“Gerakan MAPALA se-Surabaya Untuk Hari Air Sedunia”

<b><i><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIwPT8GWkbdkeC4hU38ZsVTtcbUyrtql9cVE2EFseOjWtud8NcLJY2fgDmJCfEWCmGTYBJPlDwZ3z1jWOAw81v8jK-JLZChBU0AESv8vNvHR-kyVYkpETjsxztRJZoVFQcdljkQX2Wvg/s1600/Kali+Mas+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIwPT8GWkbdkeC4hU38ZsVTtcbUyrtql9cVE2EFseOjWtud8NcLJY2fgDmJCfEWCmGTYBJPlDwZ3z1jWOAw81v8jK-JLZChBU0AESv8vNvHR-kyVYkpETjsxztRJZoVFQcdljkQX2Wvg/s640/Kali+Mas+Surabaya.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kali Mas Surabaya<i><b><br /></b></i></td></tr> </tbody></table> </i></b><br /> <b> </b><b><i> FASHION SHOW DIATAS AIR -</i></b><br /> <br />  <b>beritakorupsi.co – </b>Pencemaran air bersih saat ini sangat memprihatinkan dan mengancam kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Pemerintah maupun masyarakat luas sudah saatnya bergandengan tangan untuk menanggulangi sebelum terlambat.<br /><br />Salah satu aksi nyata yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya pantut mendapat dukungan dari pemerintah Daerah maupun pusat.<br /><br /> Isu tentang krisis dan pencemaran air bersih sudah bukan masalah baru di berbagai negara  dunia, permasalahan air perlahan namun pasti menjadi masalah serius yang diangkat oleh berbagai forum lingkungan , baik berskala nasional maupun Internasional.<br /><br />Peringatan Hari Air Sedunia akan dilaksanakan setiap 22 Maret dengan mengajak seluruh masyarakat untuk sadar akan krisis air yang mengglobal. Berangkat dari permasalahan itu Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya memutuskan untuk melaksanakan aksi bertema “Gerakan Pencinta Alam Untuk  Negeri”. <br /><br /> Kegiatan yang diikuti langsung oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini akan  dilakukan pada hari Rabu, 22 Maret 2017 pukul 08.00 – 17.15 WIB di sungai Kalimas Jasa Tirta  Wonokromo sebagai titik start dan kalimas skatepark Embong Kaliasin, Genteng sebagai titik finish.<br /><br />Beberapa bentuk kegiatan yang akan dilakukan MAPALA se- SURABAYA adalah peragaan 50 MODEL FASHION SHOW DIATAS AIR MEMAKAI KOSTUM SAMPAH DAUR ULANG, BERSIH BERSIH SUNGAI, PENYULUHAN MEGENAI DAMPAK DAN  PENANGGULANGAN BANJIR. <br /><br />Aksi solidaritas MAPALA se-Surabaya ini secara umum bertujuan untuk mengajak dan  menyadarkan setiap elemen masyarakat terhadap pentingnya fungsi air sebagai penyangga  kehidupan dan secara khusus ingin menjadikan sungai di Surabaya menjadi bersih. Dari kegiatan<br /> <br />ini diharapkan bermanfaat sebagai media komunikasi kepada masyarakat tentang pentingnya  menjaga lingkungan, mengembalikan fungsi ekosistem di air, serta meningkatkan kesadaran  masyarakat terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai agar tidak lagi membuang sampah di sungai. <br /><br /> Kegiatan ini juga terlaksana atas hasil forum bersama Silaturahmi dan Diskusi MAPALA se-Jawa di MAYAPALA kampus STMIK AMIKOM Yogyakarta 12 frebruari 2016 lalu. Saat itu diputuskan salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah mengadakan “AKSI SERENTAK  PERINGATAN HARI AIR” dihari yang sama dengan konsep masing-masing disetiap daerah.  Tanpa ada perubahan nyata, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dunia industri dengan  kebijakan pemerintah yang tepat, pada 2030 kebutuhan air akan lebih besar 40 persen dari jumlah yang tersedia untuk itu semoga kegiatan ini menjadi salah satu peringatan yang memeperingatkan kita akan krisis air dunia.<br /><br />Susunan Acara Peringatan Hari Air Sedunia 2017 "Peringatan Hari Air Sedunia" Forum Mapala se-Surabaya Bersih Sungai Kalimas start Jasa Tirta, Wonokromo <br /><br />Pkl. 08:00 - 09:00 : Persiapan <br />Pkl. 09:00 - 09:15 : Pembukaan bersih sungai <br />Pkl. 09:15 - 13:00. : Pengarungan hingga finish <br />Pkl. 13:00 - 14.00. : Ishoma <br /><br />Penyuluhan dan Pameran Baju Daur Ulang Kalimas Skatepark, EmbongKaliasin, Genteng <br />Pkl. 08:00 - 13:00 : Persiapan dekorasi <br />Pkl. 13:00 - 14:00. : Ishoma <br />Pkl. 14:00 - 14:15. : Pembukaan <br />Pkl. 14:15 - 17:00. : Acara Puncak <br />Pkl. 17.00 - 17:15. : Penutupan.<br /> <br /> *Sumber : Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) se- Surabaya.   (Redaksi)<br />

Regional “Gerakan MAPALA se-Surabaya Untuk Hari Air Sedunia”

Kali Mas Surabaya   FASHION SHOW DIATAS AIR -   beritakorupsi.co – Pencemaran air bersih saat ini sangat memprihatinkan dan menganca...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIY4zP2ApKkn-d1JppU0Bp9KTfk0C-u1gfd46ouYWQYaVbSleP4ACEDeQzvMdGha8uXcypD479zodq3PUFk10Ube8_0pDQeepayQDI4RGP05gOD7yeuSPdhghVFlt67EPM35rbrz2N5s/s1600/Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZIY4zP2ApKkn-d1JppU0Bp9KTfk0C-u1gfd46ouYWQYaVbSleP4ACEDeQzvMdGha8uXcypD479zodq3PUFk10Ube8_0pDQeepayQDI4RGP05gOD7yeuSPdhghVFlt67EPM35rbrz2N5s/s640/Bawaslu.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Setelah 4 terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim Jilid I dan 3 terdakwa dalam Jilid II di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun lalu, saat ini giliran 3 terdakwa Jilid III menunggu “suara Palu” Majelis Hakim setelah ke Tiganya di tuntut pidana penjara oleh JPU, pada Senin, 20 Maret 2017.<br /><br />Ketiga terdakwa dalam Jilid III ini adalah sesama rekanan yang CV-nya dipinjam oleh pejabat Bawaslu sendiri untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa terkait kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2013 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 142 Millair dari NPHD APBD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Jatim diantaranya, Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Teresia dan Dona.<br /><br />Sementara untuk terdakwa dalam Jilid IV, yakni Arifin dan Samudji Hendrik Susilo Bali (Pejabat Pengadaan) yang “meminjam” Bendera (CV) para rekanan sekaligus sebagai pelaopr dalam kasus ini,  masih menunggu “antrian” di Polda Jatim yang hingga sejak 2015 samapai sekarang belum dilimpahkan ke Kejati Jatim.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endriyanto dan JPU Agung dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyatakan bahwa, terdakwa Rochmat Budi Utomo, Firdaus dan Ali Sodikin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHPidana.<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan bahwa para terdakwa meminjamkan CV-nya kepada Bawaslu untuk mengikuti lelang pengadaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013 lalu dan menerima keuntungan. Sehingga terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /><br />Tidak hanya pidana pokok, terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang yang dinikmati oleh para terdakwa dari hasil meminjamkan CV-nya yang besarnya berbeda.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar Lima puluh ribu rupiah subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap JPU Endriyanto.<br /><br />Masing-masing terdakwa juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 8.503.000 (untuk terdakwa Firdaus) untuk terdakwa ochmat Budi Utomo Rp 38 juta dan terdakwa Ali Sodikin sebesar Rp 89 juta. Dan apa bila terdakwa tidak membayar dalam waktu Satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang. Dan apa bila tidak mencukupi, amka diganti hukuman pidana penjara selama Satu tahun. Sehingga total keseluruhan lamanya penjara yang di tuntut ke masing-masing terdakwa selama 3 tahun dan 3 bulan.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersbut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan Pembelaannya (Pledoi) dalam persidangan yang akan datang. “Majelis memberikan waktu Satu minggu untuk menyampaikan pembelaannya,” kata Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, terkait tersangka lain yakni Samuji Hendrik yang hingga saat ini belum dilimpahkan perkaranya dari penyidik Polda Jatim ke Kejati Jatim, JPU Endriyanto, mengatakan masih menunggu. “Masih menunggu, sudah P21,” kata JPU Endri singkat<br /><br />Sebelumnya, Tujuh terdakwa dalam perkara ini sudah divonis pada tahun lalu dan Tiga diantanya bebas. Empat terdakwa dalam Jilid I yaitu, Amru (Sekretaris di Vonis 4 thn) Gatot Sugeng Widodo (Bendahara, di Vonis 5)  Ahmad Khusaini (1 thn) dan Indroyono (2 thn) (keduanya rekanan)<br /><br />Dan 3 terdakwa dalam Jilid II yang divonis bebas yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng. <br /><br />Terkait bebasnya Ketiga terdakwa ini, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur, tidak jujur. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Fakta dalam Persidangan Sebelumnya</span></b><br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya bisa jadi ada benarnya. Sebab, sesuai fakta persidangan dari hasil audit BPKP seperti dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa (Dr. Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng) tidak dapat mempertanggung jawabkan dana perjalan dinas sebesar Rp.127,5 juta yang berasal dari dana hibah NPHD Pilgub Jatim 2013 lau. Pada hal, seluruh biaya perjalanan dinas sudah di SPJ kan, dan telah disita oleh penyidik Polda Jatim.<br /><br />Dalam fakta persidangan, dana perjalanan dinas berubah menjadi uang THR sesuai keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim. Anehnya, dokumen SPJ perjalanan dinas yang disita penyidik, tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan jilid I maupun jilid II. Yang lebih aneh lagi, bahwa keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang menyatakan bahwa, yang dibagikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2013 lalu adalah uang THR. <br /><br />Ternyata, keternagan para saksi di BAP pada saat pemeriksaan di penyidik Polda Jatim karena diarahkan oleh penyidik sesuai keterangan saksi di persidangan. Ironisnya, dana perjalanan dinas yang seharusnya adalah milik para saksi karena sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta berjalan dengan sukses, ikut juga disita oleh penyidik saat itu<br /><br />sementara saksi Ahli R. Wahyudi, dari BPKP yang melukan penghitungan atas kerugian negara, setelah menerima data-data dari penyidik Polda Jatim, namun tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa dengan alasan, karena keterbatasan waktu. Namun R. Wahyudi mengakui di persidangan Jilid II ini, dia diminta oleh penyidik Polda untuk memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita penyidik.<br /><br />Tidak hanya itu. Ahli dari BPKP perwakilan Jatim ini pun tidak melakukan konfirmasi ke pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan oleh Inpektorat, sebab dana perjalanan dinas yang dipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan.<br /><br />Sementara, ada hasil audit BPKP jauh sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas permintaan Amru, selaku Sekretaris Bawaslu kepada BPKP, tanggal 25 Juli 2013. Dan saran yang dianjurkan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu dalam hasil audit tersebut, menyarankan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, agar mengintruksikan kepada Sekretaris Bawaslu untuk ; Melaporkan kembali kepada Gubernur Jatim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun hal itu dibantah juga oleh R. Wahyudi. Saksi Ahli dari BPKP ini justru merasa yakin dan mengatakan kepada Majelis Hakim saat itu, bahwa hasil audit dan saran BPKP tidak ada. <br /><br />Pada hal, tindakan yang dilakukan oleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Negara. Alasannya, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiri terjerat oleh kwitansi. Sementara yang diserahkan bendahara ke penyidik Polda jatim adalah kwitansi sementara yang sudah di SPJ dan tidak berlaku lagi.<br /><br />“Kita akan pikirkan lebih dahulu, sehubungan dengan keterangan palsu dipersidangan dan pemalsuan dokumen oleh saksi ahli. Dia (R.Wahyudi dari BPKP Jatim) dalam persidangan menyatakan sudah melakukan klarifikasi, pada hal tidak pernah ada. Tanda tangan para terakwa itu tidak pernah ada ditanda tangani oleh para terdakwa,” ujar Pane, saat itu.<br /><br />Tidak hanya itu, lanjut Pane, harusnya ada tindakan ekseminasi terhdap penyidik dari lembaga diatasnya terkait putusan Majelis Hakim kepada terdakwa hari ini. <br /><br />“Ini putusan sesuai fakta persidangan. Bukti dokumen perjalanan dinas yang disita oleh penyidik tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan. Itu dana perjalanan dinas bukan THR,” kata Pane.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Jatim Jilid III Dituntut 3,3 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Setelah 4 terdakwa kasus Korupsi Bawaslu Jatim Jilid I dan 3 terdakwa dalam Jilid II di Vonis oleh Majelis Hakim Penga...

»

Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s1600/IMG-20170318-WA00001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCCei9asRIYTHWGz8n_vooGpVhtACY7ybb4sxEO2SG2mGBuMdRjPQ4pHm_GPie8ryY9A7Vyp_1TfRSDRBItbunaYD2Zqui07etWggMPWohWUghRzNmV5Y6SC1hxd7p1k-FOrmIZWIWS5g/s640/IMG-20170318-WA00001.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b> Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK</b></i></span><br /> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,6 Triliun dengan dua terdakwa yakni, terdakwa Irman (60 thn) mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI (Dirjen Dukcapil Kemendagri RI) / mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik dan terdakwa Sugiharto (57 thn) mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, yang menyeret sejumlah nama pejabat di negeri ini, kini muncul lagi kasus yang hampir sama yakni kasus dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Besar Madiun dan kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan tersangka Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /> <br /> Semula, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bambang Irianto yang menjabat Wali Kota Madiun sejak 2010 hingga sekarang, terkait dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar yang dikabarkan menerima dana tanpa prosedur alias gratifikasi. Pada hal, kasus ini dikabarkan telah di SP3 alias dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> Dan pada tanggal 17 Oktober 2016, KPK menetapkan Bambang Irianto menjadi tersangka, sejumlah barang bukti telah disita termasuk beberapa asetnya berupa mobil maupun tanah dan bangunan.<br /> <br /> Penetapan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka “berbuntut” panjang. Sejumlah mantan pejabat Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Kota Madiun tak bisa tidur nyenyak menikmati sejuknya udara yang keluar dari celah-celah Air Conditioner (AC) di ruang tidurnya, sebab mimpi buruk bisa jadi menghantuinya bila malam hari tiba.<br /> <br /> Sabtu, 18 Maret 2017, Tim Penyidik KPK pun memeriksa aparat penegak hukum yaitu mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Madiun, Isno Ihsan di Markas Detasemen C Pelopor Satuan Brimob Polda Jawa Timur di Kota Madiun. Dan masyarakat Kota Madiun Khusunya, menunggu apakah penyidik KPK secara terbuka dan transparan dalam penanganan kasus ini ? <br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR) Kota Madiun, Budi Santoso, saat hubungi media ini, Minggu, 19 Maret 2017.<br /> <br /> Budi mengatakan, kasus Korupsi BI (Bambang Iranto) merupakan bukti, bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menyangkal Korupsi di Kota Madiun yang sangat memalukan, walaupun pada akhirnya mereka telah mengembalikakan. Sebanyak 30 anggata DPRD dan sejumlah pejabat Forpinda ikut menikamti manisnya kue Bambang Irianto dari hasil Korupsi.<br /> <br /> “Kasus korupsi BI (Bambang Irianto) merupakan bukti bahwa semua elemen tidak berdaya dalam menangkal Korupsi di Kota Madiun. Buktinya, 30 orang anggota DPRD dan sejumlah pejabat Forpimda ikut menikmati manisnya kue BI hasil Korupsi. Walaupun akhirnya dikembalikan, namun WKR menilai bahwa selama ini ada kongkalikong yang luar biasa yang dilakukan semua pejabat di Madiun yang tak mampu menangkal Korupsi apabila diciprati. Ini sangat memalukan. Sharusnya pejabat daerah setingkat Kapolres, Kajari kalau diberi titipan uang harusnya dipertanyakan lebih dulu ini uang apa,” kata Budi melalui teleponnya.<br /> <br /> Saat ditanya Media ini terkait sejumlah Perwira Polisi yang turut dperiksa penyidik KPK, Budi membenarkan dan mengatakan bahwa beberapa Perwira Polisi itu pernah menabat Kapolres Kota Madiun saat Bambang Irianto menjadi Wali Kota Madiun sejak 2010 lalu hingga sekarang.<br /> <br /> “Iya. Yang dipriksa itu semua mantan Kapolres selama BI memimpin di Madiun sejak tahun 2010 sampai sekarang,” ungkapnya.<br /> <br /> Ditanya lebih lanjut, apakah Kepala Kejaksaan (Kajari) Madiun, turut diperiksa termasuk mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Madiun ?. Ketua LSM WKR yang bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus Korupsi Khususnya di Madiun ini menjelaskan, Paris Pasaribu, belum diperiksa tetapi sudah ada namanya dalam daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN.<br /> <br /> “Paris Pasaribu belum diperiksa tapi memang sudah ada daftar pemeriksaan termasuk Ketua PN. Jadi semua pernah menikmati uang hasil dari kejahatan BI, misalnya dengan dalih uang THR (Tunjungan Hari Raya), uang tahun baru dan lain-lain. Saya heran , baru kali ini 1 (Satu) tersangka bisa menyeret hampir 200 orang yang diperiksa KPK mulai dari OPD, pengusaha, Forpimda, maupun pihak-pihak lain yg masuk pusaran itu, misalnya seorang perempuan yang diduga istri siri BI,” ungkap Budi kemudian.<br /> <br /> Namun Budi mengakui, KPK bisa jadi memeriksa pejabat Kejati Jatim. Alasannya, karena kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) di SP3 kan dengan alsan masih terlalu dini.<br /> <br /> “Kejati Jatim Sepengetahuan saya belum ada. Tapi saya yakin nantinya ada. Karena saya curiga, kasus PBM di SP 3 kan oleh Kejati dengan alasan masih terlalu dini utk dilanjutkan. Alasan apa itu,” ujarnya dengan nada bertanya.<br /> <br /> Nyatanya, lanjut Budi,  ketika kasus itu ditangan KPK bisa terurai semua. Tidak hanya kasus korupsi PBM saj, tetapi ada gratifikasi proyek selama BI berkuasa maupun TPPU yg melibatkan orang-orang penting.<br /> <br /> “Tahun 2016 nihil. 2015 hanya mengani kasus proyek Embung Pilangbango. Itupun karena kami desak, kita demo. Menurut analisa saya ada pihak yang “diselamatkan”. Sangat janggal yang dijerat hanya PA (Pengguna Anggaran) dan perencana. Sedangkan disini ada pengawas, pelaksana proyek tapi aman-aman saja. WKR berencana, kasus Embung Pilangbango akan kita bawa ke KPK agar semua bisa terang benderang termasuk pihak-pihak yang menyelamatkan supaya bisa diusut tuntas,” pungkasnya.<br /> <br /> Terkait kasus perkara korupsi proyek pembangunan Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar Rp 19 milliar, salah satu terdakwa dalam persidangan menyebut nama Kajari Madiun Paris Pasaribu menerima aliran dana termasuk Bambang Irianto, mantan Kajari Madiun, mantan Kasi Kasi Pidsus dan anak Wli Kota Madiun yang menjabat selaku Sekretaris PD Jatim.<br /> <br /> “Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sedang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untuk membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi (Kasi Pidsus) di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah, menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari),” ucap terdakwa dalam persidangan, 7 Maret 2016<br /> <br /> Menurut terdakwa, “Pada pertemuan antara terdakwa dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun,”<br /> <br /> Dalam pembelaannya, terdakwa merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama, karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. <br /> <br /> “Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000,” ungkap terdakwa dihadapan Majelis Hakim, pada, 7 Maret 2016 lalu.<br /> <br /> Terpisah. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa mengatakan, belum mengetahui, terkait nama Kajari Madiunm Paris Pasaribu, yang masuk dalam daftar nama pejabat yang akan diperiksa penyidik KPK.<br /> <br /> “Nggak tau aq Mas, dr media katanx mantan2 Kajari disana (Nggak tau aku Mas, dari media katanya mantan-mantan Kajari disana),” kata Suarbawa, melalui SMS-nya.<br /> <br /> "Tdk tau Mas, tp media mengatakan bgt, sumbernya mana sy tdk tau, baikx dikonfik ke Febriansyah jubir KPK Mas (Tidak tau Mas, tapi media mengatakan begitu, sumbernya mana saya tidak tau, baiknya dikonfirmasi ke Febriansyah juru bicara (Jubir) KPK, Mas," lanjut Suarbawa kemudian <br /> <br /> Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hingga berita ini ditulis, tak mau menanggapi pertanyaan wartawan media ini yang dikirimkan melalui Nomor WhatsAppnya ke Nomor 08527224XXXX.  (Redaksi)

News Tipikor Nama Kajari Madiun 'Paris Pasaribu' Masuk Dalam Daftar Diperiks KPK

 Kasus Korupsi Tersangka Wali Kota Madiun, Sejumlah Pejabat Diperiksa KPK beritakorupsi.co – Setelah kasus dugaan Korupsi E-KTP yang...

»

Dahlan Iskan “Di Wawancarai” JPU Dari Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidblECkSlsRykVjPEXQejcS8nkAZCiHXvh6gdGXWzhagTyczZXxYe4zk7xjMm9ihmq7zmGn8My0oXKNYGaI-JdBiaq1l4B6R9Aj61nz2ErkyLPJTrgGL1kcyqop60n2E3yuw1sictzac/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiidblECkSlsRykVjPEXQejcS8nkAZCiHXvh6gdGXWzhagTyczZXxYe4zk7xjMm9ihmq7zmGn8My0oXKNYGaI-JdBiaq1l4B6R9Aj61nz2ErkyLPJTrgGL1kcyqop60n2E3yuw1sictzac/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co – </b>Sebagai mantan Wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos, salah satu media lokal dan terkenal di Jawa Timur, Dahlan Iskan sudah terbiasa melakukan wawancara atau mengajukan berbagai pertanyaan seputar “kasus” yang sedang diliputnya, namun kali ini Dialah yang akan ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Iatim), dengan beberapa pertanyaan terkait pelepasan asset Daerah Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung yang diduga tidak sesuai prosedur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih.<br /><br />Kaitannya, Dahlan Iskan adalah mantan Direktur Utama (Dirut), sementara Wishnu Wardhana adalah mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset di PT PWU milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima Perusahaan Daerah (Perusda), yang dalam pasal 14 disebutkan, pelepasan aseet dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPRD Jatim.<br /><br />Sebelumnya, pada Jumat, 10 Maret 2017, Wishnu Wardhana telah menjadi saksi untuk Dahlan Iskan sebagai terdakwa.<br /><br />Kali ini, Tim JPU dari Kejati Jatim pun juga menghadirkan Dahlan Iskan, sebagai saksi (juga terdakwa) kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset Daerah Jatim dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, untuk terdakwa Wishnu Wardhana, yang di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Selasa, 14 Maret 2017.<br /><br />Anehnya, saat di tanya JPU Trimo seputar dokumen-dokumen yang ditanda tanganinya terkait pelepasan asset di Kediri dan Tulungagung,  mantan menteri BUMN dan kandidat Calon Presiden dari Partai Demokrat di tahun 2014 ini, sering kali menjawab lupa, ma’af benar-benar lupa. <br /><br />Namun saksi yang juga terdakwa ini mengakui, kalau dirinya menanda tangani beberapa dokumen terkait proses pelepasan asset tersebut tidak meneliti lebih dahulu. Alasannya, dirinya percaya kepada bawahannya dan mengatakan kalau Ia tidak begitu paham mengenai penjualan asset karena dari swasta murni.<br /><br />“Saya tanda tangani tetapi tidak saya teliti. Saya percaya dan memang saya tidak begitu paham bagaimana proses penualan asset karena saya orang swasta murni,” Jawab Dahlan Iskan dihadapan Majelis.<br /><br />Pada hal, saksi di usulkan menjadi Dirut di PT PWU oleh Gubernur Jatim, karena saksi Dahlan Iskan adalah asli Jawa Timur dan seorang pengusaha sukses diantaranya Jawa Pos dan lain-lain.<br /><br />Tidak hanya itu. Saksi Dahlan Iskan juga mengakui telah menanda tangani beberapa Akte sekaligus terkait penjualan asset di Tulungagung dan Kediri yang dibawa Notaris ke kantornya di Graha Pena, yang sekarang menjadi kantor Jawa Pos Group di Jalan Ahmat Yani, Surabaya, bukan ke Kantor PT PWU.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan. Apakah proses pembuatan dokumen penting berupa Akte, Notarisnya yang datang sambil membawa Akte yang sudah disiapkan tinggal menada tangani, atau para pihak yang menghadap ke Notaris di kantornya ? Atau karena kesibukannya, sehingga Notarisnya yang datang menghadap ?<br /><br />Namun Dahlan Iskan keberatan dan menolak, terkait keterangan saksi kunci Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri selaku pembeli aseet, dalam BAP (Berita Acaara Pemeriksaan) yang dibacakan JPU dihadapan Majelis karena Sam Santoso tidak bisa hadir karena sakit, pada persidangan sebelumnya menjelakan bahwa, Sam Santoso sendirlah yang  menemui Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, untuk mengajukan penawaran dan pembayaran berupa BG untuk asset di Tulungagung sebesar Rp 8.750 M dan Kediri senilai Rp 17 M. Dan dalam BAP tersebut dikatakan bahwa, Dahlan Iskan memperkenalkan Wishnu Wardhana kepada Sam Santoso.<br /><br />"Saksi (Sam Santoso) bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, Surabaya yang sekarang menjadi kantor Jawa Pos dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menanyakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso.<br /><br />“Beberapa hari kemudian, saksi menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian,” lanjut JPU Lili membacakan<br /><br />"Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," kata JPU Lili, seperti yang ada di BAP Sam Santoso.<br /><br />“Sayang pak Sam dan Pak Imam Utomo tidak hadir biar bisa di kronfrontir. Saya tau lama Pak Sam adalah pengusaha sukse tapi saya belum pernah bertemu. Pak Wishnu mempertemukan saya dengan Pak Sam di Rumah Mahakn Mirama saat makan siang. Pak Sam ,” kata saksi Dahlan Iskan.<br /><br />Dahlan Iskan merasa namanya dicatut oleh Sam Santoso, terkait proses jual beli aset PT PWU. Pada hal, Dahlan Iskan menandatangani Akte jual Beli tanggal 22 Nopember 2003. Anehnya, mungkinkah Sam Santoso, berani mencatut nama Dahlan Iskan tanpa prosedur untuk kepentingan Sam Santoso pribadi atau selaku Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, mengingat Dahlan Iskan sebagai pemilik perusahaan Media Harian terkenal di Jawa Timur ? <br /><br />Mengapa Dahlan Iskan tidak melaporkan Sam Santoso ke pihak Kepolisian terkait pencatutan namanya dalam proses jual beli asset PT PWU yang menyeretnya menjadi terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi ?<br />Kasus yang menyeret Dahlan Iskan ke pusaran kasus dugaan Korupsi, ternyata tidak hanya pelepasan asset Daerah Jawa Timur yang dikelola oelh PT PWU, melainkan kasus dugaan Korupsi pengadaan Mobil Elektrik jenis Mikrobus dan Bus Eksekutif, dengan anggaran senilai Rap 32 milliar. Mobil tersebut rencanya akan dipamerkan sekaligus dijadikan sebagai kendaraan resmi delegasi Indonesia dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) ke - XXI tahun 2013 di Bali<br /><br />Namun dalam pelaksanaan proyek pengadaan mobil tersebut, Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, dipercaya untuk mengerjakan (sudang di Vonis 9 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan Dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar atau pidana penjara tiga tahun oleh Hakim Agung di tingkat Kasasi). Sementara Agus Suherman, adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, yang pada saat itu, salah satu pejabat di BUMN. Anggaran yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut melibatkan beberapa BUMN pula diantaranya, PT BRI (Bank Rakyat Indonesai), PT PGN (Perusahaan Gas Negara) dan PT Pertamina.<br /><br />Ibarat peribahasa, “Apa daya tangan tak smapai”. Mobil-mobil itu pun tak sesuai rencana, melainkan dihibahkan kepada enam Perguruan Tinggi Negeri, yakni UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), UGM (Universitas Gajah Mada), Unibraw (Universitas Brawijaya) dan Universitas Riau. Padahal dalam perjanjian kerja, PTN tersebut tidak diikutkan.<br /><br />Tak terima dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung RI, Dahlan Iskan mengajukan Praperadialn di Pengailan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun usahanya untuk lepas dari jeratan hukum kandas. Sebab, pada tanggal 14 Maret 2017 disaat dirinya menjadi saksi untuk terdakwa Wishnu Wardhana, Hakim tunggal Praperadilan, Made Sutrisna, menolak keseluruhan  permohlan Dahlan Iskan.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Dahlan Iskan “Di Wawancarai” JPU Dari Kejati Jatim

beritakorupsi.co – Sebagai mantan Wartawan senior dan Pemimpin Redaksi Jawa Pos, salah satu media lokal dan terkenal di Jawa Timur, Dahlan...

»

JPU “Hukum” Majelis Hakim dan Saksi Dalam Perkara Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSdn8rD1lHyXh0XLqPp2Zq1N2uwy-k4GcLxO_9OG6t0JX9mzT7w3mtojdGBx5TUaxojjndeEMe4vS9bQiBjrWUcyl6BOSEomM4X7q9NS9r6n2DHLxPTrUDFFqr5k2IF4xs3E4BWN_7zw/s1600/IMG_20160914_111431.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="604" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMSdn8rD1lHyXh0XLqPp2Zq1N2uwy-k4GcLxO_9OG6t0JX9mzT7w3mtojdGBx5TUaxojjndeEMe4vS9bQiBjrWUcyl6BOSEomM4X7q9NS9r6n2DHLxPTrUDFFqr5k2IF4xs3E4BWN_7zw/s640/IMG_20160914_111431.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari Kiri, Haim Dr. Andriano (Anggota), Hakim Tahsin. SH., MH (Ketua) dan Dr. Lufsiana (Anggota) sedang menunggu JPU dari Kejari Pamekasan </td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Empat orang saksi dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam sidang perkara Korupsi Jilid III pengadaan beras fiktif tahun 2014 di gudang Bulog (Badan Urusan Logistik) Sub Divre XI Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 12 milliar atau sebanyak 1.504,7 ton , pada Senin, 13 Maret 2017<br /><br />Saksi tersebut yakni, Fendi, Sayuri, Wofi dan Fandi. Ke Empatnya adalah warga Pamekasan yang memenuhi panggilan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Pamekasan untuk datang ke Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur untuk didengar keterangannya dalam persidangan untuk 4 dari 6 terdakwa yaitu, Totok, Yoni atau Yeki, Pardi, Sohibul dan Marzuki. Sementara terdakwa Sunarso alias Seh dan Totok dalam perkara yang sama akan menjalani persidangan dengan agenda tuntutan.<br /><br />Tragisnya, ke Empat saksi tersebut “diterlantarkan” oleh JPU di Pengadilan Tipikor sejak pukul 14.00 - 19.45 wib karena JPU tak menampakan badannya di gedung yang Khusus mengaili para terdakwa Korupsi di Wilayah hukum Jawa Timur. Pada hal, para saksi sudah sejak pkl 14.00 wib tiba di gedung Pengadilan Tipikor sesuai jadwal dalam surat panggilan yang mereka terima dari JPU.<br /><br />Tak ada yang tau pasti dimana dan mengapa JPU dari Kajari Pamekasan itu belum menampakkan diri di Pengadilan hingga pkl 19.45 wib, sementara 4 orang saksi, sudah tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pkl 15.00 wib, namun saksi tersebut harus sabar menunggu hingga JPU memberikan kabar karena tak berani pulang. <br />“Ia kita saksi. Dari Pamekasan bawa kendaraan sendiri, sampai di sini (Pengadilan Tipikor.red) jm 2, dalam surat panggilan jm 2,” kata salah seorang saksi sekitar pkl 19.00 wib<br /><br />Sementara Penasehat Hukum masing-masing terdakwa diantaranya, Yuliana Heriyanti Ningsih, N. Tarigan, Yuli Yuniarsih dan Totok Prastowo “ibarat makan buah siamalakama, dimakan mati Bapak tak dimakan mati Ibu”. Mau pulang tak berani, menunggu tak ada kabar dari Jaksa. <br /><br />Penasehat Hukum para terdakwa terebut ada yang sejak pkl 11.00 wib tiba di Pengadilan Tipikor. Karena tak ada kabar dari JPU hingga lewat Magrib, para pengacara ini pun menemui Ketua Majelis Hakim Tahsin. Namun Hakim Tahsin pun tak bisa memberikan kepastian karena nasib mereka pun sama dibuat oleh JPU.<br /><br />“Saya sejak jam sebelas sudah disini ((Pengadilan Tipikor.red) menunggu tapi nggak tau JPU nya belum datang, ini sudah setenga Tujuh malam. Kita mau pulang kasihan terdakwa. Terdakwa jam Tiga sudah ada, itu ada di ruang tahanan. Kalau begini Jaksanya kurang profesionalimenya menghargai sesame penegak hukum,” kata Totok dengan rasa kecewa. Apa yang disampikan Totok Prastowo di ia-kan pengara lainnya.<br /><br />Yang lebih Ironisnya lagi, Tiga orang Majelis Hakim pun dibuat bertanya-tanya dan harus menunggu sejak sejak pkl 16.00 wib namun tak ada kabar dari JPU yang membawa perkara dugaan Korupsi ini untuk diadili oleh ke Tiga Majelis Hakim yaitu, Tahsin. SH., (Ketua Majelis) MH, Dr. Lufsiana dan Dr. Andriano (keduanya masing-masing Hakim Anggota).<br /><br />“Ini kita juga sedang menunggu JPU-nya. Dari jam Delapan kita sudah siap. Tinggal ini yang kita idangkan. Tolong telepon Jaksanya,” kata Hakim Dr. Lufsiana.<br /><br />Terpisah. Ketua Majeli Hakim Thsin juga mengatakan yang sama. Namun karena masa tahanan terdakwa sudah hamper habis awal April mendatang, Hakim Tahsin pun harus menahan diri untuk bertindak tegas atas sikap JPU yang terkesan menyepelakan jadwal persidangan yang sudah disepakaiti dalam persidangan sebelumnya.<br /><br />“Ini para terdakwa sudah hamper habis masa tahanannya. Yang Dua tuntutan dan lainnya masih saksi. ia kita tunggu sampai Jaksanya datang,” kata Hakim Tahsin sambil menunggu JPU.<br /><br />Hinngga Wartwan media ini meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor sekitar pkl 19.45 wib, JPU juga belum dating. Sementara informasi yang didapat media ini, persidangan baru digelar sekitar pkl 20-00 wib, namun sidang yang digelar haya membacakan surat tuntutan JPU kepada Kedua terdakwa yakni, Sunarso alias Seh dan Totok.<br /><br />Kedua terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan. Atas tuntutan JPU tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih, dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (YLKI) akan menyampaikan Pledoi (Pembelaannya).<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Pamekasan telah menyeret 10 terdakwa termasuk Mantan Kepala Gudang (Kagud) Bulog Pamekasan, Kardiono yang sudah divonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) pada Jum'at, 15 Januari 2016 lalu dan saat ini dalam proses Kasasi.<br /><br />Sementara Jilid II dengan 3 terdakwa juga sudah di Vonis pada 22 September 2016 lalu diantaranya, Kepala Subdivre Bulog XI Suharyono dan wakilnya, Prayitno serta Satu terdakwa di Vonis bebas.<br /><br />Dan dalam Jilid III ini, Kejari Pamekasan kembali menyeret 6 terdakwa selaku rekanan yaitu,  Totok, Yoni atau Yeki, Pardi, Sohibul, Marzuki, Sunarso alias Seh dan Totok dan saat ini masih dalam proses hokum di Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor JPU “Hukum” Majelis Hakim dan Saksi Dalam Perkara Korupsi

Foto dari Kiri, Haim Dr. Andriano (Anggota), Hakim Tahsin. SH., MH (Ketua) dan Dr. Lufsiana (Anggota) sedang menunggu JPU dari Kejari Pame...

»

Dua Sahabat Berstatus Sama, “Rapat” Diruang Sidang Korupsi

<span style="font-size: large;"><b><i>Sidang Lanjutan Perkara Korupsi PT PWU, Harga Ditentukan Direksi</i></b></span><br /><br /> <br /> <br /> <br /><b> </b><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPya_JLDvl4Mseraxj_eSioGQAuS7fQwiPmbgz4s_1-cPQN96AG_onAX8B9H16JGv04YucOs1Xaii3x6lgFYeleC4nVXCaKOsja9Ya-6XP3TD-7hTz3a7QEjRqAhHQy7pnt1j4eu8XalQ/s1600/IMG_20170310_143839.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPya_JLDvl4Mseraxj_eSioGQAuS7fQwiPmbgz4s_1-cPQN96AG_onAX8B9H16JGv04YucOs1Xaii3x6lgFYeleC4nVXCaKOsja9Ya-6XP3TD-7hTz3a7QEjRqAhHQy7pnt1j4eu8XalQ/s640/IMG_20170310_143839.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wishnu Wardhana saat menjadi saksi untuk terdakwa Dahlan Iskan</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <br /> <b>beritakorupsi.co –</b> Wishnu Wardhana, selain Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan Aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU), milik Pemprov Jatim dan bukan milik perorangan, adalah mantan Ketua Dewan yang terhormat di Kota Surabaya.<br /><br />Sementara Dahlan Iskan, yang tidak asing lagi di mata dan telinga ratusan juta penduduk Indonesia, karena sebelum menjabat (mantan) Direktur Utama PT PWU, Ia  adalah mantan Wartawan Senior, Pimpinan Redaksi Jawa Pos serta Bos di PT Jawa Pos Group salah satu Media Harian yang ditakuti Khususnya para pejabat di Jawa Timur yang berkantor di gedung ibarat pencakar langit di Jalan A.Yani Surabaya, dan kemudian mantan Dirut PT PLN (BUMN) dan  mantan Menteri BUMN serta tokoh Pers Nasional. <br /><br />Namun sebahagian masyarakat dapat menilai dari keduanya, diamana yang satu adalah mantan Politikus yang menjabat sebagai Ketua DPRD Suarabaya, dan satunya mantan Wartawan yang juga pimpinan perusahaan Media terkenal serta ditakuti.<br /><br />Keduanya saat ini sama-sama berstatus terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan aseet milik BUMD (Pemprov Jatim) tahun 2003 di Tulungagung dan Kediri yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, karena diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br />Sebagai mantan pimpinan dan bawahan di perusahaan yang sama yaitu PT PWU, untuk pertama kalinya setelah tidak lagi aktif di perusahaan Pemprov Jatim ini, keduanya bertemu dalam satu ruangan, namun bukan untuk membahas perkembangan perusahaan meliankan memberikan keterangan terkait kasus yang menyeretnya ke lingkaran “hitam” dugaan Korupsi dalam sidang di Pengailan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat, 10 Maret 2017.<br /><br /> Sidang lanjutan perkara Korupsi pelepasan asset PT PWU di pimpin Ketua Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yaitu, Wishnu Wardhana, selaku mantan Ketua Team penjulan Aasset yang dihadirkan oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Jawa Timur (Jatim) untuk terdakwa Dahlan Iskan, selaku mantan Dirut PT PWU yang didampingi oleh team Penasehat Hukumnya Prof. Yusril Iza Mahendra dkk.<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim, Wishnu Warhana atau WW menjelaskan, bahwa dirinya hanya membantu Direksi untum melakukan proses penualan asset PT PWU. “Ada asset yang dijual di Kediri dan Tulungagung berupa Pabrik, bangunan dan peralatannya. Saya hanya membantu Direksi melakukan penjualan, Direksinya sebagai Dirut Bapak Dahlan Iskan,” jawab Wishnu<br /><br />Namun bukan orang politikus namanya kalau tidak bisa memberikan keterangan secara “politik”. Pertanyaan JPU Trimo “Apakah yang dijual itu ikut tanahnya atau hanya pabrik, bangunan dan peralatannya ?” begitu jelas, namun dijawab panjang lebar ibarat jalan yang berbelok-belok pada hal ada jalan lurus dan cepat namun seakan “disengaja” untuk membingungkan JPU maupun Majelis Hakim, atau karena takut dari sorotan lampu kamera Wartawan ?. sehinnga JPU Trimo berkali-kali mengingatkan saksi Wishnu karena jawabannya yang “berliku-liku”<br /><br />Dari bukti yang ditunjukkan JPU berupa dokumen terkait perusahaan Keramik di Tulungagung yang ditanda tangani saki pada tanggal 22 Okteber 2003, pada hal keterangan saksi WW sebelumnya bahwa Ia hanya menjabat Direktur di Perusahaan Kremik Tulungagung antara 2001 -2002 yang diakui oleh saksi. <br /><br />Namun saksi Wishnu Wardhana tidak mengetahui terkait surat perjanjian Akte jual beli antara Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dengan Upoyo Sarjono dan Sam Santoso dari PT Sempulur Adi Mandiri tanggal 22 Nopember 2003 dihadapan Notaris, pasal 2 dalam Akte tersebut disebutkan bahwa harga sudah disepakati untuk tanah dan bangunan seluas 24.560 m3 yang terletak di Tulungagung sebesar Rp 8.750.000.000. Dan akte kuasa menjual tanggal 22 Nopember 2003 dengan Notaris yang sama, diaman dalam akte kuasa menjula tersebut juga tercantum harga yang sama dengan akte perjanjian jual beli.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Washnu Wardana menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa yang menetukan harga terkait penjualan asset PT PWU di Tulungagung dan Kediri adalah Direksi.<br /><br />Terkait harga tanah dan bangunan yang terungkap dalam persidangan kali ini, sama dengan keterngan saksi Sam Sanoto. Direktur PT Sempulur Adi Mandiri yang dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya karena Sam Santoso tak hadir karena alasan sakit. <br /><br />Dimana dalam keternagan saksi tersebut dikatakan bahwa, harga yang ditawarkan Sam Santoso kepada Dahlan Iskan dikantornya di Graha Pena Jalan Ahmat Yanis Surabaya, sebesar Rp 8.750.000.000 dan di Kediri Rp 17 M. <br /><br />Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung<br /><br />"Saksi (Sam Santoso) bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menanyakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /><br />"Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP. <br /><br />Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /><br />Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam di BAP, JPU Lili menyimpulkan bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. "Padahal penawaran aset di Kediri baru dibuka 16 Juni 2003," ucap JPU Lili.<br /><br />Uasi persidangan, Agus salah satu team Penasehat Hukum terdakwa Dahlan Iskan mengatakan, salah satu alasan penjualan asset tersebut karena menyalahi Perda (Kabuappaten Tulungagung)  tentang tata ruang tahun 1997. <br /><br />"Perda Nomor 4 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang. Intinya, larangan adanya pabrik di kawasan Kenayan karena termasuk kawasan Kota. Karena itulah pabrik keramik itu harus ditiadakan. Dan ini bukti sudah dilegalisir, bukan foto kopi," Agus Dwi Harsono, “membenarkan” penjualan terbut.<br /><br />“Salah satu alasan penjualan itu karena menyalahi aturan tentang tata ruang tahun 1997,” kata Agus kepada media ini.  <br /><br />Pada hal, yang dipersoalkan penyidik maupun JPU dari Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur bukan mengenai penjualannya tetapi proses penjualannya yang dianggap menyalahi aturan. Dan itu juga terungkap dari BAP mantan Gubernur Imam Utomo, yang dibacakan JPU dalam persidangan karena mantan orang nomor satu di Jatim ini tak bisa hadir karena sakit.<br /><br />Dalam keterangan saksi (BAP) tersebut dibacakan JPU dalam persidagan,  bahwa Gaubernur saat itu sudah mendapatkan informasi terkait penjualan asset tersebut yang tidak sesuai prosedur. Namun tak ada kelanjutan atau tindakan dari mantan orang nomor satu di Jatim ini.<br /> <br />Sementara, dalam BAP Imam Utomo terkait pengangkatan Dahlan Iskan menjadi Dirut PT PWU adalah, salah satu alasannya yang menjadi pertimbangan Gubernur adalah, karena Dahlan Iskan memiliki perusahaan diataranya PT Jawa Pos. Yang bisa juga, dimana Dahlan Iskan sudah tak sing lagi bagi Imam Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam V Brawijaya dan Dahlan Iskan sebagai Pemimpin Redaksi Jawa Pos.  (Redaksi)

News Tipikor Dua Sahabat Berstatus Sama, “Rapat” Diruang Sidang Korupsi

Sidang Lanjutan Perkara Korupsi PT PWU, Harga Ditentukan Direksi   Terdakwa Wishnu Wardhana saat menjadi saksi untuk terdakwa Dahlan I...

»

"Transaksi" Penjualan Asse PT PWU, Dahlan Iskan Dengan Sam Santoso

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgonPUIXCDVUAQrPk4RgR3yNdClKP_FgIn4EcziO8I2UvLgwgYFq-SgSH4Qi97qTlOpUvsnx_YDjH5kzSXVJe5Za1dQ50PoJvO7P9Tkja-V8RxDqDtCrUIiS2aHmt4nzEoiGo4glBUTB_Q/s1600/IMG_20170124_115821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgonPUIXCDVUAQrPk4RgR3yNdClKP_FgIn4EcziO8I2UvLgwgYFq-SgSH4Qi97qTlOpUvsnx_YDjH5kzSXVJe5Za1dQ50PoJvO7P9Tkja-V8RxDqDtCrUIiS2aHmt4nzEoiGo4glBUTB_Q/s640/IMG_20170124_115821.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Transaksi penjualan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu, tidak melalui proses lelang melainkan antara Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pancara Wira Usaha (PWU) dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya.<br /> <br /> Hal ini terungkap dalam persidangan kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jawa Timur, yang merugikan keuangan negara dengan terdakwa Wishnus Wardhana, yang di pimpin Hakim Tahsin, pada Selasa, 7 Maret 2017.<br /> <br /> Dalam sidang lanjutan perkara ini dengan terdakwa Kepala Biro Aset dan Ketua Tim penjualan Asset, Wisnhu Wardhana, JPU menghadirkan 3 (tiga) saksi dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tahsin, yakni Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur dan Ahli dari BPKP. Namun, dari Tiga saksi yang dipanggil JPU, hanya satu yang dating yaitu dari BPKP yang menghitung adanya kerugian negara dalam pelepasan asset BUMD Jatim ini. sementara Dua saksi, tidak memenuhi panggilan JPU karena alasan sakit.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri, Sam Santoso ini, adalah selaku saksi kunci utama dalam perkara dugaan Korupsi yang menyeret Bos Jawa Pos Gorup yang juga mantan menteri BUMN itu ke lingkaran “hitam”, yang beberapa kali mangkir dari pemanggilan JPU untuk menghadiri persidangan dengan alasan sakit, dan kemudian keterarangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat dipenyidikan akhirnya di bacakan oleh JPU atas perintah Majelis Hakim.<br /> <br /> Sebelum JPU dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) membacakan BAP Sam Santoso, Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum (PH)-nya berdiri dihadapan Majelis Hakim menyampaikan bahwa, pembeli aseet BUMD Jawa Timur itu sedang terbaring di RS (Rumah Sakit) sambil menyerahkan surat keterangan dokter kepada Majelis.<br /> <br /> “Yang Mulai, saksi tidak bisa hadir karena sedang sakit,” kata Sidabuke, kepada Lima orang Majelis Hakim. <br /> <br /> Selanjutnya, Tahsin, selaku Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk membacakan keterangan saksi (Sam Santoso) yang tertuang dalam BAP. Kemudian JPU Lili Lindawaty pun membacakan keterangan Sam Santoso. <br /> <br /> Dalam BAP yang dibacakan JPU Lili, Sam Santoso menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung<br /> <br /> "Saksi bertemu Dahlan Iskan di kantornya di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani, dan memperkenalkan Wisnhu Wardhana, ini orang saya. Dahlan Iskan lalu menayakkan berani bayar berapa. Tapi saksi tidak langsung jawab karena haru didiskusikan dulu,” kata JPU Lili, membacakan BAP Sam Santoso.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /> <br /> "Sebulan berikutnya, saksi lalu membayar dengan Bilyet Giro, saksi menyerahkannya kepada Dahlan Iskan," lanjut JPU Lili membacakan BAP. <br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam di BAP, JPU Lili menyimpulkan bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. "Padahal penawaran aset di Kediri baru dibuka 16 Juni 2003," ucap JPU Lili.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan yang sama dengan Sam Santoso. <br /> <br /> Dalam keterangannya, Imam mengakui ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. "Saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Saksi menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim,” ucap JPU Trimo membacakan BAP saksi mantan Pangdam V Brawijawa itu.<br /> <br /> “Saksi hanya mendapat informasi, penjualan asset tidak sesuai dengan prosedur,” lanjut JPU Trimo.<br /> <br /> Sementara keterangan saksi Ketiga dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang melakukan penghitungan atas kerugian keungan negara dalam perkara yang menyeret “DUA SAHABAT” yang sama-sama mantan pejabat di negeri ini.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, saksi Ahli dari BPKP ini mengatakan, total kerugian negara dari penjualan Dua asset PT PWU sebesar Rp 11 milliar lebih. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kemana saja mengalirnya. pengeluaran sejumlah uang yang ditandatangani oleh Wisnhus Wardhana atas sepengetahuan Dahlan Iskan.<br /> <br /> “Total kerugian engara di Kediri dan Tulungagung sebesar Rp 11 milliar,” jawab Ahli dihadapan Majelis atas pertanyaan JPU Trimo.<br /> <br /> Keterangan saksi yang dibacakan JPU dalam BAP, sepertinya ada peresuaian dengan keterangan beberapa saksi sebelumnya yaitu, Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; Sugeng Hinarjo, bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas (sidang pada 20 Januari 2017) dan saksi pada persidngan sebelumnya (17 Januari 2017) yakni, adanya pembayaran sebelum penjualan. <br /> <br /> Dalam persidangan saat itu, dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003. <br /> <br /> Dan pada sidang selanjutnya (Selasa, 24 Januari 2017) 4 saksi dari pemprov. Jatim diantaranya,  M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /> <br /> Ketiga saksi dari Pemrov itu adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “dihinggapi penyakit” lupa saat itu. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa, mengingat sorotan lampu Blitz Kamera mengarah saat itu dan bisa jadi “setelah” persidangan. sementara keterangan Appraisal saat itu mengatakan, dokumen yang dikeluarkannya hanya untuk kepentingan managemen dan tidak boleh dipergunakan untuk penjualan.<br /> <br /> “Dia sudah menjelaskan perbedaan antara keperluan managemen dan menjual. Kalau untuk menjual pasti harga yang tertinggi, kalau untuk keperluan managemen pasti turun, terjadi menyusutan. Yang Kedua, kalau dari keterangan Tiga saksi yang dari Pemrov tadi, mengatakan tidak pernah menerima dana selaku Team Restrukturisasi, sehingga ada pengeluaran dana sebesar Rp 510 juta itu. Itu pertanyaan, kemana dana 510 juta tersebut. Sementara saksi mengatakan tidak menerima dan tidak melaksanakan tugasnya,” ,” kata JPU Trimo, saat itu kepada media ini.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU mengatakan kepada media ini bahwa, dari keterangan Ahli darui BPKP, sudah ada pembayaran sebelum pembukaan penawaran.<br /> <br /> “Pembayaran Agustus, pembukaan penawara September dan penyerahan Sertifikat Oktober. Dari BAP Sam Santoso yang dibacakan tadi, pembayaran antara Sam Santoso dengan Dahlan Iskan,” kata JPU Trimo.<br /> <br /> Terpisah, Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan bahwa keterangan Ahli dari BPKP diragukan. “Apa yang dijelaskan Ahli dari BPKP tadi diragukan, tidak benar. Ahli tidak mengklarifikasi kepada terdakwa, terdakwa memiliki dokumennya. Nanti pada sidang hari Jumat (10 Maret 2017.red) akan lebih jelas, kita akan menghadirkan saksi,” kata Tim PH terdakwa.  (Redaksi).

News Tipikor "Transaksi" Penjualan Asse PT PWU, Dahlan Iskan Dengan Sam Santoso

beritakorupsi.co – Transaksi penjualan aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tul...

»