisa jadi tak akan dituruti oleh JPU KPK. Bisa jadi, karena pasal kasus suap yang menjerat terdakwa adalah UU Korupsi dan sudah dibacakan dihadapan Majelis Hakim, sementara TPPU (UU Np 8 tahun 2010) adalah pengembangan setelah terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap. Hal itu pun diakui Soesilo Aribowo saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sah atau logika, surat dakwaan yang sudah dibacakan dihadapan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, dapat ditambahkan pasal baru dengan Undang-Undang yang berbeda yang menjerat terdakwa ?. Menurut PH terdakwa hanya berharap, dengan alasan ketakutan atas hukuman pidana penjara lama yang akan dialami terdakwa Taufiqurrahman. “Kita kan hanya berharap. Karena Siprindik TPPU sudah keluar dan memang saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini (suap). Karena hukumannya bisa lama,” kata Soesilo Aribowo.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

#Total “Syukuran” yang diterima Taufiqurrahman Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Cabup Kab. Nganjuk# ...

Taufiqurfahman Disidangkan Tanggal 9 Maret 2018

03.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidm_w5bdwCrWYb0kmiaX1FARpUZCHJ75RNUzbz-432ws5X-6hJYHAYR6Wmb4utg2GRKBwH9t0qJSKmr9la2F1kILYOvN5y0UxHacJNfA9nGKsqOz-fPiVdso1ZUDA3rz30mTYqv62o54Q/s1600/Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidm_w5bdwCrWYb0kmiaX1FARpUZCHJ75RNUzbz-432ws5X-6hJYHAYR6Wmb4utg2GRKBwH9t0qJSKmr9la2F1kILYOvN5y0UxHacJNfA9nGKsqOz-fPiVdso1ZUDA3rz30mTYqv62o54Q/s640/Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Taufiqurrahman saat menajdi saksi untuk terdakwa M.Bisa </td></tr>
</tbody></table>
#Bupati Nganjuk Taufikurrahman, terjaring OTT oleh KPK pada tanggal 25 Oktober lalu karena diduga meneriam uang suap#  
 
beritakorupsi.co – Jumat, 9 Maret 2018, adalah hari yang bersejarah bagi Taufiqurrahman, karena orang Nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa. Tersangka Taufiqurraham akan diadili dihadpan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim I Wayan Sosisawan dalam kasus perkara Korupsi suap. Informasi jadwal persidangan bagi tersangka Taufiqurrahman diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor, pada Senin, 5 Maret 2018. “Jadwal sidangnya tanggal 9 Maret,” kata Herry. “Pelimpahan perkaranya Jumat kemarin tanggal 2 Maret. Sidangnya besok Jumat tanggal 9 Maret 2018, Ketua Majelisnya Hakim I Wayan,” kata M. Nur selaku Panmud Pengadilan Tipikor. Dalam kasus suap Buapati Nganjuk Taufiqurrahman pada tanggal 25 Oktober tahun lalu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot), Bagus (wartawan), Ita (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang), D ( ajudan Ita) , R (ajudan Bupati Nganjuk), J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju dalam Pilbup sebagai Wakil Bupati Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir). Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental). Namun kemudaian, penyidik KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati). M. Bisri dan Harjanto saat ini sudah diadili terlebih dahulu sebagai terdakwa pemberi suap kepada Bupti dan tinggal menunggu Vonis. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Sementara Ibnu Hajar dan Suawndi juga sudah diadili sebagai terdakwa penerima uang suap dan uang itu diserahkan kepada Bupati. Kedua tersangka ini pun dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. (Redaksi)

Tipikor Taufiqurfahman Disidangkan Tanggal 9 Maret 2018

Taufiqurrahman saat menajdi saksi untuk terdakwa M.Bisa #Bupati Nganjuk Taufikurrahman, terjaring OTT oleh KPK pada tanggal 25 Oktober l...

Nur Sasongko Sudah 2 Kali Terpidana Kasus Korupsi, Yang Ketiga Divonis Ringan

03.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYt-Wk-1tsVNTBNw6dhYkUxU9Ky4hQYzmPzzkrAI5gD3zAxkmmRbvPjix5HcmQREqfFEhuiRo5OA32hUl1m_H0_E1GJfZ75XS1mW5lTUteYEB6yM1FTt2s_77p5f6yV8UfxBX8PJcXnP4/s1600/IMG20180119151733_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="768" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYt-Wk-1tsVNTBNw6dhYkUxU9Ky4hQYzmPzzkrAI5gD3zAxkmmRbvPjix5HcmQREqfFEhuiRo5OA32hUl1m_H0_E1GJfZ75XS1mW5lTUteYEB6yM1FTt2s_77p5f6yV8UfxBX8PJcXnP4/s640/IMG20180119151733_1.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk yang Keduakalinya.” Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Nur Sasongko, Direktur CV Global Inc. yang sudah 2 kali terjerat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan saat ini untuk yang Ketigakalinya. Namun demikian, Tak banyak terpidana yang kembali terjerat dalam kasus Korupsi divonis ringan oleh Majelis Hakim Pangadilan Tipikor, seperti yang dialami Nur Sasongko. Kasus Korupsi yang pertama menjerat Nur Sasongo adalah pengadaan alat pengadaan alat peraga untuk 164 Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 8,1 M dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp 4,5 M bersama  Anang Prasetyo (Staf Marketing CV Global Inc), Keke Aji Novalin (Staf Administrasi CV Global Inc), dan Hartoyo salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Madiun, yang menajdi “calo” CV. Global untuk mendaptkan  proyek, serta menyeret Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih. Dalam kasus ini, Nur Sasongko didampingi Suryono Pane yang mantan Ketua Panwaslu Pasuruan itu selaku Penasehat Hukumnya, dituntut ringan bersama 3 terdakwa lainnya, dengan pidana penjara selama 1,6 tahun oleh JPU Beni Nugroho dari Kejari Ponorogo, dan kemudian divonis ringan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, pada tanggal 4 Agustus 2015. Kasus Korupsi yang Kedua adalah pembangunan pabrik Sawit Mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi, Sumatra Selatan pada tahun 2009 lalu. Dalam kasus ini, Nur Sasongko dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,6 milyar subsider 3,8 tahun penjara. Pada tanggal 18 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan Vonis pidana penjara terhadap Nur Sasongko selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta susider 3 bulan kurungan. Selain itu, pengusaha yang memiliki istri 3 di Surabaya ini juga dihukum untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 1,6 Milliar atau hartanya disita, dan kalau tidak mencukupi maka diganti penjara selama 2 tahun. Hukuman ringan juga dijatuhkan terhadap 3 terdakwa lainnya, yakni Anang Prasetyo, Keke Aji Novalin, dan Hartoyo masing-masing 1 tahun penjara. Sementara terdakwa Yuni Widyaningsih divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan 5 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, serta dihukum pidana membayar uang penganti sebesar Rp Rp 600 juta subside 1 tahun penjara. Tak terima dihukum “ringan”, terdakwa Yuni Widyaningsih banding. Dan hukuman pun diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi 3 tahun penjara. Kemudian saat ini adalah kasus Korupsi yang Ketiga, yakni pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 lalu, yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1.202.705.668.000 bersama dengan Hartoyo (broker proyek), Moch Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama) selaku pemenang lelang namun yang mengerjakan CV Global. Sementara Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang). Dalam kasus ini, pada Jumat, 19 Januari 2018, JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto, menjerat terdakwa/terpidana Nur Sasongko dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa yang juga terpidana untuk 2 kasus Korupsi di 2 daerah yang berbeda itu pun dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Selain itu, Direktur CV Global yang selalu dikunjungi istri ke duanya disetiap persidangan, dituntut untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sejumlah Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Pertimbangan JPU, karena Nur Sasongko sudah pernah dihukum. Anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosisawan menghukumnya (Vobis) dengan pida penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 500 juta (200 juta rupiah sudah dititipkan ke JPU). Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 5 Maret 2018. Yang lebih anehnya lagi, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Nur Sasongko belum pernah dihukum. Tidak hanya Nur Sasongko, tetapi Hartoyo juga disebutkan belum pernah dihukum. Pada hal, dalam surat tuntutan JPU menyatakan kalau terdakwa sudah pernah dihukum. Tidak hanya itu. Pembacaan surat putusan terhadap 5 terdakwa (Nur Sasongko selaku Direktur CV Global dan Moch. Hadi Wiyono,satu perkara, sementara terdakwa Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama berinisial), Hartoyo (broker proyek) dan Nurhayati selaku PPK satu perkara) di “cicil”. Terdakwa Moch. Armanu, Hartoyo dan Nurhayati divonis oleh Majelis Hakim pada Selasa, 20 Pebruari 2018. Sementara Hadi Wiyono divonis pada Jumat, 23 Pebruari 2018. Lalu, mengapa Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap terdakwa Nur Sasongko dengan waktu yang cukup jauh berbeda ? Yang pasti hanya Majelis Hakimlah yang tahu yang tidak disebutkan dalam pertimbangannya. Seusai persidangan, JPU mengatakan kepada media ini, bahwa pertimbangan dalam surat tuntutan disebutkan bahwa terdakwa Nur Sasongko dan Hartoyo sudah pernah dihukum. “Nggak tau kenapa, tapi pertimbangan dalam surat tuntutan jelas disebutkan kalau terdakwa sudah pernah di hukum,” kata JPU. Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900. Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut. Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS. Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur.  (Redaksi)

Tipikor Nur Sasongko Sudah 2 Kali Terpidana Kasus Korupsi, Yang Ketiga Divonis Ringan

beritakorupsi.co – “Hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk yang Keduakalinya.” Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Nur ...

Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima

11.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPTeQcGvaZpFfliJLVd5yOZ1IANfoXVpWbjLq541QLK-OJfeWerCThfa3hyphenhyphenySCDLUoD8YQAlsqaVc0On8D5t9h6mzlYTg_WWYSpmB3o-97Ms41UGgu3tjKtKB0qQ5k-JsIBtlXFEJTVSc/s1600/Sidang+perkara+Suap+APBD+Kota+Malang+TA+2015.mp4" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPTeQcGvaZpFfliJLVd5yOZ1IANfoXVpWbjLq541QLK-OJfeWerCThfa3hyphenhyphenySCDLUoD8YQAlsqaVc0On8D5t9h6mzlYTg_WWYSpmB3o-97Ms41UGgu3tjKtKB0qQ5k-JsIBtlXFEJTVSc/s400/Sidang+perkara+Suap+APBD+Kota+Malang+TA+2015.mp4" width="400" /></a></div>
#Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan# 
 
 beritakorupsi.co – Sidang kasus perkara Koruspi suap sebesar Rp 700 juta terhadap Ketua DPRD Malang Arif Wicaksono, terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) kini terungkap jelas dari keterangan Arif Wicaksono, pada Jumat, 2 Maret 2018. Dalam kasus ini, penyidik KPK masih menetapkan menetapkan 2 tersangka sementara, yaitu Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) dan Moch. Arif Wicaksono, Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019. Namun yang sudah diadili adalah Jarot Edi Susiltiyono atau yang akrab disapa Jarot. Sementara Moch. Arif Wicaksono atau Arif, masih menunggu pelimpahan berkas perkaranya dari JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Si Jatot, mengetahui serta “terlibat” tentang pemberian uang sebesar Rp 700 kepada si Arif, agar pembahasan Raperda (Rencana Perubahan Daerah) APBD Kota Malang tahun 20015, dimana yang dibahas adalah anggaran di Dinas PU-PPB sebesar Rp 70 milliar, yang berkaitan dengan proyek Jembatan Kendungkadang dan Saluran (Drainase). Awalnya pada Kamis, 6 Juli 2015 lalu Pemkot Malang mengajukan Raperda APBD-P TA 2015, dan sebelum dimulainya sidang Paripurna, ada pertemuan antara Ketua DPRD Arif Wicaksono, Wali Kota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Sekda Cipto Wiyono dan Jarot Edi Sulistiyono. Dan dalam pertemuan itu, si Arif meminta uang ‘Pokir’ alias pokok-pokok pikiran, agar anggota DPRD lainnya tidak melakukan instrupsi alias langsung disetujui, dan permintaan itupun disetujui Wali Kota dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPmazGes44kson8plduxJFs-9bXL8URnU035YyaVX9IqSWDWrMR0KDUakcJ1YlbzFUgKhJBUEiZ2hrFCV2pf7lyjX_roPM_qrZI9QCJZe95xRkWeDj89SIE1771n2JPdy2vE4VzDezYLo/s1600/IMG20180302142530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPmazGes44kson8plduxJFs-9bXL8URnU035YyaVX9IqSWDWrMR0KDUakcJ1YlbzFUgKhJBUEiZ2hrFCV2pf7lyjX_roPM_qrZI9QCJZe95xRkWeDj89SIE1771n2JPdy2vE4VzDezYLo/s640/IMG20180302142530.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk menindaklanjuti permintaan uang pokir tersenut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna selaku Kepala Bidang di Dinas PU-PPB untuk meminta uang dari kontraktor di lingkungan Dinas PU. Lalu si Tedy pun melaoprkannya ke atasan yaitu Jarot, tentang perintah Sekda, dan Jarot menyarankan agar Tedy melakukan apa yang diperintahkan Cipto. 
 
Uang yang berhasil dikumpulkan Tedy dari rekanan atau kontraktor dilingkungan Dinas PU sebesar Rp 900 juta, dilaporkannya ke Jarot dan Cipto Wiyono. Dari uang Rp 900 juta tersebut, Tedy mengantarkan Rp 200 juta untuk Sekda Cipto Wiyono. Dan pada Selasa, 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy mengantarkan Rp 700 juta ke Arif Wicaksono atas perintah Jarot dan Sekda. 
 
Atas permintaan Arif, Tedy membagi uang Rp 700 juta menajdi 2 bagian. Satu tempat berisi uang sebesar Rp 100 juta khusus bagiannya Arif, sementara yang 1 tempat lagi berisi Rp 600 juta untuk bagian Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan anggota Dewan lainnya, 
 
Setelah Moch. Arief Wicaksono  menerima uang tersebut, Arif pun menghubungi Suprapto Ketua Fraksi PDIP, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono sudah terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. 
 
Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang ke rumah Dinas Arif Wicaksono adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD dari Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD dari Golkar), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). 
 
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi masing-masing sebesar Rp 15 juta dan setiap anggota masing – masing sebesar Rp 12,5 juta. Seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi menerima uang Pokir tersebut. 
 
Anggota DPRD Malang yang berjumlah 45 orang itu adalah; PDIP 11 orang, PKB 6 orang, PPP 3 orang,   PKS 3 orang, Golkar 5 orang, Gerindra 4 orang, Demokrat 5 orang, Hanura 3 orang, PAN 4 orang,  Nasdem 1 orang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBz1QPQ477H8DMsfOrke2x7p8wBRd3if6bW1IC5DjFCvt2demvlYC3YM6e8T3vT70oz-1_5-5NzIMRlpX34rCG4HX5kYTMg8_8NUbQSZmrSEGyThmt-IBksXi6qpGhTQ__b7Jw4-fOeOM/s1600/IMG20180223204630.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBz1QPQ477H8DMsfOrke2x7p8wBRd3if6bW1IC5DjFCvt2demvlYC3YM6e8T3vT70oz-1_5-5NzIMRlpX34rCG4HX5kYTMg8_8NUbQSZmrSEGyThmt-IBksXi6qpGhTQ__b7Jw4-fOeOM/s640/IMG20180223204630.jpg" width="640" /></a></div>
Inilah yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, baik dari surat dakwaan JPU KPK maupun dari keterangan 3 orang saksi, yakni Subur Triono (anggota DPRD dari Fraksi PAN), Supraoto (Ketua Fraksi PDIP) dan Tedy Sujadi Sumarna (Kabid Dinas PU-PPB), pada Selasa, 20 Pebruari 2018. 
 
Kedua saksi anggota Dewan ini mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Malang menerima uang Pokir sebesar Rp 12,5 juta dan uang ‘Sampah’ sebesar Rp 5 juta, sehingga total yang diterima masing-masing sebesar Rp Rp 17,5 juta. 
 
Sementara Tedy menjelaskan, bahwa dirinya mengumpulkan uang sebesar Rp 900 juta, dan 200 juta diserahkan ke Sekda Cipto Wiyono dan yang Rp 700 diserahkan ke Arif Wicaksono dengan membagi dua bagian atas permintaan Arif. Satu gian berisi 100 juta Khusus bagiannya Arif dan yang satu berisi 600 juta rupiah. 
 
Anehnya, 10 anggota DPRD Malang yang sudah dihadirkan JPU KPK dalam dua kali persidangan sebagai saksi tidak mengakui, kalau suda menerima uang Pokir dan uang Sampah dari Arif Wicaksono yang jumlahnya Rp 17,5 juta per orang. Selain 10 anggota Dewan, JPU KPK juga menghadirkan Sekda Cipto Wiyono dan Wali Kota Moch. Anton. 
 
Ke- 10 anggota DPRD Malang itu ialah Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP), Slamet., SE (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Malang) dan Priyatmoko Oetomo (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP) bersama Cipto Wiyono, pada sidang Jumat, 23 Pebruari 2018. 
 
Lalu pada Selasa, 27 Pebruari 2018, JPU KPK kembali menghadirkan 5 anggota Dewan yang terdiri dari Heri Pudji Utami (anggota DPRD Fraksi PPP), Abd Rahman (anggota DPRD Fraksi PKB), Ya’qud Ananda Gudban (anggota DPRD Fraksi Hanura), Teguh Puji Wahyono (anggota DPRD Fraksi Gerindra) dan Syahrowi (anggota DPRD Fraksi PKB) bersama Rahman (dari Dinas PU) dan Wali Kota Moch. Anton. 
 
Anehnya, Cipto Wiyono tidak mengakui menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Tedy. Selain itu Ia juga tidak mengakui adanya pembahasan uang Pokir dalam APBD-P tesebut. Sementara dalam rekaman pembicaraannya dengan Ketua DPRD Arif Wicaksono membahas tentang uang Pokir terkait pembahasan APBD-P. 
 
Terkait uang sebesar Rp 200 juta yang diserahkan Tedy, menurut Cipto, bahwa uang tersebut  diserahkannya ke Arif Wicaksono. 
 
Yang lebih anehnya lagi, keterangan orang nomor 1 yang juga sebagai petahana dalam Pilkada Kota Malang tahun 2018. Menjawab pertanyaan JPU KPK terkait pembahasan APBD dan siapa yang bertanggung jawab dalam APBD Kota Malang, menurutnya tidak pernah membahas APBD dan yang bertanggung jawab pada APBD adalah Sekda Cipto Wiyono. Saat ditanya kembali oleh JPU KPK, kepada siapa Sekda melaporkannya, Anton mengatakan sudah didelegasikan ke Sekda melaoprkannya pada sidang paripurna Dewan. 
 
Kebohongganya tak tertutupinya, karena Anton mengakui atas kehadirannya pada sidang paripurna DPRD pada tanggal 6 dan 8 Juni 2015 terkait pembahasan APBD-P. 
 
Selain itu, kebohongannya yang tidak “cantik” itu juga tak dapat ditutupinya, karena pembicaraannya dengan Ya'qud Ananda Gudban terkait pembahasan “Sampah”. 
 
Tragisnya, Ya'qud Ananda Gudban pun saat itu dibentak oleh Majelis Hakim terkait keterangannya yeng dianggap berbelit-belit. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU KPK untuk mengembangkan atau memeriksan mantan Ketua Fraksi Hanura–PKS yang juga Ketua Badan Peraturan Dewan Peraturan Rakyat Daerah Kota Malang Ya’qub Ananda Gudhan., SS.SST.Par.MM, Ketua, yang saat ini sebagai Calon Wali Kota Malang bersaing  degan patahana Moch. Anton. 
 
Selain itu, Calon Wali Kota Malang itu diminta oleh Ketua Majelis Hakim membuat tandatangan dalam kertas kosong dihadapan Majelis Hakim untuk mencocokkan tandatanggannya dalam sebuah dokumen yang menjadi barang bukti yang dijadikan oleh JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimDDWZbMlUAG4LNFNOdL83ZvdEAd9YpzExjzjBTMxQERbSzLd42iPganAIBWaF-9-Pr8_rQoq7ou9LwGokyAoTlgkNKjB4U_YyUytW4rLkXO95nUzoJFYhkYCJsSxk8j_A0rdaKDcfDdc/s1600/IMG20180227211207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimDDWZbMlUAG4LNFNOdL83ZvdEAd9YpzExjzjBTMxQERbSzLd42iPganAIBWaF-9-Pr8_rQoq7ou9LwGokyAoTlgkNKjB4U_YyUytW4rLkXO95nUzoJFYhkYCJsSxk8j_A0rdaKDcfDdc/s640/IMG20180227211207.jpg" width="640" /></a></div>
Ya’qub Ananda Gudhan bersama anggota DPRD lainnya pun menjadi perhatian JPU KPK atas perintah Ketua Majelis Hakim terkait keterangannya dalam persidangan maupun terkait penerimaan uang Pokir dan uang sampah. 
 
Kali ini, keterangan para Dewan yang terhormat dan Sekda maupun Wali Kota Malang ini pun sepertinya terbantahkan dengan keterangan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang saat dihadirkan  JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan. 
 
Jumat, 2 Maret 2018, JPU KPK Andhi Kurniawan dkk menghadirkan 8 orang saksi diantaranya 
Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari PDIP), Zainudin (Wakil Ketua DPRD dari PKB), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD dari Golkar), Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua dari Domokrat), Harun Prasojo (PAN), Bambang Sumarto (Ketua Komis C dari Golkar), Abdul Hakim (Ketua Komis B dari PDIP) yang saat ini Ketua DPRD menggantikan Arif Wicaksono dan Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) 
 
Kepada Majelis Hakim, saksi Moch. Earif Wicaksono yang juga tersangka dalam kasus ini menjelaskan, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang sebanyak 45 orang menerima uang Pokir. Arif mengatakan, bukan dia yang langsung menyerahkannya, tetapi setiap anggota Dewan yang datang kerumah dinasnya dipastikan menerima. 
 
“Semua menerima, bukan saya yang menyerahkan tapi setiap yang datang kerumah pasti kebagian,” kata Arif dengan percaya diri dan tanpa beban, walau dirinya berstatus tersangka. 
 
JPU KPK menanyakkan, “Ini ada uang yang 100 dan 600. Yang 600 dulu. Apakah semua anggota Dewan menerima ? Bagaimana saudara membagikannya ?,”. 
 
Arif menjelaskan, semua anggota Dewan menerima dan cara pembagian uang yang Rp 600 juta terhadap para anggota DPRD, dirinya menghubungi Prapto (Suprapto Ketua Fraksi PDIP) lalu keduanya membuka bungkusan. 
 
“Saya menghubungi Pak Prapto, yang menghubungi Ketua Fraksi Pak Prapto mungkin. Lalu kardus dilakban itu dibuka, yang membuka cuma saya dan Pak Prapto. Yang datang Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan anggota. Saya melihat dibagikan, Ketua Komis 15 (maksudnya 15 juta rupiah), Ketua Fraksi 15 dan anggota biasa 12 setengah. Yang untuk anggota diambil Ketua Fraksi masing-masing, ada yang anggotanya 11 ada yang 5 orang. Terbagi semuanya,” kata saksi Arif Wicaksono. 
 
Arif menambahkan, uang yang 100 juta rupiah diambilnya sebesar Rp 30 juta untuk anggota sebagai tambahan, ada yang 10, 5 dan 2,5 juta rupiah setiap orang. Sementara yang Rp 50 juta lagi menurut Arif, sebagai dana pengamana lebaran. Arif mengatakan, ada yang protes meminta tambahan. 
 
“Yang minta tambahan Bu Rahayu dan Bu Wiwik,” kata Arif. 
 
“Uang yang dibagi-bagikan itu kepada Saiful Rusdi 2,5 juta, Mohan 2,5 jutaPrapto 5 juta, Wiwit 2,5 juta, Diana 2,5 juta, Sukarno 2,5 juta. Ini kan sudah dibagi-bagikan, kenapa pada minta tambahan lagi ?,” tanya JPU KP 
 
“Mereka protes karena disamakan dengan Ketua Fraksi. Tambahan 2,5 juta jadi jumlahnya 17,5 juta. Jangankan 1 juta, 250 ribu aja di protes. Yang 600 itu sudah dibagikan ke 44 anggota, kalau saya disuruh mengambilakannya darimana uang saya untuk mengembalikannya itu. Uang yang ada di saya 70 termasuk yang pengamanan 50 dan sudah saya kembalikan ke KPK,” kata Arif menjawab pertanyaan JPU KPK. 
 
“Saya yang menyerahkan langsung ke Bu Rahayu dan Bu Wiwik sebesar 2,5 juta,” jawab Arif kemudian. 
 
Selain itu, terkait uang sampah, menurut Arif Wicaksono, bahwa uang sampah sebesar Rp 200 juta berasal dari Sekda Cipto Wiyono sebelum ada pembahasan uang Pokir. 
 
“Uang Dua ratus juta dari Sekda sebelum Pokir,” jawab Arif. 
 
 Dari keterangan Arif Wicaksono dihadapan Majelis Hakim terungkap, 
terkait uang Pokir dan uang sampah ternyata karena pembagian yang tidak 
sama diatara anggota Dewan. Karena uang sebesar Rp 700 juta itu akan 
dibagi rata untuk semua anggota DPRD yang berjumlah  45 orang termasuk 
Ketua DPRD Arif Wicaksono yakni masing-masing Rp 15 juta. 
 
Namun 
dalam pembagian uang Pokir yang tidak ada aturannya itu, ternyata tidak 
merata. Sehingga ada yang protes untuk minta tambahan sesuai dengan 
jabatannya. 
 
Sementara Rahayu Sugiarti selaku Wakil Ketua DPRD 
dari Golkar, dan Wiwik Hendri Astuti Wakil Ketua dari Domokrat tidak 
mengakui menerima uang. Yang lebih anehnya, keterangan Wiwik yang 
mengatakan, bahwa dirinya bersama Rahayu dan Zainudin ke rumah Arif 
Wicaksono tidak begitu lama. Menurut Wiwik, dirinya hanya sekitar 5 
menit. Namun saat ditanya JPU KPK lagi, Wiwik mengatakan sekitar 1 jam. 
JPU KPK lebih tegas lagi menanyakkan Wakil Ketua Dewan yang terhormat 
ini, yang dijawab sekitar 1 setengah jam. 
 
Wajah para Politikus 
ini pun terlihat tadak nyaman saat menjawab pertanyaan JPU KPK. Namun 
jawaban dari ke- 5 anggota Dewan yang terhormat ini sama dengan 
keterangan anggota Dewan yang lainnya yang sudah memberikan keterangan 
dalam persidangan yang terkesan tidak sama dengan keterangannya dalam 
BAP saat di penyidikan KPK. Pada hal, saat ditanya oleh penyidik KPK, 
tak ada tekanan. 
 
Dan bisa jadi, keterangan saksi dari anggota 
Dewan ini akan sama dengan keterangan anggota Dewan lainnya yang belum 
dihadirkan di Persidangan. Kata tidak tau dan tidak ada, sepertinya 
ibarat lagu wajib yang akan terucap dihadapan Majelis Hakim. 
 
Usai
 persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari para 
anggota Dewan ini hanya “bisu” tak ada yang berkomentar kecuali Rahayu 
Sugiarti. 
 
“Saya tidak ada menerima uang itu, makaya saya protes,” jawab Rahayu sambil jalan meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. 
 
“Apakah
 anda protes karena tidak terima atau karena minta tambahan ? Lalu 
bagaimana dengan hasil percakan lewat telepon itu ?,” tanya wartawan ini
 kemudian, namun Rahayu tetap megatakan tidak menerima. 
 
“Saya tidak menerima,” jawabnya singkat sambil memasuki Bis mini milik berplat merah yang mugkin milik DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigqEVCDN5ypmQ4Hm2hc8Wa4JOFpgLC9-UW1acBmlrvwAR9cz_5vJORUJ67T-6IkNVXGhvMgpVBhlu-1cGmYRM6sx2plOeY3UoMycpWhbOsk-JzA00HUYlxc1_a3kDdWbm1yTlYYl6Yfis/s1600/Malang+Raya..gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigqEVCDN5ypmQ4Hm2hc8Wa4JOFpgLC9-UW1acBmlrvwAR9cz_5vJORUJ67T-6IkNVXGhvMgpVBhlu-1cGmYRM6sx2plOeY3UoMycpWhbOsk-JzA00HUYlxc1_a3kDdWbm1yTlYYl6Yfis/s640/Malang+Raya..gif" width="640" /></a></div>
Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
 
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. 
 
Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. 
 
Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMv11ng3NS9LLOTlp2hkuA9uQYVXkHgXhjOGMlFwxWY_llYWABupaHTdvaILE13tg7LZ6cPEC1gnWv1_6a4tEfYQr7EzMYDdroSwUGGU2w9Lne2IwvZqzF32N7GjeSVwYH_ho7SY-Kzs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMv11ng3NS9LLOTlp2hkuA9uQYVXkHgXhjOGMlFwxWY_llYWABupaHTdvaILE13tg7LZ6cPEC1gnWv1_6a4tEfYQr7EzMYDdroSwUGGU2w9Lne2IwvZqzF32N7GjeSVwYH_ho7SY-Kzs/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. 
 
Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono. 
 
Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). 
 
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. 
 
Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima

#Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan# berita kor...

BERITAKORUPSI.CO

DPP PJI Mengadakan Baksos Dalam Rangka HPN 2018

Ralat: Christea Frisdiantara Ternyata Bukan Anggota DPRD Malang Periode 2014 – 2019

Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

Taufiqurfahman Disidangkan Tanggal 9 Maret 2018

Nur Sasongko Sudah 2 Kali Terpidana Kasus Korupsi, Yang Ketiga Divonis Ringan

Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI