BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganjuk yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada 24 Oktober 2017 lalu, yakni Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot). Sebelumnya, JPU KPK telah membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus yang sama yaitu M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk) dan Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk). Keduanyan didakwa sebagai pemberi uang syukuran alias uang suap terhadap Bupati, yang dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun dan tinggal menunggu Vonis. Kali ini, Ibnu Hajar dan Suwandi yang menghadapi tuntutan JPU KPK sebagai penerima uang suap dari M. Bisri (Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk), Haryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Tien Farida Yeni (Direktur RSUD Kertosono Nganjuk), Teguh Sujatmika (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), Suroto (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan), Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk, dan uang itu kemudian diserahkan kepada Bupati Nangjuk Tufiqurahman. Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan. Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyebutkan, bahwa uang yang terkumpulkan sebesar Rp 1.355.000.000 itu terkait promosi/mutai beberapa pegawai dilingkungan Kabupaten Nganjuk,  diantaranya dari Hariyanto sebesar Rp 80 juta, dari Swandi sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Kemudian atas perintah Taufiqurrahman, uang yang terkumpul melalui Kedua terdakwa (Ibnu Hajar dan Suwandi) berasal dari Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100, dari Muhammad Bisri yang mengumulkan dari; 1. Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta pada Agustus 2017, dari Suwandi sebesar Rp 100 juta pada tanggal 12 Oktober 2017, dari Suwandi sebesar Rp 50 juta pada tanggal 17 Oktober 2017, dari Teguh Sujatmika sebesar Rp 110 juta padatanggal 1 Oktober 2017, dari Tien Farida Yani sebesar Rp 30 juta pada Oktober 2017, dari Suroto sebesar Rp 305 juta dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP, dari Cahya Sarwo Edi sebesar Rp 60 juta, dan uang tersebut kemudian diserahkan ke Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVzalT4JPKO1zDwauRFfTxPD4fRRZrihf4N1sEHMI6uyx3fPsRZdclu0wWbXIP5laH_oouC2KaeTmr81cUEFGdhelzOkDeHSn5sIEjfvm5UeNbnXCbaJ6eBoJ5PItThbX6_qUK44mQiVE/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div>
JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa (Ibnu Hajar dab Suwandi) sebagaiana diatur dan diacam dalam pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Namun ke- 2 terdakwa dituntut pidana penjara  yang berbeda. JPU menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Suwandi selama 4 tahun dan 6 bulan. Permohonan Suwandi sebagai JC (Justaice Collabulator) atau yang membantu penyidik untuk mengungkap kasus suap ini dikabulkan. Sementara Ibnu Hajar dituntut jauh lebih tinggi dari 3 terdakwa lainnya (M. Bisri, Harjanto dan Suwandi) yaitu 7 tahun penjara. Tuntutan lebih tinggi karena Ibnu Hajar lebih berperan dan terkesan tidak berterus terang selama dalam persidangan (“wajarlah tuntutan lebih tinggi termasuk baut Taufiqurrahman”). “Menuntut; Agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ibnu Hajar dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti kurungan sekama 6 bulan,” ucap JPU Fitroh. Atas tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaa)-nya. Usai persidangan, JPU Fitroh kepada media ini terkait tuntutan terhadap terdakwa mengatakan, bahwa terdakwa Suwandi secara terus terang mengakui atas perbuatannya, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit. “Pertimbangannya kan berbeda. Suwandi berterus terang dan mengakui dan terdakwa juga sebagai JC, sementara Ibnu Hajar terkesan berbelit-belit,” ujar Jaksa KPK yang akrab dengan wartawan.  Kasus ini bermula pada bulan Mei 2017 sampai dengan Oktober 2017, bertempat di Jalan Semeru Gang I RT 30 RW 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya dan di RSUD Nganjuk Jalan Dr Soetomo 62 Kabupaten Nganjuk, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut, memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018, melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, yang bertentangan dengan jabatannya. Pemebrian uang itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD Nganjuk, yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku  Bupati Nganjuk, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVklg3J2OIkrM2pZMS1q6MoSRsqLoFdpucobTqZzG6qgpbktTmK0p-Yl_ktx0XP_DJVtkzSFd38z1z5vewBz0bu7jJKAUBen5DAxbMG-YzDbSwUaVaSCTP42hCkmXZM0H1aClQsfwe7yM/s1600/IMG20180129154623.jpg" /></a></div>
Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya yang diistilahkan sebagai uang syukuran dimana terdakwah menyanggupinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran. Daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, lanjut JPU KPK, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa. Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, terdakwa M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari  100 juta rupiah merupakan uang pribadi terdakwa dan Rp 300 juta uang yang dikumpulkan oleh terdakwa dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasikan. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani. Sebagai kompensasi atas pelantikan diri terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan para pegawai yang diusulkan oleh terdakwa, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi, Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot, yakni pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017,  bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kabupaten Loceret Kabupaten Nganjuk, diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Wahyudi sebesar Rp 200 juta. Kemudian oleh Joni Tri Wahyudi, diserahkan kepada Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, diarahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 15 Oktober 2017, bertempat di rumah terdakwa diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Suandi sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Bahwa uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya. Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan RSUD Nganjuk yang bertentangan dengan kewajiban Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010. Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta. Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Jumat, 9 Maret 2018, JPU KPK kembali membacakan surat tuntutannya terhadap 2 terdakwa dalam kasus suap Bupati Nganju...

Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

07.11 beritakorupsi 0

#Total “Syukuran” yang diterima Taufiqurrahman Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Cabup Kab. Nganjuk# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDEjBNmLAB359zlOfes-24ycvVp_iM0KNd3i4fogQmupvrTyIUOI6hBICPUkGWxHViUugg5tlDQLRhTDM2cXXgH-8Mk2jQrhcBJcziBZl-2OJjwcCiWLRXc2hHEKCZd_bAdqFXyvozVk/s1600/IMG20180309093150.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieDEjBNmLAB359zlOfes-24ycvVp_iM0KNd3i4fogQmupvrTyIUOI6hBICPUkGWxHViUugg5tlDQLRhTDM2cXXgH-8Mk2jQrhcBJcziBZl-2OJjwcCiWLRXc2hHEKCZd_bAdqFXyvozVk/s640/IMG20180309093150.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sempat “menjebolkan tahanan” KPK melalui sidang Praperadilan pada awal tahun lalu, karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi dan baju orange pun gagal melekat dibadannya. Namun ternyata, baju orange itu sepertinya sudah “serasi” dengan orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu. Terbukti, KPK akhirnya memasangkan baju kebesaran para Koruptor itu ke badan Taufiqurrahman setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga anti rasuha itu, karena ketahuan menerima uang suap dari Ibnu Hajar dan Suwandi, masing-masing sebesar Rp 150 juta di Hotel Brobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Oktober 2017 lalu. Saat itu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman termasuk ajudannya, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot Nganjuk), seorang wartawan, Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang) bersama ajudannya, J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju bersama Ita Triwibawati dalam Pilbup Kabupaten Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir). Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental). Untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 5 tersangka, yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati). M. Bisri, Harjanto, Ibnu Hajar dan Swandi saat ini sudah diadili terlebih dahulu dan tinggal menunggu Vonis dari Majelis Hakim. Dua terdakwa yakni M. Bisri dan Harjanto di dakwa sebagai pemberi suap yang dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Keduanya di tuntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  Sementara terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi didakwa sebagai penerima suap dari M. Bisri untuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, dan dijerat pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjwbXEc3BfBv0ywY0srzX9XaFPZ3qHT272JY4IX8Lmpb28TTz3FLCLjNUtk65VxHSY_CeWtF1i-UNNSWwBULqSuAgxllXDhMu_PR9bKBU0UeFtuGyLlsTBBdrUQDEHNySHTiVp-_uUXI/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSjwbXEc3BfBv0ywY0srzX9XaFPZ3qHT272JY4IX8Lmpb28TTz3FLCLjNUtk65VxHSY_CeWtF1i-UNNSWwBULqSuAgxllXDhMu_PR9bKBU0UeFtuGyLlsTBBdrUQDEHNySHTiVp-_uUXI/s1600/OTT+Nganjuk.jpg" /></a></div>
 Namun Keduanya di tuntut pidana penjara yang berbeda. Ancaman penjara untuk Ibnu Hajar 7 tahun, sedangkan untuk Suwandi 4 tahun dan 6 bulan. Dan hari ini, Jumat, 9 Maret 2018, giliran Taufiqurrahman yang duduk di kursi pekitan Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa penerima suap, dan diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan. Dalam persidangan, JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Herry BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Ni Nengah Gina Saraswati, Andhi Kurniawan dan Dame Maria Silaban membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Taufiqurrahman yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Soesilo Aribowo dkk dari Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengadili perkara terdakwa Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk, karena melakukan ataun turut melakukan beberapa perbuatan kejahatan, menerima uang yang totalnya sebesar Rp 1.355.000.000 melalui Ibnu Hajar, Suwandi, Joni Tri Wahyudi, Nurrosid Hussein Hidayat dan Budiono. Pada hal, lanjut JPU KPK, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah (uang) tersebut sebagai kompensasi atas promosi/mutasi beberapa pegawai Pemkab Nganjuk, diantaranya Harjanto, Muhammad Bisri, Teguh Sujatmika, Tien Farida Yani, Suroto, Sutrisno dan Sugito serta beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk. JPU KPK membeberkan kronologis sumber uang sebesar Rp 1.355.000.000 yang diterima terdakwa Taufiqurrahman. Berawal pada tahun 2008, saat terdakwa menjabat Bupati Nganjuk untuk periode 2008 - 2013 yang Kemudian pada tahun 2013 terpilih lagi untuk periode 2013 – 2018. Dan untuk melanjutkan kepimpinannya, terdakwa berencana mencalonkan istrinya mengikuti pencalonan Bupati Nganjuk untuk periode 2018 – 2023. Dalam rangka sosialisasi atas rencana tersebut, lanjut JPU KPK dalam surat dakwaannya, terdakwa meminta bantuan beberapa pegawai Kabupaten Nganjuk yang dianggap memiliki loyalitas terhadap dirinya, diantaranya Ibnu Hajar dan Suwandi. JPU KPK menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan dana operasional atas sosialisasi rencana pencalonan istri terdakwa sebagai calon Bupati Nganjuk sekaligus sebagai biaya operasional pribadi, pada awal tahun 2017 terdakwa meminta Ibnu Hajar dan Suwandi untuk mengumpulkan uang “syukuran” dari beberapa pegawai di lingkungan Pemkab Nganjuk yang telah mendapat promosi/mutasi jabatan, diantaranya Muhammad Bisri yang diangkat menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, Haryanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tien Farida Yeni sebagai Direktur RSUD Kertosono Nganjuk, Teguh Sujatmika diangkat sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom, Suroto mutasi jabatan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Sutrisno yang semula Kepala SMP Negeri 5 Nganjuk dipromosikan sebagai Pengawas Sekolah SMP, dan Sugito sebagai Kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan Kab. Nganjuk. Atas perintah terdakwa Taufiqurrahman, Ibnu Hajar dan Suwandi kemudian mengumpulkan uang syukuran dari beberapa pegawai tersebut, diantaranya penerimaan uang dari Haryanto dengan rincian sebagai berikut; uang sebesar Rp 80 juta. Pada akhir tahun 2016, terdakwa mengangkat Haryanto menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli. Sekitar bulan April 2017 setelah pelantikan, terdakwa memanggil Haryanto melalui Sudrajat selaku Kepala Badan Pengawasan Daerah Nganjuk untuk datang ke rumah pribadi terdakwa di Mojosari Jombang. Kemudian Haryanto datang bersama Wisnu Anang Prabowo Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan itu, terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 500 juta kepada Harianto sebagai kompensasi atas pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya, terdakwa Taufiqurrahman meminta Ibnu Hajar mengambil uang syukuran sebesar Rp 200 juta dari Haryanto. Ibnu Hajar kemudian menghubungi Harianto dan menyampaikan permintaan terdakwa, lalu Haryanto meminta Wisnu Anang Prabowo menyiapkan uang syukuran, tetapi yang terkumpul hanya sebesar Rp 80 juta rupiah, yang kemudian oleh Harianto diserahkan kepada Ibnu Hajar di rumah Haryanto, Jln. DI Panjaitan 1 No 18 Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Penerimaan uang sebesar Rp 50 juta. Pada tanggal 23 Oktober 2017, terdakwa Taufiqurrahman  melalui Suwandi selaku Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot sebagai orang kepercayaannya,  meminta Haryanto agar disiapkan uang syukuran sebesar Rp 200 juta, untuk kegiatan terdakwa di Jakarta. Uuntuk memenuhi permintaan tersebut, Haryanto menghubungi Wisnu Anang Prabowo agar menyiapkan uangnya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2017, uang yang terkumpul sebesar Rp 50 juta yang berasal dari Wisnu Anang Prabowo sebesar Rp 15 juta, Sumadi selaku  Kasi Dinas Pengelolaan Sampah sebesar Rp 10 juta, Arif selaku rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 15 juta rupiah, dan Okta juga rekanan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 10 juta rupiah. Setelah uang terkumpul sebesar Rp 50 juta, Haryanto menyerahkan kepada Suwandi  melalui Sumadi di depan SMP Negeri 2 Nganjuk, Jln Wilis No 44 kelurahan Kramat Nganjuk. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s1600/IMG20180309103523.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha8aKwuRuilhFQacqZv1UcGvoiQpduHfY1b6BaO6Oe8HehVFnnGiX61XiC4PrkkmB9ZM7INLP4gRQMFZkAD-N_piRrPnDPWA0c8HLzaZNk7ybksKJcYy4PbxOjnllwz9-p88tLO-CDJgM/s640/IMG20180309103523.jpg" width="640" /></a></div>
 Penerimaan uang sebesar Rp 200 juta. Selain menerima uang melalui Suwandi dan Ibnu Hajar, pada bulan Mei 2017, terdakwa Taufiqurrahman juga menerima uang syukuran melalui Nurrosid  Husein Hidayat sebesar Rp 100 dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di sekitar RSUD Kertosono. Masih di bulan yang sama, ternyata terdakwa juga menerima uang syukuran melalui Budiono sebesar Rp 100 juta dari Haryanto melalui Wisnu Anang Prabowo di rumah Budiono di  Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang dari Muhammad Bisri; pada tanggal 24 Mei 2017, terdakwa mengangkat Muhammad Bisri dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk eselon 3B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dengan eslon yang sama, serta mengangkat para pegawai sebagaimana formasi yang diajukan oleh Muhammad Bisri. Atas promosi/mutasi Muhammad Bisri dan beberapa pegawai tersebut, terdakwa telah meminta dan menerima uang syukuran dari Muhammad Bisri yakni; 1. Antara bulan Juli sampai dengan Agustus 2017, bertempat di rumah M. Bisri di Jln Semeru Gang 1 RT 3 RW 1 Desa Tanjungrejo,  Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, diterima oleh Joni Tri Wahyudi sebesar Rp 200 juta  yang kemudian diserahkan Joni Tri Wahyudi kepada terdakwa Taufiqurrahman di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk. Ke- 2, pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Luminor Surabaya di Jln Jemursari No 206 Surabaya diterima oleh Suwandi sebesar Rp 100 juta. 3, pada tanggal 15 Oktober 2017 bertempat di rumah M. Bisri dan ke- 4 pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk, Jln DDr. Soetomo 602 Kabupaten Nganjuk, diterima Suwandi sebesar 50 juta. Penerimaan uang dari Teguh Sujatmika. Bahwa setelah Teguh Sijatmika diangkat menjadi Kepala SMPN 1 Tanjunganom, Ia sering ditemui Suwandi dan meminta uang syukuran untuk keperluan terdakwa. Namun Teguh Sujatmika ragu untuk memberikan uang kepada Suwandi,  karena sepengetahuan Teguh Sujatmika, yang merupakan orang dekat terdakwa adalah Ibnu Hajar  yang sering diajak pergi bersama terdakwa. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2017, Teguh Sujatmika bertempat di rumah Ibnu Hajar, mengkonfirmasi sekaligus menyerahkan uang kepada terdakwa melalui Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta. Penerimaan uang dari Tien Farida Yani, terkait pengangkatannya menjadi Direktur RSUD Kertosono Nganjuk. Pada sekitar bulan Oktober 2017, Tien Farida Yani ditelepon oleh Muhammad Bisri yang saat itu bersama Suwandi, dan menyampaikan bahwa terdakwa meminta uang syukuran sebesar Rp 150 juta dengan menggunakan istilah satu setengah meter. Beberapa hari kemudian masih di bulan Oktober 2017, Suwandi menelpon Tien Farida Yani  dan menyampaikan akan ke rumahnya (Tien Farida Yani) terkait permintaan satu setengah meter tersebut. Selanjutnya Tien Farida Yani, bertempat di Klinik Kesehatan di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, hanya memberikan uang sebesar Rp 30 juta yang bersumber dari uang jasa pelayanan yang diterima Tien Farida Yani dari RSUD Kertosono, dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Suwandi untuk diserahkan kepada terdakwa. Penerimaan uang dari Suroto. Terdakwa Taufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, meminta dan menerima uang syukuran yang seluruhnya sebesar Rp 425 juta dari Suroto selaku  Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Penerimaan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bertahap yaitu sebagai berikut; 1. Pada awal tahun 2017, bertempat di rumah dinas Bupati Nganjuk, diterima Suwandi uang sebesar Rp 50 juta terkait tidak dimutasikannya Suroto pada periode sebelumnya. 2, pada sekitar akhir Maret 2017, bertempat di rumah Ibnu Hajar, diterima Ibnu Hajar sebesar Rp 305 juta dari Suroto, dan uang tersebut dikumpulkan oleh Suroto dari Sony, Sarwo, Prabowo, Murtajih, Sri Utami dan Fani, terkait promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. 3, pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017, bertempat di depan kantor Dinas Pendidikan Nganjuk, Suwandi menerima uang syukuran sebesar Rp 40 juta terkait promosi Sutrisno dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Nganjuk menjadi pengawas sekolah SMP. Penerimaan uang dari Cahaya Sarwo Edi. Sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Ibnu Hajar meminta Cahya Sarwo Edi untuk membantu mengumpulkan uang syukuran untuk kepentingan terdakwa. Pada akhir Juni 2017 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Ibnu Hajar menerima uang sebesar Rp 60 juta dari Cahya Sarwo Edi terkait promosi jabatan Sugito menjadi kepala sekolah SMP Negeri 2 Sawahan. Dari uang syukuran yang terkumpul melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagian telah diserahkan kepada terdakwa, dan sebagian lagi masih di tangan keduanya. Pada tanggal 24 Oktober 2017, saat terdakwa Taufiqurrahman berada di Jakarta dalam rangka melakukan pendekatan ke Partai PDIP atas rencana pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Nganjuk periode berikutnya, sehingga terdakwa memerintahkan Ibnu Hajar dan Suwandi melalui Nurrosyid Husein Hidayat agar menyusul ke Jakarta guna menyerahkan uang syukuran dimaksud.  Atas perintah tersebut, Suwandi dan Ibnu Hajar pun ke Jakarta menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jalan Lapangan Banteng Selatan, Pasar Baru, Jakarta Pusat dengan membawa uang syukuran yang masing-masing sebesar Rp 150 juta, yang dimasukkan ke dalam tas ransel hitam lalu diserahkan kepada terdakwa Taufiqurrahman. Dan beberapa saat setelah uang syukuran tersebut diterima terdakwa dari Ibnu Hajar dan Suwandi, Ketiganya pun langsung diamankan petugas KPK. JPU KPK menyatakan, perbuatan terdakwa Taufiqurrahman sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12 huruf b atau pasal 11  UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHAP. Atas surat dakwaan tersebut, Tim PH terdakwa Taufiqurrahman, Dr. Soesilo Aribowo tidak mengajukan Eksepesi atau keberatan, namun meminta kepada Majelis Hakim agar JPU KPK tidak memisahkan dua kasus yang menjerat terdakwa, yakni TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), dimana  penyidik KPK telah mengeluarkan Siprindik dalam kasus TPPU tersebut. “Kami hanya berharap Yang Mulia. Karena dalam surat dakwaan Jaksa, terdakwa dijerat dalam 2 kasus tetapi tidak sekaligus. Karena Siprindik atas TPPU telah dikeluarkan tetapi belum pernah diperiksa,” kata ketua Tim PH terdakwa memohon. JPU KPK pun hanya menyampaikan akan mempertimbangkannya. Namun bisa jadi tak akan dituruti oleh JPU KPK. Bisa jadi, karena pasal kasus suap yang menjerat terdakwa adalah UU Korupsi dan sudah dibacakan dihadapan Majelis Hakim, sementara TPPU (UU Np 8 tahun 2010) adalah pengembangan setelah terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap. Hal itu pun diakui Soesilo Aribowo saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sah atau logika, surat dakwaan yang sudah dibacakan dihadapan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, dapat ditambahkan pasal baru dengan Undang-Undang yang berbeda yang menjerat terdakwa ?. Menurut PH terdakwa hanya berharap, dengan alasan ketakutan atas hukuman pidana penjara lama yang akan dialami terdakwa Taufiqurrahman. “Kita kan hanya berharap. Karena Siprindik TPPU sudah keluar dan memang saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini (suap). Karena hukumannya bisa lama,” kata Soesilo Aribowo.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

#Total “Syukuran” yang diterima Taufiqurrahman Rp 1,3 Milliar, dan Sebahagian untuk biaya pencalonan Istrinya menjadi Cabup Kab. Nganjuk# ...

Taufiqurfahman Disidangkan Tanggal 9 Maret 2018

03.28 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidm_w5bdwCrWYb0kmiaX1FARpUZCHJ75RNUzbz-432ws5X-6hJYHAYR6Wmb4utg2GRKBwH9t0qJSKmr9la2F1kILYOvN5y0UxHacJNfA9nGKsqOz-fPiVdso1ZUDA3rz30mTYqv62o54Q/s1600/Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidm_w5bdwCrWYb0kmiaX1FARpUZCHJ75RNUzbz-432ws5X-6hJYHAYR6Wmb4utg2GRKBwH9t0qJSKmr9la2F1kILYOvN5y0UxHacJNfA9nGKsqOz-fPiVdso1ZUDA3rz30mTYqv62o54Q/s640/Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Taufiqurrahman saat menajdi saksi untuk terdakwa M.Bisa </td></tr>
</tbody></table>
#Bupati Nganjuk Taufikurrahman, terjaring OTT oleh KPK pada tanggal 25 Oktober lalu karena diduga meneriam uang suap#  
 
beritakorupsi.co – Jumat, 9 Maret 2018, adalah hari yang bersejarah bagi Taufiqurrahman, karena orang Nomor 1 di Kabupaten Nganjuk itu akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa. Tersangka Taufiqurraham akan diadili dihadpan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim I Wayan Sosisawan dalam kasus perkara Korupsi suap. Informasi jadwal persidangan bagi tersangka Taufiqurrahman diperoleh media ini dari bagian administrasi maupun Panmud Pengadilan Tipikor, pada Senin, 5 Maret 2018. “Jadwal sidangnya tanggal 9 Maret,” kata Herry. “Pelimpahan perkaranya Jumat kemarin tanggal 2 Maret. Sidangnya besok Jumat tanggal 9 Maret 2018, Ketua Majelisnya Hakim I Wayan,” kata M. Nur selaku Panmud Pengadilan Tipikor. Dalam kasus suap Buapati Nganjuk Taufiqurrahman pada tanggal 25 Oktober tahun lalu, KPK awalnya mengamankan sebanyak 20 orang dalam dua tempat, yakni di Jakarta sebanyak 12 orang  terdiri dari Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk), Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot), Bagus (wartawan), Ita (istri Bupati Nganjuk yang menjabat selaku Sekda Kabupaten Jombang), D ( ajudan Ita) , R (ajudan Bupati Nganjuk), J (Sek Cam Tanjung Anom), SA (salah seorang Lurah di Nganjuk yang bakal maju dalam Pilbup sebagai Wakil Bupati Nganjuk, S (mantan Kepala Desa), dan BS (supir). Sementara 8 orang yang diamankan KPK di Nganjuk, antara lain Harjanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk), SUR (Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk), CSE (Kabid Dispendikbud Kabupaten Nganjuk), TFY (Direktur RSUD Kertosono), OHP (ajudan Bupati Taufiqurrahman), T (Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjung Anom), SUT (Kepala Sekolah SMPN 5 Nganjuk) dan SUM (supir mobil rental). Namun kemudaian, penyidik KPK menetapkan 5 tersangka yakni M. Bisri (Kabag Umum RSUD Nganjuk), Harjanto (Kadis Dinas Lingkungan Hidup), Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala SMPN 3 Ngronggot) dan Taufiqurrahman (Bupati). M. Bisri dan Harjanto saat ini sudah diadili terlebih dahulu sebagai terdakwa pemberi suap kepada Bupti dan tinggal menunggu Vonis. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. Sementara Ibnu Hajar dan Suawndi juga sudah diadili sebagai terdakwa penerima uang suap dan uang itu diserahkan kepada Bupati. Kedua tersangka ini pun dijerat dengan pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHAP. (Redaksi)

Tipikor Taufiqurfahman Disidangkan Tanggal 9 Maret 2018

Taufiqurrahman saat menajdi saksi untuk terdakwa M.Bisa #Bupati Nganjuk Taufikurrahman, terjaring OTT oleh KPK pada tanggal 25 Oktober l...

Nur Sasongko Sudah 2 Kali Terpidana Kasus Korupsi, Yang Ketiga Divonis Ringan

03.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYt-Wk-1tsVNTBNw6dhYkUxU9Ky4hQYzmPzzkrAI5gD3zAxkmmRbvPjix5HcmQREqfFEhuiRo5OA32hUl1m_H0_E1GJfZ75XS1mW5lTUteYEB6yM1FTt2s_77p5f6yV8UfxBX8PJcXnP4/s1600/IMG20180119151733_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="664" data-original-width="768" height="552" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYt-Wk-1tsVNTBNw6dhYkUxU9Ky4hQYzmPzzkrAI5gD3zAxkmmRbvPjix5HcmQREqfFEhuiRo5OA32hUl1m_H0_E1GJfZ75XS1mW5lTUteYEB6yM1FTt2s_77p5f6yV8UfxBX8PJcXnP4/s640/IMG20180119151733_1.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk yang Keduakalinya.” Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Nur Sasongko, Direktur CV Global Inc. yang sudah 2 kali terjerat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan saat ini untuk yang Ketigakalinya. Namun demikian, Tak banyak terpidana yang kembali terjerat dalam kasus Korupsi divonis ringan oleh Majelis Hakim Pangadilan Tipikor, seperti yang dialami Nur Sasongko. Kasus Korupsi yang pertama menjerat Nur Sasongo adalah pengadaan alat pengadaan alat peraga untuk 164 Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2012 dan tahun 2013 lalu, yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 8,1 M dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp 4,5 M bersama  Anang Prasetyo (Staf Marketing CV Global Inc), Keke Aji Novalin (Staf Administrasi CV Global Inc), dan Hartoyo salah satu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Madiun, yang menajdi “calo” CV. Global untuk mendaptkan  proyek, serta menyeret Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih. Dalam kasus ini, Nur Sasongko didampingi Suryono Pane yang mantan Ketua Panwaslu Pasuruan itu selaku Penasehat Hukumnya, dituntut ringan bersama 3 terdakwa lainnya, dengan pidana penjara selama 1,6 tahun oleh JPU Beni Nugroho dari Kejari Ponorogo, dan kemudian divonis ringan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan, pada tanggal 4 Agustus 2015. Kasus Korupsi yang Kedua adalah pembangunan pabrik Sawit Mini di SMKN 1 Sarolangun Jambi, Sumatra Selatan pada tahun 2009 lalu. Dalam kasus ini, Nur Sasongko dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan, denda Rp 200 juta subside 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,6 milyar subsider 3,8 tahun penjara. Pada tanggal 18 April 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan Vonis pidana penjara terhadap Nur Sasongko selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta susider 3 bulan kurungan. Selain itu, pengusaha yang memiliki istri 3 di Surabaya ini juga dihukum untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 1,6 Milliar atau hartanya disita, dan kalau tidak mencukupi maka diganti penjara selama 2 tahun. Hukuman ringan juga dijatuhkan terhadap 3 terdakwa lainnya, yakni Anang Prasetyo, Keke Aji Novalin, dan Hartoyo masing-masing 1 tahun penjara. Sementara terdakwa Yuni Widyaningsih divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan 5 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, serta dihukum pidana membayar uang penganti sebesar Rp Rp 600 juta subside 1 tahun penjara. Tak terima dihukum “ringan”, terdakwa Yuni Widyaningsih banding. Dan hukuman pun diperberat oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjadi 3 tahun penjara. Kemudian saat ini adalah kasus Korupsi yang Ketiga, yakni pengadaan Alat Laboratorium SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013 lalu, yang  menelan anggaran sebesar Rp 3.353.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1.202.705.668.000 bersama dengan Hartoyo (broker proyek), Moch Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama) selaku pemenang lelang namun yang mengerjakan CV Global. Sementara Nurhayati (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Moch Hadi Wiyono (Ketua Panitia Pengadaan Barang). Dalam kasus ini, pada Jumat, 19 Januari 2018, JPU Agustri Hartono dkk dari Kejari Kota Mojokerto, menjerat terdakwa/terpidana Nur Sasongko dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa yang juga terpidana untuk 2 kasus Korupsi di 2 daerah yang berbeda itu pun dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp 250 juta subside 4 bulan kurungan. Selain itu, Direktur CV Global yang selalu dikunjungi istri ke duanya disetiap persidangan, dituntut untuk mengembalikan uang yang dinikmatinya sejumlah Rp 500 juta subsider 4 tahun penjara. Pertimbangan JPU, karena Nur Sasongko sudah pernah dihukum. Anehnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai I Wayan Sosisawan menghukumnya (Vobis) dengan pida penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 500 juta (200 juta rupiah sudah dititipkan ke JPU). Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 5 Maret 2018. Yang lebih anehnya lagi, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Nur Sasongko belum pernah dihukum. Tidak hanya Nur Sasongko, tetapi Hartoyo juga disebutkan belum pernah dihukum. Pada hal, dalam surat tuntutan JPU menyatakan kalau terdakwa sudah pernah dihukum. Tidak hanya itu. Pembacaan surat putusan terhadap 5 terdakwa (Nur Sasongko selaku Direktur CV Global dan Moch. Hadi Wiyono,satu perkara, sementara terdakwa Moch. Armanu (Direktur PT Integritas Pilar Utama berinisial), Hartoyo (broker proyek) dan Nurhayati selaku PPK satu perkara) di “cicil”. Terdakwa Moch. Armanu, Hartoyo dan Nurhayati divonis oleh Majelis Hakim pada Selasa, 20 Pebruari 2018. Sementara Hadi Wiyono divonis pada Jumat, 23 Pebruari 2018. Lalu, mengapa Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap terdakwa Nur Sasongko dengan waktu yang cukup jauh berbeda ? Yang pasti hanya Majelis Hakimlah yang tahu yang tidak disebutkan dalam pertimbangannya. Seusai persidangan, JPU mengatakan kepada media ini, bahwa pertimbangan dalam surat tuntutan disebutkan bahwa terdakwa Nur Sasongko dan Hartoyo sudah pernah dihukum. “Nggak tau kenapa, tapi pertimbangan dalam surat tuntutan jelas disebutkan kalau terdakwa sudah pernah di hukum,” kata JPU. Berdasarkan fakta persidangan, dari pengakuan Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sudah dibuat pada bulan Maret 2013, namun pelaksanaan lelang dilaksanakan pada Oktober 2103 setelah Gaguk Tri Prasetyo pindah jabatan menjadi Sekda Kabupaten Blitar Untuk proyek pengadaan alat-alat laboratorium dan alat praktik SMKN 2 Kota Mojokerto tahun 2013,  dilaksanakan di bawah tanggung jawab Gaguk Tri Prasetyo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Pengadaan alat laboratorium dan praktek, diadakan secara lelang terbuka dengan harga HPS sebesar Rp 3.353.000.000 yang dimenangkan PT Integritas Pilar Utama (IPU) dengan nilai penawaran Rp Rp 3.284.390.900. Namun dalam pelaksanaannya, diduga terjadi mark up atau penggelembungan harga barang dari 1 juta rupiah menjadi Rp 6 juta. Selain itu, ada beberapa pengadaan alat yang tidak dibutuhkan di SMKN 2 Mojokerto seperti alat praktik IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, adanya pertemuan antara Hartoyo, dan Nur Sasongko dengan Kepala Dinas sebelum pelaksanaan lelang. Pertemuan itu diduga kuat agar proyek tersebut dikerjakan oleh pihak Hartoyo. Dari pengakuan Hartoyo, bahwa dia telah memberikan sejumlah uang terkait proyek tersbut. Tak hanya disitu. Pengakuan  Gaguk Tri Prasetyo dihadapan Majelis Hakim, bahwa HPS untuk pengadaan anggaran tahun 2012, diserahkan ke Konsultan. Alasannya, karena Gaguk Tri Prasetyo tidak mengerti tentang HPS dan belum mengantongi sertifikasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Prepres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, mantan orang nomor Satu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mojokerto itu tidak diminta pertanggung jawabannya dihadapan hukum. Pada hal, Gaguk Tri Prasetyo sempat “pucat” saat Majelis Hakim menanyakkannya terkait pengakuan terdakwa Hartoyo dan juga proses pembuatan HPS. Akibat dari ulah para terdakwa maupun pejabat lainnya di Dinas pendidikan Pemkot Mojokerto terkait proyek pengadaan alat Laboratorium dan alat praktek SMKN 2 Mojokerto yang didanai dari uang rakyat ini, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.202.705.668.000 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim BPKP perwakilan Jawa Timur.  (Redaksi)

Tipikor Nur Sasongko Sudah 2 Kali Terpidana Kasus Korupsi, Yang Ketiga Divonis Ringan

beritakorupsi.co – “Hanya Keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk yang Keduakalinya.” Peribahasa ini sepertinya tak berlaku bagi Nur ...

Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima

11.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPTeQcGvaZpFfliJLVd5yOZ1IANfoXVpWbjLq541QLK-OJfeWerCThfa3hyphenhyphenySCDLUoD8YQAlsqaVc0On8D5t9h6mzlYTg_WWYSpmB3o-97Ms41UGgu3tjKtKB0qQ5k-JsIBtlXFEJTVSc/s1600/Sidang+perkara+Suap+APBD+Kota+Malang+TA+2015.mp4" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPTeQcGvaZpFfliJLVd5yOZ1IANfoXVpWbjLq541QLK-OJfeWerCThfa3hyphenhyphenySCDLUoD8YQAlsqaVc0On8D5t9h6mzlYTg_WWYSpmB3o-97Ms41UGgu3tjKtKB0qQ5k-JsIBtlXFEJTVSc/s400/Sidang+perkara+Suap+APBD+Kota+Malang+TA+2015.mp4" width="400" /></a></div>
#Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan# 
 
 beritakorupsi.co – Sidang kasus perkara Koruspi suap sebesar Rp 700 juta terhadap Ketua DPRD Malang Arif Wicaksono, terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dengan terdakwa Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) kini terungkap jelas dari keterangan Arif Wicaksono, pada Jumat, 2 Maret 2018. Dalam kasus ini, penyidik KPK masih menetapkan menetapkan 2 tersangka sementara, yaitu Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) dan Moch. Arif Wicaksono, Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019. Namun yang sudah diadili adalah Jarot Edi Susiltiyono atau yang akrab disapa Jarot. Sementara Moch. Arif Wicaksono atau Arif, masih menunggu pelimpahan berkas perkaranya dari JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Si Jatot, mengetahui serta “terlibat” tentang pemberian uang sebesar Rp 700 kepada si Arif, agar pembahasan Raperda (Rencana Perubahan Daerah) APBD Kota Malang tahun 20015, dimana yang dibahas adalah anggaran di Dinas PU-PPB sebesar Rp 70 milliar, yang berkaitan dengan proyek Jembatan Kendungkadang dan Saluran (Drainase). Awalnya pada Kamis, 6 Juli 2015 lalu Pemkot Malang mengajukan Raperda APBD-P TA 2015, dan sebelum dimulainya sidang Paripurna, ada pertemuan antara Ketua DPRD Arif Wicaksono, Wali Kota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Sekda Cipto Wiyono dan Jarot Edi Sulistiyono. Dan dalam pertemuan itu, si Arif meminta uang ‘Pokir’ alias pokok-pokok pikiran, agar anggota DPRD lainnya tidak melakukan instrupsi alias langsung disetujui, dan permintaan itupun disetujui Wali Kota dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPmazGes44kson8plduxJFs-9bXL8URnU035YyaVX9IqSWDWrMR0KDUakcJ1YlbzFUgKhJBUEiZ2hrFCV2pf7lyjX_roPM_qrZI9QCJZe95xRkWeDj89SIE1771n2JPdy2vE4VzDezYLo/s1600/IMG20180302142530.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPmazGes44kson8plduxJFs-9bXL8URnU035YyaVX9IqSWDWrMR0KDUakcJ1YlbzFUgKhJBUEiZ2hrFCV2pf7lyjX_roPM_qrZI9QCJZe95xRkWeDj89SIE1771n2JPdy2vE4VzDezYLo/s640/IMG20180302142530.jpg" width="640" /></a></div>
Untuk menindaklanjuti permintaan uang pokir tersenut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi Sumarna selaku Kepala Bidang di Dinas PU-PPB untuk meminta uang dari kontraktor di lingkungan Dinas PU. Lalu si Tedy pun melaoprkannya ke atasan yaitu Jarot, tentang perintah Sekda, dan Jarot menyarankan agar Tedy melakukan apa yang diperintahkan Cipto. 
 
Uang yang berhasil dikumpulkan Tedy dari rekanan atau kontraktor dilingkungan Dinas PU sebesar Rp 900 juta, dilaporkannya ke Jarot dan Cipto Wiyono. Dari uang Rp 900 juta tersebut, Tedy mengantarkan Rp 200 juta untuk Sekda Cipto Wiyono. Dan pada Selasa, 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, Tedy mengantarkan Rp 700 juta ke Arif Wicaksono atas perintah Jarot dan Sekda. 
 
Atas permintaan Arif, Tedy membagi uang Rp 700 juta menajdi 2 bagian. Satu tempat berisi uang sebesar Rp 100 juta khusus bagiannya Arif, sementara yang 1 tempat lagi berisi Rp 600 juta untuk bagian Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan anggota Dewan lainnya, 
 
Setelah Moch. Arief Wicaksono  menerima uang tersebut, Arif pun menghubungi Suprapto Ketua Fraksi PDIP, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono sudah terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. 
 
Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang ke rumah Dinas Arif Wicaksono adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD dari Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD dari Golkar), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). 
 
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi masing-masing sebesar Rp 15 juta dan setiap anggota masing – masing sebesar Rp 12,5 juta. Seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Fraksi menerima uang Pokir tersebut. 
 
Anggota DPRD Malang yang berjumlah 45 orang itu adalah; PDIP 11 orang, PKB 6 orang, PPP 3 orang,   PKS 3 orang, Golkar 5 orang, Gerindra 4 orang, Demokrat 5 orang, Hanura 3 orang, PAN 4 orang,  Nasdem 1 orang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBz1QPQ477H8DMsfOrke2x7p8wBRd3if6bW1IC5DjFCvt2demvlYC3YM6e8T3vT70oz-1_5-5NzIMRlpX34rCG4HX5kYTMg8_8NUbQSZmrSEGyThmt-IBksXi6qpGhTQ__b7Jw4-fOeOM/s1600/IMG20180223204630.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBz1QPQ477H8DMsfOrke2x7p8wBRd3if6bW1IC5DjFCvt2demvlYC3YM6e8T3vT70oz-1_5-5NzIMRlpX34rCG4HX5kYTMg8_8NUbQSZmrSEGyThmt-IBksXi6qpGhTQ__b7Jw4-fOeOM/s640/IMG20180223204630.jpg" width="640" /></a></div>
Inilah yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, baik dari surat dakwaan JPU KPK maupun dari keterangan 3 orang saksi, yakni Subur Triono (anggota DPRD dari Fraksi PAN), Supraoto (Ketua Fraksi PDIP) dan Tedy Sujadi Sumarna (Kabid Dinas PU-PPB), pada Selasa, 20 Pebruari 2018. 
 
Kedua saksi anggota Dewan ini mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Malang menerima uang Pokir sebesar Rp 12,5 juta dan uang ‘Sampah’ sebesar Rp 5 juta, sehingga total yang diterima masing-masing sebesar Rp Rp 17,5 juta. 
 
Sementara Tedy menjelaskan, bahwa dirinya mengumpulkan uang sebesar Rp 900 juta, dan 200 juta diserahkan ke Sekda Cipto Wiyono dan yang Rp 700 diserahkan ke Arif Wicaksono dengan membagi dua bagian atas permintaan Arif. Satu gian berisi 100 juta Khusus bagiannya Arif dan yang satu berisi 600 juta rupiah. 
 
Anehnya, 10 anggota DPRD Malang yang sudah dihadirkan JPU KPK dalam dua kali persidangan sebagai saksi tidak mengakui, kalau suda menerima uang Pokir dan uang Sampah dari Arif Wicaksono yang jumlahnya Rp 17,5 juta per orang. Selain 10 anggota Dewan, JPU KPK juga menghadirkan Sekda Cipto Wiyono dan Wali Kota Moch. Anton. 
 
Ke- 10 anggota DPRD Malang itu ialah Mohan Katelu., SH (Ketua Fraksi PAN DPRD Malang), Saiful Rusdi., M.Pd (Anggota DPRD Malang Fraksi PAN), Tri Yudiani (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP), Slamet., SE (Ketua Fraksi Gerindra DPRD Malang) dan Priyatmoko Oetomo (anggota DPRD Malang Fraksi PDIP) bersama Cipto Wiyono, pada sidang Jumat, 23 Pebruari 2018. 
 
Lalu pada Selasa, 27 Pebruari 2018, JPU KPK kembali menghadirkan 5 anggota Dewan yang terdiri dari Heri Pudji Utami (anggota DPRD Fraksi PPP), Abd Rahman (anggota DPRD Fraksi PKB), Ya’qud Ananda Gudban (anggota DPRD Fraksi Hanura), Teguh Puji Wahyono (anggota DPRD Fraksi Gerindra) dan Syahrowi (anggota DPRD Fraksi PKB) bersama Rahman (dari Dinas PU) dan Wali Kota Moch. Anton. 
 
Anehnya, Cipto Wiyono tidak mengakui menerima uang sebesar Rp 200 juta dari Tedy. Selain itu Ia juga tidak mengakui adanya pembahasan uang Pokir dalam APBD-P tesebut. Sementara dalam rekaman pembicaraannya dengan Ketua DPRD Arif Wicaksono membahas tentang uang Pokir terkait pembahasan APBD-P. 
 
Terkait uang sebesar Rp 200 juta yang diserahkan Tedy, menurut Cipto, bahwa uang tersebut  diserahkannya ke Arif Wicaksono. 
 
Yang lebih anehnya lagi, keterangan orang nomor 1 yang juga sebagai petahana dalam Pilkada Kota Malang tahun 2018. Menjawab pertanyaan JPU KPK terkait pembahasan APBD dan siapa yang bertanggung jawab dalam APBD Kota Malang, menurutnya tidak pernah membahas APBD dan yang bertanggung jawab pada APBD adalah Sekda Cipto Wiyono. Saat ditanya kembali oleh JPU KPK, kepada siapa Sekda melaporkannya, Anton mengatakan sudah didelegasikan ke Sekda melaoprkannya pada sidang paripurna Dewan. 
 
Kebohongganya tak tertutupinya, karena Anton mengakui atas kehadirannya pada sidang paripurna DPRD pada tanggal 6 dan 8 Juni 2015 terkait pembahasan APBD-P. 
 
Selain itu, kebohongannya yang tidak “cantik” itu juga tak dapat ditutupinya, karena pembicaraannya dengan Ya'qud Ananda Gudban terkait pembahasan “Sampah”. 
 
Tragisnya, Ya'qud Ananda Gudban pun saat itu dibentak oleh Majelis Hakim terkait keterangannya yeng dianggap berbelit-belit. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU KPK untuk mengembangkan atau memeriksan mantan Ketua Fraksi Hanura–PKS yang juga Ketua Badan Peraturan Dewan Peraturan Rakyat Daerah Kota Malang Ya’qub Ananda Gudhan., SS.SST.Par.MM, Ketua, yang saat ini sebagai Calon Wali Kota Malang bersaing  degan patahana Moch. Anton. 
 
Selain itu, Calon Wali Kota Malang itu diminta oleh Ketua Majelis Hakim membuat tandatangan dalam kertas kosong dihadapan Majelis Hakim untuk mencocokkan tandatanggannya dalam sebuah dokumen yang menjadi barang bukti yang dijadikan oleh JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimDDWZbMlUAG4LNFNOdL83ZvdEAd9YpzExjzjBTMxQERbSzLd42iPganAIBWaF-9-Pr8_rQoq7ou9LwGokyAoTlgkNKjB4U_YyUytW4rLkXO95nUzoJFYhkYCJsSxk8j_A0rdaKDcfDdc/s1600/IMG20180227211207.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimDDWZbMlUAG4LNFNOdL83ZvdEAd9YpzExjzjBTMxQERbSzLd42iPganAIBWaF-9-Pr8_rQoq7ou9LwGokyAoTlgkNKjB4U_YyUytW4rLkXO95nUzoJFYhkYCJsSxk8j_A0rdaKDcfDdc/s640/IMG20180227211207.jpg" width="640" /></a></div>
Ya’qub Ananda Gudhan bersama anggota DPRD lainnya pun menjadi perhatian JPU KPK atas perintah Ketua Majelis Hakim terkait keterangannya dalam persidangan maupun terkait penerimaan uang Pokir dan uang sampah. 
 
Kali ini, keterangan para Dewan yang terhormat dan Sekda maupun Wali Kota Malang ini pun sepertinya terbantahkan dengan keterangan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang saat dihadirkan  JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dalam persidangan. 
 
Jumat, 2 Maret 2018, JPU KPK Andhi Kurniawan dkk menghadirkan 8 orang saksi diantaranya 
Arif Wicaksono (Ketua DPRD dari PDIP), Zainudin (Wakil Ketua DPRD dari PKB), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD dari Golkar), Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua dari Domokrat), Harun Prasojo (PAN), Bambang Sumarto (Ketua Komis C dari Golkar), Abdul Hakim (Ketua Komis B dari PDIP) yang saat ini Ketua DPRD menggantikan Arif Wicaksono dan Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) 
 
Kepada Majelis Hakim, saksi Moch. Earif Wicaksono yang juga tersangka dalam kasus ini menjelaskan, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang sebanyak 45 orang menerima uang Pokir. Arif mengatakan, bukan dia yang langsung menyerahkannya, tetapi setiap anggota Dewan yang datang kerumah dinasnya dipastikan menerima. 
 
“Semua menerima, bukan saya yang menyerahkan tapi setiap yang datang kerumah pasti kebagian,” kata Arif dengan percaya diri dan tanpa beban, walau dirinya berstatus tersangka. 
 
JPU KPK menanyakkan, “Ini ada uang yang 100 dan 600. Yang 600 dulu. Apakah semua anggota Dewan menerima ? Bagaimana saudara membagikannya ?,”. 
 
Arif menjelaskan, semua anggota Dewan menerima dan cara pembagian uang yang Rp 600 juta terhadap para anggota DPRD, dirinya menghubungi Prapto (Suprapto Ketua Fraksi PDIP) lalu keduanya membuka bungkusan. 
 
“Saya menghubungi Pak Prapto, yang menghubungi Ketua Fraksi Pak Prapto mungkin. Lalu kardus dilakban itu dibuka, yang membuka cuma saya dan Pak Prapto. Yang datang Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan anggota. Saya melihat dibagikan, Ketua Komis 15 (maksudnya 15 juta rupiah), Ketua Fraksi 15 dan anggota biasa 12 setengah. Yang untuk anggota diambil Ketua Fraksi masing-masing, ada yang anggotanya 11 ada yang 5 orang. Terbagi semuanya,” kata saksi Arif Wicaksono. 
 
Arif menambahkan, uang yang 100 juta rupiah diambilnya sebesar Rp 30 juta untuk anggota sebagai tambahan, ada yang 10, 5 dan 2,5 juta rupiah setiap orang. Sementara yang Rp 50 juta lagi menurut Arif, sebagai dana pengamana lebaran. Arif mengatakan, ada yang protes meminta tambahan. 
 
“Yang minta tambahan Bu Rahayu dan Bu Wiwik,” kata Arif. 
 
“Uang yang dibagi-bagikan itu kepada Saiful Rusdi 2,5 juta, Mohan 2,5 jutaPrapto 5 juta, Wiwit 2,5 juta, Diana 2,5 juta, Sukarno 2,5 juta. Ini kan sudah dibagi-bagikan, kenapa pada minta tambahan lagi ?,” tanya JPU KP 
 
“Mereka protes karena disamakan dengan Ketua Fraksi. Tambahan 2,5 juta jadi jumlahnya 17,5 juta. Jangankan 1 juta, 250 ribu aja di protes. Yang 600 itu sudah dibagikan ke 44 anggota, kalau saya disuruh mengambilakannya darimana uang saya untuk mengembalikannya itu. Uang yang ada di saya 70 termasuk yang pengamanan 50 dan sudah saya kembalikan ke KPK,” kata Arif menjawab pertanyaan JPU KPK. 
 
“Saya yang menyerahkan langsung ke Bu Rahayu dan Bu Wiwik sebesar 2,5 juta,” jawab Arif kemudian. 
 
Selain itu, terkait uang sampah, menurut Arif Wicaksono, bahwa uang sampah sebesar Rp 200 juta berasal dari Sekda Cipto Wiyono sebelum ada pembahasan uang Pokir. 
 
“Uang Dua ratus juta dari Sekda sebelum Pokir,” jawab Arif. 
 
 Dari keterangan Arif Wicaksono dihadapan Majelis Hakim terungkap, 
terkait uang Pokir dan uang sampah ternyata karena pembagian yang tidak 
sama diatara anggota Dewan. Karena uang sebesar Rp 700 juta itu akan 
dibagi rata untuk semua anggota DPRD yang berjumlah  45 orang termasuk 
Ketua DPRD Arif Wicaksono yakni masing-masing Rp 15 juta. 
 
Namun 
dalam pembagian uang Pokir yang tidak ada aturannya itu, ternyata tidak 
merata. Sehingga ada yang protes untuk minta tambahan sesuai dengan 
jabatannya. 
 
Sementara Rahayu Sugiarti selaku Wakil Ketua DPRD 
dari Golkar, dan Wiwik Hendri Astuti Wakil Ketua dari Domokrat tidak 
mengakui menerima uang. Yang lebih anehnya, keterangan Wiwik yang 
mengatakan, bahwa dirinya bersama Rahayu dan Zainudin ke rumah Arif 
Wicaksono tidak begitu lama. Menurut Wiwik, dirinya hanya sekitar 5 
menit. Namun saat ditanya JPU KPK lagi, Wiwik mengatakan sekitar 1 jam. 
JPU KPK lebih tegas lagi menanyakkan Wakil Ketua Dewan yang terhormat 
ini, yang dijawab sekitar 1 setengah jam. 
 
Wajah para Politikus 
ini pun terlihat tadak nyaman saat menjawab pertanyaan JPU KPK. Namun 
jawaban dari ke- 5 anggota Dewan yang terhormat ini sama dengan 
keterangan anggota Dewan yang lainnya yang sudah memberikan keterangan 
dalam persidangan yang terkesan tidak sama dengan keterangannya dalam 
BAP saat di penyidikan KPK. Pada hal, saat ditanya oleh penyidik KPK, 
tak ada tekanan. 
 
Dan bisa jadi, keterangan saksi dari anggota 
Dewan ini akan sama dengan keterangan anggota Dewan lainnya yang belum 
dihadirkan di Persidangan. Kata tidak tau dan tidak ada, sepertinya 
ibarat lagu wajib yang akan terucap dihadapan Majelis Hakim. 
 
Usai
 persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari para 
anggota Dewan ini hanya “bisu” tak ada yang berkomentar kecuali Rahayu 
Sugiarti. 
 
“Saya tidak ada menerima uang itu, makaya saya protes,” jawab Rahayu sambil jalan meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. 
 
“Apakah
 anda protes karena tidak terima atau karena minta tambahan ? Lalu 
bagaimana dengan hasil percakan lewat telepon itu ?,” tanya wartawan ini
 kemudian, namun Rahayu tetap megatakan tidak menerima. 
 
“Saya tidak menerima,” jawabnya singkat sambil memasuki Bis mini milik berplat merah yang mugkin milik DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigqEVCDN5ypmQ4Hm2hc8Wa4JOFpgLC9-UW1acBmlrvwAR9cz_5vJORUJ67T-6IkNVXGhvMgpVBhlu-1cGmYRM6sx2plOeY3UoMycpWhbOsk-JzA00HUYlxc1_a3kDdWbm1yTlYYl6Yfis/s1600/Malang+Raya..gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigqEVCDN5ypmQ4Hm2hc8Wa4JOFpgLC9-UW1acBmlrvwAR9cz_5vJORUJ67T-6IkNVXGhvMgpVBhlu-1cGmYRM6sx2plOeY3UoMycpWhbOsk-JzA00HUYlxc1_a3kDdWbm1yTlYYl6Yfis/s640/Malang+Raya..gif" width="640" /></a></div>
Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. 
 
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. 
 
Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 
 
Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. 
 
Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMv11ng3NS9LLOTlp2hkuA9uQYVXkHgXhjOGMlFwxWY_llYWABupaHTdvaILE13tg7LZ6cPEC1gnWv1_6a4tEfYQr7EzMYDdroSwUGGU2w9Lne2IwvZqzF32N7GjeSVwYH_ho7SY-Kzs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMv11ng3NS9LLOTlp2hkuA9uQYVXkHgXhjOGMlFwxWY_llYWABupaHTdvaILE13tg7LZ6cPEC1gnWv1_6a4tEfYQr7EzMYDdroSwUGGU2w9Lne2IwvZqzF32N7GjeSVwYH_ho7SY-Kzs/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. 
 
Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono. 
 
Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). 
 
Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000. 
 
Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima

#Ketua DPRD buka-bukaan, Puluhan anggota Dewan dan pejabapt Pemkot Malang "berbohong" di Persidangan# berita kor...

Istri “Gelap” Terpidana Suap OTT, Jadi Saksi Untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

10.46 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhu9iYJUOYNVRxculGUENpoNyIK3nyRc0W-qysIwpzWmV7KnY8GQd4Wfo55kLz_8-09i8s8tNn9d-PWHSUoq-g117iee-GYj59oYpFdcLugogSpnoFgPCpZQs_QgkJVZALKD8fWWP9gcs/s1600/IMG20180302162901.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhu9iYJUOYNVRxculGUENpoNyIK3nyRc0W-qysIwpzWmV7KnY8GQd4Wfo55kLz_8-09i8s8tNn9d-PWHSUoq-g117iee-GYj59oYpFdcLugogSpnoFgPCpZQs_QgkJVZALKD8fWWP9gcs/s1600/IMG20180302162901.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Ada yang menarik dalam Sidang kasus perkara Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Batu Periode 2012 – 2017 Eddy Rumpoko, pada Jumat, 2 Maret 2018. Menariknya, karena istri “gelap” terpidana Filipus Djab, Esther Tedjakusuma dihadirkan JPU KPK  Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk, sebagai saksi untuk terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2013 – 2017 yang terjerat Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tahun lalu, keran menerima uang suap sebesar Rp 200 juta yang termasuk bagian dari pembelian mobil mewah merek Toyota Alphard seharga Rp 1,6 M dari Filipus Djab. Yang sebelumnya, JPU KPK menghadirkan Filipus Djab sebagai saksi. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang Dalam persidangan yang diketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor H.R Unggul Warso Mukti, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sementara terdakwa di dampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Prof. Yusril Izha Mahendra, pakar hukum tata negara yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Dalam kasus yang berawal pada Mei 2016 lalu, dimana terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan impiannya, terdakwa Eddy Rumpoko kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu, dan sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu, dan  permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhakSa8TiflDBRYU7wojfwn-Bt-nWA4FpXz-9vNp3gxtrK4rDgj_7V5rRHG3JEp4-0__gIY0yBpORBX2gOYXSh3d765yeEoDtoDz0-270UOfPSk9vRGc5yGCYAJTH4C68xquLpaoI8b_uw/s1600/Kota+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhakSa8TiflDBRYU7wojfwn-Bt-nWA4FpXz-9vNp3gxtrK4rDgj_7V5rRHG3JEp4-0__gIY0yBpORBX2gOYXSh3d765yeEoDtoDz0-270UOfPSk9vRGc5yGCYAJTH4C68xquLpaoI8b_uw/s640/Kota+Batu.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko kembali memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang PT Kartika Sari selaku Dealer Toyota, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri. Beberapa hari kemudian, Filipus Djab lalu melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik yang tercantum dalam STNK dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam atau “si Hitam” itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL sendiri. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa, mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Terdakwa. Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, terdakwa Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab pemilik perusahaan PT Dailbana Prima Indonesia ke Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair. Selain itu, pada akhir Mei 2016, Filipus Djab memberitahukan kalau dirinya telah memberikan mobil Toyota New Alphard. Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di Pemkot Batu. PT Dailbana Prima Indonesia ternyata milik Esther Tedjakusuma yang semula disebut sebagai istri Filipus Djab. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKWyU3ziLHpPcqENFCS380Es784HP6Gknj2jskqGcbAISbKAtDaz0lk5OmN-XcOqcJ2mpj8dQ-5F0SytIZZadUiK_ED2ZPcO-McPaDQuzJB1Tco_zb0nTufK-YZNgab_WyQIenSD_hVM/s1600/OTT+Batu..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioKWyU3ziLHpPcqENFCS380Es784HP6Gknj2jskqGcbAISbKAtDaz0lk5OmN-XcOqcJ2mpj8dQ-5F0SytIZZadUiK_ED2ZPcO-McPaDQuzJB1Tco_zb0nTufK-YZNgab_WyQIenSD_hVM/s640/OTT+Batu..jpg" width="638" /></a></div>
Salah satu dari 7 proyek itu dimenangkan atas naman PT Dailbana Prima Indonesia, yaitu pengadaan Mebeleur berupa meja dan kursi di BPKAD tahun anggaran 2017, dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.010.755.000, dengan nilai penawaran Rp 4.929.404.000. Sementara 6 proyek pengadaan lainnya dimenangkan atas nama CV Amarta Wisesa, diantaranya; 1. Pengadaan Baju Batik di Dinas pendidikan untuk siswa SD, dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000,; 4. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000,; 5. Proyek pengadaan Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500, dan Proyek pengadaan Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000. Dihadapan Majelis Hakim, Esther Tedjakusuma menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK, kalau dirinya tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan dengan terpidana Filipus Djab sejak beberapa tahun lalu setelah Dia bercerai dengan mantan suaminya “Saya bukan istrinya, tapi tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Saya pernah tanyakkan tapi Dia (Filipus) tidak mau. Akhirnya saya dianggap sebagai keluarga aja, dan sampai sekarang masih serimah,” kata Esther tanpa ada rasa malu. Terkait pertanyaan  JPU KPK terkait uang sebesar Rp 2 milliar yang masuk kerekening perusahaannya (PT Dailbana Prima Indonesia), Esther mengatakan tidak tahu. Wanita “simapanan” Filipus ini pun sepertinya “melemparkan” kesalahan terhadap “PIL” nya itu. “Saya tidak tau, karena yang menjalankannya Filipus dan ada yang dipalsu,” kata “WIL” Filpus ini. Sementara pada sidang sebelumnya (22 Pebruari 2018), Filipus Djab sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Menurut Filipus Djab, bahwa pemberian aung sebesar Rp 200 juta sudah diketahui oleh terdakwa sebelumnya. “Tau kalau menghantarkan uang (yang diberi istilah undangan),” kata Filipus. Filipus Djam menambahkan, bahwa uang itu baru saja diambilnya di Bank BRI yang dibungkus dalam dua tempat, yang satu berisi uang sebesar Rp 200 juta untuk terdakwa Eddy Rumpoko dan yang satunya untuk Edi Setiawan. “Saya ambil sekitar jam 3 sore dari Bank BRI,” kata Filipus. 
 
 
 Sementara, saat Filipus Djab menjadi saksi untuk terdakwa Edi Setiawan terungkap bahwa sebahagian uang dari hasil proyek yang dikerjakan perushaan milik Filipus dan Ester, disisihkan 1 persen untuk APH (Aparat Penegak Hukum) Kejaksaan dan Kepolisian. Selain itu, ternyata Filipus Djab pernah diperiksa Inspektorat Kota Batu dan menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta. 
 
 
 Hal itu disampaikan terdakwa Edi Setianwan saat menanggapi keterangan Filipus Djab dihadapan Majelis Hakim. 
 
Kasus ini berawal pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang penusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (Esther Tedjakusuma). Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko berkeinginan untuk memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya, terdakwa kemudian memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan keinginannya agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu harga pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000. Dalam pertemuan itu, terdakwa menyampaikan, sebagai gantinya akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber dari APBD pemerintah Kota Batu kepada, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdAplAhdDaLyZdA6V9kfi6Sk5fzAhRAOhD5AAoEd8StlHc14Qppo8EpMflvERZyytviTMf9Bty9dXGk0IhEf5iDB3foctazZa_K3syscF55jK3wHaM6nqNtmCWA6mqqvCfuA8X2Nxplhw/s1600/IMG20180209091436.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdAplAhdDaLyZdA6V9kfi6Sk5fzAhRAOhD5AAoEd8StlHc14Qppo8EpMflvERZyytviTMf9Bty9dXGk0IhEf5iDB3foctazZa_K3syscF55jK3wHaM6nqNtmCWA6mqqvCfuA8X2Nxplhw/s640/IMG20180209091436.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab sementara mobil untuk terdakwa sendiri. Beberapa hari kemudian, Filipus melunasi pembayaran harga mobil dengan cara dua kali angsuran, yaitu pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta dan pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari. Pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar. agar nama pemilik yang tercantum dalam surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam itu, dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), walau tanpa persetujuan terlebih dahulu atau tanpa diketahui oleh pihak PT DPUL. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir terdakwa mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari dan kemudian menyimpannya di rumah dinas Wali Kota Batu. Pada pertengahan Mei 2016, sebelum dimulai rapat dengan Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di ruang rapat Walikota Batu, memperkenalkan Edi Setiawan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Filipus Djab. Setelah rapat selesai, terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau araahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap. Selanjutnya setelah pertemuan terakhir di puncak menemui Edi Setiawan di lobi ruang kerja terdakwa dan memperkenalkan perusahaannya yakni PT dailbana dari mana Prima Indonesia serta meminta agar Edi Setiawan membantu pekerjaannya dalam pengadaan meubelair titik Selain itu di akhir bulan Mei 2016 di puncak juga memberitahu ini Setiawan bahwa dirinya telah memberikan terdakwa mobil Toyota New Alphard. Sejak pembelian mobil tersebut pada tahun 2016, melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangkan 7 pengadaan barang di pemerintahan Kota Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa. 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS53twDLrfXP0n16M9pSElFMXi5dXly8m3fhehnFp-yNqnBdsjKNoYGaAL3U-DyEF3YuyZWlCxx0CsGpmcxl3LVFug_xoIOw1h3BlbnpOqOrazY1oA1OQ4jCEYo2k1jYOPIvqPoxoMwBE/s1600/IMG_20180304_001633.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="856" data-original-width="1068" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS53twDLrfXP0n16M9pSElFMXi5dXly8m3fhehnFp-yNqnBdsjKNoYGaAL3U-DyEF3YuyZWlCxx0CsGpmcxl3LVFug_xoIOw1h3BlbnpOqOrazY1oA1OQ4jCEYo2k1jYOPIvqPoxoMwBE/s320/IMG_20180304_001633.jpg" width="320" /></a></div>
Pada tanggal 3 Januari 2017, Edi Setiawan selaku pelaksana tugas kepala bagian layanan pengadaan (BLP) Sekda Kota Batu, berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas Nomor 800/10/PLT.01/422.203/2017. Setelah Edi Setiawan ditunjuk sebagai kepala BLP, kemudian terdakwa menyampaikan terhadap Edi Setiawan bahwa perusahaan teman-temannya bagus serta memerintahkan Edi Setiawan agar mengondisikan supaya perusahaan tersebut dapat memenangkan dalam proses pengadaan di Kota Batu TA 2017. Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017. “Silakan aja, teknisnya silahkan diatur dengan Edi Setiawan. Terdakwa Eddy Rumpoko pun kemudian memanggil Edi Setiawan yang ada saat itu untuk melaporkan rencana kegiatan pengadaan pemerintah Kota Batu. Selalanjutnya terdakwa mengatakan terhadap Edi Setiawan agar membantu Filipus Djab yang di jawab Edi Setiawan, Siap,” ucap JPU menirukan perkataan terdakwa terhadap Filipus Djab dan Edi Setiawan. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynJVOe8hUsOYM9U4-tWJdHDSAdaBPgRI5DpZBhyphenhyphenqRQBFnD1gnMm2YBg5yxfc0dNyCbLsuJlxoH_lqirpMjIj1TEYy8UxSn0S7qEFljss9wudc5T0JSp1dirwZhA0CiIuKmmeq1yiWex4/s1600/IMG_20180304_001332.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1099" data-original-width="592" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgynJVOe8hUsOYM9U4-tWJdHDSAdaBPgRI5DpZBhyphenhyphenqRQBFnD1gnMm2YBg5yxfc0dNyCbLsuJlxoH_lqirpMjIj1TEYy8UxSn0S7qEFljss9wudc5T0JSp1dirwZhA0CiIuKmmeq1yiWex4/s640/IMG_20180304_001332.jpg" width="344" /></a> 
Pada tanggal 23 Mei 2017, terdakwa mengangkat Edi Setiawan sebagai pejabat definitif Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu. Kemudian Edi Setiawan menindaklanjuti perintah terdakwa dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di pemerintah kota Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa, yakni sebesar 10% dan untuk Edi Setiawan sebesar 2% dari nilai kontrak. Pada TA 2017, Pemerintah Kota Batu mengadakan pengadaan pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. Pada tanggal 14 Mei 2017, BKAD Kota Batu mengadakan lelang pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus. Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan bertemu dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar. Selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam pemerintah Kota Batu TA 2017, dan untuk itu ia (Filipus Djab) meminta agar Teddy Setiawan berkoordinasi dengan Edi Setiawan. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya. Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam. Hendra Setiawan Beberapa hari kemudian menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan memerintahkan Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang. Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI “Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab” kata JPU KPK Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc2ac6dpzsZi4Narl3xm4ehnGyNQq8i-t98wFHVGjrGP_l59S8AbfDgk-krQff8ocfKKU6D0xQQAMivHTOYf1OKnonaed9q7ceF4dOb8GtvEQKr_eJFAVzSQivjXx44ZyZrzNL48IObPU/s1600/IMG20180202093126_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc2ac6dpzsZi4Narl3xm4ehnGyNQq8i-t98wFHVGjrGP_l59S8AbfDgk-krQff8ocfKKU6D0xQQAMivHTOYf1OKnonaed9q7ceF4dOb8GtvEQKr_eJFAVzSQivjXx44ZyZrzNL48IObPU/s640/IMG20180202093126_1.jpg" width="640" /></a></div>
 Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD Kota Batu TA 2017 tersebut, pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan melalui Smart Phone membahas meneganai komitmen fee Kedua  pengadaan tersebut, maka hutang pembelian mobil Toyota New Alphard untuk terdakwa dapat dilunasi. Sehingga Filipus Djab meminta bantuan Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran kedua proyek tersebut. 
 
Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta. “Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya. Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwuNcCvv4HZiuHCeuSxMD66UYXDWcG7IcKPk9p0OfuqXgX9sQPCmo3-DdG3pu04MdcTuYd0e6GjlaPFsGfh6Rh39OajBI-1s6YgIB2q2nne1nK3Borjyyd6JIvdn5t888JVdGhPxSlff4/s1600/IMG20180202102916.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwuNcCvv4HZiuHCeuSxMD66UYXDWcG7IcKPk9p0OfuqXgX9sQPCmo3-DdG3pu04MdcTuYd0e6GjlaPFsGfh6Rh39OajBI-1s6YgIB2q2nne1nK3Borjyyd6JIvdn5t888JVdGhPxSlff4/s640/IMG20180202102916.jpg" width="640" /></a></div>
Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi “undangan” sebagai pengganti kata “uang fee”, istilah atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills , istilah bawah sebagai pengganti Cafe Java Nani dan istilah Si Hitam sebagai pengganti Alphard, yang akan digunakan dalam setiap komunikasi dengan Edi Setiawan dan terdakwa serta disepakati. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap. Pada tanggal 6 September 2017, ketika sedang melayat di rumah almarhum Suparto, selaku Sekda Kota Batu, terdakwa diberitahu oleh Filipus Djab, bahwa pengadaan meubelair akan segera dibayarkan, sehingga Filipus Djap meminta ijin kepada terdakwa akan menggunakan bagian dari fee 10% yakni sebesar Rp 300 juta sebagai pelunasan pembelian mobil Toyota New Alphard, hinggap Filipus Djab hanya akan memberikan uang secara tunai sebesar Rp 200 juta kepada terdakwa. Filipus Djap kemudian menanyakan fee tersebut akan diserahkan kepada siapa, dan dijawab oleh terdakwa agar diserahkan langsung kepada terdakwa. Dan pada sore harinya Filipus Djab  memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada Edi Setiawan, dan meminta agar dibantu mempercepat pembayaran pengadaan meubelair. Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”. Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan mengajak bertemu di atas (Hotel Amartha Hills) untuk menyerahkan undangan (uang fee) kepada Edi Setiawan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko, bahwa besok Filipus Djab hendak memberikan undangan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta agar diserahkan langsung kepadanya. Sabtu, 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di Hotel Amarta Hills. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”. Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta kepada Edi Setiawan di halaman parkir Hotel Amarta Hills, sambil mengatakan “ini titipannya’. Selain itu, Filipus Djab mengatakan kepada Edi Setiawan, “kantor yang satu ini punya Pak Bos”. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu. Filipus Djap selanjutnya membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta yang akan diserahkan bagi terdakwa. Namun sial bagi si Filipus Djab dan Eddy Rumpoko, karena tidak berapa lama kemudian datanglah petugas KPK lalu mengamankan Filipus Djap, terdakwa dan Edy Setiawan serta barang bukti berupa uang. “Penerimaan hadiah dari Filipus Djap tersebut, diberikan supaya Wali Kota Batu mengarahkan beberapa pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan di pemerintah Kota Batu yang bersumber dari APBD TA 2016 – 2017, agar dimenangkan oleh Filipus Djap. Hal ini bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Walkout, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” kata JPU KPK. “Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun Sesuai dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHAP,” ucap JPU Iskandar Marwanto.  (Redaksi)

News Tipikor Istri “Gelap” Terpidana Suap OTT, Jadi Saksi Untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

berita korupsi .co – Ada yang menarik dalam Sidang kasus perkara Korupsi Suap OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa W...

Dua Guru SMPN 2 Tulungagung Yang Terjaring OTT Karena Pungli Divonis Berbeda

10.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMG24ruH5jJvnR6jgXlWGXE67amBAetP5cdqTzscqtn3E3JZs3huBbZUBosNwSmrHuIMtCpl33EoOV41p8vU3sndG42hxBF12xU6vb6BAC7W9h3uQuJu67rG2rmCu73jBF06VBySIzSBE/s1600/IMG-20180304-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMG24ruH5jJvnR6jgXlWGXE67amBAetP5cdqTzscqtn3E3JZs3huBbZUBosNwSmrHuIMtCpl33EoOV41p8vU3sndG42hxBF12xU6vb6BAC7W9h3uQuJu67rG2rmCu73jBF06VBySIzSBE/s640/IMG-20180304-WA0002.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)” Kutipan diatas adalah isi pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan pasal ini pula yang dikenakan JPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap 2 terdakwa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Tulungagung pada tahun lalu, karena melakukan penarikan uang tanpa ada aturan alias Pungli (Pungutan Liar) dari para orang tua calon siswa SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018. Kedua guru SMPN 2 Tulungagung itu adalah Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan terdakwa Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB. Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pengajar di SMPN 2 Tulungagung ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung dan daftar orang tua calon siswa/i yang duduga sebagai “korban” pungli. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa SMPN 2 Tulungagung pada tahun ajaran 2017/2018 melaksanakan penerimaan siswa baru baru dengan jumlah kuota sebanyak 320 orang siswa. Anehnya, dalam pelaksanaannya ternyata penerimaan siswa baru itu jauh melebihi kuota yakni sebanyak 406 sisa dan penambahan 4 kelas baru. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan untuk 2 terdakwa dalam perkara terpisah (persidangan dalam 2 session) yang diketuai Hakim Rochmat, pada Jumat, 2 Maret 2018. Sementara yang terungkap dalam persidangan, bahwa penerimaan siswa tersebut termasuk titipan atau rekomondasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung sebanyak 32 siswa, dari kejaksaan, Polisi dan TNI. Majelis Hakim menyatakan, Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung (Eko Purnomo) hanya melaporkan ke Dinas Pendidikan adanya penambahan 1 kelas baru. Sejumlah siswa di 4 Kelas baru itu akan memakai ruang laboratorium, Perpustakaan yang belum ada meja dan bangku (Meubelair). Untuk memenuhi Meubelair di 4 kelas baru itu, SMPN 2 Tulungagung dan Komite sekolah sepakat untuk menarik uang sumbangan dari para orang tua calon siswa. Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan perutaran perundang-undangan yang berlaku. Dalam perimbangan putusan Majelis Hakim mengundan pertanyaan. Sebab Majelis Hakim menyatakan, bahwa uang yang disita dari tangan terdakwa Supratiningsih sebesar Rp 4 juta rupiah, dan terdakwa bukanlah pelaku, melainkan hanya membantu Rudi Bastomi selaku Ketua Panitia PPDB, dan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan. Namun denda yang dikenakan Majelis Hakim pun lebih besar dari uang yang disita sebagai barang bukti. JPU Anik dari Kejari Tulungagung pun tersenyum sambil melirik ke puluhan pengunjung sidang yang sengaja datang dari Tulungagung baimkeluarga mapun dari pihak sekolah untuk member dukungan moral terhadap kedua terdakwa. Dalam pasal 11 UU Korupsi, terdakwa yang diseret oleh JPU KPK maupun dari Kejaksaan Negeri ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya bukan karena melakukan korupsi anggaran APBN/APBD, melainkan karena menerima hadiah atau janji berupa uang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVRC9w97HrEHpLeR31rZ5idBQzMQC03cSC85_OdxkIjFnRSQfyPWMuVN2b63TaxRRdQ6c5akZ4MNff7qGDwJ61Wq06k4Wd_FwYtsjwjzxbs7yTvC3VrZZvqFqUjw2DYGL58xR3kUgbfVE/s1600/IMG20180219104600.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVRC9w97HrEHpLeR31rZ5idBQzMQC03cSC85_OdxkIjFnRSQfyPWMuVN2b63TaxRRdQ6c5akZ4MNff7qGDwJ61Wq06k4Wd_FwYtsjwjzxbs7yTvC3VrZZvqFqUjw2DYGL58xR3kUgbfVE/s640/IMG20180219104600.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara 2 guru yang menjadi terdakwa ini ditangkap tim Saber Pungli Polres Tulungagung, bukan karena merugikan keuangan negara, malainkan  karena melakukan pungutan liar alias penarikan uang sumbangan dari orang tua calon siswa yang melanggar aturan. Memang, penarikan uang tersebut atas perintah Kepala Sekolah dan bukan untuk diri terdakwa sendiri, melainkan untuk kepentingan sekolah, dimana sekolah SMPN 2 Tulungagung dibiayai dari APBN mapun APBD Kabupaten Tulungagung. Selain itu, terdakwa mengetahui sejak awal adanya rencana penarikan uang sumbangan itu, mengingat terdakwa adalah Koordiantor penerimaan siswa. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Supratiningsih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Megadili; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa berupa pidana oenjara selama 10 bulan, denda sebesar Rp 5 juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ucap Hakim Rochmat. Seementara dalam persidangan session ke II dengan terdakwa Rudi Bastomi, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Pertimbangan Majelis Hakim bagi terdakwa karena dianggap bersalah, yang seahrusnya tidak melaksanakannya. Putusan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntut terdakwa Rudy Bastomi dengan pidan penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, sementara untuk terdakwa Supratiningsih, pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, serta denda masing-masing sebesar Rp 5 juta rupiah. Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi PH-nya Darusman, Ma’arif dkk maupun JPU Anik menyatakan pikir-pikir. Beberapa menit seusai persidangan, JPU Anik saat ditanya wartawan media ini terkesan “bingung”. Sebab apa yang ditanya dengan apa yang dijelaskannya tidak sesuai, terutama “kedekatan”-nya dengan suami terdakwa yang setiap pulang selalu bersama dengan mobil suami terdakwa bukan dengan mobil dinas Kejari Tulungagung. “Makanya kita masih pikir-pikir,” katanya. Hal yang sama juga dikatakan Darusma selaku PH Kedua terdakwa. “Kita pikir-pikir dulu, walau putusan itu sudah tepat, tetapi terdakwa tidak melakukan untuk dirinya,” kata Darusman. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua). Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi, yang satu ruangan dengan tim penguji yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi, dan ada juga yang langsung melalui Eko selaku Kepala Sekolah, lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  Yang terjadi tidak hanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua calon siswa/i, melainkan penerimaan siswa/i melibihi kuota dari 320 menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas pendidikan hanya penambahan satu kelas baru yang jumlahnya sekitar 32 siswa. Dalam fakta persdiangan terungkap, ternyata sejumlah siswa yang diterima di SMPN 2 Tulangung adalah titipan para pejabat, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan pejabat lainnya. Yang lebih anehnya lagi, begitu kasus ini mencuat, tak satu pun pejabat yang menitipkan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung yang tidak mengikuti aturan melainkan hanya karena jabatan, ternyata tak ada yang bertanggung jawab. Disisi lain, Kedua terdakwa ini menjadi “tumbal” dari sebuah sistim pendidikan yang sudah ada turun temurun. Bila demikian, masihkah kasus Korupsi penarikan uang dari orang tua siswa bisa bersih dari negeri ini atau akan tetap “tumbuh subur ?”.  (Redaksi)

Tipikor Dua Guru SMPN 2 Tulungagung Yang Terjaring OTT Karena Pungli Divonis Berbeda

beritakorupsi.co – “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipid...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Kasus Suap OTT Bupati Nganjuk Dituntuk 7 Tahun Penjara

Kasus Suap OTT, Bupati Nganjuk Diadili

Taufiqurfahman Disidangkan Tanggal 9 Maret 2018

Nur Sasongko Sudah 2 Kali Terpidana Kasus Korupsi, Yang Ketiga Divonis Ringan

Sidang Korupsi Suap APBD, Moch. Arif Wicaksono : Semua Anggota Dewan Menerima

Istri “Gelap” Terpidana Suap OTT, Jadi Saksi Untuk Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Dua Guru SMPN 2 Tulungagung Yang Terjaring OTT Karena Pungli Divonis Berbeda

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI