ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="768" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEio-pvN6ELX-1SRvIyh1tmcf6jZdRfboGy4fZN7HLB45GZLJqPDhWZSLIVhGV2TzrA7eWOuir13P_7_44sos-Rn_Og1mnF0AE6z2RLaRpCoGeI1mj6eS-zbNkx3GCcm-dILq2MR4zDL6MA/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkungan#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>Sumatra Barat, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Pada Rabu, 15 Agustus 2018, ICW dalam siaran Pers yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat menyetakan, bahwa ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius. Saat ini, sasarannya tidak hanya kelompok masyarakat sipil yang aktif melawan kejahatan lingkungan dan korupsi, tetapi juga menerpa ahli perhitungan kerugian lingkungan. Padahal untuk memberikan kesaksian sebagai ahli di Pengadilan adalah bagian dari kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang. <br /><br />Dijelaskan, saat ini seorang ahli perhitungan kerugian dampak lingkungan DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si tengah digugat secara perdata, oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Sebagaimana diketahui, Nur Alam telah menyandang status sebagai terpidana dalam kasus korupsi dalam pemberian persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum Nur Alam 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu, hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, Nur Alam juga diharuskan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. <br /><br />Pada tingkat banding, Ketua Majelis Hakim Elang Prakoso Wibowo beserta anggotanya, Zubaidi Rahmat, I Nyoman Adi Juliasa, Reny Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar memperberat vonis Nur Alam menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan Basuki Wasis. Bahwa tindakan terdakwa yang memberikan persetujuan IUP kepada PT. AHB tanpa prosedur semetinya telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara massif di Pulau Kabaena. Belum lagi, bila dihitung dengan biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar. <br /><br />Putusan ini pada prinsipnya menjadi bukti bahwa, apa yang didalilkan oleh KPK dalam surat dakwaan adalah benar adanya. KPK menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Nur Alam mengakibatkan kerugian Negara dan kerugian ekologis. Menurut perhitungan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 1.596.385.454.137 rupiah. Sedangkan menurut Basuki Wasis, perkara ini juga mengakibatkan kerugian lingkungan. Yaitu dengan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan, pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah. <br /><br />Jika melihat dan menyusuri semua pertimbangan hakim dalam putusan, gugatan perdata yang dilakukan oleh kepada Basuki Wasis tentu saja keliru dan salah alamat. Segala bentuk keberatan terhadap perhitungan yang dilakukan oleh Basuki Wasis sudah tersedia dalam mekanisme pengadilan pidana. Sebagai terdakwa, Nur Alam sudah mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Bahkan Nur Alam sudah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ahli untuk membantah perhitungan Basuki Wasis. Lebih dari itu, proses hukum yang dialami oleh Nur Alam adalah urusan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yaitu urusan Negara dengan pelaku kejahatan yang tidak sama sekali tidak bisa dibebankan kepada Basuki Wasis. Lantas kenapa masih menggugat? Apakah ada urgensinya? <br /><br />Fenomena yang dialami Basuki Wasis hanya merupakan salah satu cerita, betapa rentannya partisipasi dalam pemberantasan korupsi dan memperjuangkan lingkungan dilemahkan. Selain Basuki Wasis, masih banyak ancaman yang diterima oleh masyarakat sipil tidak terkecuali di Sumatera Barat. Pada tanggal 14 Agustus 2018 kemarin, ada masyarakat yang divonis karena dianggap menghasut. Padahal masyarakat tersebut sedang menyuarakan atau mempertanyakan kebijakan pemerintah, terkait kejelasan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok.<br /><br />Pada sisi yang lain, Negara menjamin setiap bentuk partisipasi untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jelas menyebutkan: “Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan i'tikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Dengan kata lain, undang-undang ini seharusnya menjamin partisipasi publik dari ancaman SLAPP (strategic lawsuit against public participation).<br /><br />Koalisi Masyarakat Sipil & Akademisi Antikorupsi Sumatera Barat pun meminta agar;<br />    1. Pengadilan menolak gugatan terhadap Basuki Wasis.<br />    2. Penegak hukum untuk menerapkan prinsip anti-SLAPP dalam melakukan penegakan hukum <br />        khususnya Kepolisian.<br />    3. Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut mekanisme publik untuk menangani SLAPP, <br />        mengingat aturan yang sudah ada selama ini, yaitu 36/KMA/SK/II/2013 belum cukup untuk <br />        menjawab persoalan. <br />    4. Mahkamah Agung untuk melakukan sosialisasi kepada hakim yang ada dibawahnya untuk <br />        menerapkan pedoman SLAPP yang sudah berlaku. (*)</span>

Regional Tipikor ICW : Tolak Gugatan Terhadap Saksi Ahli!

#Ancaman terhadap pejuang lingkungan dan antikorupsi semakin serius, dan saat ini sasarannya terhadap ahli penghitungan kerugian lingkung...

»

Salam Merdeka. Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak Moral Pikiran dan Hati (GEMAMPIH)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhroUwwqEWFE0AtF0MbVk4Wj6M0Fq65mWOH3yDZE2ieZ9VpKGneSVMedxHsajKZQEuNiVdPsMEYhtojIgFl3tiqjcvnWDyCSd4y1Ag4lftCYHVPVKK_tLOEjdxYnNSBhFg1N0EcTXk2TfU/s1600/GEMAMPIH.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="235" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhroUwwqEWFE0AtF0MbVk4Wj6M0Fq65mWOH3yDZE2ieZ9VpKGneSVMedxHsajKZQEuNiVdPsMEYhtojIgFl3tiqjcvnWDyCSd4y1Ag4lftCYHVPVKK_tLOEjdxYnNSBhFg1N0EcTXk2TfU/s400/GEMAMPIH.jpg" width="400" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH) <span style="font-size: small;">Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi)</span></b></span><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">H</span>ari ini, </span></span></b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">tepatnya tanggal 17 Agustus 2018,</span></span></b> rakyat Indonesia di seluruh dunia  merayakan Ke 73 Tahun Hari Kemerdekaan. Usia yang sangat dewasa dalam kehidupan manusia. Dalam cita-cita yang di proklamasikan para pejuang Kemerdekaan Indonesia Khususnya Ir. Soekurno sebagai Presiden pertama, adalah untuk menuju rakyat Indonesa yang merdeka, dan makmur sejahtera.<br /><br />Bebagai upaya dilakukan pemerintah untuk membangun Indonseia menuju rakyat yang sejahtera, namun disisi lain masih banyak pula terdapat rakyat yang menderita baik dari segi pendidikan maupun pembangunan yang tidak merata. Indonesia memang kaya raya akan alam semestanya. Gunung-gunung yang dipenuhi butiran-butiran emas, dilautan dengan kekayaan ikan dan gas bumi, namun rakyat tetap menderita karena pajak yang semakin tahun semakin naik termasuk harga sembako (Sembilan bahan pokok) dan biaya sekolah yang semakin mahal menabah pendertaan rakyat.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Calon-calon Kepala Daerah maupun calon Legislaitif (DPR dan DPRD) selalu mengatasnaman kesejahteraan rakya saat mereka menyampaikan tentang Visi dan Misinya disaat kempanye. Tak ada yang mengatakan demi keluarga atau kroni-kroninya. Kesajahteraan akyat dan pembangunan yang menjadi utama. Namun tak sedikit pula Kepala Darah maupun anggota Legislatif yang masuk penjara karena Korupsi anggaran maupun menerima suap demi kepentingannya sendiri. Mereka lupa akan janji kampanye terutama sumpah jabatan saat dilantik untuk menduduki jabatannya.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Rakyat yang tidak memeiliki Identitas Diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga negara  Indonesia asli,tak sedikit pula yang terjaring petugas Yustisi. Disisi lain, uang rakyat yang terkumpul dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disediakan pemerintah untuk pembuatan KTP untuk rakyat, telah habis lebih dari setengahnya di Korupsi oleh oknum-oknu pejabat-pejabat yang "tidak bermoral". Anehnya, hukum pun tak mampu untuk menyentuh sebahagian dari mereka yang terlibat. <br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Ironisnya, kasus Korupsi di negeri tercinta ini ibarat akar Ilalang yang sulit dimusnahkan menjadi salah satu hambatan untuk mencapai rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena akarnya sudah menjalar ke mana-mana baik ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang maupun ke bawah serta  ke atas. Yang telibat dalam kasus Korupsi itupun tidak hanya pejabat pusat di Jakarta, melainkan hampir seluruh Desa maupun Kota di 34 provinsi di negeri tercinta ini.<br /><br />Sebaba yang terseret ke pusaran kasus korupsi adalah mulai dari oknum  Kelompok Tani (Poktan), LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat), Lurah/Kepala Desa, Kepala Dinas, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, DPRD, DPR RI, Polisi, Pengacara, Jaksa dan Hakim serta pengusaha. Oknum-oknum tersebut pun sudah ada yang dihukum dengan pidana penjara seumur hidup (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Muktar), ada pula yang dihukum penjara 1 tahun oleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) setempat, serta masih ada dalam proses hukum.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah lainnya tentang pejabat yang Bersih,  Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sepertinya hanya dijadikan sebagai buku bacaan biasa.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Anehnya, sekalipun sudah banyak oknum pejabat yang dihukum penjara karena Korupsi, bukannya  membuat jera bagi oknum pejabat lainnya, melainkan justru semakin tahun semakin bertambah. Oknum-oknum pejabat di negeri ini sepertinya memegang prinsip meneruskan atau mengikuti jejak pendahulunya.<br /> </span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Yang lebih anehnya lagi, sejak tahun 2016, Kepala Daerah semakin banyak yang dipenjarakan oleh Khususnya KPK karena tertangkap tangan maupun karena penyidikan, seperti yang terjadi di Jawa Timur salah satu kota terbesar di Indonesia. Dari 38 Kepala Derah (Bupati/Wali Kota), 11. diantaranya sudah menjadi tersangka, ada yang sudah divonis dan ada yang masih dalam proses persidangan maupun penyidikan, yaitu 1. Wali Kota Madiun (hasil penyidikan KPK, sudh divonis),; 2. Wali Kota Batu (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 3. Bupati Nganjuk (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 4. Bupati Pamekasan (tertangkap tangan KPK, sudah divonis),; 5. Wali Kota Mojokerto (tertangkap tangan KPK, proses persidangan),; 6. Bupati Jombang (tertangkap tangan KPK, proses persidangan),; 7. Bupati Mojokerto (masih dalam tahap penyidikan), 8. Wakil Bupati Malang (masih dalam tahap penyidikan),; 9. Bupati Tulungagun (tertangkap tangan KPK, proses penyidikan), 10. Wali Kota Blitar (tertangkap tangan KPK, proses penyidikan),; 11. Wali Kota Malang (penyidikan KPK, sudah divonis) bersama dengan 19 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka karena kasus suap APBD Kota Malang.<br /><br />Menyusul Provinsi kedua, yakni Sumatra Utara. Dari 27 Kepala Daerah (Kabupaten/Kota), 9 diantaranya sudah dipenjarakan oleh KPK karena terlibat kasus Korupsi, yaitu 1. Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap,; 2. Wali Kota Medan Rahudman Harahap,; 3. Wali Kota Siantar Robert Edison Siahaan,; 4. Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,; 5. Bupati Nias Binahati Benedictus Baeha,; 6. Wali Kota Medan Abdillah,; 7. mantan Wakil Wali Kota Medan Ramli Lubis,’ 8. Gubernur Sumatra Utara (non aktif) Syamsul Arifin dan 9. Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho serta 38 dari jumlah anggota DPRD Medan juga menjadi tersangka oleh KPK. Belum lagi di daerah-daerah lainnya di 34 Provinsi Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Kepala Daerah (Eksekutif) maupun sebagai anggota Legislatif yang membuat suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggara negara yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), justru melanggar aturan itu sendiri. Pada hal, kasus Korupsi itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa, yang terencana namun tidak meninggalkan bekas luka, tetapi dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. <br /><br />Melihat kasus Korupsi yang semakin tahun semakin bertambah, Pemerintah memang tidak  tinggal diam begitu saja. Presiden RI Ir. Joko Widodo, berupaya keras untuk memberantas praktek-praktek korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh oknum-oknum pejabat maupun pengusaha yang “bermoral rusak” hanya demi kepentingan pribadinya. <br /><br />Salah satu bentuk upaya tegas yang dilakukan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang disebut Satgas Saber Pungli.<br /><br />Sepertinya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, keberadaan KPK, dan Stagas Saber Pungli, tidak membuat rasa takut para oknum pejabat yang masih melakukan Korupsi dengan berbagai cara dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau Korporasi. Apakah rakyat Indonesia terutama para pejabatnya selama ini hanya berpangku tangan dengan tetap menerima gaji sehingga ada Gerakan Indonesia kerja ?. Kerja dengan moral dan ahklah yang sudah “rusak" akan tetap melahirkan pejabat yang Korupsi. Tetapi apa bila dengan moral, ahklah, pikiran dan hati yang baik dan bersih, maka akan melairkan pejabat yang bersih dan megutamakan nasib rakyatnya.<br /><br />Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menuju Indonseia yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) menuju rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera dengan kakyaan alam yang terdapat di bumi nusantara Ini ?<br /><br />Saatnya Indonesia bukan hanya Bekerja, melainkan mari kita kita  menggalang <b>Gerakan Memperbaiki Ahlaq, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH)</b>, sebagai anggota masyarakat baik sebagai swasta, BUMD, BUMN terutama sebagai PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang saat ini dikelan dengan ANS (Aparatur Negara Spil) terutama para pejabat di negeri ini, serta mengubah sistim lama dengan istilah “loyal dan patuh pada pimpinan” serta melaksanakan keterbukaan informasi publik secara total “bukan setengah hati”. Bila Akhlaq, Moral, Pikiran, dan Hati sudah baik, kasus Korupsi secara perlahan-lahan akan berkurang, dan cita-cita Kemerdekaan yang di Proklamasikan para penjuang kemerdeakaan negeri tercinta ini untuk  menuju <b>rakyat Indonesia  yang Makmur dan Sejahtera </b>dapat tercapai. (*)</span></span></div>

Opini Salam Merdeka. Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak Moral Pikiran dan Hati (GEMAMPIH)

Mari kita menggalang, Gerakan Memperbaiki Ahlak, Moral, Pikiran, dan Hati (GEMAMPIH) Oleh: Jentar Sitinjak (Pemimpin Redaksi) H ari ini...

»

Terdakwa Tunggal Kasus Suap Tangkap Tangan Kepolisan Divonis 1 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQrU9umTV5GgnTrZPGlfGMCkblON7gqly1vTHI7ca-mNamOndELoUtRkvi5w8LkhYxCdLLQQK_7xBAruyQPSuWZPsS_jg3At92g2k-fa4BDVMo5ggW3axcarCQTN-fFP7fgI0h_A4DxX4/s1600/IMG20180426141448.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1197" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQrU9umTV5GgnTrZPGlfGMCkblON7gqly1vTHI7ca-mNamOndELoUtRkvi5w8LkhYxCdLLQQK_7xBAruyQPSuWZPsS_jg3At92g2k-fa4BDVMo5ggW3axcarCQTN-fFP7fgI0h_A4DxX4/s1600/IMG20180426141448.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Zainal Imron (tengah) diapit kedua Penasehat Hukumnya seusai persidangan</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i><b>#Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Suap yang yang tertangkap tangan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tak ubahnya pelaku “copet”, berbeda dengan penangan oleh KPK#</b></i></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), tak sedikit pelaku/tersangka yang tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Khsusnya di Jawa Timur hanya 1 (Satu) orang saja seperti "pelaku tindak pidana kriminal atau pencopet" dengan barang bukti berupa uang dari 3 juta hingga puluhan juta, dan kemudian di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Pasal yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa pun, ada yang pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentang menerima sesuatu janji atau hadih. Anehnya, sipemberi hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU yang sama, “tak berlaku”. <br />    <br />Ada pula yang dijerat dengan pasal 12 huruh e tentang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /><br />Entah memaksa bagaimana si pelaku terhadap seseorang hingga menyerahkan sejumlah uangnya lalu tertangkap tangan oleh Polisi. Apakah kerena berteriak hingga terdengar petugas lalu ditangkap, atau karena memang sengaja sipemberi menjebak si pelaku supaya ditangkap Polisi ?<br /><br />Yang jelas, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, berbeda dengan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, baik terhadap pelakunya apa lagi barang bukti berupa uang. Namun yang pasti, Undang-Undang yang dipakai oleh Kepolisan bersama Kejaksaan Negeri sama dengan yang dipakai oleh KPK. Namun bisa jadi, lain lembaganya lain pula cara penarapan hukum dalam Undang-Undang yang sama digunakan.<br /><br />Bedanya lagi, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK belum ada yang bebas di Pengadilan Tipikor, berbeda dengan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak pada tahun 2016 terhadap Pejabat Pelindo III Surabaya, yang dijerat dengan pasal pemerasan yang diatur dalam KUHP, dan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. <br /><br />Kali ini adalah Zainal Imran, Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo adalah terdakwa tunggal dalam kasus suap tangkap tangan Polres Situbondo pada Senin, 20 Maret 2017 lalu, namun baru disidangkan pada tanggal 24 April 2018, dan divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 16 Agustus 2018.<br /><br />Terdakwa Zainal Imran, ditangkap petugas Kepolisian Polres Situbonda pada tanggal 20 Maret 2017 di kantornya. Pada saat itu, Map berwarna hijau ditangan Kuncoro, salah satu pejabat di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang duduk disamping Gumilang sipemberi Map itu. Namun oleh Kuncoro sambil berdiri, dijatuhkan Map itu secara spontan diatas meja begitu melihat anggota Polres Situbondo dihadapannya. <br /><br />Anehnya, Barang Bukti (BB) berupa Map yang ditunjukkan JPU kepada Majelis Hakim bukan Map berwarna Biru melainkan Map berwarna Hijau. Yang menurut Penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya (2 Agustus 2018) bukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHPidana. Hal ini seperti yang terungkap dipersidangan.<br /><br />Zainal Imron yang pertama kali menjabat sebagai Lurah dan baru 2 bulan menjabat sebagai terdakwa tunggal dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan oleh Polres Sutubondo, yang di jerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /><br />Setelah menjalani proses persidangan dimana Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Gumilang sebagai saksi korban, tak ada keterangan saksi yang mengatakan ada pemaksaan dari terdakwa. Selain itu, saksi anggota Polisi Polres Situbondo yang dihadirkan JPU, bukan sebagai penyidik dalam kasus terdakwa melainkan dalam perkara lain. Dan saat itu pun Penasehat Hukum terdakwa keberatan. Sehinga tak banyak pertanyaan dari Majelis Hakim terhadap saksi. Sementara saksi Kuncoro mengakui, pernah menerima uang dari orang lain sebelum terdakwa Zainal Imron mejabat sebagai Lurah.<br /><br />Namun yang jelas, pasal yang terbukti menurut JPU Kejari Situbondo maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa Zainal Imron adalah pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta.<br /><br /><b><i>Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : huruf a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;<br /><br />Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat  kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i></b><br /><br />Pada Kamis, 16 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryamana menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta, atau kurungan 1 bulan bila terdakwa tak membayar. Tak ada uang pengganti, sebab uang yang Rp10 juta yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan, bahwa terdakwa terdakwa Zainal Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primer tersebut; Menghukum terdakwa Zainal Imron dengan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juat. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas ptusan Majelis Hakim, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, Markacung dan Ridwan Saleh maupun JPU menyatakan pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, Ridwan Saleh selaku Penasehat Hukum terdakwa mengatakan, masih pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Ridwan menambahkan, bahwa dalam putusan Majelis Hakim tak ada orang yang turut terlibat dalam kasus yang menjerat terdakwa.<br /><br />“Masih pikir-pikir dalam 7 hari ini. Dalam pertimabangan Majelis Hakim tak ada orang lain,” kata Ridwan.<br /><br />Kasus ini bermula pada sekitar bulan Desember 2016. Saat itu Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS).<br /><br />Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny, wakil ketua PKMS. Pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017.<br /><br />Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.<br /><br />Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 10.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan.<br /><br />Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta.<br /><br />Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada.<br /><br />Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa.<br /><br />Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. <br /><br />Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo<br /><br />Dan atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana penjara sebagaiamana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Rd1) </span>

News Tipikor Terdakwa Tunggal Kasus Suap Tangkap Tangan Kepolisan Divonis 1 Tahun Penjara

Terdakwa Zainal Imron (tengah) diapit kedua Penasehat Hukumnya seusai persidangan #Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Suap yang yang terta...

»

Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Divoni 1 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Q5mvguy0Jgc7G_2VYU39m_IF9CDDsnNcYgw-RcOu_sgvo_keH05dY8IrrPY3QF15zZkeN4MDT1uMI9qw3Oc08y6oo2d3XOtPJDFhyphenhyphenDbAppwv9sCiwtvZ41Ml6gjd3nxHAxlFEb4Qo6w/s1600/IMG20180816104432.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Q5mvguy0Jgc7G_2VYU39m_IF9CDDsnNcYgw-RcOu_sgvo_keH05dY8IrrPY3QF15zZkeN4MDT1uMI9qw3Oc08y6oo2d3XOtPJDFhyphenhyphenDbAppwv9sCiwtvZ41Ml6gjd3nxHAxlFEb4Qo6w/s640/IMG20180816104432.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa drh. Sri Suparmi saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i>#Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Anggaran di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri hanya 1 orang  “ibarat pencopet”, berbeda dengan penangan oleh KPK#</i></b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun terhadap terdakwa drh. Sri Suparmi, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri dalam perkara Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta.<br /><br />Hukuman terhadap terdakwa drh. Sri Suparmi ini dibacakan dalam Surat Putusan di persidangan oleh Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan agenda putusan yang dihadiri oleh JPU Ribut dari Kejari Kabupaten Kediri, maupun Penasehat Hukum terdakwa, pada Kamis, 16 Agustus 2018.<br /><br />Perbuatan terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sama dengan dakwaan JPU yang menyatakan, bahwa terdakwa diancam dalam pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa drh. Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidan Korupsi penyalahgunaan anggaran kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kediri pada tahun 2015 - 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 547 juta.<br /><br />Fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya, bahwa terdakwa drh. Sri Suparmi semasa menjabat sebagai Kepala Dinas, menyuruh anak buahnya untuk melakukan pemotongan anggaran sebesar 8 hingga 10 persen dari setiap kegiatan yang dapat dilakukan. Kemudian pejabat setingakt Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Bidang (Kabid) melalkukan pemotongan sendiri pada setiap anggaran yang ditentukannya sendiri sebesar 10 persen hingga terkumpul seebesar Rp547.357.000. <br /><br /><b><i>Pada hal pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. <br /><br />Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</i></b><br /><br />Anehnya, dalam kasus Korupsi yang ditangani Kejari Kabuapetan Kediri ini, “tak ubahnya seorang copet” karena hanya 1 orang pelaku saja, yakni terdakwa drh. Sri Suparmi. Jauh berbeda dengan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pada hal, Undang-Undang yag diterapkanpun sama, yaituUndang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> </span><br /> <span style="font-size: small;">Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dihukum sesaui denagan perbuatannya, dan menolak pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa. Karena terdakwa sudah mengembalikannya sebesar Rp547.357.000 maka terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa drh. Sri Suparmi terbukti secara sah dan meyakinkm bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsider; Menghukum terdakwa drh. Sri Suparmi dengan hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp50 juat. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Namun sepertinya terdakwa menerima putusan itu karena hukumannya ringan.<br /><br />“Masih pikir-pikirlah. Kalau dendanya sudah nggak ada karena sudah dikembalikan semuanya,” kata Penasehat Hukum terdakwa seuasi sidang. (Rd1) </span><br />

News Tipikor Mantan Kadis Perikanan dan Peternakan Kab. Kediri Divoni 1 Tahun Penjara

Terdakwa drh. Sri Suparmi saat berdiskusi dengan PH-nya atas Vonis dari Majelis Hakim #Tersangka/terdakwa Kasus Korupsi Anggaran di Dina...

»

“Terima” Uang Suap, 18 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Y8omJGNobgL17eKdanpC6UdRqEB37Sk9aIH-aS2DSdjzDVIQDIaZGA6LjoHqgUTexhHEOXtNcMQWXcciO59IOfmtqUekXPndId1GdyJkpVniMgnbRWo-pAObtwRmAxVTizq6zKFaYD0/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="948" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7Y8omJGNobgL17eKdanpC6UdRqEB37Sk9aIH-aS2DSdjzDVIQDIaZGA6LjoHqgUTexhHEOXtNcMQWXcciO59IOfmtqUekXPndId1GdyJkpVniMgnbRWo-pAObtwRmAxVTizq6zKFaYD0/s640/IMG_20180815_172042.jpg" width="485" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-small;"><b>Terdawka Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD) dkk</b></span></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam dakwaan JPU KPK disebutkan, seluruh anggota DPRD<span id="goog_469913099"></span><span id="goog_469913100"></span> Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang menerima duit “haram” yang disebut uang Pokir, uang Sampah dan uang Pembahasan APBD Kota Malang TA 2015#</b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kasus perkara Korupsi suap terhadap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 ibarat Pribahasa, Tidak ada Asap kalau tidak ada Api. Apinya adalah DPRD Kota Malang, sementara asapnya Pemkot Malang, dan yang terkena dampaknya adalah Legislatif (DPRD Kota Malang) serta Eksekutif (Pemkot Malang) sendiri.<br /><br />Sebab pada Juni 2015, saat Pemkot Malang (Eksekutif) mengajukan pembahasan P-APBD Kota Malang TA 2015 kepada DPRD Kota Malang (Legislatif), saat itu pihak DPRD Kota Malang melalui Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono “menyalakan api” alias meminta uang pokir kepada Wali Kota Malang, Moch. Anton, agar pembahasan Perubahan APBD berjalan lancar dan tidak ada hambatan dari seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /><br />Permintaan itu pun direspon oleh sang Wali Kota dengan memerintahkan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, dari Sekda ke Kepala Dinas PUPPB kemudian ke Teddy Sujadi Soemama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk melaksanakan permintaan sang Dewan yang terhormat. Karena permintaan itu disetujui sang Wali Kota, akhirnya menjadi “asap”, karena pihak Eksekutif dan Legislatif sudah “terbakar”. <br /><br />Andai saja sang Wali Kota Malang Moch. Anton tidak menyetujui permintaan sang Ketua Dewan Moch. Arif Wicaksono, bisa jadi takkan ada “asap karena apinya tidak menyala“ alias  tidak ada yang masuk penjara.<br /><br />Akibat dari permintaan Ketua DPRD Kota Malang itu disetujui sang Wali Kota Malang, Pemerintahan Kota Malang pun “bernasib malang, ibarat Kota tak bertuan”. Sebab sang Wali Kota Moch. Anton bersama Jarot Edy Sulistyono, dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono bersama 18 anggotanya yang terdiri dari 3 Wakil Ketua, 8 Ketua Fraksi, 4 Ketua Komis dan 3 anggota DPRD tanpa jabatan, sama-sama “terbakar” alias masuk pejara oleh KPK (Komisi Pemberantasan Kotupsi).<br /><br />Yang dipenjarakan KPK lebih dulu adalah Jarot Edy Sulistyono, kemudian Moch. Arif Wicaksono. Keduanya “didudukan” oleh KPK dikursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk diadili dihadapan Marwah Tuhan yakni Majelis Hakim, atas perbuatannya sebagai penyuap dan penerima suap sesama pejabat pemerintah/negara. Oleh Majelis Hakim, Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp700 juta.<br /><br />“Asap semakin tebal karena kobaran api yang semakin membesar”. Sebab, setelah Jarot dan Moch. Arif diadili, KPK pun menetapkan sang Wali Kota Moch. Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 menjadi tersangka lalu dimasukan ke penjara. Moch. Anton pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp700 juta. Sementara saat ini, tibalah saatnya bagi 18 anggota DPRD Kota Malang itu untuk diadili. </span><br /> <span style="font-size: small;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC05cI0stYMcmP3Tpkq7qpBIIC8Uyts0pvk398LBcPBVcDAxST1YH2Ejm-ZKO8KvDjUCih5YRDwjhk-mNVJH7ARfcZDBjj-5ti6qCL1ohQlUAKPVtuikHCaj3qphVwlvnEfWudVen9iFM/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="948" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhC05cI0stYMcmP3Tpkq7qpBIIC8Uyts0pvk398LBcPBVcDAxST1YH2Ejm-ZKO8KvDjUCih5YRDwjhk-mNVJH7ARfcZDBjj-5ti6qCL1ohQlUAKPVtuikHCaj3qphVwlvnEfWudVen9iFM/s640/IMG_20180815_174718.jpg" width="485" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Suprato, dkk</b></td></tr> </tbody></table> </span>Saat Jarot, Moch. ARif dan Moch. Anton diadili, terungkaplah fakat-fakta dalam persidangan diantaranya, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Malang ternyata tidak hanya menerima duit “haram” alias uang Pokir (pokok-pokok pikiran) saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, ternyata pada tahun 2014, saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang berjumlah 45 orang itu menerima duit “haram” sebesar Rp5,5 milliar.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Para sang politikus di Kota Malang itu juga menerima uang sampah saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses <br /> <br /> Bisa jadi, KPK akan menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, karena seluruhnya menerima uang Pokir, uang pembahasan APBD TA 2015 dan uang sampah, yang setiap anggota masing-masing menerima yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Tidak hanya anggota DPRD, melainkan Sekda, Kabid Dinas PUPPB termasuk para kontraktor yang memberikan uang kepada Teddy atas perintah Cipto untuk diserahkan ke DPRD sebagai uang Pokir dalam pembahasan Perubahan APBD supaya berjalan lancar. <br /> <br /> Hal ini pula yang terungkap dalam sidang perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 dengan 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang, saat diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu, 15 Agustus 2018.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta.<br /> <br /> Rabu, 15 Agustus 2018, adalah sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU KPK Arif Suhermanto dkk terhadap 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketu majelis Hakim Cokorda Gede.<br /> <br /> Ke- 18 terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara masing-masing dalam 1 berkas perkara terdiri dari 6 terdakwa, yakni Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara), serta Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti, satu berkas perkara.<br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjakYFYMRSnMLL1hatD4tNkk0Uzwrj4iSshLRVof9QtKLwjYA9F_LrG8v2vPtFLzgQ0jhrJsiaivphp5_kQAZly_ISDJhyphenhyphenUdVzBPRc4_ZEEYAOD4dH1P2cwALxC8-NOWbf1qKMc0uF0QjM/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="948" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjakYFYMRSnMLL1hatD4tNkk0Uzwrj4iSshLRVof9QtKLwjYA9F_LrG8v2vPtFLzgQ0jhrJsiaivphp5_kQAZly_ISDJhyphenhyphenUdVzBPRc4_ZEEYAOD4dH1P2cwALxC8-NOWbf1qKMc0uF0QjM/s640/IMG_20180815_175832.jpg" width="485" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Sulik Lestyowati, dkk</b></td></tr> </tbody></table> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, ke- 18 terdakwa didakwa telah menerima suap dan gratifikasi serta dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun. <br /> <br /> Dalam surat dakwaannya JPU KPK menyebutkan, bahwa bahwa Terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya adkwaan sama) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat,<br /> Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br /> <br /> Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkNRgwjbxtpuPZqpfTz2qsZdO9m6NNBJ7qzKRML0rvw2QOsZeCXh30Es2o1p0oGDq3vuGmQ5seK0qlZDB_CdeFJdtYX1cOWHeBfVa6vQbh_PNq8STa8LJ8SGPyDdqoLU1Euex3Dm0Gc9Q/s1600/IMG_20180815_170558.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="496" data-original-width="363" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkNRgwjbxtpuPZqpfTz2qsZdO9m6NNBJ7qzKRML0rvw2QOsZeCXh30Es2o1p0oGDq3vuGmQ5seK0qlZDB_CdeFJdtYX1cOWHeBfVa6vQbh_PNq8STa8LJ8SGPyDdqoLU1Euex3Dm0Gc9Q/s640/IMG_20180815_170558.jpg" width="468" /></a></div> <br /> Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta.<br /> <br /> “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK<br /> <br /> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj83pdD0Fp0Y0bdgR2ZN1jEsol3Hz60a52Z7_MPFwVGlotLudUj0_gLprrr8ILyIRKSIuFJH-TDw5jifBDhI5B6-7GSmimKGKzkCs7KNbxSKvrrfy-Bfc0tmlnkTILGGfC8NzS-XEEeGT8/s1600/IMG_20180815_170651.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj83pdD0Fp0Y0bdgR2ZN1jEsol3Hz60a52Z7_MPFwVGlotLudUj0_gLprrr8ILyIRKSIuFJH-TDw5jifBDhI5B6-7GSmimKGKzkCs7KNbxSKvrrfy-Bfc0tmlnkTILGGfC8NzS-XEEeGT8/s1600/IMG_20180815_170651.jpg" /></a><br /> “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. <br /> <br /> “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIZo8U9G3FDt-ly_p0TRB8RDmGkMPv31s4lKf-pxQsPmShZhEnUy6jeZOuqMc6mic9yYWXivqe_Ys83D0FLPKueaA6NW1BleBHaWocv3Bc94dC7SZ7s5lCoiN5iaLizp5xN_TO9QVXdAo/s1600/IMG_20180815_170717.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="295" data-original-width="221" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIZo8U9G3FDt-ly_p0TRB8RDmGkMPv31s4lKf-pxQsPmShZhEnUy6jeZOuqMc6mic9yYWXivqe_Ys83D0FLPKueaA6NW1BleBHaWocv3Bc94dC7SZ7s5lCoiN5iaLizp5xN_TO9QVXdAo/s400/IMG_20180815_170717.jpg" width="299" /></a></div> <br /> “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain : 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> Bahwa para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /> <br /> “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK.<br /> <br /> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: x-large;">Selain suap,</span></b></span> <b><span style="font-size: x-large;"><span style="color: red;"> para terdakwa </span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;">juga didakwa menerima Gratifikasi</span></span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglAw-XLcS1_NH-uT_QNtn2_M8NLkvE1v23A2jyNGbl-54BEEIAmzOcIZF9gBwAWSyDp43R_WQl0iIrKi3J8dIXI-E3qVo1iX3VmoiVrjrHvmesLgQsK14q_WtV_XERYZMqvT_zgG1wHUs/s1600/Screenshot_2018-08-15-17-03-41-39.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglAw-XLcS1_NH-uT_QNtn2_M8NLkvE1v23A2jyNGbl-54BEEIAmzOcIZF9gBwAWSyDp43R_WQl0iIrKi3J8dIXI-E3qVo1iX3VmoiVrjrHvmesLgQsK14q_WtV_XERYZMqvT_zgG1wHUs/s640/Screenshot_2018-08-15-17-03-41-39.png" width="640" /></a></div> JPU KPK juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” sebesar Rp300 juta. Dan uang itu tidak hanya diterima oleh terdakwa, melainkan seluruh Anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan : <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">a.</span></b> Penerimaan uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kemudian membagikannya kepada 45 (Empat puluh lima) anggota DPRD Kota Malang Mulai: para Ketua Fraksi. diantaranya : <br /> <br /> 1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000<br /> 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000<br /> 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 <br /> 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 <br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 <br /> 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000<br /> 7. Moch Anef Wicaksono sebesar Rp125.000.000<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000<br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000<br /> 11. Salamat sebesar Rp125.000.000<br /> 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000<br /> 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000<br /> 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000<br /> 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000<br /> 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta,<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHL1LuP06SEdVeMz-6uePVUlTpInfIFKmCOiroI6LywW9t2149-TXqA9RLo0B869V9SxV613YDEKzzIlCbBS1ZvtHmviUvHT4w5qBi_SKtxP_KU8iX4QM0GwIKWtNny3v_lfBOafUxVBU/s1600/IMG_20180815_170746.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="169" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHL1LuP06SEdVeMz-6uePVUlTpInfIFKmCOiroI6LywW9t2149-TXqA9RLo0B869V9SxV613YDEKzzIlCbBS1ZvtHmviUvHT4w5qBi_SKtxP_KU8iX4QM0GwIKWtNny3v_lfBOafUxVBU/s640/IMG_20180815_170746.jpg" width="359" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">b.</span></b> Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : <br /> <br /> 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 <br /> 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000 <br /> 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000 <br /> 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 <br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000 <br /> 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000 <br /> 7. Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25.000.000 <br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 <br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 <br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 <br /> 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 <br /> 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 <br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000 <br /> 14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 <br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 <br /> 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 <br /> 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000 <br /> 18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 <br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000 <br /> <br /> “Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK<br /> <br /> Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">1.</span></b> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZZ-NhDzBFn3O3qCKczlvE8XG9R28y7SZpx2cYLV7xKUiJ9Uy1UOgFryPd4i0S8x2vLmWIQclEhRvFOVYFySod2QIBMVxmtLr48vLCFpd13g_RaydVWhm65bKnNkUsPNdb6Fr-eQs-UtQ/s1600/IMG_20180815_171405.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="155" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZZ-NhDzBFn3O3qCKczlvE8XG9R28y7SZpx2cYLV7xKUiJ9Uy1UOgFryPd4i0S8x2vLmWIQclEhRvFOVYFySod2QIBMVxmtLr48vLCFpd13g_RaydVWhm65bKnNkUsPNdb6Fr-eQs-UtQ/s640/IMG_20180815_171405.jpg" width="358" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">2</span>.</b> Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN”.<br /> <br /> “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim secara jelas, ternyataa salah satu dari 18 terdakwa yakni, Ya’qud Ananda Gudban masih kurang mengerti dan tidak terima, sehingga melalui Penasehat Hukumnya akan melakukan Eksepsi atau keberatan.<br /> <br /> “Kami akan melakukan Eksepsi, karena surat dakwaan JPU kurang jelas dan cermat,” kata Penasehat Hukum mantan calon Wali Kota Malang ini. Sementara JPU KPK siap menghadapi keberatan terdakwa. Hal itu disampaikan JPU KPK Burhanudin kepada wartawan media ini seusai persidangan.<br /> <br /> “Kalau dikatakan kurang jelas, dimana yang tidak jelas. Dalam surat dakwaan sudah kita jelaskan baik tempat mapun waktu dimana perbuatannya. Kita siap, kalau terdakwa melakukan Eksepsi,” ujar JPU KPK ini.  (Rd1)

News Tipikor “Terima” Uang Suap, 18 Anggota DPRD Kota Malang Diadili

Terdawka Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD) dkk #Dalam dakwaan JPU KPK disebutkan, seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019...

»

JPU KPK Siap Menghadapi Eksepsi Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBzwnfoR62el-CbXr4rYLN5IdY0ZG8JdNqwTHdyJGGiGdnffLfjJqeWggdDYPZLDvkjs9uy1i0vofjTcd6I_pHAulNjHyISDTMuz9F5eSCWXjgKRYQl0XqcRYCi1gv0BBmB_UoV_hTPYg/s1600/Nanda.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1108" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBzwnfoR62el-CbXr4rYLN5IdY0ZG8JdNqwTHdyJGGiGdnffLfjJqeWggdDYPZLDvkjs9uy1i0vofjTcd6I_pHAulNjHyISDTMuz9F5eSCWXjgKRYQl0XqcRYCi1gv0BBmB_UoV_hTPYg/s640/Nanda.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban saat menaiki kendaraan tahan menuju Rutan Medaeng</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Arif Suhermanto dkk menyatakan siap menghadapi Ekesepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa beritakorupsi.co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) Arif Suhermanto dkk menyatakan siap menghadapi Ekesepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban, atas surat dakwaan yang dianggapnya tidak jelas, saat JPU KPK membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa dan 17 terdakwa lainya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu, 15 Agustus 2018.<br /><br />“Kami siap. Kalau dikatakan kurang jelas, dimana yang tidak jelas. Dalam surat dakwaan sudah kita jelaskan baik tempat mapun waktu dimana perbuatannya. Kita siap, kalau terdakwa melakukan Eksepsi,” ujar JPU KPK ini<br /><br />Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban bersama 17 terdakwa lainnya dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara) telah didakwa menerima suap yang disebut dengan istilah uang Pokir (Pokok-pokok Pikiran) sebesar Rp700 juta saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015<br /><br />Uang sebesar Rp700 juta itu kemudian dibagikan keseluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dengan rincian, Ketua DPRDD Kota Malang sebesar Rp100 juta, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp15 juta, sementara anggota masing-masing menerima sebesar Rp12.5 juta.<br /><br />Tidak hanya uang Pokir, melainkan juga uang “sampah” sebesar Rp300 juta, serta menerima uang pada tahun 2014 saat pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang total kseseluruhannya sebesar Rp5.5 milliar. Uang itu dibagikan kseseluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang termasuk terdakwa Ya’qud Ananda Gudban mantan calon Wali Kota Malang namun kalah tanpa menyaksikan penghitungan jumlah suara dari masyarakat Kota Malang saat pemilihan Wali Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2018, karena terdakwa sudah dipenjarakan oleh KPK saat itu.<br /><br />Anehnya, dari 19 anggota DPRD Kota Malang yang menejadi terdakwa dalam kasus ini, hanya terdakwa Ya’qud Ananda Gudban melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa dakwaan JPU KPK tidak jelas. Sementara puluhan terdakwa lainnya tidak mengatakan seperti yang diakatakn terdakwa, bahkan Ketuanya pun sudah dinyatakan terbukti bersalah menerima uang “haram” itu. <br /><br />Sebelumnya, saat terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan degan terdakwa Jarot, Moch. Arif dan Moch. Anton dalam persidangan juga mengatakan tidak menerima uang. Tidak hanya terdakwa Ya’qud Ananda Gudban memang yang mengatakan itu. Ada beberapa anggota DPRD Kota Malang yang saat ini masih bebas duduk dikursinya sebagai anggota Dewan yang terhormat.<br /><br />Namun dalam fakta persidangan sebelumnya, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti yang ditunjukkuan JPU KPK berupa hasil percakapan yang menyatakan bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, hasil percakapan antara terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang yang diputar JPU KPK dalam persidangan terkait MoU sampah, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban mengatakan bahwa itu hanya bercanda.<br /><br />Pun demikian, Surat dakwaan JPU KPK maupun Eksepsi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang akan dibacakan dalam persidangan yang akan datang, keputusannya ada ditangan Majelis Hakim.  (Rd1), atas surat dakwaan yang dianggapnya tidak jelas, saat JPU KPK membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa dan 17 terdakwa lainya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu, 15 Agustus 2018.<br /><br />“Kami siap. Kalau dikatakan kurang jelas, dimana yang tidak jelas. Dalam surat dakwaan sudah kita jelaskan baik tempat mapun waktu dimana perbuatannya. Kita siap, kalau terdakwa melakukan Eksepsi,” ujar JPU KPK ini<br /><br />Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban bersama 17 terdakwa lainnya dan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono (sudah divonis 5 tahun penjara) telah didakwa menerima suap yang disebut dengan istilah uang Pokir (Pokok-pokok Pikiran) sebesar Rp700 juta saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015<br /><br />Uang sebesar Rp700 juta itu kemudian dibagikan keseluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 dengan rincian, Ketua DPRDD Kota Malang sebesar Rp100 juta, Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi masing-masing sebesar Rp15 juta, sementara anggota masing-masing menerima sebesar Rp12.5 juta.<br /><br />Tidak hanya uang Pokir, melainkan juga uang “sampah” sebesar Rp300 juta, serta menerima uang pada tahun 2014 saat pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang total kseseluruhannya sebesar Rp5.5 milliar. Uang itu dibagikan kseseluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang termasuk terdakwa Ya’qud Ananda Gudban mantan calon Wali Kota Malang namun kalah tanpa menyaksikan penghitungan jumlah suara dari masyarakat Kota Malang saat pemilihan Wali Kota Malang pada tanggal 27 Juni 2018, karena terdakwa sudah dipenjarakan oleh KPK saat itu.<br /><br />Anehnya, dari 19 anggota DPRD Kota Malang yang menejadi terdakwa dalam kasus ini, hanya terdakwa Ya’qud Ananda Gudban melalui Penasehat Hukumnya yang mengatakan, bahwa dakwaan JPU KPK tidak jelas. Sementara puluhan terdakwa lainnya tidak mengatakan seperti yang diakatakn terdakwa, bahkan Ketuanya pun sudah dinyatakan terbukti bersalah menerima uang “haram” itu. <br /><br />Sebelumnya, saat terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan degan terdakwa Jarot, Moch. Arif dan Moch. Anton dalam persidangan juga mengatakan tidak menerima uang. Tidak hanya terdakwa Ya’qud Ananda Gudban memang yang mengatakan itu. Ada beberapa anggota DPRD Kota Malang yang saat ini masih bebas duduk dikursinya sebagai anggota Dewan yang terhormat.<br /><br />Namun dalam fakta persidangan sebelumnya, baik keterangan saksi-saksi maupun bukti yang ditunjukkuan JPU KPK berupa hasil percakapan yang menyatakan bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, hasil percakapan antara terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan terdakwa Moch. Anton selaku Wali Kota Malang yang diputar JPU KPK dalam persidangan terkait MoU sampah, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban mengatakan bahwa itu hanya bercanda.<br /><br />Pun demikian, Surat dakwaan JPU KPK maupun Eksepsi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang akan dibacakan dalam persidangan yang akan datang, keputusannya ada ditangan Majelis Hakim.  (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Siap Menghadapi Eksepsi Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban

Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban saat menaiki kendaraan tahan menuju Rutan Medaeng berita korupsi .co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari...

»

Solihin, LSM Perintis Terima Sapi Dari Dana Bansos Sebagai “Tutup Mulut”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9-B0V1gx6ojHQa3vCVO3r65gxQ27RpdE5qtxaBU8-xY7kXketVDNPKXPxFcb_Vgc1_UI9SSMuaK3E2QUTo0wEU-_JuO9VEBXXO3j51-e4r2dVyVNdLcn-d3LQxlvT4CRf5VzPyZiOFpY/s1600/1534252438907.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9-B0V1gx6ojHQa3vCVO3r65gxQ27RpdE5qtxaBU8-xY7kXketVDNPKXPxFcb_Vgc1_UI9SSMuaK3E2QUTo0wEU-_JuO9VEBXXO3j51-e4r2dVyVNdLcn-d3LQxlvT4CRf5VzPyZiOFpY/s640/1534252438907.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Saksi dari kiri, </b> <b>Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) serta Solihin selaku LSM Perintis</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) dan Wartawan, sepertinya mulai “menghiasi” beberapa kasus perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Suarabaya saat ini.<br /><br />Sebelumnya, pada tahun 2016, Kejari Surabaya pernah menghadirkan salah seorang Wartawan Harian terkenal di Surabaya sebagai saksi dalam kasus perkara korupsi Prona disalah satu Kelurahan Kematan Dukuh Pakis Surabaya. Karena Wartawan itu menerima aliaran duit dari hasil penarikan biaya illegal oleh si Lurah, dan duit itu untuk pemasangan Iklan. Entah bagaimana proses pengajuan dan pencairan proposal Iklan. Dan bisa jadi PPh (Pajak Penghasilan) tidak di bayar ke Kas negara. <br /><br />Setelah itu, pada tahun 2017 - 2018, JPU KPK juga menghadirkan Wartawan Harian sebagai saksi dalam perkara Koruspi suap yang tertangkap tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Bahkwan Wartawan itu ikut dalam rombongan saat Taufiqurrahman diamnakan KPK di Hotel Brobudur Jakarta.<br /><br />Berlanjut kemudian, KPK juga menghadirkan salah satu Wartawan harian terkenal di Jawa Timur, dalam perkara Korupsi suap Ketua DPRD Kota Malang. Dalam dakwaan JPU KPK, si Wartawan itu memperkenalkan pihak Kontraktor (Komisiainyanya sudah divonis) dengan Ketua DPRD Kota Malang (sudah divonis), terkait proyek Jembatan Kedungkandang Malang. Tidak hanya memperkenalkan, tetapi juga “mengetahui” terkait penganggaran proyek yang menjadi salah satu kasus dalam perkara Korupsi Bank Jatim sebesar Rp 155 milliar yang saat ini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Tidak hanya itu, si wartawan itu juga menerima duit dari pihak kontraktor sebesar Rp 5 juta, dan dari Ketua DPRD Kota Malang sebesar Rp 15 juta, setelah Ketua DPRD itu menerima duit dari pihak Kontraktor sebesar Rp 250 juta.<br /><br />Sementara dalam kasus Korupsi suap Bupati Jombang Nyono Suhari Wihandoko, JPU KPK tidak menghadirkan Wartawan Harian terkenal di Jawa Timur, walau dalam dakwaan JPU KPK, mapun yang terungkap dalam persidangan, bahwa duit “haram” yang diterima Bupati Jombang, sebahahian atau sebesar Rp 10 juta untuk pemasangan iklan terkait pencalonan Nyono sebagai Bupati dalam Pilkada Juni 2018.<br /><br />Dalam sidang kali ini yang “menghiasi” adalah anggota LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) Perintis, dalam kasus perkara dugaan Korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) yang berasal dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38 milliar, yang pencairannya tidak sesuai dengan prsedur oleh Pemda terhadap DPRD Kabupaten Jember, hingga menyeret Ketua DPRD Koabupaten Jember periode 2014 - 2019 menjadi terdakwa. Sementara Sekda dan Kepala BPKAD sudah dipenjarakan setelah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Kejati Jatim beberap minggu lalu.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin9vn9d69iacalZK0LxWVXFl4kZeaXOirIAPB4pNSN_Wa1aIn-ag7LfWYGeg5atmcV5Zuk8dDaP3CY-3aFS0c1iMQsSGxRGgpITeWUyMP7b_NtdfsF7CT3VowYIbw-wLC5KTsHjykQTEA/s1600/_1534225038297.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin9vn9d69iacalZK0LxWVXFl4kZeaXOirIAPB4pNSN_Wa1aIn-ag7LfWYGeg5atmcV5Zuk8dDaP3CY-3aFS0c1iMQsSGxRGgpITeWUyMP7b_NtdfsF7CT3VowYIbw-wLC5KTsHjykQTEA/s640/_1534225038297.jpg" width="640" /></a></div> Selasa, 14 Agustus 2018, JPU dari Kejari Jember menghadirkan Solihin selaku anggota LSM Perintis di Kabupaten Jember sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara dugaan Korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)  sebesar Rp 38 milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah). <br /> <br /> Sidang yang berlangsung (Selasan, 14 Agustus 2018) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti adalah agenda pemeriksaan saksi selaku penerima dana Bansos yang dihadirkan JPU Kejari Jember. Sidang dilangsungkan dalam 3 session.<br /><br />Selain saksi Solihin selaku LSM, JPU juga menghadirkan Subairi dan Muchtar Sami’an selaku koordinator Kelompok yang ditunjuk oleh terdakwa. Selain itu, kedua saksi ini juga sebagai pengurus kelompok tani, serta beberapa saksi lainnya yang juga sebagai penerima dana Bansos itu, diantaranya Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya) dan Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju).<br /><br />Dalam persidangan terungkap, bahwa Solihin ternyata menerima satu ekor sapi dari Kelompok Tani Ternak Sapi Bima Sakti, pada tahun 2016, setelah dirinya mengetahui, bahwa penggunaan dana Bansos diduga tidak sesuai peruntukannya.<br /><br />“Saya pernah diundang untuk bertemu dengan Muktar dan terdakwa disalah satu tempat. Saya ditawari sesuatu oleh terdakwa. Sapi itu saya terima dari Sekretaris Kelompok. Wakyu saya bilang, saya mau menerima alakan saya dimasukkan menjadi anggota,” kata saksi Solihin kepada Majelis.<br /><br />“Itu sebagai tutup mulut ia ? tanya Ketua Majelis Hakim. Namun oleh terdakwa mengtakan, kata pelapr sudah selesai.<br /><br />Pada hal, yang membuat laporan ini ke Kejaksaan adalah dirinya bersama Farid, yang juga anggota LSM. <br /><br />Sementara pada sidang sebelumnya dalam perkara yang sama dengan saksi Subairi dan Muhtar Sami’an terungkap, bahwa dana Bansos yang diterima Kelompok Ternak Sapi Bima Sakti sebesar Rp75 juta. Kemudian Muktar menitipkannya ke terdakwa sebesar Rp50 juta, sementara yang Rp25 juta dibelikan 1 ekor sapi seharga Rp15 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta dibagi bertiga antara Ketua, Bendahar dan Sekeretaris Kelompok Tani ternak Sapi Bima Saksti<br /><br />“Terima sebesar Rp75 juta. Karena saya takut hilang, rumah Bedeg (bamboo) terus saya titipkan ke terdakwa sebesar 50 juta. Yang Rp25 juta saya belikan sapi seharga Rp15 juta tapi sapinya hilang. sisanya dibagi tiga,” kata saksi. Majelis Hakim pun heran atas keteragan saksi.<br /><br />Majelis Hakim kemudian bertanya terkait sisa uang yang Rp50 juta ditangan terdakwa, Muktar mengatakan, diambil untuk membeli sapi  3 ekor seharga Rp15 juta per ekornya. Namun diakui saksi, bahwa harga yang sebenarnya adalah Rp10 juta. Tidak hanya itu. Surat keterangan jual beli sapi itu pun ternyata dibeli seharga Rp20 juta. Saksi juga mengakui, bahwa dirinya menerima imbalan dari Kelompok Tani lainnya untuk mendapatkan surat keterangan jual beli sapi itu. <br /><br />“Harganya dibuat 15 juta per ekor. Sapi yang dibeli 4 tapi dalam laporan 5. Di LPJ harganya dinaikkan. Sapinya ada yang sakit terus dijual<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun bertanya pada JPU, apakah kedua saksi ini sudah dijadikan tersangka. Namun oleh JPU dikatakan belum.<br /><br />Seusai persidangan, kepada wartawan media ini Solihin mengatakan, bahwa dirinya menjadi anggota LSM sudah 10 tahun, yang sebelumnya di LSM Libas, namun karena Ketua LSM Libas menjadi salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember, Solihin pun “lompat” ke LSM Perintis.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9MFB2K78D-Mf7-_rjxQ3dNTvFVQygACoi1ESq7AQy5PPEKpw2PE9cBrIIcv3UAnJvZraIdDipST4T5bAnpGiS-23b5rqCDt-UBGWx9IDEF7IhQS8KusPQj7ajSB5v-ZObPrelwjfORQ/s1600/IMG20180814124836.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn9MFB2K78D-Mf7-_rjxQ3dNTvFVQygACoi1ESq7AQy5PPEKpw2PE9cBrIIcv3UAnJvZraIdDipST4T5bAnpGiS-23b5rqCDt-UBGWx9IDEF7IhQS8KusPQj7ajSB5v-ZObPrelwjfORQ/s640/IMG20180814124836.jpg" width="640" /></a></div> Solihin menjelaskan, Awalnya dirinyalah yang pertama kali mengetahui duagaan penyimpangan dana Bansos oleh Kelompompok Tani. Karena Ketua Kelompok Tani ternak Sapi Bima Sakti adalah tetangganya. Kemudian disampaikannya ke Farid dari LSM P3 atau LSM MP3, dan selanjutnya membuat laporan ke Kejari.<br /><br />“Saya lebih dulu tau. Kan Kelompnya dekat rumah, terus saya tanya-tanya. Saya pernah diajak ketemu sama terdakwa ini, saya disuruh menyelesaikan. Saya bilang, nggak bisa Pak Haji (terdawak) nggak ada masalah dengan Pak Haji, karena uang sudah disetorkan ke rekening Kelompok. Terus saya ditawari sapi. Saya bilang, saya mau menerima tapi masukkan dulu saya sebagai anggota. Sapi itu saya teriam akhir 2016. Ketua LSM tau,” kata Solihin.<br /><br />Saat ditanya mengenai sapi, Solihin menjelaskan, bahwa sapi itu sudah disita oleh Kejaksaan, “Saya yang mengantar langsung ke Kejaksaan naik Pic Up terus saya diganti uang bensin. Apahak bisa jadi tersangka, kan sapi sudah dikembalikan,” kata Solihin.<br /><br />Selain Solihin selaku anggota LSM Perintis yang menerima 1 ekor sapi dari dana Bansos, kabar yang beredar adalah, salah satu Koperasi milik sekelompok “Wartawan” di Kabupaten Jember yang juga menerima aliran dana sebesar Rp300 juta melalui Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Ayub Junaidi. <br /><br />Yang menurt Ayub Junaidi saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor pada saat dirinya sebagai saksi mengatakan, bahwa Koporasi KOWINA (Koperasi Wieausaha Nasional) adalah milik Ansor. <br /><br />Sementara Marfano selaku Kepala Dinas Koperasi yang saat ini menjabat Sekda Kabupaten Jember saat ditanya wartawan media ini melalui nomor WhastAppnya terkait Koperasi tersebut, tak mau memberikan komentar. <br /><br />Kasus dana Bansos ini pun perlahan-lahan semakin tersang benderang. Dari keterangan Sekda dipersidangan mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos tidak sesuai dengan prosedur.<br /><br />Sementara dana Banso itu diterima oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang. Untuk Ketua dan Wakil Ketua mendpat Rp1 milliar, sedangkan anggota masing-masing menerima Rp750 juta. Kemudian dalam persidangan berikutnya juga terungkap dari keterangan Sekwan (Sekretaris Dewan) mengatakan, bahwa dirinya menerima data dari pimpinanya, dimana dalam data itu sudah ada nama-nama kelompok.<br /><br />Data itu kemudian diserahkan ke kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD) Kabupaten Jember. Dari BPKAD, kemudian dikirimkan ke Kepala Dinas masing-masing sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen, diantaranya adalah Dinas Peternakan dan Kesra.<br /><br />Dari Dinas Peternakan kemudian membuat surat NPHD (Surat perjanjian hibah daerah) kepada Kelompok penerima dana sesuai nama-nama kelompok yang sudah ada.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. <br /><br />Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa.<br /><br />Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3OMopOappxBRRqw8EWDg9i-8zkKrKzF1N42dffm6QurpQ8SoxxyLOIoVFtMs3_XvZslMlyb487HgYzmM-HtSs0lU3cs2ZL7MJWNRBKTELNtfa8_WnwMM9FIAJ09tcdkRkvsVsxv6SuE/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji3OMopOappxBRRqw8EWDg9i-8zkKrKzF1N42dffm6QurpQ8SoxxyLOIoVFtMs3_XvZslMlyb487HgYzmM-HtSs0lU3cs2ZL7MJWNRBKTELNtfa8_WnwMM9FIAJ09tcdkRkvsVsxv6SuE/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></div> Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah <br /> <br /> Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ).<br /><br />Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /><br />Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. <br /><br />Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. <br /><br />Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada.<br /><br />Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /><br />Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /><br />Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /><br />Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.<br /><br />Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /><br />Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /><br />Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /><br />Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /><br />Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

Solihin, LSM Perintis Terima Sapi Dari Dana Bansos Sebagai “Tutup Mulut”

Saksi dari kiri,  Subairi dan Muchtar Sami’an (Koordinator Kelompok) serta Solihin selaku LSM Perintis berita korupsi .co - Lembaga Su...

»