BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

#Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tempat kejadian masuk wilayah hukum PN Situbondo, yang seharusnya Pengadilan Tipikor Surabaya# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0K8aguKQQPKos4xJ8GDETvBXn5qBQ2WItR6cj8ACeWH2WfSyJjLb8JJ6NeDoZdXg-THLXM8yAAzHYALxjFXw8zxaJrHgghsPEmCffchaFoGHDSB54UkLPJ5hoe4SUCLGWhZ6ywa5fV3o/s1600/IMG20180426141104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="775" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0K8aguKQQPKos4xJ8GDETvBXn5qBQ2WItR6cj8ACeWH2WfSyJjLb8JJ6NeDoZdXg-THLXM8yAAzHYALxjFXw8zxaJrHgghsPEmCffchaFoGHDSB54UkLPJ5hoe4SUCLGWhZ6ywa5fV3o/s640/IMG20180426141104.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Ka Kejagung RI), sepertinya perlu memberikan perhatian serius dan pembinaan terhadap Jaksa dijajarannya, Khususnya yang menangani kasus perkara Korupsi agar tidak terulang seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Pasalnya, JPU Handoko Alfiantoro dari Kejari Situbondo yang sedang menangani kasus perkara dugaan Korupsi sepertinya “tidak serius”  saat membuat surat dakwaan atas nama terdakwa Zainal Imran selaku Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang akan dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Anehnya, JPU Handoko Alfiantoro saat membuat surat dakwaan “lupa”, bahwa kasus perkara korupsi di Jawa Timur masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2010 lalu hingga saat ini, bukan Pengadilan Negeri Situbondo seperti yang tertulis dalam surat dakwaan JPU. Kamis, 27 April 2018, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Handoko Alfiantoro dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjoa Jawa Timur, yang diketuai Hakim Dede menyebutkan, bahwa terdakwa Zainal Imran selaku Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di ruang kerja terdakwa di kantor kelurahan Rrdirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim pun langsung mengur JPU begitu menyebutkan Pengadilan Negeri Situbondo. “…….Coret itu” perintah Ketu Majelis Hakim. Tidak berhenti disitu saja, begitu selesai membacakan surat dakwaan, JPU Handoko Alfiantoro dan Ridwan Soleh selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa langsung dipanggil menghadap Ketua Majelis. Ternyata yang dilakukan JPU saat itu untuk mencoret nama Pengadilan Negeri Situbondo dan mengganti menjadi Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tulisan tangan yang tidak begitu jelas. Hal itu diketahui, saat wartawan media ini menemui PH terdakwa sesusai persidangan. Surat dakwaan JPU yang “lupa” pengadilan Tipikor ada di wilah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya menjadi “lampu hijau” bagi terdakwa untuk “bebas” dari penjara. Sebab PH terdakwa langsung mengajukan untuk menyampaikan Eksepsi atau keberatan pada persidangan berikutnya. “Yang Mulia, kami akan menyampaikan Eksepsi,” kata PH terdakwa memohon. Seusai persidangan, Ridwan Soleh dan Markacung selaku PH terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU ngaur, dan kasus ini bukan korupsi. “Surat dakwaan JPU ngaur, ditujukan ke Pengadilan Negeri Situbondo makanya langsung ditegur Majelis Hakim untuk diganti, ini copy paste. Akhirnya diganti menjadi Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya,” kata Ridwan sambil menunjukkan surat dakwaan. “Pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan tadi pasal 12 huruf e dan pasal 11. Dakwaan ini ngaur tolong dicatat, ini ngaur dan tidak benar. Tidak ada uang negera yng dikorupsi sementara yang dikenakan pasal Korupsi, ini uang jasa perantara aja dan belum diterima, apalagi tidak tau jumlahnya berapa, tapi katanya 10 juta,” kata Ridwan menambahkan. Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa terdakwa ditangkap di tempat kerja (Kelurahan) terdakwa. Sementara terdakwa mengatakan, bahwa Ia (terdakwa) dipanggil secara resmi oleh Kepolisian. “Saya dipanggil secara resmi. Uang itu disita dari Kuncoro bukan dari saya. saya tidak tau berapa dan belum lihat,” kata terdakwa. Apa yang dikatakan oleh terdakwa dengan apa yang dibutkan oleh JPU dalam surat dakwaan, sepertinya menjadi pertanyaan. Sebab, dari berbagai pemberitaan sejak awal menyebutkan, Polres Situbondo melakukan OTT terhadap  oknum Lurah dan perangkatnya pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB. Anehnya, pelimpahan perkara dari Polres Situbondo ke Kejaksaan Negeri Situbondo baru dilakukan pada tanggal 11 April. Kalau memang Zainal Imran terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Polres Situbondo, mengapa harus menunggu setahun baru dilipmpahkan ke Jaksa ? Apakah karena lamanya kasus ini ditangan Polres Situbondo sehingga membuat “lupa” JPU menyebutkan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadi Pengadilan Negeri Situbondo, karena dianggap kasus Pida umum (Pidum) ?  Seperti dalam surat dakwaan disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS). Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017. Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.  Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 17.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan. Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan. Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta. Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada. Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa. Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo “Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

#Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tempat kejadian masuk wilayah hukum PN Situbondo, yang seharusnya Pengadilan Tipikor Surabaya# ber...

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

08.49 beritakorupsi 0

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

Tersangka Agus Suhermanto saat menjalani pemeriksaan sebelum ditahan berita korupsi .co – Rabu, 26 April 2018, Penyidik Kejaksaan Negeri...

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

08.45 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap SN# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcll6xORtNGxej1piWCtK24teJS0PbYzrPAws9Q22Lh0-DRpnIUY-v-Og3KYe4yOso0ZK4ejhe5PJYmSO2H2fVX2KD72TE8odDVJQ9VHLQTqeS9-DKhXQAEkM_YVMpiAQviLIJ2O0hn0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcll6xORtNGxej1piWCtK24teJS0PbYzrPAws9Q22Lh0-DRpnIUY-v-Og3KYe4yOso0ZK4ejhe5PJYmSO2H2fVX2KD72TE8odDVJQ9VHLQTqeS9-DKhXQAEkM_YVMpiAQviLIJ2O0hn0/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan, sepatutnya SN divonis pidana seumur hidup atas perbuatannya dalam perkara korupsi KTP-El. Selain pidana penjara yang kurang memuaskan, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto juga tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat korupsi KTP-El yaitu sebesar 2,3 Triliun Rupiah. Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69% dari total keseluruhan kerugian negara korupsi KTP-El. Setnov divonis 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan sebesar 7,3 juta USD dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke negara, dan pencabutan hak politik 5 (lima) tahun pasca pidana badannya selesai. Vonis ini tidak berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang menuntut Setnov dengan pidana penjara 16 tahun, denda 1 miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan. Setya Novanto sudah sepatutnya dijatuhi vonis maksimal, mengingat perilakunya yang tidak kooperatif sepanjang proses hukum, vonis ini dikhawatirkan tidak menjerakannya, dan dapat menjadi preseden buruk bagi terdakwa korupsi lainnya. Dukungan publik untuk menjatuhkan pidana maksimal berupa penjara seumur hidup ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilansir oleh akun Twitter @SahabatICW. Pada 23 April 2018, ada 77% peserta japat menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap Setya Novanto. Masih dari akun Twitter @SahabatICW, pada 24 April 2018 56% peserta japat menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan Setya Novanto. Putusan melampaui tuntutan jaksa bukan hal yang baru. Dalam pemantauan tren vonis ICW, pada semester I 2017 saja, ada paling tidak 15 terdakwa yang diputus di atas tuntutan jaksa, dari keseluruhan 352 terdakwa yang perkaranya dipantau. Dengan demikian, putusan hakim untuk tidak menghukum Setya Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup, sangat disayangkan, mengingat yang bersangkutan sudah secara terang-terangan bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum. Namun demikian, pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Setya Novanto, patut diapresiasi. Sebagaimana diketahui, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih jarang diterapkan terhadap terdakwa perkara korupsi, Beberapa terpidana perkara korupsi yang juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik antara lain, Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq; Mantan Ketua MK, Akil Mochtar; Mantan Kakorlantas, Irjenpol Djoko Susilo, dan Mantan Ketua DPD, Irman Gusman. Dalam sidang pembacaan putusan Setya Novanto tadi, terdapat fakta-fakta persidangan yang patut ditelusuri lebih jauh oleh KPK. KPK sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP-El pada waktu-waktu ke depan. Untuk itu, ICW mendorong agar: 1. KPK menelurusi dan menindaklanjuti informasi terkait sejumlah nama yang kembali disebutkan karena diduga menerima sejumlah uang dalam “pengaturan” proyek KTP-El di DPR RI; 2. KPK juga masih harus menyidik dugaan TPPU yang dilakukan oleh Setya Novanto; dan 3. KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek KTP-El. (Redaksi) 
 
Sumber : Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Tipikor Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

#Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap SN# Jakarta, berita korupsi .co – Vonis yang dijatuhkan hakim ter...

PK Ditolak, Mantan Bupati Banyuwangi Tetap Dipenjara

03.17 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKw8tNyATUOYoP0chfoNzW_o_ZBIu9Nxj6STeB7kXJCmibrF1bnjKRW7tRKwN9aKtxpWlLg54DzHE9fNDsA5HvVwmH1eRXZbb9yOebDceWcH5fvzDYn0SIF6LUc4Y0n2TyNA7OT16Ll4/s1600/Terpidana+Ratna+Ani+Lestari%252C+mantan+Bupati+Banyuwangi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="320" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKw8tNyATUOYoP0chfoNzW_o_ZBIu9Nxj6STeB7kXJCmibrF1bnjKRW7tRKwN9aKtxpWlLg54DzHE9fNDsA5HvVwmH1eRXZbb9yOebDceWcH5fvzDYn0SIF6LUc4Y0n2TyNA7OT16Ll4/s640/Terpidana+Ratna+Ani+Lestari%252C+mantan+Bupati+Banyuwangi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Ratna Ani Lestari, mantan Bupati Banyuwangi</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Tak sedikit Kepala Daerah yang terseret dalam pusaran kasus Korupsi dan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, namun tak mengakui lalu bermimpi untuk bebas dengan melakukan berbagai upaya hukum tetapi sia-sia. 
 
Seperti yang dilakukan terpidana Ratna Ani Lestari, mantan Bupati Banyuwangi Periode 2005-2010, yang terseret dalam kasus Korupsi pembebasan lahan proyek pembangunan Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2006, selaku ketua panitia P2T (Panitia Pengadaan Tanah). 
 
Pada tahun 2012, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menghukumnya 4 tahun penjara. Tak mau dipenjara, upaya hukumpun dilakukannya ke Pengadilan Tinggi – Jawa Timur pada tahun 2013 lalu. Namun usahanya sia-sia, karena Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur justru menambah hukuman Ratna Ani Lestari menajdi 6 tahun, pada tahun. 
 
Tak terima juga, Ratna Ani Lestari melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Angung Republik Indonesia (MA RI). Juga sia-sia, karena Hakim Agung MA RI malah menambah hukumannya menjadi 9 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 8 bulan kirungan. 
 
Sekalipun Hakim Agung MA RI telah menambah hukuman Ratna Ani Lestari menjadi 9 tahun penjara, ternyata tak membuatnya berhenti begitu saja. Dengan PD (Percaya Diri)-nya wanita cantik yang sempat memegang tongkat kepemimpinan sebagai orang nomor Satu di Banyu Wangi itu, berhapar bisa keluar dari kamar Hotel Prodeo alias penjara dengan melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) pada tahun 2013. 
 
Lagi-lagi mimpi indah Ratna Ani Lestari untuk bebas dari kamar Hotel Prodeo juga sia-sia, sebab Hakim Agung PK menolak permohonanya dan mengembalikan pada putusan Hakim Agung MA RI, pada tahun 2018. Mantan Bupati Banyu Wangi itupun akan membayar perbuatannya dengan menempati kamarnya di Hotel Prodeo selama 9 tahun. 
 
Kabar turunya putusan PK terpidana Ratna Ani Lestari diperoleh wartawan media ini dari Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur, saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin 23 April 2018. 
 
“Ada putusan PK atas nama terpidana Ratna Ani Lestari. Putusannya mengembalikan pada putusan Mahkamah Agung RI,” kata Nur. 
 
Kasus ini bermula pada tahun 2006 lalu, yakni pada saat pembangunan proyek Lapangan Terbang Blimbingsari Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pembebasan lahan warga, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Lapangan Terbang Blimbingsari, menunjuk Kepala Kantor PBB Banyuwangi sebagai Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah, namun ditolak. 
 
Alasannya, yang dapat Menunjuk Kantor PBB Banyuwangi adalah Dirjen Keuangan atau Menteri Keuangan. Namun Bupati Banyuwangi yang juga selaku ketua panitia bersama dengan anggota lainnya, justru melaksanakan penetapan harga tanpa ada tim penilai atau penaksir harga. 
 
Penetapan harga ganti rugi berdasarkan SK Bupati Nomor 17 tahun 2006 tanggal 17 November 2006, tentang Penetapan Besarnya Uang Ganti Rugi Atas Tanah di Desa Badean Kecamatan Kabat, Desa Karang Bendo dan Belimbingsari, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi untuk Pembangunan Lapangan Terbang, sebesar Rp60.000,00 per meter. 
 
Untuk dapat melakukan pembayaran kepada pemilik tanah, Kabag Keuangan Pemkab Banyuwangi, Dujfri Yusuf menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dana tersebut masuk ke rekening pihak III (pemilik tanah) melalui Bank Jatim sebesar Rp7,7 miliar. Pada 2007, Ratna bersama dengan anggota panitia lainnya, kembali menandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Ganti Rugi tanggal 20 Juni 2007 di Kantor Kecamatan Rogojampi, bedasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banyuwangi, Nomor 11 tahun 2007 tanggal 27 Januari 2007, tentang Penetapan besarnya uang ganti rugi atas tanah, tanaman dan bangunan dengan harga Rp70.000 per meter. 
 
Namun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan penetapan harga lahan tersebut tidak sesuai dengan Perpres Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penetapan dinilai ganti rugi tidak berdasarkan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan tanpa tim penaksir. Akibatnya, negara durugikan hingga Rp 19,7 miliar. 
 
Atas perbuatannya, Ratna pun diganjar hukuman 5 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 11 Februari 2013. Kemudian oleh Hakim PT, Hukuman Ratna dinaikkan ditambah menjadi 6 tahun penjara pada 29 Mei 2013. 
 
Ratna Tidak terima. Lantas dirinya melakukan upaya hukum Kasasi ke MA pada 10 Juni 2013 dengan harapan dibebaskan. Namun usahanyapun gagal malah MA menambah menjadi 9 tahun penjara.  (Redaksi)

Tipikor PK Ditolak, Mantan Bupati Banyuwangi Tetap Dipenjara

Terpidana Ratna Ani Lestari, mantan Bupati Banyuwangi berita korupsi .co – Tak sedikit Kepala Daerah yang terseret dalam pusaran kasus ...

Kerugian Negara Rp 64 Juta, Terdakwa Dituntut ‘8,4’ Thn Penjara

02.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtJxDR7D6f31Kh3kq12nFGI5QO9MSKlSN7eaEJTS0XkD1mBEqrUzDXBwrWbz3dotDIizXgbabRNvRTetKWWp3uj3CE7AVHUYd8AkGQpwMqHFAdxZmZvN8PaznQ03RdyjeZm26dXKtZZxc/s1600/IMG20180419104947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtJxDR7D6f31Kh3kq12nFGI5QO9MSKlSN7eaEJTS0XkD1mBEqrUzDXBwrWbz3dotDIizXgbabRNvRTetKWWp3uj3CE7AVHUYd8AkGQpwMqHFAdxZmZvN8PaznQ03RdyjeZm26dXKtZZxc/s640/IMG20180419104947.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya bukan hanya menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku Koruptor,  tetapi tak jauh beda dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bagaimana untuk memenjarakannya, sekalipun kerugian negara telah dikembalikan. Seperti kasus dugaan Korupsi penyimpangan pengelolaan aset daerah berupa tanah eks bengkok milik Kabupaten Malang tahun 2011 – 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000 dengan terdakwa mantan Luras Kepanjen Yoyok Yudianto. Dalam kasus ini, Kejari Kepanjen dibawa komando Kasi Pidsus Suseno, mantan Kasi Intel Kejari Sumenep yang sebelumnya Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Surabaya, menetapkan Yoyok Yudianto selaku Lurah menjadi tersangka dugaan Korupsi penyimpangan pengelolaan aset daerah berupa tanah eks bengkok tahun 2011 hingga 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000. Yoyok Yudianto diduga melakukan tindakan melawan hukum terkait pengelolaan aset tanah eks bengkok saat menjabat sebagai Lurah karena tanpa seizin Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatena Malang, karena tidak sesuai peruntukkan serta pertanggungjawaban. Uang hasil pengelolaan asset tersebut digunakan untuk pembelian parcel dan uang THR. Namun, Terdakwa mungkin telah menyadari kesalahan yang dilakukannya, sehingga saat proses penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 128.550.000, sehingga kekurangan yang belum dikembalikan terdakwa sebesar Rp 64.100.000. Seperti yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan saat membacakan tuntutannya. Sekalipun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dan tinggal Rp 64.100.000, bukan berarti hukuman pidana penjara akan ringan diberikan oleh Kejari Kepanjen, yang jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur yakni Kasus Korupsi pengelolaan dana Participasing Interest (PI) oleh PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) milik  Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2011 – 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 milliar, yang sudah dikembalikan oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT WUS, sehingga JPU Kejati Jatim hanya menuntutnya dengan pidana penjara selama 1,6 tahun. Sedangkan terdakwa Yoyok Yudianto, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 292.650.000 (sudah dibayar Rp 128.550.000) atau dipidana penjara selama 2 tahun 10 bulan, selain membayar  denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sehingga pida penjara yang dituntut oleh Kejari Kepanjen terhadap terdakwa Yoyok Yudianto ini selama 8 tahun dan 4 bulan. Tuntutan itu dibacakan oleh JPU Marvel dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede, pada Kamis, 20 April 2018. Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Yoyok Yudianto dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jucto pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan terdakwa Yoyok Yudianto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer; Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan; Menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 292.650.000. Bilama terdakwa tidak mengembalikan dalam waktu 1 bulan setelah putusan bberkekuatan hukum tetap, maka harta bedanya akan disita oleh Jaksa dan  dilelang untuk menutupi kerugian negara. Bilama harta bendanya tidak mencukipi maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan,” ucap JPU Marvel. Atas tuntutan JPU ini, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan bagi terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya dari LBH YLKI untuk menyampaikan pembelaannya. “Saudara dituntut penjara selama 5 tahun dan 5 bulan. Saudara berhak untuk menyampaikan pembelaan atau melalui Penasehat Hukum saudara,” ucap Ketua Majelis Hakim lalu menutup sidang.  (Redaksi)

Tipikor Kerugian Negara Rp 64 Juta, Terdakwa Dituntut ‘8,4’ Thn Penjara

berita korupsi .co – Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sepertinya bukan hanya menyelamatkan keuangan negara dari para pelaku Koruptor, ...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

PK Ditolak, Mantan Bupati Banyuwangi Tetap Dipenjara

Kerugian Negara Rp 64 Juta, Terdakwa Dituntut ‘8,4’ Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI