Dugaan Vonis 1 Tahun Untuk Terdakwa Korupsi Pajak Jadi Nyata

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh016yGoOevAce8UxXRmcSjk_88fllGtxCQXV1Y8FhFI09C598TnzK_HAcI_syn_urposf4hftv3HI-5Hck8aPwm4_3YCUtUhvTLeZJ8swzb5mLNwu6uxzwA97rVDP7YBferbK5-NDjJpA/s1600/terdakwa+%2528tengah%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh016yGoOevAce8UxXRmcSjk_88fllGtxCQXV1Y8FhFI09C598TnzK_HAcI_syn_urposf4hftv3HI-5Hck8aPwm4_3YCUtUhvTLeZJ8swzb5mLNwu6uxzwA97rVDP7YBferbK5-NDjJpA/s1600/terdakwa+%2528tengah%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa didampingi suaminya</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co – </b>Semula hanya dugaan, bahwa terdakwa kasus Korupsi Pajak Pengahsilan (PPH pasal 21) di Bapeko Kota Surabaya, di Vonis 1 (Satu) tahun penjara ternyata menjadi fakta, setelah Majelis Hakim membacakan surat <br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung di salah satu ruang sidang di lantai II Pengadilan Tipikor Surabaya, Majelis Hakim yang di ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, membacakankan surat putusannya (Vonis) terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. <br /> <br /> Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya terhadap terdakwa disaat Break (istrahat) sidang perkara Korupsi pelepasan asset Daerah Jawa Timur yang dilakukan oleh PT PWU dengan terdakwa Wishnu Wardhana, dimana Hakim H.R. Unggul adalah anggota Majelis Hakim dalam perkara tersebut. Sidang perkara Korupsi Pajak ini pun hanya berlangsung kurang lebih selama 15 menit.<br /> <br /> Sebelum persidangan berlangsung sekitar pkl 18.00 wib, suami terdakwa terlihat sibuk mondar mandir dan keluar masuk ruang sidang perkara Korupsi PT PWU yang sedang berlangsung. “keibukan suami terdakwa, ada dugaan terkait Vonis ringan yang dijalani istrinya.<br /> <br /> Dalam kasus Korupsi Pajak penghasilan (PPh pasal 21) jilid I ini, penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan Dua tersangka yang kemudian disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya yakni, Hj. Ummi Chasanah (Ummi), mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi (Fahmi), kurir di Bapeko.<br /> <br /> Sejak pembacaan surat dakwaan hingga surat tuntutan, kedua terdakwa selalu disidangkan bersama-sama. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan. Keduanya dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> Anehnya, pada Jumat, 3 Maret 2017, Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warso Mukti, hanya menyidangkan terdakwa Achmat Ali Fahmi. Terdakwa Achmat Ali Fahmi, dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Vonis ini sama persis dengan tuntutan JPU, kecuali pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 749 juta.<br /> <br />  Sementra vonis untuk terdakwa Ummi ditunda. Ternyata dugaan agar kedua terdakwa tidak saling mengetahui langsung hukuman yang akan diberikan Majelis Hakim menjadi kenyataan. Namun sebelumnya, JPU Endro dari Kejakasaan Negeri (Kejari) Surabay menapiknya terkait putusan terhadap terdakwa yang hanya satu tahun.<br /> <br /> Hj. Ummi Chasanah (Ummi), adalah Bendahara Pengeluaran di Badan Perencanaan Pembangunan  (Bappeko) Kota Surabaya, saat Ir. Tri Rismaharini mejabat sebagai Kepala Bapeko, dan kemudian digantikan oleh Hendro Gunawan (saat ini menjabat Sekkota) setelah Risma mejadi Wali Kota Surabaya.<br /> <br /> Sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk memungut dan menyetorkan pajak penghasilan pegawai Bapeko Surabaya ke Bank yang sudah ditentukan, bukannya menyetorkan langsung melainkan menyerahkan tugas kewajibannya ke Achmat Ali Fahmi, yang bukan Pegawai melainkan sebagai kurir di Bapeko.<br /> <br /> Ali Fami pun menyerahkan kebeberapa temannya yakni Nasir, Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman. Sialnya, uang tersebut bukannya di setorkan malahan di bagi-bagi. Hal itu diketahui setelah petugas pajak Pratama melakukn pengecekan. <br /> <br /> Namun menurut JPU Endro, bahwa terdakwa Ummi dan Fahmi tidak menikmati uang. Yang menikati adalah yang lain. <br /> <br /> “Memang nggak ada, karena terdakwa tidak menikmatinya. Yang menikamtinya adalah Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman, ini pengakuan mereka dalam persidangan. Kalau Nasir nggak ngaku. Ini kan penyidikan Polres (Polrestabes). Soni dan Toto Suratman kita sudah tahan, penyidikan Jaksa dari pengembangan persidangan. Tapi saat ini Nasir nggak tau dimana, sudah pindah. Kalu Siswanto sudah P21 tinggal melimpahkan ke Pengadilan,” ujar Endro, usai persidangan pada, Jumat 3 Maret 2017.   (Redaksi)<br /> <br /> putusannya pada Selasa, 7 Maret 2017.

News Tipikor Dugaan Vonis 1 Tahun Untuk Terdakwa Korupsi Pajak Jadi Nyata

Terdakwa didampingi suaminya beritakorupsi.co – Semula hanya dugaan, bahwa terdakwa kasus Korupsi Pajak Pengahsilan (PPH pasal 21) di Ba...

»

Dua Tersangka Korupsi Masuk DPO Kejati Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkUKwOR8zR0Gsf5V-fpyQLEu8SU5wJrLw4hsL3AHkKuSx3crQFImB7uu8rrzVmCCFHs1xYSs2M6HGEwFOXx90Fz4wiZmz7LpKXLlRiCo4rsRknkEzldhxJs9zvA1fckeJSjPhDTI5dL6M/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="341" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkUKwOR8zR0Gsf5V-fpyQLEu8SU5wJrLw4hsL3AHkKuSx3crQFImB7uu8rrzVmCCFHs1xYSs2M6HGEwFOXx90Fz4wiZmz7LpKXLlRiCo4rsRknkEzldhxJs9zvA1fckeJSjPhDTI5dL6M/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b>beritakorupsi.co –</b> Dua tersangka kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjytn8CANqDhOeI9Ffqk79lgg-w1TIKff6CtWlC1J5P_QLYZjYT3zsX8ociObeOI8kDfBDxZoD0BH-v59Eeryg83ukj4ZOkZpmuFS25r78iTbPwBVOVq_pIgL1aJrr5jpWi_yRBgQ93Mm4/s1600/IMG-20170304-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="195" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjytn8CANqDhOeI9Ffqk79lgg-w1TIKff6CtWlC1J5P_QLYZjYT3zsX8ociObeOI8kDfBDxZoD0BH-v59Eeryg83ukj4ZOkZpmuFS25r78iTbPwBVOVq_pIgL1aJrr5jpWi_yRBgQ93Mm4/s320/IMG-20170304-WA0003.jpg" width="320" /></a></div> Kedua tersangka tersebut yaitu, tersangka Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan tersangka Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.<br /> <br /> Kedua tersangka sedang dicari-cari Team penyidik Kej<br /> aksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim No Prin-515/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim No. Kep- 61/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim No Prin-626/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, permintaan bantuan untuk penangkapan terhadap tersangka yang dikirimkan Kejati Jatim kepada Kejaksaan Agung RI, tanggal 31 Agustus 2016.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik)  Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi media ini. Dandeni menjelaskan bahwa, Kejati Jatim telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejagung.<br /> <br /> “Sejak awal kasus ini dilaporkan oleh JC (Jastice Collabolator), Kedua orang ini sudah tidak ada. Makanya JC (Hedi Karnomo.red) melaporkan ini ke kami, karena kedua orang ini menghilang. Kami telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejagung dan lain-lain. Sesuai rencana awal, berkas kedua tersangka yang DPO akan dilimpahkan kalau berkas yang disidangkan kemarin sudah Incraht (berkekuatan hokum tetap),” kata Dandeni.<br /> <br /> Lebih lanjut Dandeni mengatakan, kalau kedua tersangka belum juga ditemukan, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan disidangkan secara Inabsentia (tanpa diahadiri tersangka/terdakwa).<br /> <br /> “Berkas sudah siap dan sekarang tinggal menunggu di umumkan Media Masasa Lokal dan Nasional baru dilimpahkan dan disidangkan secara Inabsentia,” kata Dandeni yang akan menjabat Kordinator di Kejati Jateng ini. Hal ini juga di Ia-kan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim, Maruli Hutagalung, saat dihubungi media ini. <br /> <br /> Terseretnya kedua tersangka yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jatim ini, bersama 6 (Enam) terdakwa lainnya (sudah di Vonis) terkait pelaksanaan proyek pekerjaan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 lalu, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Madiun sebesar Rp 29,3 milliar.<br /> <br /> Kaiseng atau Aseng, selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat kuasa Direktur dari Hedi Karnomo selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) berdasarkan Akte Notaris. Namun dalam pelaksanaanya, Kaiseng justru tidak menggunakan surat kuasa yang diterimanya. Akibatnya, proyek pekerjaan gedung DPRD yang harusnya selesai di akhir tahun 2015, bahkan hingga penambahan waktu selama 50 hari kalender, pekerjaan tersebut baru mencapai 90%. <br /> <br /> Tragisnya, Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan menjadi “tumbal” dari “mafia” proyek di Kota Madiun. PT AJP pun di Blaclist oleh Pemkot Madiun. Merasa di “korbankan” oleh Kaiseng dan Shonhaji yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan pembangunan gedung DPRD, Hedi Karnomo pun melaporkannya ke Kejati Jatim.<br /> <br /> Sebelumnya. Terkait proyek DPRD Kota Madiun tahun 2015, kepada media ini Hedi Karnomo menuturkan, berawal dari kepercayaannya atas “bujuk rayu” oleh terdakwa Iwan Suasana yang sudah dikealnya cukup lama.<br /> <br /> “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta menjelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap Hedi<br /> <br /> Lebih lanjut Hedi Karnomo mengatakan, “Karena saya tidak berniat jahat dalam pekerjaan proyek milik Dewan itu, itulah sebabnya saya memberikan kuasa Direktur kepada Kaiseng melalui Akte Notaris, agar mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun saya tidak menyerahkan rekening PT Aneka Jasa Pembangunan dengan alasan, agar saya tetap dapat memantau pajak atas nama perusahaan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Dan saya tidak ada niat jahat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek itu.<br /> <br /> “Setelah terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, disitulah saya baru menyadari, kalau saya masuk dalam lingkaran hitam yang hendak dikubur hidup-hidup. Itulah sebabnya, dengan kesadaran saya, kasus ini langsung saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, sekali pun saya harus ikut menanggung akibatnya. Dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB di blacklist. Saya tidak mau hanya menjadi korban orang-orang itu, saya pun memberanikan diri untu melaporkannya, sekalipun saya harus ikut menanggung beban yang tak pernah saya bayangkan,” pungkasnya.<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Fakta Dalam Persidangan</b></span><br /> <br /> Kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP maupun BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan itu, JPU justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung untuk menghitungnya.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihS7dKE-SOZRIOIERm0RKlJ3KdkE4qnPW2z3zUVGYi3uGQdyEiD1WaFI2Hx9zbrwYw4YOIHIocyH3ohQx6iBgoodTcl0of5eGa92v7zRoJxAQVN0xFH7h3LTL35hvM6o7s0qj5Hl8ej2U/s1600/IMG-20170304-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihS7dKE-SOZRIOIERm0RKlJ3KdkE4qnPW2z3zUVGYi3uGQdyEiD1WaFI2Hx9zbrwYw4YOIHIocyH3ohQx6iBgoodTcl0of5eGa92v7zRoJxAQVN0xFH7h3LTL35hvM6o7s0qj5Hl8ej2U/s320/IMG-20170304-WA0000.jpg" width="320" /></a>Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ?<br /> <br /> Anehnya,  saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan tidak dihadirkan oleh JPU. Lalu, mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Beberapa hari menjelang tuntutan, mengapa Kasi Pidsus Kejari Madiun, menghubungi istri terdakwa Hedi Karnomo lewat telepon, meminta agar dikirimkan hitung-hitungan ?  <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Vonis Terhadap 6 (Enam) Terakwa</b></span><br /> <br /> Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim telah membacakan putusannya terhadap 6 (Enam) terdakwa, diantaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun. Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPK yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Dia di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun Denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /> <br /> Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /> <br /> Dan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  (Redaksi)

News Tipikor Dua Tersangka Korupsi Masuk DPO Kejati Jatim

beritakorupsi.co – Dua tersangka kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebes...

»

Terdakwa Korupsi Pajak, Satu Divonis Satunya Ditunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkVXModZ61p3446h0FGaqA1b8f8iY3zP2sIxqWio_lhFgYUf01s2SBGF_j7F_i4JOgeVdL9CWfeXGJg2L8M9u90N47lIw0HYWco9Nq9gfhf9hIjodFC5g21i3TCPtmfUddkWnIQub6gmM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkVXModZ61p3446h0FGaqA1b8f8iY3zP2sIxqWio_lhFgYUf01s2SBGF_j7F_i4JOgeVdL9CWfeXGJg2L8M9u90N47lIw0HYWco9Nq9gfhf9hIjodFC5g21i3TCPtmfUddkWnIQub6gmM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> Entah alasan apa, sehingga putusan perkara Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan) Kota Surabaya, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 999.973.919, yang menyeret Dua terdakwa (Jilid I) harus ada yang ditunda.<br /><br />Dalam kasus jilid I, penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan Dua tersangka yang kemudian disidangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya yakni, Hj. Ummi Chasanah (Ummi), mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi (Fahmi), kurir di Bapeko.<br /><br />Sidang perkara Korupsi PPh ini sejak pembacaan surat dakwaan hingga surat tuntutan, kedua terdakwa selalu disidangkan bersama-sama. Keduanya dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Anehnya, pada Jumat, 3 Maret 2017, Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warso Mukti, hanya menyidangkan terdakwa Achmat Ali Fahmi, sementra terdakwa Ummi ditunda hingga Jumat, tanggal 10 Maret menatang. Ada dugaan, agar vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa tidak saling mengetahui di hari yang sama.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim myatakan bahwa, terdakwa Ali Fami terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Achmat Ali Fahmi tidak melakasanakan apa yang diperintahkan terdakwa Ummi untuk menyetorkan pajak pegawai melainkan melibatkan beberapa orang diantaranya, Nasir (“melarikan diri”), Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman.<br /><br />“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan 6 bulan sebesar Lima puluh ribu rupiah subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Unggul.<br /><br />Terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa pengembalian uang sebesar Rp 749 juta. Dan apa bila terdakwa tidak mengembalikan dalam waktu Satu bulan setelah putusan bekekuatan hukum tetap, maka Jaksa akan menyita harta bedanya untuk dilelang. Dan apa bila harta bedanya tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun.<br /><br />Putusan Majelis Hakim ini berdasarkan fakta-fakta persidangan. Walau dalam tuntutan JPU Endro dari Kejari Surabaya tidak menuntut adanya pengembalian uang kerugian negara. Bisa jadi, karena beberpa perkara Korupsi yang disidangakan oleh Kejari Surabay tergolog ringan diantaranya, 5 terdakwa Korupsi MERR (Middle East Ring Road) II-C Surabaya (3 warga dan 2 PPKm dari Dinas PU Kota Surabaya) (JPU menuntut antara 1 hingga 2 tahun dan oleh Majelis Hakim di Vonis antara 1 hingga 1,8 tahun), kasus Korupsi Prona Lurah Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut (di tuntut 1,5 tahun dan oleh Majelis Hakim di Vonis 1 tahun) dan kasus Korupsi Prona Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari yang melibatkan beberapa LSM dan Wartawan harian, namun “selamat”.<br /><br />Menanggapi Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terakwa Achmat Ali Fahmi, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Andi Rukmono dan Ardiansyah mengatakan piker-pikir.<br /><br />“Kita akan pikir-pikir dulu, semua tergantung terdakwa. Karena ada yang harus kita pikirkan dari putusan tadi. Tuntutan Jaksa tidak ada pengembalian, tapi dalam putusan tadi, ada pengembalian sebesar 749 juta,” kata Andi.<br /><br />Terpisah. JPU Endro mengakui kalau dalam tuntutannya tidak ada pengembalian. Endro beralasan, karena terdakwa tidak menimati melainkan saksi lainnya seperti Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman.<br />“Memang nggak ada, karena terdakwa tidak menikmatinya. Yang menikamtinya adalah Helimus, Siswanto, Soni dan Toto Suratman, ini pengakuan mereka dalam persidangan. Kalau Nasir nggak ngaku. Ini kan penyidikan Polres (Polrestabes). Soni dan Toto Suratman kita sudah tahan, penyidikan Jaksa dari pengembangan persidangan. Tapi saat ini Nasir nggak tau dimana, sudah pindah. Kalu Siswanto sudah P21 tinggal melimpahkan ke Pengadilan,” ujar Endro.<br /><br />Saat ditanya, tentang pelaku utama antara Hj. Ummi Chasanah, selaku Bendahara Pengeluaran di Bappeko Surabaya dengan Achmat Ali Fahmi dalam kasus penggelapan pajak pengahasilan pegawai Bapeko, JPU Endro mengatakan, sama-sama pelaku utamanya. <br /><br />“Ia kalau dibilang pelaku utamanya, iya sama-sama pelaku utama sih,” jawabnya singkat.<br /><br />Pada hal, terjadinya masalah karena terdakwa Ummi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara yang memungut dan menyetorkannya langsung ke Bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah, melainkan mempercayakannya kepada Fami dan Fami melibatkan beberapa orang kenalannya.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Terdakwa Korupsi Pajak, Satu Divonis Satunya Ditunda

beritakorupsi.co – Entah alasan apa, sehingga putusan perkara Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembanguna...

»

PT KAI Memberikan Pelayanan Secara Khusus Bagi Penumpang Ibu Hami

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWRqWNMCt__1MSC0REOyqbK1J5CzSD1B_6mJIIECHGxtd4J6hz5uQvoX68RTUGp2ClbqGpJVUnNNZH86p7EW6BEVAc34T4VtjCQ08Ld5CYTv-t5W-yEsWKw1t1QCLyVEDfARt0BHIbSuE/s1600/eurostar-landscape.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWRqWNMCt__1MSC0REOyqbK1J5CzSD1B_6mJIIECHGxtd4J6hz5uQvoX68RTUGp2ClbqGpJVUnNNZH86p7EW6BEVAc34T4VtjCQ08Ld5CYTv-t5W-yEsWKw1t1QCLyVEDfARt0BHIbSuE/s640/eurostar-landscape.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co –</b> PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya, semakin memperbaiki pelayanannya, setelah program penambahan Kereta Api maupun gerbong penumpang beberapa minggu lalu, kini memberikan pelayanan secara Khusus bagi calon penumpang Ibu hamil, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 mendatang.<br /> <br /> Pelayanan Khusus bagi calon penumpang Ibu hamil akan diberikan dengan beberapa persyaratan diantaranya, perjalanan jarak jauh, kehamilan kurang dari 14 minggu dengan melampirkan surat keterangan dari dokter. Hal itu disampaikan oleh Gatut Sutiyatmoko, selaku Manager Humas Daop 8 Surabaya, Selasa, 1 Maret 2017.<br /> <br /> “Kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon penumpang, agar mereka merasa nyaman Khususnya bagi Ibu hami. Mulai tanggal 31 Maret nanti, kita akan memberikan pelayanan secara Khusus bagi calon penumpang Ibu hami. Tentunya dengan beberapa persyaratan seperti, diperbolehkan naik KA jarak jauh dengan usia kehamilan 14 sampai dengan 28 Minggu. Pada usia kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 28 minggu, maka penumpang wajib melampirkan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang menyatakan usia kehamilan pada saat pemeriksaan, kandungan ibu dalam keadaan sehat dan tidak ada kelainan kandungan atau kehamilan,” kata Gatut<br /> <br /> Namun Gatut menegaskan, apa bila terjadi penyimpangan persyaratan oleh calon penumpang tersebut maka diberlakukan proses Boarding. “ Bagi calon penumpang Ibu hamil, wajib didampingi oleh minimal satu orang pendamping. Apabila kedapatan calon penumpang ibu hamil yang menyimpang dari ketentuan pada point 2 huruf (a) dan (b), maka petugas akan melakukan proses boarding diantaranya; calon penumpang diijinkan melanjutkan perjalanan dengan syarat wajib melakukan pemeriksaan di Poskes (Pos Kesehatan) Stasiun dan membuat surat pernyataan bertanggung jawab sendiri segala resiko dan dibebaskan dari pertanggungjawaban jika terjadi hal - hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan. Yang kedua, apabila hasil pemeriksaan petugas Poskes menyatakan bahwa penumpang tersebut tidak direkomendasikan untuk perjalanan jarak jauh, maka tiket atau Poarding Pass penumpang yang bersangkutan dapat dibatalkan secara manual dan Bea Tiket dikembalikan secara tunai sebesar 100% diluar bea pemesanan. Ketiga, calon penumpang yang mendampingi ibu hamil, jika menghendaki tidak melanjutkan perjalanan, maka tiket atau Boarding Pass dibatalkan secara manual dan Bea Tiket dikembalikan secara tunai sebesar 100% diluar bea pemesanan,” ujarnya.<br /> <br /> Gatut menambahkan, apabila kedapatan penumpang ibu hamil di atas ka yg menyimpang dari ketentuan pada point 2 huruf (a) dan (b), maka penumpang yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa, yang bersangkutan sanggup melakukan perjalanan KA jarak jauh, dan segala resiko menjadi tanggung jawab penumpang. Formulir pemesanan tiket, ketentuan reservasi yang terdapat di channel eksternal dan website ticketing KAI wajib menyertakan aturan tentang ibu hamil yang diperbolehkan naik ka jarak jauh.<br /> <br /> Menurut Gatut, persyaratan tersebut bukan semata-mata mempersulit calon penumpang bagi Ibu hami, namun demi keselamatan dan kenyamanan. <br /> <br /> ”Dengan ditetapkannya peraturan ini, PT KAI berharap dapat memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang pada umumnya dan penumpang hamil khususnya,” pungkasnya.  (Redaksi)<span id="goog_404291464"></span><span id="goog_404291465"></span>

Regional PT KAI Memberikan Pelayanan Secara Khusus Bagi Penumpang Ibu Hami

beritakorupsi.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya, semakin memperbaiki pelayanannya, setelah program penambahan Kereta...

»

6 Terdakwa Korupsi Gedung DPRD Madiun Divonis Bersalah, Dua DPO “Diselamatkan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqTTSW_0r6OgHnfeAPf-9KBCZ0m4x45hwMEGAeYmcFGfjVf4I9ppojBt5aQsPxYQ2Y87BqHZyvlsu8a83-ivwhX8HSNm0vQTHA6SluvjCEAFLbr_CULNLzjSQtRKdHa85G0cFyMWTehKU/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqTTSW_0r6OgHnfeAPf-9KBCZ0m4x45hwMEGAeYmcFGfjVf4I9ppojBt5aQsPxYQ2Y87BqHZyvlsu8a83-ivwhX8HSNm0vQTHA6SluvjCEAFLbr_CULNLzjSQtRKdHa85G0cFyMWTehKU/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co -</b> Sidang perkara kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 29.300.800.000,- telah mencapai “finis” di tingkat Pengadilan pertama Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senis, 27 Pebruai 2017. <br /><br />Setelah menjalani proses persidangan yang begitu paanjang dan “menuai pertanyaan”, Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji dengan dibantu Dua anggota Majelis Hakim yaitu, Kusdarwanto dan Mochamad Mahin (keduanya Hakim Ad Hock) telah membacakan surat putusan kepada 6 (Enam) terdakwa.<br /><br />Ke Enam terdakwa tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), dalam pelaksaannya terdakwa dengan sewenang-wenang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sarana dan prasarana yang ada padanya. Dengan sengaja dan sewenang-wenang memberikan kesempatan kepada Kaiseng dan Shonhaji dengan memberikan kuasa penuh untuk melaksanakan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, hanya untuk memikirkan keuntungan sebesar 2,5% dari anggaran. <br /><br />Namun Majelis manyatakan bahwa aliran dana tidak ada dinikamti oleh terdakwa. Dana sebesar Rp 23,2 milliar yang masuk kerekening PT AJP sebagian disalurkan kepada Moch. Shonhaji sebesar Rp 13.584.853.253, Kaiseng sebesar Rp 6.544.552.510, Sumanto Rp 837 juta, Iwan Suasana Rp 128,550 juta, Aditya Nerviana sebanyak Rp 300 juta dan ke beberapa suplayer setelah Kaiseng dan Moch. Shonhaji melarikan diri. <br /><br />Sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa Hedi Karnomo, harus bertanggung jawab penuh karena Kaiseng dan Moch. Shonhaji telah melarikan diri, sehingga proyek gedung DPRD Kota  Madiun tidak selesai dikejakan hingga batas waktu 31 Desember 2015 dan tidak dapat difungsikan, juga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.065.528.684,40 berdaasarkan hasil penghitungan “lembaga negara” Politeknik Bandung. Pada hal, dalam fakta persidangan, Iskandar, Dosen Politeknik Bandung mengatakan bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk menghitung kerugian negara karena itu adalah kewenagan BPK.<br /><br />Anehnya, hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPKP yang dijelaskan Inspektorat Kota Madiun dan saksi lainnya dalam persidangan, ada kelebihan bayar sebesar Rp 388 juta. Namun hal itu tak terungkap dalam dakwaan, tuntutan terlebih dalam putusan. Sebab, JPU maupun Majelis Hakim “memakai” hasil penghitungan yang dilakukan oleh Iskandar bersama Teamnya dari Politeknik Bandung (Polban). <br /><br />Tragisnya, terdakwa Hedi Karnomo pun di Vonis pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan karena dianggap bertanggung jawab penuh dalam kasus proyek gedung DPRD Kota Madiun yang dilaporkan serta menghantarkannya kedalam penjara. Apa yang disampaikannya dalam persidangan maupun dalam pembelaanya ditolak mentah-mentah oleh ke Tiga Majelis Hakim.<br /><br />“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara besama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckton pasal 18 Undang-Undang Tipikor junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Lima puluh juta rupiah subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji.<br /><br />Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Hedi Karnomo sebagai JC dengan pidana penjara selama 1,5 tahun dan diperlakukan secara Khusus. Namun dalam persidangan, terdakwa ini diminta pertanggung jawaban sebagai Direktur PT AJP walaupun dirinya sebagai terdakwa. Belum lagi JPU yang menunjukkan bukti baru dalam persidangan yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan, permintaan “hitung-hitungan” oleh Kasi Pidsus kepada istri terdakwa beberapa hari sesudah agenda pemeriksaan terdakwa. Tidak hanya itu. Hasil audit BPKP juga tidak “dipercaya” melainkan hasil audit Politeknik Bandung serta tidak menghadirkan saksi ahli yang di BAP saat penyidikan.<br /><br />Dalam kasus ini, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana penjara kepada 5 terdakwa lainnya diantaranya, Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPK yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan). Dia di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun Denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /><br />Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Dan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun. Atas putusan tersebut, para terdakwa masih pikir-pikir semantara JPU tak menaggapi apa-apa.<br /><br />Usai persidangan, salah satu Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumanto, terkait putusan Majelis Hakim mengatakan, masih akan pikir-pikir. Alasannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persdiangan. Namun PH terdakwa menghargainya.<br /><br />“Kita masih pikir-pikirlah. Banyak hal dalam fakta persidangan tidak masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim. Tapi kita tetap mengharagai putusan Majelis,” ucapnya. Sementara Kasi Pidsus Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa, enggan menanggapi saat dihubungi media ini ke nomor HP nya.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor 6 Terdakwa Korupsi Gedung DPRD Madiun Divonis Bersalah, Dua DPO “Diselamatkan”

beritakorupsi.co - Sidang perkara kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran dari APBD ...

»

Majelis Hakim Bacakan Putusan Dengan “Semangat Berapi-Api”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8ugmRyW-J8UVkvBIvBC8vbMDafDrXgHK4CzahZ32th5jK29YTHwaGFBrxlLsJW-g10UCKrJl9NpD-9mdyj2RYC-Hu-dSYhnuzfwI-9w3LwTrY93oh3p6_1S6YX6Mh9Fo0tvCXU-s3vY/s1600/DSCF3813.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8ugmRyW-J8UVkvBIvBC8vbMDafDrXgHK4CzahZ32th5jK29YTHwaGFBrxlLsJW-g10UCKrJl9NpD-9mdyj2RYC-Hu-dSYhnuzfwI-9w3LwTrY93oh3p6_1S6YX6Mh9Fo0tvCXU-s3vY/s640/DSCF3813.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Hakim anggota Kusdarwanto, Ketua Majelis Mateus Samiaji dan Hakim Anggota Mochamad Mahin</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><i><b>Katua LSM WKR : Sidang Korupsi Gedung DPRD Ibarat Dagelan</b></i></span><br /><br /><br /><b>beritakorupsi.co – </b>Sidang perkara kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 29.300.800.000,- telah mencapai “finis” di tingkat Pengadilan pertama Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Senis, 27 Pebruai 2017. <br /><br />Setelah menjalani proses persidangan yang begitu paanjang dan “menuai pertanyaan”, Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji dengan dibantu Dua anggota Majelis Hakim yaitu, Kusdarwanto dan Mochamad Mahin (keduanya Hakim Ad Hock) telah membacakan surat putusan kepada 6 (Enam) terdakwa dalam kasus ini.<br /><br />Ke Enam terdakwa tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan.<br /><br />Dalam amar putusannya yang dibacakan Majelis Hakim secara bergantian, anggota Manjelis Hakim Kusdarwanto, dengan suara yang terkesan begitu bersemangat yang luar biasa membacakan putusan kepada terdakwa Hedi Karnomo menyatakan, kasus pembangunan proyek gedung DPRD Kota Madiun yang belum selesai hingga 31 Desembar 2015 dan tidak dapat difungsikan <b>karena Kaiseng dan Moch. Shonhaji melarikan diri dan belum tertangkap hingga sekarang, maka yang bertanggung jawab penuh adalah terdakwa.</b><br /><br />Tragisnya, Majelis Hakim menolak staus JC (Justice Collabolator) yang diberikan Kejaksaan kepada terdakwa Hedi Karnomo sesuai dengan SEMA No 4 tahun 2011. Pada hal sebelumnya, anggota Majelis Hakim Mochamad Mahin kepada media ini mengatakan, satus JC sudah pasti akan dipertimbangkan.<br /><br /><b>Tidak hanya itu. Majelis Hakim dan JPU “sepakat tidak” tidak mengaitkan keterlibatan Panji (Bondan Panji Saputra), salah seorang anggota DPRD Kota Madiun, yang juga adik kandung Wali Kota, Bambang Irianto</b>, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan hal ini terkuak dalam persidangan dari keterangan terdakwa Iwan Suasana. Pada hal, Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya berdasarkan fakta persidangan.<br /><br />Sementara kasus ini ada, karena Hedi Karnomo memberanikan diri melaporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) yang semula hendak ke KPK karena dianggap lebih “mengharagai” dan transparan. Hedi Karnomo juga dengan jujur dan terus terang telah menagkui bahwa terdakwa Iwan Suasana yang sudah lama dikenalnya telah memberikan keyakinan kepada Hedi Karnomo terkait proyek gedung DPRD Kota Madiun. Dan dalam persidangan, Iwan juga telah menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan Sumanto untuk mencari bendera (rekanan) dan proyek tersebut dari Panji. Namun JPU maupun Majelis tidak mempertimbangkannya. <br /><br />Terdakwa Hedi Karnomo juga telah mengakui terkait tanda tangannya di dalam dokumen kontrak yang terpaksa ditanda tangani agar tidak di Blaclist diawal karena Kaiseng tak kunjung muncul untuk diajak oleh Hedi Karnomo menghadap Notaris membuat Kuasa Direktur. Namun sehari setelah menanda tangani dokumen kontrak, Kaiseng datang dan bersedia diajak ke Notaris membuat Kuasa Direktur. Hal ini menurut Majelis Hakim hanya akal-akalan terdakwa Hedi Karnomo. Memberikan Kuasa Direktur melalui Akte Notaris, menurut Mjelis Hakim bahwa itu adalah tindakan kesewenang-wenangan terdakwa untuk melepaskan tanggung jawabnya.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim tersebut, <b>tidak mempertimbangkan sama sekali semua keterangan terdakwa Hedi Karnomo dalam persidangan. Namun Majelis Hakim menjadikan semua keterangan saksi yang juga sesama terdakwa yakni Iwan Suasana, Sumanto, Aditya dan Agus dijadikan untuk memberatkan terdakwa.</b> Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa Hedi Karnomo, selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan dengan sewenang-wenang meminjamkan perusahannya dengan <b>memberikan kuasa penuh berdasarkan Akte Notaris kepada Moch. Shonhaji dan Kaiseng secara sembrono</b> untuk pembangunan proyek gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 dengan dijanjikan fee 2,5%.<br /><br />“Dalam pelaksaannya terdakwa dengan sewenang-wenang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya serta sarana dan prasarana yang ada padanya. Dengan sengaja dan sewenang-wenang memberikan kesempatan kepada Kaiseng dan Shonhaji dengan memberikan kuasa penuh untuk melaksanakan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015,” ucap Hakim Kusdarwanto berapi-api.<br /><br /> Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Kusdarwanto dengan bersemangat menyebutkan, bahwa dana yang masuk kerekening PT AJBP telah disalurkan keberbagai pihak diantaranya, Moch. Shonhaji sebesar Rp 13.584.853.253, Kaiseng sebesar Rp 6.544.552.510, Sumanto Rp 837 juta, Iwan Suasana Rp 128,550 juta, Aditya Nerviana sebanyak Rp 300 juta dan ke beberapa suplayer, dan telah <b>merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.065.528.684,40 berdasarkan audit penghitungan “lembaga negara” Politeknik Bandung, dan terdakwa tidak menikmatinya.</b><br /><br />Majelis Hakim nyatakan bahwa, terdakwa Hedi Karnomo terbukti secara sah dan meyakinkan melakuakn tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Manjatuhkan pidan penjara selama 1 tahun denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp 50 juta) subsidair Tiga bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji.<br /><br />Dari putusan Majelis Hakim ini telah <b>“menyelamatkan” Kaiseng dan Moch. Shonaji yang dianggap bertanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan proyek gedung DPRD Kota Madiun karena Kaiseng telah menerima suarat Kuasa Direktur berdasarkan Akte Notaris dari Hedi Karnomo yang menurut Majelis Hakim adalah tindakan kesewenang-wenangan” terdakwa untuk mencari keuntungan. Kaiseng dan Moch. Shonhaji adalah pelaksana langsung dalam proyek tersebut  dan telah menerima aliran dana bersama terdakwa lainnya.</b><br /><br /><b>Tidak hanya itu. Keberanian terdakwa Hedi Karnomo untuk mengungkap kasus ini dan pemberian JC oleh Kejaksaan kepada terdakwa pun di tolak mentah-mentah oleh Majelis Hakim. Menanggapi putusan Majelis Hakim</b>, terdakwa Hedi Karnomo menyatakan pikir-pikir. <br /><br />Semenatara usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Madiun, I Ketut Suarbawa, tak bersedia diminta komentarnya saat dihubungi melalui nomor HP-nya. Namun sebelumnya, pada tanggal 17 Pebruari 2017, Media ini mengkonfirmasi kepada I Ketut Suarbawa, terkait putusan antara 1 hingga 1,5 tahun yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Lima terdakwa yakni, Agus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya Nerviadi Iwan Suwasanadan Sumanto, namun Suarbawa membantahnya.<br /><br />“Kalau masalah putusan kan itu kewenangan Majelis Hakim. Ia kita ketemu Hakim kan hanya saat sidang. Itu nggak ada,” kata Suarbawa dari ujung telepon selulernya.<br /><br />Terpisah. Ketua LSM WKR (Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat) Madiun, Budi, menanggapi putusan Majelis Hakim yang mengatakan persidangan kasus perkara Korupsi gedung DPRD Madiun ibarat Dagelan.<br /><br />“Ini ibarat Dagelan. Kita akan membuat laporan ke Kejagung, Mahkamah Agung, Obusman dan Kementerian Kehakiman. Karena Kaiseng dan Shonhaji melarikan diri, lalu Hakim mengatakan yang tanggung jawab penuh terdakwa Hedi Karnomo. Justru setelah kasus ini mencuat, Wali Kota Madiun pun diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi oleh KPK. Kalau begini, masyarakat akan enggan bekerjaasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus Korupsi. Karena aparat penegak hukum tidak memberikan panghargaan hanya melihat kesalsahannya,” ujar Budi, sebelum meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Majelis Hakim Bacakan Putusan Dengan “Semangat Berapi-Api”

Foto dari kiri, Hakim anggota Kusdarwanto, Ketua Majelis Mateus Samiaji dan Hakim Anggota Mochamad Mahin Katua LSM WKR : Sidang Korups...

»

Penyidik Kejati Jatim Datangi Rumah Terdakwa Sebelum Putusan

<i><span style="font-size: large;"><b>Kajati : Itu Pelanggaran Namanya</b></span></i><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVtbsAZUWGPGH5aa6rD2EuY71kseFxtM7-6CRjVRbfsO15evhbk6C4enSVn56WMFkPvCF1Tpi0OeNz9JB40P-r37WPp6cPEs2UbaKxuAv-l6aD3eTtxV0dsWNi-2_YvIxeij-LO-_h57I/s1600/Jaksa+Adung.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVtbsAZUWGPGH5aa6rD2EuY71kseFxtM7-6CRjVRbfsO15evhbk6C4enSVn56WMFkPvCF1Tpi0OeNz9JB40P-r37WPp6cPEs2UbaKxuAv-l6aD3eTtxV0dsWNi-2_YvIxeij-LO-_h57I/s1600/Jaksa+Adung.jpg" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <br /> <span style="font-size: small;"><b>beritakorupsi.co – </b>Empat hari sebelum sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim,  salah seorang penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"> mendatangi rumah terdakwa kasus Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun.<br /><br />Pada Jumat, 24 Pebruari 2017 sekitar pkl 09.00 wib, Jaksa Adung, salah seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yang menangani kasus Korupsi proyek gedung DPRD Kota Madiun, mendatangi rumah salah seorang terdakwa di kawasan rungkut dengan menggunakan Inova yang tergolong baru beli serta berpakian baju batik.<br /><br />Saat itu, wartawan media ini sedang melakukan wawancara  di kantor terdakwa yang berada disamping rumahnya terkait kesiapan dirinya menghadapi putusan yang akan dijatukan Majelis Hakim pada Senin, 27 Pebruari 2017.<br /><br />Semula wartawan media ini menggangap kehadiran Jaksa Adung ke rumah terdakwa adalah tugas dari pimpinannya. Namun beberapa saat setelah Jaksa Adung meinggalkan rumah terdakwa, ternya kedatangannya hanya menyampaikan kepada terdakwa dan istrinya kalau terdakwa harus dipenjara karena semua berdasarkan fakta persidangan. Hal itu seperti yang disampiakan istri terdakwa kepada media ini.<br /><br />“Tadi dia (Jaksa Adung) bilang, semua fakta persidangan ia harus masuk (penjara.red),” kata istri terdakwa menirukan ucapan Jaksa Adung. Jaksa Adung juga menanyakkan kepada terdakwa terkait surat permohonan perlindungan hukum yang dikirim kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo dengan tembusan, Ketau MA RI, Kajangung RI, LPSK dan beberapa lembaga lainnya termasuk perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jakaerta terkait statusnya sebagai JC dalam Konvensi PBB tahun 2003.<br /><br />“Jaksa Adung juga tadi bilang, kenapa kirim surat ke Presiden. Ia saya bilang, saya nggak menegrti hukum. Ini baru pertamma dia kesini. Kalau ke rumah yang lama yang sudah saya jual karena butuh uang, dia pernah tiga kali juga Jaksa Sharoli,” lanjut istri terdakwa. Saat dikonfirmai melaui nomor WhastApp (WA), Jaksa Adung tak menaggapinya.<br /><br />Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan tidak ada perintah. Maruli juga menegaskan, Jaksa tidak boleh mendatangi rumah terdakwa dan itu pelanggaran.<br /><br />“Tidak ada perintah saya. Apa urusannya ke rumah terdakwa. Saya akan panggil ybs (yang bersangkutan.red). tidak boleh Jaksa kerumah terdakwa, itu pelanggaran,” kata Maruli.  (Redaksi)</span><br /> <i><span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></i> <i><span style="font-size: large;"><b><br /></b></span></i>

News Regional Penyidik Kejati Jatim Datangi Rumah Terdakwa Sebelum Putusan

Kajati : Itu Pelanggaran Namanya beritakorupsi.co – Empat hari sebelum sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim,  salah seorang pen...

»