BERITAKORUPSI.CO

Ketua Majelis Hakim Tunda Sidang Putusan Korupsi Bawaslu

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXTXtMfKjXFXjv_nqkQx4uPn9xZHjwKBjgZ2mRatH_05clHVc8oviWF_1266Nf1krGARie322IpFddH6i3s9f-K2X9HN9EqqUpMDtcLC5WgnAr-ZLl0KTsqT0IkbxQB3JRDQ5LtJ8j-WY/s1600/DSCF1780.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXTXtMfKjXFXjv_nqkQx4uPn9xZHjwKBjgZ2mRatH_05clHVc8oviWF_1266Nf1krGARie322IpFddH6i3s9f-K2X9HN9EqqUpMDtcLC5WgnAr-ZLl0KTsqT0IkbxQB3JRDQ5LtJ8j-WY/s1600/DSCF1780.JPG" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hamim, H.R. Unggul Warsomukti</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk –– “Kau yang mulai, kau mengakhiri….,” ini sebahagian cuplikan syair lagu yang berjudul “Cukup Sekali”. Cuplikan syair lagu ini hampir sama dengan penundaan sidang putusan perkara Korupsi dana hibah Pilgub Jatim 2013 lalu dalam jilid II. Sebab, Ketua Majelis Hakim, H.R. Unggul Warsomukti, yang menangani perkara ini telah menentuka jadwal sidang dengan agenda pembacaan surat putusan (Vonis) bagi ketiga terdakwa yakni, Dr. Sufyanto, (Ketua Bawaslu) serta dua komisioner, Andreas Pardede dan Sri Sugeng, yang sedianya akan digelar, Selasa, 29 November 2016. Namun, setelah tiba hari yang ditentukan (Selasa, 29 November 2016), Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul justru menunda jadwal persidangan dengan alasan putusan belum siap. Kata belum siap, sudah hal biasa ditemukan dalam suatu sidang perkara pidana maupun perdata. Apakah memang benar-benar belum siap atau ada hal yang lain ?. yang pasti, ketiga terdakwa yang dibawa JPU dari Rutan (rumah Tahanan Negara) Medaeng maupun Tim penasehat hokum (PH) terdakwa harus pulang. “Sidang ditunda,” kata salah seorang tim PH terdakwa kepada media ini. Desas desus penundaan sidang putusan sudah terhembus dikalangan beberapa wartawan yang dekat dengan PH terdakwa. Namun media ini belum mendapat kepastuian. Pada sidang sebelumnya, dengan agenda pembacaan surat pembelaan (Pledoi) penasehat tim hukum terdakwa akan melakukan upaya hokum dengan melaporkan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Timur. Alasannya, karena dalam fakta persidangan, saksi ahli tersebut dianggap memberikan keterangan palsu dimuka persdiangan dan pemalsuan data berupa hasil klarifikasi saksi kepada terdakwa pada saat dipenyidaikan. “Kita masih menunggu surat penetapan dari Pengadilan agar kita bisa meminta dokumen palsu yang dibuat BPKP. Kalau ini sudah kita dapatkan, sudah pasti ada upaya hukum,” tegas Pane. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), telah membacakan surat tuntutannya kepada ke Tiga terakwa dalam kasus perkara Korupsi dana Pilgub (Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) Jatim tahun 2013 lalu, sebesar Rp 11 milliar untuk tahapan Pilgub yang dipergunakan oleh Bawaslu Jatim, dari total anggaran Rp 142 milliar yang bersumber dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov Jatim) , yang dianggap merugikan keuangan negara sejumlah 5,6 milliar dalam jilid I. Dalam Jilid II ini, terdakwa dianggap telah merugikan keuangan negra sebesar Rp 127,5 juta yang terdiri dari, 61.500.000 rupiah dinikamti oleh terdakwa Andreas Pardede dan 66 juta rupiah dinikmati terdakwa Sri Sugeng, atas hasil penghitungan penyidik Polda Jatim, BPKP Perwakilan Jatim dan JPU, atas perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa. Ironisnya, para terdakwa pun dituntut untuk mengenbalikan kerugian negara sebesar Rp 367,500.000, dengan rincian, denda masing-masing ketiga terdakwa sebesar Rp 80 juta dan uang pengembalian dari Dua terdakwa sebesar Rp 127.500.000. seperti yang dibacakan dalam surat tuntutan JPU Agung dan Dewi dari Kejati Jatim dalam persidangan, pada Selasa, 1 November 2016. JPU menyatakan bahwa Ketiga terdakwa, Andreas Pardede, Sri Sugeng dan Dr. Sufyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidan Korupsi bersama-sama dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. “Meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk ; menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Andreas pardede selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan, denda sebesar Rp 80 juta rupiah subsidair Empat bulan kurungan,” ucap JPU Agung. Tidak hanya pidana badan, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengembalian sebesar Rp 61.500.000. dan bila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hokum tetap, maka JPU akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidan kurungan selama 1 tahun 9 bulan. Sehingga total pidana kurungan yang harus dijalani terdakwa Andreas Pardede, selama 5 tahun 9 bulan. Tuntutan pidana yang sama juga di kenakan kepada terdakwa Sri Sugeng. Brdanya hanya jumlah uang pengembalian sebesar Rp 66 juta. Yang bernasib baik adalah terdakwa Dr. Sufyanto. Sebab, JPU hanya menuntut pidana badan selama 1 taun dan 6 bulan, tetapi denda dan subside yang dikenakan sama. Aneh ! Dari hampir 1000 perkara Korupsi yang dibawa JPU dari 38 Kajari di Jawa Timur Khususnya Kejati, untuk di sidangkan di Pengadilan Tipikor sejak tahun 2011 hingga menjelang kahir 2016 ini, baru kali ini JPU mengenakan denda sebesar Rp 80 juta, biasanya nilanya 50 juta dan kelipatannya. Terkait jumlah denda tersebut, JPU mengatakan usai persidangan kepada media ini, yang penting ada. “Ya…..itu. yang penting ada kan,” kata JPU Agung sambil meninggalkan pengaadilan Tipikor.  (Redaksi)

Tipikor Ketua Majelis Hakim Tunda Sidang Putusan Korupsi Bawaslu

Hamim, H.R. Unggul Warsomukti Surabaya, bk –– “Kau yang mulai, kau mengakhiri….,” ini sebahagian cuplikan syair lagu yang berjudul “Cuk...

Lima Hakim Tipikor Siap Menyidangkan Perkara Korupsi PT PWU Hari Ini

00.26 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg84Re6MCalckp1SXvnAursL3H2mY3eSNBZ2jwDd3J-I94DfZUYrZ1LWNyeE0eru5cx4wBugl-xz5-wmOvTI18tfvExX9JI0K_eNFx0svqT6VdVm3CxB3FXSWdty04rm0EMLofiAWJefLQ/s1600/IMG_20161128_172435.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg84Re6MCalckp1SXvnAursL3H2mY3eSNBZ2jwDd3J-I94DfZUYrZ1LWNyeE0eru5cx4wBugl-xz5-wmOvTI18tfvExX9JI0K_eNFx0svqT6VdVm3CxB3FXSWdty04rm0EMLofiAWJefLQ/s640/IMG_20161128_172435.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">DR. Lufsiana. S.H., M.H</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Lima Majelis Hakim senior di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, telah siap untuk menyidangkan perkara kasus dugaan Korupsi PT Panca Wira Usaha (PWU). Ke-5 Majelis Hakim senior tersebut yakni, Tahsin. SH., MH; H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H. Hal itu seperti yang di sampaikan Humas Pengadilan Tipikor, Dr. Lufsiana., S.H., M.H saat ditemui watawan media ini diruang kerjanya, pada Senin, 28 November 2016. “Hakimnya untuk Dahlan Iskan Lima orang, Ketua Majelisnya Pak Tahsin. SH., MH, anggotanya Pak H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H, Pak DR. Andriano., S.H., M.H, Pak Samhadi. S.H., M.H dan Pak Sanghadi. S.H. dan untuk Wisnu Wardana juga Lima orang, Hakimnya sama,” kata DR. Lufsiana menjelaskan. Menjawab pertanyaan media ini terkait persiapan dan kesiapan Hakim Pengadilan Tipikor, dalam sidang perkara Korupsi kali ini yang boleh dibilang “spektakuler”, DR. Lufsiana menjelaskan, sudah menyiapkan ruang sidang Cakra dan pengamanan dari pihak Kepolisian. “Kita sudah siapkan ruang sidang Cakra dan kursi untuk pengunjung. Pengamanan sudah dari Kepolisian. Jadi boleh siapa saja menyaksikan sidang terbuka untuk umum asalkan ruang sidang cukup. Dan juga tidak perlu harus kesini, dirumah juga bisa menyaksikan karena disiarkan langsung oleh TV, ada TV One,” ujar DR. Lufsiana merinci. Apa yang dijelaskan Humas Pengadilan Tipikor ini memang itu faktanya. Sebab, kasus dugaan Korupsi yang menyeret mantan menteri BUMN ini menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat biasa hingga Presiden, terutama dikalangan media masa. Sehingga, sidang perdana yang akan digelar besok (hari ini, 29 November 2016), akan diliput puluhan wartawan yang terdiri dari berbagai media elektronik seperti TV, Online dan media cetak lokal maupun nasional. Terutama, puluhan wartawan hukum Surabaya yang tergabung dalam wadah Kelompok Kerja Wartawan Hukum (Pokja Wankum) yang sehari-hari meliput di Pengadilan Negeri di Jalan Raya Arjuna, Kejati di Jalan A.Yani, Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak, Surabaya akan “migran” ke Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditanya lebi lanjut, mengenai pengamanan dari Kepolsian termasuk sterilisasi pengunjung, terlebih kesiapan Majelis Hakim, apakah ada beban moral, mengingat tersangka/terdakwa yang akan disidangkan kali ini, jauh berbeda dengan ratusan terdakwa Korupsi yang sudah disidangakan sebelumnya ?. DR. Lufsiana dengan cepat menapiknya. Humas Pengadilan Tipikor yang menggantikan DR. Gazalba Saleh ini mengatakan, bahwa Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Korupsi kali ini, tidak ada bedanya dengan perkara Korupsi yang lain. Menurutnya, semua orang sama di muka hukum. “Pengamanan dari Polres Sidoarjo, karena perkara ini menarik perhatian publik. Tidak ada masalah, sama dengan perkara-perkara Korupsi lainnya. Beban moral juga tidak ada. Sama saja dengan yang lainnya, tiap hari juga kita menyidangkan perkara Korupsi, kedudukan yang sama dimuka Hukum,” katanya tegas. Hal senada juga sampaikan Hakim Tahsin, yang menjadi Ketua Majelis untuk kedau tersangka/terdakwa Korupsi. “Kita nggak ada beban moral. Beban moral apa. Perkara dibawa Jaksa kesini, ia kita sidangkan, ia kan,” ucap Hakim Tahsin.  (Redaksi).

Tipikor Lima Hakim Tipikor Siap Menyidangkan Perkara Korupsi PT PWU Hari Ini

DR. Lufsiana. S.H., M.H Surabaya, bk – Lima Majelis Hakim senior di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (...

Dua Mantan Pejabat Pemkot Probolinggo “Reuni” Di Pengadilan Tipikor

00.15 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UBcf04GfXGsLZzJoynkMttKyQjoVLp8JHBeJ7XSzCWJ3DCFGyQfroMO2X2z85vvnwX0ofi2N1mR_MLV6vH0zLlb6ijdHvDi8vSHYWgx-XktIeneKF1ohtwlHusddLpmqcD5i4KVldIM/s1600/IMG_20161128_114613.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UBcf04GfXGsLZzJoynkMttKyQjoVLp8JHBeJ7XSzCWJ3DCFGyQfroMO2X2z85vvnwX0ofi2N1mR_MLV6vH0zLlb6ijdHvDi8vSHYWgx-XktIeneKF1ohtwlHusddLpmqcD5i4KVldIM/s640/IMG_20161128_114613.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi mantan terpidana, Maksum Subeni, saat memberiakn keterangan di Persidangan</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Setelah beberapa tahun berpisah, Dua mantan pejabat Pemerintah Kota Probolinggo “reuni” alias bertemu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 28 November 2016. Kedua pejabat tersebut yakni, mantan Wali Kota Probolinggo, Buchori dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Probolinggo, Maksum Subani. Dan pertemuan Kedua mantan penjabat ini pun tidak dirayakan secara meriah atau makan minum secara sederhana. Sebab pertemuan keduanya dihadapan Majelis Hakim Tipikor, karena keduanya sama-sama “masuk ke lubang yang sama” alias kasus Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Kota Probolinggo yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700 serta merugikan keuangan Negara sebesarRp 1,6 milliar Dalam pertemuan kedua pejabat ini di Pengadilan Tipiokor, sudah berbeda status. Sebab, yang satu sudah mantan terpidana yaitu Maksum Subani, sementara Buchori baru “menyusulnya” dengan status terdakwa. Kehadiran Maksum Subani pun dalam persidangan, kaitannya karena saat kucuran dana DAK untuk sebanyak 70 Sekolah Dasar SD) se-Probolinggo, yang diperuntukkan untuk rehablitasi gedung sekolah dan pengadaan meubler. Sebab, sebelum pelaksanaan proyek, terlebih dahulu diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku Kepala Dispendik sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kabid Pendidikan Dasar Masdar yang menjabat sebagai PPTK, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan yang dihadiri sebanyak 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK sekaligus sebagai KPA. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Wali Kota, Buchori. Saat itulah awal “malapetaka”. Wali Kota Buchori memberi pengarahan tentang dana DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik dan memerintahkan Kabid Pendidikan Dasar ubtuk menyampaikan kepada para Kepsek tersebut. “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, turunlah menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 375 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori, di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I pada tahun lalu. Pada Senin, 28 November 2016, ucapan itu kembali disampaikan mantan terpidana itu (Maksum Subani) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji. “Uang sebanyak 375 juta didalam kardus Aqua yang disolasi. Diantar ke rumah dianas Buchori. Tapi yang bawa bukan Masdar, tapi salah satu dari coordinator, saya lupa namanya. Saya langsung masuk dan duduk diteras karena sudah kontak lebih dulu,” kata mantan terpidana itu dihadapan Majelis Hakim. Keterangan mantan terpidana Maksum Subani, juga dikuatkan mantan terpidana Dasar Masdar. Masdar mengakui, kalau dirinyalah yang menyampaikan kepada para Kepala Sekolah terkait besarnya potongan dana yang harus disetorkan setelah mendapat perintah dari atasannya yakni Maksum Subani. “Saya yang menyampaikan ke Kepala Sekolah setelah mendapat perintah dari Maksum Subani. yang menyampaikan untuk dana nyenggek dan biaya pengamanan adalah Buchori tapi saya nggak dengar. Yang bawa uang kordinator,” kata Masdar menjelaskan dihadapan Majelis Hakim. Dalam sidang minggu lalu, 4 (Empat) saksi yang dihadirkan JPU diantaranya, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2, Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan, menjelaskan, bahwa ada penyerahan dana sebesar 5% dari anggaran yang diterimanya selaku Kuasa Pengguan Anggaran (KPA). Dana tersebut, menurut saksi, adalah untuk pengamanan anggaran DAK. “DAK 2009 gunanya untuk perbaikan tiga ruang kelas, kamar mandi dan WC. Jumlah DAK yang diterima sebesar 207 juta langsung kerekening atas anma sekolah. 5% diserahkan setelah termin pertama,” kata saksi Subandrio kepada Majelis. Menjawab pertanyaan MajelisHakim saati itu terkait pemberian dana 5%, atas perintah siapa. Menurut saksi, sebanyak 70 Kepala Sekolah SD dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, oleh Masdar selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Dasar. “Kami dikumpulkan di aula Dinas sebelum dana cair. Masdar menjelaskan, bahwa untuk memperolah DAK tidak mudah dan perlu perjuangan jadi ada dana pengamanan. Saya menyetor sebesar Rp 10.350.000,” lanjut saksi Subandrio. Usai persidangan, Budi Santoso selaku PH terdakwa Buchori, terkait pernyataan mantan terpidana Maksum Subani, mengenai uang sebanyak 375 juta yang diserahkan ke terdakwa di rumah dinasnya mengatakan, keterangan saksi tidak jelas. “Hanya katanya tidak tau siapa yang menyerahkan. Keterangan saksi sebelumnya juga jauh berbeda. 375 juta dimasukkan ke kardus Aqua, itu kan terlalu besar loh,” ujar Budi.  Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya).  (Redaksi)

Tipikor Dua Mantan Pejabat Pemkot Probolinggo “Reuni” Di Pengadilan Tipikor

Saksi mantan terpidana, Maksum Subeni, saat memberiakn keterangan di Persidangan Surabaya, bk – Setelah beberapa tahun berpisah, Dua ma...

Wali Kota Madiun Jadi Tersangka, Keluarga Terdakwa “Tersenyum”

02.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSzl0qtdj82gtwuRLy90Rw5frLKr171SwNwz900fJiV8M1WA2qrz6yrtcblhAKNya_ebwasOTHauq_fqC0tSVSVenf4XCoGUHFsIe-n6KQiR4I3fJhSyoPAJ8FbhwbjzBgJ3KvTHJZ-s/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJSzl0qtdj82gtwuRLy90Rw5frLKr171SwNwz900fJiV8M1WA2qrz6yrtcblhAKNya_ebwasOTHauq_fqC0tSVSVenf4XCoGUHFsIe-n6KQiR4I3fJhSyoPAJ8FbhwbjzBgJ3KvTHJZ-s/s1600/page.jpg" /></a></div>
Surabaya, bk  – ‘BI’ (Bambang Irianto), selaku Wali Kota Madiun mungkin tak mengira kalau kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009 – 2012 lalu akan masuk ke meja penyidi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) beberapa tahun lalu. 
 
Senin, 17 Oktober 2016, penyidik anti rasuah itu akhirnya menetapkan BI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun yang menelan anggaran sebesar Rp 76,5 miliar dan dikabarkan menerima dana tanpa prosedur alias gratifikasi. 
 
Di tetapkan Bambang Irianto, jadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi oleh KPK, media ini jadi teringat kasus yang hampir sama yaitu, kasus perkara korupsi proyek pembangunan Embung (Waduk) di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar Rp 19 milliar. 
 
Dalam kasus ini, Kejari Madiun menetapkan dua tersangka yakni, Agus Subiyanto, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, yang juga sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Maryani, selaku konsultan perencana dari PT Peta Konas (Keduanya sudah di Vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, beberapa bulan lalu.red). 
 
Dalam persidangan, Senin 7 Maret 2016, pada saat terdakwa Agus Subiyanto membacakan pembelaanya di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai hakim Tahsin, membeberkan terkait pemberian sejumlah uang oleh Andik Sulaksono, selaku pelaksana proyek kepada pihak Kejaksaan dan Wali Kota Madiun. 
 
Dalam pembelaanya yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Agus Subiyanto menyebutkan, berdasarkan cerita Sadikun (Kabag Administrasi Pembangunan Kota Madiun) kepada terdakwa saat dirumah Wali Kota Madiun, Bambang irianto. Bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum atas panitia lelang yang masuk pokjanya, sudah dikondisikan ke Kejari madiun melalui Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo. 
 
Terdakwa Agus menyampaikan dalam pembelaannya, yang diketik dikertas HVS sebanyak 20 lembar dengan materai 6000 rupiah mengatakan, pada saat Kejari Madiun melakukan Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) sekitar Mei 2015, terdakwa diminta tolog oleh Andik Sulaksono, untuk menemani menghadap Kasi Pidsus dengan tujuan meminta bantuannya (Kasi Pidsus) agar kasus Embung dapat dikondisikan. Dalam pertemuan tersebut menurut Agus, Kasi Pidsus Madiun akan membantu dengan catatan tidak recehan. 
 
Wali Kota Dan Kajarai Madiun Disebut Menerima Aliran Dana Oleh Terdakwa 
 
Dalam pembelaan terdakwa. Sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sudang membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih 6 milliar rupiah yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untu membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya, yang dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin dilobby bawah dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun, Bambang irianto. 
 
Terdakwa Agus, dalam pembelaannya juga membeberkan dihadapan Majelis Hakim, inti dari pertemuan tersebut yang disampaikan Andik Sulaksono adalah menentukan jumlah yang disepakati kurang lebih Rp 1 milliar. Dari jumlah itu, Andik sulaksono menyampaikan bahwa ada kewajiban untuk menyediakan Rp 400 juta yang sudah diisepakati oleh Kasi Pidsus. Akhirnya, kata Agus, Kejari Madiun (Suluh Dumadi) mengatakan kepada Andik sulaksosno, jangan pernah memberikan sesuatu kepada bawahannya tanpa melalui dirinya (Kejari). 
 
Agus Subiyanto, melanjutkan pembelaannya. Pada pertemuan antara terdakwa Agus dengan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Kusuma Jaya Bulo, dirumah Kost Kasi Pidsus. Saat itu Kusuma Jaya Bulo, mengatakan kepada terdakwa tentang kekecewaannya kepada Wali Kota Madiun, Bambang Irianto dan Andik Sulaksono. Kusuma Jaya Bulo juga menyampaikan kepada terdakwa, bahwa dia (Kusuma Jaya Bulo) ada koneksi di KPK dan mengancam akan melaporkan. Tentang permasalahan di Kota Madiun. 
 
Terdakwa Agus Subiyanto, dalam pembelaannya merinci uang yang diterima Kajari, Kasi Pidsus maupun Wali Kota Madiun dari Andik sulaksono selaku pelaksana proyek melalui Dhata wijaya selaku pemegang peran utama karena Dhata Wijaya sebagai penandatangan dalam dokumen kontrak. Dhata Wijaya, mengambil alih peran Andik sulaksono untuk melakukan Koordinasi dengan Kasi Pidsus dengan biaya ditanggung Andik Sulaksono. 
 
Apa yang dilakukan Dhata Wijaya dengan Kasi Pidsus, menurut terdakwa Agus dalam pembelaannya telah menghasilkan kesepakatan pemberian uang untuk, Paris Pasaribu, sebesar Rp 500 juta, Kasi Pidsus, Kusuma Jaya Bulo, Rp 350 juta dan perbaikan rumah dinas Kejaksaan di jln Abdul Rahman Saleh, Madiun sebesar Rp 150 juta. Menurut terdakwa, Keterangan Andik Sulaksono sebelumnya sudah pernah memberikan uang kepada Kejaksaan Madiun untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. 
 
Masih dalam pembelaan terdakwa Agus Subiyanto, yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, mengatakan, Andik sulaksosno menceritakan kepada terdakwa bahwa Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, menolak uang kontan sebanyak Rp 1 M yang sudah disiapkan Andik sulaksosno dalam sebuah tas. WaliKota Madiun justru meminta uang sebesar $100.000 kepada Andik. Atas saran dari pihak Bank Sinarmas di jln Sumatra Madiun, agar ditukarkan ke Surabaya. Penukaran uang tersebut pun dilakukan Andik Sulaksono karena sudang ditunggu Wali Kota dan pihak Kejati. Keterangan Andik sulaksono kepada terdakwa Agus, mengatakan, setelah dalam bentuk dollar, kemudian diberikan ke WAli Kota, yang dika (Andik sulaksono) ketahui, menurut Agus, bahwa Suluh dumadi menerima sebesar $20.000. 
 
Saat itu, perisdangan di skors karena sholat magri. Terkait pengakuan terdakwa dalam pembelaan yang dibacakannya dipersidangan, Henru Purnomo, salah satu Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa mengatakan, sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 
 
“Kita sudah lapor ke KPK Kamis, tanggal 3 Maret. Yang kita laporkan Kejari, semua yang terlibat. Terkait suap sebesar Rp 1.250 M dan penyidikan kasus ini,” ungkap Henru. 
 
Terkait pengakuan terdakwa di persidangan saat itu, piha Kejari dan Wali Kota Madiun tak mau menanggapi saat media ini menghubungi melalui telepon seluler maupun pesan singkat (SMS). Justru, Keala Kejari Madiun dan Wali Kota Bambang Irianto, memberikan komentar ke beberapa media di Madiun. 
 
Selasa, 18 Oktober 2016, saat media ini menghubungi salah satu keluarga terdakwa melalui telepon selulernya, terkait ditetapkannya Bambang Irianto menjadi tersangka dalam kasus dugaan Korupsi mengatakan, suatu saat akan ada kebenaran. “Ia, liahat ajalah. Suatu saat pasti ada kebenaran,” kata keluarga terdakwa yang minta namanya tidak ditulis demi keselamatan jiwanya. “Di Madiun masih kurang kondusif,” katanya sambil menutup telepon. Sementara Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, saat di hubungi media ini, nomor HP-nya tidak aktif.  (Redaksi)

Tipikor Wali Kota Madiun Jadi Tersangka, Keluarga Terdakwa “Tersenyum”

Surabaya, bk – ‘BI’ (Bambang Irianto), selaku Wali Kota Madiun mungkin tak mengira kalau kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun...

Saksi Akui Ada Pemberian Dana Untuk Pengamanan

02.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXcvrdquDWcB9EuVDNouIsFD-7-qynJCxPjaLEo35GyjIYbuqag_jviNs8Jy_-vzYRPh2_06gvAhBS24loebO9gnWDZyj1LP8dQ1YHVzg1-zvc-iACAf6j4au-rKD2NUPVPVHYOfhjg7U/s1600/DSCF1858.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXcvrdquDWcB9EuVDNouIsFD-7-qynJCxPjaLEo35GyjIYbuqag_jviNs8Jy_-vzYRPh2_06gvAhBS24loebO9gnWDZyj1LP8dQ1YHVzg1-zvc-iACAf6j4au-rKD2NUPVPVHYOfhjg7U/s320/DSCF1858.JPG" width="320" /></a></div>
Surabaya, bk  – Sidang Korupsi DAK Probolinggo digelar untuk yang pertama kalinya setelah keberatan terdakwa atas surat dakwaan JPU di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada, Senin, 31 Oktober 2016. Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD, menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700 serta merugikan keuangan Negara sebesarRp 1,6 milliar, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyeret 9 orang terdakwa, 5 diantaranya telah di Vonis oleh Majelis Hakim dalam jilid I, dan 1 orang masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) serta 3 orang dalam Jilid II saat ini diantaranya, H.M. Buchori (mantan Wali Kota Probolinggo), Suhadak, Direktur CV  Indah Karya (saat ini menjabat Wakil Wali Kota Probolinggo) dan Sugeng Wijaya (Direktur CV. Wiec) Sebelum persidangan berlangsung, puluhan pengawal terdakwa mantan Wali Kota Probolinggo ini wajib melewati pemeriksaan terlebih dahulu dipintu masuk ruang sidang, yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dari Polsek Sedati yang dipimpin langsung Kapolsek Sedati AKP Eka Anggriana. Dalam sidang yang berlangsung di Ketuai Majelis Hakim Mateus Samiaji, untu mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erik yang juga menjabat Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo mewakili Kejati Jatim dan Kejagung RI. Ke 4 saksi diantaranya, Subandriyanto, mantan Kepala Sekola SDN Kareng Lor 2, Romlah dan Sumarsi, pensiunan guru serta Subandi, mantan Kepala Sekolah SD Jrebeng Wetan. Sementara terdakwa Buchori an Sugeng Wijaya yang di damping Budi Santoso Cs selaku Penasehat Hukum (PH)-nya dan terdakwa Suhadak, didampingi tim PH-nya antara lain, Hakim Yurizal, Andi, Antoni, Anton, Candu dan Ardian. Ke Empat saksi tersebut diperiksa untuk terdakwa Buchori dan Sugeng Wijawa, sementara Untuk terdakwa Suhadak terpisah. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Subandrio menjelaskan, bahwa ada penyerahan dana sebesar 5% dari anggaran yang diterimanay selaku Kuasa Pengguan Anggaran (KPA). Dana tersebut, menurut saksi, adalah untuk pengamanan anggaran DAK. “DAK 2009 gunanya untuk perbaikan tiga ruang kelas, kamar mandi dan WC. Jumlah DAK yang diterima sebesar 207 juta langsung kerekening atas anma sekolah. 5% diserahkan setelah termin pertama,” kata saksi kepada Majelis. Menjawab pertanyaan Majelis, terkait pemberian dana 5% atas perintah siapa. Menurut terdakwa, bahwa sebanyak 70 Kepala Sekolah SD dikumpulkan di aula Dinas Pendidikan Kota Probolinggo oleh Masdar selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Dasar. “Kami dikumpulkan di aula Dinas sebelum dana cair. Masdar menjelaskan, bahwa Untuk memperolah DAK tidak mudah dan perlu perjuangan jadi ada dana pengamanan. Saya menyetor sebesar Rp 10.350.000,” lanjut saksi Subandrio. Keterangan saksi ini tidak berbeda pada sidang jilid I sebelumnya. Pada persidangan selanjutnya dengan terdakwa Suhadak, Wakil Wali Kota Probolinggo, menghadirikan saksi yang sama kecuali saksi Romlah. Dihadapan Majelis Hakim, penerima DAK ini mengatakan tidak mengetahui surat perjanjian kontrak antara dirinya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/pengguna barang jasa) dengan terdakwa selaku rekanan (Direktur CV Indah Karya/ penyedia barang jasa). Pada  hal, tanda tangan saksi tercantum pada dokumen kontrak. Saksi menjelaskan, bahwa dokumen kontrak sudah ada tinggal menanda tangani. Namun saat ditanya terdakwa terkait Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan) No 3 tahun 2009 tentang DAK, maupun  PH terdakwa terkait tanggung jawabnya selaku penerima langsung DAK, saksi pun hanya diam. “Surat perjanjian sudah ada tinggal tanda tangan. Ada anak buahnya (anak buah terdakwa) yang mengambil ke kantor, namanya lupa,” kata saksi dihadapan Majelis. Namun saat ditanya Majelis terkait potongan atau pemberian dana kepada terdakwa, saksi mengatakan tidak ada. Pembelian Meubler sebesar Rp 28,6 juta. “Tida ada. DAK 2009 untuk Meubler sebesar 28,6 juta. Kalau dari semua anggaran ada 5%. Kalau di Meubler ada tulisan DAK 2009 pake spidol” jawab saksi. Untuk diketahui, ksus ini bermula pada tahun 2009. Pada saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari Pemkot Probolonggo sebebsar Rp  1.509.777.700. sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO) untuk 22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Kepala Dispendik selaku Pejabat Pengguna Anggaran, Maksum Subani, Kabid Pendidikan Dasar Masdar, dan Ketua Dewan Pendidikan  Wawan bersama dengan 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. Saat itulah Wali Kota Buchori member pengarahan tentang dan DAK. Yang isinya antara lain, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyodok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  “ Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. Uang sebesar Rp 300 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I.   (Redaksi)