Prof. Dr. Philipus : LHP Dari Lembaga Lain Harus Diserahkan Ke BPK RI

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HywTn_I4su7X4HYqMw10CfEYfjZFadXlPTOtkL63t9BEGBLPsMn3ngVFKFWw3q2bGm8DH_-nskKe5FvJihBV8_OG3d1UlJ7s2lOw1oE8sXlAWOrhzjHYt5nUqCbM6aS3UMBELyQLbwo/s1600/IMG_20170202_115919.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2HywTn_I4su7X4HYqMw10CfEYfjZFadXlPTOtkL63t9BEGBLPsMn3ngVFKFWw3q2bGm8DH_-nskKe5FvJihBV8_OG3d1UlJ7s2lOw1oE8sXlAWOrhzjHYt5nUqCbM6aS3UMBELyQLbwo/s640/IMG_20170202_115919.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.c</b>o – Beberapa kasus dugaan Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan kemudian di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, hasil penghitungan kerugian negara tidak melibatkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)  RI atau pun<br /> <br /> Diantaranya, kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar, namun hingga saat ini gedung Dewan itu tak kunjung selesai, karena pelaksana proyek yakni Kaiseng dan Shonaji “dilarikan”, sehingga kasus tersebut tetap “diselimuti kabut”   dan keduanya pun masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur.<br /> <br /> Dalam kasus ini, JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun, dalam surat dakwaannya pada saat awal persidangan menyatakan, bahwa ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 milliar lebih, namun bukan hasil penghitungan atau audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur apa lagi hasil penghitungan BPK RI, melainkan hasil penghitungan Volume pekarjaan oleh Tim Teknik Spil dari Politekni Bandung. Hal itu seperti yang terungkap dalam persidangan pada Senin, 30 Januari 2017.<br /> <br /> Sementara, Ahli hukum tata Negara yang juga Guru Besar di Faklutas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (FH Unair) dan FH. Universitas Trisakti Jakarta, Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H menyatakan, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.<br /> <br /> Hal itu dijelaskan Prof. Dr. Philipus, dalam pesidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, sebagai Ahli dalam perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang dihadirkan oleh terdakwa Hedi Karnowo, pada Kamis, 2 Pebruari 2017<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, , Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H menjelaskan bahwa hal itu diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.<br /> <br /> “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara,” kata Ahli hukum tata nrgara ini sembari menyerahkan lembaran kepada Majelis.<br /> <br /> Lebih lanjut Guru Besar FH Universitas Trisakti ini menjelaskan, laporan hasil penghitiungan (LHP) yang dilakukan lembaga lain, wajib diserahkan ke BPK. <br /> <br /> “LHP yang dilakukan oleh BPK tidak dapat dijadikan sengketa di Pengadilan, tetapi harus diingat, Pengadilan juga tidak boleh menolak. LPH yang dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-undangan, wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan,” lanjut Prof. Philpus, menjawab pertanyaan Abdul Salam selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa.<br /> <br /> PH terdakwa Hedi Karnowo, Abdul Salam, menanyakkan hal tersebut kepada Ahli hukum tata negra ini, terkait hasil penghitungan kerugian negara yang dikatakan JPU namun menurut Ahli Teknik Spil.<br /> <br /> Dalam UU RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara ; Pasal 2 ayat (1). Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara; ayat (2).  BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung  jawab keuangan negara.<br /> <br /> Dalam pasal 3 ayat (1).  Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ayat (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undangundang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. <br /> <br /> Sementara dalam perkara Korupsi proyek gedung DPRD Kota Madiun, JPU tidak melibatkan BPK RI maupun BPKP Jawa Timur. Lalu bagaimana JPU menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 1 milliar lebih kasus ini ? Bagaimana pula keabsahan dari hasil penghitungan Volume pekerjaan yang dilakukan Tim Teknis Spil dari Politeknik Bandung ?<br /> <br /> Sementara pertanyaan JPU kepada Ahli, terkait surat kuasa Khusus berdasarkan Akta Notaris, yang diberikan terdakwa Hedi Karnowo, selaku Direktur PT AJP kepada tersangka Kaiseng, selaku pelaksana pekerjaan. Dalam surat kuasa tersebut meliputi pelaksanaan pekerjaan hingga selesai, melakukan surat menyurat, menghadiri rapat, melakukan pembayaran buruh hingga pencairan. Dan apa bila tejadi perbuatan yang melanggar hukum, menjadi tanggung jawab penerima kuasa. Sebab pekerjaan tersebut bukan sub kontrak melainkan pinjam bendera atau dokumen PT milik Hedi Karnowo.<br /> <br /> Menjawab pertanyaan JPU tersbut, Prof. Dr. Philipus menjelaskan, perbuatan melawan hokum adalah tanggung jawab penerima kuasa. “Kesalahan surat kuasa adalah tanggung jawab pimpinan, kalau ada perbuatan melawan hukum dari pekerjaan, itu menjadi tanggung jawa penerima kuasa,” tegas Prof. Philipus.<br /> <br /> Setelah mendengarkan penjelasan Ahli hukum tata negara, kemudian dilanjutkan  dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa, JPU menanyakkan bukti asli penggunaan uang sebesar Rp 606 juta, yang dicairkan oleh pengguna Anggaran (PA) kerekening PT AJP. sebab, dalam dakwaan JPU, terdakwa dituduh menikmati uang dari hasil proyek tersebut sebesar Rp 606 juta. Sementara menurut terdakwa, uang sebesar itu dugunakan untuk proyek pembangunan gedung Dewan setelah Kaiseng dan Shonaji melarikan diri karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.<br /> <br /> Namun oleh terdakwa, bukti asli penggunaan uang sebesar Rp 606 juta diserhkan kepada Majelis Hakim. Justru terdakwa sendiri mengalami kerugian sebesar Rp 80 juta termasuk membayar gaji buruh yang ditinggalkan Kaiseng dan Shonaji.<br /> <br /> “Ada bukti asli. Uang 606 juta saya pergunakan untuk proyek termasuk membayar gaji buruh, justru saya mengalami kerugian sebesar Delapan puluh juta rupiah (Rp 80 juta). 2,5% yang dijanjikan Kaiseng , belum saya saya terima. 128 juta yang saya cairkan kepada Aditya atas perintah Kaiseng termasuk pencairan kepada yang lain, itu atas perintah Kaiseng dan Shonaji,” jawab Hedi Karnowo.<br /> <br /> Sementara menjawab pertanyaan anggota Majelis Hakim Mochammad Mahin, terkait pernyataan Hedi Karnowo mengenai proyek tersebut sepertinya sudah diatur. Hedi Karnowo menjelaskan, bahwa terlalu mudahnya proses lelang yang hanya 1 (Satu) peserta dan pencairan uang muka sebesar 20% setelah penanda tanganan kontrak. <br /> <br /> Pada sidang sebelumnya, hal yang sama juga terucap dari terdakwa Iwan Suasana. Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Iwan mengatakan bahwa proyek tersebut dari Panji (Bondan Panji Saputra), anggota DPRD Madiun yang juga adik kandung tersangka Wali Kota Bambang Irianto. <br /> <br /> Namun anehnya, mengapa penyidik Kejati Jatim atau JPU Kejari Madiun tidak menghadirkan Panji dalm persidangan ? sebab pernyataan terdakwa Iwan dalam persidangan bisa jadi terucap saat dirinya diperiksa sebagai tersangka.<br /> <br /> Namun tak heran. Bila dikaitkan dengan kasus Korupsi proyek pembangunan Embung (waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tahun 2014 lau dengan anggaran sebesar Rp 19 milliar. Dalam kasus ini, Kejari Madiun hanya menyeret 2 orang terdakwa yakni PPKm dan Konsultannya. Pada hal, proyek ini mengalami kerusakan.<br /> <br /> Namun dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim (Senin 7 Maret 2016), salah satu terdakwa membeberkan adanya pertemuan Kajari Madiun, Kasi Pidsus dan Wali Kota Bambang Irianto dan beberapa orang lainnya di Lt 20 Hotel JW Mariot Surabaya, setelah kasus proyek pembangunan Embung mencuat ke publik.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Terdakwa juga menyebutkan bahwa adanya aliran dana sebesar Rp 2 M kepada Boni, anak Wali Kota sebelum proyek di lelang. Dan aliran dana kepada Wali Kota sebesar Rp 1 M, Kajari Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di Jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta.  (Redaksi)

News Tipikor Prof. Dr. Philipus : LHP Dari Lembaga Lain Harus Diserahkan Ke BPK RI

beritakorupsi.c o – Beberapa kasus dugaan Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan kemudian di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, ...

»

Selain Kendaraan Pegawai, Dilarang Masuk Ke Area Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh183Wu-HSMWG4BY1z25DtMdmIqd9gpgBpGruuk3Coqgt_exzbaG_q7_Ir_yMigXraEH9-ya1eHbkK6YCf5_d9Z5LwU2r85UvkXLVkDp_qjy3pEKBPAuwqXBAA4nKl7Em3-WxddgU2OefU/s1600/IMG_20170202_104134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh183Wu-HSMWG4BY1z25DtMdmIqd9gpgBpGruuk3Coqgt_exzbaG_q7_Ir_yMigXraEH9-ya1eHbkK6YCf5_d9Z5LwU2r85UvkXLVkDp_qjy3pEKBPAuwqXBAA4nKl7Em3-WxddgU2OefU/s1600/IMG_20170202_104134.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2017, Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya, Sujatmiko, membuat kebijakan baru, demi meraih dan mempertahankan Akreditasi Kelas I A Khusus.<br /><br />Kebijakan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya, Sujatmiko yakni, larangan bagi kendaraan pengunjung baik Pengacara/keluarga terdakwa maupun wartawan, dilarang masuk   ke area gedung yang dibagun dari uang rakyat itu.<br /><br />Kebijakan itu demi merai dan mempertahankan Akreditasi Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus. Tidak hanya larangan kendaraan bagi pengunjung masuk ke area Pengadilan, termasuk meliburkan sidang perkara pidana umum maupun pidana Korupsi. Namun pengumuman itu tidak tertulis<br /><br />“Maaf tidak boleh masuk, semua kendaraan roda dua diparkir diluar disamping (samping luar Pengadilan Tipikor.red),” kata seorang Satpam kepada wartawan beritakorupsi.co sesaat setelah berhenti dibelakang gedung Pengadilan, pada Kamis, 2 Pebruari 2017.<br /><br />Area parkir yang disediakan Pengadilan Tipikor disamping luar gedung Pengadilan yang bekerjasama dengan masyarakat, tenyata sebuah gang menuju perkampungan. “Ia, disini parkirnya kerja sama dengan Pengadilan,” kata penjaga parkir.<br /><br />Apakah kebijakan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor ini hanya sesaat demi sebuah Akreditasi atau selamanya ? seperti sebuah monitor jadwal persidangan perkara Korupsi yang hanya berfungsi dua kali seminggu yakni, setiap Selasa dan Jumat seiring dengan sidang perkara Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan ?  (Redaksi)<br />.

News Regional Selain Kendaraan Pegawai, Dilarang Masuk Ke Area Pengadilan Tipikor

beritakorupsi.co – Terhitung sejak tanggal 2 Pebruari 2017, Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya, Sujatmiko, membuat kebijakan baru, ...

»

WN Hongkong Jadi Saksi Di Pengadilan Korupsi Surabaya

<i><span style="font-size: large;"><b> Lam Chong San, Tanyakkan Hasil Audit BPKP Ke JPU</b></span></i><br /> <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtgWVZBoFmKacQTZiU5QF-7nW6fAh0rb-lnQ-wYalJQIVXGU1Bj_KSWtOK9P18UXtzrt9J7WrD8GoeT5U7dbMC-q4cKGb_mpP9lF259hTzADoO3zePiW_55uFFfH5AQklgzUMfdZ7aZM/s1600/DSCF1235.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwtgWVZBoFmKacQTZiU5QF-7nW6fAh0rb-lnQ-wYalJQIVXGU1Bj_KSWtOK9P18UXtzrt9J7WrD8GoeT5U7dbMC-q4cKGb_mpP9lF259hTzADoO3zePiW_55uFFfH5AQklgzUMfdZ7aZM/s640/DSCF1235.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Lam Chong San (WN Hong Kong) sedang duduk dan menoleh kebelakang</td></tr> </tbody></table> <br /> <br /> <b>beritakorupsi.co</b> – Ini mungkin yang pertama kali di Indonesia sejak Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, Warga Negara (WN) Hong Kong, di adili sebagai terdakwa Korupsi, dan kemudian saat ini menjadi saksi untuk Dua terdakwa dalam kasus perkara Korupsi yang sama. <br /> <br /> Lam Chong San (76), adalah seorang Investor Warga Negara (WN) Hong Kong yang memiliki ijin tinggal tetap di Indonesia. Dan pada tahun 2007 lalu, ‘Ngkong’ ini mendirikan perusahaan di bidang Pertambangan Miniral dan Batu Bara (Minerba) yang berkedudukan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yakni PT Indo Modern Mining Sejahtera (PT IMMS).<br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>Fakta Persidangan Sebelumnya Pada 2016 (Jilid I).</b></span><br /> <br /> Dan pada tahun 2016, 3 (Tiga) tahun setelah PT IMMS tidak lagi melakukan kegiatan penambangan (2013), dan seiring mencuatnya kematian ‘Alm. Salim Kancil’ yang di otaki Kepala Desa Selokawarawar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang (sudah di Vonis oleh Hakim PN Surabaya), karena almarhum memprotes kegiatan penambangan galian C di Desa Selokawarawar, pria yang hampir bau tanah ini (Lam Chong San) pun dijadikan tersangka, dan adili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, karena perusahaan yang didirikannya itu, di dituduh melakukan “pencurian” harta kekayaan Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penambangan pasir besi (Galian B) di Desa Bades, Kecamatan Pasirian secara ilegal di lahan yang di kleam sebagai milik Perhutani pada tahun 2010 hingga 2013 lalu, dan mengeksport ke Luar Negeri. <br /> <br /> Walau pun sejak awal berdirinya PT IMMS miliki WN Hongkong ini telah memperoleh Surat rekomendasi dari Perum Perhutani dengan Nomor. 806/ 052.1/P-SDH/Pbo/II yang menyatakan, tidak keberatan untuk diadakan kegiatan penyelidikan (Ekploirasi) bukan Eksploitasi (Penambangan), Ijin Kuasa Pertambangan eksplorasi pasir besi nomor 503/01.427/2008 tanggal 30 Juni 2008 di Wilayah Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian dan Tempursari seluas kurang lebih 8000 Ha, Surat Keterangan dari kepala daerah yang menyatakan tidak keberatan untuk dilakukan penyelidikan di Desa Bades, Selokawarawar dan Selokanyar.<br /> <br /> Juga berdasarkan SK Bupati Lumajang No. 503/904/427.1/2009 tentang persetujuan perpanjangan ijin usaha pertambangan eksplorasi pasir besi kepada PT IMMS yang berlaku selama 3 tahun, berdasarkan UU No 4 tahun 2009 dan Surat Edaran Dirjen ESDM, tanggal 25 Agustus 2008, SK Persetujuan Kelayakan Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Bupati Lumajang, tanggal 24 Juni 2010 No. 6 60/192 /427.44/2010, SK No. 503/436/427.14/2010 tentang Peningkatan Izin usaha Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT IMMS di Blog Damper seluas 1195 Ha, berlaku selama 10 tahun.<br /> <br /> Serta PT IMMS telah mengantongi Sertifikat Clear And Clean (CnC) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2012 sebagai persyaratan Ekspor, PT IMMS telah mempunyai Ijin Eksportir Tterdaftar (ET), Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, serta  sebagai pemegang ijin usaha pertambangan, PT IMMS sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam hal penerimaan negara bukan pajak seperti iuran tetap untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi yang disetorkan kepada rekening Kementerian ESDM dan kementerian keuangan maupun  sebelum melakukan penambangan.<br /> <br />  Maupun PT IMMS sudah membayar sewa atas lahan tambang di Blog Damper kepada Kantor Pelayanan terpadu (KPT) Kabupaten Lumajang antara lain ; Surat Keputusan nomor 503/0379./427.73/PKD.PU/2011 tentang izin pemakaian kekayaan daerah tanggal 12 Agustus 2011, SK Nomor 503/03 80/427.73/PKD.PU/2011 tentang izin pemakaian kekayaan daerah daerah tanggal 12 Agustus 2011 dan SK nomor 503/0381/427.73/PKD.PU/2011 tentang izin pemakaian kekayaan daerah tanggal 12 Agustus 2011, namun semuanya itu dianggap Ijin “Ilegal” oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim).<br /> <br /> Lam Chong San selaku Direktur Utama PT IMMS bersama Abdul Gofur, selaku Sekretaris Tim Teknis Amdal, yang lulusan SMEA dan menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupatena Lumajang,  akhirnya dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim Pengadilan Tipior yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, pada 6 September 2016 (Jilid I). Sementara dalam jilid II, yakni Ninis Rindhawati, selaku Plt. DLH dan Abdul Rahem Faqih, Konsultan AMDAL dari CV Lintas Sumberdaya Lestari (Wakil Direktur), saat ini sedang menjalani proses persidangan.<br /> <br /> <br /> Pria WN Hong Kong yang berusia 75 tahun ini di Vonis pidana Penjara yang selamanya  17,3 tahun (tuntutan JPU 27,6 tahun penjara) dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 79 milliar lebih. Sementara Abdul Gofur, di hokum selama 7 tahun penjara.<br /> <br /> Aehnya, MENGAPA PEMERINTAH INDONESIA (PERHUTANI) TIDAK SEJAK AWAL MELAKUKAN TINDAKAN BERUPA TEGURAN/PERINGATAN ATAU BAHKAN MENUTUP/MENCABUT IJIN PT IMMS SERTA MENDEPORTASINYA  ? MENAGAPA SETELAH 3 TAHUN PT IMMS TIDAK LAGI MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH, PT IMMS DILAPORKAN TELAH MELAKUKAN PENAMBANGAN ILEGAL DAN HASILNYA DI EKSPORT KE LUAR NEGERI ? MENGAPA JPU TIDAK MENGHADIRKAN BEA CUKAI SEBAGAI SAKSI, TERKAIT EKSPORT HASIL TAMBANG PT IMMS KE LUAR NEGERI ? BILA IJIN YANG DIMILIKI PT IMMS TIDAK SAH DAN DIANGGAP ILEGAL, DAN PEMBAYARAN IURAN SERTA ROYALTI, MENGAPA JPU TIDAK MENGHADIRKAN PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI SAKASI DI PENGADILAN TIPIKOR ?<br /> <br /> Terkait ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pertambangan, yang dimiliki PT IMMS, diserahkan ke Konsultan AMDAL. Selaku Warga Negara Asing, sebelum berangkat ke Hong Kong, pada tahun 2010, Lam Chong San, selaku Dirut PT IMMS memberikan kuasa kepada salah satu Direktur PT IMMS yaitu Vita Alfiana, untuk mengurus Ijin AMDAL. Kemuadian, Vita atas nama PT IMMS selaku Pamakarsa, membuat dan menandatangani kerjasama dengan Abdul Rahem Faqih, selaku Konsultan AMDAL dari CV Lintas Sumberdaya Lestari, sementara Ninis Rindhawati, adalah Ketua Tim Teknis AMDAL selaku Plt. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. <br /> <br /> Dalam proses penyusunan kerangka AMDAL inilah yang dianggap menjadi “biang kerok” hingga menghantarkan Abdul Gofur, Ninis Rindhawati dan Abdul Rahem Faqih ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Lam Chong San, daingap melakukan penambangan Ilegal.<br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan Dalam Jilid II</span></b><br /> <br /> Pada Selasa, 31 Januari 2017, WN Hong Kong ini pun kembali dihadirkan JPU Dewi dkk dari Kejati Jatim ke Pengadilan Tipikor bersama Abdul Gofur sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Ninis Rindhawati dan terdakwa Abdul Rahem Faqih yang didampingi Penasehat Hukumnya (PH).<br /> Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim yang sama dengan perkara Jilid I yaitu Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, keterangan kedua saksi yang juga terdakwa ini tidak beda dengan keterangan pada saat dirinya diadili sebagai terdakwa. Dihadapan Majelis Hakim, saksi Lam Chong San menjelaskan, bahwa bukan dirinya yang mengurus ijin AMDAL.<br /> <br /> “Yang membuat saya nggak tahu. Karena saya saat itu sudah keluarkan surat kuasa kepada Vita Alfiana salah satu Direktur PT IMMS, saya selaku Dirut. Dia yang membuatkerjasama menyususn AMDAL dengan Faqih (terdakwa Abdul Rahem Faqih) karena saya tidak ada di Indonesia, saya di Hong Kong. Akte Pendirian perusahaan ada. Saya pernah bertemu dengan Faqih tapi tidak bicara mengenai AMDAL. Kira-kira bulan kemudian dikeluarkan surat persetujuan Layak yang ditanda tangani oleh Bupati pada Juni 2010 dan pengajuan Maret 2010,” Jawab Lam Chong San Kepada Majelis. <br /> <br /> Lam Chong San menambahkan. Sebelum dikeluarkannya surat persetujuan layak oleh Bupati, ada beberapa kali revisi karena dianggap belum lengkap. Lam Chong San mengatakan bahwa pengurusan Ijin AMDAL sangat jlimat. “Ada beberapa kali revisi. Saya menerima laporan karena saya sudah kuasakan dan saya ada di Hong Kong. Rivisinya beberapa kali dan sangat jlimat. Ada perjanjian dengan Faqih sampai selesai pengerususan persetujuan itu dan sudah selesai,” kata saksi Lam Chong San kepada Majelis atas pertanyaan JPU.<br /> <br /> Hal yang sama juga dijelaskan saksi Abdul Gofur, selaku Sekretaris Tim Teknis. Abdul Gofur menjelaskan, ada pengusulan ijin AMDAL dari PT IMMS melalui Konsultan CV Lintas Sumberdaya Lestari. <br /> <br /> “dalam penyusunan AMDAL Ada Empat kali revisi. Dokumen lama dikembalikan ke Pamakarsa. Dan setelah lengkap baru diusulkan ke Komis Penilai. Dalam sidang Komisi, yang membuka dalah Sekda dan dilanjutkan oleh Asisten. Karena Bu Ninis saat itu hanya sebagai Plt. Dalam aturan harus selesai dalam waktu 75 hari. Kalau dalam waktu 75 hari belum selsai, daingap diterima,” kata Gofur menjelaskan.<br /> <br /> Gofur mengakui. Keluarnya Ijin AMDAL melebihi waktu 75 hari yakni 90 hari. Sehingga otomatis ijin AMDAL akhirnya dikeluarkan oleh Pemda Lumajang. Inilah yang dianggap sebagai “biang keladi” keluarnya ijin AMDAL karena diduga ada pemberian sesuatu kepada Tim Teknis. Namun tak jelas apa yang diberikan oleh pihak PT IMMS kepada Tim Teknis. Dugaan itu muncul dari pertanyaan JPU kepada saksi kedua saksi. namun saksi menjelaskan tidak ada menerima. Namun JPU pun tak melanjutkan pertanyaan nuntuk membuktikan dugaan itu.<br /> <br /> Yang anehnya, JPU justru tidak memiliki bukti terkait Lisensi yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang yang intinya, bahwa DLH Kabupaten Lumajang dapat memproses dan mengeluarkan ijin AMDAL.<br /> <br /> Tekait keluarnya ijin AMDAL yang tidak sesuai dengan prosedur oleh Pemkab Lumajang kepada PT IMMS bahwa ada dugaan “pemberian uang” kepada Tim Teknis maupun Tim Penilai AMDAL pada tahun 2010 lalu, hal itu sudah pernah diceritakan Lam Chong San kepada Wartwan Media ini pada saat dirinya diadili sebagai terdakwa.<br /> <br /> Saat itu, Lam Chong San menceritakan. Pada tahun 2014, dirinya pernah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. Menurut Lam Chong San, yang ditanya oleh penyidik Keati Jatim saat itu pada dirinya adalah terkait pembagian hasil penambangan dengan Pemda Lumajang.<br /> <br /> “Tahun 2014 saya pernah dipanggil oleh Kejati, saya ditanya apakah PT IMMS bagi hasil dengan Pemkab. Saya jawab tidak ada, karena tidak ada dalam aturan. PT IMMS membayar Iuran kepada pemerintah pusat. Tapi satu tahun kemudian, 2015 saya dijadikan tersangka dan tidak damping pengacara dan penerjemaitah, karena bahasa Indonesia saya tida seperti sekaarang,” cerita San panggilan Lam Chong San.<br /> <br /> “Awalnya saya dituduh menyuap, karena tida terbukti siapa yang saya suap dan kapan, terus tuduhan konfirasi. karena tidak terbukti baru tuduhan tidak memiliki ijin AMDAL,” lanjut San saai itu.<br /> <br /> Namun yang mengherankan dalam persidangan (31 Januari 2017), adalah saat Lam Chong San menanyakkan JPU terkait hasil audit BPKP yang menyebutkan, adanya kerugian negara  sebesar Rp 79 milliar yang dilakukan oleh terdakwa atas kegiatan penambangan pasir besi (galian B). karena pada saat dirinya diadili BPKP tidak menjelaskan kepada terdakwa. JPU hanya menyarankan kepada saksi untuk meminta kepada BPKP melalui PH-nya.<br /> <br /> Usai persidangan, terkait hasil audit BPKP yang ditanyakkan saksi yang juga terdakwa, JPU Dewi mengatakan tidak mengetahui karena tidak ikut dalam persidangan terdakwa. “Saya nggak tau karena saat itu saya tidak ikut,” kata JPU Dewi membenarkan diri.  (Redaksi)

News Tipikor WN Hongkong Jadi Saksi Di Pengadilan Korupsi Surabaya

 Lam Chong San, Tanyakkan Hasil Audit BPKP Ke JPU Lam Chong San (WN Hong Kong) sedang duduk dan menoleh kebelakang beritakorupsi.co...

»

JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxelwhcmQUdWZIJLcv18gb8LOmCCzei6Kj-Mzc6SbX61SAOqGJTvwtHNA-DeioNdmyj4MPVL0_ceLm2hieRszJGDQL4h7yd4FxnlP8fbArEvFDNB_a2ZKSISispWtq4HzOeGyMoCs6VJE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxelwhcmQUdWZIJLcv18gb8LOmCCzei6Kj-Mzc6SbX61SAOqGJTvwtHNA-DeioNdmyj4MPVL0_ceLm2hieRszJGDQL4h7yd4FxnlP8fbArEvFDNB_a2ZKSISispWtq4HzOeGyMoCs6VJE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah menetapakan Delapan orang tersangka dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun tahun 2015, dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 29 milliar.<br /><br />Dan Enam dari Delapan tersangka tersebut, saat ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, karena di tuduh telah melakukan tindak pidana Korupsi (TPK) pembangunan gedung Dewan Kota Madiun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaskaan Negeri (Kejari) Madiun dibawah tongkat komando Paris Pasaribu, selaku Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) yang sempat namanya disebut di Persidangan oleh terdakwa dalam kasus Korupsi Embung Madiun, telah menerima aliran dana ratusan juta bersama Wali Kota, Bambang Irianto yang saat ini ditahan penyidik KPK.<br /><br />Ke Enam orang tersebut daintaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. <br /><br />Sementara, Shonaji warga Surabaya dan Kaiseng, warga NTB, Keduanya selaku pelaksana proyek, berdasarkan suarat kuasa dalam Akte Notaris dari Direktur PT AJP, Keduanya masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) karena “dilarikan”, sehingga kasus ini menjadi tidak jelas.<br /> <br />Namun aneh. JPU mendakwa ke Enam terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan gedung DPRD Madiun tahun 2015, namun tak jelas berapa kerugian negara.<br /><br />Sebab, dalam persidangan pada Senin, 30 Januari 2017, JPU menghadirkan ahli namun bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dalam kasus Korupsi lainnya, melainkan menghadirkan Ahli Teknik Spil dari Politeknik Bandung.<br /><br />Pada hal, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun bukan karena roboh atau mengalami kerusakan, melainkan karena belum selesainya dikerjakan hingga akhir tahun (31 Desember 2015) bahkan hingga penambahan waktu 50 hari (19 Pebruari 2016) baru selesai 85%. Anehnya, mengapa JPU tidak menghadirkan Ahli dari BPK RI atau BPKP Perwakilan Jawa Timur, selaku lembaga negera yang berwenang melakukan penghitugan kerugian negara ?<br /><br />Ahli Teknik Spil yang dihadirkan JPU dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Mateus Samiaji, untuk ke Enam terdakwa yakni, Iskandar, Dosen Politeknik Bandung. Dalam persidangan, Ahli ini menyatakan dengan jelas bahwa Ia, tidak punya kapasitas untuk menghitung kerugian negara.<br /><br />“Pertanyaan saya, selisi dari 90% ke 85% itu, kalau dinilai dari kontrak itu, berapa nilainya ?,” Tanya JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Madiun kepada Ahli yang dihadirkannya.<br /><br />“Saya pikir begini. Kalau jumlah nilai uangnya itu bukan domain saya sebetulnya. Saya tidak menghitung kerugian negara tapi volume” jawab Ahli. Walau akhirnya Ahli ini menyebutkan ada selisih dari volume pekerjaan sebesar Rp 1 milliar, namun Ahli Teknik Spil ini tidak menghitung matrial yang belum terpasang.<br /><br />Namun jawaban Ahli ini mungkin tak sesuai dengan yang “disepakati”, JPU pun kembali mengulang pertanyaan yang sama, pada hal, Ahli yang dihadirkannya ini bukanlah Ahli dari BPKP. Sehingga, Ketua Majelis Hakim mengambil alih pertanyaan JPU kepada Ahli agar lebih jelas.<br /><br />“Kalau nggak begini aja, progress yang anda hitung berapa,” Tanya Katua Majelis. Kemudian dijawab Ahli, “85,1% sampai terakhir,” jawab Ahli kepada Majelis.<br /><br />Jawaban Ahli yang mengatakan bukan mengitung kerugian negara karena bukan kapasitansnya, juga disampaikan atas pertanyaan Abdul Ssalam, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Hedi Karnowo. Dan Ahli ini pun menjelaskan bahwa spesifikasi pekerjaan sesuai dan layak. Karena Ahli menjawab tidak mengitung kerugian negara, Abdul Salam pun tidak melanjutkan pertanyaannya.<br /><br />Selain JPU menghadirkan Ahli, terdakwa Hedi Karnowo pun menghadrikan saksi yang meringankan yakni Budi, Ketua Umum LSM WKR (Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat) Madiun.<br /><br />Dalam persidangan, Ketua LSM WKR yang pernah mendapat pelatihan dari ICW menjelaskan, beberapa proyek di Madiun banyak yang bermasalah. Proses lelang yang dilakukan melalui internet, panitia lelang di ULP adalah yang paling utama. “Panitia bisa menetukan apa saja,” ucapnya. <br /><br />Usai persidangan, Abdul Salam yang mendampingi terdakwa Hedi Karnowo menjelaskan kepada Media ini, bahwa tidak perlu dilanjutkan pertanyaan karena Ahli yang dihadirkan JPU bukan dari BPK atau BPKP. <br /><br />“Ahli yang dihadirkan JPU bukan menghitung kerugian negara karena bukan kapasitasnya. Pada hal kasus ini diseret JPU karena ada kerugian negara. Lalu dimana kerugian negara ? pekerjaan layak dan sesuai dengan speck. Kalau terdakwa diadili karena Korupsi, kan harus ada kerugian kenuangan negara,” ujar Salam.<br /><br />Sebelum persidangan. JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Madiun ini saat ditemui wartawan media ini terkait Ahli yang dihadirkannya bukan dari BPK RI atau BPKP, termasuk bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan  saat penyidikan, mengatakan akan berkordiansi lagi. “Biar terdakwa aja yang menghadirkan untuk meringankan. Kita akan kordinasi lagi. Biasanya, bukti dipenyidikan itu yang ditujukkan dalam persidangan,” jawabnya.<br /><br />Dalam kasus ini, Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus yang melaporkan ke pihak Kejaksaan. Kemudian, penyidik Kejati Jatim menetapkan 8 (Delapan) orang tersangka yaitu; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator); Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Sementara, Shonaji warga Surabaya dan Kaiseng, warga NTB, Keduanya selaku pelaksana proyek, berdasarkan suarat kuasa dalam Akte Notaris dari Direktur PT AJP, saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) karena “dilarikan”, untuk “mencari tumbal”.<br /><br />kepada media ini Hedi Karnowo menuturkan. Kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /><br />Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa. Namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo terpaksa menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm setelah ditentukan sebagai pemenang lelang.<br /><br />Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /><br />Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.<br /><br />“Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016 setelah , setelah “badai topan” dalam proyek pekerjaan gedung Dewan muali “berhembus”. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, sehingg membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “<i>mencari kambing putih diantara kambing hitam untuk dikorbankan”.</i><br /><br />Tak mau menjadi “tumbal ataupun korban”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  <br /><br />Namun dalam persidangan di hadapan Majleis Hakim, dari mulut terdakwa Iwan Suasana terucap bahwa proyek ini dari ‘Panji’ (Bondan Panji Saputra), salah seorang anggota DPRD Madiun, yang kabarnya adalah adik kandung Wali Kota, Bambang Irianto, tersangka dugaan Korupsi pembangunan pasar besar Madiun.  <br /><br />Nama Bambang Irianto, dalam perkara Korupsi Embung Madiun, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim disebut oleh terdakwa, telah menerima aliran dana sebesar Rp 1 milliar dan anaknya, menerima 2 milliar.  (Redaksi)<br />

News Tipikor JPU Hadirkan Ahli DI Persidangan Bukan Menjelaskan Kerugian Negara

beritakorupsi.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah menetapakan Delapan orang tersangka dalam kasus dugaan Ko...

»

Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s1600/DSCF3806.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6LyjffSD_yJcHaKi84DCfGDPOeXAZgru8F7S7WC6tl9AuNekVwxL7MmF8p2Z_FLnFj4W23rFT4pzEcON5WL8RBD0BwGYet_Zk2Utr8V28_w6be3_TDF_rmeEGpxb-Lbpswwp5ihs17WA/s640/DSCF3806.JPG" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co </b>– Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran sebesar Rp 8,9 dari 9,1 milliar dengan terdakwa, mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Kabupaten Sidoarjo telah berakhir.<br /><br />Berakhirnya sidang perkara ini, setelah Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa Sugeng Mujiadi, mantan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sidoarjo ini pada Kamis, 26 Januari 2017.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Mateus. Menanggapi putusan ini, JPU langsung menyatakan banding.<br /><br />Dalam pasal 3 UU Korupsi berbunyi, penyalahgunaan jabatan, kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara. <br /><br />Putusan Majelis Hakim ini, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu Dwi Prasetyo dan Wahid, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Dalam tuntutannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 8 tahun dan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 1,4 milliar atau pidana pidana penjara selama 4 tahun.<br /><br />Namun yang membingungkan adalah, putusan Majelis Hakim. Sebab dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa, tidak ada kerugian negara dalam proyek pipanisasi PDAM Sidoarjo tahun 2015, dan aliran dana tidak ada kepada terdakwa.<br /><br />Tidak hanya itu. Dalam pertimbangan Majelis Hakim juga menyatakan bahwa, proses lelang yang dilakukan oleh panitia adalah sesuai dengan prosedur, serta dana sebesar Rp 2,8 milliar kepada terdakwa Tjio Julius Sanjaya, Direktur CV Langgeng Jaya, selaku pemenang lelang adalah sebagai prestasi pemyaran atas pekerjaan.<br /><br />Bila tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek PDAM 10 ribu pipanisasi sambungan rumah, yang menelan anggaran puluhan milliaran itu, lalu mengapa terdakwa diadaili dan dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara ? Dan kerugian negara seperti dalam surat tuntutan JPU kemana ?<br /><br />Kepala Kejaksaan Dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo ada apa ?<br /><br />Untuk memperoleh penjelasan lebuh lanjut terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa, Wartawan Media ini menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Sunarto, melalui telepon selulernya. Namun tak bersedia dan “melempar” ke JPU. Sementara JPU tak memberikan penjelasan.<br /><br />Yang mengherankan adalah pernyataan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo, Adi Harjanto, saat dihubungi wartawan media ini. Adi menyatakan tidak punya kapasitas untuk memberikan komentar dalam kasus terdakwa Sugeng Mujiadi.<br /><br />“Sore….maaf Mas, sy tdk bisa berkomentar, krn bukan kapasitas sy utk menjelaskan perkara Sugeng, trims (Sore….maaf Mas. Saya tidak bisa berkomentar, karena bukan kapasitas saya untuk menjelaskan perkara Sugeng, terimakasih.red),” jawab Adi dalam pesan singkatnya.<br /><br />Bila demikian, siapa yang berwenang di Kejari Sidoarjo untuk menjelaskan, bila Kajari saja “melempar” ke JPU. Lebih lagi Kasi Pidsus yang tidak punya kapasitas.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Putusan Perkara Korupsi PDAM Sidoarjo Membingungkan?

beritakorupsi.co – Sidang perkara Korupsi  pengadaan 10 ribu pipanisasi Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2015 lalu, yang menelan anggran se...

»

JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgstqRiiMwc51XG8acwWixAdeSNAkAGfnQW5h8rxvxLWAMlvKzLzerp_UopP3fXmH-5g7M63CpP1NqCOUXXW1Gt3kukJ6IpZRcpk_ieIIt1DsR0y1ATyq5fK2uCZzO0SyokuYUcM0oFZio/s640/IMG_20170121_191044.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP.</td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> – Visi pemerintah adalah, menggunakan anggran sedikit dengan hasil yang maksimal. Hal itu pula yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Madiun pada tahun 2015, yang menelan anggaran sebesar Rp 29 milliar, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 388.591.395,51 sen. <br /><br />Sebab, pada Kamis, 26 Januari 2017, sidang perkara Korupsi ini, sedianya akan mendengarkan keterangan Ahli Hukum Pidana yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun. Namun akhirnya tertunda karena JPU  tidak hadir di Penadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Alasan JPU tidak hadir di Pengadilan Tipikor, berdasarkan informasi yang didapat media ini dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa Sumanto maupun PH terdakwa Hedi Karnowo, karena Ahli Hukum Pidana juga tidak bisa hadiri. Sidang pun ditunda lewat “udara”. <br /><br />“Jaksa tidak hadir, alasannya karena saksi ahli tidak bisa. Sidang ditunda tanggal Dua,” kata PH terdakwa Sumanto. Hal itu pun di ia kan PH terdakwa Hedi Karnowo. <br /><br />Terdakwa Hedi Karnowo yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) dalam kasus ini, sangat berharap sidang tidak tertunda. Sebab, ada yang sangat menarik dan akan dipertanyakkan melalui Majelis Hakim terkait bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan minggu lalu yaitu, dokumen berupa progress 85% pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Madiun.<br /><br />Menurut terdakwa Hedi, dalam dokumen tersebut yang ditunjukkan JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim pada sidang minggu lalu, sudah ada tanda tangan dari pihak PT AJP (Aneka Jasa Pembangunan) yang dipalsu, dimana terdakwa selaku Direkturnya. <br /><br />Pada hal, saat Hedi diperiksa oleh peyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), dokumen berupa progress 85% yang ditunjukkan oleh penyidik sama dengan dokumen yang dimiliki Hedi, yang belum ada tanda tangan kecuali tanda tangan Sumanto, selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan. Hedi pun mempertanyakkan, dari mana JPU memperoleh dokumen tersebut, dan mengapa pada saat penyidikan tidak ditunjukkan oleh penyidik ?<br /><br />“Saya heran. Yang ditunjukkan JPU minggu lalu berupa progress 85% sudah ada tanda tangan dari PT AJP. Pada hal saat di penyidik, tidak pernah ditunjukkan. Tanda tangan yang ada disitu dipalsu. Ini yang akan saya laporkan juga ke Polisi. Kalau pemalsuan tanda tangan saya pada dokumen lain, sudah saya laporkan,” kata Hedi, sebelum meninggalkan Pengadilan Tipikor.<br /><br />Dalam kasus ini, dimana Hedi Karnowo, Direktur PT AJP, selaku pemenang lelang sekaligus sebagai pelapor ke piha Kejaksaan, penyidik Kejati menetapkan 6 (Enam) orang tersangka/terdakwa yaitu; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat selaku Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suwasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Moch. Shonaji serta Kaiseng, Keduanya selaku pelaksana proyek, sesuai dengan suarat kuasa berdasarkan Akte Notaris dari Direktur PT AJP dan saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO).<br /><br />Menurut Hedi Karnowo, kasus ini berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. <br /><br />Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. <br /><br />Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi.<br /><br />Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.<br /><br /> “Dihilangkannya” Kaiseng dan Sonhaji sejak pertengahan Pebruari 2016, setelah proyek pekerjaan gedung Dewan belum selesai dan menjadi masalah. Dan saat ini Keduanya belum ditemukan keberadaannya entah dimana, serta membuat kasus ini menjadi tak “berujung” dan “dimanfaatkan” para terdakwa untuk saling membenarkan diri serta “mencari kambing hitam untuk dikorbankan”.<br /><br />Tak mau menjadi “tumbal”, Hedi Karnowo pun akhirnya melaporkannya ke Kejati Jatim, sekalipun dirinya harus ikut di jebloskan ke dalam penjara sebagai tanggung jawab yang tidak dilepasknnya. Karena dirinya menyadari dokumen lelang tertera tanda tanggannya.  (Redaksi<br />

News Tipikor JPU Kejari Madiun Tunda Sidang Korupsi “Lewat Udara”

Dari kiri, Kaiseng (Warga NTB) dan Shonaji (warga Surabaya). sumber PT AJP. beritakorupsi.co – Visi pemerintah adalah, menggunakan angg...

»

Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Mati Satu tumbuh Seribu</i>. Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propinsi yang terbanyak “dihuni” para “penikmat” uang rakyat ini.<br /> <br /> Sebab belum lama ini, sidang perkara Korupsi sebesar Rp 12 milliar untuk dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di KPU (Komisi Pemilhan Umum) Provinsi Jawa Timur, dengan 10 terdakwa yakni; Anton Yuliono (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) KPU, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Dan ke-10 terdakwa sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Dan saat ini muncul lagi kasus dugaan Korupsi yang hampir sama di KPU Jatim yaitu, dana Pilpres tahun 2009 lalu. Dugaan penyimpangan anggaran dana Pilpres itu berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jatim.<br /> <br /> Hal itu diakui oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi Wartawan media ini melalui telepon selulernya. Pria yang akrab sama awak media ini menjelaskan, sedang melakukan penyedikan, sambil menunggu hasil LHP (Laporan Hasil Penghitungan) secara lengkap dari BPK RI.<br /> <br /> “Ia, intinya memang lagi dilakukan penyidikan di KPU Jatim, terutama untuk anggaran Pilpres tahun 2009. Kita masih menunggu jawaban resmi dari BPK tentang temuan mereka sebagaimana LHP. Nantilah setelah Ahli auditornya kita minta periksa. Masih menunggu waktu auditor yang bersangkutan,” ungkap Dandeni, Kamis 26 Januari 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co – Mati Satu tumbuh Seribu . Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propin...

»