Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVtGstq7FRwzZuSGJ6rVNSSsG7vf9XnpBoE5c3hETvtZsOEZS5j7I2ORimXNmD4dbSBdKrqLHjplBSiSXfRcCWpDzJe2q6fmbdWdGUrtIhbO0ZhB3FnHEScKksdeurSkhVaRYCoRUWlyc/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Mati Satu tumbuh Seribu</i>. Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propinsi yang terbanyak “dihuni” para “penikmat” uang rakyat ini.<br /> <br /> Sebab belum lama ini, sidang perkara Korupsi sebesar Rp 12 milliar untuk dana Pilpres (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2014 lalu, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) di KPU (Komisi Pemilhan Umum) Provinsi Jawa Timur, dengan 10 terdakwa yakni; Anton Yuliono (Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar) KPU, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Dan ke-10 terdakwa sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, beberapa bulan lalu.<br /> <br /> Dan saat ini muncul lagi kasus dugaan Korupsi yang hampir sama di KPU Jatim yaitu, dana Pilpres tahun 2009 lalu. Dugaan penyimpangan anggaran dana Pilpres itu berdasarkan hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jatim.<br /> <br /> Hal itu diakui oleh Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi Wartawan media ini melalui telepon selulernya. Pria yang akrab sama awak media ini menjelaskan, sedang melakukan penyedikan, sambil menunggu hasil LHP (Laporan Hasil Penghitungan) secara lengkap dari BPK RI.<br /> <br /> “Ia, intinya memang lagi dilakukan penyidikan di KPU Jatim, terutama untuk anggaran Pilpres tahun 2009. Kita masih menunggu jawaban resmi dari BPK tentang temuan mereka sebagaimana LHP. Nantilah setelah Ahli auditornya kita minta periksa. Masih menunggu waktu auditor yang bersangkutan,” ungkap Dandeni, Kamis 26 Januari 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Kejati Jatim Kembali Mengusut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co – Mati Satu tumbuh Seribu . Ungkapan Pribahasa ini barangkali tepat dalam kasus Korupsi di Jawa Timur, salah Satu Propin...

»

Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJcRhq_Ei-6IqY9Gx864vOYP5BzjyPPbz4hX9tC2M70FUbySRsjvHDimvHIbZL39lLRwHIn3kcB9dZSypiYJG9WPD0E7lr9r9SM-46YPEW6RChPy7cezCBchHKSU0sWx0o58mQ3cNAl4/s1600/Kjati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOJcRhq_Ei-6IqY9Gx864vOYP5BzjyPPbz4hX9tC2M70FUbySRsjvHDimvHIbZL39lLRwHIn3kcB9dZSypiYJG9WPD0E7lr9r9SM-46YPEW6RChPy7cezCBchHKSU0sWx0o58mQ3cNAl4/s1600/Kjati.jpg" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jatim. Kasus baru itu, hasil pengembangan dari perkara sebelumnya di institusi yang sama.<br /><br />Informasi yang diperoleh menyebutkan, kasus yang baru ditelisik Kajati Jatim kali ini berkaitan dengan anggaran negara tahun 2009 dan 2013, yang dikelola ole KPU Jatim. <br /><br />Kejaksaan sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk kasus KPU Jatim itu pada 17 November 2016. Hal itu dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung. "Benar (informasi itu), tetapi baru sprindik umum. Belum ada tersangkanya," kata Richard Marpaung.<br /><br />Infonya penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2009, ini berdasarkan temuan LHP BPK RI (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tahun 2010, dimana terjadi penggelembungan dan mark up harga serta kelebihan pembayaran pada pengadaan logistik di KPU Jatim bernilai puluhan milyar rupiah.<br /><br />Sedangkan penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2013, merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan korupsi KPU Jatim tahun anggaran 2014, dimana terindikasi terjadi pengadaan dan pembiayaan kegiatan fiktif<br /><br />Waktu itu, Kejaksaan mengusut dugaan korupsi pada penggunaan anggaran pengadaan logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Total sepuluh orang jadi pesakitan dalam perkara itu dan kini sedang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya.<br /><br />Mereka yang diadili ialah mantan Bendahara KPU Jatim Anton Yuliono, Achmad Suhari, Fahrudi (keduanya perantara), Ahmad Sumariyono (konsultan), Nanang Subandi (rekanan), Baskoro, Doddy Siswanto, Yahya Hanif, Totok Suhadi, dan Kahar Reffy. Negara merugi sekira Rp12 miliar dalam kasus itu. <br /><br />Forki - Forum Anti Korupsi berharap kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ini, sehingga ditemukan siapa otak dan aktor intelektualnya. Karena dugaan korupsi di KPU Jatim terindikasi berlangsung secara sistematis, terstruktur & terorganisir.<br /><br />"Bisa dilihat bahwa baik kasus yang tengah diusut maupun kasus yang sedang diadili di pengadilan tipikor serta kasus yang sudah divonis oleh hakim pengadilan tipikor , dugaan korupsi ataupun pendanaan kegiatan fiktif di KPU Jatim bisa terjadi secara rapi, dan berlangsung terus menerus setiap tahun", ujar Eko Sasmito koordinator Forki.<br /><br />"Kenapa yang diusut hanya para pegawai KPU Jatim? padahal jika terjadi penggelembungan harga, kelebihan pembayaran serta pelaksanaan kegiatan fiktif, semuanya bisa terjadi dan dilakukan pembayaran apakah itu tidak melibatkan komisioner KPU?,” katanya dengan nada bertanya.<br /><br />"Apalagi jumlahnya sampai puluhan milyar rupiah. Tentunya kejaksaan perlu menyelidiki dugaan keterlibatan komisioner KPU jatim serta aliran dana yang diduga dikorupsi dengan modus penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif itu", tutur Eko <br /><br />"Ada atau tidak aliran dana yang diduga dikorupsi itu pada komisioner KPU Jatim. Karena semua pembayaran tentunya harus sepertujuan komisioner KPU sebagai Pengguna Anggaran (PA). Kenapa bisa dilakukan pembayaran sampai puluhan milyar rupiah,  jika itu ternyata ada dugaan penggelembungan harga, kelebihan pembayaran dan pembiayaan kegiatan fiktif", pungkasnya.<br /><br />Untuk tahun anggaran 2009,  komisioner KPU Jatim Arief Budiman, yang sekarang menjadi komisioner KPU RI ketika dihubungi ponselnya belum meberikan tanggapan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2013, komisioner KPU Jatim saat itu Andre Dewanto ketika dihubungi di Nomor ponselnya 08155564XXXX  dan 08180509XXXX juga belum memberikan tanggapan.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di KPU Jatim

beritakorupsi.co - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (...

»

PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01_Vvtd14lVsjETeFjSyneOTnYEWn9D7rvbuhx7GeqS634W2f70DNNQpEsApqExuAZyar92ocNIl_o22FRphSQByyHDfn3g8RvSFeo2THajrXdf4s5oRJUnmSJO3d-IAazd7bUZXwpEU/s1600/IMG-20170126-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj01_Vvtd14lVsjETeFjSyneOTnYEWn9D7rvbuhx7GeqS634W2f70DNNQpEsApqExuAZyar92ocNIl_o22FRphSQByyHDfn3g8RvSFeo2THajrXdf4s5oRJUnmSJO3d-IAazd7bUZXwpEU/s1600/IMG-20170126-WA0001.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas Daop 8 Surabaya </td></tr> </tbody></table> <b>beritakorupsi.co</b> - Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Khususnya rute Surabaya – Jakarta, <br /><br />Tindak hanya itu, tetapi juga akan mendapat tambahan berupa masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang dalam kereta api regular. Hal itu disampaikan oleh Manager Humas Daop 8 Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, dikantornya pada Rabu, 25 Januari 2017.<br /><br />“KA Bima Tambahan Kelas Eksekutif dengan rangkaian 8K1  berkapasitas 400 seat, mulai Minggu tanggal 29 Januari 2017, berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, pada pukul 17.50 WIB dan tiba di Stasiun  Gambir Jakarta, pukul 06.36 WIB, dengan tarif Rp 395.000 sampai dengan Rp 495.000. Dua, KA Gajayana Tambahan Kelas Eksekutif dengan  rangkaian 8K1 berkapasitas 400 seat, juga mulai Minggu 29 Januari 2017. Berangkat dari stasiun Malang, pukul 19.45 WIB dan tiba di Stasiun Gambir Jakarta pukul 12.26 WIB, dengan tarif Rp 395.000 sampai dengan Rp 495.000. lalu yang ketiga, KA Kertajaya Tambahan Kelas Ekonomi New Image, dengan rangkaian  9K3 berkapasitas 720 seat,  mulai besok (hari ini) Kamis 26 Januari 2017, dengan tarif Rp 200.000. Dan  Minggu 29 Januari 2017 dengan tarif Rp 250.000, berangkat  dari Stasiun Surabaya Pasarturi, pada pukul 18.45 WIB dan tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pukul 05.35 WIB,” kata Gatut<br /><br />Gatut menambahkan, tidak hanya Kereta Api tambahan tetapi juga Gerbong Penumpang untuk  KA Turangga,  KA Jayabaya dan KA Gajayana agar penumpag rute Surabaya – Jakarta dapat terlayani dengan baik. <br /><br />“Untuk hari Jumat dan Minggu, tanggal 27 dan 29 Januari 2017, KA Turangga yang semula 6 K1 akan bertambah menjadi 7 K1, sehingga total kapasitas menjadi 350 seat. KA Jayabaya yang semula 8K3 juga akan bertambah menjadi  9K3. Total kapasitas menjadi 688 seat. Serta KA Gajayana, yang semula  8 K1 bertambah menjadi 9K1. Sehingga kapasitas menjadi 450 seat,” pungkasnya.<br /><br />Humas Daop 8 Surabaya ini juga menjanjikan, akan memberikan kemudahan pelayanan tiket kepada pelanggan. “Untuk pelayanan pemesanan dan penjualan tiket Kereta Api, masyarakat dapat memesan melalui channel resmi PT KAI yakni, 121 (021 – 121), tket.kereta-api.co.id, KAI Access dan mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, Finnet, Pegadaian, serta agen resmi lainnya,” Ujar Gatut.  (Redaksi)<br /><br /> PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menjalankan beberapa kereta api tambahan yaitu KA  Bima Tambahan, KA Gajayana Tambahan  dan KA Kertajaya Tambahan.

News Regional PT KAI Akan Jalankan Kereta Api Tambahan Rute Surabaya - Jakarta

Gatut Sutiyatmoko, Manager Humas Daop 8 Surabaya beritakorupsi.co - Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Khususnya ...

»

Si Jaksa Suap Rp 1,5 Milliar Dituntut 2 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj1q9c4e7TsXQ6jAQuJBn8Uc-5TGzWakyrDkVYHZ-xanR3O_mIoECBa17L3E-uQg_4m3f-9MJwmx614p66Rd8fTfqsgMvBILjety8EtPNyyzKTph6iCo__f5FM9_TP8t0nVbBidmt_Z8/s1600/Screenshot_20170124_141337.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTj1q9c4e7TsXQ6jAQuJBn8Uc-5TGzWakyrDkVYHZ-xanR3O_mIoECBa17L3E-uQg_4m3f-9MJwmx614p66Rd8fTfqsgMvBILjety8EtPNyyzKTph6iCo__f5FM9_TP8t0nVbBidmt_Z8/s1600/Screenshot_20170124_141337.png" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar</i>. Ungkapan ini barang kali tepat dalam sidang perkara Korupsi suap sebesar Rp 1,5 milliar dengan terdakwa seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Ahmad Fauzi,SH., MH<br /> <br /> sebab, sidang perkara ini sempat tertunda minggu lalu dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kejakasaan Negeri (Kejari) Surabaya, bisa jadi karena masih menunggu perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), Maruli Hutagalung. <br /> <br /> Sekalipun perbuatan terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi, dianggap mencoreng lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, Khususnya Kejati Jatim, ternyata tuntutan JPU terhadap si Jaksa yang menerima uang suap sebesar Rp 1,5 milliar ini hanya Dua tahun penjara, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. <br /> <br /> Pada Selasa, 24 Januari 2017, surat tuntutan itu dibacakan oleh Tiga orang JPU diantaranya, Erni, Wira dan Elvis, dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Wiwin Arodawanti. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa si Jaksa suap 1,5 milliar rupiah ini dijerat pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<br /> <br /> Dari surat tuntutan yang dibacakan JPU, ada sedikit yang menggelitik. Yakni, JPU menyatakan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu, bahwa uang yang diterima terdakwa si Jasa Ahmad Fauzi, belum dinikmati. Andaikan uang sebesar Rp 1.5 M yang diterima terdakwa dari Abdul Manaf, sudah dinikmati, dipergunakan, dibelanjakan, bisa jadi si Jaksa Ahmad Fauzi, tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) oleh Tim Saber Pungli beberapa jam setelah menerima uang tersebut.<br /> <br /> Tuntutan ringan terhadap terdakwa Jaksa Ahmad Fauzi, yang dianggap mencoreng nama baik Kejasaan ini, jauh lebih ringan dari pada terdakwa kasus Korupsi dana Pilgub (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) Jatim tahun 2013, dengan terdakwa Ketua Bawaslu Jatim, Dr. Sufyanto dan Dua terdakwa Komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng dengan kerugian negara sebesar Rp 127.500.000. Walaupun ke Tiga terdakwa divonis bebas. <br /> <br /> Uang suap sebesar Rp 1,5 milliar yang disita Tim Saber Pungli dari terdakwa, JPU tidak menyebutkannya dalam surat tuntutan. Kecuali menyebutkan secara jelas Surat Tugas dan Satu unit mobil L 188 EH, dijadikan untuk perkara lainnya.<br /> <br /> Usai persidangan, terkait uang tersebut wartawan media ini pun menanyakkannya ke JPU Elvis. JPU Elvis mengatakan di rampas untuk negara. “Dirampas untuk negara,” kata JPU Elvis.<br /> <br /> Kaus ini berawal pada saat penyidik Kejati Jatim menangani kasus dugaan Korpsi pengalihan hak atas tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep. <br /> <br />  Dalam kasus ini, Abdul Manaf adalah pembeli TKD yang diduga merugikan keuangan negara. Namun karena Abdul Manaf “ditakut-takuti” akan dijadikan tersangka, Abdul Manaf pun meminta bantuan si Jaksa Ahmad Fauzi untuk membantunya melalui orang lain.<br /> <br /> Uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa saat itu ternyata membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan tersangka Dahlan Iskan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang belum lama dibentuk Presiden RI, Ir. Joko Widodo.<br /> <br /> Atas perbuatannya,  terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yaitu,  pasal 12 huruf a jo pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasa 18UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Si Jaksa Suap Rp 1,5 Milliar Dituntut 2 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar . Ungkapan ini barang kali tepat dalam sidang perkara Korupsi suap sebe...

»

Dugaan Korupsi Penjualan Asset PT PWU Sebelum Proses Lelang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnCG5jZcRqhYPGjTJuPzhWZEL7ham2zrYBE5XltrL8QcCZxETTS8jzORltd8P0hhOYX0sIGqQ96mE-xmiFieWGBuEc3eDiqwWI4qL8cISNfOqAhNJQgFRUqM61U1wt7zSXaG8IYeIH7zo/s1600/sidang+PT+PWU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnCG5jZcRqhYPGjTJuPzhWZEL7ham2zrYBE5XltrL8QcCZxETTS8jzORltd8P0hhOYX0sIGqQ96mE-xmiFieWGBuEc3eDiqwWI4qL8cISNfOqAhNJQgFRUqM61U1wt7zSXaG8IYeIH7zo/s640/sidang+PT+PWU.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Pandangan masyarakat bahwa pelepasan asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, yang di kuasi oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut PT PWU), Dahla Iskan yang juga mantan menteri BUMN ini,  bukan kasus Korupsi dan bukan milik  Perusahaan Daerah (Perusda), melainkan milik PT (Perseroan Terbatas) mulai diungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.<br /> <br /> Walaupun sejak semula, Kejati Jatim menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat di tanah air, Khususnya saat penyidik Kejati Jatim menetapkan Dirut PT PWU yang juga mantan Dirut PT PLN serta mantan Meneteri BUMN Dahlan Iskan, menjadi tersangka serta menjebloskannya ke Rutan Medaeng Sidoarjo, namun tak membuat mundur selangkahpun lembaga berbaju coklat yang dipimpin Maruli Hutagalung ini.<br /> <br /> Kejati Jatim justru semakin bersemangat untuk membuktikan dakwaannya, setelah Lima Majelis Hakim yang di Ketua Hakim Tahsin, menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya mantan Meneteri Prof. Prof. Dr. Yusril Iza Mahedra, selaku Ketua Tim, pada Desember lalu.<br /> <br /> “Lahirnya” PT PWU dalah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, dan dalam pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.<br /> Bila demikian, Lalu PT PWU milik siapa ? Status hokum PT PWU bagaimana ? Apakah penggabungan Lima perusahaan daerah menjadi Satu dengan berstatus PT, hanya tunduk pada Undang-undang PT dan tidak tunduk pada peraturan lainnya ? Lalu bagaimana dengan Perda No 5 tahun 1999, apakah sudah tidak berlaku ?<br /> <br /> Tim JPU yang terdiri dari Trimo, Wayan, Lily Lindawati dan Yusuf dari Kejaksaan Tnggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), satu per satu bukti-bukti dan beberapa saksi telah dihadirkan dalam persidangan. JPU membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa Dahlan Iskan, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, bahwa PT PWU adalah milik negara, dalam hal ini adalah Pemprov. Jatim. <br /> <br /> Pada persidangan minggu lalu, Jumat, 20 Januari 2017, “Kabut” kasus pelepasan asset Pemrov. Jatim yang dikelola PT PWU ini pun mulai “terang”, saat JPU kembali menghadirikan Enam orang saksi namun hanya Empat yang memenuhi panggilan JPU selaku panitia lelang yakni; Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah) bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto dan  saksi kunci Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Korupsi. <br /> <br /> Dalam persidangan minggu lalu, “kabut” itu semakin terang. Keterangan saksi sebelumnya (17 Januari 2017) dengan keterangan saksi kali ini (Jumat, 20 Januari 2017) ada kesamaan keterangan saksi yakni, adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru dilaksanakan pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /> .<br /> Yang mengejutkan saat itu adalah, ketika anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8 milliar lebih. sehingga ada selisih senilai 250 juta. Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepda saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB. Pada hal, pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi pun tak tahu mengenai SOP penjualan asset kecuali hanya mendengarnya.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran. “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di bayar atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi. <br /> <br /> Kali ini, Selasa, 24 Januari 2017, JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.<br /> <br /> Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “dihinggapi penyakit” lupa. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa ?<br /> <br /> Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim ini tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. Kepala Biro Hukum ini lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Mahfud menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.<br /> <br /> “PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata saksi. <br /> <br /> Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.<br /> <br /> “Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU Trimo kepada media ini menjelakan, dari keterangan saksi Yantiningsih mengatakan bahwa hasil dari Appraisal hanya untuk managemen bukan untuk penjualan asset. “Dari keterangan Appraisal tadi mengatakan, hanya untuk kepentingan managemen. Tidak boleh dipergunakan untuk penjualan. Dia sudah menjelaskan perbedaan antara keperluan managemen dan menjual. Kalau untuk menjual pasti harga yang tertinggi, kalau managemen pasti turun, menyusutan,” kata JPU Trimo.<br /> <br /> Yang Kedua, lanjut JPU Trimo. “Kalau dari keterangan Tiga saksi tersebut yang kami dapat bahwa  tidak pernah selaku Restrukturisasi, sehingga ada pengeluaran dana sebesar Rp 510 juta itu. Itu pertanyaan, kemana dana 510 juta tersebut. Sementara saksi mengatakan tidak menerima dan tidak melaksanakan tugasnya,” pungkasnya.<br /> <br /> Saat ditanya ketidak hadiran salah satu saksi kunci yakni, Sam Santoso, Direktur PT Sempulur selaku pembeli asset, JPU Trimo mengatakan akan menghadirkan sesuai penetapan Majelis. Dan kemungkinan Sam Santoso tidak akan pernah hadir dalam persdidangan, JPU mengatakan akan membacakan keterangannya dalam BAP di perssidangan..<br /> <br /> “Sam Santoso salah satu saksi kunci karena dia yang membayar, dia yang membeli. Sampai saat ini sudah Tiga kali kita panggil tetapi tidak hadir karena selalu ada surat melalui Penasehat Hukumnya sedang sakit. Dan saat BAP ini pun kita periksa di tempat memang. Upaya terakhir yang akan dilakukan JPU, akan mengajukan ke Majelis untuk membacakan keterangannya sesuai di BAP,” kata JPU Trimo dengan tegas.<br /> <br /> “Sebenarnya kasus ini simpel. Sudah dibayar baru pelelangan, itu kuncinya. Uang Delapan milliard dan enam belas milliard sudah masuk ke pembukuan sebelum proses pelelangan,” Lanjut Trimo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Dugaan Korupsi Penjualan Asset PT PWU Sebelum Proses Lelang

beritakorupsi.co – Pandangan masyarakat bahwa pelepasan asset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2003 lalu, yang terletak di Kab...

»

“Kabut” Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan Mulai Tampak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_OUQKoxK_MSUtKHZBhMuUdzRG4QW8ptK-hF65Nrzf8EV9iynF9SZ-Nh1UDC3JxqSDzzNtEOLddslovYxDDlIUNfJSke7Jl5OCUgOJtTbJzkYcvkkeEYHzk88qBGW6WZNj7htl4WL-GI/s1600/Saksi+Suhadi+%2528PT+PWU%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_OUQKoxK_MSUtKHZBhMuUdzRG4QW8ptK-hF65Nrzf8EV9iynF9SZ-Nh1UDC3JxqSDzzNtEOLddslovYxDDlIUNfJSke7Jl5OCUgOJtTbJzkYcvkkeEYHzk88qBGW6WZNj7htl4WL-GI/s640/Saksi+Suhadi+%2528PT+PWU%2529.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – <i>Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga.</i> Ungkapan peribahasa ini, ibarat kasus perkara dugaan Korupsi pelepasan asset Pemerintah Daerah Jawa Timur pada tahun 2003 yang dikuasi PT Panca Wira Usaha (PT PWU).<br /> <br /> Sebab, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), menyeret Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama (Dirut) PT PWU, yang juga mantan menteri BUMN bersama mantan General Manager (GM) PT PWU yang juga Ketua Tim Pelepasan, serta mantan Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana, untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).<br /> <br /> Oleh JPU, Kedua terdakwa telah dakwa (perkara terpisah) melakukan Tindak Pidana Korupsi penjualan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT PWU kepada PT Sempulur pada tahun 2003 lalu, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 milliar lebih, dan belum memperoleh persetujuan dari DPRD Jatim, berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD, <br /> <br /> Sementara terdakwa Dahlan Iskan, melalui PH-nya Prof. Dr. Yusril Iza Mahedra dkk, mengatakan bahwa, asset yang dijual oleh PT PWU, yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung, bukan milik Perusda (Perusahaan Daerah) meliankan milik PT. Sehingga menurutnya, tidak perlu mendapat persetujuan Dewan melainkan persetujuan Direksi atau RUPS dan apa yang dilakukan oleh terdakwa bukan Tindak Pidana Korupsi (TPK).<br /> <br /> Bila demikian, Lalu PT PWU milik siapa ? Status hukumnya bagaimana ? Apakah perusahaan daerah yang beralih menjadi status PT hanya tunduk pada Undang-undang PT dan tidak tunduk pada peraturan lainnya ? Lalu bagaimana dengan Perda No 5 tahun 1999, apakah tidak berlaku ?. Hal inilah yang mulai terungkap dalam persidangan, setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa atas dakwaan JPU dan kemudian JPU pun membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan beberapa saksi dan barang/alat bukti dalam persidangan.<br /> <br /> Pada sidang pertama, Jumat, 13 Januari 2017, setelah Majelis Hakim menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa. Dalam persidangan ini, JPU menghadirkan 4 orang saksi, namun yang hadiri hanya Tiga yakni,  Oepojo Sardjono, Direktur Utama PT Sempulur selaku pembeli asset, dan dua mantan kariyawan Notaris Warsiki Poernomowati yaitu Muhammad Ridwan dan Sri Indrawati. Namun Sam Santoso, selaku Direktur PT Sempulur, yang bisa jadi adalah sebagai saksi kunci, tak hadir dalam persidangan.<br /> <br /> Dari keterangan ke Tiga saksi ini di persidangan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, belum banyak memberikan “cahaya terang” terkait proses pelepasan asset yang duduga merugikan keuangan negara yang dalam hal ini adalah Pemrov. Jatim sebesar Rp 11 milliar lebih. Sebab, ketiga saksi lebih banyak menjawab lupa. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa ? Perlu alat penguji kebohongan.<br /> <br /> Dalam sidang kedua, Selasa 17 Januari 2017, JPU kembali menghadirkan 5 orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan kali ini mulai terungkap. Ternyata, sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003 sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur selaku pemenang dengan nilai sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta<br /> <br /> Namun, “penyakit” lupa selalu “menghinggapi” para saksi saat JPU maupun Majelis Hakum melontarkan pertanyaan. Para saksi pun menyebut nama Wisnu Wardhana yang lebih berperan. Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.<br /> <br /> Pada Jumat, 20 Januari 2017, “Kabut” kasus pelepasan asset Pemrov. Jatim yang dikelola PT PWU ini pun semakin terang, saat JPU kembali menghadirikan Enam orang saksi namun hanya Empat yang memenuhi panggilan JPU yakni; Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, lagi-lagi tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias tindak pidana Korupsi ini. <br /> <br /> Dalam persidangan inilah “kabut” semakin terang. Keterangan saksi sebelumnya dengan keterangan saksi kali ini ada kesamaan yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Derektur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar apad tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.<br /> <br /> Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari dirinya. Saat JPU menanyakkan tentang Perda No 5 tahun 1999 tentang 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD. Suhardi tak bisa menjelaskannya.<br /> <br /> Yang mengejutkan adalah, saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepda saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU<br /> <br /> Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.<br /> <br /> “Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.<br /> <br /> Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.<br /> <br /> “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.  (Redaksi).

News Tipikor “Kabut” Dalam Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Dahlan Iskan Mulai Tampak

beritakorupsi.co – Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga. Ungkapan peribahasa ini, ibarat kasus perkara d...

»

Kain Batik Menghantar Mantan Sekda Nganjuk Ke Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWgeyxf53FzYiV4lksdbaGWcO7t3CidDyUTBKAkgBR84bSMpmPlhOwQkQ7KLhZKOmtjp9wrqFvzUL2dQ8LGp4msHP83mRLJPaZjmS9earb6IyyZ5saGXP8rVVL0mjH0gn5t99pVZ55h98/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWgeyxf53FzYiV4lksdbaGWcO7t3CidDyUTBKAkgBR84bSMpmPlhOwQkQ7KLhZKOmtjp9wrqFvzUL2dQ8LGp4msHP83mRLJPaZjmS9earb6IyyZ5saGXP8rVVL0mjH0gn5t99pVZ55h98/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <b>beritakorupsi.co</b> – Gara-gara kain batik, Masduqi saat ini harus berpisah dengan anak istrinya selama satu tahun lamanaya, setelah Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi pada tahun 2015 bersama beberapa orang lainnya.<br /> <br /> <br /> Terdakwa Masudqi, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk. Ia diseret oleh JPU ke Pengadilan Tipikor untuk diadili, dalam kasus perkara korupsi pengadaan kain batik pada hari tertentu untuk pegawai negeri sipil (PNS) Tahun 2015, untuk dibagikan kepada, 12.3445 orang di lingkunagan Pemkab  hingga pegawai Kecamatan, yang menelan anggaran sebesar Rp 6,2 milliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Kejari Nganjuk menetapkan 4 (Empat) tersangka/terdakwa antara lain, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sunartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo. <br /> <br /> Pada Kamis, 19 Januari 2017, Majelis Hakim yanng diketua Mateus Samiaji, menjatuhkan hukuman hukuman pidana penjara selama 1 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak pidana yang merugikan keuagan negara sebesar Rp 2,9 milliar. Vonis yang dijatuhkan Majleis Hakim ini lebih ringan satu  tahun.<br /> <br /> Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, Masduqi, selaku Sekda Nganjuk, melakukan pergeseran anggaran pada proyek pengadaan kain batik untuk hari-hari tenrtentu di, tahun 2015, yang semula 500 ribu per potong menjadi 500 ribu per Dua stel, namun terdakwa tidak memberitahukannya kepada PPKm.<br /> <br />  “Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun,’ Ucap Ketua Majelis Hakim Mateus Samiaji.<br /> <br /> Selain Masduqi, dua rekanan juga dijatuhi hukuman pidana penjara yakni, Edi Purwanto, di vonis 2,5 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan, serta pengembalian kerugian negara sebesar Rp 44 juta atau penjara selama 6 bulan. Sementara terdakwa Mashudi Satria Santoso, di vonis 1 tahun penjara.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis hakim, lebih ringan dari tuntutan JPU. Pada persidangan minggu lalu, terdakwa Masduqi, dituntut penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara Edi Purwanto, 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Edi juga dihukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 44 juta subsidair 1 tahun dan 9 bulan penjara. Sehingga total tuntutan JPU kepada Edi selama 5 tahun dan 7 bulan. Sementara Mashudi, divonis sama dengan mantan Sekda, Masduqi.<br /> <br /> Menggapi putusan Hakim tersebut, Amir Burhanuddin selaku PH terdakwa Masduqi, akan melaporkan Hakim ke KPK setelah menerima putusan. “Kita akan laporkan Hakim ke KPK setelah kita menerima salinan putusan. Apa yang dilakukan terdakwa bukan pergeseran anggaran. Dan itu perintah Bupati,” kata Amir.<br /> <br /> Sementara Edi Purwanto, yang didampingi PH-nya Yuli Heriyatiningsih, dari YLKI, menyatakan menrima. Semntara  Mashudi masih pikir-pikir<br /> <br /> Fakta Di Persidangan Yang Terungkap<br /> Kasus ini ternyata tidak hanya dalam pengadaan kain batik. Tetapi juga dalam pembahasan rancangan anggaran pengeluaran belanja daerah (RAPBD) hingga disahkan menjadi APBD oleh DPRD Kabupaten Nganjuk, sepertinya sudah bermasalah.<br /> <br /> Sebab, mulai dari pengusulan anggaran RAPBD TA 2015, yang didalamnya tercantum anggaran untuk pengadaan kain batik, yang kemudian disampikan ke DPRD untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Dalam pembahasan tersebut, pos anggaran untuk pengadaan kain batik ternyata dicoret. Sebelum RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD, Bupati Nganjuk mengirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi.<br /> <br /> Dan hasil dari evaluasi Gubernur pun, tidak ada kewajiban Pemda Nganjuk untuk melaksanakan. Sehingga, pada saat sidang paripurna DPRD untuk mensahkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Nganjuk, pos anggaran untuk pengadaan kain batik tidak tercantum. Namun, ada usulan dari Bupati ke DPRD, yang kemudian disahkan oleh para Dewan di Kabupaten Nganjuk itu, maka pengadaan kain batik pun berjalan yang dalam plafonnya sebesar Rp 500 ribu per potong (Satu stel) untuk setiap PNS. <br /> <br /> Pengadaan kain batik untuk PNS Pemkab Nganjuk Tahun 2015 agar tetap dilaksanakan adalah inisiatif dari Bupai Nganjuk, Taufiqurrohman. Namun akhirnya, Masduqi selaku Pemgguna Anggaran, membuat kebijakan merubah anggaran, yang semula 500 ribu rupiah untuk Satu stel menjadi 2 tanpa mendapat persetujuan dari DPRD. Seperti dalam dakwaan JPU di persidangan sebelumnya.<br /> <br /> Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk, Bupati menelepon Bambang Eko Suharto, selaku Kepala Bappeda yang juga Sekretaris TPAD (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), serta memerintahkan untuk menyisipkan atau memasukkan anggaran belanja kain batik pada APBD 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, Kepala Bappeda menyampaikan perintah dari Bupati itu ke Masduqi, selaku Sekda juga ke Mukhasanah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Nganjuk. Dari perintah bupati itulah, akhirnya anggaran alokasi anggaran belanja kain batik untuk hari tertentu sebesar Rp 6.262.000 disisipkan ke APBD 2015 yang mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal ini juga terungkap dalam persidangan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan pengadaan kain batik untuk hari terntu di kabupaten Nganjuk, ternyata yang berperan adalah Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo dan Sekda Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati, istri Bupati Nganjuk. Anehnya, Widarwati Dallilah, selalu PPKm yang juga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak mengetahui adanya kontrak pengadaan kain batik. Yang lebih aneh lagi, Widarwati Dallilah, menandatangani pencairan namun tidak diketahui siapa penerima dana tersebut. <br /> <br /> Setelah kasus ini mencuat, Kejari Nganjuk pun akhirnya melakukan penyidikan dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan kain batik, dan menetapkan 4 orang tersangka/terdakwa diantaranya, Masduki, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai PA (pengguna Anggaran), Edi Purwanto, Direktur CV Ranusa asal, Kabupaten Malang, Mashudi Satriya Santoso, Direktur CV Agung Rejeki dan Sumartoyo, Direktur PT Delta Inti Sejahtera asal Kabupaten Sidoarjo.  (Redaksi)<br /> <br />

News Tipikor Kain Batik Menghantar Mantan Sekda Nganjuk Ke Penjara

beritakorupsi.co – Gara-gara kain batik, Masduqi saat ini harus berpisah dengan anak istrinya selama satu tahun lamanaya, setelah Ia diny...

»