Happy Al Habiebie Akhirnya “Membawa” Yuni Ke Pengadilan Tipikor

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbuw6ICWPoCdGVHLntP3akuI9rrbvTuMbmB8o6BGfQopK5I9q7AVdyU6vRqNYIly3RnBkE8m-tol7c5OEUWL1447uhaJxDFgM6digk1VOKZM3TsrPDkde4iNlpD43GdOqxgolBT1M-QaU/s1600/Wakil+Bupati+Ponorog+Jadi+Saksi+Korupsi+DAK.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbuw6ICWPoCdGVHLntP3akuI9rrbvTuMbmB8o6BGfQopK5I9q7AVdyU6vRqNYIly3RnBkE8m-tol7c5OEUWL1447uhaJxDFgM6digk1VOKZM3TsrPDkde4iNlpD43GdOqxgolBT1M-QaU/s320/Wakil+Bupati+Ponorog+Jadi+Saksi+Korupsi+DAK.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Yuni Widianingsih saat saksi dipersidngan. Dok</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Setelah Satu tahun (2015), Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Ponorogo, Happy Al Habiebie, “menyembunyikan” kasus perkara Korupsi tersangka Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widianingsih (saat ini mantan Wakil Bupati), akhirnya dilimpahkan juga ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />Kepastian itu diperoleh wartawan media ini dari salah seorang anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, DR. Andriano, yang memeriksa perkara tersebut, pada Jumat, 9 Desember 2016. “Yuni, kan (maksudnya, Yuni Widianingsih.red). sebentar lagi akan disidangkan, ini dakwaannya sudah masuk,” kata DR. Andriano.<br /><br />Penetapan status tersangka kepada mantan Wakil Bupati itu, tak jauh beda dengan Enam (6) orang lainnya yang kini telah selesai menajalani hukuman, diantaranya, Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo dan Hartoyo (Ketiganya Staf CV Global Inc), Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Supeno dan Kepala Seksi Sarana-prasarana, Marzuki.<br /><br />Namun, entah mengapa. Berkas perkara mantan orang Nomor Dua di Kabupaten Ponorogo itu “tersimpan“ di “lemari” Kejari Ponorogo dan tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kasi Pidsus Kejari Ponorogo, Happy Al Habiebie, saat di Pengadilan Tipikor tahun lalu, pada sidang perkara ke Enam mantan terpidana itu, hanya berjanji hingga menjelang akhir tahun 2016.<br /><br /><b>Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dengan Enam Terdakwa  Sebelumnya</b><br /><br />Keterlibatan Yuni Widianingsih, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo dalam kasus Korupsi dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Ponorogo tahun 2012 – 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 milliar, karena sejak awal ada ada "deal-dealan" antara dirinya dengan Direktur CV Global Inc.<br /><br />Sejak semula ada kesepakatan dalam beberapa kali pertemuan antara Wakil Bupati dengan Direktur CV Global Inc, di beberapa tempat untuk memenagkan CV Global Inc dalam proyek pengadaan alat peraga Pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Wakil Bupati Yuni Widianingsih dan mantan Plt Sekda Yusuf Pribadi, juga disebut menerima aliran dana sebesar Rp 2,7 miliar atau 22 persen dari nilai proyek.<br /><br />Kesepakatan pengondisian lelang untuk pengadaan alat peraga pada 2012 dan 2013 ini ternyata diakui Nur Sasongko berawal dari kekalahan CV Global dalam lelang proyek yang sama di tahun 2011. Karena kalah lelang, CV Global mengajukan sanggah banding pada proses lelang proyek DAK 2011 tersebut. Hal itu terungkap dalam persidangan, saat pemeriksaan terakwa Nur Sasongko, dihadapan Majelis Hakim.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Happy Al Habiebie Akhirnya “Membawa” Yuni Ke Pengadilan Tipikor

Tersangka Yuni Widianingsih saat saksi dipersidngan. Dok Surabaya, bk – Setelah Satu tahun (2015), Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan...

»

Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Ada “Mafia” ?

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdEkF_up6zjtUq0TyC2okK4-8yuF6vR8_cApUddomw2trOAI49eWCAiaOGF7THBOtL7fhZs-Isnlk2PQPshCke5G3WBWzAYwTqgjpbtLwgj6rceWl3BakYhFuchNsZUp-TeJsKfnjEGUU/s1600/Madiun..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdEkF_up6zjtUq0TyC2okK4-8yuF6vR8_cApUddomw2trOAI49eWCAiaOGF7THBOtL7fhZs-Isnlk2PQPshCke5G3WBWzAYwTqgjpbtLwgj6rceWl3BakYhFuchNsZUp-TeJsKfnjEGUU/s1600/Madiun..jpg" /></a><b>Surabaya, bk – </b>Beberapa mega proyek pemerintah yang didanai dari uang rakyat melalui APBN atau APBD yang bermasalah dan berakhir ke Pengadilan Tipikor, permasalahannya sama yaitu, adanya “permainan mafia” antara penyedia jasa (Pemerintah) dengan pengguna jasa (Kontraktor)<br /> <br /> Diantaranya, pembangunan gedung olah raga Hambalang, yang menyeret Nasaruddin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, anggota DRP RI, Pembebasan lahan warga gunung Anyar, Surabaya. Walau P2T (Panitia Pembebasan Tanah) tidak terseret, tetapi menyeret Dua PPKm dan Ketua dan anggota Satgas. Pembebasan lahan untuk lapangan terbang di Banyuwangi, yang menyeret mantan Buati. Proyek KUR dan KUPS Jombang, yang menyeret Kepala Cabang Bank Jatim Jombang. Proyek pengadaan untuk alat pendidikan dengan dana DAK di Kabupaten Ponorogo, yang menyeret Wakil Bupati (sampai saat ini belum sidang), Proyek untuk alat pendidikan dengan dana DAK di Pemkot Probolinggo, yang menyeret mantan Wali Kota.<br /> <br /> saat ini, yang sedang disidangkan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya adalah, kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang menyeret Agus Sugijanto, PPKm sekaligus sebagai KPA yang menjabata selaku Sekwan DPRD Kota Madiun dan Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan.<br /> <br /> Dalam kasus ini, berbeda dengan kasus-kasus Korupsi sebelumnya. Sebab, pembangunan gedunga Dewan Kota Madiun berujung ke Pengadilan Tipikor bukan dari hasil temuan aparat penegak hokum, atau temuan dari hasil audit BPK RI. Melainkan murni dari laporan salah satu terdakwa yakni, Hedi Karnowo, selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), yang dipinjam Iwan Suwasana (terdakwa) untuk digunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung Dewan.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan, ternyata yang mengerjakan proyek adalah Kaiseng dan Moch. Shonhaji (DPO) orang dekat Iwan Suwasana, selaku Staf PT. Parigraha Consultant. Kaiseng memang menerima surat kuasa dari Hedi Karnowo untuk mengerjakan Proyek setelah Kaiseng dikenalkan Iwan Suwasana kepada Hedi. Anehnya, surat kuasa tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengerjakan proyek yang didanai uang rakyat itu. <br /> <br /> Kemudian beberapa jenis pekerjaan proyek gedung DPRD Madiun seperti pemasangan keramik, instlasi listrik, plafon dan kusen di sub kontrakan kepada beberapa CV. Yang lebih aneh lagi adalah, surat perjanjian pekerjaan yang ditanda tangani oleh Aditya Nerviadi (Priject Manager) selaku pihak pertama kepada sub kontrak, Didik Putra, selaku pihak kedua serta mengetahui, Iwan Suwasana, menggunakan kop surat PT AJP tanpa sepengetahuan Hedi Karnowo. <br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, mengapa pembayaran jauh lebih besar dari pada progresl pekerjaan yang hanya mencapai 85% ? total dana yang sudah dicairkan kepada pelaksana melalui rekening PT AJP sebesar Rp 23 milliar lebih dari total anggran Rp 29 milliar lebih. Dan dana tersebut selurunya diserahkan oleh Hedi Karnowo kepada Kaiseng dan Sonhaji atas perintah Iwan Suwasana maupun transfer tunai dari rekening PT AJP ke Iwan Suwasana. Hal inilah yang terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan pada minggu lalu.<br /> <br /> Pada Kamis, 8 Desember 2016, keterangan Tiga orang saksi yang menjelaskan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, tidak jauh beda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Saksi kali ini yang dihadirkan JPU adalah Samin, Abdul Muis dan Ignatius Indra. Samin yang mengerjakan pekerjaan Mekanical dan elktrikal (instlasi listrik dan AC) menerima pekerjaan dari Sonhaji, dengan nilai kontrak sebesar Rp 650 juta tetapi yang dibayar baru sekitar 515 juta rupiah. <br /> <br /> Sementara Abdul Muis, mengerjakan bagian plafon, kusen dan kalpalum, berdasarkan perjanian kontrak kerja yang diterima Abdul Muis dari Sonhaji dan Aditya.pekerjaan dua saksi tadi berbeda dengan Ignatius Indra (Indra). Indra hanya sebagai pelaksana atas perintah Aditya Nerviadi. Dari keterangan ketiga saksi ini di hadapan Majelis Hakim, hampir sama yaitu, bahwa pembayaran logistik termasuk para perja sering mengalami keterlambatan. Sehingga proyek pembangunan gedung belum selasai hingga saat ini.<br /> <br /> “Gedungnya belum selesai. Pembayaran sering matrial dan pekrja sering telat” kata saksi dihadapan Majelis Hakim<br /> <br /> Sementara terdakwa Hedi Karnowo, menanggapi keterangan saksi Samin, yang mengatakan kalau Hedi Karnowo pernah datang ke proyek. Pada hal, Samin bekerja di proyek tersebut melalui Hedi Karnowo atas permintaan Kaiseng. Yang intinya, Kaiseng meminta bantuan Hedi Karnowo untuk mencarikan orang yang ahli dibidang Mekanical dan elektrikal. Itulah alasan Hedi Karnowo datang ke Proyek bukan mengurusi para pekerja. Sebab, Hedi Karnowo, sudah memberikan kuasa kepada Kaiseng untuk mengerjakan proyek tersbut.<br /> <br /> Usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa Hedi Karnowo, DR. Abdul Salam, kepada media ini mengatakan bahwa, Hedi tidak ada urusan dengan pekerja, karena Hedi sudah memberikan kuasa kepada Kaiseng. “Kedatangan Hedi ke Proyek untuk menghantarkan Samin atas permintaan Kaiseng. Kaiseng meminta tolong kepada Hedi, untuk dicarikan orang yang ahli dibidang Mekanical dan elktrikal jadi bukan untuk mengurusin para pekerja,” kata ketua Peradi Surabaya ini.<br /> <br /> Awal mula dari Perkara ini.....<br /> <br /> Kasus ini bermula saat Hedi Karnowo, selaku Direktur Utama PT AJP yang melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. Memang dalam dokumen tersebut bahwa PT AJP adalah pemenang lelang. Namun Direktur PT AJP tidak penah secara langsung berhubungan terkait proyek pembangunan geduang Dewan tersebut. Sebab, dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh rekannya sendiri yaitu Iwan Sulaksana.<br /> <br /> Dalam dakwaan Jaksan memang disebutkan, proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung wakil rakyat Kota Madiun, yang dilaksanakan melalui lelang terbuka (unit layanan pengadaan) dengan nilai HPS sebesar Rp31.780.370.000, yang dibuat oleh PPKm sekaligus selaku KPA. Dalam proses lelang tersebut, pemenang lelang adalah PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dengan nilai penawaran sebesar Rp 29.300.800.000,-. Kemudian, dukumen kontrak kerja ditandatangani antara Hedi Karnowo, Direktur PT AJP selaku pemenag lelang dengan Agus Sugijanto, selaku KPA, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 5.860.160.000 melalui  rekening PT AJP.<br /> <br /> Namun dalam pelaksanaannya, ternyata proyek pembangunan gedung dewan tersebut tidak dkerjakan oleh PT AJP selaku pemenang lelang, meliankan oleh Kaiseng dan Moch. Shonhaji, berdasarkan surat kuasa Akte Notaris dengan pengawasan di bawah PT Parigraha Consultant. Tragisnya, pembayaran sudah dicairkan sebesar 90%, sementara pekerjaan baru mencapai 85,095% dengan Volume 4,9% atau sebesar Rp 1.065.000.528,40. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp 606.710.261.<br /> <br /> Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Tidak Selesai Hingga 19 Pebruari 2016, Namun Uang Mengalir Kebarbagai Pihak<br /> <br /> Karena pekerjaan proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun (31 Desember 2015), akhirnya Direktur PT AJP memutus perjanjian kerja dengan Kaiseng dan Moch. Shonhaji. Sementara, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 23.254.179.457 dari nilai seluruhnya. Pada hal, perpanjangan waktu pekerjaan yang disepakati antara pengguna jasa (KPA) dengan penyedia jasa (PT AJP) sejak tanggal 1 Januari hingga 19 Pebruari 2016, pekerjaan tersebut pun belum juga tuntas. Yang tragisnya lagi, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun itu pun berhenti.<br /> <br /> Tidak selesainya pekerjaan tersebut karena pengawasan dari Konsultan maupun dari PPTK tidak dilakukan.  JPU juga membeberkan aliran dana dari PT AJP ke berbagai pihak diantaranya, Iwan Suwasana sebesar Rp 64.550.000; Samin, Rp 79 juta; Sunardi, Rp 518.587.500; Moch. Shonhaji, Rp 4,8 milliar; PT Parigraha, Rp 106.625.000; Sumanto, Rp 837.595.632 dan pihak lainnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp 23.254.179.457,-  (Redaksi)<br /> <b><br /></b>

News Tipikor Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Ada “Mafia” ?

Surabaya, bk – Beberapa mega proyek pemerintah yang didanai dari uang rakyat melalui APBN atau APBD yang bermasalah dan berakhir ke Pengadil...

»

Lima Majelis Hakim “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguPAQQ12sZQVOa3yJL9ywWBahCogoHbHE1KF5jPvOhSDm-O4klADWHzJwdnftwIRdCZwWAZ1Wix_mz2WYmPikyOIyZ-p5O_7jph_cK8Brds56fBeIECvpWVzO_7oL_hl1zQnxe9zX7sUg/s1600/IMG_20161206_105906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguPAQQ12sZQVOa3yJL9ywWBahCogoHbHE1KF5jPvOhSDm-O4klADWHzJwdnftwIRdCZwWAZ1Wix_mz2WYmPikyOIyZ-p5O_7jph_cK8Brds56fBeIECvpWVzO_7oL_hl1zQnxe9zX7sUg/s640/IMG_20161206_105906.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>Surabaya, bk</b> - Surabaya, bk – Setelah Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati - Jatim) dibuat “bulan-bulanan” oleh berbagai pihak di negeri ini, terkait penyidikan kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur  dan penetapan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) Dahlan Iskan, menjadi tersangka serta menahannya di Rutan Medaeng, kini giliran Majelis Hakim yang sedang “di uji”.<br /><br />Ke-5 Majelis Hakim yang sedang “di uji” di persidangan dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet Daerah Pemprov. Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) yakni, M.Tahsin. SH., MH (Ketua Majelis) dan dibantu Empat anggota yakni, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H.<br /><br />Pasalnya, Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Dahlan Iskan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengajukan kepada Majelis Hakim, untuk pencabutan status tahanan Kota yang dikenakan oleh Kejati Jatim terhadap terdakwa. Alasan PH terdakwa, tidak jauh beda dengan pengajuan oleh PH terdakwa saat terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik Kejati, yakni kesehatan.<br /><br />Apakah terdakwa atau PH terdakwa tidak yakin akan kemampuan ahli kesehatan ditanah air, sehingga status tahanan Kota terdakwa di ajukan untuk dicabut dengan alasan agar bisa berobat ke Luar Negeri (LN) ?.<br /><br />“Saat ini masa penahanan terdakwa sudah habis. Dan kami mohon agar Jaksa tidak memperpanjang lagi. Kami juga mengajukan kepada Majelis Hakim, mengingat status terdakwa adalah tahanan Kota dan pencekalan. Kami mohon agar pencekalan itu dicabut agar terdakwa bisa berobat ke Luar Negeri,” kata PH terdakwa dalam persidangan usai pembacaan dakwaan.<br /><br />Dalam permohonan PH terakwa, sikap ketegasan dan keberanian Majelis Hakim yang menyidangkan pekara yang meyeret terdakwa di uji. Apakah Majelis hakim akan mengabulkan permohonan PH terdakwa Dahlan Iskan, atau memerintahkan JPU untuk mengadirkan ahli kesehatan atau Dokter, dalam setiap kali persidangan untuk mengantisipasi apabila kesehatan terdakwa menurun ?  (Redaksi)<br /><br />

News Tipikor Lima Majelis Hakim “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

Surabaya, bk - Surabaya, bk – Setelah Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati - Jatim) dibuat “bulan-bulanan” oleh berbagai pihak di neger...

»

Cuaca Ikut Mendukung Jalannya Persidangan Terdakwa Dahlan Iskan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzoSkI0kEEkv2szJQ-elptFj2zuxVxHGo2QY5rxZ50BY_CDxnuDwWrlt79J79UpSy1_B4C0wJSxYAMLBGu1P43pLVWCBf33pjrR8Ts6iYDmrlsacobP7X0jCA54W0AOlTSMGQ3yoICQ6U/s1600/PhotoGrid_1481040990602.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzoSkI0kEEkv2szJQ-elptFj2zuxVxHGo2QY5rxZ50BY_CDxnuDwWrlt79J79UpSy1_B4C0wJSxYAMLBGu1P43pLVWCBf33pjrR8Ts6iYDmrlsacobP7X0jCA54W0AOlTSMGQ3yoICQ6U/s1600/PhotoGrid_1481040990602.jpg" /></a></div> <br /> <br /> <b>Surabaya, bk</b> – Senin, 5 Desember 2016, atau sehari sebelum peridangan kasus dugaan Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Raya Juanda langit diatas Kota Pahlawan Khususnya di Juanda mendung dan guyur hujan hingga amalm hari.<br /><br />Namun pada Selasa, 6 Desember 2016, langit di Kota Surabaya Khususnya di atas gedung Pengdilan Tipikor berubah menjadi sejuk, seakan alam berpihak kepada semua pihak, agar dapat menyaksikan jalannya persidangan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejasaan Negeri (Kejari) Surabaya bersama dengan JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, setelah seminggu sebelumnya ditunda, karena terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) itu mengatakan kepada Majelis Hakim, belum menerima dakwaan secara lengkap.<br /><br />Tertundanya persidangan pada minggu lalu, karena terdakwa belum menunjuk Penasehat Hukum (PH) untuk mendampinginya dalam persidangan. Kali ini, mantan “peguasa” alias mantan Meneteri BUMN ini pun sudah didampingi mantan Menteri di era Presiden (alm) Gus Dur, yakni Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama 16 orang lainnya yang tergabung dalam timnya. Tak tanggung-tanggung, mantan Menteri Pertahanan di era Presiden (alm) Gus Dur, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Prof. Mahfud MD, hadir bersama puluhan pendukung terdakwa di gedung pengadil orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu. <br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis hakim, JPU dari Kejari Surabaya dan JPU dari Kejati Jatim, secara bergantian membacakan surat dakwaannya kepada terdakwa mantan Dirut PT PWU itu. Dalam surat dakwaannya, JPU menyatakan bahwa, pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kediri dan Tulungangung, tidak sesuai dengan perundang-undangan maupun sistim pelepasan asset. JPU menyebutkan, pelepasan asset Pemprov Jatim yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Wisnu Wardhana, selaku Ketua Tim pelepasan asset, tanpa ada persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menyatakan dalam surat dakwaannya, bahwa pelepasan asset jauh dibawah NJOP (nilai jual opjek pajak), tidak melibatkan lembaga penafsir harga atau appraisal. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,070 milliar.<br /><br />“Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. Selain terdakwa dijerat pasal 2 UU Korupsi tentang perbuatan melawan hukum, JPU juga menjeratnya dengan pasal 3 UU Korupsi tentang, penyalahgunaan jabatan atau kewenagannya sebagai Dirut PT PWU.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU tersebut, keluhan terdakwa kali ini pun berbeda dengan minggu lalu. Kalau pada minggu lalau terdakwa mengeluhkan, belum menerima surat dakwaan secara lengkap termasuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kali ini, terdakwa mengatakan, memahami sebahagian bahkan seluruh surat dakwaan Jaksa. Tetapi, mantan Dirut PT PLN ini juga mengatakan, kalau dirinya tidak menerima seluruh surat dakwaan Jaksa yang dituduhkan kepadanya.<br /><br />“Saya memahami sebahagian atau seluruh dakwaan Jaksa. Tetapi saya tidak menerima, saya menolak seluruh surat dakwaan Jaksa. Saya tau kalau surat dakwaan itu dibuat tergopoh-gopoh karena ada sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri,” kata terakwa, yang selama persidangan, terlihat sepertinya tidak tenag duduk di kursi terdakwa.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, apakah terdakwasudah mengerti atau memahami surat dakwaa Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwa dipersilahkan untuk berdiskusi dengan tim Penasehat Hukumnya yang di Ketuai Prof. Yusril Ihza Mahendra.  (Redaksi)<br />

Tipikor Cuaca Ikut Mendukung Jalannya Persidangan Terdakwa Dahlan Iskan

Surabaya, bk – Senin, 5 Desember 2016, atau sehari sebelum peridangan kasus dugaan Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan, digelar di Pen...

»

Jaksa Iskandar Tiba Di Pengadilan Tipikor Malam Hari Untuk Menghindari Wartawan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisq3lN02_9xpJ3UPY0GQJBx8keVrs6xbeVOKc95GGW4IaBYH3sng648Y571sL-sV8v1TFXUc1BOcyKng6v7n1uUfzyxpuELKWeQ917MQVUzHRZkkwUIRwsYftt6dluN0bm_TYDTemBf0s/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisq3lN02_9xpJ3UPY0GQJBx8keVrs6xbeVOKc95GGW4IaBYH3sng648Y571sL-sV8v1TFXUc1BOcyKng6v7n1uUfzyxpuELKWeQ917MQVUzHRZkkwUIRwsYftt6dluN0bm_TYDTemBf0s/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>             Ketiga terdakwa berstatus tahanan Rutan sedang asik dikantin Tipikor (dok). Inzet JPU Iskandar<br /> <br /> <b>Surabaya, bk</b> –  Untuk menghindari wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandar dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem, Kabupaten Kediri bersama tiga tahanan, baru tiba di Pengadilan Tipikor diatas pkl 19.00 wib atau jam 7 malam, pada Selasa, 6 Desember 2016.<br /><br />Kedatangan JPU bersama Tiga tahanan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari pemerintah yang dikucurkan melalui Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri, untuk masyarakat kelompok tani peternakan di Desa Belor, Purwoasri, Kabupaten Kediri pada tahun 2010 lalu, sebesar Rp 5,5 milliar, untuk membacakan surat tuntutannya.<br /><br />Ketiga terdakwa dimaskud yakni, Sunari, selaku Ketua untuk 12 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang masing-masing Poktan (Kelompok Tani) terdiri dari 10 anggota termasuk Ketua. Terakwa Sunari, juga menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Belor, Kecamatan Purwoasri yang juga suami dari Kepala Desa (Kades), terdakwa Cholis (Bendahara KPPE) dan terdakwa Sumadi (Sekretaris KPPE).<br /><br />Pantauan wartawan media ini di Pengadilan Tipikor sejak pkl 15.00 wib, sudah terlihat lengang, tak ada lagi sidang perkara kecuali dari Kejari Ngasem. Beberapa masyarakat dari Desa Belor yang menjadi korban dalam kasus ini termasuk anak dan istri para terdakwa serta penasehat hukum terdakwa, sudah menunggu sebelum jam 3 sore. Namun sang Jaksa yang akrab dengan ketua tim dari pihak korban tak kunjung tiba.<br /><br />Menurut salah satu warga Belor saat ditemui wartwan mengatakan bahwa, sang Jaksa baru berangkat dari Rutan Kediri sekitar pkl 15.40 wib. Hal senada  juga disampaikan PH terdakwa yang sudah menunggu berjam-jam namun tak ada kepastian, sidang akan dimulai jam berapa.<br /><br />Terpisah. Ketua Majelis Hakim yang menyidanhkan perkara tersebut juga sudah menunggu, namun sang Jaksa tak ada kabar jam berapa tiba di Pengadilan. “Hari ini tuntutan, tapi Jaksanya belum dating,” ujar Hakim H.R Unggul saat ditemui wartwan sekitar pkl 18.20 wib.<br /><br />Sekitar pukul 19.15 wib, suasanan di Pengadilan Tipikor pun semakin sunyi. Wartawan media ini akhirnya meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. <br /><br />Untuk diketahui. Pada tahun 2010, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberi Subsidi berupa kredit ke masyarakat petani ternak dengan menunjuk Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri sebagai pelaksana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang jumlahnya sebesar Rp 5,5 M.<br /><br />Kemudaian, Sunari (Ketua), Cholis (Bendahara) dan Sumadi (Sekretaris), membentuk 12 Gapoktan yakni Sumber Makmur, Sumber Makmur 1 hingga 5 dan Podo Rukun, Podo Rukun 1 hingga 5. Masing-masing Poktan terdiri dari 10 anggota termasuk seorang Ketua. <br /><br />Sebelum pelaksanaan, pihak Bank Jatim Cabang Pare terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, masayarakat akan memperileh pinjaman kredit masing-masing sebesar Rp 50 juta setiap orang yang berjumlah 120 orang, terdiri dari 12 gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang masing-masing Poktan berjumlah 10 orang.<br /><br /> Dalam pelaksanaannya, Ketiga terdakwa kemudian  mengumpulkan sertifikat dari masing-masing anggota Kelompok Tani, dengan perjanjian, setiap anggota akan memperoleh pinjaman sebesar Rp 50 juta sesuai dengan penjelasan pihak Bank Jatim. Namun yang diterima anggota kelompok tani hanya antara 5 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan sisanya diduga dinikmati Ketiga terdakwa dan pihak lain.  (Redaksi)<br /><br /><br /><br />

News Tipikor Jaksa Iskandar Tiba Di Pengadilan Tipikor Malam Hari Untuk Menghindari Wartawan

            Ketiga terdakwa berstatus tahanan Rutan sedang asik dikantin Tipikor (dok). Inzet JPU Iskandar Surabaya, bk –  Untuk menghi...

»

Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Bebas, Kajari Surabaya Nyatakan Kasasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEEN5xDQ6DSjMUZjboH9IV5ItI6B55lEUTY9Mf9KQhXCK08lnBdpaeF-DvRynTFXd0HB6dA0p_1_dTHtvErwh_e-f7Ge88uZ92Ixb4pxny58sr-lFym8g8Irzqwp5n6B2dx1q4Kru5wC4/s1600/Dari+Kiri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEEN5xDQ6DSjMUZjboH9IV5ItI6B55lEUTY9Mf9KQhXCK08lnBdpaeF-DvRynTFXd0HB6dA0p_1_dTHtvErwh_e-f7Ge88uZ92Ixb4pxny58sr-lFym8g8Irzqwp5n6B2dx1q4Kru5wC4/s640/Dari+Kiri.jpg" width="640" /></a></div> <b>Surabaya, bk </b>–– Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana hibah Pilgub Jatim jilid II, dengan Tiga terdakwa yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner yakni, Andreas Pardede dan Sri Sugeng, telah “berakhir” pada, Jumat, 2 Desember 2016.<br /><br />Sebab, pada akhir perkara jilid II ini, Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim H.R. Unggul Warsomukti, telah membacakan hasil rapat musyawarah Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, ketiga terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidan Korupsi sebagaimana surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Baik untuk dakwaan primer pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Korupsi. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan mapun tuntutan, memulihkan nama baik terdakwa,” ucap ketua Majelis hakim.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim pada surat putusannya yang dibacakan dalam persidangan menyatakan bahwa, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur, tidak jujur. Apa yang dinyatakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bisa jadi ada benarnya sesuai fakta persidangan. Sebab, dari hasil audit BPKP seperti dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyatakan, bahwa terdakwa (Dr. Sufyanto, Andreas Pardede dan Sri Sugeng) tidak dapat mempertanggung jawabkan dana perjalan dinas sebesar Rp.127,5 juta yang berasal dari dana hibah NPHD Pilgub Jatim 2013 lau. Pada hal, seluruh biaya perjalanan dinas sudah di SPJ kan, dan telah disita oleh penyidik Polda Jatim. <br /><br /><br />Dalam fakta persidangan, dana perjalanan dinas berubah menjadi uang THR sesuai keterangan para saksi dari Panwaslu se-Jatim. Anehnya, dokumen SPJ perjalanan dinas yang disita penyidik, tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan jilid I maupun jilid II. Yang lebih aneh lagi, bahwa keterangan para saksi dari Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jatim yang menyatakan bahwa yang dibagikan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 2013 lalu adalah uang THR, ternyata karena diarahkan oleh penyidik sesuai keterangan saksi di persidangan. Ironisnya, dana perjalanan dinas yang seharusnya adalah milik para saksi karena sudah melakukan tugasnya dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, serta berjalan dengan sukses, ikut juga disita oleh penyidik.<br /><br />R. Wahyudi, selaku Ahli dari BPKP yang melukan penghitungan atas kerugian negara, setelah menerima data-data dari penyidik namun tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa dengan alasan, karena keterbatasan waktu. Namun R. Wahyudi mengakui di persidangan Jilid II ini, dia diminta oleh penyidik Polda untuk memberikan pendapat terkait kwitansi yang disita penyidik.<br /><br />Tidak hanya itu. Ahli dari BPKP perwakilan Jatim ini pun tidak melakukan konfirmasi ke pemberi hibah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jatim. Karena memang belum ada audit yang dilakukan oleh Inpektorat, sebab dana perjalanan dinas yang dipergunakan Bawaslu dalam tahapan pilgub, sudah di SPJ kan.<br /><br />Sementara, hasil audit BPKP jauh sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jatim atas atas permintaan Amru, selaku Sekretaris Bawaslu kepada BPKP, , tanggal 25 Juli 2013, dan saran yang dianjurkan oleh BPKP sendiri kepada Bawaslu dalam hasil audit tersebut, menyarankan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jatim, agar mengintruksikan kepada Sekretaris Bawaslu untuk ; Melaporkan kembali kepada Gubernur Jatim tahun 2013, sesuai dengan hasil reviu, dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Namun hal itu dibantah juga oleh R. Wahyudi dari BPKP ini. R. Wahyudi, justru merasa yakin dan mengatakan kepada Majelis Hakim saat itu, bahwa hasil audit dan saran BPKP tidak ada. <br /><br />Pada hal, tindakan yang dilakukan oleh Amru, meminta BPKP untuk melakukan audit adalah, untuk mengamankan keuangan Negara. Alasannya, karena bendahara, terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara sebesar Rp 3.702.084.546,00 berdasakan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim Nomor : 966/PW13/2/2014 tanggal 25 Juli 2014, setelah bendahara pengeluaran melarikan diri selama 8 bulan. Namun pada kenyataanya, terdakwa sendiri terjerat oleh kwitansi. Sementara yang diserahkan bendahara ke penyidik Polda jatim adalah kwitansi sementara yang sudah di SPJ dan tidak berlaku lagi.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Didik Farkhan yahdiAlis, menyatakan kasasi. Hal itu disampikan langsung saat media ini meminta tanggapannya terkait bebasnya ketiga terdakwa yang diseret Kejaksaan ke Pengadilan Tipikor. “Kita kasasi,” kata Didik.<br /><br />Terpisah. Suryono Pane, selaku Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) para terdakwa menyatakan, akan memikirkannya lebih dahulu, apakah akan melakukan upaya hukum terkait keterangan dan pemalsuan dokumen  oleh saksi ahli dari BPKP dalam persidangan.<br /><br />“Kita akan pikirkan lebih dahulu, sehubungan dengan keterangan palsu dipersidangan dan pemalsuan dokumen oleh saksi ahli. Dia (R.Wahyudi dari BPKP Jatim) dalam persidangan menyatakan sudah melakukan klarifikasi, pada hal tidak pernah ada. Tanda tangan para terakwa itu tidak pernah ada ditanda tangani oleh para terdakwa,” ujar Pane, tegas.<br /><br />Tidak hanya itu, lanjut Pane, harusnya ada tindakan ekseminasi terhdap penyidik dari lembaga diatasnya terkait putusan Majelis Hakim kepada terdakwa hari ini. “Ini putusan sesuai fakta persidangan. Bukti dokumen perjalanan dinas yang disita oleh penyidik tidak pernah ditunjukkan JPU dalam persidangan. Itu dana perjalanan dinas bukan THR,” kata Pane.  (Redaksi)<br /><br /><br /><br />

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Bawaslu Bebas, Kajari Surabaya Nyatakan Kasasi

Surabaya, bk –– Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana hibah Pilgub Jatim jilid II, dengan Tiga terdakwa yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Baw...

»

Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Prona

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGjoHHsnMerAhgUPRLKK-WhMW4tt7FgfSQjp6HOxmgGf1UU3drSQSfSb3Q03WAePQFliFJ7m64kIYuAW2x-w4Q2YJ8xL3ofaoufs0mzZjhvEQ9NBhJWKid7BQTW60B0H4QV382MYld8Lk/s1600/Ilustrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGjoHHsnMerAhgUPRLKK-WhMW4tt7FgfSQjp6HOxmgGf1UU3drSQSfSb3Q03WAePQFliFJ7m64kIYuAW2x-w4Q2YJ8xL3ofaoufs0mzZjhvEQ9NBhJWKid7BQTW60B0H4QV382MYld8Lk/s1600/Ilustrasi.jpg" /></a></div> <b>Surabaya, bk </b>– Apakah Kejari Surabaya dibawah pimpinan Didik Farhat selaku Kepala Kejaksaan dan Roy Rovalino, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) sengaja “menyicil” para pelaku kasus dugaan Korupsi Prona atau ragu untuk menetapkan pelaku lain sehingga harus menunggu hasil putusan Hakim Tipikor ? Atau memang tersangkanya yang saat ini disidangkan hanya mantan Lurah Dukuh Setro ?<br /> <br /> Sebab, dalam persidangan terungkap bahwa, penarikan dana dari masyarakat yang tidak sesua dengan peraturan yang berlaku, dilakukan oleh Ketua RW 3 setelah menerima arahan dari Lurah Dukuh Setro. Alasan penarikan dana dari warga tersebut untuk dipergunakan biaya pengurusan sertifikat dalam program Prona di Kelurahan Dukuh Setro tahun 2013 dan 2014 lalu.<br /> <br /> Besarnya dana yang dikenakan ke warga selaku peserta Prona antara Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, hingga terkumpul sekitar Rp 500 juta. Dana itu pun dibagi-bagi oleh panitia dan pejabat BPN termasuk Lurah selaku terdakwa tunggal.<br /> <br /> Padahal, pasal yang menjerat terdakwa Joko Sutrisno selaku Lurah, dalam surat dakwaan JPU tercantum pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebab, pelaku tindak pidana Korupsi itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, berbeda dengan pelaku pencuri sendal.<br /> <br /> Pada Selasa, 19 Juli 2016, dalam persidangan yang berlangsung di Ketuai Hakim HR Unggul, dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU Arif Usman Cs dari Kejari Surabaya, terungkap peran Ketua RW 3 dalam penarikan dana untuk pengurusan sertifikat yang didanai dari APBN itu.<br /> <br /> Karena keterangan Bambang Sugianto dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang tidak didukung bukti-bukti. Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk mendalami memeriksa Ketua RW 3 itu sebagai “tersangka”. “Dalam dakwaan ada pasal 55, jadi tersangkanya nggak mungkin hanya satu,” ucap Ketua Majelis.<br /> <br /> “Saudara Jaksa, dalami ini. Ini pinter ngarang,” perintah Hakim Unggul, ke JPU.<br /> Saksi Bambang Sugianto alias Anto, dihadapan Majelis Hakim mengatakan bahwa, besarnya dana yang ditarik dari warga atas perintah Lurah dan panitia yang lainnya. Pembentukan panitia oleh Lurah sebelum ada sosialisasi.<br /> <br /> “Antara Rp 1 juta, prona tahun 2013 dan prona tahun 2014 sebesar Rp 1,5 juta. Kita sampaikan ke warga setelah Lurah menyampaikan. Total yang terkumpul tahun 2013, Rp 245.500.000 rupiah,” jawab saksi.<br /> <br /> Saksi Bambang melanjutkan, dana itu dipergunakan untuk membeli materai, patok, pengukuran, biaya transportasi dan pembelian pulla dan blangko.<br /> <br /> “Untuk biaya patok Rp 50 ribu untuk 1 patok, materai 6, foto copy Rp 15 ribu, ATK atau alat tulis Rp 15 ribu, pulsa Rp 20 ribu per orang. Itu atas kesepakatan panitia,” jawab saksi Bambang. Ada pembubaran panitia tapi tidak ada pertanggung jawaban.<br /> <br /> Saat Ketua majelis Hakim menanyakkan tentang tanda terima penerimaan uang dan laporan pertanggung jawaban, terutama nama-nama wartawan dan LSM yang disebut-sebut menerima aliran dana dari hasil pungli, saksi tak bisa menjawab.<br /> <br /> Kasus ini bermula pada tahun 2013 – 2014 lalu. Saat itu, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur, mendapat dana Prona dari Pemerintah Pusat (APBN) lewat BPN Kota Surabaya, dalam hal pengurusan sertifikat gratis untuk sebanyak 600 pemohon/bidang.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan Prona tersebut, pengurusan Sertifikat memang tidak gratis 100% dibaiayai oleh pemerinta. Ada biaya yang harus ditanggung pemohon diantaranya, biaya prangko sebanyak 6 hingga 10 lembar dengan harga satuan, Rp 6000 dikali 600 per pemohon/bidang, pembelian patok sebayak 4 buah dengan harga sekita Rp 15 ribu dikali 600 pemohon/bidang, biaya foto copy.<br /> <br /> Dengan alasan inilah, awal mula seseorang Panitia Prona ‘diintai’ oleh Undang-Undang Korupsi, bila salah menyalahgunakan jabatannya termasuk penarikan dana dengan tidak resmi.<br /> Joko Soetrisno, pada tahun 2013 – 2014 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya yang pada saat pelaksanaan program Prona berlangsung.<br /> <br /> Program Pemerintah untuk warga tidak mampu di Kelurahan Dukuh Setro itu pun menuai masalah. Sebab, mantan Lurah dukuh Setro ini, dituduhan telah melakukan penarikan biaya dalam pelaksanaan Prona untuk sebanyak 600 pemohon/bidang sertifikat, dengan besaran dana antara Rp 1 sampai Rp 1,5 juta rupiah per pemohon, tanpa ada dasar hukumnya.<br /> <br /> Akibatnya, Sutrisno pun, diancam hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun, seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e, atau pasal 11 Undang-undang Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Baru Dalam Kasus Korupsi Prona

Surabaya, bk – Apakah Kejari Surabaya dibawah pimpinan Didik Farhat selaku Kepala Kejaksaan dan Roy Rovalino, Kepala Seksi Pidana Khusus (...

»