Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqlgpOxyea_Ab8z57kCCrwn6BcUhb8bDgMn9Q3ENOY59UCA_QTfxlA37E_rDamBu0IkgDi86DefK6KRkRnErAIZu3UMmBKtGREx8gR4qyhu8NXH3xOMIZYeTLsJXO_BGSJrarhDY4A9U/s1600/IMG20190523113718.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="654" data-original-width="681" height="614" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTqlgpOxyea_Ab8z57kCCrwn6BcUhb8bDgMn9Q3ENOY59UCA_QTfxlA37E_rDamBu0IkgDi86DefK6KRkRnErAIZu3UMmBKtGREx8gR4qyhu8NXH3xOMIZYeTLsJXO_BGSJrarhDY4A9U/s640/IMG20190523113718.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto :</span><b><span style="font-size: large;"> Kita siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati kalau ada penetapan dari Majelis Hakim<br /><br /></span></b><span style="font-size: large;">Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor : </span><b><span style="font-size: large;">Nggak ada masalah kalau itu</span></b><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 23 Mei 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, tak keberatan untuk menghadirkan Bupati Gresik Sambari dan Wakil Bupati Gresik Qosim dalam sidang kasus perkara Korupsi tangkap  tangan pada tanggal 14 Januari 2019 lalu oleh petugas Kejari Gresik terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik terkait pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD sejak tahun 2018 - 2019, asalkan ada penetapan dari Majelsi Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Hal itu dikatakan Andrie Dwi Subianto menjawab pertanyaan wartawan media ini seusai persidangan terkait keterangan saksi Kasubag (Kepala Subbagian Keuangan) BPPKAD Kab. Gresik Heni Puspitasri maupun saksi lainnya yang mengatakan bahwa uang hasil pemotongan dana insetif mengalir ke Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati.<br /><br />“Yang berhak menerima hasil pemotongan dana Intensif itu  hanya internal BPPKAD, selain boleh karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Andrie Dwi Subianto, Kamis, 23 Mei 2019.<br /><br />Wartawan media inipun bertanya lebih lanjut. Apakah keterangan saksi yang mengatakan bahwa uang itu juga mengalir ke Bupati Wakil Bupati, Sekda, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati dan Wakil Bupati, itu sah atau tidak, lalau apakah akan ada tersangka lain ?<br /><br />Menanggapi pertanyaan wartawan media ini, Andrie Dwi Subianto menjawab dengan tegas, bahwa selain internal BPPKAD itu tidak sah,<br /><br />“Di luar internal BPPKAD itu tidak sah. Kalau untuk tersangka lain, kita belum bisa jelaskan karena kita perlu gelar perkara lagi dan juga menunggu petunjuk pimpinan,” jawab Andrie Dwi Subianto.<br /><br />“Apakah anda akan menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik walau hanya sebagai saksi dalam persidangan, sebab selama ini belum pernah Kepala Daerah dihadirkan oleh JPU ke persidangan sebagai saksi, mengingat ada Forkopimda (Forum Pimpinan Kepala Daerah) ?,” tanya wartawan media ini kemudian.<br /><br />Namun Andrie Dwi Subianto menjawabnya dengan hati-hati, bahwa dirinya siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati Gresik sebagai saksi dalam persiangan asalkan ada penetepan dari Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Kita siap menghadirkan asalkan ada surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim,” kata Andrie.<br /><br />Sementara, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Dede Suryaman, yang mengadili perkara tersebut di atas mengatakan, tidak ada masalah.<br /><br />“Nggak ada masalah,” ucap Hakim Dede singat dan jelas.<br /><br />Dalam peridangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo (Kamis, 23 Mei 2019) adalah agenda mendengarkan keterangan 9 orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Gresik untuk di dengar keterangannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVI4PeSEPi7sP78ry1tmQC0cNAa7m0n_M5P9Y_14u1Q8C7Tq5Iiwx8P4aBIfbFZsJ6SM8T4sFr-QURd9-9vvl8LbezJp_BhJTeSFpcyKWc4f2I1wwyr1uH65qOz6YzEJvSEDTfEN2XMo/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGVI4PeSEPi7sP78ry1tmQC0cNAa7m0n_M5P9Y_14u1Q8C7Tq5Iiwx8P4aBIfbFZsJ6SM8T4sFr-QURd9-9vvl8LbezJp_BhJTeSFpcyKWc4f2I1wwyr1uH65qOz6YzEJvSEDTfEN2XMo/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div> Kesembilan orang saksi itu adalah diantaranaya pejabat BPPKAD yaitu Heni Puspitasri, Bendahara BPPKAD Lilis Sutiyowati serta Nurikah Handayani. Dan ada juga Pejabat Pemkab Gresik yaitu Asisten II.<br /><br />Saksi Heni Puspitasri maupun Nurikah menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa saksilah yang mengantarkan duit-duit itu ke pejabat Kabupaten Gresik diantaranaya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, BKD, Kabag Hukum, Asisten I, II dan III, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri serta supir Bupati dan Wakil Bupati.<br /><br />“Saya yang menyerahkan atas perintah Pak Mukhtar (terdakwa),” jawab saksi menjawab pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim sendiri.<br /><br />seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa M. Mukhtar selaku Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/64/437.73/Kep/2018 tanggal 15 Mei 2018, telah melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu ; <br /><br />Untuk  memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa telah menerima sejumlah dana tunai yang diperoleh terdakwa dari setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik yang bersumber dari Potongan dana insentif pungutan pajak daerah.<br /><br />Bahwa terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD, padahal kenyataannya dana tersebut sebagian juga dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-27bUoE3jEKWTNdpdZIeezP30KUuTXd-bmQaB8YaMOHkZOU-E0ZxEghFdoAAOmwOF-SDx97PElRjcA6pUSthItJ6_iwR5J6ugjPYAS8JiGg0Xo2OBhE7FjUuCS61cSDCj-iCFTDCzIqc/s1600/IMG20190523120959.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="657" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-27bUoE3jEKWTNdpdZIeezP30KUuTXd-bmQaB8YaMOHkZOU-E0ZxEghFdoAAOmwOF-SDx97PElRjcA6pUSthItJ6_iwR5J6ugjPYAS8JiGg0Xo2OBhE7FjUuCS61cSDCj-iCFTDCzIqc/s400/IMG20190523120959.jpg" width="341" /></a></div> Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. <br /><br />Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br /><br />Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /><br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7g08S7R7uVwR-02qDT2Tl5z09j7pATy7ZfFuVXuj0buyCWXeLeH01t6ja7yzBpqdagcUJ2WV7QC_FnKC449rYY8_uiHiAFhg7L8WSxnZZsSxsNEJ-UyUhYoBnDIYBdyiplMBTsSqDJWA/s1600/IMG20190523121003.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="542" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7g08S7R7uVwR-02qDT2Tl5z09j7pATy7ZfFuVXuj0buyCWXeLeH01t6ja7yzBpqdagcUJ2WV7QC_FnKC449rYY8_uiHiAFhg7L8WSxnZZsSxsNEJ-UyUhYoBnDIYBdyiplMBTsSqDJWA/s400/IMG20190523121003.jpg" width="281" /></a></div> Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya, telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa.<br /><br />Bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. <br /><br />Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWKSWdNe7V9tEW7X85KgH-yXp8xoBhoHyuk30KvVKqpESf5LoFiuV7uIzOdUjxTr0mJDwhR0EQb4XpbSVYNIbyFlxfWaElRlfWlobgXAr0fKSWCi9ccmM4wGERXQc9eH_SYd2pLDwajJM/s1600/IMG20190523121341.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="637" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWKSWdNe7V9tEW7X85KgH-yXp8xoBhoHyuk30KvVKqpESf5LoFiuV7uIzOdUjxTr0mJDwhR0EQb4XpbSVYNIbyFlxfWaElRlfWlobgXAr0fKSWCi9ccmM4wGERXQc9eH_SYd2pLDwajJM/s400/IMG20190523121341.jpg" width="331" /></a></div> Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /><br />Pada kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  <br />Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  <br />dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah <br />Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya <br />menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /><br />Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  <br />konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak <br />daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Up4fJJkinCbXH01-7LCBEmyduMnvU0HanjmHvyBmJsSXPDsLUhWAybciMQeIt7OFyFqyb-2Lr-7xOjgIxR8LlpNg3P6-plkg1HgxUXNeHGL0_H9oXK6cBMO1LzLg-XhxaNik0QTyqV4/s1600/IMG20190523121320.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6Up4fJJkinCbXH01-7LCBEmyduMnvU0HanjmHvyBmJsSXPDsLUhWAybciMQeIt7OFyFqyb-2Lr-7xOjgIxR8LlpNg3P6-plkg1HgxUXNeHGL0_H9oXK6cBMO1LzLg-XhxaNik0QTyqV4/s640/IMG20190523121320.jpg" width="360" /></a></div> Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxJNgzKw7joqfrdvMpX6-noSUWmIeLlP-C0N2Y1m55_T5K9HOh08EIiZFQB-v1qy5t8MYz_Jm1SGqlJ3qu9VsWGrDf226kmCQWvaZg77wevZkFYu9Q43aJ16Z5RV3nbrd-2zZubWNu1U/s1600/IMG20190523121458.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNxJNgzKw7joqfrdvMpX6-noSUWmIeLlP-C0N2Y1m55_T5K9HOh08EIiZFQB-v1qy5t8MYz_Jm1SGqlJ3qu9VsWGrDf226kmCQWvaZg77wevZkFYu9Q43aJ16Z5RV3nbrd-2zZubWNu1U/s640/IMG20190523121458.jpg" width="360" /></a></div> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2CDocwWaDxxELcmxjYdwbdDpa8o3UAZvQVdbc2GSUNfoR4nQVIhBDfKkfTvocra2ZFQxJXHpSdfjYNZkRbd6yQzDuL8kJr3cFpTiffqIMOQfM_1XOW__UnXx65U2AB5lDzB-dAZDcnXs/s1600/IMG20190523122032.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2CDocwWaDxxELcmxjYdwbdDpa8o3UAZvQVdbc2GSUNfoR4nQVIhBDfKkfTvocra2ZFQxJXHpSdfjYNZkRbd6yQzDuL8kJr3cFpTiffqIMOQfM_1XOW__UnXx65U2AB5lDzB-dAZDcnXs/s640/IMG20190523122032.jpg" width="360" /></a></div> Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. <br /><br />Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /><br />“Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU <br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8E9t1o_fELOMhXY0Ndvp_vJaFe6lvzq2JpcpCok9zqRAQQ9LKcPnQzHFPuf3Z-fS5Czi1n70-oWepmHkW9MpEQg-9IuCr0eo812mxvB7XNYZpANoeMvroQdJRDZorHagjEoR1BAPV78Y/s1600/IMG20190523121631.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8E9t1o_fELOMhXY0Ndvp_vJaFe6lvzq2JpcpCok9zqRAQQ9LKcPnQzHFPuf3Z-fS5Czi1n70-oWepmHkW9MpEQg-9IuCr0eo812mxvB7XNYZpANoeMvroQdJRDZorHagjEoR1BAPV78Y/s1600/IMG20190523121631.jpg" /></a></div> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /><br />“Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian <br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /><br />“Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan.<br /><br />JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /><br />Dimana kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgfiXf8V-6rcLrEsNLbOGTthYcWCI4LY1VePPy8WV1bklgmDjS9nDzn3APWBgTup8YcVtm30GxmACiwMp6EW2KZPdhM_NKNKGgpsCFhiiTVixI7tLWjVaqdOheInQbYhunOvjr-l_Cy4/s1600/IMG20190523113946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgfiXf8V-6rcLrEsNLbOGTthYcWCI4LY1VePPy8WV1bklgmDjS9nDzn3APWBgTup8YcVtm30GxmACiwMp6EW2KZPdhM_NKNKGgpsCFhiiTVixI7tLWjVaqdOheInQbYhunOvjr-l_Cy4/s640/IMG20190523113946.jpg" width="640" /></a></div> Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />“Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU <br /><br />“Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU. <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Bupati dan Wakil Bupati Gresik Akan Dihadirkan Disidang Perkara Korupsi ?

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kita siap menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati kalau ada penetapan dari Majelis Hakim Ket...

»

Korupsi Dana BOS dan BSM Rp346 Jt, Suami Istri Divonis 4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGK1Zrj1YTx1dMfEehsXhWG9O2-XKu0kgLClHOFP40a3cpfS4Gy_Q2a4yL9Fc31vCNV7InYF8wZ78R1QLwi3p35cF47twoo9wszsx-_BsvNWIasTVuqbNt_BLyn1CH2qByYYJomMIyCBQ/s1600/IMG-2019050.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="379" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGK1Zrj1YTx1dMfEehsXhWG9O2-XKu0kgLClHOFP40a3cpfS4Gy_Q2a4yL9Fc31vCNV7InYF8wZ78R1QLwi3p35cF47twoo9wszsx-_BsvNWIasTVuqbNt_BLyn1CH2qByYYJomMIyCBQ/s640/IMG-2019050.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 4 (emapat), dedan sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp246.848.547 subsidair 1 (satu) tahun penjara  terhadap terdakwa Imam Syaean selaku Kepala Sekolah, dan Siti Mujiati (Bendahara) Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa yang keduanya selaku suami istri,  karena telah merugikan keuangan negara dalam penyalahgunaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2010 hingga 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp246.848.547<br /><br />Hukuman pidana terhadap terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati ini dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang siadang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh JPU Kejari Treanggalek dan Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Imam Syaean dan Siti Mujiati) terbukti bersalah menyalahgunakan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2010 hingga 2015 sebesar Rp246.848.547 yang untuk pendidikan siswa/i SD Madrasah Ibtidaiyah (MI) Yapendawa di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.<br /><br />Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama ; Menghukum terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (emapt) tahun, dedan sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Selain hukumna penjara badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200 juta atau kurungan selama 2 bulan bila tidak dibayar.<br /><br />Majelis Hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp246.848.547 dalam waktu 1 bulan setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikotr berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Dan kalau terdakwa tidak membayar maka Jaksa akan menyita harta bedanya dan dilelang untuk mengganti kerugian negara. Kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dipenjara selama 1 (satu) tahun.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Imam Syaean dan Siti Mujiati maupun JPU sama-sama menuatakan pikir-pikir.<br /><br />Putusan Majelis Hakim terhadap Kedua terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 7 tahun untuk terdakwa Imam Syaean, dan terdakwa Siti Mujiati dituntut pidana penjara selama 6 (enam) tahun. (Rd1/*)

News Tipikor Korupsi Dana BOS dan BSM Rp346 Jt, Suami Istri Divonis 4 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim an...

»

Teller Bank BRI Divonis 3.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.090 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0v44BcXWM67IiAgwkV_ny95vwVIghOG1NM9UQWn3SH0GXEVLk40V6n6kK_fd9X019NGLcLiu7RGFXSyB9l5yW4rH_RvkDD28Qt0vmpzj-_VlQHPgc3cYYe4Z_DHct270Wn2s1jyorgIM/s1600/IMG_20190524_023950.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1220" data-original-width="1320" height="590" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0v44BcXWM67IiAgwkV_ny95vwVIghOG1NM9UQWn3SH0GXEVLk40V6n6kK_fd9X019NGLcLiu7RGFXSyB9l5yW4rH_RvkDD28Qt0vmpzj-_VlQHPgc3cYYe4Z_DHct270Wn2s1jyorgIM/s640/IMG_20190524_023950.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Untuk yang kesekian kalinya, Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya menghukum terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi lebih berat dari tuntutan JPU. Hal ini mendapat antusian positif dari para penggiat anti Korupsi di tanah air.<br /> <br /> Pada Kamis, 23 Mei 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dedan sebesar Rp100 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta mengembalikan uang pengganti sejumlah Rp1.090.000.000 subsidair 1 (satu) tahun penjara  terhadap terdakwa Kansa Gustiansah selaku Teller Bank BRI Cabang Kertajaya Surabaya.<br /> <br /> Hukuman pidana terhadap terdakwa dibacakan Majelis Hakim di ruang siadang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pembacaan surat putusan yang dihadiri oleh JPU Kejari Surabaya dan Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijerat dalam Pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa dianggap bersalah menyalahgunakan kepercayaan dan melakukan penarikan atau pemindahbukuan uang tabungan milik nasabah Bank BRI sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) yang menjadi kerugian negara. Oleh karena itu, terdakwa haruslah di hukum atas perbuatannya.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Kansa Gustiansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua ; <br /> <br /> Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dedan sebesar Rp100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan ;<br /> <br /> Menjatuhkan pula terdakwa Kansa Gustiansah untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliyar sembilan puluh juta rupiah) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu tersebut maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar 100 juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan serta mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp1.090.000.000 subsidair 1 tahun dan 6 bulan penjara.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim ini, terdakwa Kansa Gustiansah yang didampingi Penashet Hukumnya Didik Kuswindaryanto maupun JPU Kejari Surabaya mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> “Pikir-pikir,” jawab terdakwa Kansa Gustiansah singkat.<br /> <br /> Seudai persidangan, Didik Kuswindaryanto selaku penashet hukum terdakwa Kansa Gustiansah mengatakan, bahwa Jaksa dianggap salah membawa kasus kliennya ke Pengadilan Tipikor. Alasannya, karena kasus yang menyeret terdakwa selaku Teller Bank BRI ini bukan kasus Korupsi melainkan perbankan.<br /> <br /> “Jaksa salah membawa kasus ini ke Tipikor, karena ini kan kasus perbankan, yang harus tunduk ke Undang-undang PT (Perusahaan Terbatas,” ujar Didik.<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut, apakah Jaksa salah membahwa kasus ini ke Pengadilan Tipikor dengan menjerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, di mana Bank BRI adalah selaku perusahaan BUMN, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah ?<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Didik mengatakan, bahwa Bank BRI adalah PT yang tunduk kepada Undang-undang PT. Karena saham di dalamnya sudah terpisahkan. Namun Didik mengakui bahwa Bank BRI adalah perusahaan pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara). (Rd1/*)

News Tipikor Teller Bank BRI Divonis 3.6 Tahun Penjara Karena Korupsi Rp1.090 M

berita korupsi .co - Untuk yang kesekian kalinya, Majelis Hakim Pengadila Tipikor Surabaya menghukum terdakwa dalam kasus Tindak Pidana K...

»