Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, DK ke TNI AL Ternyata Sudah Ada Sejak 10 Tahun Lalu

<div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: x-large;"><span style="color: red;">#Terdakwa membeberkan beberapa masalah yang ditinggalkan Heri Susanto (Dirut), diantaranya kasus kapal tenggelam, kontrak kapal pertamina, kapal LDP, hutang Bank, kasus hukum 7 kapal dalam kontrak internasional yang dibawa ke Arbitrase internasional#</span></span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqPy3HNeYwdd7Pke_XNeD7uLk1JWtSOypmJZsB0XnuwUBe2_KOUw_oh04EereALUSc4ke_kxdI9u_aWyQ8s3HmU70nx4kjOj89tZb_R1PYdvjG3gmiAa2OnR0G42H9ntdRr1s-mmtgEs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqPy3HNeYwdd7Pke_XNeD7uLk1JWtSOypmJZsB0XnuwUBe2_KOUw_oh04EereALUSc4ke_kxdI9u_aWyQ8s3HmU70nx4kjOj89tZb_R1PYdvjG3gmiAa2OnR0G42H9ntdRr1s-mmtgEs/s640/page.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"><b> </b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya “diuji keberanian dan ketegasan” demi menegakkan supremasi hukum pemberantasan Korupsi,  untuk mengungkap beberapa kasus di PT PAL Indonesia, sebagai perusahaan strategis milik negara, seperti yang terungkap dalam persidangan, pada Jumat, 29 September 2017.<br /><br />Pada Jumat, 29 September 2017, JPU KPK Mungki Hadpratikto, Ronald Ferdinand Worotikan, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang perkara kasus Korupsi OTT (operasi tangkap tangan) yang dipimpin Ketua Majelis H. Tahsin. SH., MH, yang dibantu 2 anggota Majelis Hakim, yakni Hakim Ad Hock DR. Lufsiana dan Hakim Ad Hock DR. Andriano untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan PT PAL thn 2012), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL thn 2012) dan M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL sejak thn 2012).<br /><br />Ke – 4 saksi tersebut diantaranya, Heri Suanto (mantan Direktur Utama PT PAL), Edi Widarto (mantan Direktur Produksi PT PAL yang saat ini menjabat Dirut PT IKI), Turitan (Direktur Pembangunan) dan Cornelius Asmono (bagian Akutansi), sementara ke- 3 terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, diantaranya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira.<br /><br />Dari keterangan 4 orang saksi inilah, dihadapan Majelis Hakim terungkap beberapa hal diantaranya, pemberian/pembahasan Dana Komando atau disebut DK dari PT PAL ke TNI AL tanpa ada “aturan/peraturan” yang ternyata sudah ada sebelum terdakwa Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT PAL sejak 8 Pebruari 2012 menggantikan Heri Susanto atas keputusan Pemegang Saham Nomor KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT PAL. <br /><br />Namun tragis, saat ini Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana mendekam di balik jeruji besi penjara setelah ditangkap KPK pada Maret lalu, kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Andaikan ke- 3 pejabat perusahaan stragegis milik NKRI ini tidak tertangkap KPK, bisa jadi DK tidak akan terungkap dan akan terus berlanjut ??<br /><br />Terkait DK yang masih “teka teki” karena belum terungkap siapa pencetusnya dan dengan apa dasarnya. Mantan Dirut PT PAL Heri Susanto, atas pertanyaan Majelis Hakim tidak mengakui adanya DK serta tidak pernah melaksanakannya. Ia hanya mendiskusikan, tetapi mengetahui kalau DK ada sebelum dirinya termasuk dana Harkan (pemeliharaan dan perbaikan kapal) yang nilainya ratusan juta rupiah juga dijamanya.<br /><br />“Konyolnya”, tidak mengakui dan tidak pernah melaksanakan DK, tetapi pernah membahasnya dalam rapat BOD (Board of Director) saat hendak mendapatkan proyek kapal KCR (Kapal Cepat Rudal) dari TNI AL. selain itu, mantan Dirut PT PAL di tahun 2010 itu juga pernah mengajukan anggaran ke pemerintah sebesar Rp 850 milliar, dengan alasan akan menjadikan asset inventaris salah satunya membangun jaringan listrik.<br /><br />“Apakah tidak pernah menyampaikannya ke Komisiaris Utama ? Dana Komando itulah yang membuat kesuliatan keuangan PT PAL bagaima itu,” tanya Majelis Hakim.<br /><br />“Tidak pernah. Saya tida tau, tidak pernah melaksanakan itu tetapi saya pernah mendengar. Kalau sebelum saya itu ada. Saya hanya mendiskusikannya,” kata Heri Susanto.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVV66aiT2U1TEp61ennMLXLgbIo0J-TzTM0mxhVEoglOBTmx5yy-xpCAQDCL6z9CGsQvRmsahum1u1m0iaNo3oi-aa7W2PeqTfg4CNENMXcY27tTu9R7xP_gcP26iA9NMe5QxArP6zuwA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVV66aiT2U1TEp61ennMLXLgbIo0J-TzTM0mxhVEoglOBTmx5yy-xpCAQDCL6z9CGsQvRmsahum1u1m0iaNo3oi-aa7W2PeqTfg4CNENMXcY27tTu9R7xP_gcP26iA9NMe5QxArP6zuwA/s640/page.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">K</span></b>eterangan mantan Dirut ini tidak jauh beda dengan keterangan Plt. Direktur Keuangan yang juga menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum, Etty Soewardani, pada sidang minggu lalu. Kepada Majelis, Etty mengatakan, tidak tau DK tetapi pernah mendengar dari pegawai. Selain tidak mengetahui DK, juga tidak mengakui tentang keikut sertaan PT PAL dalam proyek pengadaan kapal Philipina tetapi menandatangani 2 dokumen pencairan namun lupa dibayar dengan nilai uang apa. Masuk akalkah seorang Direktur mengetahui yang sifatnya urgen dalam perusahaan negara dari kariyawan ?<br /><br />Atas keterangan Heri Susanto, Majelis Hakim DR. Andriano pun “berang”. “Kalau tidak tau Dana Komando, mengapa membahasnya dalam rapat BOD ? saat mau mendapatkan kapal KCR disitu dibahas Dana Komando ? Lalu buat apa pemerintah menyuntik dana sebesar 850 milliar, kan nggak mungkin pemerintah membrikan begitu saja ke PT PAL,” tanya Hakim DR. Andriano dengan nada tinggi. Lalu melanjutkan pertanyaan ke saksi Turitan dan Edi Widarto.<br /><br />“Saya jelaskan. Saat saya mengerjakan kapal KCR, saat mengerjakan progress 50 persen, saya terkendala karena belum dibayar, alasannya belum lunas (karena belum lunas Dana Komando ?, tanya JPU KPK). Itu saya tau dari keuangan, Direktur Keuangannya Pak Imam. Pak Imam pasti tau itu. Proyek saya terkendala karena itu,” kata saksi. “Tahun 2010, itu sudah ada. 1,25 persen tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Itu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan Dana Komando,” kata saksi.<br /><br />Sementara dalam persidangan sebelumnya saat terdakwa Agus Nugroho, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana, Firmansyah Arifin, mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa pada Januari 2015 lalu, Imam dan Arif sudah pernah menyetorkan uang sebesar US USD 163.000.000 Dollar AS atau sekitar Rp 2.119.000.000 untuk melunasi sebahagian dari Dana Komando yang jumlahya mencapai Rp 18,12 milliar. yang sebelumnya menurut Firman, sudah disetorkan juga sebesar US250 Dollar AS atau sekitar Rp 3 milliar rupah.<br /><br />Sementara uang US 25.000 Dolaar AS juga bagian dari fee 1,25 persen sekaligus menghantarkan Agus Nugoro (sudah di Vonis 2 tahun), Arif Cahyana, Saiful Anwar dan Firmansyah Arifim dimasukkan KPK ke penjara, namun tersangka Kirana Kotama selaku Pemilik PT Perusa Sejati masih “melanggak lenggok” di Amerika Serikat.<br /><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIFZFAKKwhFWsZuhP1aTC98e5tW6uNi_fA64v_E3BAXUmCGmeqiKt1ebElXaXc_czNznH2WLaMv3kgFa_2qWjBxEsenXym3hOD5d95ORcVUh1i9K-_jZ87zWn6zPJpoQD_evzJ8tp_xp0/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Gonot+Hendrasmono%252C+Agus+Budianto%252C++Jumarma+dan+Joko+Sutrisno+%2528Foto+bk+2182017%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIFZFAKKwhFWsZuhP1aTC98e5tW6uNi_fA64v_E3BAXUmCGmeqiKt1ebElXaXc_czNznH2WLaMv3kgFa_2qWjBxEsenXym3hOD5d95ORcVUh1i9K-_jZ87zWn6zPJpoQD_evzJ8tp_xp0/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Gonot+Hendrasmono%252C+Agus+Budianto%252C++Jumarma+dan+Joko+Sutrisno+%2528Foto+bk+2182017%2529.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Foto bk 2182017)</td></tr> </tbody></table> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">K</span></b>eterangan Turitan, Edi, Arif, Saiful dan Firman tentang Dana Komando dikuatkan oleh Cornelius Asmono. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Cornelis Asmono selaku GM Akuntansi mengatakan, bahwa dana keluar dari PT PAL maupun dana cas tidak dicatat karena tidak ada bukti setoran dan bukti penerimaan. Cornelius juga menjelaskan bahwa pembayaran fee agen ke Ashanty Sales Inc. dibayarkan melalui PT Perusa Sejati.<br /><br />“Tida dicacat di pembukuan karena tidak ada bukti penerimaan. Pembayaran melalui PT Perusa,” kata Cornelius. Namun saat Majelis Hakim menanyakkan, aturan mana yang memperbolehkan uang cas tidak dicatat, Cornelisu tak menjawab.<br /><br />Diakhir persidangan, mantan Dirut PT PAL Heri Susanto, tak menjawab pertanyaan Arif Cahyana terkait pemindahan rekening. Sehingga pembayaran fee agen ke Ashanty Sales Inc. melalui PT Perusa Sejati.<br /><br />Sebelum sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada minggu depan, Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang cash back 1,25 persen dari total nilai kontrak, bila diuangkan ke rupiah, nilainya berapa. Wira, salah atu tim PH terdakwa Firman maupun yang lainnya mengatakan, sekitar 13 milliar.<br /><br />“Tiga belas Milliar bukan uang sedikit. Dana Komando 8 Milliar kan masih ada sisa. Untuk apa ? Apakah setiap pekerjaan kapal dari Angkatan Laut selalu merugi semua ?. selain itu, pada sidang sebelumnya, saat Agus Nungroho sebagai terdakwa dengan agenda pemeriksaan saksi, Majelis Hakim DR. Lufsiana memerintahkan JPU KPK Afni, untuk menyita semua catatan dan diajukan ke Presiden.<br /><br />“Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas tidak tahu namanya. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tahu,” kata JPU KPK Afni saat ditanya wartawan media ini seuasi sidang, pada Jumat, 14 Juli 2017.<br /><br />Selain DK, terungkap pula, bahwa penunjukan Ashanti Sales Incorporation, salah Satu perusahaan di Philipina, sebagai agen yang akan membantu PT PAL Indonesia dalam mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel), untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Philipina, ternyata tidak ada SOP (Standard Operating Prosedure).</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Hrqoaw3fjU34Rz3obYpBUVqju7O3p7-A7xGSjfB9mE49dPCjpoiOn0BEQ0JIKcZlw35nsNblE0RCneXxbq2l43MoYSm7rFvijLEWytg-xjJ06-lOnFAerCm2huvg4ts5IfkJnCMi0kQ/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Hrqoaw3fjU34Rz3obYpBUVqju7O3p7-A7xGSjfB9mE49dPCjpoiOn0BEQ0JIKcZlw35nsNblE0RCneXxbq2l43MoYSm7rFvijLEWytg-xjJ06-lOnFAerCm2huvg4ts5IfkJnCMi0kQ/s1600/PT+PAL..jpg" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">P</span></b>enunjukan Ashanty Sales Incorporation yang menjadi agen PT PAL di Philipina juga sudah ada dijaman Heri Susanto untuk penualan kapal OPV (offshore Pratrol Vesse) dan SSV produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Fhilipina, berdasarkan Agency Agreement Nomor B/19/10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanty Sales Inc. dan PT Perusa Sejati sebagai “perantara” atau perwakilan Ashanty Sales Incorporation di Indonesia (PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang pengadaan alat pesawat terbang).<br /><br />Kemudian, atas persetujuan Dewan Direksi yang terdiri dari M. Firmansyah Arifin (Dirut), Etty Soewardani (Direktur SDM dan Umum), Edy Widarto (Direktur Produksi), Imam Sulistyanto (Direktur Keuangan), Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha) dan Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi), diperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanty Sales Inc. dengan Agency Agreement Nomor. SPER/38/10000/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanty Sales Inc. <br /><br />Selanjutnya, “lahirlah” fee agen 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal jenis SSV sebesar US 86.987.832,5 Dollar atas permintaan Ashanty Sales Incorporation. Sementara, penghitungan fee agen saat dilakukan penghitungan cost structure harga yang akan dicantumkan dalam Price Estimation SSV Philippines Navi sejumlah US 43.262.556.00 Dollar Amerika dengan fee agen 2,5 persen. <br /><br />Anehnya, rapat Dewan Direksi  yang terdiri dari M. Firmansyah Arifin, Etty Soewardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetiyanto dan Saiful Anwar  justru menentukan fee agen menjadi 4,75 persesen dimana 1,25 persenya atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 13 Milliar untuk PT PAL atas persetujuan rapat Dewan Direksi juga tanpa ada SOP atau peraturan manapun.<br /><br />Beberapa saat seusai persidangan dan masih diruang sidang, Edi Widarto dan Firmansyah Arifin mengatakan kepada media ini, bahwa Dana Komando sudah dibahas oleh Dirut sebelumnya. Namun Ia mengakui menjadi “korban” untuk membayar. Selain Dana Komando, Firmansyah Arifin juga membeberkan beberapa masalah yang ditinggakan Heri Susanto, diantaranya kasus tenggelamnya kapal, ada kontrak Pertamina 2 tahun selesai 4 tahun, kasus hukum Arbitrase 7 kapal kontrak internasional, hutang PT PAL tahun 2012 ke Bank sebesar 1,4 Rp Trilun dan Kapal LDP (landing platform Dock) pesanan TNI AL.<br /><br />“Dana Komando sudah dibahas dijamannya Pak Heri Susanto tetapi saya yang harus membayar. Ada 27 kapal kontrak internasional dan 7 dibawa ke Arbitrase. Kalau tidak mau hukumnya ia bayar dendanya. Masalahnya, karena tidak ada uang kapal tidak delivery (pengiriman) tepat waktu, pemesan memutuskan kontrak. Kita didenda karena tidak delivery, 7 kapal tidak jadi, itu semua lari kesaya,” ungkap Firmansyah Arifin..<br /><br />Arifin melanjutkan, “Kapal tenggelam, kapal Pertamina kontrak 2 tahun selesai 4 tahun, saya yang beresin. Selama periode 5 tahun, saya tidak bisa menyelesaikan kontrak yang 7 kapal. Kalau kapal tenggelam, kapal Pertamina, hutang ke Bank, saya selesaikan. Ketiak saya masuk taun 2012, saya tau dari hasil audit Kantor Akuntan Publikutang, hutang PT PAL ada 4 T ke Bank eksibilitasnya 5, jangankan bayar bunga bayar modalnya aja nggak sanggup,” beber Arifin.</span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirw-qfjlb_cU40EvHck8R46tLj-yQbOwpGSCRcJaK0-kqsufbsWdSrAWrgnqJSd_WepBfKFfZ7heKxPfU815i2j8OYsjTKdwTcLBt3GqXFH520z32L_0pENtyiaevIiigzVXOgUINAWH8/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirw-qfjlb_cU40EvHck8R46tLj-yQbOwpGSCRcJaK0-kqsufbsWdSrAWrgnqJSd_WepBfKFfZ7heKxPfU815i2j8OYsjTKdwTcLBt3GqXFH520z32L_0pENtyiaevIiigzVXOgUINAWH8/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">S</span></b>aat ditanya mengenai PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 850 milliar, Firman menjelaskan, bahwa itu diajukan disaat Dirut PT PAL yang lama namun realisasinya dijamannya. Dana tersebut dipergunakan untuk modal kerja, untuk fasilitas karena PT PAL dianggap sudah kolaps.<br /><br />“MPN itu ngurusnya dijamannya Pak Heri Susanto tapi cairnya dijaman saya. Alasan untuk mencairkan itu katanya tadi kan, karena Pak Sby (mantan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono) bukan itu, paling karena sudah nyungsep makanya dikasihlah waktu itu. Peruntukannya adalah modal kerja karena sudah nggak mungkin bisa pinjam ke Bank. Yang Kedua, untuk faslitas. Fasilitas itu sudah nggak bisa. Kalau ke PT PAL, ada tertulis disitu 300 ton tertulis gede’ (besar) tapi kapasitasnya hanya bisa 100 ton. Kalau Dana Komando sudah dibahas dijamannya tetapi saya yang bayar walaupun saya nggak lunas,” bebernya.<br /><br />Mengenai Arbitrase kapal yang 7, ada kapal LDP pesanan TNI AL, ini nggak karu-karuan, warisannya ke saya, itu jamannya beliau. Kalau LDP kan masalah kita  jadi nggak sampai ke Arbitrase Internasional, tetapi yang namanya hukum, hancurnya perusahaan karena Angkatan Laut harus jadi itu kapal. Dengan berbagai cara, nggak tau dari mana Pak Heri Suanto, kapal itu dijadikan. Tapi kapal yang 7 tadi nggak jadi. Jadi saya mau blak-blakan aja (buka-bukaan), karena Arbitrase ini ada asset PT PAL mau di sita. Ini kan perusahaan strategis negara jadi kita disuntik dana PMN, peruntukannya ada 3, yaitu modal kerja. Saya mendanai untuk KCR (Kapal Cepat Rudal), Fasilitasnya diperbaiki, naik ia dari PMN, SDM nya saya rekrut, ia PMN. Karena yang 3 ini diperbaiki, kita ikut tender di Philipina lulus, kalau nggak diperbaiki dari mana lulus. Kan ada pos qualification (tim penilai) dari Philipina datang kesini, diperiksa,” ucapnya.<br /><br />Apa yang disampikan Firmansyah Arifin juga di ia kan Edi Widarto, yang saat ini menjadi Dirut PT IKI (Indstri Kapal Indonesia) di Makassar. “PT PAL rugi sebesar 1.3 T. Saya dianggap sukses makaya saya dipindah ke Makassar di PT IKI, Pak Imam Sulistiyono dan Pak Eko juga pindah,” ucap Edi.  (Redaksi)</span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, DK ke TNI AL Ternyata Sudah Ada Sejak 10 Tahun Lalu

#Terdakwa membeberkan beberapa masalah yang ditinggalkan Heri Susanto (Dirut), diantaranya kasus kapal tenggelam, kontrak kapal pertamina, ...

»

ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s320/ICW+-+Copy.jpg" width="320" /></a></div> <br /> <br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> </div> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah:<br /><br />1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; <br />2.Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK;<br />3.Hakim menolak eksepsi KPK;<br />4.Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara;<br />5.Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan<br />6.Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan<br /><br />Keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain.<br /><br />Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan.<br /><br />Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini.<br /><br />Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.<br /><br />Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar:<br /><br />1.  Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto<br /><br />2.  Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan<br /><br />3.  KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup.<br /><br /><br />Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)<br />

Regional ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

Jakarta, berita korupsi .co - Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Is...

»

Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

<span style="font-size: large;"><b>#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim#</b></span><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="983" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Besta (baju batik) dan Totok (kaos) Foto.Qsm</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur Khususnya, Ibarat Peribahasa mati Satu tumbuh Seribu.<br /> <br /> Belum genap 1 bulan KPK melakukan OTT di Kota Batu, Malang dan mengamankan Wali Kota Eddy Rumpoko serta 2 dari pihak swasta, OTT kali ini terjadi di Kabupaten Nganjuk.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh beritakoripsi.co, Polda Jatim melakukan OTT terhadap pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yaitu ‘Totok’, selaku Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura dan ‘Besta’ pemilik usaha UD Puspa Agro Sejati di Warung Zamzam Jl. Raya Kediri –Nganjuk, pada Jumat, 29 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB.<br /> <br /> Petugas gabungan Intelkam dan Reskrimsus Polda Jatim yang terdiri dari Unit 4 Subdit 4 Ditintelkan sebanyak 2 personil dan Subdit Tipikor Reskrimsus 6 personil, langsung mengamankan Totok dan Besta bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 100 juta dalam tas berwarna hitam, 1 unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1105 PH dan Satu unit mobil Honda City nopol AE 1792 FN.<br /> <br /> Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Tim gabungan Polda Jatim langsung melakukan penggeledahan ke kantor  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk di Jl. Anjuk Ladang Nganjuk. Dan pukul 16.45 WIB, Keduanya bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Jatim untuk  dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Totok di dugaan menerima suap gratifikasi dari Besta, pemilik UD Puspa Agro Sejati terkait pelaksanaan proyek Pengadaan Benih Pokok dan Sebar Bawang Merah Kab. Nganjuk Tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 6 milyar<br /> <br /> “Saat ini Keduanya dan BB (barang bukti) sedang dalam perjalanan menuju Polda Jatim,” kata sumber kepada beritakorupsi.co. <br /> <br /> Informasi tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini. “Ia benar,” kata Frans.  (Redaksi)

Tipikor Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim# Besta (baju batik) dan...

»

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1087" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017. Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada 12 September 2017, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan.<br /><br />Namun demikian, publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim Tunggal, Cepi Iskandar. Hal ini bukan tanpa dasar, karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW, paling tidak ada 6 (enam) kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini.<br /><br /><b>Keenam kejanggalan tersebut adalah,</b><br /><br /><b>1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El.</b> Pada sidang praperadilan Rabu, 27 September 2017, Hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Penolakan ini sangat janggal, karena Hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara, padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan SN dalam perkara korupsi KTP-El.<br /><br />Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti –yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya-, untuk menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan.<br /><br /><b>2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK.</b> Pada 27 September 2017, Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi KTP-El. Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi KTP-El.<br /><br />Ahli dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi KTP-El. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya.<br /><br /><b>3. Hakim menolak eksepsi KPK.</b> Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan SN yang sudah memasuki substansi pokok perkara.<br /><br />Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan. <br /><br />Selain itu, Hakim Cepi Iskandar juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan SN sudah masuk dalam pokok perkara. SN menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan SN sebagai tersangka.<br /><br /><b>4. Hakim abaikan permohonan Intervensi dengan alasan, gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara.</b> Dalam sidang praperadilan 22 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara.<br /><br />Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017. <br /><br /><b>5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan.</b> Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK, padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan.<br /><br /><b>6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan.</b> Kuasa Hukum SN membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</b></div>

Regional 6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta, berita korupsi .co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017...

»

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsbv8b92EsWMD-tXXzWeVTWvGoDZ-iBDhAy4pZYH96lweXYxD8OdjpBdUmp-wwjrALXN6eXXsxdVZ2AqQqQ09Rqhyphenhyphenk2UcIeFrzUBzqGYG-AWv5K0skyfSjKKys825t0EiHxbSyGCoDhSw/s1600/Buapti+Samosir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsbv8b92EsWMD-tXXzWeVTWvGoDZ-iBDhAy4pZYH96lweXYxD8OdjpBdUmp-wwjrALXN6eXXsxdVZ2AqQqQ09Rqhyphenhyphenk2UcIeFrzUBzqGYG-AWv5K0skyfSjKKys825t0EiHxbSyGCoDhSw/s640/Buapti+Samosir.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Pangururan,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara kembali berbenah dengan melakukan pembangunan infrakstruktur berupa peningkatan jalan, dari menara pandang Tele  menuju objek wisata Water Fall (air terjun) Sampuran Efrata, yang berlokasi di Desa Sosor Dolok Kec. Harian, setelah melaunching moda transportasi darat dari Bandara Silangit ke Samosir.<br /><br />Seperti yang disampaikan Bupati Samosir Rapidin, kepada media ini mengatakan, bahwa pembangunan jalan tersebut untuk mempermudah dan memperlancar bagi wisatawan yang akan berkunjung ke wisata internasional Samosir.<br /><br />“Pemkab Samosir saat ini berbenah membangun infrakstruktur, berupa peningkatan jalan dari menara pandang Tele  menuju objek wisata yangg sangat asri yaitu Water Fall (air terjun) Sampuran Efrata, di Desa Sosor Dolok Kec. Harian. Pembangunan jalan tersebut  full hotmix, jadi bagi yang berlibur bulan Desember tahun ini ke Samosir biar lebih segar, baiknya anda mampir ke objek wisata ini. Ayo...ke Samosir...Selamat berlibur,” ucap Rapidin seraya seruan mengajak wisata, melalui telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017.<br /><br />Rapidin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Samosir tetap giat dalam membenahi sarana infrastruktur pada berbagai lokasi wisata, termasuk sarana jalan, karena infrastruktur yang memadai memegang peranan penting untuk mendongkrak jumlah wisatawan, baik domestik maupun asing.  (Redaksi)</div>

Pemerintahan Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan Pangururan, berita korupsi .co – Pemerintah Kabupaten Samosir, Suma...

»

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 September 2017.<br /><br />OTT yang terjadi kali ini, memang bukan mengenai kasus suap menyuap antara swasta dengan pejabat, melainkan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) KPRI Guru-guru Raung yang terletak di Ds Landangan, Kec Kapongan, Kabupaten Situbondo.yang berbuat nakal yang <br /><br />Operasi OTT itu langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Situbondo, Bagus Adi Saputro.<br /><br />Seperti yang disampaikan Bagus Adi Saputro kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017.<br /><br />Bagus menjelaskan, sebelum melakukan OTT atau penggrebekan terhadap SPBU nakal itu, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, Bagus pun melakukan pengintaian di lokasi sejak pagi hingga siang hari, yang menemukan beberapa sepeda motor yang sidah dimodifikasi berlalu lalang <br /><br />Setelah diamati sejak pagi hingga siang hari, Bagus memperhatikan, banyaknya sepeda motor yang sudah dimodifikasi keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU.<br /><br />“Awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU itu sering terjadi pembelian BBM dengan menggunakan jirigen, lalu dijual keluar Situbondo. Kemudian kita lokasi. Setelah kita amati sejak pagi hingga siang hari, banyak sepeda motor yang sudah dimodif (modifikasi) keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi, kemudian tak jauh dari SPBU tersebut dilakukan pemindahan dengan cara diselang ke puluhan jerigen,” kata Bagus.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Bagus menjelaskan, saat melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat  kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri.<br /><br />“Saat kita melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Kejaksaan banyak menerima laporan masyarakat dan sudah lama memang kita mencium adanya permainan kotor petugas SPBU yang ada di wilayah situbondo,” ungkap Bagus.<br /><br />“Dari data SPBU yang kita minta,SPBU KPRI Raung ini mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 8.000 Liter perhari. Secara logika, tidak mungkin Satu SPBU bisa menjual 8.000 Liter perhari, pasti ada kebocoran atau penjualan secara illegal. Setelah kita tanya kepada pembeli, ternyata pembeli yang memakai jerigen, ternyata mereka itu orang Prajekan dan Cerme membeli BBM di SPBU Kapongan tanpa surat keterangan dari manapun,” lanjut Bagus.<br /><br />Dalam waktu dekat, lanjut Bagus,  akan meminta data keseluruhan SPBU yang ada diseluruh Situbondo untuk dicocokan dengan data Pertamina.<br /><br />“Harusnya Pertamina memantau setiap SPBU. Dan bila ditemukan pelanggaran seperti ini, harus segera ditindak, karena warga Bondowoso yang membeli BBM  ke Situbondo dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi serta menggunakan jerigen, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya tegas,<br /><br />Saat ditanya kemudian, terkait barang bukti (BB) dalam hasil OTT yang dilakukannya, Kasi Pidum Kejari Situbondo ini mengatakan, masih dilakukan penghitungan oleh Polres Situbondo.<br /><br />“Kasus ini masuk Pidum (Pidana Umum), jadi kita serahkan ke Polres. Ada beberapa orang yang kita amankan dan BB (barang bukti)-nya masih dilakukan penghitungan oleh Polres,” pungkasnya.<br /><br />Apa yang dilakukan oleh Bagus Adi Saputro selaku Kasi Pidum Kejari Situbondo ini sesuai pula dengan namanya, dan menjadi contoh bagi Kejari di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Tidak hanya menerima berkas dari pihak Kepolisian, melainkan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Bagus.  (Redaksi)</div>

Pidana Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada ...

»

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s1600/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s640/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sudah jatuh tertimpa tangga ! Barangkali peribahasa inilah yang dialami oleh terpidana Abdul Manaf, si penyuap oknum Jaksa Kejati Jatim Ahmat Fazi, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<div style="text-align: justify;"> <br /> Saat itu, Tim Saber Pungli Kejati Jatim, mengamankan Ahmad Fauzi seuasi mengikuti sidang praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU.<br /> <br /> Dalam penangkapan itu, barang bukti yang berhasil diamankan Tim Saber Pungli dari kos si Jaksa Nakal itu di Rainbow kamar 306 Jalan Ketintang Surabaya, berupa Uang sebesar Rp 1,5 M yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 terbungkus dalam kardus.<br /> <br /> Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf, agar tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik, terkait kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook Sumenep, Timur.<br /> <br />  Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Penyidik memiliki bukti keterlibatan Manaf, salah satunya bukti transfer uang yang nilainya ratusan juta ke Wahyu Sudjoko, sebagai biaya pengurusan Sertifikat. <br /> <br /> Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko, dengan cara meminjam 14 KTP milik warga pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik 14 warga ke BPN.<br /> <br /> Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi.<br /> <br /> Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Ambul Manaf hanya mampu memenuhi sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi.<br /> <br /> Keterangan tersebut dibeberkan langsung oleh Abdul di persidangan saat pemeriksaan terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. <br /> <br /> Dalam kasus Koruspi Operasi Tangkap Tangan ini, keduanya pun sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. JPU menuntut pidana penjara kepada Abdul Manaf dan Ahmad Fauzi, masing-masing 2 tahun. Abdul Manaf dijerat dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ahmad Fauzi dijerat pasal pasal 11 atau 12 huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /> <br /> Namun oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, menghukum Keduanya jauh lebih berat dari tuntutan JPU. Abdul Manaf divonis pidana penjara selama 3 tahun dan si Jaksa Nakal dipidana penjara selama 4 tahun. Abdul manaf menerima putusan Majelis Hakim, sementara Ahmad Fauzi banding.<br /> <br /> Saat ini, Abdul Manaf yang berstatus narapidana itu, kembali diseret oleh JPU dari Kejati Jatim untuk diadili di Pengadilan Tipikor, dalam kasus suap terhadap Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.<br /> <br /> Terpidana yang juga sebagai terdakwa, dalam surat dakwaan Jaksa dijerat dengan dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi.<br /> <br /> Pada hal, kasus yang menyeret terpidana Abdul Manaf pun, karena adanya kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Hingga Abdul Manaf menyuap oknum Penyidik Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi, karena takut dijadikan tersangka, atas bukti yang dimiliki penyidik berupa slip transfer sejumlah uang ke oknum pegawai BPN, Wahyu Sudjoko.<br /> <br /> Wahyu Sudjoko dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin pun sudah diadili di Pengadilan Tipikor. <br /> <br /> Lalu mengapa Kejati Jatim kembali menyeret Abdul Manaf ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dengan “alasan” menyuap onkum BPN ? Atau akan diadili lagi dalam kasus Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep selaku pembelian tanah ?<br /> <br /> Anehnya, mengapa Kejati Jatim tidak memproses keterlibatan Abdullah selaku orang yang mengetahui, “membantu atau turut serta” dalam kasus suap antara Abdul Manag dengan Ahmad Fauzi ? Ada apa dengan Kejati Jatim ?<br /> <br /> Inilah yang dipertanyakan Totok Prastowo dkk selaku Pensehat Hukum (PH) terdakwa/terpidana, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor seusai mengikuti persidangan dengan agenda replik dari JPU, pada Kamis, 28 September 2017.<br /> <br /> “Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pertama, pasalnya pun sama. Abdul Manaf sudah dihukum 3 tahun penjara karena menyuap Jaksa. Penyuapan itu karena adanya kasus TKD dan oknum BPN serta Kades pun sudah disidangkan. Kenapa ini disidangkan lagi ?,” kata Totok dengan nada bertanya.<br /> <br /> “Putusan Selanya minggu depan,” katanya sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).</div>

Tipikor Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Bar...

»

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korups</span>i.co -</b></span> Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  <br /><br />Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. <br /><br />Dalam surat bernomor PW/17254/DPR RIIX/2017 tentang undangan rapat paripurna DPR RI, disebutkan salah satu agendanya adalah Laporan Pimpinan Pansus Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Sebab Pansus sudah melaksanakan tugasnya selama 60 hari dan akan membacakan rekomendasinya di hadapan paripurna. Namun agendanya justru pengesahan perpanjangan masa tugas pansus yang jelas-jelas melanggar aturan. <br /><br />Mengutip informasi dari portal @wikiDPR, Paripurna hari ini hanya dihadiri sebanyak 75 orang di ruangan sidang (hasil headcount) jumlah yang minimalis dan tidak quorum untuk mengambil keputusan. <br /><br />Dalam proses yang berjalan, terhadap sejumlah fraksi yang melakukan interupsi dan tidak setuju dengan perpanjangan masa tugas pansus angket KPK seperti Gerindra, PPP, PAN, dan PKS. Akhirnya 3 fraksi (PKS, Gerindra, dan PAN) memilih melakukan walk out sebab suara mereka tidak diindahkan oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang. <br /><br />Menjadi pertanyaan besar, apakah persetujuan pansus tersebut bisa dibenarkan? Jika merujuk pada ketentuan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa: Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. <br /><br />Keberadaan pasal ini sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran (interpretasi) lain. Masa tugas pansus hanya selama 60 hari. UU MD3 tidak mengatur mengakomodir tentang adanya perpanjangan.<br /><br />Oleh karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja pansus angket adalah tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum. <br /><br />Berapa lama lagi pansus bekerja? Sampai kapan akan berakhir? Dan berapa kali bisa diperpanjang? Hal tersebut merupakan pertanyaan lanjutan yang tidak ada jawabannya. Sebab sekali lagi undang-undang tidak memberikan dasar hukum perpanjangan tersebut. <br /><br />Pansus sesungguhnya sudah kehilangan legitimasinya di depan publik. Fungsi penyelidikan mereka untuk mencari tahu pelanggaran undang-undang oleh KPK telah gagal berjalan. Kini justru pansus akan bekerja dengan cara melanggar undang-undang MD3 karena secara melawan hukum memperpanjang masa tugasnya sendiri.<br /><br /><b>Sumber  : Indonesia Corruption (ICW)</b>

Regional Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Jakarta, berita korups i.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Kom...

»

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar Rp 320 juta lebih untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo yang merugikan negara sejumlah Rp 270 juta, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan 2 tersangka, pada Selasa, 26 September 2917<br /><br />Ke- 2 tersangka yakni ‘IZ” (Iskandar Zulkarnaen), Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman dan ‘As” (Asmadi) selaku pelaksana proyek pembangunan sekolah. Keduanya dijebloskan ke Rutan kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan terlebih dahulu diruang penyidik Pidsus Kejari Surabaya.<br /><br />Kajari Suranaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan,  Penahanan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. <br /><br />"Mereka ditahan dalam kasus korupsi pembangunan gedung SD Nurul Iman yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014," kata Didik Farkhan yang didampingi Kasi Pidsus, Heru Kamarullah dirunag kerjanya, Rabu, 26 September 2017.<br /><br />Didik menjelaskan, salah seorang tersangka dalam kasus ini terpaksa ditangkap secara paksa oleh tim penyidik, karena 2 kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan. Penangkapan tersangka dipimpin langsung oleh Kasipidsus Kejari Surabaya.<br /><br />“Saat ditangkap, Dia sedang mengajar. Kami lakukan upaya penangkapan karena tersangka tidak kooperatif," ucap Didik. <br /><br />Pengusutan kasus ini, lanjut Didik Farkhan, bermula dari pengaduan kelompok peduli masyarakat surabaya dan juga mendapat dukungan pelaporan dari Yayasan Pendidikan Nurul Iman sendiri. <br />“setelah dilakukan penghitungan oleh tim audit, ada kerugian negara sekitar 270 juta. Dari dana hibah yang diperoleh, 17 persen tidak dipergunakan,” beber Didit.<br /><br />Kedua tersangka itu pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagimana dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(TKP) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

berita korupsi .co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar...

»

Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="299" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMHJu5Bc7LX8oiU8_OkzYeiG4nzmKGkVXXJdA_lZoewu7B4NK4vD-uDx1PxFns4bIJxjN0WS5jkblq16EnB5uk9SR7XL0C0REj68t5PQ9fFRtSow6NAmrfvo4LmW_B0W3GN14R5K_EmPY/s1600/page.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 lalu, tak lama lagi di adili dan saat ini  sedang menunggu jadwal persidangan dan Majelis Hakim yang akan mengadilinya di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />sebab, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka, Purnomo (Ketua DPDR) dan Umar Faruq (Wakil Ketua DPRD) ke Pemgadilan Tipikor. </div> <div style="text-align: justify;"> <br />Hal itu seperti yang disampaikan Humas Pengadilan Tipikor DR. Lufsiana maupun Panmud Tipikor, M. Nur saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin, 25 September 2017.<br /><br />“Hari ini, JPU KPK telah melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Purnomo dan Umar Faruq. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan Ketau Pengadilan,” kata DR. Lfsiana. <br /><br />Hal itu juga diakui oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M.Nur. “JPU KPK barusan melimpahkan 2 berkas perkara atas nama Purnomo dan Umar Faruq,” kata Nur.<br /><br />Dalam kasus ini, KPK menangkap 4 tersangka suap yakni Purnomo, Umar Faruq, Abdullah Fanani (Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto) dan Wiwit Febrianto,  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rumah (PUPR) Kota Mojokerto (saat sedang prses persidangan).<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Tersangka Wiwiet Febryanto diduga sebagai pemberi “suap”, dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.<br /><br />Dalam kasus ini, selain Wiwiet Febryanto, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya yakni, Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq dan  Abdullah Fanani, Kedaunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Tersangka Purnomo, selaku Ketua DPRD Kota Mojokerto bersama-sama dengan Umar Faruq dan Abdullah Fanani, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga menerima “uang suap” dari Wiwiet Febryanto, selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, agar Anggota DPRD Kota Mojokerto, menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) menjadi Anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto, Tahun 2017 sekitar Rp 13 miliar.<br /><br />Dari surat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa diketahui, bahwa Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan M. Yunus, selaku Wali Kota Mojokerto, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari kas daerah untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan terkait, dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000. <br /><br />Sehingga, seluruh kekurangan dana menjadi Rp 13.352.264.600 sebagai akibat dari tidak direalisasikannya transfer DAK Tahun Anggaran 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. <br /><br />Wali Kota Mojokerto M. Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik elektronika Negeri Surabaya di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sebesar Rp 13.969.130.000, namun penganggaran Dinas PUPR tersebut, terdapat kekeliruan karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.<br /><br />Uang yang disetorkan tersangka kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, diduga sebahagian berasal dari rekanan (Kontraktor) yakni IDC alias I (Derektur CV BP) dan DS (Direktur operasional PT AJS) yang besarnya sekitar Rp 930 juta. Dengan “imbalan” kedau rekanan itu akan diberiak proyek.<br /><br />Namun sial, apa daya tangan tak sampai. Karena sebelum rencana tersebut berjalan, KPK telah “meringkus”  Hanif Budi dan Umar Faruq, pada 17 Juni 2017, sekira pkl. 23.00 WIB.   (Redaksi)</div>

News Tipikor Ketua DPRD Mojokerto Segera di Adili

berita korupsi .co – Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang di tangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan pada 17 Juni 2017 la...

»

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

<span style="font-size: x-large;"><b>-  <span style="font-size: large;">  JPU KPK : Fee Agen 4,74 Persen Hasil  </span></b></span><br /> <span style="font-size: large;"><b>       Rapat Direksi</b></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: blue;"><span style="font-size: x-large;"><b><span style="background-color: white;">-   <span style="font-size: large;">  Terdakwa Firmansyah Arifin : Ada dana </span></span></b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><b>      PT PAL  5 milliar yang belum bisa </b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><b>      dicairkan karena Dana Komando Belum    </b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="background-color: white;"><b>      Lunas</b></span></span></div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivirf0FlJQVhBohUFKCnsyfQSGmjsbKQWrfcI3k-NLVgusPbD8mw1mGuU_A8tYgTgkgLFIO6QIzmqjdsmE4GTdf6Pek3c4bXeUAa-iJGh-zDP_VR2syK8WOCpek4i1qOSZuy4-JR1H9w0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivirf0FlJQVhBohUFKCnsyfQSGmjsbKQWrfcI3k-NLVgusPbD8mw1mGuU_A8tYgTgkgLFIO6QIzmqjdsmE4GTdf6Pek3c4bXeUAa-iJGh-zDP_VR2syK8WOCpek4i1qOSZuy4-JR1H9w0/s1600/page.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, saat JPU KPK memperlihatkan bukti kehadapan Majelis Hakim dan (foto bawa) ke- 3 terdakwa bersama suami saksi Etty Soewardani (3 dari kanan) turut menyalami Hakim</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> “Penyakit” lupa, tidak tau, atau kadang “bisu” alias diam, sudah terbiasa “menyerang” daya ingat saksi bahkan terdakwa, tak perduli berpendidikan tinggi atau rendah, masyarakat maupun pejabat yang diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dalam kasus tindak pidana Korupsi.</b><b>“Penyakit” lupa, ternyata “dialami” juga oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK yang terdiri dari Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim, yakni DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama, masing-masing perkara terpisah), dalam kasus perkara Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK pada Akhir Maret 2017, yang digelar pada Senin, 25 September 2017.</b><br /><br /><b>Saksi yang di hadirkan JPU KPK antara lain Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang menjabat Dirut PT DOK), Etty Soewardani (Plt Direktur Keuangan 14 Juni s/d 5 Oktober 2016, sekarang menjabat Direktur SDM dan Umum PT PAL sejak 3 April 2017 asmapai sekarang) dan Bambang (mantan Sekretaris PT PAL)</b><br /><br /><b>Pada sidang sebelumnya (21 Agustus 2017), 4 orang saksi dari PT PAL juga “mengalami” hal yang sama. K- 4 saksi tersebut antara lain Gonot Hendrasmono (Kepala Divisi Desain), Agus Budianto (Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran), Jumarma (Kadep Proposal Proyek kapal PT PAL) dan Joko Sutejo, staf ahli Direktur PT PAL (Persero) Indonesia </b><br /><br /><b>Dalam kasus ini, Agus Budianto, Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha), bertugas untuk mempersiapkan dokumen-dokumen teknis serta melakukan penghitungan cons tructor kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada pemerintah Fhilipina bersama Jumarma. Selain itu, Agus Budianto juga ditugaskan untuk bertanggung jawab mengikuti tender di Manila, Fhilipina. Sedangkan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi, yang juga selaku Direktur Keuangan bersama dengan Gonot Hendrasmono  selaku Kadiv Desain, menyiapkan Desain SSV untuk keperluan tender.</b><br /><br /><b>“Penyakit” lupa dan tidak tau diucapkan ke 4 saksi ini saat ditanya JPU KPK maupun Majelis Hakim terkait Dana Komando yang dikenal dengan istilah DK. Para saksi hanya mengaku, penah mendengar dari staf PT PAL sendiri tanpa menyebutkan nama, karena bisa jadi untuk menutupi yang sebenarnya atau karena rasa takut.</b><br /><br /><b>Dalam sidang kali ini, “penyakit” alias kata lupa sering diucapkan oleh Direktur SDM dan Umum yang membawahi sumber daya manusia dan pengelolaan lingkungan serta ketertiban PT PAL, Etty Soewardani, saat ditanya JPU KPK atas pembayaran yang dilakukan oleh PT PAL terkait proyek kapal SSV Philipana, saksi juga lupa saat JPU KPK menanyakkan berapa persen nilai yang dibayar oleh PT PAL terhadapat Ashanty Sales termasuk dalam bentuk uang apa.</b><br /><br /><b>Bahkan Etty Soewardani mengaku tidak dilibatkan secara aktif dalam pembahasan proyek kapal SSV antara PT PAL Indosesia dengan pemerintah Philipina. Pada hal proyek tersebut bukan proyek “siluman” yang tidak jelas, melainkan proyek antar 2 negara. Anehnya, Direktur SDM dan Umum ini mengakui telah menanda tangani 2 dokumen pembayaran pada September 2016, namun tak tahu pembayaran kepada siapa. </b><br /><br /><b>“Saya sebagai Direktur SDM dan Umum. Kami tidak pernah aktif didalam rapat itu. September 2016, saya pernah menanda tangani dokumen pembayaran karena persyaratan harus ada 2 Direktur,” jawab Etty Soewardani. Pada hal, pertanyaan JPU KPK adalah, apakah saksi tau kalau PT PAL mengikuti pengadaan proyek kapal dengan pemerintah Philipina.</b><br /><br /><b>Saat ditanya JPU KPK, pembayaran kepada Ashanty atau PT Perusa. Saksi menjawab lupa. JPU KPK kembali menanyakkan, berapa persen yang dibayarkan, saksi menjawab lupa. Kemudian JPU KPK menanyakkan pembayaran dalam bentuk uang apa, lagi-lagi saksi menjawab lupa.</b><br /><br /><b>Terkait dengan fee agen Ashanty Sales sebesar 3,5 persen namun oleh direksi PT PAL dibuat menjadi 4,75 persen. Saksi mengaku tidak tau. Pada hal, Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha) mengakui bahwa penentuan fee angen dibahas dan ditentukan oleh rapat dewan Direksi dan kemudian disampaikan kepada Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia.</b><br /><br /><b>Eko menjelaskan, bahwa fee agen yang diminta Ashanty Slaes sebesar 3,5 persen diusulkan dan dibahas oleh semua Direksi menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak untuk 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar dan 1,25 persen adalah uang PT PAL atau setara dengan nilai rupiah sekitar Rp 13 milliar. hal itu disampaikan saksi kepada JPU KPK maupun kepada Majelis Hakim.</b><br /><br /><b>“3,5 persen saya dibahas di rapat Direksi, malamnya disampaikan kepada Kirana Kotama dalam pertemuan di Resto Nine,” kata saksi. Saat JPU KPK menanyakkan terhadap Eko Prasetiyanto, apakah itu tanggung jawab Kolektif Kolegial, yang dijabwa saksi “Ya”.</b><br /><br /><b>Sementara keterangan Imam Sulistyono, tak jauh beda saat Ia memberikan keterangan dalam sidang perkara yang sama namun terpisah dengan terdakwa Agus Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara dari Kirana Kotama untuk menyampaikan uang sebear US25.000 Dollar kepada PT PAL melalui Arif Cahyana.</b><br /><br /><b>Dana Komando kembali dijelaskan Imam Sulistyono, yang sebelumnya sudah dijelaskannya saat menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho. Kepada Majelis Hakim saksi menjelaskan, bahwa rapat BOD (Board of Director) dilakukan dalam kaitannya membahas kebutuhan dana operasional PT PAL.</b><br /><br /><b>“Rapat BOD yang dibahas, salah satunya adalah Dana Komando yang akan mempengaruhi cash flow PT PAL,” kata Imam</b><br /><br /><b>Sementara terdakwa Firmansyah Arifim menaggapi keterangan para saksi terkait dana Komando. Terdakwa mengatakan, Dana PT PAL di BRI Cilangkap sebesar Rp 5 milliar belum bisa dicairkan karena Dana Komando belum lunas sampai sekarang.</b><br /><br /><b>“Sengaja saya tidak membayar Dana Komando, sehingga uang kami ditahan. Uang itu dicairkan setelah saya ditangkap KPK,” beber terdakwa kepada Majelis.</b><br /><br /><b>Ketua Majelis Hakim pun sempat menanyakkan kepada terdakwa maupun saksi, ispa Komisiaris Utamanya. “Kenapa tidak mlaporkannya kalau ada Dana Komando ?,” tanya Majelis Hakim. Dan semua saksi “diam”.</b><br /><br /><b>Terdakwa Arif Cahyana pun mempertegas, bahwa penyetotan dana sebesar US163.102,19 Dollar itu diantarkan dirinya bersama Imam Sulistyono ke Pekas Pusku AL di Cilangkap. Pernyataan terdakwa Arif Cahyana pun di akui Imam Sulistyono saat ditanya Majelis Hakim.</b><br /><br /><b>Usai persidangan, JPU KPK Mungki Hadpratikto kepada media ini mejelaskan, bahwa fee agen dari 3,5 persen menjadi 4,75 persen adalah hasil rapat Direksi. Sementara uang sebesar Rp 20 juta yang dikembalikan Etty Soewardani, akan ditindak lanjuti dari saksi-saksi berikutnya.</b><br /><br /><b>“Kalau tadi dari keterangan saksi, atas pertanyaan terdakwa memang keputusannya keputusan Dewan Direksi, bulat itu istilahnya BOD. Kalau uang yang 20 juta, itu baru dari keterangan Ibu Etty, dia tidak tau uang itu uang apa tapi diterima dan sudah dikembalikan ke KPK. Kita akan gali dari keterangan pihak-pihak lain, mungkin ia. Karena kita belum tau saksi-saksi lain,” ucap Mungki.</b><br /><br /><b>Sementara terdakwa Firmansyah Arifin mengatakan, bahwa fee agen dibahas dan disetujui oleh semua Direksi, baru kemudian disampaikan ke Kirana Kotama. Saat ditanya, mengapa Direktur SDM dan Umum tidak ikut serta dalam pertemuan malam harinya, Firmansyah Arifin mengtakan karena malam hari.</b><br /><b>“Itu kan awalnya dari usulan Direktur Perencanaan dan Pengembanagan Usaha, kemudian dibahas dan disetujui oleh semua Direksi. Dari keputusan itu, malamnya disampaikan kepada Kirana Kotama dalam pertemuan Resto Nain. Bu Etty tidak ikut karena pertemuannya malam,” kata terdakwa.</b><br /><br /><span style="font-size: x-large;"><b>Dalam surat dakwaan JPU KPK</b></span></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /><b> </b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEeJjK-a0UDoZIru_tC9q47yY1Cb_tobDJKCTnkRxNVFaNOSJfD4EaZCeGDHIBY0fcMFoUKyw8yuBLTsYhGrwIWRI7MWZpCssSMvdSI3e7F3y41aavvuvKiEMpChQmVHf5QCGeaA-pGBA/s1600/IMG20170925150022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEeJjK-a0UDoZIru_tC9q47yY1Cb_tobDJKCTnkRxNVFaNOSJfD4EaZCeGDHIBY0fcMFoUKyw8yuBLTsYhGrwIWRI7MWZpCssSMvdSI3e7F3y41aavvuvKiEMpChQmVHf5QCGeaA-pGBA/s640/IMG20170925150022.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>Kasus ini bermula pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, saat M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.</b><br /><br /><b>Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina.</b><br /><br /><b>Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya.</b><br /><br /><b>Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar.</b><br /><br /><b>Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya</b><br /><br /><b>Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL</b><br /><br /><b>Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. </b><br /><br /><b>Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero.</b><br /><br /><b>Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore.</b><br /><br /><b>Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan.</b><br /><br /><b>Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah.</b><br /><br /><b>Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. </b><br /><br /><b>Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales.</b><br /><br /><b>Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL.</b><br /><br /><b>Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. </b><br /><br /><b>Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama.</b><br /><br /><b>Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana.</b><br /><br /><b>Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang.</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b>Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi) </b></span></div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, Direktur SDM Jawab Lupa Saat di Tanya JPU KPK

-     JPU KPK : Fee Agen 4,74 Persen Hasil          Rapat Direksi -      Terdakwa Firmansyah Arifin : Ada dana        PT PAL  5 millia...

»

Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-OnWL95ouvD8qFO7gcMbsE_ZUyjXNy96-MFQtOzvWHL4uBR4ZglTAubUg9lCSO5Ypa5Zas5RxhggF8jfVAaes2xrXlEExnEwx5FyXqBtqKMmCPimuI1FQ4yIB-wv-LBpkyHnXq_Pnqs/s1600/IMG-20170925-WA0019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy-OnWL95ouvD8qFO7gcMbsE_ZUyjXNy96-MFQtOzvWHL4uBR4ZglTAubUg9lCSO5Ypa5Zas5RxhggF8jfVAaes2xrXlEExnEwx5FyXqBtqKMmCPimuI1FQ4yIB-wv-LBpkyHnXq_Pnqs/s640/IMG-20170925-WA0019.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka saat berada di dalam mobil tahanan Kejari Tanjung Perak</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak tak lama lagi akan melimpahkan berkas perka atas nama tersangka dalam kasus pungutan liar (Pungli) di BPN II Surabaya, setelah Polrestabes Surabaya melimpahkan perkara tahap II, pada Senin, 25 Septemberr 2017.<br /><br />Dua tersangka dalam kasus pungli tersebut, yakni Chalidah Nazar (48), Staf Seksi Pengukuran BPN Surabaya II dan Bayu Sasmito, seorang pegawai harian lepas (PHL)<br /><br />"Hari ini kami terima pelimpahan tahap II dari penyidik," ucap Kasintel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie.<br /><br />Dalam kasus ini, lanjut Lingga, Jaksa tetap melanjutkan penahanan terhadap 2 tersangka, yang sebelumnya ditahan oleh Penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya. <br /><br />"Keduanya ditahan selama dua puluh hari kedepan," lanjut Lingga<br /><br />Usai menerima pelimpahan tahap II, Jaksa akan merampungkan penyusunan surat dakwaan dan selanjutnya, berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Juanda Sidoarjo. <br /><br />"Berkasnya segera kami limpahkan ke Pengadilan," ujar Lingga. <br /><br />Kedua tersangka pungli ini tiba di Kejari Tanjung Perak sekira pukul 13.10WIB. Keduanya langsung dibawa penyidik Tipikor Polrestabes Surabaya menuju ruang Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak untuk menjalani proses administrasi tahap II. <br /><br />Kasus pungli ditubuh BPN Surabaya II ini diungkap oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan uang Rp 8 juta di dalam laci meja kerja tersangka Chalidah Nazar.  <br /><br />Selain itu, mereka juga menyita 3 lembar bukti setoran PNPB Bank Jatim dari pemohon, 12 berkas pemohon, dan buku tabungan Bank Jatim milik tersangka Bayu Sasmito <br /><br />Oleh penyidik, tersangka Cahlidah Nazar Warga Jalan Cendrawasih Waru Sidoarjo dan tersangka Bayu Sasmito, Warga Perumahan Swan Menganti Mas Gresik dijerat dengan pasal berlapis. <br /><br />Perbuatan mereka dianggap melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP dan melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi , Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP, Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. (Redaksi)</div>

Tipikor Kasus Pungli BPN Segera Disidangkan

Tersangka saat berada di dalam mobil tahanan Kejari Tanjung Perak berita korupsi .co – Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Keja...

»

Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVOv3Ssd5fAHIrY0FcTVM8G0C2Sivz-Cz-aOpeFZWb4-NJohg59-emuaCQExffAcTk0sUD1ysg4atvMa2f0JcoYeAmoMQK5ojZsriHrUhto0oq8S3KDCK66aKQvCbMmjApNklS8HnJxk/s1600/IMG20170923125137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1328" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGVOv3Ssd5fAHIrY0FcTVM8G0C2Sivz-Cz-aOpeFZWb4-NJohg59-emuaCQExffAcTk0sUD1ysg4atvMa2f0JcoYeAmoMQK5ojZsriHrUhto0oq8S3KDCK66aKQvCbMmjApNklS8HnJxk/s1600/IMG20170923125137.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ponggowo Santoso</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Uang bisa menjadikan seseorang yang tidak kenal menjadi kenal, dan yang berteman menjadi “musuh” serta berakhir ke proses hukum, bila salah satu diantaranya ada yang merasa dirugikan.<br /><br />Itulah yang saat ini terjadi antara Ponggowo Santoso (66), yang melaporkan teman lamanya sekaligus sebagai teman bisnisnya, Tjahjo Widjiojo (59) ke Polda Jatim, dengan Nomor Laporan : LPB/302/III/2017/UM/JATIM tanggal 9 Maret 2017<br /><br />Seperti disampiakan Ponggowo Santoso ke wartawan saat ditemui di salah satu Rumah Makan di Jalan Diponigoro, Surabaya, Sabtu, 23 September 2017.<br /><br />Menurut Ponggowo, hal itu bermula pada tahun 2009, antara dirinya dengan Tjahjo Widjiojo bermitra mendirikan sebuah perusahaan PT Surya Marga Utama (SMU) yang bergerak dibidang Aspal Hotmix Plan, berkantor di Sidoarjo, Jawa Timur.<br /><br />Karena merasa dirugikan dengan tidak adanya laporan neraca perusahaan, tidak pernah dilakukannya rapat umum pemegang saham (RUPS), apalagi pembagian hasil, pada hal dirinya memiliki saham sebesar 48 lembar atau 48% senilai Rp 2,40 milliar.<br /><br />“Saya ikut menanam modal sebesar 48 lembar saham atau 48%, 2,40 milliar, sebagai Komisiaris. Dan Tjahjo Widjiojo juga 48 lembar saham (48%) sebagai Komisiaris Utama (Komut). Yang 4 saham dimiliki oleh Irianto sebagai Direktur Utama,” ujar Ponggowo Santoso menceritakan.<br /><br />Ponggowo melanjutkan, sejak berdirinya PT SMU 2009, tidak pernah ada laporan neraca, rapat umum pemegang saham (RUPS) atau bahkan pembagian hasil dari perusahaan tersebut.<br /><br />“Saya melaporkan sebagai pribadi karena tidak pernah ada laporan neraca, tidak pernah ada RUPS dan saya tidak pernah menerima keutungan. Yang menggerakkan perusahaan ini ia Tahjo ini. Dia teman lama saya, saya sering menanyakkan tapi tidak ada hasilnya. Pernah disomasi oleh pengacara saya, yaitu Pieter Talaway, sebayak 3 kali tapi nggak ada jawaban, tahun 2013. Saya melaporkan ini baru, tahun 2107, tapi belum ada tersangkanya. Kalau dari kerugian saya sekitar 6 milliar tetapi kerugian inmaterial ya banyak,” ungkap Ponggowo Santoso.<br /><br />Namun saat ditanya, mengapa dirinya melaporkan Tjahjo Widjojo sebagai pribadi bukan sebagai salah satu Komisiaris di PT SMU. Menurut Ponggowo Santoso, dirinya hanya mengikuti saran dari pengacaranya, <br /><br />“Ia saya nggak tau ya. Saya hanya mengikuti apa kata pengacaranya,” jawabnya.<br /><br />Tidak hanya itu. Menurut Ponggowo Santoso, pada tahun 2016 lalu, dirinya juga melaporkan Tjahyo Widjojo ke Polda Jatim, terkait kasus dugaan pengeglepan 8 sertifikat miliknya dengan Nomor Laporan : TBL/1115/IX/2016/UM/JATIM tanggal 25 September 2016, yang hingga saat ini belum ada perkembangannya.<br /><br />“Ada 8 sertifikat yang diminta dari saya. Saya berniat akan menjual, lalu dia mau membantu saya untuk menjualnya tetapi saya tidak tau bagaimana. Dia datang ke rumah saya. Saya tanya, katanya belum laku. Saya sudah diperiksa oleh penyidik, Notaris, pernah di kronfrontir dengan Tjahjo, ya nggak ngaku,” kata Ponggowo. <br /><br />“Ia belum ada tersangkanya,” ujarnya.<br /><br />Sementara, saat wartawan media ini menghubungi Pieter Talaway, pengacara yang berkantor di Jalan Arjuna Surabaya, terkait surat somasi yang dikirimkannya ke PT SMU selaku Kuasa Hukum Ponggowo Santoso, tak bersedia menjelaskannya. Pieter hanya menjawab melalui pesan WhatsApp bahwa dirinya pernah menangani kasus antara Ponggowo Santoso dengan PT SMU.<br /><br />“Pernah,” jawanya singkat.<br /><br />Terpisah. Menurut Kadiv Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dihubungi wartawan media ini mengatakan, belum ada tersangkanya.<br /><br />“Masih sidik belum tsknya. Ya sidik bukan lidik,” katanya melalui pesan WhastAppnya. (Redaksi)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMZiPTTvqeGLuf-d-7ieRd7r8hN0mcivxPNri14WRlewACbn71696nqbm0d_I5oEsZPxQCh9FVc3XzCy7Qx633o3xg2PiZUCERfI2vDDX5nVZlwi8vOoUj1_CvCyKAX_BKse4opR4y7Ss/s1600/IMG20170923121911.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="431" height="610" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMZiPTTvqeGLuf-d-7ieRd7r8hN0mcivxPNri14WRlewACbn71696nqbm0d_I5oEsZPxQCh9FVc3XzCy7Qx633o3xg2PiZUCERfI2vDDX5nVZlwi8vOoUj1_CvCyKAX_BKse4opR4y7Ss/s640/IMG20170923121911.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ponggowo Santoso (kanan) bersama Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)</td></tr> </tbody></table>

Pidana Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

Ponggowo Santoso berita korupsi .co – Uang bisa menjadikan seseorang yang tidak kenal menjadi kenal, dan yang berteman menjadi “musuh” ...

»

Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNdu4PcBWOiyqU6Q0_GO3tXs3Vc8DlUbDvdYW9Azq5j80gw3-Y9rTDvl5lI4BPN5m9msdubFsOhjrhczpqhbe5L4nRcGV-LYxOUyqE1czipCyyPTHfzvPk0JElc2NcvZEhC8a40vDctPk/s1600/IMG-20170921-WA0007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNdu4PcBWOiyqU6Q0_GO3tXs3Vc8DlUbDvdYW9Azq5j80gw3-Y9rTDvl5lI4BPN5m9msdubFsOhjrhczpqhbe5L4nRcGV-LYxOUyqE1czipCyyPTHfzvPk0JElc2NcvZEhC8a40vDctPk/s640/IMG-20170921-WA0007.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kabar menggembirakan bagi masyarakat Internasional terutama Indonesia, Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari Samosir, Sumatra Utara yang tinggal diperantauan yang hendak berkunjung ke Danau Toba, danau terbesar kedua di dunia dan Samosir sebagai wisata Internasional kebanggaan Indonesia.<br /><br />Sebab, Bandara Silangit yang berlokasi di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, kini menjadi Bandara Udara Internasional, seiring dengan diresmikannya Danau Toba dan Samosir menjadi wisata Dunia.<br /><br />Dalam rangka menyambut Bandara Udara Silangit menjadi Bandara Udara Internasional dan Samosr menjadi wisata Internasional, Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, MM akan melaunching Moda Transportasi Khusus bagi penumpang pesawat dari Silangi ke Samosir pada tanggal 1 Oktober 2017 mendatang.<br /><br />Kepada wartawan media ini, Rapidin mengatakan, bawah Pamkab Samosir mulai tanggal 1 Oktber 2017, akan melaunching Moda Transportasi angkutan Khusus dari Samosir ke Silangit  dan sebaliknya sesuai jadwal kedatangan pesawat.<br /><br />“Ini kabar yang sangat menggembirakan buat kita semua, dalam  rangka menyambut Silangit menjadi bandara Udara Internasional, dan Samosir sebagai tujuan Wisata Internasional. Pamkab Samosir, mulai tanggal 1 Oktber 2017 ini, akan melaunching Moda Transportasi angkutan khusus dari Samosir ke Silangit dengan 2 rit per hari, yaitu pertama jam 06.30 WIB dan ke 2 jam 11.00 WIB,” ucap Rapidin, Kamis, 21 September 2017 melalui telepon selulernya.<br /><br />Rapidin menambahkan, sedangkan angkutan dari Bandara Silangit ke Samosir akan disesuaikan dengan kedatangan pesawat Sriwijaya Air. <br /><br />“Akan disesuakan denga kedatangan pesawat Sriwijya Air,” lanjutnya.<br />Saat ditanya mengenai tarif yang akan dikenakan terhadap penumpang, Rapidin menyampaikan, untuk sementara akan digratiskan selama 3 bulan atau hingga akhir tahun ini. Namun ternyata, Pemkab Samor belum membuat Perda tentang tarif Moda Transportasi tersebut dan baru akan dipikirkannya<br /><br />“Untuk tiga bulan pertama, yaitu Oktber sampai dnegan Desember 2017, tidak dipungut biaya (gratis). Angkutan ini Khusus bagi penumpang pesawat apa saja yang keberangkatan dan tujuan ke Silangit. Keberangkatan angkutan Moda Transportasi dari Samosir, berada di Kantor Dinas Perhubungan Kab. Samosir  Onan Baru dan di Silangit di areal Parkir Bandara Silangit. Untuk tarifnya kedepan akan kita kaji selama tiga bula ini, setelah itu baru kita tentuntukan,” kata Rapidin.<br /><br />Lebih lanjut Rapin menjelaskan, Moda Transportasi salah satu bentuk program Pemkab. Samosir untuk membuka lapangan kerja bagi pemuda yang berprestasi. Selain itu, lanjut Rapidin, pada tanggal 23 Oktober 2017, Pemkab Samosir akan mengadakan lomba Maraton yang diikuti oleh 9 negara. Juga Pemkab Samosir akan membangun kapal pesiar milik Pemkab sendiri.  (Redaksi)</div>

Pemerintahan Buapti Samosi Launching Moda Transportasi Menyambut Bandara Silangit Naik Kelas

berita korupsi .co – Kabar menggembirakan bagi masyarakat Internasional terutama Indonesia, Khususnya bagi masyarakat yang berasal dari...

»

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTvtZ5UGSOxoje2veFDldNFdOoCr4TUoAE1Pj2Hex_1fpLtYU4XYUOiVqJLuriU9YIXnkkEaPOUtLxcUmx1GBrghbA2mqcJ1y6XUepF6-eV8dldGsxFEKfxPK-9Hov_EM0qxcUMvynO4/s1600/DSCF0628.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigTvtZ5UGSOxoje2veFDldNFdOoCr4TUoAE1Pj2Hex_1fpLtYU4XYUOiVqJLuriU9YIXnkkEaPOUtLxcUmx1GBrghbA2mqcJ1y6XUepF6-eV8dldGsxFEKfxPK-9Hov_EM0qxcUMvynO4/s640/DSCF0628.JPG" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Oepoyo Sarjono, saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor (Dok BK.)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus perkara Korupsi penjualan asset Pemerintah Provinsi Jatim yang di kelola oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jilid II, akan segera di adili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /> <br /> Dalam jilid II ini, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan 2 terangka, yaitu Oepoyo Sarjono, selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan Sam Santoso (Direktur PT SAM). Keduaanya adalah selaku pembeli 2 asset milik Pemda Jatim yang dikelola oleh PT PWU yang terletak di Tulungagung dan Kediri tahun 2003 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Pada Selasa, 19 September 2017, Kejati Jatim melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor untuk segera di adili. Hal itu di sampaikan oleh Kasi Penkum (Kepala Seksi Penerangan Hukum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.<br /> <br /> “Perkara tersangka Oepoyo Sarjono, hari ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor,” kata Richard. Apa yang di sampaikan Richard, juga dibenarkan oleh Panmud Pengadilan Tipikor, M. Nur.<br /> <br /> “Perkara atas nama Oepoyo Sarjono, hari ini baru masuk. Tapi harus menunggu penetapan Ketua Pengadilan dulu untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya,” kata M. Nur saat dihubungi media ini.<br /> <br /> Sementara dalam jilid I, 2 terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah dan di Vonis hukum pidana penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, pada 21 April 2017.<br /> <br /> Keduanya yaitu Dahlan Iskan, Dirut PT PWU dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, namun kemudian di bebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 31 Agustus 2017, kemudian Kejati Jatim saat ini melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Sementara Wishnu Wardhana, mantan Kepala Biro (Kabiro) Asset yang merangkap Kepala Unit Usaha serta Ketua Tim penjualan asset PT PWU di Vonis pidana penjara selama 3 tahun.<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa pelepasan asset milik Perusda (Perusahaan Daerah) Jatim, terletak di Tulungagug dan Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Wishnu Wardana, selaku Kepala Biro dan Ketua Tim Penjualan asset bersama-sama dengan Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU tidak sesuai prosedur. <br /> <br /> Pelepasan asset tersebut tidak melibatkan tim penilai harga. Sehingga nilai penjualaan kedua asset tersebut yang dilakukan oleh PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dibawah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Akibatnya, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /> <br /> Majelis Hakim juga menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000 namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. <br /> <br /> Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> Tidak hanya disitu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam amar putusannya, bahwa penjualan asset sudah dilakukan pembayaran pada Agustus 2003 sementara jadwal pembukaan lelang dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baru dilakukan pada September 2003. Terdakwa Wishnu Wardana memerintahkan panitia lelang untuk membuat dokumen agar proses pelepasan asset tersebut seakan-akan sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> Fakta Persidangan<br /> Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. (Redaksi)<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Tipikor Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset PT PWU Segera di Adili

Oepoyo Sarjono, saat bersaksi di sidang Pengadilan Tipikor (Dok BK.) berita korupsi .co – Kasus perkara Korupsi penjualan asset Pemerin...

»

Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

<span style="font-size: large;"><b>#Pemberian Uang Komitmen Fee oleh SKPD ke Komisi B DPRD Jatim Sudah Berlangsung Bertahun-tahun#</b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHA9DgxKtOIzkasAfPOGmdC6zbWbf02p72v55q0ABmHbfSm9oAcGosZRmL9mCvKRlgAbe9cDjgaj2FGi5PzcOtYqbD2cJ0g-3VS9xqVF6dv52-f8MQRHNCkcE-fwZDT90WKKid_7UNPE/s1600/IMG20170918132652.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxHA9DgxKtOIzkasAfPOGmdC6zbWbf02p72v55q0ABmHbfSm9oAcGosZRmL9mCvKRlgAbe9cDjgaj2FGi5PzcOtYqbD2cJ0g-3VS9xqVF6dv52-f8MQRHNCkcE-fwZDT90WKKid_7UNPE/s1600/IMG20170918132652.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Uang “siluman” alias uang “suap” yang dikenal dengan istilah komitmen fee antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Kepala Dinas dibawah Pemerintah Provinsi Jatim dengan Komis B DPRD Jatim, ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun.<br /><br />Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim akan  menerima uang “suap” alias komitmen fee dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 milliar. Penerimaan uang “suap” tersebut, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Komisi B terhadap kinerja para Kepala Dinas agar dinilai berjalan baik sekalipun “amburadul”.<br /><br />Untuk SKPD Dinas Peternakan, Komisi B menargetkan uang komitmen fee tahun 2017 sebesar Rp 500 juta belum termasuk uang iuran triwulan, terkait pengawasan anggaran dan Revisi Perda Nomor 3/2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina. Dan untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ditargetkan sebesar Rp 600 juta, agar kinerja Kepala Dinas dinilai baik-baik saja.<br /><br />Lalu dari mana para Kepala Dinas (SKPD) mengumpulkan uang “siluman” yang nilainya ratusan juta untuk disetorkan kepada Dewan yang terhormat itu ? Mungkinkah para Kepala Dinas akan memberikan seluruh gajinya kepada Dewan yang terhormat itu demi uang komitmen fee agar kinerjanya dinilai baik sekalipun itu “amburadul”. Atau akan “menggorok” pihak lain juga untuk mengumpulkan uang “siluman” tersebut ? <br /><br />Lalu bagaimana dengan SKPD lainnya dengan Komisi lain di DPRD Jatim ? bisa jadi melakukan hal yang sama, namun belum “masuk jurang” alias tertangkap KPK.<br /><br />Terungkapnya besaran uang komitmen fee yang di terima oleh Komis B DPRD Jatim dari setiap SKPD dan pembahasan Revisi Perda, diungkapkan oleh saksi yang dihadirkan oleh JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, untuk 3 terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, dalam persidangan yang berlangsung, pada Senin, 18 September 2017.<br /><br />Dalam persidagan, JPU KPK menghadirkan 7 saksi, yaitu M. Basuki (Ketua Komisi B DPRD Jatim), Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD sekarang di Komisi E), staf Komisi B Santoso dan Rahman Agung, 2 anggota Komisi B Pranaya Yudha dan Ninik Sulistiyaningsih serta Anik Maslachah (Wakil ketua Komisi B).</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVWZKuvK1CvXLLEXN5yY2uDQn2pJ3-5qOTAd0tw7JZbLsBzJTn-sJVRq8Sm-_5nbzH5tsh4O0WG7giBLKXNgDHqTSd8CVwtBigrHvF7IxyvULo8oHQpU9w2n3aGXgRBb0OJ1vmktMThJE/s1600/IMG20170918133332.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVWZKuvK1CvXLLEXN5yY2uDQn2pJ3-5qOTAd0tw7JZbLsBzJTn-sJVRq8Sm-_5nbzH5tsh4O0WG7giBLKXNgDHqTSd8CVwtBigrHvF7IxyvULo8oHQpU9w2n3aGXgRBb0OJ1vmktMThJE/s640/IMG20170918133332.jpg" width="640" /></a></span></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sementara ke – 3 terdakwa, yaitu Bambang Heriyanto, (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemrov. Jatim) berasama ajudannya Anang Basuki Rahmat (1 perkara) dan terdakwa Rohayati, (Kepala Dinas Peternkana Prov. Jatim). Ketiga terdakwa di dampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Suryono Pane dkk.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi yang juga tersangka M.Basuki mengatakan, bahwa Revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 semula diajukan oleh Dinas dan kemudian diambil alih oleh Komisi B. Terkait uang komitmen fee, Basuki menjelaskan, jumlah uang komitmen fee dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 milliar, yang sudah duterima sekitar Rp 485 juta. <br /><br />“Terkait uang triwulanan. Saya ditelepon Pak Anang, saya sudah tau Pak Anang. Terkait Perda, saya menerima 100 juta (saksi sempat terdiam dan mengatakan lupa kapan diterima) sekita April – Mei ditransfer ke Bendahara. Totalnya 3,07 M dari SKPD,” kata Basuki, yang pernah masuk penjara selama 1 tahun dalam kasus Korupsi saat menjadi anggota DPRD Surabaya.<br /><br />Dalam persidangan, antara Basuki dan Ka’bil Mubarok sepertinya tidak saling jujur, malah ibarat peribahasa “saling mengaiskan api dari punggungnya”. Hal itu terlihat, saat Basuki menjelaskan terkait isi catatan pribadinya yang disita oleh KPK saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya. <br /><br />Dalam catatan pribadi M. Basuki yang disita KPK tertulis; tahun 2017 ada kesepakatan uang setoran dari 10 SKPD sebesar Rp 3,07 miliar. Catatan itu diperoleh dari Ka’bil Mubarok, saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B dan kemudian pindah ke Komisi E DPRD Jatim. <br /><br />Selain itu, dalam catatan Basuki yang ditunjukkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakim tercantum, uang itu diterima dari dari Dinas Perkebunan Rp 40 juta, Dinas Peternakan Rp 40 juta, Dinas Perikanan dan kelautan Rp 150 juta, Dinas Pertanian Rp 80 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 50 juta, Dinas Kehutanan Rp 30 juta, Dinas Koperasi 50, Disbudpar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) sebesar Rp 20 dan Biro Ekonomi Rp 25 juta.<br /><br />Saat JPU KPK menanyakkan, apakah pemberian uang tersebut terkait dengan fungsi kontrol anggota Legislatif agar tidak mempersulit evaluasi program-program dan pembahasan APBD 2017 ?. Dengan sangat jelas, Basuki mengakuinya.<br /><br />“Iya, benar. Saya catat dari Kabil,” kata Basuki. Basuki menambahkan, ada uang setoran yang diterima oleh Ka’bil Mubarok sebesar 150 juta namun yang diserahkan hanya sebesar Rp 80 juta, <br /><br />Keterangan Basuki, langsung di kroscek oleh JPU KPK kepada Ka’bil. Namun dengan tegas, pria botak ini tidak mengakuinya. Selain tidak jujur, ternyata kedua pimpinan Dewan yang terhormat ini pun bermain tidak secara hormat melainkan “kotor dan busuk”. Sebab, uang “suap” yang diterima Ka’bil Mubarok tidak selurunhya diberitahukan atau diserahkan kepada Basuki selaku Ketua Komis B melainkan  di “sunat” dulu oleh Ka’bil (“uang siluman dimakan setan”)<br /><br />"Saya bertugas untuk mengawal usulan masing-masing Dinas mulai pengusulan. Tidak pernah membahas itu (kebijakan triwulanan dan uang komitmen)," kata Ka’bil, mengelak.<br /><br />Sementara saksi Santoso menjelaskan, terkait uang sebesar Rp 150 juta, diketahuinya dari Agung. Santoso, Agung dan Ninik mengakui pernah kebagian uang “siluman” tersebut sebesar Rp 7.500.000. Berbeda dengan Pranaya dan Anik tidak mengakuinya. <br /><br />Dari keterangan para saksi yang dianggap berbelit-belit dan tidak jujur JPU bahkan Majelis Hakim pun beberapakali mengingatkan bahwa ada sangsi pidana bila keterangannya dianggap memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan. <br /><br />Usai persidangan, Jaksa KPK Atti Novianti menjelaskan, bahwa pungutan triwulan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga 2017. Uang yang diteriama oleh Basuki dan Ka’bil, kemudian dibagi sesuai dengan rumus  Khusu yang digunakan oleh Basuki. Atti menambahkan, bahwa keterangan saksi bisa jadi akan ditindak lanjuti dalam persidangan berikutnya.<br /><br />“….yang 20 itu, 19 untuk anggota DPRD dan satunya untuk staf yang dua itu. Yang 4 ini kemudian dikurangi 3. Yang 3 ini untuk pimpinan Komisi B dan yang satunya untuk uang kas. Seperti yang disampaikan Basuki, bahwa uang yang diterima dari 2 Dinas tadi tidak sampai ke Dia (Basuki). Karena ini saksi terakhir, jadi untuk Basuki dan Ka’bil perkaranya terpisah. Mungkin kami akan member masukan ke teman-teman penyidik,” ucap JPU KPK Atti.<br /><br />Atti Novianti menambahkan, penerimaan pungutan itu seperti yang dijelaskan Basuki, sudah ada sebelumnya tapi Dia tidak tau. Dia menerima sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017, ini sudah tradisi. Terkait keterangan saksi yang dianggap berbohong, JPU KPK Atti mengatakan, bahwa bisa jadi akan dikembangkan seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Seperti yang disampaikan Majelis tadi, pasal 242 KUHP bisa aja diterapkan,” ujar Atti.<br /><br />Terpisah. Sementara menurut Pane selaku PH terdakwa Bambang dan Anang mengatakan, bahwa penerimaan uang oleh anggota Dewan bukan tupoksinya. Menurut Pane, Fungsinya Dewan adalah sebagi Kontroling, Bajeting dan legislasi. Kalau evaluasi bukan tugas pokok anggota Dewan.<br /><br />“Penerimaan uang oleh anggota Dewan dari Dinas Pertanian dan SKPD lainnya bukan tupoksinya. Fungsinya Dewan adalah sebagi Kontroling, Bajeting dan legislasi. Kalau evaluasi bukan tugas pokok anggota Dewan.,” ujar Pane. (Redaksi)</span><b><br /></b></span></div>

News Tipikor Sidang Suap DPRD Jatim, Komisi B Akan Menerima Uang "Siluman" Rp 3,07 M dari 10 SKPD Selama 2017

#Pemberian Uang Komitmen Fee oleh SKPD ke Komisi B DPRD Jatim Sudah Berlangsung Bertahun-tahun# berita korupsi .co – Uang “siluman” a...

»

Salam Negeri Ku !

<b><span style="font-size: x-large;">Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)</span></b><br /><br />Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi)<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s1600/IMG_20170626_004025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="714" height="377" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhALu-imZTmPbkydE4hpK0dX_M6WwyQ33FGs-1aFyW5ocYGzvFkWaq26UHivRjSkGRrMODygzD4fa2Le34PLrHv561LwiWTpj5nM8Ne8hmNDqzMDloaCHqwHoW7iVlKWhZaQ6MjPozm818/s640/IMG_20170626_004025.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">K</span>asus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan. Sebabnya jelas, akarnya telah ke mana-mana dan menjalar ke mana-mana, ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, ke bawah serta  ke atas. <br /><br />Yang terseret ke “lingkaran hitam” kasus korupsi pun mulai dari oknum  Kelompok Tani, Lurah/Kepala Desa, Wali Kota/Bupati, DPRD, DPR RI, Gubernur, Menteri, Polisi, Pengacara, LSM, Jaksa dan Hakim, serta kalangan pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah diproses hukum oleh penyidik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, yang kemudian divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat. Namun, tak sedikit pejabat yang  masih melakukan korupsi dengan cara menerima uang suap dari pihak swasta sehingga terjarung dan diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli maupun KPK .                  <br />                          .<br />Kasus Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana, namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan, perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah pun tak tinggal diam begitu saja. <br /><br />Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. <br /><br />Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli, tanggal 20 Oktober 2016.<br /><br />Belum 1 tahun Perpres tersebut dikeluarkan, sudah ratusan oknum yang melakukan KKN dan diamankan oleh  Tim Saber Pungli dan KPK. Hal itu dapat kita saksikan dari berbagai media cetak dan elektronik (online, radio, dan televisi). Barang bukti berupa uang dalam bentuk pecahan rupiah dan uang asing, yang jumlahnya mulai dari jutaan hingga milliaran rupiah pun berhasil diamankan.<br /><br />Seperti yang terjadi pada tanggal 16 September 2017, Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, bersama seoarang pihak swasta diamankan oleh KPK dalam Operasi Tangkap Tangan karena diduga menerima dan memberi uang suap. Padahal, belum lama juga, KPK menangkap Bupati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Bahkan, KPK baru melakukan penggeledahan Kantor Walikota dan Pemerintahan Kota Malang.<br /><br />Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum yang berniat memperkaya diri sendiri, orang lain, dan/atau Korporasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memberantas benih-benih korupsi di negeri tercinta ini?<br /><br />Mari kita menggalang Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih)  masing-masing,  baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, baik sebagai swasta maupun PNS, Pegawai BUMN, BUMD, terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” dan melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila akhlaq, moral, pikiran, dan hati sudah rusak, Undang-Undang apapun sepertinya tidak ditakuti dan tudak menimbulkan rasa takut lagi.</div>

Opini Salam Negeri Ku !

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (Gemampih) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Umum/Redaksi) K ...

»