Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s1600/Taufiqurrahman.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiAKaD4uprHLmY60Y8r1bHQE47jgmkes0W13E1G37IeSupIvx6pcVkrbIfLy2isa59C0SG0W1KOrB2OdO6nR2O7N1LLWXrwnxK0lJEDqX6inQY60Ftxz4P1BldfvQs9zW7evNKB4bGZFc/s640/Taufiqurrahman.jpg" width="640" /></a></div> beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senin, 12 Pebruari 2018<br /> <br /> Memang kata lupa, tidak tahun dan tidak ingat seringkali diucapkan saksi maupun terdakwa saat ditanya oleh JPU maupun Majelis Hakim dalam dipersidangan. Apakah lupa benaran atau hanya sekedar lupa untuk menutupi kasus yang sebenarnya ? Sulit memang dibuktikan, karena Pengadilan Tipikor belum punya alat tes kejujuran agar kasus yang disidangkan itu akan lebih jelas.<br /> <br /> Kehadirian pertama Taufiqurrahman ke Pengadilan Tipikor Surabaya yang dihadirkan JPU KPK pada Senin, Senin, 29 Januari 2018, bukan untuk diadili dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada tahun lalu, melainkan sebagai saksi untuk terdakwa M. Bisri selaku Kabag Umum RSUD Kertosono Nganjuk, dan Harjanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.<br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan saat itu, Taufiqurrahman lebih banyak menjawa lupa, saat JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, Ahmad Burhanudin, Hery BS Ratna Putra, Arif Suhermanto, Joko Hermawan, Andhi Kurniawan dan NN Gina Saraswati menhajukan pertanyaan terkait “syukuran” alias uang yang diterimanya dari para pejabat dilingkungan Pembkab Nganjuk melalui Bisri.<br /> <br /> M. Bisri dan Harjanto (termasuk Suwandi dan Ibnu Hajar perkara terpisah) “terseret” ke penjara dan diadili di Pengadilan Tipikor terkait pemberian “syukuran” alias uang suap terhadap Tufiqurrahman melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, sebagai imbalan dari promosi dan mutasi jabatan eselon III dan IV di lingkungan RSUD dan Dinas lain di Kabupaten Nganjuk. <br /> <br /> Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan JPU KPK sesuai dengan berita acara pemeriksaaan (BAP) dirinya di penyidik KPK, diantaranya kegiatan Kepala Dinas sebagai salah satu Pandawa Lima  siap mendukung itrinya maju sebagai Kepala Daerah menggantikan dirinya, penerimaan uang dari Bisri melalui Ibnu Hajar dan Suwandi, penerimaan uang dari Dirut RSUD Gambiran Nganjuk.<br /> <br /> Taufiqurrahman pun kembali mengalami “Amnesia” alias lupa untuk yang kedua kalinya, saat JPU KPK Andhi Kurniawan dkk menghadirkannya sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi.<br /> <br /> “Penyakit Amnesia” alias lupa yang dialami Taufiqurrahkam kali ini sepertinay lebih “parah” dari yang pertama. Sebab, sebagai Kepala Daerah tidak ingat kapan dirinya melantik terdakwa Ibnu Hajar sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk,  dan Suwandi menjadi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <br /> Tidak hanya itu, saksi Taufiqurrahman pun tidak ingat Kepala Dinas dimana terdakwa Ibu Hajar. Terkait permintaan uang sebesar Rp 500 juta dari terdakwa Ibnu Hajar setelah dilantik menjadi Kepala Dinas dibantah. Pada hal sebelumnya, Ibnu Hajar menjelaskan dalam persidangan saat terdakwa menjadi saksi untuk M. Bisri dan Harjanto, bahwa saksi Taufiqurrahman meminta untuk disediakan uang sebesar Rp 500 juta, sebagai imbalan karena sudah dialantik sebagai Kepala Dinas.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan terkait Hand Phon (HP) baru yang diterimanya dari ajudannya di Plaza Marina Surabaya, itu diakunya setelah beberapa saat terdiam. <br /> <br /> “Ya saya terima,” kata Taufiqurrahmman. <br /> <br /> Terkait uang sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri ke Joni atas perintah saksi untuk diserahkan kesalah seorang pejabat Forpimda, menurut saksi bahwa itu adalah pinjaman. Yang belum dibayar dan tidak ditagih hingga saat ini. Pertanyaan yang diajukan JPU KPK pun sama dengan pertanyaan yang diajukan pada dirinya sebagai saksi untuk terdakwa Bisri dan Harjanto. Namun Taufiqurrahman selalu menjawab lupa dan tidak ingat.<br /> <br /> Saat JPU KPK pun menanyakkan terhadap saksi terkait pencalonan istrinya menjadi Bupati Nganjuk, juga tak diakunya. Tetapi, tujuannya ke Jakarta adalah untuk menemui pengurus PDIP yang rencanya akan mengusung istri saksi menajadi Calon Bupati, namun belum kesampaian karena terjaring OTT oleh KPK. Saksi juga mengakui, rencana pencalonan istrinya menjadi Cabub Nganjuk diusung Partai Golkar dan PDIP.<br /> <br /> “Masih penjajakan. Rencananya yang mengusung Partai Golkar dan PDIP,” jawab Taufiqurrahman.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal bulan Mei 2017, saat Bupati Nganjuk Taufiqurrahman memutasi terdakwa M. Bisri yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, menjadi Kepala Bagian (Kabag) Umum RSUD Nganjuk, sekaligus mau minta terdakwa untuk mengkoordinir para pegawai yang berkeinginan menduduki jabatan Eselon III dan IV, baik pada RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dengan syarat bersedia memberikan “syukuran” atau sejumlah uang sebagai imbalan, dimana terdakwah menyanggupinya.<br /> <br /> Beberapa hari setelah pertemuan itu, terdakwa M. Bisri mengkoordinir beberapa pegawai untuk dipromosikan maupun mutasi di RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono. Lalu terdakwa M. Bisri membuat daftar nama dan promosi jabatan yang diinginkan. Daftar nama tersebut kemudian diserahkan terdakwa kepada Taufiqurrahman sambil menyampaikan, bahwa para pegawai sanggup untuk memberikan uang syukuran.<br /> <br /> Dari daftar nama yang dibuat terdakwa M. Bisri untuk promosi jabatan maupun untuk mutasi adalah, diantaranya Hardi Jono, Waskito Rini, Sofianti Wahyu Setyaningsih, Sri Mumpuni, Yuliana, Anang Agus Susilo, Sri Nuryati, Agustin Rahmawati, Muhammad Yudi Arifin dan Lilik supriyadi.<br /> <br /> Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017, Bupati Nganjuk menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 82/86/411.404/2017 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural yang mengangkat terdakwa dari jabatan Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Eselon III/B menjadi Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk Eselon III/B, serta mengangkat para pegawai sebagaimana informasi yang diajukan terdakwa.<br /> <br /> Setelah pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk dan pengangkatan para pegawai dimaksud, maka untuk merealisasikan uang syukuran yang akan diberikan kepada Taufiqurrahman, lalu M. Bisri kemudian menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta, yang terdiri dari 100 juta rupiah merupakan uang pribadinya, dan Rp 300 juta dikumpulkan Bisri dari para pegawai yang telah berhasil dipromosikan dan dimutasi. Uang tersebut diterima terdakwa secara bertahap, baik secara langsung maupun melalui Tien Farida Yani (Dirut RSUD).<br /> <br /> Sebagai kompensasi atas pelantikan Bisri dan para pegawainya, kemudian memberikan uang yang terkumpul itu kepada Taufiqurrahman melalui Joni Tri Wahyudi (ajudan), Suwandi Kepala SMP Negeri 3 Ngeronggot.<br /> <br /> Pada sekitar bulan Juli - Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Semeru Gang I Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, Wahyudi hkan unag sebesar Rp 200 juta dari M. Bisri. di Pendopo Kantor Bupati Nganjuk.<br /> <br /> Pada tanggal 12 Oktober 2017, bertempat di Hotel Luminor, Jalan Jemursari Nomor 206 Kota Surabaya, dan tanggal 15 Oktober 2017, Taufiqurrahman kembali menerima uang melalui Suwandi sebesar Rp 100 juta dan Rp 50 juta.<br /> <br /> Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2017 bertempat di RSUD Nganjuk diserahkan kepada kepada Taufiqurrahman senilai Rp 50 juta. Uang sebesar Rp 200 juta yang diterima Suwandi, kemudian diserahkan kepada Taufiqurrahman melalui Rosid Husein Hidayat selaku ajudan Bupati Nganjuk di sebuah rumah makan di Surabaya.<br /> <br /> Pemberian uang sebesar Rp 400 juta kepada Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk melalui Joni Tri Wahyudi dan Suwandi, karena Taufiqurrahman telah mengangkat dirinya sebagai Kepala Bagian Umum RSUD Nganjuk, dan para pegawai lainnya sesuai usulan terdakwa atau pemberian itu berhubungan dengan promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab. Nganjuk.<br /> <br /> Sementara Harjanto, memberikan uang sebesar Rp 500 juta terhadap Buapti Nganjuk, terkait pengankatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Pemberian uang tersebut oleh terdakwa diberikan dalam beberapa tahap. <br /> <br /> Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa dihubungi Ibnu Hajar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk yang merupakan orang kepercayaan Taufiqurrahman, agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta untuk keperluan Taufiqurrahman yang sedang ada acara di Yogyakarta. Atas permintaan itu, terdakwa meminta Wisnu Anang Wibowo agar menyiapkan uang sebesar Rp 100 juta, tetapi yang sanggup disediakan Wisnu Anak Wibowo hanya sebesar Rp 80 juta.<br /> <br /> Setelah terdakwa menerima uang sebesar 80 juta itu, terdakwa kemudian menghubungi Ibnu Hajar dan menyampaikan bahwa uang sudah dapat diambil di rumahnya tetapi hanya Rp 80 juta. Ibnu Hajar Kemudian datang ke rumah terdakwa terletak di Desa Kwagean, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar 80 juta tersebut kepada Ibnu Hajar. Kemudian Ibnu Hajar menyerahkan uang tersebut kepada Taufiqurrahman yang masih berada di Yogyakarta.<br /> <br /> Pemeberian uang suap terhadap Taufiqurrahman ternyata bukan hanya dari terdakwa Bisri dan Harjanto namun dari beberapa pejabat lainnya, diantaranya Dirut RSUD Kertoson Nganjuk, Tien Firdayani sebanyak 130 juta dengan Dua tahap, yakni sebesar Rp 100 juta dan Rp 30.000-000.<br /> <br /> Selain itu, Dirut RSUD Nganjuk ini dikabarkan juga menerima sebuah Hand Phon dari Taufiqurrahman untuk memlancar komunikasi. <br /> <br /> Anehnya, Taufiqurrahman tak mengakui satu pun pertanyaan JPU KPK, Penasehat Hukum terdakwa maupun Majelis Hakim. Pemberian uang dari anak buahnya itu tak diakuinya. Justru Taufiqurrahman mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Bisri sengaja mau menjebaknya dengan memberikan uang sebesar Rp 100 juta.<br /> <br /> Senin, 29 Januari 2018 saat Taufiqurrahman diperiksa sebagai saksi untuk Bisri dan Harjanto dalam kasus suap terhadap dirinya, membantah semua pertanyaan JPU KPK. Pada hal, Keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, yakni Dirut RSUD Kertoson Nganjuk Tien Firdayani mengakui adanya permintaan dan pemberian uang dari Taufiqurrahman kepada Tien.<br /> Menurut Tien, Taufiqurrahman meminta 5 persen dari anggaran sebesar Rp 4 milliar yang ada di RSUD. Selain itu, Dirut RSUD Kertosono itu juga mengakui pemberian Hand Phon dari Taufiqurrahman untu dipergunakan sebagai alat komunikasi khusus. Selaian pengakuan Tien, juga keterngan Wakil Direktur Umum dan Direktur Umum, tapi itu pun tak diakuinya.<br /> <br /> Keterangan Ibnu Hajar pada persidangan session kedua yang mengatakan, bahwa taufiqurrahman meminta uang sebesar Rp 500 juta terkait pelantikannya sebagai Kela Dinas Pendidikan juga tak diakui Taufiqurrahman. <br /> <br /> JPU maupun Majelis Hakim sempat dibuatnya kesal karena keterangannya yang selalu berusaha menutupi apa yang terjadi. Pengangkatan beberapa pejabat dilingkungan Kabupaten Nganjuk hanya berdsarkan penunjukan begitu saja tanpa melalui orsedur yang ada. Termasuk pengangkatan Ibnu Hajar. <br /> <br /> Tarif yang dikenakan terhadap jabatan Kasi (Kepala Seksi) antara 20 hingga 30 juta rupiah, semetara untuk Kepala Dinas sebesar Rp 50 juta, seperti yang dijelaskan Ibnu Hajar. Lagi-lagi hal ini pun tak diakui Taufiqurrahman.<br /> <br /> Saat JPU Maupun menanyakkan Taufiqurrahman tentang rencana Istri Taufiqurrahman untuk mencalonkan menjadi Bupati Nganjuk dan kaitannya kedatangannya ke Jakarta sekaligus awal dari dirinya ditangkap KPK, juga tak diakuinya.<br /> <br /> JPU KPK maupun Majelis Hakim tak memaksa Taufiqurrahkam untuk mengakui semua keterangan saksi pada sidang sebelumnya. Namun JPU akan membeber semua fakta dalam persidangan saat dirinya duduk sebagai pesakitan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

News Tipikor Taufiqurrahman “Amnesia” Di Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman kembali mengalami amnesia alias lupa saat ditanya JPU (Jaksa Penuntut Umum) Komisi Pember...

»

Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s1600/IMG20180212112017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYSAbLo2sxQrLC2qSnWobk_XuhTvKaFprk_Lu71DFtedYO-3bFh55zptrpA4eJGAaXinplNtkAOnf2QJs1yL50ohHpBNXTx980rAQKwIY5PGYbzs0hLhHCX5_GnoD7caJHQC3Gp2JovKE/s640/IMG20180212112017.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Sujarwo, manatan Kepala  Kantor Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Bambang Hartono selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pembangunan gedung kantor (PLP) di Jalan Nilam Barat, Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 lalu, yang menelan anggaran dari APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp19.391.154,761 dan merugikan keuangan negara berdasarkan HPKN BPKP Perwalikan Jawa Timur sebesar Rp 3.950.000.000.<br /> <br /> Hal itu dinyatakan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di Ketuai Hakim M. Tahsin, pada Senin, 12 Pebruari 2018.<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP tahun 2012 yang didanai dari APBN kementerian perhubungan sebesar Rp 3.950.000.000 miliar, menyimpang dari spesifikasi yang ada dan tidak melalui prosedur pengadaan hingga menimbulkan kerugian keuangan negara.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa pembangunan gedung PLP yang dilakukan oleh terdakwa Sujarwa tidak melalui prosedur lelang dan tidak melibatkan tim perencanaan berdasarkan kontrak perencanaan yang dibiayai oleh anggaran negara.<br /> <br /> Dan untuk menyusun dokumen, terdakwa meminta bantuan Andy Pranata selaku staf di kantor PLP, dan tanpa menyebutkan secara jelas lokasi dan status tanah, serta tidak memiliki AMDAL pembangunan gedung penjagaan PLP Tanjung Perak Surabaya. Sedangkan gambar rencana, terdakwa meminta bantuan dari Suwarno (alm) selaku rekanan pengadaan ATK tanpa melalui proses lelang. <br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa pembangunan gedung PLP, terdakwa melaui prosedur dan tidak membuat secara jelas tentang status hak atas tanah atau ijin pemanfataan hak atas tanah, status kepemilikan gedung, IMB termasuk analis dampak lingkungan, berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres No 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung milik negara, dan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pedoman teknis pembangunan gedung milik negara.<br /> <br /> Sementara kerugian negara menurut Majelis Hakim, dinikamti oleh pemilik perusahaan yang mengerjakan gedung PLP Tanjung Perak Surabaya, yakni Tatang Yoga selaku Direktur PT Karya Tunggal Abadi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Sujarwa dan Bambang Hartono) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) junct pasa 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /> <br /> Keduanya pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan untuk terdakwa Sujarwa, dan 4,4 tahun bagi terdakwa Bambang Hartono, dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta. Dan apabila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Hakim M. Tahsin.<br /> <br /> Atasa putusan Majelis Hakim tersebut, JPU Chalida dkk fari Kejari Perak dan Penasehat Hukum terdakwa, Rachmat Ciptadin mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> Usai persidangan. PH terdakwa mengatakan terkait kerugian negara yang tidak dibebankan terhadap terdakwa, karena yang menikmati adalah perusahaan yang mengerjakan. Rachmat juga mempoertanyakkan, mengapa penyidik maupun Kejari Tanjung perak tidak menyeret pihak kontraktor terkait pembangunan gedung PLP Tanjung Perak.<br /> <br /> Apa yang dipertanyakkan PH terdakwa ada benarnya. Sebab dalam penyidikan hingga perkata ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sepertinya pihak kontraktor “diselamtkan” dari pertanggung jawaban hukum. <br /> <br /> Seakan dalam proses persidangan “dianggap sebagai penyelidikan dan penyidikan” untuk mengetahu siapa lagi yang akan terseret. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Pembangunan Gedung PLP, Divonis 4,8 Tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Menyebutkan, Kerugian negara dinikmati Direktur PT Karya Tunggal Abadi# berita korupsi .co – Terdakwa S...

»

Bupati Ngada Yang Juga Calon Gubernur NTT Terjaring OTT KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FghuhxpspGY_YKB8Rggce81qxapKORsZ_mfxIM_YXbDDa23MoEpMnpdmRuy4cE8tG4pyf2d5KRMHPaUR0lTwxqOtXQf-mPpU9MAR1SQguL6Ku_NQvGJ41vL11XQTTQKHGBQPS4vy4c0/s1600/IMG_20171107_142902.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1230" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FghuhxpspGY_YKB8Rggce81qxapKORsZ_mfxIM_YXbDDa23MoEpMnpdmRuy4cE8tG4pyf2d5KRMHPaUR0lTwxqOtXQf-mPpU9MAR1SQguL6Ku_NQvGJ41vL11XQTTQKHGBQPS4vy4c0/s640/IMG_20171107_142902.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Lagi-lagi, KPK mengamankan seorang Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Minggu, 11 Pebruari 2018.<br /><br />Berdasar informasi dari sumber <b><i>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</i></b> di NTT menyebutkan, bahwa yang terjaring OTT oleh KPK adalah Bupati Ngada Marianus Sae, yang juga calon kuat Gubernur NTT untuk periode 2018 – 2023, bersama seorang Kepala Dinas yang belum diketahui secara jelas.<br /><br />“Bupati Ngada, Marianus Sae sama seorang Kepala Dinas, tapi saya belum tau siapa. Kalau Marianus Sae ini adalah calon kuat Gubernur NTT,” kata sumber yang minta namanya tidak disebutkan, Minggu, 11 Pebruari 2018.<br /><br />"Bupati Ngada," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (11/2/2018), seperti yang dikutip dari KOMPAS.com<br /><br />Lebih lanjut sumber menjelaskan, bahwa calon Gubernur NTT ada 4 (Empat) kandidat, 2 anggota DPR RI dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat serta mantan wakil Gubernur NTT.<br /><br />“Di NTT  ada 4 calon Gubernur, Pak Marianus ini adalah calon kuat, terus “FT” (maaf, Redaksi sengaja tidak menyebutkan namanya langsung) anggota DPR RI dari Partai Nasdem, “ES” dari PGR mantan Wakil Gubernur sama “BKR” ini juga anggota DPR RI dari PD. Lawan terberatnya Pak Marianus ini. Yang beraing dengan Pak Marianus ini adalah FT dan ES,” lanjut sumber kemudian.<br /><br />Menurut sumber, bahwa kasus yang menimpa Bupati Ngada Marianus Sae tidak jauh beda dengan kasus yang menimpa Bupati Saiburajua Marthen Dira Tome. <br /><br />“Lawan terberatnya Marianus Sae adalah ES ini, makanya cara seperti ini yang mereka pakai,” ungkap sumber kemudian.<br /><br />Sementara kasus yang menjerat Bupati Saiburajua bukan karena OTT melainkan karena adanya laporan dari LSM yang juga anggota DPR RI sejak 2007 ke Kejari dan kemudian ditarik ke Kejati. Dari 2007 hingga 2014 tak ada kepstian hukum.<br /><br />Kemudian, kasus itu pun akhirnya ditangani KPK dan ditetapkan menjadi tersangka. Setelah menjadi tersangaka beberapa tahun, KPK baru melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2017 dan menghadirkan 52 orang saksi.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Ngada Yang Juga Calon Gubernur NTT Terjaring OTT KPK

berita korupsi .co – Lagi-lagi, KPK mengamankan seorang Bupati di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), ...

»

Sidang Korupsi Pungli OTT, 2 Guru SMPN 2 Dituntut Ringan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcB6rYz1XBd6PqirwMrDy4N54ZV4MgoR_89O3iFXh9ziAUb9Ns8U6_1VtMU7kqCLlf1b7z2dvwfSDlvZqWhK7oUXBdfpTZ3qXdfoblU28BAO_3FXyct1TCRyTMWAtUSXo2TgiGh9AAtu4/s1600/terdakwa+Rudy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="954" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcB6rYz1XBd6PqirwMrDy4N54ZV4MgoR_89O3iFXh9ziAUb9Ns8U6_1VtMU7kqCLlf1b7z2dvwfSDlvZqWhK7oUXBdfpTZ3qXdfoblU28BAO_3FXyct1TCRyTMWAtUSXo2TgiGh9AAtu4/s640/terdakwa+Rudy.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Dua Guru SMPN 2 Tulungagung yang terjerat kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung, pada 17 Juni 2017 lalu dituntut ringan oleh JPU Anik dari Kejari Tulungagung di Pengadilan Tipikor, pada Jumat, 9 Pebruari 2018<br /><br />Pada hal, menurut para penggiat anti Korupsi maupun KPK (Komisi Pemberabtasan Korupsi), bahwa perbuatan Korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Namun disisi lain, tuntutan bagi para pelaku masih tergolong ringan. Sementara, ketika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atau Vonis tidak jauh dari tuntutan JPU terhadap terdakwa, banyak pihak yang berpandangan miring. Tak jarang tuduhan bahwa  Majelis Hakim diduga “bermain”. <br /><br />Anehnya, tuntutan ringan dari Jaksa Penuntut Umum serta “kedekatan” JPU dengan pihak keluarga terdakwa seperti JPU dari Kejari Tulungagung tak pernah menjadi pertanyaan.<br /><br />Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT itu adalah terdakwa Rudy Bastomi (44) selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan terdakwa Supratiningsih (56) selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB.<br /><br />Pada tanggal 17 Juni 2017, Kedua pahlawan tanpa jasa ini diringkus oleh tim Saber Pungli Polres Tulungagung dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 35.500.000,  yang terbungkus dalam beberapa amlop berlogo SMPN 2 Tulungagung dan daftar orang tua calon siswa/i yang duduga sebagai “korban” pungli.<br /><br />Uang tersebut adalah hasil pengumpulan dari setiap orang tua calon siswa/i sebear Rp 600 per orang tua calon siswa atas perintah Kepala Sekolah dan diketahui Komite Sekolah. Uang itu akan dipergunakan untuk pembelian meja dan bangku di dua kelas tambahan baru.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Rochmat, JPU menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti  melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /><br />Dalam surat tuntutan, JPU Anik meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta terhadap terdakwa Rudy Bastomi, dan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda Rp 5 juta bagi terdakwa Supratiningsih.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Rudy Bastomi selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp 5 juta,” ucap JPU Anik.<br /><br />Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) dalam persidangan yang akan datang.<br /><br />“Itu tuntutan JPU bagi saudara. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim Rochmat.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, sebelum terjadi OTT, pada 19 Mei 2017 diadakan rapat antara pihak sekolah dengan Komite sekolah yang dipimpin oleh Eko selaku Kepala Sekolah. Dalam rapat itu dibahas mengenai pemungutan dana dari orang tua calon siswa yang besarnya 600 ribu per siswa (orang tua).<br /><br />Pada tanggal 16 Juni 2017, Kedua guru SMPN 2 Tulungagung yang terjaring OTT terkait “pungutan liar” saat pelaksanaan ujian kompetensi bagi calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung. Pada saat tes uji  kompetensi bagi calon siswa/i  juga didampingi orang tua masing-masing dan diadakan di ruang Ketua PPDB Rudy Bastomi, yang satu ruangan dengan tim penguji yang juga guru di SMPN 2 Tulungagung. <br /><br />Setiap orang tua calon siswa/i menyerahkan amplop berisi uang kepada Rudy Bastomi, dan ada juga yang langsung melalui Eko selaku Kepala Sekolah, lalu dikumpulkan ke Rudy Bastomi, yang nantinya setelah terkumpul seluruhnya, uang tersebut akan diserahkan ke Kepala Sekolah.  <br /><br />Yang terjadi tidak hanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap orang tua calon siswa/i, melainkan penerimaan siswa/i melibihi kuota dari 320 menjadi 406 siswa. Anehnya, yang dilaporkan Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas pendidikan hanya penambahan satu kelas baru yang jumlahnya sekitar 32 siswa. <br /><br />Dalam fakta persdiangan terungkap, ternyata sejumlah siswa yang diterima di SMPN 2 Tulangung adalah titipan para pejabat, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kejaksaan dan pejabat lainnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, begitu kasus ini mencuat, tak satu pun pejabat yang menitipkan siswa/i di SMPN 2 Tulungagung yang tidak mengikuti aturan melainkan hanya karena jabatan, ternyata tak ada yang bertanggung jawab. Disisi lain, Kedaau terdakwa ini menjadi “tumbal” dari sebuah sistim pendidikan yang sudah ada turun temurun. <br /><br />Bila demikian, masihkah kasus Korupsi bisa bersih dari negeri ini ?. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi Pungli OTT, 2 Guru SMPN 2 Dituntut Ringan

berita korupsi .co – Dua Guru SMPN 2 Tulungagung yang terjerat kasus Korupsi Pungutan Liar (Pungli) yang terjaring dalam Operasi Tangkap T...

»

Hari Pers Nasional, Seorang Wartawan Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Dalam Kasus Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIAE1ieXxJCab3VWq64nyUj__koCEAvUClbvbd1KfQ8F2E5k4Y9igMl6flqHxQO7wy5ZI4BsPrrjU7dBugzXhN2XCL920XKzeG0q2RNSG9B_5dp7UwPfEoOeBzGpBBuLYbEdj82u0AI8/s1600/IMG20180209134608_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWIAE1ieXxJCab3VWq64nyUj__koCEAvUClbvbd1KfQ8F2E5k4Y9igMl6flqHxQO7wy5ZI4BsPrrjU7dBugzXhN2XCL920XKzeG0q2RNSG9B_5dp7UwPfEoOeBzGpBBuLYbEdj82u0AI8/s640/IMG20180209134608_1.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini, Jumat, 9 Pebruari 2018, adalah bertepatan Hari Pers Nasional (HPN)  yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama Dewan Pers di Padang, Sumatra Barat, dan dihari yang sama, seoarang wartawan harian mejadi saksi di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara kasus suap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh KPK pada tahun lalu.<br /><br />“Keterlibatan” wartawan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya, adalah untuk yang Keduakalinya. Sebelumnya, Seorang wartawan harian di Surabaya juga pernah menjadi saksi  dalam kasus Korupsi Prona yang ditangani Kejari Surabaya pada tahun 2016 lalu, dimana wartawan harian itu diduga menerima aliran dana ratusan juta rupiah yang digunakan untuk pemasangan iklan puluhan juta. Bisa jadi, masih banyak oknum-oknum wartawan yang diduga “terlibat” dalam KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) dengan pejabat atau pengusaha namum tak terungkap.<br /><br />Disisi lain, wartawan dianggap menjadi “duri yang berbahaya” bagi para pejabat karena pemberitaan yang mengkritik kinerjanya, sehingga KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) serta peraturan-peraturan lainnya menjadi “ancaman yang menakutkan” bagi sebahagian wartawan, sekalipun UU No 40 tahun 1999 tentang Pers telah ada sebagai payung hukum bagi awak medi (wartwan) untuk menjalankan profesinya.<br /><br />Inilah “Hitam Putihnya” seorang wartawan diera Globalisasi atau istilah yang lebih tren saat ini “Jaman Now” ketika menjalankan profesinya.<br /><br />Kehadiran Bagus, wartawan salah satu harian di Surabaya yang liputan di Kabupaten Nganjuk kali ini atas undangan JPU KPK, karena diduga menjadi “calo” Bupati Nganjuk untuk mencari para PNS yang hendak promosi jabatan. <br /><br />Sementara informasi yang didapat media ini, bahwa Rahadyan Bagus adalah Wartawan harian Surabaya untuk Ngajuk, namun dibagian iklan. Karena bagus “memakan” uang iklan sebesar Rp 400 juta dan rumahnyapun disita kantor. Kemudian Bagus mendirikan media baru “Surya Indonesia”, dan Bagus diduga adalah orangnya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.<br /><br />Selain Bagus, JPU KPK juga menghadirkan beberapa saksi lainnya kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim I Wayan Sosisawan untuk terdakwa Ibnu Hajar (Kepala Dinas Pendidikan) dan Suwandi (Kepala Sekolah). Diantara saksi yang dimaksud adalah Suroto (Pejabat Dinas Pendidikan), Nur, Teguh Sujatmiko (Kepala Sekolah), Cahyo, Sutrisno dan ajudan serta Aspri (Asisten pribadi Bupati).<br /><br />Dalam persidangan, Saksi Bagus membantah saat Majelis Hakim menanyakkan dirinya menjadi “calo” Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang menjabat selama 2 periode hingga 2018. Bagus Mengakui, mengenal Taufiqurrahman sejak menjadi Bupati Nganjuk, namun berteman akrab sejak 2011 saat dirinya ditempatkan untuk liputan di Kabupaten Nganjuk.<br /><br />“Tidak Pak. Saya kenal sejak pertama saat saya liputan. Kompak sejak 2011. Saya diajak berteman, katanya nggak usah musuhan, saya sudah mau pensiun,” kata Bagus.<br /><br />Bagus dan saksi lainnya pun dihadapkan JPU KPK ke meja Majelis Hakim untuk memperlihatkan bukti dokumen. <br /><br />Apa yang di jelaskan Bagus kepada Majelis Hakim, sepertinya bukan yang sejujurnya bila dilihat dari mimik wajahnya. Ketidak jujuran seorang saksi atau terdakwa saat dihadapkan JPU di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sudah hal biasa. Tak jarang JPU maupun Majelis Hakim bertanya dengan nada tinggi karena keterangan saksi yang dianggap berbelit-belit alias tidak jujur.<br /><br />Keterangan saksi Teguh Sijatmiko menjelaskan, bahwa dirinya memberikan uang terhadap terdakwa Ibnu Hajar sebesar Rp 110 juta, dan uang tersebut diambilkan dari uang raport. Namun hal itu dibantah terdakwa.<br /><br />Sementara keterangan saksi Suroso dan Cahyo dibantah terdakwa Ibnu Hajar. Menurut terdakwa Ibnu Hajar, bahwa Suroto selaku Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nganjuk “terlibat” untuk mengusulkan pegawai yang promosi jabatan<br />Usai persidangan, JPU KPK Iskandar kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa Bupati Nganjuk Taufiqurrahman akan dihadirkan pada persidangan yang akan datang untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. Sementara dua terdakwa lainnya dalam kasus yang sama yakni M. Bisri dan Harjanto akan menghadapi tuntutan JPU KPK<br /><br />“Bupati akan dihadirkan minggu depan untuk terdakwa Ibnu Hajar dan Suwandi. Kalau yang kemaren itu kan untuk terdakwa M. Bisri dan Suwandi,” kata JPU KPK.<br /><br />Saat ditanya tentang perkara tersangka Taufiqurrahman, JPU KPK Iskandar mengatakan masih menunggu proses untuk pelimpahan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Belum masih menunggu,” katanya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Hari Pers Nasional, Seorang Wartawan Jadi Saksi Di Pengadilan Tipikor Dalam Kasus Korupsi

berita korupsi .co – Hari ini, Jumat, 9 Pebruari 2018, adalah bertepatan Hari Pers Nasional (HPN)  yang diselenggarakan oleh pemerintah...

»

Sidang Suap OTT Wali Kota Batu, Saksi Akui Terdakwa Menerima “Si Hitam”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBimPTRNZ_mrD_YhzdNpLLAbwT0rzFaxSfF2Qgww7DtcN87qu_36VIbdgQ47RakWFcnRpHURwcecJB2SrczWIm-Mcs_JD_bdsrklnr1cQLiA3ymlPNfVsZx-tctr5NRovli0Dut08Kpg/s1600/Kota+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCBimPTRNZ_mrD_YhzdNpLLAbwT0rzFaxSfF2Qgww7DtcN87qu_36VIbdgQ47RakWFcnRpHURwcecJB2SrczWIm-Mcs_JD_bdsrklnr1cQLiA3ymlPNfVsZx-tctr5NRovli0Dut08Kpg/s640/Kota+Batu.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jumat, 9 Pebruari 2018, Sidang Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Batu Periode 2012 – 2017 Eddy Rumpoko, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.<br /> <br /> Agenda menghadirkan saksi kali ini adalah untuk yang pertamakalinya setelah JPU KPK membacakan surat dakwaannya pada sidang minggu lalu terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dan Edi Setiawan selaku pejabat Pengadaan Kota Batu (perkara terpisah).<br /> <br /> Saksi yang dihadirkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti adalah Edi Setiawan, untuk terdakwa Eddy Rumpoko yang di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Agus Dwi Warsono dkk.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, keterangan yang diberikan saksi Edi Setiawan menjawab pertanyaan JPU KPK  Iskandar Marwanto, Ronald Ferdinand Worontika dkk, tak jauh beda dengan isi dakwaan, diantaranya terkait kasus yang menjerat terdakwa,jabatan saksi sendiri, pemberian mobil dan uang oleh Filipus Djab (sudah divonis pidana 2 tahun penjar dalam aksus yang sama) selaku Direktur CV Amarta Wisesa dan PT Dailbana Prima Indonesia (milik Esther Tedjakusuma istri Filipus Djab) kepada terdakwa Eddy Rumpoko.<br /> <br /> “Kasus korupsi anggaran dan Meubelair. 2016 saya menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset BKD (Badan Keuangan Daerah) merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu ampai Mei. Mei 2016 diangkat menjadi Plt BLP (Badan Layanan Pengadaan). Januari 2017 baru diangkat sebagai Kepala BLP,” ucap Edy Setiawan menerangkan.<br /> <br /> “Saya kenal Pak Filip tahu 2016, diperkenalkan Wali Kota sebagai temannya, dan diminta untuk membantu pekerjaannya. Tahun 2016 Pak Filip sudah pemenang pengadaan meubelair. Sebagai sekretaris, saya tau data pekerjaan tapi saya tidak tau siapa pemenangnya. Pak Filip pernah cerita ngasih mobil ke terdakwa. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu,” lanjut saksi yang juga terdaka dalam kasus yang sama.<br /> <br /> Saat JPU KPK menanyakkan, apakah benar istilah yang digunkan oleh Filipus Djab untuk mobil yaitu si Hitam, uang atau undangan, Hotel sama dengan atas dan Restoran adalah bawah sudah diketahui terdakwa Eddy Rumpoko ?. Menurut saksi Edi Setiawan, bahwa istilah itu dari Filipus Djab dan sudah pasti diketahui terdakwa.<br /> <br /> “Ia si hitam atau mobil dan undangan itu adalah uang. Kalau Hotel itu atas dan restoran adalah bawah. Sudah pasti tau,” jawab saksi Edi. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBb3-TUHXlLda7l0-ShbGb6o7BgDFcS9umRBvoUp9pEYCqFwAST-VLRmtL11A75ZcOVwaDgOcNWYMn-pE8b9LFOmOHEbt_k9AP0WEzwimyye1c57GWuiZ-bLHIJrj0D3w2RNbe3Dwv_C0/s1600/OTT+Batu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBb3-TUHXlLda7l0-ShbGb6o7BgDFcS9umRBvoUp9pEYCqFwAST-VLRmtL11A75ZcOVwaDgOcNWYMn-pE8b9LFOmOHEbt_k9AP0WEzwimyye1c57GWuiZ-bLHIJrj0D3w2RNbe3Dwv_C0/s640/OTT+Batu.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Filipus Djab, terpidana 2 tahun penjara dalam kasus OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>S</b></span>aksi Edi Setiawan juga mengakui bahwa pada tahun 2016, Filipus Djab sudah mendapat 7 proyek pengadaan menggunakan PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Dan dari setiap pengadaan, Wali Kota minta fee 10 persen. Ketujuh pengadaan yang dikerjakan Filipus Djab, antara lain Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 3. Dinas Pendidikan, pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 4. Di BPKAD, pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai<br /> <br /> 5. Di Dinas Pendidikan, pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa.<br /> <br /> 6. Di Dinas Pendidikan, Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan<br /> <br /> 7. Di Dinas Pendidikan, Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa. <br /> <br /> Si Hitam atau Mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar yang diminta  terdakwa Eddy Rumpoko terhadap Filipus Djab, adalah bagian dari ke- 7 pengadaan yang dikerjakan Filipus Djab yang dijanjikan terdakwa.<br /> <br /> Saksi Edi Setiawan juga menjelaskan kepada Majelis Hakim terkait pengadaan di tahun 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima Indonesia adalah pekerjaan belanja modal dan peralatan mesin meubelair di BKAD dengan anggaran sebesar Rp 5.440.000.000. Untuk itu, saksi berkordinasi dengan PPk yaitu memberitahu Fitria Dewi Kusumawati terutama kalau ada perintah ari terdakwa.<br /> <br /> Dari penjelasan saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK, terkait Proyek pengadaan di BKAD Kota Batu tahun 2017 dengan anggaran APBD sebesar Rp 5.440.000.000 adalah;<br /> <br /> Pada tanggal 31 Mei 2017, PT Delta Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang setelah dilakukan evaluasi penawaran peserta lelang terlebih dahulu dengan nilai penawaran Rp 5.265.315.000. Penentuan PT Delta Prima Indonesia sebagai pemenang karena memenuhi minimum persyaratan administrasi dan biaya kualifikasi. Sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya tidak melampirkan sertifikat-sertifikat sebagaimana persyaratan dalam lelang yang sengaja dibuat oleh panitia sebagai persyaratan khusus.<br /> <br /> Setelah Filipus Djap mengetahui PT Dailbana Prima Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian menghubungi Aang Thandra, agar segera mempersiapkan produksi. Selanjutnya Ang Tjandra menghubungi supplier lain yang bekerja sama dengan PT Dailbana Prima Indonesia, yakni PT Sentratama Global Solusindo, PT Agra Jaya dan PT Wahaya Lentera Raya untuk segera berproduksi, yang hasilnya kemudian dikirimkan PT Dailbana Prima Indonesia ke Balai Kota Among Tani. <br /> <br /> Dua pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BKAD pemerintah Kota Batu tahun 2017, sekitar Maret 2017 Edi Setiawan berkordinasi dengan Fitria Dewi Kusumawati selaku PPK BKAD di ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak cocok dengan contoh yang diperoleh dari pasar.<br /> <br /> Kemudian Edi Setiawan menghubungi Filipus Djab terkait pengadaan kain seragam. Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Edi Setiawan di ruang kerjanya atas permintaan Filipus. Selanjtnya Edi Setiawan memanggil Fitria Dewi Kusumawati ke ruang kerjanya dan mengatakan, bahwa terkait dengan pengadaan kain seragam agar berhubungan dengan Hendra Setiawan yang akan menjadi penyedia kain seragam.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Hendra Setiawan menemui Fitria Dewi Kusumawati dan Edi Setiawan sambil menyerahkan contoh kain hitam. Selanjutnya Edi Setiawan menyampaikan kepada Fitria Dewi Kusumawati untuk segera uji ke laboratorium pengujian Balai Besar tekstil di Bandung, dan menjadikan hasil ujian tersebut sebagai sertifikasi barang dalam dokumen persyaratan lelang.<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, Fitria Dewi Kusumawati kemudian menyerahkan dokumen kelengkapan tersebut ke bagian layanan pengadaan untuk melakukan pelelangan dalam pelaksanaan lelang gagal. karena tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan teknis terkait ISO dan SNI<br /> <br /> Pada bulan Mei 2017, terdakwa menyampaikan kepada Edi Setiawan, agar pengadaan meubelair dimenagkan oleh Filipus Djab<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 05.13 WIB, Edi Setiawan memberitahu Fitria Dewi Kusumawati dan Pokja V, akan melakukan pembuktian kualifikasi-kualifikasi dengan mendatangi pabrik yang memberikan dukungan ke segamat bau wisata titik terkait hal tersebut meminta Edi Setiawan berhubungan dengan Hendra Setiawan.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Agustus 2017, CV Amarta Wisesa ditetapkan sebagi pemenang lelang pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atributnya belanja kain untuk pakaian ASN atasan putih dan bawahan hitam denagn pagu anggaran sebesar Rp 1.490.000,000 dengan nilai penawaran Rp 1.488.370.000, karena dianggap memenuhi persyaratan yang dibuat oleh panitia diantaranya  syarat administrasi biaya dan kualifikasi sedangkan peserta lainnya tidak memenuhi syarat teknis diantaranya hasil uji lab sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.<br /> <br /> pada tanggal 5 agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, Filipus Djab  menghubungi Edi Setiawan untuk membahas menegenai komitmen fee dan Filipus Djab meminta Edi Setiawan untuk mempercepat pembayaran atas pengdaan mobiler dan pengadaan pekerjaan belanja pakaian dinas dan atribut pada BPKAD.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubel ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan, terkait dengan pekerjaan pengadaan meubelair yang harus diserahkan sebesar 10% dari nilai kontrak yakni sejumlah Rp500 juta.<br /> <br /> Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa, dari fee Rp 500 juta, akan diperhitungkan Rp 300 juta untuk bagaian uang yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta, setelah dikurangi uang sebesar Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa untuk diberikan secara tunai. Selain itu, juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah 100 juta untuk Edi Setiawan.  <br /> <br /> Semua pertanyaan yang diajukan JPU KPK terhadap saksi terkait proyek pengadaan yang dimenangkan oleh Filipus Djab, tak satupun yang dibantah. (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT Wali Kota Batu, Saksi Akui Terdakwa Menerima “Si Hitam”

berita korupsi .co – Jumat, 9 Pebruari 2018, Sidang Korupsi Suap OTT  (Operasi Tangkap Tangan) oleh tim KPK dengan terdawa Wali Kota Ba...

»

Harapan Bebas Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie Kandas

<i><span style="font-size: large;"><b>#Eksepsi Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi Dana Participating Interest pengelolaan Minyak dan Gas yang dikelola PT WUS Ditolak Majelis Hakim#</b></span></i><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdg1iajfvnCrFYIUg8PbdpAj_qCcPq-teIWmR-M5bN5mdrppEpoaSJ7ODxwt2D8j_1QceA7LAtlwbRkyu7xl4PHsHwxSe3vJeZAFGn-7aMSubvQcU4TmlLowF8sUCsIh0-2ZtNZCygiio/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdg1iajfvnCrFYIUg8PbdpAj_qCcPq-teIWmR-M5bN5mdrppEpoaSJ7ODxwt2D8j_1QceA7LAtlwbRkyu7xl4PHsHwxSe3vJeZAFGn-7aMSubvQcU4TmlLowF8sUCsIh0-2ZtNZCygiio/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b><b>B</b></span>erbagai upaya dilakukan orang-orang yang terjerat dalam hukum, terutama mereka yang “dituduh” dan dipenjarakan karena dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi, degan cara mengajukan Eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan JPU kepada Majelis Hakim.<br />Eksepsi yang diajukan terdakwa atau melalui Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada Majelis Hakim, ibarat “Do’a”. Namun dikabulkan atau tidaknya, adalah kewengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.<br /><br />Berharap bisa bebas dari penjara lewat “permohonan” yang disampaikannya kepada Majelis Hakim ternyata ditolak, bisa jadi rasa kecewa yang dialami oleh terdakwa.<br /><br />Mungkin itulah yang dialami oleh Sitrul Arsyih Musa'ie, yang saat ini mendekam di balik jeruji besi alias alias penjara di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng Jawa Timur, setelah Majelis Hakim menolak permohonan alias Eksepsinya.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (WUS) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), namun dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Wakil Bupati Sumenep yang dipanggil penyidik Kejati Jatim, belum bisa dimintai keterangannya, karena orang nomor Dua di Kabupaten Sumenep itu belum memenhui panggilan penyidik, seperti yang disampaikan Kasindik Pidana Khusus, saat dihubungi wartawan media beberapa waktu lalu.<br /><br />Sementara, disaat terdakwa mendekan dalam penjara sebagai tersangka, Sitrul Arsyih Musa'ie mengembalikan uang kerugian negara melalui penyidik Kejati Jatim sebesar Rp 4,434milliar dan USD $ 205,630 atau setara dengan 2.673  milliar rupiah lebih dalam 2 (Dua) tahap, yakni pada awal penyidikan tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie telah mengemabalikan kerugian negara sebesar Rp 2,145 milliar dan US$ 167.661 atau senilai 2,179 mlliar rupiah. <br /><br />Kemudian tahap ke II pada Rabu, 27 Desember 2017. Tersangka Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, kembali mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 2,289 Miliar dan USD $ 35.969 atau setara dengan 467 juta rupiah lebih.<br /><br />Anehnya, setelah diadili sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah, terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie justru menolak atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim.<br /><br />Namun Eksepsi terdakwa pun ditolak oleh Majelis Hakim, dan memerintahkan JPU Rhein E. Singal dkk untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam persidangan. <br /><br />“Menolak Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan memerintahkan saudara Jaksa untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti dalam persidangan,” ucap Hakim Unggul, Selasa, 6 Pembruari 2018.<br /> Namun karena JPU belum siap, Jaksa Rhein pun minta waktu seminggu. “Kami mohon waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi, Yang Mulia,” kata JPU Rhein memohon.<br /><br />Terkait tersangka Taufadi yang belum disidangkan, menurut JPU Rhein kepada wartawan media ini mengatakan, akan dilimpahkan dalam waktu dekat.<br /><br />“Minggu depan mungkin kita limpah,” kata Rhein. <br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  <br /><br />Apakah Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi yang menjadi tersangka dalam kasus ini, atau ada pejabat lain yang belum tersentuh ? Ikuti sidang selanjutnya…..! (Redaksi). <br />

Tipikor Harapan Bebas Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie Kandas

#Eksepsi Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi Dana Participating Interest pengelolaan Minyak dan Gas yang dikelola ...

»