Korupsi APBDes Rp477 Juta, Kades Pandean Kab. Trenggalek Dituntut 8.6 Thn Penjera

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqKwwqxWSxvszxGOWFcUfheoUk0kbwNgJfNi39wPYdsJkkSfrPtSAVkOuqvDRTpzi2QUI_OpU_C5opmGEa9xa0DzCq9bfBTpbS2zH1I7i0aYIenWzMZzPReWTLFXh5nAE1F879AOkO9s/s1272/IMG20210318113826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1272" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqKwwqxWSxvszxGOWFcUfheoUk0kbwNgJfNi39wPYdsJkkSfrPtSAVkOuqvDRTpzi2QUI_OpU_C5opmGEa9xa0DzCq9bfBTpbS2zH1I7i0aYIenWzMZzPReWTLFXh5nAE1F879AOkO9s/w640-h270/IMG20210318113826.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: large;"><b>BERIT<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> <br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Maret 2021, menuntut terdakwa I Farid Abdillah selaku Kepala Desa (Kades), Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan pidana penjara yang totalnya selama 8 tahun dan 6 bulan, dengan rinrian pidana pokok selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sejumlah Rp477.771.482 subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran (TA) 2018 sebesar Rp.1.619.243 941,78 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp477.771.482 berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Insperktorat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2020<br /><br />Selain Kades Farid Abdillah, JPU juga menuntut terdakwa II Tarmuji selaku Bendahara Desa dalam perkara yang sama, yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun namun tidak dituntut untuk memnayar uang pengganti. Keduanya (Terdakwa I Farid Abdillah dan terdakwa II Tarmuji) dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan <br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji, dibacakan oleh JPU Rendy Bahar Putra, SH dari Kejari Kabupaten Trenggalek dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 18 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Hardjono,SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU Rendy mengatakan, pengelolaan keuangan APBDes hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan Desa, dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Desa Pandean,  Kecamatan Durenan,  Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK, hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya.<br /><br />Dan realitanya, lanjut JPU Rendy, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi Muhtamar hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. <br /><br />“Alasannya adalah, seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi Muhtamar tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja,” kata JPU Rendy<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp3zlTnPWspKJRmsmzgWZMZ5YG1QNW1imQrfwXo510oSNJ6ekWC7Yp-fvZ_Yo6pjTTwi6AvDDGq_CcciLWAVj4hWpCw8nh2nNmqQyHRvL1y_118WoRluYRzI4wBXoadhf3c-HQY55qCI8/s1366/IMG20210318113344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp3zlTnPWspKJRmsmzgWZMZ5YG1QNW1imQrfwXo510oSNJ6ekWC7Yp-fvZ_Yo6pjTTwi6AvDDGq_CcciLWAVj4hWpCw8nh2nNmqQyHRvL1y_118WoRluYRzI4wBXoadhf3c-HQY55qCI8/w640-h288/IMG20210318113344.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan, terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek pada tanggal 30 Januari 2020<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp477.771.482.00 dan perbuatan Terdakwa I Farid Abdillah dan Terdakwa II Tarmuji sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : <br /><br />“1. Menyatakan Terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN dan terdakwa II  TARMUJI Bin KANIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu, Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana : <br /><br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H MOCH. CHUSLAN selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. <br /><br />3. Menghukum Terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU Rendy diakhir Surat Tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8MGlY49WxOFMH-QviQSgQWD8P2gaIgp7caqsHXModd_yZwLXu-KNGMHMY73I8mcihHkGSAiTbVdG-YJJMYhC-sFIuGGF1yUXhdLtphXzqb9GaM03_MqxPmB3ATlcxzaQzTKAzbQWN9Qc/s1134/IMG20210318113836.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="514" data-original-width="1134" height="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8MGlY49WxOFMH-QviQSgQWD8P2gaIgp7caqsHXModd_yZwLXu-KNGMHMY73I8mcihHkGSAiTbVdG-YJJMYhC-sFIuGGF1yUXhdLtphXzqb9GaM03_MqxPmB3ATlcxzaQzTKAzbQWN9Qc/w640-h290/IMG20210318113836.jpg" width="640" /></a></div>Diberitkan sebelumnya. Bahwa terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN, selaku Kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, bersama sama dengan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selaku Bendahara Desa Pandean pada periode saat itu yaitu Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 <br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki tugas yaitu : a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, b) Melaksanakan Pembangunan, c) Pembinaan Kemasyarakatan, d) Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <br /><br />Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi yaitu :  a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Bahwa terdakwa | selaku kepala Desa maka Peranan terdakwa I adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-W46pbP3WMfN1-l39tnfReQOkaVIHN9cN9tB0_bEQ6v-xo4pqJ2PCwYp1xbgTFRRFrMroBvof4MxFq_pYHz4INWvg7qzKk35pCh5nTaO3zZxRuY73WV5ld-yTSYRLEJ6WjO65K0ICR4/s1272/IMG20210318113826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1272" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiy-W46pbP3WMfN1-l39tnfReQOkaVIHN9cN9tB0_bEQ6v-xo4pqJ2PCwYp1xbgTFRRFrMroBvof4MxFq_pYHz4INWvg7qzKk35pCh5nTaO3zZxRuY73WV5ld-yTSYRLEJ6WjO65K0ICR4/w640-h270/IMG20210318113826.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa: b. Menetapkan PTPKD: c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa: d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. <br /><br />Bahwa terdakwa II menjabat sebagai Bendahara Desa Pandean memiliki tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yaitu : <br /><br />a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan desa dalam 1 tahun berjalan: b. Dalam melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan APBDes, Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan, c. Bendahara Desa menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati, d. Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang Undangan. <br /><br />Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/05/35.03.13.2009/2018 tentang Penunjukan dan pengangkatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa) Desa Pandean TA 2018, dalam lampiran tertulis keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/01/35.03.13.2009/2018 yang ditunjuk selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) diantaranya adalah : a. Terdakwa I selaku Penangung Jawab. b. HENNY ANDI ASTUTI, SH selaku koordinator. c. Terdakwa II selaku bendahara. <br /><br />Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean T.A 2018 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/93/35.03.001.3/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentang Pagu Definitif Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD) Desa Pandean sebesar Rp. 674.388.000,dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pandean sebesar Rp. 477.813.000,-sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada T.A 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan desa lainnya adalah sebesar Rp.1.536.436.000<br /><br />Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan menjadi Rp. 1.605.802.000<br /><br />Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk bidang  : a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa, d. Pemberdayaan masyarakan desa. Rincian mengenai Pendapatan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesaar Rp1.531.436.000dan sesudah perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.552.353.757<br /><br />Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II. Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening Kas Desa tercantum di dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) dimana dijelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP diiukti pernyataan tanggung jawab belanja serta Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran. <br /><br />Setelah disetujui kepala Desa dilakukan pencairan dana pada rekening dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran. <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEithm9SIZXN7COulKvXG22iJzCcgGXnNuu3D6qZ75URNiuZC_A10Uh5M3klJ5QjEypY1mc5M_ikQPrMDAJpQ-q77s7T1ByIYGHSGpZ37LP0hTordaCHCxClZ1Xby5rRzVMt3CorJqKXdmI/s1334/IMG20210318114217.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEithm9SIZXN7COulKvXG22iJzCcgGXnNuu3D6qZ75URNiuZC_A10Uh5M3klJ5QjEypY1mc5M_ikQPrMDAJpQ-q77s7T1ByIYGHSGpZ37LP0hTordaCHCxClZ1Xby5rRzVMt3CorJqKXdmI/w640-h288/IMG20210318114217.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya. <br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi MUHTAMAR hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. Alasannya adalah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi MUHTAMAR tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja. <br /><br />Awalnya saksi MUHMTAMAR disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku bendahara desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Paving RT 9, RT 10 dan RT 13 dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean dan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean<br /><br />Saksi MUHTAMAR hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku bendahara desa dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I. <br /><br />Uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dimana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. Yang melaksanakan sepengetahuan saksi MUHTAMAR adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2018 yang akan dimasukan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak bisa mengoperasikan computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada Kepala Desa. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam pencairan dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dipergunakan diluar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /><br />Terdapat selisih antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar Rincian Anggaran Biaya di dalam APBDes. <br /><br />Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa sejumlah 12 (dua belas) kegiatan fisik konstruksi tidak mempedomani Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat, karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kasteim Paving dan pekerjaan Dinding Beton Saluran Irigasi diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antarz Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan fisik konstruksi dilapangan. <br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan Oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II Karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa Il dan pengambilan uangnya menunggu perintah dani terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy3pSevqroiLFdbxU27iNWiB5IdomBNdMkq5RQkji33VIAsIEAdC-w_CVaUHeS3d3Rs4fDOp-_ghH9bD26nJouVEw3U0B2QnUQ2MYdCO3TRBDxMjJbLI6J3zecunQUbvyXKSUsyJVZMEg/s1289/IMG20210318113829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="502" data-original-width="1289" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhy3pSevqroiLFdbxU27iNWiB5IdomBNdMkq5RQkji33VIAsIEAdC-w_CVaUHeS3d3Rs4fDOp-_ghH9bD26nJouVEw3U0B2QnUQ2MYdCO3TRBDxMjJbLI6J3zecunQUbvyXKSUsyJVZMEg/w640-h250/IMG20210318113829.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan desa tidak dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa II, karena terdakwa II tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan desa dan tidak bisa mengoperasionalkan komputer, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan : 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi dalam : a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan c) Buku Bank. 2. Tutup buku setiap akhir bulan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4. Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara <br /><br />Bahwa Pemerintahan Desa Pandean Kecamatan Durenan telah menyusun Peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.1.619.243 941,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)<br /><br />Setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /><br />Bahwa Perbedaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO SE, MAP, yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut : <br /><br />Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari sejumlah 9 (sembilan) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.747.090.504.78 terdapat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.202 542.504.78 yang tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa) Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.747.090.504,78 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp 655.380 877,78, <br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP91.709.627<br /><br />Dari sejumlah 12 (Dua Belas) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp720.090.937, diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632.582,00<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kastein Paving dan Dinding Beton Saluran irigasi (bukti hasil pengujian laboratorium terlampir P.12) diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit senilai Rp.321.458.355 <br /><br />Dari sejumlah 6 (enam) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan (Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000  diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp23.977.000,00, haL ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54.698.000<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.63.482.000,00, hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP.10.905.500<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvAxkfXBe-f9Tmmj5YhyO7h_5AmpdCyrN-Tt9bZfjqyl4U7cbBQqQpExqJ4XhYMff7Wb4cu5aM-OqnLkioKm7FKM819qiXcux6QViIgJII3xLzz_iIJ4yaVvCtV4ftrULN8X6wIpEnL2c/s1334/IMG20210318114003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvAxkfXBe-f9Tmmj5YhyO7h_5AmpdCyrN-Tt9bZfjqyl4U7cbBQqQpExqJ4XhYMff7Wb4cu5aM-OqnLkioKm7FKM819qiXcux6QViIgJII3xLzz_iIJ4yaVvCtV4ftrULN8X6wIpEnL2c/w640-h288/IMG20210318114003.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdapat Pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean yaitu terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan desa dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />Sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa I dan terdakwa II wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK), mengelola keuangan APBDes tidak sesuai Rincian yang ada di dalam APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26: Ayat (1) Kepala Desa Bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: huruf c memegang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. Menetapkan PTPKD, c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa: d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa : <br /><br />Pasal 7 Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksananaan APBDesa Pasal 24 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . <br /><br />Pasal 35 Ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. <br /><br />Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti berupa. a. Laporan semester pertama dan b.Laporan semester akhir tahun. Ayat (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. <br /><br />Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 21 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasyarakatan. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. <br /><br />Bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdakwa I selaku Kepala Desa juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : <br /><br />Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. <br /><br />Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepaa Desa Kepada BupatiWalikota melalui camat atau sebutan lam paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) BupatvWalkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sabagaimana dimksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kera sejak ditenmanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal BupatiWalikota tdak membenkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dangan sendirinya. (4) Dalam hal BupatiWalikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi. <br /><br />Pasal 22 (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, BupatiWalikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal pembatalan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemenntahan Desa. (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (uga) dan se anjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNDaJsP_ho0qX6KEN5dasq-vYa3G42R9-ISVrMRkKikTpeeqa9G_gbT9H93rDpSmbGgfeNZot3L-5UXPt4SRnqWwuSf_dClx37H6fmF_NuvavLCZvWIe0h4fqUXJ0Z9s-nRqSV2YMhKk/s1334/IMG20210318114231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSNDaJsP_ho0qX6KEN5dasq-vYa3G42R9-ISVrMRkKikTpeeqa9G_gbT9H93rDpSmbGgfeNZot3L-5UXPt4SRnqWwuSf_dClx37H6fmF_NuvavLCZvWIe0h4fqUXJ0Z9s-nRqSV2YMhKk/w640-h288/IMG20210318114231.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pasal 23 (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kerna sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendinnya. (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <br /><br />Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada BupatiWalikota. (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa I tidak memfungsikan tugas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188 4/25/ 35 03 13 2008/ 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penerima Hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan diluar dan pada keputusannya<br /><br />Sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a. yaitu : PKPKD yang dijabat oleh Kepaa Desa, dan ayat (2) yaitu : PKPKD mempunyai kewenangan : menetapkan PTPKD TPK dan Kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan. <br /><br />Bahwa terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tdak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum da am Surat Keputusan Kepala Desa Pangean Nomor : 188 45/02/35 03132011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dikarenakan terdakwa II tidak bsa mengoperas kan Computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa Terdakwa II juga da am mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yatu seteah dana damb di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistnbusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebag an juga d serahkan kepada Kepala <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. <br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 35 ayat (1) yaitu :. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, ayat (2) yaitu : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) yaitu : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan ayat (4) yaitu : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan perbuatan terdakwa II juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa pasal 61 ayat (1) yaitu Karena bendahara tidak boleh menyimpan uang tunai di Kas Desa tidak lebih dari 1Y5 dani nilai total pendapatan Desa. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 28 : berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (1) yaitu : Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu : pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi. <br /><br />Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. <br /><br />Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya, sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Dan perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang dilakukan salah satunya oleh ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020 sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /></div></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd__GgHhYcF39bAP4LXUHITEi74LS13EWXrdZMTk8Iks0hMGehPcPNie9pmbCKMs-o03kkL2Dly3p7wgvn5R3_28Ep-4dConXLpLzprU0YnwwVATByN2rJ1r86E1PtEzYO2_ILavk6Zkc/s1334/IMG20210318114114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd__GgHhYcF39bAP4LXUHITEi74LS13EWXrdZMTk8Iks0hMGehPcPNie9pmbCKMs-o03kkL2Dly3p7wgvn5R3_28Ep-4dConXLpLzprU0YnwwVATByN2rJ1r86E1PtEzYO2_ILavk6Zkc/w640-h288/IMG20210318114114.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt) Bahwa ia terdakwa I FARID ABDILLAH Bin H. MOCH. CHUSLAN, selaku Kepala Desa Pandean, Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/42/406.037/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, bersama sama dengan terdakwa II TARMUJI Bin KANIT selaku Bendahara Desa Pandean pada periode saat itu yaitu Tahun 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 <br /><br />Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi di bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2018 yang bertempat di Desa Pandean, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkaranya “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan sebagai berikut :<br /><br />Bahwa terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek periode Tahun 2013 - 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Desa memiliki tugas yaitu : a) Menyelenggarakan Pemerintah Desa, b) Melaksanakan Pembangunan, c) Pembinaan Kemasyarakatan, d) Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <br /><br />Pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi fungsi yaitu :  a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Bahwa terdakwa | selaku kepala Desa maka Peranan terdakwa I adalah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)<br /><br />Sesuai dengan Peremendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 3 ayat (2) PKPKD mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa: b. Menetapkan PTPKD: c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa: d. Menyetujui Pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. <br /><br />Bahwa terdakwa II menjabat sebagai Bendahara Desa Pandean memiliki tugas pokok dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.45/02/35.03.13.2011/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 yaitu : <br /><br />a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pendapatan desa dalam 1 tahun berjalan: b. Dalam melakukan penatausahaan terhadap seluruh kegiatan APBDes, Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan, c. Bendahara Desa menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan Bupati, d. Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan ke Kas Negara sesuai Peraturan Perundang Undangan. <br /><br />Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/05/35.03.13.2009/2018 tentang Penunjukan dan pengangkatan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola keuangan Desa) Desa Pandean TA 2018, dalam lampiran tertulis keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188.4/01/35.03.13.2009/2018 yang ditunjuk selaku PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) diantaranya adalah : a. Terdakwa I selaku Penangung Jawab. b. HENNY ANDI ASTUTI, SH selaku koordinator. c. Terdakwa II selaku bendahara. <br /><br />Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean T.A 2018 seluruh anggaran APBdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/93/35.03.001.3/2018, tanggal 24 Januari 2018, tentang Pagu Definitif Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 yaitu besaran Dana Desa (DD) Desa Pandean sebesar Rp. 674.388.000,dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pandean sebesar Rp. 477.813.000,-sehingga jumlah total APBDes Desa Pandean pada T.A 2018 sebelum perubahan dijumlahkan dengan pendapatan desa lainnya adalah sebesar Rp.1.536.436.000<br /><br />Lalu berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 tidak ada perubahan mengenai dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi ada perubahan mengenai pendapatan lainnya berubah sehingga jumlah nominal APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 setelah perubahan menjadi Rp. 1.605.802.000<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5LCaVq0f0rvQuEFcu39t9lOICPUfMmUVGkcAh1-UX1RVeiFYtsOrEV3EXN39dJIZW2OSDhRna22onV0r3R5Hzg1JtpOzYP0UIZUzURROVp08hPt17P58MM-MY0R3QNs2ciXTbzpbXrA/s1366/IMG20210318113344.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK5LCaVq0f0rvQuEFcu39t9lOICPUfMmUVGkcAh1-UX1RVeiFYtsOrEV3EXN39dJIZW2OSDhRna22onV0r3R5Hzg1JtpOzYP0UIZUzURROVp08hPt17P58MM-MY0R3QNs2ciXTbzpbXrA/w640-h288/IMG20210318113344.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk bidang  : a. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, b. Pelaksanaan pembangunan desa, c. Pembinaan kemasyarakatan desa, d. Pemberdayaan masyarakan desa. Rincian mengenai Pendapatan Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesaar Rp1.531.436.000dan sesudah perubahan berdasarkan Peraturan Desa Pandean Nomor 8 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.552.353.757<br /><br />Bahwa mekanisme pengusulan dan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II. Proses pelaksanaan pencairan dana pada rekening Kas Desa tercantum di dalam Peranturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) dimana dijelaskan bahwa Pelaksana Kegiatan (PK) membuat dan mengajukan SPP diiukti pernyataan tanggung jawab belanja serta Lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan verifikasi oleh sekretaris Desa dan diajukan ke Kepala Desa untuk minta persetujuan permintaan pembayaran. <br /><br />Setelah disetujui kepala Desa dilakukan pencairan dana pada rekening dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan pengeluaran. <br /><br />Berdasarkan keterangan dari para saksi yang menjabat sebagai Tim Pengelola Kegiatan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku TPK tersebut karena mayoritas hanya melaksanakan pekerjaan sesuai perintah terdakwa I selaku Kepala Desa saja dan tidak diberitahukan mengenai SK pengangkatannya. <br /><br />Dan realitanya, para saksi yang menjadi TPK yang dipekerjakan salah satunya yaitu saksi MUHTAMAR hanya diberi uang dan membelanjakan sebagian material Saja. Alasannya adalah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa I dan terdakwa II. Saksi MUHTAMAR tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak musyawarah, hanya dilibatkan dalam kegiatan pembangunan jalan. Sehingga saksi MUHTAMAR tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangannnya, hanya membuat dan menyimpan bukti belanja terkait kegiatan yang dilaksanakan saja. <br /><br />Awalnya saksi MUHMTAMAR disuruh secara lisan oleh terdakwa I untuk minta uang kepada terdakwa II selaku bendahara desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan Paving RT 9, RT 10 dan RT 13 dimana sebagian material sudah dibelanjakan oleh terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean dan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean<br /><br />Saksi MUHTAMAR hanya mengerjakan dan melanjutkan pembangunan. Yang memberikan uang guna kepentingan pembangunan adalah terdakwa II selaku bendahara desa dan yang menentukan besaran nilainya adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa I juga menyampaikan apabila nanti dananya kurang agar melaporkan kepada terdakwa I. <br /><br />Uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dimana sebagian material sebelumnya sudah terlebih dahulu dibelanjakan oleh terdakwa I selaku Kepala Desa dan terdakwa II selaku Bendahara Desa. Jadi uang yang saksi MUHTAMAR terima tersebut hanya untuk menyelesaikan dan membelanjakan material yang kurang saja. Yang melaksanakan sepengetahuan saksi MUHTAMAR adalah terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean dan terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. <br /><br />Bahwa untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengajukan proses pengusulan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2018 yang akan dimasukan ke dalam rekening kas Desa Pandean yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak bisa mengoperasikan computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa. Terdakwa II juga dalam mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yaitu setelah dana diambil di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistribusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebagian juga diserahkan kepada Kepala Desa. <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan dana tidak sesuai prosedur dan tidak dilengkapi dengan administrasi kelengkapannya. <br /><br />Bahwa terdakwa II dalam pencairan dari APBDes Tahun Anggaran 2018 dipergunakan diluar ketentuan dari rincian yang ada di dalam APBDes Tahun Anggaran 2018. Uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa II dan pengambilan uangnya menunggu perintah dari terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /><br />Terdapat selisih antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit dari Inspektorat Kabupaten Trenggalek senilai Rp477.771.482 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II diluar Rincian Anggaran Biaya di dalam APBDes. <br /><br />Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan pembangunan desa sejumlah 12 (dua belas) kegiatan fisik konstruksi tidak mempedomani Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat, karena dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kasteim Paving dan pekerjaan Dinding Beton Saluran Irigasi diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga tidak dapat diperhitungkan nilai antarz Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan fisik konstruksi dilapangan. <br /><br />Dan pengelolaan keuangan yang salah dilakukan Oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II yaitu karena uang yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dari Rekening Kas Desa yaitu Rekening Bank Jatim an. Bendahara Desa Pandean nomor rekening 022 324 44 91 alamat Pandean Durenan Trenggalek tidak dibayarkan sesuai SPP (Surat Permintaan pembayaran) oleh terdakwa I maupun terdakwa II Karena uang tersebut dibawa oleh terdakwa Il dan pengambilan uangnya menunggu perintah dani terdakwa I. Untuk pembayaran riilnya hanya dicatat di buku catatan pribadi milik terdakwa II. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8VUSCMPUUzKLWMIZg6heDVaDlTkc9Z-sazzNro748iRtVph5lQF1ELCRqjQHo0PubHcAjuX93Nw_1kA92R_DX-IQrHRwn1x7kwgcKyOEReYusP6p3njrXX7wE8s5LxkOjTzUDx2dtJY/s1334/IMG20210318114231.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin8VUSCMPUUzKLWMIZg6heDVaDlTkc9Z-sazzNro748iRtVph5lQF1ELCRqjQHo0PubHcAjuX93Nw_1kA92R_DX-IQrHRwn1x7kwgcKyOEReYusP6p3njrXX7wE8s5LxkOjTzUDx2dtJY/w640-h288/IMG20210318114231.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan desa tidak dilakukan oleh Bendahara Desa yaitu terdakwa II, karena terdakwa II tidak mampu dan memahami tentang administrasi keuangan desa dan tidak bisa mengoperasionalkan komputer, sehingga yang bersangkutan tidak melakukan : 1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran transaksi dalam : a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, dan c) Buku Bank. 2. Tutup buku setiap akhir bulan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya melalu laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa. 4. Pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak ke kas daerah/negara <br /><br />Bahwa Pemerintahan Desa Pandean Kecamatan Durenan telah menyusun Peraturan Desa Pandean Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.1.619.243 941,78 (satu milyar enam ratus sembilan belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen)<br /><br />Setelah dilakukan penelusuran dokumen pertanggungjawaban administrasi keuangan, konfirmasi dan perhitungan terdapat penyimpangan senilai Rp477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu nbu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /><br />Bahwa Perbedaan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 dengan hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh Ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO SE, MAP, yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020, penggunaan dana per bidang dapat dijelaskan sebagai berikut : <br /><br />1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari sejumlah 9 (sembilan) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.747.090.504.78 terdapat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp.202 542.504.78 yang tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa) Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp.747.090.504,78 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp 655.380 877,78, <br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP91.709.627<br /><br />Dari sejumlah 12 (Dua Belas) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp720.090.937 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Koordinator PTPKD, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp720.090.937, diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp398.632.582,00<br /><br />Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian laboratorium di UPT Laboratorium Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek terhadap pekerjaan Beton Kastein Paving dan Dinding Beton Saluran irigasi (bukti hasil pengujian laboratorium terlampir P.12) diperoleh hasil dibawah standart/spesifikasi, sehingga terdapat selisih kurang perhitungan nilai antara Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan hasil perhitungan audit senilai Rp.321.458.355 <br /><br />Dari sejumlah 6 (enam) kegiatan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp78.675.000 tidak melalui pengesahan pengelola keuangan (Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desa). <br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp78.675.000  diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp23.977.000,00, haL ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp54.698.000<br /><br />Atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes senilai Rp73.387.500 diperoleh hasil perhitungan audit senilai Rp.63.482.000,00, hal ini dibuktikan dari hasil audit yang membandingkan antara nilai realisasi pelaksanaan APBDes dengan perhitungan audit sehingga terdapat selisih kurang senilai RP.10.905.500<br /><br />Bahwa terdapat Pengelolaan keuangan APBDes berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan kepada Kepala Desa Pandean yaitu terdakwa I dan Bendahara Desa Pandean yaitu terdakwa II atas pengelolaan keuangan yang dimaksud tidak semua pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan APBDes<br /><br />Dimana pengelolaan keuangan hanya dilakukan sebagian untuk kepentingan desa dan sebahagian lagi untuk kepentingan pribadi terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean. Sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp477.771.482, (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dari alokasi dana yang tidak sesuai dengan APBDes berdasarkan bukti pendukung kwitansi, nota dan konfirmasi<br /><br />Sebagai Kepala Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa I dan terdakwa II wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4DDt7oLx15k2Yy6wSoZ_B4rndZd290HEM5WrDj1yqrlrWI7NipkofCRZZFSWG13SOWCeiIfvfBM3-60Y2S5xDHjY3pX42itzIsjNox7WhAWf0HhGq4nH-x0lbqNvrPr4fliGD_QQAZbc/s1272/IMG20210318113826.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="538" data-original-width="1272" height="270" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4DDt7oLx15k2Yy6wSoZ_B4rndZd290HEM5WrDj1yqrlrWI7NipkofCRZZFSWG13SOWCeiIfvfBM3-60Y2S5xDHjY3pX42itzIsjNox7WhAWf0HhGq4nH-x0lbqNvrPr4fliGD_QQAZbc/w640-h270/IMG20210318113826.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan(TPK), mengelola keuangan APBDes tidak sesuai Rincian yang ada di dalam APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Desa maupun Bendahara Desa secara baik <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26: Ayat (1) Kepala Desa Bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang: huruf c memegang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.<br /><br />Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan Ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. Menetapkan PTPKD, c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa: d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa: dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa : <br /><br />Pasal 7 Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksananaan APBDesa Pasal 24 Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Pasal 31 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . <br /><br />Pasal 35 Ayat (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. <br /><br />Pasal 37 Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti berupa. a. Laporan semester pertama dan b.Laporan semester akhir tahun. Ayat (2) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa. <br /><br />Permenkeu Nomor: 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pasal 21 Ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemasyarakatan. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. <br /><br />Bahwa dalam rangka menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdakwa I selaku Kepala Desa juga harus mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu : <br /><br />Pasal 20 (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. <br /><br />Pasal 21 (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepaa Desa Kepada BupatiWalikota melalui camat atau sebutan lam paling lambat 3 (tiga) han sejak disepakati untuk dievaluasi. (2) BupatvWalkota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sabagaimana dimksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kera sejak ditenmanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal BupatiWalikota tdak membenkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut beriaku dangan sendirinya. (4) Dalam hal BupatiWalikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDEsa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kena terhitung sejak ditenmanya hasil evaluasi. <br /><br />Pasal 22 (1) Apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, BupatiWalikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal pembatalan sebagaimna dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemenntahan Desa. (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) han kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (uga) dan se anjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud <br /><br />Pasal 23 (1) Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) han kerna sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendinnya. (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. <br /><br />Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan Usulan pembatalan Peraturan Desa kepada BupatiWalikota. (6) Keuntungan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa I tidak memfungsikan tugas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Pandean Nomor : 188 4/25/ 35 03 13 2008/ 2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan dan Penerima Hasil pekerjaan Desa Pandean Tahun Anggaran 2018. justru Kepala Desa tersebut telah memfungsikan diluar dan pada keputusannya<br /><br />sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan tersebut telah menyimpang dari Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, pada pasal 50 ayat (1) huruf a. yaitu : PKPKD yang dijabat oleh Kepaa Desa, dan ayat (2) yaitu : PKPKD mempunyai kewenangan : menetapkan PTPKD TPK dan Kepanitiaan/petugas penunjang kegiatan. <br /><br />Bahwa terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tdak memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum da am Surat Keputusan Kepala Desa Pangean Nomor : 188 45/02/35 03132011/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 dikarenakan terdakwa II tidak bsa mengoperas kan Computer dan tidak memahami administrasi keuangan desa Terdakwa II juga da am mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun 2018 yatu seteah dana damb di Bank Jatim. Terdakwa II tidak langsung mendistnbusikan uang tersebut kepada para TPK akan tetapi uang tersebut dipegang dahulu dan sebag an juga d serahkan kepada Kepala <br /><br />Bahwa terdakwa II tidak mengelola administrasi keuangan APBDes dengan baik, transparan, dan akuntabel. Karena terdakwa II tidak mencatat administrasi dan transaksi keuangan sesuai kondisi dan kejadian yang sesungguhnya dari perencanaan yang sudah ada dalam APBDes. <br /><br />Hal itu dikarenakan terdakwa I selaku Kepala Desa Pandean bersama terdakwa II selaku Bendahara Desa Pandean mengelola keuangan APBDes Desa Pandean Tahun Anggaran 2018 tidak mempedomani peraturan perundang undangan. <br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 35 ayat (1) yaitu :. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, ayat (2) yaitu : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ayat (3) yaitu : Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan ayat (4) yaitu : Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Dan perbuatan terdakwa II juga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 66 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa pasal 61 ayat (1) yaitu Karena bendahara tidak boleh menyimpan uang tunai di Kas Desa tidak lebih dari 1Y5 dani nilai total pendapatan Desa. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 28 : berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 27 ayat (1) yaitu : Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, dan pada pasal 29 yaitu : pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas : Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi. <br /><br />Bahwa ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu ada pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. <br /><br />Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tidak dapat diyakini keabsahannya, sebagai akibat yang terjadi atas perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah menyimpang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Dan perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 yaitu : keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan pada pasal 24 ayat (3) yaitu : semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /><br />Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang dilakukan salah satunya oleh ahli DIDIK AGIT WAHYUDIANTO, S.E., M.AP. yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHP-R) tanggal 30 Januari 2020 sehingga terjadi penyimpangan dengan penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan APBDes Pandean Kecamatan Durenan Tahun Anggaran 2018 senilai Rp.477.771.482.00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). <br /><br />Perbuatan para terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp477 Juta, Kades Pandean Kab. Trenggalek Dituntut 8.6 Thn Penjera

BERIT KORUPSI .CO –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek pada  persidangan yang berlangsung di Pe...

»

Korupsi APBDes Rp780 Juta, Kades Trucuk Kab. Bojonegoro Dituntut 9 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-HKZenIgubebB9gLuwCcV0mwdC_yIo-tjQauw3hDPUjlqpYcsYFkzWq4YQCUTbu0kJVb09o2JXDD6OdmbfcLdOLf9XENWKDKS4C0hoH9-lTE7Ch2eyy8o2oWeuu7Xx5Sr1tokgCLTFw/s1040/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha-HKZenIgubebB9gLuwCcV0mwdC_yIo-tjQauw3hDPUjlqpYcsYFkzWq4YQCUTbu0kJVb09o2JXDD6OdmbfcLdOLf9XENWKDKS4C0hoH9-lTE7Ch2eyy8o2oWeuu7Xx5Sr1tokgCLTFw/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: large;">BERIT<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</span>  </b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 18 Maret 2021, menuntut terdakwa Danang Puji Amoro selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara yang totalnya selama 9 tahun dengan rincian, pidana pokok selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sejumlah Rp780.200.498.42 subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019 sebesar  sebesar Rp1.750.337.802 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp780.200.498.42 berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa terdakwa Danang Puji Amoro, dibacakan oleh JPU Marindra Prahandi F SH., MH dari Kejari Kabupaten Bojonegoro dalam persidangan melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 18 Maret 2021), dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa Danang Puji Amoro mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Bojonegoro karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Danang Puji Amoro selaku Kepala Desa Trucuk adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut, semestinya terdakwa Danang Puji Amoro selaku Kepala Desa Trucuk menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">JPU menyampaikan, pada kenyatannya dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdakwa tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa dan hanya menunjuk perangkat desa secara lisan<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, dalam melaksanakan APBDes Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa tidak menetapkan Pelaksana/ Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, namun hanya menunjuk secara lisan <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdjDnhJZ0_2k-oPxw5rUXZrkEfZQR-fzrYnrOekPkygCHBQ5UZsrWA_0EJ9VU1_CxXPE4ZUoFW26d87buWkJZ18Y8WSPTFPjqZXZ_zD7thKlOHNijRrczVUAaZO8kNr0WrxvwUf9u243U/s1040/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdjDnhJZ0_2k-oPxw5rUXZrkEfZQR-fzrYnrOekPkygCHBQ5UZsrWA_0EJ9VU1_CxXPE4ZUoFW26d87buWkJZ18Y8WSPTFPjqZXZ_zD7thKlOHNijRrczVUAaZO8kNr0WrxvwUf9u243U/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"> Bahkan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, terdakwa tidak menunjuk dan menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasai Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Ren kan tanaAn Mokasi Dana<br /><br />“Sedangkan untuk kegiatan Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdakwa Danang Puji Amoro mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan,” ucap JPU<br /><br />JPU mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020 ditemukan beberapa kegiatan yang tidak didapatkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan serta kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp780.200.498.42 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen)<br /><br />Sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp780.200.498.42 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen)dan perbuatan Terdakwa Danang Puji Amoro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP<br /><br />“Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan kentuan Undang-undang yang bersangkutan, Menuntut ; Supaya Majeli Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Danang Puji Asmoro Bin Sabar Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak deana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP ; <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">2. Menghukum Terdakwa Danang Puji Asmoro Bin Sabar Hadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan membayar denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; <br /><br />3. Menghukum Terdakwa Danang Puji Asmoro Bin Sabar Hadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp780.200.498.42 paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun,” ucap JPU Marindra Prahandi F SH., MH<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan<br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioHmL6J1IUN5A2g-EM69IlhnZH80GX1-0D3BscEEGP-HVcMKhngPDslL-BXKBvabUxl9WFUj7UdndCPRo9V1Ce16UB-p0_pfYBb5PPRtdtTfE5F2xe7RGQoW5TFBVSM1jY9DUbvE6UsBY/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioHmL6J1IUN5A2g-EM69IlhnZH80GX1-0D3BscEEGP-HVcMKhngPDslL-BXKBvabUxl9WFUj7UdndCPRo9V1Ce16UB-p0_pfYBb5PPRtdtTfE5F2xe7RGQoW5TFBVSM1jY9DUbvE6UsBY/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/184/KEP/205.412/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, pada kurun waktu antara bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019 <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, setclah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah menetapkan Peraturan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarya Desa Tahun Anggaran 2018<br /><br />Kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2018 tersebut dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Trucuk Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, sehingga rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut ;<br /><br />1. Pendapatan Asli Desa ; a. Hasil lelang Tanah Kas Desa sebesar Rp7.000.000 ; b. Hasil Lelan tanah Kas Desa sebesar Rp122.826.000. 2. Pendapatan Transfer ; a. DD Rp707.275.200 ; b. BPHPR Rp22.182.700 ; c. ADD Rp467.488.700 ; d. DAK Pendidikan Rp. 180.000.000 ; e. BKD Kebinamargaan Rp199.993.203 ; f. BKD Bibit Tanaman Buah Rp28.125.000 ; g. SPT PBB Rp1.447.000. Total sebesar Rp1.750.337.802<br /><br />Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Trucuk Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Kegiatan pemerintahan Desa sebesar Rp 613.942.400. 2. Kegiatan Pembangunan sebesar Rp736.237.202. 3. Kegiatan Pembinaan sebesar Rp186.000.000. 4. Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp211.345.000. 5. Kegiatan  Pembiayaan sebesar Rp11.755.000<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2019, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2019 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah menetapkan Peraturan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Pendapatan Asli Desa ; a. Hasil lelang Tanah Kas Desa sebesar Rp7.000.000 ; b. Hasil Lelang tanah Kas Desa sebesar Rp122.826.000. 2. Pendapatan Transfer ; a. DD Rp803.914.100; b. BPHPR Rp28.604.400; c. ADD Rp692.302.600; d. DAK Pendidikan Rp264.134.500. Pendapatan lain-lain yaang sah sebesar Rp8.000.000. Total Rp1.926.781.600<br /><br />Kemudian berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, penggunaannya untuk kegiatan dengan uraian sebagai berikut : 1. Kegiatan pemerintahan Desa sebesar Rp730.071.230. 2. Kegiatan Pembangunan sebesar Rp826.922.432.54. 3. Kegiatan Pembinaan sebesar Rp258.783.370. 4. Kegiatan Pemberdayaan sebesar Rp111.000.000</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKxebkgCOe_FEwNE4Iy6RvPgUNywRcskcsg8ueNwh8PzcLb0enti-19SO6sENT2-2e4zPVE3ZflvpnnQDgKtew9UfsLNe93oYBM826oz6yUNpCMTrOFVdXn9_f4ndxQOKngI9OeePseI/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKKxebkgCOe_FEwNE4Iy6RvPgUNywRcskcsg8ueNwh8PzcLb0enti-19SO6sENT2-2e4zPVE3ZflvpnnQDgKtew9UfsLNe93oYBM826oz6yUNpCMTrOFVdXn9_f4ndxQOKngI9OeePseI/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut semestinya terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada perangkat desa dengan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa.<br /><br />Namun pada kenyatannya dalam pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk tidak menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD) melalui Keputusan Kepala Desa namun hanya menunjuk perangkat desa secara lisan<br /><br />Kemudian dalam mengoordinasikan pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut, semestinya terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa<br /><br />Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk tidak menetapkan Pelaksana/ Pengelola Kegiatan melalui Keputusan Kepala Desa, namun hanya menunjuk secara lisan<br /><br />Bahkan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk tidak menunjuk dan menetapkan Pelaksana/Pengelola Kegiatan dalam pengelolaan pelaksanaan Alokasai Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Ren kan tanaAn Mokasi Dana <br /><br />Meskipun dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojoregon Taha nm 2018 dan Tahun Anggaran 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah menunjuk secara lisan beberapa perangkat desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTKD). <br /><br />Namun pada kenyataannya terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk telah mengambil alih kewenangan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019<br /><br />Pengambilalihan kewenangan tersebut oleh terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk dilakukan dengan meminta uang dari saksi LESTIYO BUDI selaku Bendahara Desa Trucuk Tahun 2018, dan saksi SUPADMI selaku Bendahara Desa Trucuk Tahun 2019 sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro<br /><br />Kemudian setelah uang tersebut telah diterima oleh terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI, selanjutnya belanja untuk kebutuhan pelaksanaan Operasional pemerintahan desa terutama untuk pembayaran perangkat desa, pembelian ATK, pengadaan printer kantor, pembayaran honor karyawan, pembayaran honor linmas, Operasional BPD dilaksanakan oleh terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin SABAR HADI dengan membuat pengajuan permintaan<br /><br />Sedangkan untuk kegiatan Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2019, terdakwa DANANG PUJI ASMORO bin DABAR P HADI mengelolanya sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019, ditemukan beberapa kegiatan yang tidak didapatkan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dan kegiatan yang tidak dilaksanakan serta kegiatan yang terdapat kelebihan pembayaran<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh8-mVSp7JQU7ia0jbAHGYWPR54j8boE4DnTUBLkEJyFm5uRQjUIo8tkO-dYb0z6wfiI0g5hFxcLu0_CJIgzcTnfcfv4g3MUWe1Kbo6Gr4dVSTrJpQ58hGQHAAhdFFiZl-ubTvvI46eQk/s1040/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh8-mVSp7JQU7ia0jbAHGYWPR54j8boE4DnTUBLkEJyFm5uRQjUIo8tkO-dYb0z6wfiI0g5hFxcLu0_CJIgzcTnfcfv4g3MUWe1Kbo6Gr4dVSTrJpQ58hGQHAAhdFFiZl-ubTvvI46eQk/w640-h360/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan ;<br /><br />1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 1) Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya”. 2) Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa”. 3) Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.<br /><br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ; 1. Pasal 103 ayat (1) : “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan”. 2. Pasal 104 ayat (1) : “Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa”.<br /><br />3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1. Pasal 2 (1) “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. 2. Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, b. menetapkan PTPKD: c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”.<br /><br />3. Pasal 3 ayat (3) : “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD”. 4. Pasal4: (1) “PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari : a. Sekretaris Desa: b. Kepala Seksi, dan c. Bendahara. (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa”. 5. Pasal 6 ayat (1) : “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya”. <br /><br />Dan 6. Pasal 6 ayat (2) huruf c : “Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, 7. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 8. Pasal 27 ayat (3) “Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa”.<br /><br />4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1) Pasal 2: (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”. 2) Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :<br /><br />a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa: b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: d. menetapkan PPKD, e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, f. menyetujui RAK Desa, dan g. menyetujui SPP”. 3) Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”. 4) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas : a. Sekretaris Desa, b. Kaur dan Kasi, dan c. Kaur keuangan”.<br /><br />Dan 5. Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”. b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”. G6) Pasal 51 ayat (2) dan (3): (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (3 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.<br /><br />5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa : 1. Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa”, 2. Pasal 52 ayat (4) : “Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa”. 3. Pasal 56 ayat (2) : “Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa”.<br /><br />6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1) Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. 2) Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.<br /><br />7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : 1) Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.<br /><br />8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : 1) Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”. 2) Pasal 12 ayat (l) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.<br /><br />Bahwa atas perbuatan terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI selaku Kepala Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang telah mengambil alih pengelolaan keuangan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta tidak dapat memperpertanggungjawabkannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa DANANG PUJI ASMORO BIN SABAR HADI sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp780.200.498.42 (tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/829/412.100/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018 s.d Tahun Anggaran 2019.<br /><br />Perbuatan Terdakwa DANANG PUJI ASMORO Bin SABAR HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (l) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi APBDes Rp780 Juta, Kades Trucuk Kab. Bojonegoro Dituntut 9 Thn Penjara

  BERIT KORUPS I.CO –   Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bojonegoro pada  persidangan yang berlangsung ...

»

Terdakwa Korupsi “Sapi” Kab. Blitar Imam Hanfi, SE Kembali Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj414MqiAruhawh5mzM4GgbH5CZEDA3TO8NX6_w94sO8L2XmqjQU2jvHsw57LYrlQ4RPyu-5CsT5UFn2_2lo4kDMcwRTXhkb4Rdl5vP4JtDijTjKNb_CRchvvwmmBEY_TSnAOU6BN2kB3k/s396/Yuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="396" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj414MqiAruhawh5mzM4GgbH5CZEDA3TO8NX6_w94sO8L2XmqjQU2jvHsw57LYrlQ4RPyu-5CsT5UFn2_2lo4kDMcwRTXhkb4Rdl5vP4JtDijTjKNb_CRchvvwmmBEY_TSnAOU6BN2kB3k/w640-h596/Yuli.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUP</span>SI.CO – </b></span><br />Apa yang dialami Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar ibarat Peribahasa, “Keledai tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama”. Dan Imam Hanfi pun untuk yang kedua kalinya “jatuh ke lubang yang sama” yaitu kasus Korupsi<br /><br />Ada Peribahasa yang berbunyi, “Keledai tidak akan jatuh dua kali ke lubang yang sama”. Dan itulah yang dialami oleh Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. <br /><br />Karena untuk kedua kalinya, Imam Hanfi, SE duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Belum lama ini, tepatnya, Jumat, 29 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) kepada Imam Hanfi, SE dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp80 juta subsidair 1 tahun penjara karena terdakwa dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Hibah tahun 2016 untuk pembelian Sapi sebesar Rp80 juta <br /><br />Hari ini (Kamis, 18 Maret 2021), pada Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Imam Hanfi, SE duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana Hibah APBD Provinsi Jawa Jawa Timur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran tahun 2018 sebesar Rp1.595.000.000 untuk pembangunan saluran air (drainase) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar oleh sebanyak 8 Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.243.314.500 berdsarkan hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020<br /><br />Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta dibantu Panitra Pengganti (PP) Matheus Dwi Susanto Hery,SH., MH, Jaksa Penuntu Umum (JPU) Sigit Sugiarto, SH., SH membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Imam Hanfi, SE melalui sidang Vidio Conference (Vidcon) di ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Widya Ruchiatna Heryani, SH. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Blitar  karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Imam Hanafi, SE didakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, pasal 2 ayat (1) atau Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w-Vu_1RXYdezeozazACyAVUz1Sczc7oaDCUoTcCIqUWPWmL6Z-XxxzaPQ422ux8dS-8t_qHWP8eDds2Wxj5L6AGA_5J187AVkHmI5bRps_jxL82ka4q7lomG7GI3rZ7ymm6kuO6PFGg/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3w-Vu_1RXYdezeozazACyAVUz1Sczc7oaDCUoTcCIqUWPWmL6Z-XxxzaPQ422ux8dS-8t_qHWP8eDds2Wxj5L6AGA_5J187AVkHmI5bRps_jxL82ka4q7lomG7GI3rZ7ymm6kuO6PFGg/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam surat dakwaannya JPU menyampaikan, Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Tembalang Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi Kab. Blitar, di Desa Beru Kec. Wiingi Kab. Blitar dan Kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat laim yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) untuk 759 ( tujuh ratus lima puluh sembilan) kelompok calon penerima melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205/203.2 2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 85.535.000.000 (delapan puluh lima milyar limaratus tiga puluh lima juta rupiah) <br /><br />“Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-KPPKD) Nomor : 914/211.P/203.2/2018, tanggal 09 Oktober 2018 senilai Rp.12.375.000.000 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur,” kata JPU<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA-KPPKD senilai Rp.97.910.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terserap hanya Rp.97.710.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk 523 (lima ratus dua puluh tiga) kelompok diantaranya untuk 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar. <br /><br />Pada Tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di tahun 2018 mempunyai anggaran dana hibah berupa uang senilai Rp512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-KPPKD) Nomor : 914/205 203.2/2017 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 392.575.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA KPPKD) Nomor : 914/223.P/203.2/2018, tanggal 17 Oktober 2018 senilai Rp.119.782.000.000 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. <br /><br />Dari anggaran dana hibah sebagaimana tertuang dalam DPA KPPKD dan DPPA KPPKD senilai Rp.512.357.000.000 (lima ratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) terserap hanya Rp.503.442.000.000 (lima ratus tiga milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk 2044 (dua ribu empat puluh empat) kelompok diantaranya untuk 42 (empat puluh dua) kelompok yang berada di Kabupaten Blitar. <br /><br />Program bantuan / hibah uang untuk kegiatan pembangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut bertujuan : Membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (plengsengan dan dramase saluran arr). <br /><br />Bahwa alur dari penyaluran dana bantuan / hibah berupa uang kepada kelompokkelompok adalah sebagai berikut : <br /><br />Awalnya para pokmas mengajukan proposal bantuan kepada kepala daerah (Gubernur ). Kemudian Gubernur menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya TAPD melakukan evaluasi terhadap kecukupan anggaran korelasi prioritas pembangunan kemudian dimasukkan dalam APBD Propinsi Jawa Timur melalui DPA OPD<br /><br />Kelompok yang layak akan diusulkan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai penerima atas bantuan hibah yang telah dievaluasi, setelah adanya SK penetapan Gubernur Jawa Timur kemudian disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang nantinya akan ditanda tangani kepala OPD dan kelompok yang ditetapkan sebagai penerima hibah setelah NPHD dan berkas lain lengkap, segera diusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) melalui BPKAD <br /><br />Selanjutnya uang dana bantuan di transfer dari BPKAD kepada masing-masing rekening kelompok penerima hibah melalui Bank Jatim. Setelah masing masing kelompok penerima hibah melakukan pencairan uang dana hibah dari rekening kelompok, selanjutnya dalam waktu 3 ( tiga ) bulan setelah menerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dana bantuan yang diterima tersebut dengan membuat Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dilengkapi dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah<br /><br />Bahwa selanjutnya Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) yang telah dibuat oleh pihak kelompok selaku penerima bantuan sesuai Rencana Anggaran Belanja serta pekerjaan yang telah dilaksanakan sebenarnya kemudian disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan cara hadir secara langsung.<br /><br />Di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat 1 (satu) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAEFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN. <br /><br />Yang telah menerima dana bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 tersebut terdapat 8 (delapan) kelompok yang dikondisikan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO untuk menjadi penerima Bantuan/ Hibah dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, kedelapan kelompok tersebut yaitu: <br /><br />1. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF; 2. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN; 3. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDiI; 4. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO; 5. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN; 6. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI; 7. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO dan 8. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEfY3edwIaW-fqyNVlbc2Jbw68Qfn2XFd1R-zLUCm44gMdpPP5aL_YQmFQrodjM-ty73wFw4VlCSNO1CZKf6figbXP2qQ45QVzGVjzYeDPZwYFolcYQDX4BG9d94GXsa6qwJaaqGHeTvk/s224/IMG20210115104905.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="224" data-original-width="211" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEfY3edwIaW-fqyNVlbc2Jbw68Qfn2XFd1R-zLUCm44gMdpPP5aL_YQmFQrodjM-ty73wFw4VlCSNO1CZKf6figbXP2qQ45QVzGVjzYeDPZwYFolcYQDX4BG9d94GXsa6qwJaaqGHeTvk/w377-h400/IMG20210115104905.jpg" width="377" /></a></div>Kelompok yang telah disiapkan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO tersebut, dibentuk setelah adanya informasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya Kelompok Mayarakat KAMBIL PANG di Desa Balerejo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi. <br /><br />Bahwa proses penerimaan dana Bantuan / Hibah berupa uang kepada kelompok penerima yang penggunaanya sebagai berikut : <br /><br />A. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 1. Pokmas Kambil Pang untuk pembangunan Plengsengan; B. Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 Pokmas Cokropati untuk pembangunan Drainase Pokmas Jaya Mas untuk pembangunan Drainase Pokmas Tawon Madu untuk pembangunan Drainase Pokmas Arum Manis untuk pembangunan Drainase Pokmas Ringin Mekar untuk pembangunan Drainase Pokmas Indah Berkarya untuk pembangunan Drainase Pokmas Budi Rahayu untuk pembangunan Drainase Pokmas Sengon Gemilang untuk pembangunan Drainase <br /><br />Berawal saksi YENO SUSANTO yang menerima informasi adanya Bantuan / hibah pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air lalu berkomunikasi dengan terdakwa dan memerintahkan terdakwa IMAM HANAFI, SE BIN MUCHAMAD HABIB untuk menyiapkan 9 (sembilan) kelompok untuk diajukan dalam program tersebut dengan tujuan memperoleh aliran dana bantuan/ hibah dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018 <br /><br />Selanjutnya terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB memberitahukan informasi kepada saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO mengenai bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dan drainase / saluran air dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018 dimana syaratnya harus mempersiapkan 9 (sembilan) kelompok dengan mengajukan nama-nama kelompok lengkap dengan susunan pengurusnya. <br /><br />Selanjutnya terdawa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB meminta bantuan saksi AGUNG PRASETYO dan Saksi ADANG MARGONO untuk mempersiapkan dan melakukan pembentukan 9 (sembilan) kelompok yang akan diajukan untuk mendapatkan uang bantuan/ hibah guna pembangunan fisik berupa bangunan plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pembangunan drainase / saluran air dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2018 <br /><br />“Ini adalah setingan atau sudah diatur, yang penting kelompok atau orangnya bersedia jika desanya dijadikan titik pembangunan fisik dalam program bantuan tersebut dan khusus Saksi SUCIONO yang sudah kenal dengan terdakwa IMAM HANAFI, SE Btn MUCHAMAD HABIB lalu terdakwa meminta bantuan untuk pembentukan 2 (dua) Kelompok yaitu Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dan Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA s«erta memasukkan Saksi SUCIONO sebagai bendahara dalam Pokmas INDAH BERKARYA dan dijanjikan nantinya akan diberikan fee sebesar 5% kepada Saksi SUCIONO yang diambilkan dari nilai bantuan yang terealisasi di kedua kelompok tersebut,” ujar JPU membacakan surat dakwannya<br /><br />JPU melanjutkan, seharusnya setelah mendapatkan informasi tentang bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, masing-masing Kelompok Masyarakat yang sudah berdiri sebelum adanya informasi terkait bantuan, yang ingin mendapatkan bantuan harus membuat dan mengajukan proposal usulan sendiri sesuai dengan keadaan kelompok kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur<br /><br />Akan tetapi terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGLNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYLB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang memiliki tujuan untuk mendapatkan uang dana bantuan/ hibah tersebut lalu membentuk kelompok-kelompok baru, serta proposal usulan tersebut tidak dibuat oleh masing-masing kelompok melainkan dibuat dan dipersiapkan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama Saksi AGUNG PRASETYO</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkP2ZpO6oq2017BbTJkTwI2T93aN-9Mm7jYwp3AAlphaZ7AYP7T75bWP4jdAqkzIPhuY46kyzqKaSN-ma16rbcKUZVXLFu3ttv8qY5H4xEceAWgykirr3ohYvur9_ZrHHKpfX_lNW3r1M/s214/IMG20210107123645_01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="212" data-original-width="214" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkP2ZpO6oq2017BbTJkTwI2T93aN-9Mm7jYwp3AAlphaZ7AYP7T75bWP4jdAqkzIPhuY46kyzqKaSN-ma16rbcKUZVXLFu3ttv8qY5H4xEceAWgykirr3ohYvur9_ZrHHKpfX_lNW3r1M/w400-h396/IMG20210107123645_01.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengajukan proposalnya untuk mendapatkan bantuan tersebut, dimana Sembilan kelompok tersebut yaitu ; 1. Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG di Desa Balereyo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PONIMIN: 2. Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi KALIMATUL MA'RUF, 3. Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA di Desa Tembalang Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi PURNIAWAN, 4. Kelompok Masyarakat JAYA MAS di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUNARDI: 5. Kelompok Masyarakat COKROPATI di Desa Babadan Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi AGUNG PRASETYO, 6. Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi BIMO KURNIAWAN: 7. Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU di Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi HALILI: 8. Kelompok Masyarakat ARUM MANIS di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi SUCIPTO: 9. Kelompok Masyarakat TAWON MADU di Desa Beru Kec. Wlingi, selaku ketua adalah saksi NANANG ARIES WIDODO. setelah proposal sudah selesai dibuat, para ketua kelompok bentukan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama-sama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO <br /><br />Dan Saksi YENO SUSANTO hanya tinggal menandatangani proposal tersebut dan dalam pengajuan proposal 9 (sembilan) kelompok tersebut bukan para ketua kelompok yang mengajukan sendiri melainkan proposal diajukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang berkoordinasi dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO <br /><br />Ketika proses verifikasi akan dilaksanakan kepada 9 (sembilan) kelompok tersebut, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO memberi tahu dan memerintahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB untuk mempersiapkan 9 (sembilan) Kelompok Masyarakat bentukan baru dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, <br /><br />Dimana tugas terdakwa menunjukan serta mengantarkan saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO yang saat itu mendampingi pihak tim verifikator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan venfikasi kepada 9 (sembilan) Pokmas bentukan baru tersebut, <br /><br />Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pada tanggal 29 Maret 2018 terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS, Kelompok Masyarakat TAWON MADU <br /><br />Dan pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG, masih terdapat kekurangan dari 9 (sembilan) Pokmas tersebut yaitu belum memiliki rekening Bank Jatim atas nama kelompok. Kekurangan tersebut harus dipenuhi sebelum pokmas-pokmas ditetapkan sebagai penerima bantuan/ hibah, <br /><br />Setelah melengkapi barulah akan ditetapkan sebagai penerima hibah yang dievaluasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur dan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalu Keputusan Gubernur Jawa Timur. <br /><br />Dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi harus ditindak lanjuti oleh masing masing ketua kelompok sesuai dengan hasil temuan, akan tetapi dalam pemenuhan kekurangan hasil verifikasi dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yaitu dengan cara memberikan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada para ketua kelompok guna melakukan pembukaan rekemng di Bank Jatim Capem Wlingi pada tanggal 01 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat JAYA MAS dengan Nomor Rekening 0462131607,  dan Kelompok Masyarakat COKROPATI dengan Nomor Rekening 0462131593, <br /><br />Pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA dengan Nomor Rekening 0462131623, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG dengan Nomor Rekening 0462131631, Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR dengan Nomor Rekening 0462131658 dan Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU dengan Nomor Rekening 0462131640, <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzID1GUU2unop7SMSToZa2ATOFC2BQ6kCseqM_8TCmieDBWMdG3QE-S03B8ZZgaQ5kjva-2if-TaPudi5aw83A-iJ02kLoi8nPZucgkkoZarxv1uSkdb11hTi1p66FB7Cu0_-V_8OEphY/s695/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="446" data-original-width="695" height="410" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzID1GUU2unop7SMSToZa2ATOFC2BQ6kCseqM_8TCmieDBWMdG3QE-S03B8ZZgaQ5kjva-2if-TaPudi5aw83A-iJ02kLoi8nPZucgkkoZarxv1uSkdb11hTi1p66FB7Cu0_-V_8OEphY/w640-h410/2.jpg" width="640" /></a></div><p></p><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 06 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG dengan Nomor Rekening 0462131704, pada tanggal 07 Agustus 2018 yaitu Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dengan Nomor Rekening 0462131771 dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU dengan Nomor Rekening 0462131763 bersama dengan Ketua dan bendahara kesembilan kelompok tersebut. Selanjutnya buku rekening dan stampel para kelompok dibawa oleh Terdakwa IMAM HANAFL SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /><br />Setelah dipenuhinya kekurangan pada proses verifikasi maka terhadap Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG telah ditetapkan menjadi penenma hubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188.606/KPTS/013/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah yang dievaluasi oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tahap XII TA 2018, sesuas dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 53 Pokmas KAMBIL PANG dengan proposal senilai Rp.190.000.000,(seratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan Plengsengan, <br /><br />Sedangkan terhadap Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU telah ditetapkan menjadi penerima hibah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/3311/013/2018 tanggal O1 Oktober 2018 tentang Penerima Hibah Yang dievaluasi oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Sesuai dalam Lampiran Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut pada Nomor Urut 6 Pokmas JAYA MAS senilai Rp 205.600.000,(dua ratus lima juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 7 Pokmas COKROPATI senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 8 Pokmas TAWON MADU senilai Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 9 Pokmas ARUM MANIS senilai Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) <br /><br />Untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 10 Pokmas RINGIN MEKAR dengan proposal senilai Rp.200 000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 11 Pokmas INDAH BERKARYA senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 12 Pokmas BUDI RAHAYU senilai Rp.190.000 000,(seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembangunan drainase, Nomor Urut 13 Pokmas SENGON GEMILANG senilai Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan drainase. Seluruhnya sesuai dengan proposal masing-masing kelompok yang telah diajukan. <br /><br />Sekira tanggal 19 Oktober 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SL SANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat RINGIN MEKAR, Kelompok Masyarakat INDAH BERKARYA, Kelompok Masyarakat JAYA MAS, Kelompok Masyarakat COKROPATI, Kelompok Masyarakat SENGON GEMILANG, Kelompok Masyarakat BUDI RAHAYU, Kelompok Masyarakat ARUM MANIS dan Kelompok Masyarakat TAWON MADU untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Surabaya. <br /><br />Sedangkan sekira tanggal 08 November 2018 terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengkondisikan Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur di Surabaya. <br /><br />Sekira tanggal 09 November 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan drainase / saluran air tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama delapan kelompok, dengan rincian sebagai berikut : 1) Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 2) Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 3) Pokmas JAYA MAS sebesar Rp.205.000.000,(dua ratus lima juta rupiah), 4) Pokmas COKROPATI sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 5) Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah), 6) Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 7) Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah), 8) Pokmas TAWON MADU sebesar Rp.210 000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah). <br /><br />Sekira tanggal 03 Desember 2018 dana bantuan / hibah berupa uang untuk pembangunan Plengsengan tahun anggaran 2018 telah masuk ke rekening atas nama Kelompok Masyarakat KAMBIL PANG sebesar Rp.190.000.000,(seratus sembilan puluh juta rupiah): <br /><br />Bahwa seharusnya untuk proses pencairan uang dana bantuan dilakukan oleh para ketua dan bendahara masing-masing kelompok selaku penerima bantuan, selanjutnya uang yang telah dicairkan diterima seluruhnya oleh para kelompok dan dipergunakan untuk pembangunan Plengsengan atau drainase/ saluran air, dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) masing-masing kelompok yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kclompok penerima <br /><br />Namun dalam pelaksanaannya terdakwa IMAM HANAEKI, SE Bin ML CHAMAD HABIB dibantu Saksi ADANG MARGONO dan AGUNG PRASETYO telah mengkondisikan, mengawal dan mendampingi para ketua dan bendahara kelompok dalam melakukan pencairan/ pengambilan uang dana bantuan yang telah masuk dalam rekening masingmasing kelompok dengan cara menyerahkan buku rekening dan stempel kelompok yang sebelumnya telah dibawa terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beserta slip penarikan yang telah diisi sesuai dengan nilai nominal bantuan <br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuM-ozZhh6bozV9TwWiepvPdAkihs-ibAZS4aCOHGxrirqYCCbnSWBlbXbP4goBTojfFfItjGZ99dWZ46h0-fq0yDr2RkJgkkIhEvMxzfzey_AYEXpzjyE8hgpTSwbB-lqVJqCrwpw6JE/s396/Yuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="369" data-original-width="396" height="596" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuM-ozZhh6bozV9TwWiepvPdAkihs-ibAZS4aCOHGxrirqYCCbnSWBlbXbP4goBTojfFfItjGZ99dWZ46h0-fq0yDr2RkJgkkIhEvMxzfzey_AYEXpzjyE8hgpTSwbB-lqVJqCrwpw6JE/w640-h596/Yuli.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Sehingga para ketua dan bendahara kelompok tinggal menandatangani slip penarikan dan mengajukan ke petugas teller di Bank Jatim Capem Wlingi dengan rincian penarikan sebagai berikut : Tanggal 13 November 2018 yaitu Pokmas RINGIN MEKAR sebesar Rp200 000.000, Pokmas INDAH BERKARYA sebesar Rp.200.000.000. Tanggal 14 November 2018 yaitu Pokmas JAYA MAS sebesar Rp205.000.000), Pokmas COKROPATI sebesar Rp200.000.000, Pokmas ARUM MANIS sebesar Rp190.000.000, Pokmas TAWON MADU sebesar Rp210.000.000. Tanggal 15 November 2018 yaitu Pokmas BUDI RAHAYU sebesar Rp190.000.000, Pokmas SENGON GEMILANG sebesar Rp200.000.000. Tanggal 21 Desember 2018 yaitu Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.<br /><br />Total seluruh uang dana bantuan yang dicairkan oleh Ketua dan bendahara Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut sebesar Rp. 1.595.000.000,(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) oleh masing-masing ketua kelompok diserahkan kepada terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB yang pada saat itu telah menunggu di sebuah warung bertempat di sebelah kantor Bank Jatim Capem Wlingi. <br /><br />Selanjutnya sekira tanggal 17 November 2018 bertempat di rumah terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB beralamat di lingkungan Babadan RT.02 RW.07 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang bantuan milik Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG yang sebelumnya telah dikuasai terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB tersebut <br /><br />Kemudian diserahkan kepada Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sebesar Rp.957.000.000,(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan sisa uang pencairan bantuan dana hibah kedelapan kelompok tersebut sebesar Rp638.000.000  dan ditambah uang dana bantuan Pokmas KAMBIL PANG sebesar Rp190.000.000 yang dicairkan pada tanggal 21 Desember 2018 <br /><br />Sehingga total sebesar Rp828.000.000 masih dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. Selanjutnya diserahkan kepada Saksi DEDI HARI SETIAWAN guna pelaksanaan pembangunan drainase/ saluran air di lokasi delapan pokmas tersebut sebesar Rp500.000.000 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp328.000.000 dalam penguasaan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB. <br /><br />“Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya setelah dana bantuan tersebut dicairkan serta diterima masing-masing kelompok pencrima, para pihak kelompok penerima bantuan harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan fisik plengsengan atau draimase sesuai dengan RAB dalam proposal masing-masing Kelompok hingga selesai,” ungkap JPU<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvU-4X6PkFoBI5tTUxZ2L8PRx3f-1DPyhfaASfbIAEax3gNLLlLeIXZ_QW_49-o7Zr_zZnLmN_075Iy1bdd4RFQzoKKztVYibSywjXbR8DKZR-61S2f1O5ZcOx4pWUFqCzfC_o0h_jTcM/s1040/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvU-4X6PkFoBI5tTUxZ2L8PRx3f-1DPyhfaASfbIAEax3gNLLlLeIXZ_QW_49-o7Zr_zZnLmN_075Iy1bdd4RFQzoKKztVYibSywjXbR8DKZR-61S2f1O5ZcOx4pWUFqCzfC_o0h_jTcM/w640-h360/8.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, namun dalam pelaksanaannya, uang pencairan dana bantuan Hibah Gubernur Provinsi Jawa Timur melalu Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas KAMBIL PANG total sebesar Rp1.785.000 000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah pencairan dikuasai oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MULCHAMAD HABIB bersama dengan saksi YENO SUSANTO, Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO, saksi AGUNG PRASETYO dan saksi ADANG MARGONO <br /><br />Selanjutnya pekerjaan bangunan drainase saluran air telah dikerjakan oleh pihak terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB dengan cara memerintahkan Saksi DEDI HARI SETIAWAN untuk melaksanakan pembangunan drainase di lokasi delapan pokmas dengan memberikan uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), <br /><br />Untuk bangunan plengsengan pada Pokmas KAMBIL PANG, awalnya tidak dikerjakan oleh terdakwa hingga mendapat surat teguran dari pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur, lalu Saksi PONIMIN selaku ketua pokmas KAMBIL PANG meminta pertanggungjawaban kepada pihak MUCHAMAD HABIB selaku orang tua terdakwa, <br /><br />Sehingga Saksi PONIMIN diberi uang sebesar Rp35.500 000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) oleh MUCHAMAD HABIB dan sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) dari Saksi YENO SUSANTO yang diserahkan melalui Saksi ADANG MARGONO. Akan tetapi yang diserahkan oleh Saksi ADANG MARGONO kepada Saksi PONIMIN sebesar Rp8.825.000 (delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp2.175.000 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Saksi ADANG MARGONO, <br /><br />Sehingga total yang diterima Saksi PONIMIN sebesar Rp44.325.000 (empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik plengsengan di Pokmas KAMBIL PANG yang pengerjaannya dikerjakan oleh Pihak Pokmas KAMBIL PANG dan terdapat sisa dari uang tersebut sebesar Rp2.639.500 (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang dikuasai Saksi PONIMIN selaku Ketua Pokmas KAMBIL PANG. <br /><br />Bahwa seharusnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kesembilan kelompok tersebut dibuat dan disusun sendiri oleh masing-masing kelompok dengan bukti-bukti dukung yang lengkap dan sah lalu disampaikan sendiri oleh para ketua dan bendahara kelompok kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur dengan cara hadir secara langsung, <br /><br />Namun dalam pelaksanaanya LPJ untuk Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG tersebut dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dengan cara membuat Laporan Pertanggungjawaban hanya menyesuaikan RAB ke 8 (delapan) kelompok <br /><br />Selanjutnya Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO mengumpulkan nota-nota dan kwitansi kosong, yang pengisiannya disesuaikan dengan RAB ke 8 (delapan) kelompok sehingga seolah-olah para kelompok telah melaksanakan/ membelanjakan dana bantuan yang diterima, selanjutnya digunakan sebagai bukti-bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut. <br /><br />Setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke 8 (delapan) kelompok selesai dibuat oleh Saksi YENO SUSANTO dan Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO selanjutnya Saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO sendiri yang membawa dan menyerahkan secara langsung kepada pihak Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh Resepsionis. Sedangkan untuk Pokmas KAMBIL PANG tidak dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnb1sUHx-TFazeG5wNwzJxvY_GjqdtTnrzuE02aFkhYOZVPnmP0wlohx94of281YFSLP1IrzFeucBxBYi984Z4VRYFh8FvhNg2rE5hVpWve99vM8eU7PBa0Vq8Vf8DIDStYjzJQ5HdfA/s214/IMG20210107123645_01.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="212" data-original-width="214" height="396" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAnb1sUHx-TFazeG5wNwzJxvY_GjqdtTnrzuE02aFkhYOZVPnmP0wlohx94of281YFSLP1IrzFeucBxBYi984Z4VRYFh8FvhNg2rE5hVpWve99vM8eU7PBa0Vq8Vf8DIDStYjzJQ5HdfA/w400-h396/IMG20210107123645_01.jpg" width="400" /></a></div><div style="text-align: justify;"> Bahwa dalam program bantuan / Hibah oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut pihak pemberi bantuan / hibah hanya menerima laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pihak kelompok penerima bantuan/ hibah, tidak ada kegiatan Monitoring dan evaluasi dilapangan yang dilakukan oleh pihak pemberi bantuan / hibah kepada para kelompok penerima, karena monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada saat penerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan. <br /><br />Bahwa seharusnya uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG dan uang dana bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang sudah dicairkan seluruhnya diserahkan kepada Pokmas KAMBIL PANG, untuk dipergunakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan lampiran NPHD yang ditandatangani oleh para kelompok penerima. <br /><br />Akan tetapi uang dana bantuan yang dicairkan para kelompok tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO. <br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SUSANTO sehubungan penyalahgunaan uang APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur untuk Kegiatan bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG guna pembangunan Drainase dan Pokmas KAMBIL PANG guna pembangunan Plengsengan, telah bertentangan dengan aturan yang berlaku diantaranya : <br /><br />a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “Pasal 4 Asas Umum Pens-elolaan Keuan:an Daerah ayat (1) : "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. <br /><br />Pasal bla at 1: “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”. <br /><br />b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 19 ayat (1): “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. BAB V Monitoring dan Evaluasi Pasal 40 ayat (1) , “SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial". <br /><br />Pasal 40 2 : “Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan". Pasal 4I: “Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuar dengan peraturan perundang-undangan". <br /><br />c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 1 an:ka 14: “Hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta dak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.  <br /><br />Pasal 7 ayat (1) : “Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: ad. Memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan, b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. d. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa, “Hibah kepuda badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Provinsi Jawa Timur”. e. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 134 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Tanggal 28 Desember 2018, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019: <br /><br />Pasal 23 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya”. Pasal 23 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi: a. laporan penggunaan hibah, b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD), dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa” <br /><br />Pasal 51 ayat (1), “SKPD Biro terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial”. Ayat (2), “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban hubah dan bantuan sosial”. “. Ayat (3) “Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan suda saat senerima hibah hadir secara langsung untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilampiri bukti-bukti dan dokumen foto kegiatan”. <br /><br />Pasal 53 ayat (1), “Pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditemukan ketidaksesuaian antara usulan peruntukan dan pelaksanaan dalam laporan pertanggung-jawaban yang dilampiri bukti-bukti atau dokumen foto kegiatan, maka SKPD Biro terkait dapat melakukan monitoring dan evaluasi sampai pada objek/sasaran penerima hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan waktu dan anggaran yang tersedia". <br /><br />Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/238/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas RINGIN MEKAR, NPHD Nomor : 900/239/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas INDAH BERKARYA, NPHD Nomor : 900/314/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas JAYA MAS, NPHD Nomor : 900/235/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas COKROPATI, NPHD Nomor : 900/237/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas ARUM MANIS, NPHD Nomor : 900/236/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas TAWON MADU, NPHD Nomor : 900 240/NPHD 104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas BUDI RAHAYU, NPHD Nomor : 900/241/NPHD/104.5/2018 tanggal 19 Oktober 2018 untuk Pokmas SENGON GEMILANG, NPHD Nomor : 050/2645/105.5/2018 tanggal 8 Nopember 2018 untuk Pokmas KAMBIL PANG <br /><br />Pasal 1 ayat (2), “Tujuan diberikannya hibah pada ayat (1) in adalah untuk membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dilokasi pelaksanaan kegiatan”. Pasal 5 ayat (3): “Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas pelaksanaan program kegiatan yang didapat dari dana hibah serta melibatkan peran serta masyarakat desa setempat”. Ayat (4), “Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan beserta bukti-bukti yang sah kepada pihak I tiga bulan setelah dana diterima serta menyimpan laporan realisasi fisik dan penggunaan dana hibah serta bukti-buku asli lainnya yang sah sesuai RAB terlampir”. <br /><br />Ayat 5, “Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Fisik (foto kondisi fisik) dengan rincian penggunaan dana dilengkapi dengan foto kopi bukti-bukti penggunaan dana sesuai RAB yang telah disetujui pada saat penandatanganan NPHD”. <br /><br />Pakta integritas Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani Ketua Pomas. Pakta integritas berisi: 1) Pokmas tidak akan melakukan praktik KKN: 2) Proses pencairan dan pemanfaatan dana bantuan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, 3) Menjamin telah dilakukan pengendalian dan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan: 4) Bahwa data-data yang dicantumkan dalam kelengkapan dokumen pencairan dana bantuan keuangan benar sesuai fakta di lapangan. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM HANAFI, SE Bin MUCHAMAD HABIB bersama dengan saksi AGUNG PRASETYO, saksi ADANG MARGONO, saksi MOCH. AYYUB SLAMET PRASOJO dan Saksi YENO SI SANTO maka uang bantuan / hibah untuk pembangunan Drainase dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK)Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas TAWON MADU, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas SENGON GEMILANG <br /><br />Dan uang bantuan / hibah untuk pembangunan Plengsengan kepada Pokmas KAMBIL PANG tidak tersalurkan seluruhnya dan tidak terlaksana sesuai dengan proposal yang diajukan sehingga maksud dan tujuan dari kegiatan pemberian hibah Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya (CK) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yaitu membantu perbaikan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ( plengsengan dan drainase / saluran air ) tidak dapat tercapai. <br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2018 kepada 8 (delapan) Pokmas yaitu Pokmas RINGIN MEKAR, Pokmas INDAH BERKARYA, Pokmas JAYA MAS, Pokmas COKROPATI, Pokmas ARUM MANIS, Pokmas SENGON GEMILANG, Pokmas BUDI RAHAYU, Pokmas TAWON MADU terkait pembangunan saluran air/ drainase di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur nomor : SR870/PW13/5/2020 tertanggal 03 Desember 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan kesimpulan telah terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.095.000.000 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian keuangan negara yang timbul pada Pokmas KAMBIL PANG yang tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukan dalam proposal sebesar Rp148.314.500 (seratus ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) <br /><br />Sehingga total kerugian keuangan negara / keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1.243.314.500,(satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya berjumlah sekitar itu. <br /><br />“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Sigit Sugiarto, SH., SH. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi “Sapi” Kab. Blitar Imam Hanfi, SE Kembali Diadili

BERITA KORUP SI.CO – Apa yang dialami Imam Hanfi, SE, warga Jl. Semeru, Lingkungan Babadan, RT 002 RW 007 Kelurahan Babadan, Kecamatan Wling...

»