Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Pegawai Kantor Pajak Kediri dan Makelar Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><u><b>JPU KPK:</b></u> “Ia, disebukan dalam putusan tadi. Kemungkinan ada penembangan dan kita akan  menyampaikan ke penyidik,”</span>      </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifoLurJnU-NIoeyKiC-jRYSp_5Zxfn-jXeRPwfOMMpJZ-lMRLSFw0vGzjMILaQ1yLdoaNpEOtAXXCRk84YDP3Hg2vYUDBMsLAv0pT4Ues2l73yXYqgXU7ND8XjzX67tKDzo2x8fXU6Ohl4PkWjhRBGEdqGhJKfZcJuBDq4VdvQZjzX1ioc31GUpZKh/s1202/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1202" data-original-width="725" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifoLurJnU-NIoeyKiC-jRYSp_5Zxfn-jXeRPwfOMMpJZ-lMRLSFw0vGzjMILaQ1yLdoaNpEOtAXXCRk84YDP3Hg2vYUDBMsLAv0pT4Ues2l73yXYqgXU7ND8XjzX67tKDzo2x8fXU6Ohl4PkWjhRBGEdqGhJKfZcJuBDq4VdvQZjzX1ioc31GUpZKh/w386-h640/5.jpg" width="386" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORRUPSI</span>.CO - </b></span><br />Para maling uang rakyat alias koruptor selalu pintar menciptakan istilah ung ‘haram’ yang diterimanya agar mungkin tidak ada yang mengetahuinya, misalnya di Komisi B DPRD Jatim tahun 2017 mengunakan istilah “undangan dan sarung”. Di DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menggunakan istilah “uang ketuk palu dan THR”. Di Bapeda Jatim dan Tulungagung tahun 2014 - 2018 menggunakan istilah “maha atau unduhan”. <br /><br />Di Kabupaten Bangkalan tahun 2021 - 2022 menggunakan istilah “calon pengantin”, dan di DPRD Jatim tahun 2020 - 2023 menggunakan istilah “uang ijon”. Sedangkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur tahun 2017 - 2018 menggunakan istilah “apel kroak”. Dan masih banyak lagi istilah-istilah lain yang digunakan para pejabat yang menerima uang “haram” tergantung siapa dan di daerah mana<br /><br />“Apel kroak”, adalah istilah untuk uang pelicin pengurusan Restitusi pajak yang dilakukan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan  PT Wijaya Karya (PT WK) mewakili Perusahaan China Road And Bridge Corporation (CRAC) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur pada tahun 2017 - 2018 lalu<br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html</a><br /><br />Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Abdul Rachman Pegawai KPP Pratama Pare Kediri Di Tuntut 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/karena-apel-kroak-rp1-miliar-abdul.html</a></span></span><br /><br />Nah, “apel kroak” ini senilai satu miliar rupiah yang diminta oleh Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) Kediri, Jawa Timur agar proses restitusi pajak lancar<br /><br />Lalu “apel kroak” dari satu miliar rupiah hanya 865 juta rupiah yang diberikan oleh  PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan  PT Wijaya Karya (PT WK) mewakili Perusahaan China Road And Bridge Corporation (CRAC) melalui Tri Atmoko selaku pegawai PT. Pembangunan Perumahan (PT PP, Persero) Tbk kepada Abdul Rachman melalui Suheri, orang kepercayaan Abdul Rachman, selaku “makelar”. Sedangkan sisanya sebesar Rp135 juta dinikmati Tri Atmoko   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_55KxJoOjvEHoNV7Mr2tsqx0HK1k7A6eryLtigd5QL1HwagLruWgiVcRuHME34uT8CRZphCYquVOFWZupc_bh3Uwk1LOq1IOHx5IV35-Ku7-dRKq9kIswx9bl0pmBlPuJxdWkXBqQJ1CDvRm1c_eK5Zl9YoFeAbq_1Xv_Oe8EyJwH5uZER-zTPl5H/s1178/1..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1178" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_55KxJoOjvEHoNV7Mr2tsqx0HK1k7A6eryLtigd5QL1HwagLruWgiVcRuHME34uT8CRZphCYquVOFWZupc_bh3Uwk1LOq1IOHx5IV35-Ku7-dRKq9kIswx9bl0pmBlPuJxdWkXBqQJ1CDvRm1c_eK5Zl9YoFeAbq_1Xv_Oe8EyJwH5uZER-zTPl5H/w392-h640/1..jpg" width="392" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">Nah, karena “apel kroak” inilah, akhirnya Komsi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret Tri Atmoko, Abdul Rachman dan Suheri ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili<br /><br />Setelah melalui proses persidangan, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK menuntut Suheri dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp135 juta subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan. Dan oleh Majelis Hakim, menjatuhkan hukuman (Vonis) selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama dua (2) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp135 juta subsider pidana penjara selama tiga (3) bulan<br />  <br />Terdakwa Tri Atmko terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Abdul Rachman dan Suheri dituntut berbeda, yaitu Abdul Rachman dituntut pidana penjara selama (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan. Sementara Suheri dituntut lebih berat yakni selama lima (5) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan<br /><br />Dan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Abdul Rachman dan Suheri juga di Vonis berbeda dan kebailikan dari dari Tuntutan JPU KPK. Karena Terdakwa Abdul Rachman di Vonis pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan, sedangkan Suheri di Vonis (4) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) kurungan<br />  </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Tri Atmoko, Staf PT PP (Persero) Diadili Dalam Perkara Korupsi Suap Restitusi Pajak KPP Pare, Jatim Sebesar Rp1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/tri-atmoko-staf-pt-pp-persero-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/tri-atmoko-staf-pt-pp-persero-diadili.html</a><br /><br />Tri Atmoko, Staf PT PP Di Tuntut 2 Tahun Penjara Karena Korupsi Suap Restitusi Pajak Sebesar Rp1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tri-atmoko-staf-pt-pp-di-tuntut-2-tahun.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tri-atmoko-staf-pt-pp-di-tuntut-2-tahun.html</a>  </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"> </span></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"> Kasus perkara inipun sepertinya tidak berhenti disini saja, sebab Jaksa Penunut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dakwaan dan tuntutannya dalam putusan Majelis Hakim masih menyebutkan beberapa nama yang diduga terlibat yaitu Prabowo Arie Kristyawan selaku Ketua dan Hernowo Yuswanto anggota Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Pare Kediri   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa Terdakwa Suheri bersama-sama dengan Abdul Rachman, Prabowo Arie Kristyawan dan Hernowo Yuswanto selaku Supervisor, Ketua dan anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare (KPP Pratama Pare) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Tri Atmoko selaku kuasa dari Wajib Pajak China Road and Bridge Corporation (CRBC), PT. Wijaya Karya (WIKA) dan PT. Pembangunan Perumahan (PP) Joint Operation (CRBC-WIKA-PP JO) pada proyek Tol Solo - Kertosono tahun pajak 2016 dan Wang Yuqiang selaku Financial Manager CRBC  <br /><br />“Ia, disebukan dalam putusan tadi. Kemungkinan ada penembangan dan kita akan menyampaikan ke penyidik,” kata JPU KPK sesuai persidangan  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRe02hs_8fN6_5azh36RDSbRbvoVdoIQEX-mXW005ycqu1at1xfcHiDb529dDLjY09ohaRJBEt1Dd5ktLWMd9bHy67M0gSTsSn4_lulayGAGqHVLKvaQL0tW7kAV8KXjMeIn2WELuCk3ZOEcBp7FrsRJ2msE9sDntqLsP_fXzrWoIUlG7Sycsijmv0/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRe02hs_8fN6_5azh36RDSbRbvoVdoIQEX-mXW005ycqu1at1xfcHiDb529dDLjY09ohaRJBEt1Dd5ktLWMd9bHy67M0gSTsSn4_lulayGAGqHVLKvaQL0tW7kAV8KXjMeIn2WELuCk3ZOEcBp7FrsRJ2msE9sDntqLsP_fXzrWoIUlG7Sycsijmv0/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Rachman dan Terdakwa Suheri (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Kamis, 30 2023) yang di ketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Keuda Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Merah Putih milik KPK di Jakarta<br /><br />Dalam persidangan, Terdakwa Abdul Rachman dan Terdakwa Suheri tidak dituntut maupun tidak di hukum untuk mengembalikan “apel kroak” senilai Rp865 juta karena sudah dikembalikan sebelumnya sejumlah Rp895 juta, sehingga ada kelebihan sebsar 30 juta rupiah yang harus dikembalikan oleh JPU KPK terhadap Terdakwa <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Abdul Rachman dan Terdakwa Suheri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal asal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rachman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana sebagaaimana diatur dan dianccam pidana dalam Pasal asal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakawaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Abdul Rachman dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupaih) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Karena “Apel Kroak” Rp1 Miliar, Pegawai Kantor Pajak Kediri dan Makelar Di Vonis Berbeda

JPU KPK: “Ia, disebukan dalam putusan tadi. Kemungkinan ada penembangan dan kita akan  menyampaikan ke penyidik,”       BERITA KORRUPSI .CO...

»

Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Triyasmo Sugiyantoro, adik ipar Terdakwa Budi Setiawan mengaku sebagai pegawai PT Petro Gas Utama tahun 2014 dengan gaji sebesar Rp200 juta per bulan dan juga sebagai Subkon di PT Worley SEA Indonesia  tetapi saat di kronfrontir langsung dengan saksi dari PT Petro Gas Utama dan PT Worley SEA Indonesia  langsung dibantah. Lalu apakah KPK akan menetapkan Triyasmo Sugiyantoro sebagai Tersangka Sumpah Palsu sesuai Pasal 22 UU Tipikor???# </span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzUrtewFT_XjZU89T54D-uXm12MRGtZkdQgHKCLRQq3KQ-SynWEvMjzQ86TtTTpqGIwE5NGspDegN_kE1xoiL84C_4bOE55vddLozoVH3rToz-9DytLF2kseMh0bAgsGqdFaD1z2x0enl8HuOhLyO58fLa_sC_SorJ8oFXJ8b73wNUJql2x6qctWPX/s700/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="700" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzUrtewFT_XjZU89T54D-uXm12MRGtZkdQgHKCLRQq3KQ-SynWEvMjzQ86TtTTpqGIwE5NGspDegN_kE1xoiL84C_4bOE55vddLozoVH3rToz-9DytLF2kseMh0bAgsGqdFaD1z2x0enl8HuOhLyO58fLa_sC_SorJ8oFXJ8b73wNUJql2x6qctWPX/w640-h274/a.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Ketika seorang Saksi berbohong atau berkata tidak jujur dalam persidangan, mungkin saat itu Ia berpikir bahwa berbohong adalah salah satu “cabang olah raga bela diri” sekalipun tanpa pelatih dan latihan seperti yang dilakukan oleh Triyasmo Sugiyantoro di persidangan pada Rabu, 29 Maret 2023<br /><br />Padahal, seorang saksi yang berkata bohong atau tidak jujur di persidangan dalam perkara Korupsi saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim setelah disumpah, ada sangsi hukum pidana yang mengacamnya, yaitu Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Pasal 22 berbunyi: Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<br /><br />Masih ingatkan pada tahun 2017 lalu, ketika KPK menetapkan mantan anggota DPR RI dari Komisi II yaitu Miryam S Haryani sebagai tersangka karena memberikan keterangan palsu saat menjadi saksi persidangan dalam kasus perkara Korupsi e-KTP dengan dua terdakwa yaitu  Irman dan Sugiharto.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Baca juga:</span></span><br /><span style="color: red;">Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Apakah Fattah Jasin Akan Terseret Sebagai Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Fattah Jasin Sepertiya Tidak Jujur Terkait Aliran Duit Yang Diterimanya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html</a><br /><br />Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a>  </span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh76-CRYAsXg2jLNbKKx8l5BqioQWWOAqHoUAeW3vVR5WuQdL08esraH3w4-zah3UZLkAnqK6br3E0ltea0mPAQYPy5bocXuqtrCBTHdfmHxfS0nlV5WHWP-sdxBLRE2vMOOx9OP4e4AIWq1gE2DXrbA0kH4QPg6tKukuEHcXVypZ6bKJBOZZ6jPsKt/s1599/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh76-CRYAsXg2jLNbKKx8l5BqioQWWOAqHoUAeW3vVR5WuQdL08esraH3w4-zah3UZLkAnqK6br3E0ltea0mPAQYPy5bocXuqtrCBTHdfmHxfS0nlV5WHWP-sdxBLRE2vMOOx9OP4e4AIWq1gE2DXrbA0kH4QPg6tKukuEHcXVypZ6bKJBOZZ6jPsKt/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Nah, Triyasmo Sugiyantoro pun tak jauh beda karena memberikan keterangan palsu dibahwa dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Triyasmo Sugiyantoro adalah adik ipar atau adik kandung dari istri Terdakwa Budi Setiawan mantan Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018<br /><br />Budi Setiawan adalah Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi suap sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung) dan Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) ke Kabupaten Tulungagung yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018<br /><br />Nah, dalam kasus perkara ini, JPU KPK mengahadirkan Triyasmo Sugiyantoro sebagai saksi di persidangan bersama beberapa saksi lainnya yaitu  Laode Maulidin dari PT Petro Gas Utama, Titi Purbo Hapsari dari PT Rekayasa Industri di Duri, Riau. Kemdian Dhimas Achmad Sidharta dari PT Worley SEA Indonesia, Tedjo Widjajatnanto dari PT Wonasis Indonesia dan Ferdinand Hutagalung dari PT Kurnia Propertindo Sejahtera serta Fransikus Afong dari PT Trans Icon <br /><br />Mengapa dan apa hubungannya Triyasmo Sugiyantoro dihadirkan JPU KPK sebagai saksi di persidangan? Karena pada tahun 2014, ada beberapa harta benda seperti aparteman dan tanah di Jawa Barat, Surabaya dan Mojokerto bernilaai dua milar lebih yang diduga dibeli dari hasil TPPU (Tinadk Pidana Pencucian Uang) oleh Terdakwa Budi Setiawan melibatkan adik iparnya, Triyasmo Sugiyantoro   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTUF0uuBfC8uJGf557cBy9AxWjMWkfCfFVRaZKims8iDEp84E2-naEty3fQlf2YMpZEXOl9NVZnRNh5yo7yhoAUtnRpBT-g--8XiITFmS-HPL_71A_aEhieAe9TxJ0CUXekbMlMJpl8H_9uiMsitg-Q5aJ8WYFm_MqIVPVGcILHPxNlIQXxDi1gGz/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="720" height="546" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKTUF0uuBfC8uJGf557cBy9AxWjMWkfCfFVRaZKims8iDEp84E2-naEty3fQlf2YMpZEXOl9NVZnRNh5yo7yhoAUtnRpBT-g--8XiITFmS-HPL_71A_aEhieAe9TxJ0CUXekbMlMJpl8H_9uiMsitg-Q5aJ8WYFm_MqIVPVGcILHPxNlIQXxDi1gGz/w288-h546/1.jpg" width="288" /></a></div>Menurut Triyasmo Sugiyantoro saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim (Rabu, 29 Maret 2023) mengatakan, bahwa apartemen dan tanah itu adalah miliknya yang dibeli dengan uangnya sendiri sebagai pegawai PT Petro Gas Utama, salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan gaji sebesar Rp200 juta dan sebagai salah satu Suplayer<br /><br />Padahal, menurut JPU KPK, bahwa gaji Triyasmo Sugiyantoro di PT Petro Gas Utama adalah sebesar sembilan juta rupiah. Karena keterangan Triyasmo Sugiyantoro di persidaangan berbeda dengan yang ada di BAP (berita acara pemeriksaan), JPU KPK langsung mengkronfrontir dengan saksi-saksi lainnya yang hasilnya membantah keterangan Triyasmo Sugiyantoro<br /><br />Lalu apakah apakah KPK akan menetapkan Triyasmo Sugiyantoro sebagai Tersangka Sumpah Palsu sesuai Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Andy Bernard Desman S mengatakan, masih akan mengkronfrontir dengn keterangan Terdakwa Budi Setiawan dan akan dilihat dengan fakta-fakat persidangan<br /><br />“Nantilah, kita lihat dengan fakta-fakta di persidangan,” ucapnya sambil senyum penuh arti. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan

#Triyasmo Sugiyantoro, adik ipar Terdakwa Budi Setiawan mengaku sebagai pegawai PT Petro Gas Utama tahun 2014 dengan gaji sebesar Rp200 juta...

»

Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Dituntut Masing-masing 4 Tahun Penjara Karena Dugaan Dugaan Krupsi Rp 1 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana di Lapas Porong Sidoarjo Cabang Surabaya. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung di Vonis 8 Tahun Penjara dan Sutrisno Kepala Dinas PU Tulungagung di Vonis 10 tahun penjara, saat ini menjalani hukuman di Lapas Tulungagung#</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpeHZIkqSOHqxzqsCZn_5V_qJJwrVtApno1QGJwjjeRZ-VPUp9JzhqCupYtekgXR5OazznoKQTTA6NV5BqlHAEf0L33xCUKUTP0K8iEzOS0cTPO7TgWTauHIxXk3rlW9x5glW7Ztj_pVq9WuFWhdYvNS--XoB7jDqOvzHoB2od6kSpWjANBFTb1me/s640/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYpeHZIkqSOHqxzqsCZn_5V_qJJwrVtApno1QGJwjjeRZ-VPUp9JzhqCupYtekgXR5OazznoKQTTA6NV5BqlHAEf0L33xCUKUTP0K8iEzOS0cTPO7TgWTauHIxXk3rlW9x5glW7Ztj_pVq9WuFWhdYvNS--XoB7jDqOvzHoB2od6kSpWjANBFTb1me/w640-h278/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) Moh. Helmi Syarif, Joko Hermawan S, Putra Iskandar, Arin Karniasari, Achmad Husein Madya, Ahmad Hidayat Nurdin, Ramaditya Virgiyansyah, Andi Bernard Desman dan Rido Sepputra dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 28 Maret 2023, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menuntut Tiga (3) Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji berupa uang “Ketuk Palu” pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran (TA) 2015 - 2018 masing-masing sebesar Rp140 juta atau sejumlah Rp420 juta dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendry Setiawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tulungagung<br /><br />Ketia Terdakwa tersebut adalah Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi GERINDRA dan Adib Makarim selaku Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024 serta Imam Kambali Wakil Ketua DPRD Tulungagung periode 2014 - 2019 dari Fraksi HANURA yang juga sebagai anggota DPRD Tulungagung periode 2019 - 2024<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Diadili Karena Dugaan Menerima Gratifikasi Rp420 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/tiga-wakil-ketua-dprd-kabupaten.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamT_NuD6eZjHO6I6aZyVHtWwidulSat3anBna8qvRMgcFO4DQGv1RCTQm7hfOIhV7-7-Dj3WiPGvpj7gUmu-Oy5UcGtg3fL5uVhAcKzvlTzeXrHxO8iIFe81T79I7qawejfQjM6eIDLeE6qB0yQeHZ5CUaDENGU0E0GbJ8Bh8tPwPqVFuctOrldR_/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="319" data-original-width="640" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgamT_NuD6eZjHO6I6aZyVHtWwidulSat3anBna8qvRMgcFO4DQGv1RCTQm7hfOIhV7-7-Dj3WiPGvpj7gUmu-Oy5UcGtg3fL5uVhAcKzvlTzeXrHxO8iIFe81T79I7qawejfQjM6eIDLeE6qB0yQeHZ5CUaDENGU0E0GbJ8Bh8tPwPqVFuctOrldR_/w640-h320/4.jpg" width="640" /></a></div>Selain tuntutan penjara badan, Ketiga Terdakwa juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan masing-masing selama enam (6) bulan dan tuntuntan pidana berupa membayar uang pengganti untuk Terdakwa Agus Budiarto sebesar Rp349.500.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun<br /><br />Dan untuk Terdakwa Adib Makarim dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp284 juta subsider pidana penjara selama satu (1) tahun serta Terdakwa Imam Kambali sebesar Rp497.600.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam bulan<br /><br />Ketia Terdakwa (Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali, berkas perkara penuntuta masing-masing terpisah) ini dituntut pidana penjara karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a dan Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan saat ini sedang menjalani hukuman sebagai Terpidana di Lapas Porong Sidoarjo Cabang Surabaya. Sedangkan sebelumnya, Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung di Vonis pidana penjara selama 8 tahun dan Sutrisno Kepala Dinas PU Tulungagung di Vonis 10 tahun penjara, saat ini menjalani hukuman di Lapas Tulungagung   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ5UmPJI-6OBvUF2Ruva4UBHhpVhrEzsawWLK1BOgKNON6KTyWtpkI9e8AymfZegX_2tIJVTtk1aT70bgoBa0_BS9K9r2VyQY60p9XrVs7dIov0_BaX3tC-pFuTrtoxBjCL3uGcqJhTXQzQCFr1cs57DLnkgTo414es24laRKC7SyYkNuqfbgWq4L2/s639/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="639" height="310" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ5UmPJI-6OBvUF2Ruva4UBHhpVhrEzsawWLK1BOgKNON6KTyWtpkI9e8AymfZegX_2tIJVTtk1aT70bgoBa0_BS9K9r2VyQY60p9XrVs7dIov0_BaX3tC-pFuTrtoxBjCL3uGcqJhTXQzQCFr1cs57DLnkgTo414es24laRKC7SyYkNuqfbgWq4L2/w640-h310/2.jpg" width="640" /></a></div>Terseretnya Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali (dan Supriyono) bermula dari ‘nyanyian merdu’ Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kab. Tulungagung sebagai Terdakwa Korupsi Suap dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pada tahun 2018 lalu   <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-tahan-wakil-ketua-dprd-tulungagung.html</a></span><br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span> <span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kab. Tulungagung - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html</a></span><br /></span><br />Pada tahun 2018, Sutrisno dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (keduaya saat ini sudah berstatus terpidana) bersama seorang pengusaha kontraktor yaitu Susilo Prabowo alias Embun Tertangkap Tangan KPK karena diketahui melakukan Tindak Pidana Korupsi menerima uang suap sebagai fee proyek.   <br /> <br />Sutrisno dan Syahri Mulyo menerima uang suap yang totalnya sebesar Rp138 miliar dari Embun (mantan terpidana) dan Tigor Prakoso (sudah di adili dan) serta beberapa kontraktor lainnya, diantaranya Abror selaku pengurus Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso selaku pengurus Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat selaku pengurus Gapeknas (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung, dan pengurus Asosiasi lainnya di Kabupaten Tulungagung termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Gapeksindo.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghH3oj1V58lM6xz1abpKrE65kSDyvWom0A7YofDJzYQKkvlVjwkRI8KNkJsVbwYEtg3ajzwEjxNx6YMFt9MXpEh_ZPonrCjz1XwDhUFEHK0pc37I28vlSeVRgwKkPwboyoXD27FjY9e5H26amFUb_UuLStm6uEZTSQssR6kSAlJdDKzEX77s9GuX2V/s640/1.2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="640" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghH3oj1V58lM6xz1abpKrE65kSDyvWom0A7YofDJzYQKkvlVjwkRI8KNkJsVbwYEtg3ajzwEjxNx6YMFt9MXpEh_ZPonrCjz1XwDhUFEHK0pc37I28vlSeVRgwKkPwboyoXD27FjY9e5H26amFUb_UuLStm6uEZTSQssR6kSAlJdDKzEX77s9GuX2V/w640-h426/1.2.jpg" width="640" /></a></div>Pemberian uang oleh para kontraktor terhadap Kepala Dinas PU dan Bupati Syahri Mulyo adalah sebagai fee proyek APBD sebesar 15 persen dari nilai anggaran pekerjaan yang didapat dan dikerjakan oleh para kontrakor di Tulungagung itu.<br /><br />Sedangkan duit ‘haram’ yang mengalir ke Terpidana Supriyono, Terdakwa Agus Budiarto, Terdakwa Adib Makarim dan Terdakwa Imam Kambali serta para nggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 lainnya adalah sebagai uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018<br /><br />Selain itu, juga terungkap fakta hukum dalam persidangan terkait aliran uang haram ke beberapa pejabat lainnya melalui Yamani (Kabid BPPKAD) dan Sukarji (Kabid Dinas PU-PPR) Kab. Tulungagung, diantaranya Sekda Indra Fauzi, Kepala BPAKD Hendry Setiyawan, Sudigdo (Kepala Bapeda), Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur, Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur dan beberapa pejabat lainnya termasuk Aparat Penegak Hukum, LSM dan dan Wartawan di Tulungagung<br /><br />Uang suap yang diterima oleh Budi Juniarto dan Budi Setiyawan dari para kontraktor di Tulungagung adalah untuk pencairan dana BK (Bantuan Keuangan) Pemerintah Provinsi - Jawa Timur ke Kab. Tulungagung dan beberapa Kabupaten / Kota lainnya yang jumlahnya puluhan milliaran rupiah<br /><br />Dari 'nyanyian merdu’ Sutrisno inilah kemudian pada tahun 2020, KPK menyeret Supriyono ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk di adili dan kemudian dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan (8) tahun dan membayar uang pengganti sejumlah Rp3.8 miliar subsider pidana penjara selama tiga (3) tahun)     <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyqf1a7s0_spxO73JTipVCzxXaVVv1xZIrsqxGMPCNQXdfTSV6IU6u0zceDYLfULy7NBbx2Yh2y5tQNh1w2Tyqfd8IU5rMe5dM5gKo64J1JwYeMfly2W8-IU0O-il6hDdWUHL_39V5V6kHa1hGHSesc194Gc4gYqLiIee6y_kJodDVyJgKLOAke0-/s640/1.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjyqf1a7s0_spxO73JTipVCzxXaVVv1xZIrsqxGMPCNQXdfTSV6IU6u0zceDYLfULy7NBbx2Yh2y5tQNh1w2Tyqfd8IU5rMe5dM5gKo64J1JwYeMfly2W8-IU0O-il6hDdWUHL_39V5V6kHa1hGHSesc194Gc4gYqLiIee6y_kJodDVyJgKLOAke0-/w640-h288/1.1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terpidana Tigor Prakoso</span><br /></td></tr></tbody></table>Setelah Supriyono, kemudian pada tahun 2022, KPK menyeret Tigor Prakasa selaku pemilik perusahaan keluarga yaitu PT Tripel S Putra Kediri, PT Ayem Mulya Indah, PT Ayem Mulya Aspal dan PT Kediri Putra yang bergerak di bidang jasa konstruksi<br /><br />Tigor Prakasa diadili sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebesar Rp14 miliar dan dinyatakan bersalah serta di jatuhi hukuman pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan<br /><br />Di tahun yang sama (tahun 2022), tepatnya Selasa, 2 Agustus 2022, KPK menetapkan status Tersangka kasus dugaan Korupsi uang ‘ketuk palu’ pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015 - 2018 terhadap Agus Budiarto, Adib Makarim dan Imam Kambali selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019 dan menjebloskannya ke penjara<br /><br />Selain menetapkan status tersangka terhadap Ketiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 - 2019, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Budi Setiawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur tahun 2016 - 2018 yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim dalam kasus dugaan Korupsi Suap Dana BK (Bantuan Keuangan) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Ke Kab. Tulungagung (dan beberapa Kabupaten / Kota lainnya) Tahun 2014 - 2018 <br /><br />Dan kasus inipun bisa jadi akan menyeret beberapa pihak sebagai Tersangka yang diduga terlibat dalam proses pemberian dana Bantuan Keuangan Pemprov Jatim termasuk mantan pejabat Pemrov Jatim seperti yang disampaikan Plt. Jubir KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co pada Jumat, 12 Juni 2020<br /><br />“Bahwa fakta-fakta hukum dalam persidangan tentu sudah dicatat dengan baik oleh JPU dan akan menjadi bahan analisa yuridis. KPK memastikan akan melakukan pengembangan dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan UU. Perkembangannya tentu nanti KPK akan sampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media,” kata Ali. (Jnt)     <br /></div>

News Tipikor Tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulugagung Dituntut Masing-masing 4 Tahun Penjara Karena Dugaan Dugaan Krupsi Rp 1 M

#Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dari Fraksi PDIP sudah di Vonis 8 Tahun Penjara dan ...

»

Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Para Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mengaku tidak mengerti apa arti Pokmas, dan KTP-nya dipinjam oleh Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng dan diajak mencairkan uang di Bank Jatim dan hanya diberikan uang sebesar Rp 1 juta. Sedangkan Terdakwa Abdul Hamid mengatakan ada dana bantuan Keuangan dari Pemprov tetapi Terdakwa meminta 20 Persen dari anggaran#</span>   </h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirAhguw6NLa9KYqqOJyrIMcuJ6ePAWjqrAKLftgK_YLM4PhLZPcsxZtWRMoSYtC6VOJAT3oZgvqokMmHcNp319PEalDi_bvx2WXI1QKh3QGBBt8MHs6w-o00CDz6p4PEHcuAnULNMnvGuIXFd1U4q9EusJ-jAJhDp70s3hDMHp22LtNVo_PeXApzfI/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Keterangan foto dari belakang sebelah kiri Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat serta 13 Ketua Pokmas" border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirAhguw6NLa9KYqqOJyrIMcuJ6ePAWjqrAKLftgK_YLM4PhLZPcsxZtWRMoSYtC6VOJAT3oZgvqokMmHcNp319PEalDi_bvx2WXI1QKh3QGBBt8MHs6w-o00CDz6p4PEHcuAnULNMnvGuIXFd1U4q9EusJ-jAJhDp70s3hDMHp22LtNVo_PeXApzfI/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Keterangan foto dari belakang sebelah kiri Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat serta 13 Ketua Pokmas</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Ibarat peribahasa inilah yang mungkin tepat dalam kasus perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hingga menyeret Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas sebagai Terdakwa pemberi suap kepada Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30<br /><br />Bayangkan, dengan bekedok memberi bantuan keuangan ke Pokmas dari dana hibah Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, puluhan masyarakat di Kabupaten Sampang menjadi “Korban” sebagai Ketua Pokmas yang tidak mengerti apa dan bagaimana Pokmas yang dimaksud.<br /><br />Hanya karena saling percaya, puluhan masyarakat di Kabupaten Sampang inipun bersedia meminjamkan KTP miliknya atau bahkan meminjam KTP milik orang lain dan dijadikan sebagai Ketua Pokmas, lalu diajak ke Bank untuk mencairkan uang dana bantuan tetapi uang itu bukannya dimanfaatkan sendiri oleh masing-masing Ketua Pokmas, melainkan hanya menerima satu juta rupiah saja   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ldsEaYju4_tnyFnmUkLCytWe3XHcDIkrmYIZGP6-UhvBCRWAFjjNtBFmEZVE0lz0g-GiwPWLPtASbtqXf8Nw1V1F_i1wQlSSc2gtdTyX3-iiDhZl2iz1q9p5vSRQglqu7LnkIGqMMYdPYqNyncIxk_y-6pj_Eg6J7ucb43oRhyFwGc3i59E2PtQb/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ldsEaYju4_tnyFnmUkLCytWe3XHcDIkrmYIZGP6-UhvBCRWAFjjNtBFmEZVE0lz0g-GiwPWLPtASbtqXf8Nw1V1F_i1wQlSSc2gtdTyX3-iiDhZl2iz1q9p5vSRQglqu7LnkIGqMMYdPYqNyncIxk_y-6pj_Eg6J7ucb43oRhyFwGc3i59E2PtQb/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng (kemeja putih)</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a></span></span><br /><br />Hal inilah yang terungkap di persidangan (Selasa, 28 Maret 2023) dalam perkara kasus Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalu staf atau pendampingnya yaitu Rusdi denan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmam<br /><br />Dalam persidangan kali ini, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 28 Maret 2023, menghadirkan saksi sebanyak 15 orang yang terdiri dari 2 pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas di Kabupaten Sampang<br /><br />Kedua pejabat Pemprov Jatim itu adalah Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kabiro Kesra) Imam Hidayat dan Staf Sekretariat DPRD Jatim Gigih Budoyo.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1WTm1xDMiPgpb-l1ZCqB8NcUAgs3k_j4wErxeDJmGsMckhZxonPOIwJCakbVRcnfAMJCqv11pXE1coGx5hjEfjvhHe46oj79l-l2XybqH8w748QngbToPBt9MTti1lIG4fNNZyUPDBBaUSjb5-u3_Cg5TZuwPYYksFGBiVojWABoG9P0gXiE4KMFr/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1WTm1xDMiPgpb-l1ZCqB8NcUAgs3k_j4wErxeDJmGsMckhZxonPOIwJCakbVRcnfAMJCqv11pXE1coGx5hjEfjvhHe46oj79l-l2XybqH8w748QngbToPBt9MTti1lIG4fNNZyUPDBBaUSjb5-u3_Cg5TZuwPYYksFGBiVojWABoG9P0gXiE4KMFr/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan ke- 13 saksi selaku Ketua Pokmas dimaksud adalah; 1. Abdul Rahman, 2. Abdul Halim, 3. Musawi, 4. Mat Dasir, 5. Ruspandi, 6. Rubai, 7. Moch Awaludin Susanto, 8. Mat Hodari, 9. Supriyadi, 10. Nurul Huda Hidayat, 11. Musnawi alias Gondrong, 12. H. Samsuri, dan 13. Ahmad Firdaus,<br /><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 28 Maret 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan 15 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK ke hadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Eliyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri langsung oleh Kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Jakarta   <br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, para saksi selaku Ketua Pokmas mengatakan tidak mengerti apa itu Pokmas dan hanya mengenal Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng yang meminjam KTP para saksi dan dijadikan sebagai Ketua Pokmas lalu diajak ke Bank Jatim untuk mencairkan uang. Dan setelah uang dicairkan lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa sementara saksi hanya dieri uang sebesar satu juta rupiah<br /><br />Sementara salah satu selau pegawai Kantor Pemerintah Desa Kabupaten Sampang mengatakan, kalau dirinya menadapat informasi dari Terdakwa Abdul Hamid akan ada bantuan keuangan (BK) Pemprov Jatim tetapi Terdakwa meminta 20 persen<br /><br />“(Abdul Hamid) sebagai koordinator Kepala Desa. katanya akan mendapat bantuan tetapi diminta dua puluh persen,” kata saksi. Namun saat JPU KPK menanyakan kemana 20 persen itu, saksi menjawab tidak tau. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas

#Para Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) mengaku tidak mengerti apa arti Pokmas, dan KTP-nya dipinjam oleh Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Di Vonis Berbeda. Bagaimana Nasib PPK?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Majelis Hakim meminta JPU untuk memeriksa pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 yang menelang anggaran APBD Pemprov Jatim sebesar Rp8.5 miliar dan mergikan keuangan negara senlai Rp2.6 miliar. Lalu apakah Ir. Miftahol Arifin selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitem) akan jadi ‘Tersangka?’</span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtcAmVTNzG-rxIGbOmvU0v9J29CJZuCLN5bcooFv5oWy3nglM3qOfP5x9_VP3L27SYtVMUoGOmIMtghV0HGwAx7kaRpnQAxloqTQJs3IdLqCl_Bxne4hfmBqKF-ofZSqkB_ov3s8GuLpQ3DD24MhRD-h2bUk1mwmfyfqMN-s1alTEsh5gfM8brn_S2/s1196/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1196" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtcAmVTNzG-rxIGbOmvU0v9J29CJZuCLN5bcooFv5oWy3nglM3qOfP5x9_VP3L27SYtVMUoGOmIMtghV0HGwAx7kaRpnQAxloqTQJs3IdLqCl_Bxne4hfmBqKF-ofZSqkB_ov3s8GuLpQ3DD24MhRD-h2bUk1mwmfyfqMN-s1alTEsh5gfM8brn_S2/w640-h292/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Dua (2) Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 di Vonis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 27 Maret 2023<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Mohammad Jasuli Direktur CV. Liga Utama selaku pemenang lelang (Kontraktor) di Vonis dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp1.819.900.000 subsider pidana penjara selama satu (1) tahun, dan Terdakwa Drs. Warji, ST (berkas perkara penuntutan terpisah) Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan tesebut di Vonis pidana penjara selama dau (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama tiga (3) bulan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp146.427.962 (sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: <br /></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;">Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK -</span> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br /><span style="color: #2b00fe;">Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? -</span>  <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a><br /><br /><span style="color: #2b00fe;">Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda - </span><a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-pembangunan-ppt.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sZ2ucnGJ0XfmMbV-S1-7Q58OOC3Z-QLMncCZXE3afisEeWTkKWJOsAQWifVRQdGObQ33fanEmGUra3Hl3qvIjvCOugTzkRYPE7Fn9cy_fWPpcQqPZe1iSCAsA0FP_CtIIzX29iir1NuJLo5SGobRUuY36Lt3eO93ipmOci5fWbrNa4bYIfrCON-z/s640/3..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5sZ2ucnGJ0XfmMbV-S1-7Q58OOC3Z-QLMncCZXE3afisEeWTkKWJOsAQWifVRQdGObQ33fanEmGUra3Hl3qvIjvCOugTzkRYPE7Fn9cy_fWPpcQqPZe1iSCAsA0FP_CtIIzX29iir1NuJLo5SGobRUuY36Lt3eO93ipmOci5fWbrNa4bYIfrCON-z/w640-h288/3..jpg" width="640" /></a></div>Hukuman pidana penjara (Vonis) terhadap Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah), dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 27 Maret 2023) dengan Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa Terdakwa Mohammad Jasuli (dan Drs. Warji, ST) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bawah perbuatan Terdakwa Mohammad Jasuli (dan Drs. Warji, ST) sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhECb_4kot5eKZd48rK_K8Pg4ClLrTca0pgcviceVd2Gyn0-NochV0sFkrchS6FOFI-iAMyZ0F8cyW5VoUgQhtthjXzd4pzEzVys_OraW-L0Icu471Di__1e2vFdJnd4Wccpf9hbPzbjgeENCm-jllsFH2ax0y0nR3fvGOAdrR5OxOiLipGl5pT33KX/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhECb_4kot5eKZd48rK_K8Pg4ClLrTca0pgcviceVd2Gyn0-NochV0sFkrchS6FOFI-iAMyZ0F8cyW5VoUgQhtthjXzd4pzEzVys_OraW-L0Icu471Di__1e2vFdJnd4Wccpf9hbPzbjgeENCm-jllsFH2ax0y0nR3fvGOAdrR5OxOiLipGl5pT33KX/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menarik perhatian dari putusan Majelis Hakim adalah terkait keterlibatan pihak lain dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 di Vonis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin, 27 Maret 2023<br /><br />“Majelis Hakim merekomondasikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa pihak-pihak lain,” ucap Majelis Hakim<br /><br />Lalu siapa pihak lain yang dimaksud? Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ? Atau Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau Yulianto selaku Asisten Pelaksana dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama?<br /><br />Sebab dalam persidangan sebelumnya (Selasa, 10 Januari 2023), saat Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK dihadirkan sebagai saksi tidak dapat menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim terkait “kapan dan bagaimana penyusunan HPS serta kapan Perencanaan dibuat”<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu. Namun Ir. Miftahol Arifin, MM tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa<br /><br />Kemudian persidangan selanjutnya pada Selasa, 17 Januari 2023, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi kronfrontir antara Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgglJefWtAsCKUim3xPaLCoLI4WG7RwLfNhAADSjLhxRybuSbAnWABkjtBQMp0K9VjYGQ862uHInpdoBDkj-IUJfagp3Ou640j3C5NV2D-24EElQdaGev63dXRXqvDmv77PsbOezGy-6SVyd_XTNxF2xZ2r-quVivIU-_dy2rzvFhKIvlKJ1Y01B2sp/s639/5..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="639" height="312" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgglJefWtAsCKUim3xPaLCoLI4WG7RwLfNhAADSjLhxRybuSbAnWABkjtBQMp0K9VjYGQ862uHInpdoBDkj-IUJfagp3Ou640j3C5NV2D-24EElQdaGev63dXRXqvDmv77PsbOezGy-6SVyd_XTNxF2xZ2r-quVivIU-_dy2rzvFhKIvlKJ1Y01B2sp/w640-h312/5..jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan ini terungkap, atas keterangan saksi Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya dan saksi M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama, bahwa progres pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 hingga batas akhir pejanjiaan kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK (Surat Perjanjian Kerja) No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dan telah dilakukan pemutusan kontrak sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 persen lebih tetapi dibuat menjadi 52,293 Persen, <br /><br />Namun pekerjaan proyek tetap dilaksanakan oleh terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama selaku pemenang lelang atau kontraktor yang mengerjakan proyek dan Terdakwa Drs. Warji, ST Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas sampai 31 Desember 2021,<br /><br />Pembayaran yang dilakukan kepada CV. Liga Utama dan CV. Dinamika Raya bukan 46 persen sesuai laporan konsultan melainkan 52,293 Persen yang dibuat oleh PPK yaitu sebesar Rp4.165.209.091 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-LS/0000970/32500000001/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari nilai anggaran Rp8.544.367.000  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF4J0gJlmQxr9xFAz8Ot-DqWlbmF7wfNhxQ5Wya_aRZD-0En9SKtm2AoCzSZkRg-TDlU4z9eOas7DU_xOf2rU4JALWJnRV94QynvXo8qmNg96CJwGah5eCw9fUpkyWRRqRRygqP1anJnik4oKh-waWe4ZcRM0fbxkE0PAxDyxgiZHghYTQHRdXHt6k/s1228/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="778" data-original-width="1228" height="406" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgF4J0gJlmQxr9xFAz8Ot-DqWlbmF7wfNhxQ5Wya_aRZD-0En9SKtm2AoCzSZkRg-TDlU4z9eOas7DU_xOf2rU4JALWJnRV94QynvXo8qmNg96CJwGah5eCw9fUpkyWRRqRRygqP1anJnik4oKh-waWe4ZcRM0fbxkE0PAxDyxgiZHghYTQHRdXHt6k/w640-h406/4.jpg" width="640" /></a></div>Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan saat itu (Selasa, 17 Januari 2023), atas keterangan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama telah menyerahkan sejumlah uang sebanyak dua kali penyerahan kepada Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa semua saksi yaitu Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama<br /><br />“Periksa semua saksi ini,” ucap anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM <br /><br />Pertanyaannya adalah, berani dan siapkah penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK dan menyeretnya sebagai Tersangka dalam kasus Korupsi proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan tahun 2021 merugikan keuangan/perekonomian negara senilai Rp2.647.750.393,50? Atau sebaliknya???<br /><br />Atau adakah intervensi dari pihak internal ataupun dari pihak lain sehingga yang diseret oleh JPU Kejari Pacitan dalam kasus ini hanya dua Terdakwa dari pihak swasta yaitu Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST ??? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSx8TAEIQ8AF7nz8g2cQ6dz8GFdi4cgP_x2SqWBL4V18kClFdRkVFRXadt0ye2_PggxRuxXiEz3aiWbeTaQUGbxR8gDS-2cSQ9cSS9lXHDUcRrYDQJka0Y8Mo7K0LvhmFKULYHMSDh7_LCeu6_z5_JxQRMCmtJC4AvL1WurHB2jafiSRclcNL1Y7zh/s1600/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSx8TAEIQ8AF7nz8g2cQ6dz8GFdi4cgP_x2SqWBL4V18kClFdRkVFRXadt0ye2_PggxRuxXiEz3aiWbeTaQUGbxR8gDS-2cSQ9cSS9lXHDUcRrYDQJka0Y8Mo7K0LvhmFKULYHMSDh7_LCeu6_z5_JxQRMCmtJC4AvL1WurHB2jafiSRclcNL1Y7zh/w640-h480/8.jpg" width="640" /></a></div>Logikanya, kalau progres pekerjaan hingga batas akhir perjanjian kerja tanggal 14 Desember 2021 hanya 46 persen namun oleh PPK dibuat menjadi 52,293 atau selisih hampir 6 persen dan PPK tetap memerintahkan Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST untuk tetap mengerjakan hingga akhir tahun sekalipun PPK sudah melakukan pemutusan kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, tetapi dianggap telah terjadi perbuatan Tindak Pidana Korupsi, lalu apakah hanya Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST yang harus diadili atau dihukum???<br /><br />Apakah domumen hasil progres pekerjaan itu “jatuh dari langit” dan semua permasalahan yang terjadi menjadi tanggungjawab Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST, sehingga Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggrana (KPA), PPK, PPTK tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum???”<br /><br />Kalau PPK sudah melakukan pemutusan kerja sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, mengapa CV Liga Utama sebagai Penyedia Barang/Jasa dan CV Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas masih diperbolehkan melakukan pekerjaan hingga tanggal 31 Desember 2021?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGr9gjFRoNLk4BruACQYamsUCAFPRTZFSJ61N1gtxPcyTr-vOQAWm4FazrswkW17QEhNdVuSpk0aCayp6wcWvj8XA32HL5ChyKx4xmi10kHqaGmojdYrguIUxlQ995CY00dVfMdBmDrt3OULzt0TfpBnCDLGlSl6Tmp8I3UeOsjK3PAxKUy3TR1jf5/s1196/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="544" data-original-width="1196" height="292" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGr9gjFRoNLk4BruACQYamsUCAFPRTZFSJ61N1gtxPcyTr-vOQAWm4FazrswkW17QEhNdVuSpk0aCayp6wcWvj8XA32HL5ChyKx4xmi10kHqaGmojdYrguIUxlQ995CY00dVfMdBmDrt3OULzt0TfpBnCDLGlSl6Tmp8I3UeOsjK3PAxKUy3TR1jf5/w640-h292/6.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal ini, JPU Muslimin kepada beritakorupsi.co mengatakan, belum dapat menjelaskan siapa pihak lain yang dimaksud dalam putusan Majelis Hakim karena belum menerima salinan putusan secara lengkap<br /><br />“Memang itu faknya kalau Majelis Hakim merekomondasikan pihak lain untuk diperiksa tetapi kami belum dapat menjelaskannya karena kami belum menerima salinan putusan. Kalau mengenai putusan Majelis Hakim tadi kami masih pikir-pikir,” kata JPU Muslimin seusai persidangan<br /><br />Terseretnya Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST ke “lingkaran hitam” kasus Tindak Pidana Korupsi adalah bermula pada tahun 2021 lalu. <br /><br />Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 untuk proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.544.367.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 914/341/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYmvvbTOTiEQw3jIKP54xaBhkK9gnPK_R6v3oNXaJPfawpsGp8qh3p_QVdJpnlp7f4o0fjz2T2mgQxcYQ64Oah3Z95VQO2aM8Z-apXssZX-hevtft7zUFGMB7moWIMriRrqDn4equ-8HzV-sVFT3CSiaxJPCSv_npz0zN9DRwyFiaFUk52i2qrnq5m/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYmvvbTOTiEQw3jIKP54xaBhkK9gnPK_R6v3oNXaJPfawpsGp8qh3p_QVdJpnlp7f4o0fjz2T2mgQxcYQ64Oah3Z95VQO2aM8Z-apXssZX-hevtft7zUFGMB7moWIMriRrqDn4equ-8HzV-sVFT3CSiaxJPCSv_npz0zN9DRwyFiaFUk52i2qrnq5m/w640-h480/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 4 Juni 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja dengan Terdakwa Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas untuk pengawasan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp671.636.900 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender  <br /><br />Dan pada tanggal 16 September 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja untuk pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000 yaitu Terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September sampai 14 Desember 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak dengan progres pekerjaan 46 Persen sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, tetapi oleh PPK dibuat menjadi 52,293 Persen dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 (sesuai progres 52,293 Persen) dari nilai anggaran Rp8.544.367.000, dan pembayaran sebesar Rp200 juta lebih untuk pangawasan pekerjaan dari nilai anggaran sebesar Rp671.636.900 serta Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) untuk melanjutkan pekerjaan sampai akhir tahun 2021.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6q6BUFkm9K0rLodKooFC3d-MzgootWnL7SZavm2K4DmzbkhmxPCRd8wGbC80v7LBtx3Ad9K8UNJCgY4a_UVYbVG106Lblctd6Df-iAd41QUt5-IU7zCr2JCHlkqXGrwqEb_jy73BS60OP1AH4cJ22OOvM_053rIVaQIIZEXqsmw0Q7dV0HRckCaOk/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6q6BUFkm9K0rLodKooFC3d-MzgootWnL7SZavm2K4DmzbkhmxPCRd8wGbC80v7LBtx3Ad9K8UNJCgY4a_UVYbVG106Lblctd6Df-iAd41QUt5-IU7zCr2JCHlkqXGrwqEb_jy73BS60OP1AH4cJ22OOvM_053rIVaQIIZEXqsmw0Q7dV0HRckCaOk/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah uang oleh M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama kepada Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di jok tengah mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021<br /><br />Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaan maupun tuntutanya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Yjh3M8RfJEn9dTiIvzPMVESu4SFGrcLYHPiEBIBhWs5MjQ0xF8PQDYbwpsjW14FTylUnHZtgJdV15jRtZw_rhFNW1vdJijd8CPwbpBTGGvjbsaiMhH2Kn0oQLcJpEohhP5bvMnmbq03JY_64or_uOJo-gL5O_x1lTD1JtlRIre7RfEK4iuESxxfu/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2Yjh3M8RfJEn9dTiIvzPMVESu4SFGrcLYHPiEBIBhWs5MjQ0xF8PQDYbwpsjW14FTylUnHZtgJdV15jRtZw_rhFNW1vdJijd8CPwbpBTGGvjbsaiMhH2Kn0oQLcJpEohhP5bvMnmbq03JY_64or_uOJo-gL5O_x1lTD1JtlRIre7RfEK4iuESxxfu/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel   <br /><br />JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%. <br />  <br />Kasus inipun ibarat peribahasa, “tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perkara ini tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak membuat progres pekerjaan dari 46 persen menjadi 52,293 persen<br /><br />Kasus inipun tidak akan menjadi perkara hingga sampai ke Pengadilan Tipikor andai saja PPK tidak memerintahkan Terdakwa Mohammad Jasuli dan Terdakwa Drs. Warji, ST untuk tetap melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun karena PPK sudah melakukan pemutusan kerja. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Di Vonis Berbeda. Bagaimana Nasib PPK?

“Majelis Hakim meminta JPU untuk memeriksa pihak lain yang terlibat dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pa...

»