Sidang Terdakwa Eddy Rumpoko (Ex Wali Kota Batu), JPU KPK Hadirkan Sejumlah Saksi Pemberi Duit Keterangannya “Seirama”

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sebanyak 14 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park (Jatim Park) dan Arief Setioadi Pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa Eddy Rumpoko#</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEha_jo_nYPOBNPCIKf7FtJR5MsZ22MZx01y_wKeXYC3GJdbdRvD77mhWJvDvky4DPAr5FWhYloA0lbKlwFhawWnhklrszzrsa6TYLDXyoXoeHulFMGYbQhp9DFr2iVF1WFDimthxk6XJl5UsKQsBKu73Fu88Hi4qSLHXGe9D31mRYJsf2FvHNAik3qx=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEha_jo_nYPOBNPCIKf7FtJR5MsZ22MZx01y_wKeXYC3GJdbdRvD77mhWJvDvky4DPAr5FWhYloA0lbKlwFhawWnhklrszzrsa6TYLDXyoXoeHulFMGYbQhp9DFr2iVF1WFDimthxk6XJl5UsKQsBKu73Fu88Hi4qSLHXGe9D31mRYJsf2FvHNAik3qx=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br /><i>“Adakala hatiku rasa curiga- Melihatkan tingkahmu - Ooo benarkah apa ku rasa”</i>. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Jangan Pernah Berdusta.<br /><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang dirasakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama Majelis Hakim saat mendengarkan keterangan saksi di persidangan yang ‘terkesan tidak jujur’, baik dalam perkara Perdata, perkara Pidana Khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi seperti terjadi dalam sidang perkara Korupsi Gratifikasi dengan Terdakwa yang juga Terpidana Korupsi Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 18 Januari 2022<br /></div><div><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> <span style="color: #2b00fe;"><b>Terpidana Eddy Rumpoko, Mantan Wali Kota Batu Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp46.8 M</b> - </span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html</a></span><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html " target="_blank"><br /></a><div style="text-align: justify;"><a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/terpidana-eddy-rumpoko-mantan-wali-kota.html " target="_blank"> </a></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya , Selasa, 18 Januari 2022 adalah agenda mendengarkan keterangan saksi sebanyak 14 orang yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Worotikan, Budi Nugraha, Andri Lesmana, Titto Jaelani, Arif Usman dan Muhammad Riduan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang yang dianggap suap dengan Terdakwa Eddy Rumpoko selaku (mantan) Wali Kota Batu periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 yang diketuai Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MG dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri pula oleh secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Semarang, Jawa Tengah dimana Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan juga karena kondisi pendemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqdjiGoxZfG0cOcJwz_8x6IB0ADODHneLqUGPF6KfqnHPlkC_f3JRVuf5E9TapXEBWhhLXT59g4NDCypE5UiK-tM0iXEX7rIgOwFqfPU29MOlMuwKnQxcVCLQK5lp_K9-l0Va4wVTnyJCs-Mphn2vpaRED5Z2ZxDGVWTADY1ouajngIbdWZ83CV6Xf=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjqdjiGoxZfG0cOcJwz_8x6IB0ADODHneLqUGPF6KfqnHPlkC_f3JRVuf5E9TapXEBWhhLXT59g4NDCypE5UiK-tM0iXEX7rIgOwFqfPU29MOlMuwKnQxcVCLQK5lp_K9-l0Va4wVTnyJCs-Mphn2vpaRED5Z2ZxDGVWTADY1ouajngIbdWZ83CV6Xf=w640-h288" width="640" /></a></div>Ke- 14 saksi itu adalah; 1. Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park; 2. Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS); 3. Yusuf, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu; 4. Arief Setioadi (Pemilik CV. Kalifa Muda); 5. Ferryanto Tjokro; 6. Roy pudjo (Notaris/PPAT); 7. Aprilia (Notaris/PPAT); 8. Hogge Ismunandar selaku pemilik/penjual tanah; 9. Surijanto Marhiono selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa; 10. Harianto<br />11. Ronny dan 12. Edi Setiawan (mantan terpidana kasus Korupsi Suap bersama Terdakwa/Terpidana Eddy Rumpoko) selaku Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu<br /><br />Eddy Rumpoko, suami Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko ini terseret kembali untuk yang kdua kalinya diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp46.873.231.400 yang diduga diterima Terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017<br /><br />Kasus yang menyeret Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu adalah berawal pada tanggal 16 September 2017 lalu. Saat itu, Eddy Rumpoko, Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab seorang pengusaha Kontraktor di Kota Batu diringkus Tim penyidik KPK dalam operasi senyap karena Eddy Rumpoko diketahui menerima sejumlah uang  yang dianggap suap dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam Rp 1,6 milliar Filipus Djab<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHJPs3veJTye9yB-24W8nF83zfkeZwWvBVXWH2EI7rC9kbSXFgR-Xfdp5L_NeE2qvmILahbnL13rZgAAIglPuuFq2pWrXZQ5SJz3q7bD8I67qhA2BzA3j0jhZXuyFr2CknE_-TBSEmmB0wJ_W8zDfGVSRRUwvQZa5Ig5tggNPgSzNySs8mJmAJEL9d=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="640" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhHJPs3veJTye9yB-24W8nF83zfkeZwWvBVXWH2EI7rC9kbSXFgR-Xfdp5L_NeE2qvmILahbnL13rZgAAIglPuuFq2pWrXZQ5SJz3q7bD8I67qhA2BzA3j0jhZXuyFr2CknE_-TBSEmmB0wJ_W8zDfGVSRRUwvQZa5Ig5tggNPgSzNySs8mJmAJEL9d=w640-h400" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Eddy Rumpoko pada saat sidang pekara Korupsi suap tahun 2017 (Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table> Dalam fakta yang terungkap di persidangan, duit yang diterima Terpidana Eddy Rumpoko ternyata bukan hanya dari Filipus Djab (terpidana) melainkan berasal dari beberapa pihak. Namun saat itu Eddy Rumpoko hanya didakwa sebagai Terdakwa penerima suap dari  Filipus Djab. Sehingga saat itu beritakorupsi.co menanyakan ke KPK terkait perkembangan perkara untuk terangka baru kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi<br /><br />Dalam perkara Kasus Korupsi Suap, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 27 April 2018. Vonis ini sangat jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun.<br /><br />Namun kemudian, Eddy Rompoko di Vonis pidana penjara selama 5 tahun oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI setelah KPK melakukan upaya hukum Kasasi ke MA, dan dikuatkan dengan putusan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh Terpidana Eddy Rompoko ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 yang hasilnya kandas alias ditolak<br /><br />Sementara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, Terdakwa yang juga Terpidana Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu diduga menerima duit ‘haram’ sejak tahun 2012 hingga 2017 yang totalnya sebesar Rp46.873.231.400 yang bersumber dari beberapa pihak, diantaranya dari Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park (Jatim Park) sebesar Rp3.109.050.000. Dari H. Moh. Zaini Ilyas sebesar Rp8.100.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan. Dari Yusuf, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu sebesar Rp2.280.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi31WENmW6TMK0S5gUtnpGeH0KP7HvRs10zFQgmsmosTKkvYIb8bXLjYbLa6v4B7VbsrI3m53qukUb62aSqZOgc2WnarMbb-aIXSzF6cw-ODIm7USOWf0LTBqQxXq13J5y8S6LQWHin5k5ViWiOQ_ebT_CcMINjOicfRrpDMGCB4os4vNLLSO9C2DPq=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi31WENmW6TMK0S5gUtnpGeH0KP7HvRs10zFQgmsmosTKkvYIb8bXLjYbLa6v4B7VbsrI3m53qukUb62aSqZOgc2WnarMbb-aIXSzF6cw-ODIm7USOWf0LTBqQxXq13J5y8S6LQWHin5k5ViWiOQ_ebT_CcMINjOicfRrpDMGCB4os4vNLLSO9C2DPq=w640-h362" width="640" /></a></div>Kemudian dari Ferryanto Tjokro sebesar Rp3.520.000.000 terkait dengan paket pekerjaan. Dari Arif Setiodi pemilik CV. Kalifa Muda yang juga adik ipar Terdakwa sebesar Rp2.380.000.000. Dari Iwan Budianto selaku Direktur PT Agit Perkasa, , PT Arema Aremania, PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti sebesar Rp4.750.000.000<br /><br /> Lalu dari PT. Lembu Nusantara Jaya sebesar Rp600.000.000. Dari Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park sebesar Rp150.000.000. Dari Haries Purwoko sebesar Rp100.000.000 melalui Ir. Himpun Siregar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Batu<br /><br />Dan dari Iwan Gunawan (Pengusaha Hotel) sebesar Rp200.000.000. Dari Eddy Antoro selaku Dirut PT. Kusuma Satria Dinasastri Wisatajaya sebesar Rp100.000.000. Dari Arief AS Siddiq, mantan Kepala Dinas Pengairan Binamarga Kota Batu sebesar Rp100.000.000 serta penerimaan-penerimaan uang oleh Terdakwa selaku Wali Kota Batu dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp18.284.181.400. <br /><br />Itulah sebabnya, JPU KPK menghadirkan ke- 14 saksi tersebut diatas. Dalam dakwaan JPU KPK dijelaskan, bahwa saksi Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park memberikan uang sebesar Rp3.109.050.000 kepada Terdakwa terkait pengajuan izin untuk pembangunan kawasan Predator Fun Park yang pemiliknya masih masuk kedalam Group Jatim Park, sekitar tahun 2015<br /><br />Arief Setioadi (Pemilik CV. Kalifa Muda) yang juga adik ipar Terdakwa, memberikan uang  sebesar Rp2.380.000.000 terkait perijinan. Saksi Yusuf, ST selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu memberikan uang sebesar Rp2.280.000.000 terkait dengan paket-paket pekerjaan. <br /><br />Saksi Dodock Credenda Handogo selaku Direktur PT. Bogor Raya Ecopark dan juga mantan Direktur Operasional PT Batu Night Spectacular (BNS) Batu yang masih dibawah Group Jatim Park memberikan uang sebesar sebesar Rp150.000.000. Saksi Arief Setioadi (Pemilik CV. Kalifa Muda) memberikan uang sebesar Rp700.000.000. Saksi Ferryanto Tjokro menerima duit sejumlah Rp700.000.000 dari Arief Setiodi untuk Terdakwa</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXeqg2yJqR8iCa-ERz2qGppid5nyM_hPYAHLRIj0KjtBEGPGzZI7X9Da9Lpym63FXipmpU9oHlzmEocf-V8E4hil37Oc0hjfgNOWefIB9dgMelA1A72THgK8_7Ymc6HRoe919WG6XeGAhRym0aYLzt0tgCvvgV-YvZeq0cpE6A50jlDSna0E1Dq3QO=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjXeqg2yJqR8iCa-ERz2qGppid5nyM_hPYAHLRIj0KjtBEGPGzZI7X9Da9Lpym63FXipmpU9oHlzmEocf-V8E4hil37Oc0hjfgNOWefIB9dgMelA1A72THgK8_7Ymc6HRoe919WG6XeGAhRym0aYLzt0tgCvvgV-YvZeq0cpE6A50jlDSna0E1Dq3QO=w640-h288" width="640" /></a></div>Saksi Surijanto Marhiono selaku Sekretaris Pribadi Terdakwa menerima duit untuk Terdakwa terkait perijinan yang totalnya sebesar Rp1.4 miliar yang bersumber dari pihak manajemen MRC Batu Condote & Villa sejumlah kurang lebih Rp300.000.000, dari Dje Vicky Sastrawan (Pemilik Alpines Condotel) sebesar Rp1.000.000.000, dari Hendro Wibowo  (selaku Direktur Hotel Alamanda/ Hanoman Hotel Batu) sebesar Rp400.000.000, dari Anugroho Fajar Islami (selaku Direktur / pemilik Contena Hotel Batu) atau OWI (pihak yang mengurus perizinan) yaitu sebesar Rp500.000.000 dan dari Dion Kharisma Gunawan  sebesar Rp1.000.000.000<br /><br />Saksi Ferryanto Tjokro memberikan duit sebesar Rp3.520.000.000 terkait dengan paket pekerjaan. Saksi Hogge Ismunandar selaku pemilik/penjual tanah SHM No. 1698 seluas 400 M2 dan HM No. 1774 seluas 632 M2 yang dibayar oleh Paul Sastro Sendjojo sebesar Rp4.024.800.000 yang kemudian tanah tersebut dibalik atas nama Terdakwa <br /><br />Sementara saksi Edi Setiawan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Batu menerima duit secara bertahap yang totalnya sebesar Rp2.280.000.000 dari Yusuf, ST selaku Kepala ULP Kota Batu untuk Terdakwa terkait dengan paket-paket pekerjaan<br /><br />Namun keterangan para saksi khususnya Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park dan saksi Arief Setioadi selaku Pemilik CV. Kalifa Muda sepertinya ‘tak’ jujur saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH terkait pemberian uang melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun melalui orang lain. Sehingga Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Saksi mengatakan, bahwa yang diiberikan kepada Terdakwa adalah pinjaman tanpa ada bukti apapun termasuk kwitansi dengan alasan saling percaya. Tak hanya sekali atau dua kali saksi menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH terkait aliran duit, melainkan berkali kali yang mengatakan bahwa itu adalah pinjaman.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4Nr-oMbaoq8Ipg_GmgIOXvuq2uUR-tTIib4GNCmwsGojAe66jLwI2aWDerTHCiWg6FPn9muIjHhCBTkgM_tBERmBrCTJN8PBat1q9qKATqwPYmdItaBJcofgOktAZdZFUx_yqzXW9U7XEW5zj9qtmk3-YvvcUtEIbguVSNh4oO0wZolSh8V0GfO2_=s1040" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg4Nr-oMbaoq8Ipg_GmgIOXvuq2uUR-tTIib4GNCmwsGojAe66jLwI2aWDerTHCiWg6FPn9muIjHhCBTkgM_tBERmBrCTJN8PBat1q9qKATqwPYmdItaBJcofgOktAZdZFUx_yqzXW9U7XEW5zj9qtmk3-YvvcUtEIbguVSNh4oO0wZolSh8V0GfO2_=w640-h288" width="640" /></a></div>Para saksi khususnya Arief Setioadi, berkali kali diingatkan oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH agar berkata jujur dan tidak berbohong karena ada ancaman hukuman bagi saksi yang disumpah namun tak jujur.<br /><br /> Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH pun mengingatkan saksi Arief Setioadi untuk hadir pada persidangan berikutnya dengan membawa bukti. Karena saksi menjawab bahwa ada bukti terkait pinjam meminjam antara saksi dengan Terdakwa<br /><br />“Itu pijaman. Saya pinjam untuk gaji pegawai ada buktinya,” kata saksi kepada Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Silahkan saudara hadir pada persidangan berikutnya dengan membawa bukti (sudah nggak ada lagi... kata saksi memotong perkataan Ketua Majelis Hakim), saya tidak mau tau, suadara bawa pada sidang berikutnya,” kata Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Keterangan saksi Arief Setioadi sama dengan keterangan saksi Paul Sastro Sendjojo yang mengatakan bahwa itu adalah pinjaman tetapi tidak ada bukti apapun. Alasan saksi karena saksi sudah kenal dengan orang tua Terdakwa selama 50 tahun sehingga sungkan untuk menangih<br /><br />Ada yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan terkait pinjam meminjam antara saksi dan Terdakwa yang nilainya miliaran tanpa bukti apapun. Berlebihan duitkah para saksi sehingga meminjamkan duit miliaran tanpa bukti? Jujurkah para saksi yang mengatakan bahwa duit itu adalah pinjaman atau karena ada sesuatu hingga saksi yang satu dengan lainnya jawabannya sama yang menjelasakan bahwa itu adalah pinjaman<br /><br />Keterangan para saksi kepada Majelis Hakim dimuka persidangan yang terkesan ‘tidak’ jujur, sudah hal biasa, justru yang luar biasa adalah bila saki memberikan keteranga yang sesungguhnya (Jnt)</div></div>

News Tipikor Sidang Terdakwa Eddy Rumpoko (Ex Wali Kota Batu), JPU KPK Hadirkan Sejumlah Saksi Pemberi Duit Keterangannya “Seirama”

#Sebanyak 14 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK termasuk Paul Sastro Sendjojo selaku Founder Jatim Theme Park (Jatim Park) dan Arief Setioa...

»

Sumarto Tertangkap Tangan KPK Dituntut 1.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Sumarto Tertangkap Tangan KPK (29 Agustus 2021)  yang baru 4 hari dilantik oleh Bupati Probolinggo menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dengan imbalan duit sebesar Rp20 juta melalui anggota DPRD RI Hasan  Aminuddin (suami Bupati) dan Camat Karangren Doddy Kyrniawan#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLllG30_dntCfE7f1g8cTErOFF1woFgIrDQNNwHrhCKJ5ku4MhOshHx_FJ5T2dx1TMd7DawGo9O_dF57MIg2xWOqQ_HQQiFF2PY8vL1DW4GwPmeRSbEEcFAjj-Rra_fywdsNgwYPe1S6EqKcvosUb7GMjAep5Hfnn7jAhzdfGtBpy84NwZ8WouP6ch=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="636" data-original-width="640" height="636" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgLllG30_dntCfE7f1g8cTErOFF1woFgIrDQNNwHrhCKJ5ku4MhOshHx_FJ5T2dx1TMd7DawGo9O_dF57MIg2xWOqQ_HQQiFF2PY8vL1DW4GwPmeRSbEEcFAjj-Rra_fywdsNgwYPe1S6EqKcvosUb7GMjAep5Hfnn7jAhzdfGtBpy84NwZ8WouP6ch=w640-h636" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Tuntutan Satu setengah (1.6) tahun penjara denda lim puluh juta (Rp50.000.000) subsider (jika tidak membayar) enam (6) buluan kurungan. Pertimbangan kita (KPK) kerena Terdakwa mengakui perbuatannya, sedangkan yang memberatkan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah,” kata PU (Penuntut Umum) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eva Yustisiana kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Senin, 17 Januari 2022<br /><br />Pada Senin, 17 Januari 2022, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Eva Yustisiana, Budi Nugraha, Muhammad Riduan, Richard Marpaung, Tito Jaelani dan Erlangga Jayanegara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Terdakwa Sumarto selaku Pejabat (Pj) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar 50 juta rupiah Subsider 6 (enam) bulan kurungan<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span></b> <span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.htm">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.htm</a>l<br /></span><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span></b> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnTfjB10-ZVgYvvtzukqXx6nfwVgYaUiFJhduvH3JL3TqP55csKWBxwHkz7VKD6__WaUTwarjVwokk_UO3ygcJyZ-G6TKo86AMym0HUnzTgKecRB-5MQ1y-OnwGozW3MurlKhr1xoxR_Ab1SiGEe66U5LX2OrGqgshrGLoGAiTfChEk5aKjcU-ZWAH=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnTfjB10-ZVgYvvtzukqXx6nfwVgYaUiFJhduvH3JL3TqP55csKWBxwHkz7VKD6__WaUTwarjVwokk_UO3ygcJyZ-G6TKo86AMym0HUnzTgKecRB-5MQ1y-OnwGozW3MurlKhr1xoxR_Ab1SiGEe66U5LX2OrGqgshrGLoGAiTfChEk5aKjcU-ZWAH=w640-h288" width="640" /></a></div>Sumarto adalah Pejabat (Pj) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang dilantik Bupati Probolingo Puput Tantriana Sari pada tanggal 26 Agustus 2021, dan 4 hari kemudian tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIBB (waktu Indonesia bagian barat), Sumarto dan Dodi Kurniawan selaku Camat Krejengan  ditangkap Tim pemyidik KPK dalam operasi senyap<br /><br />Kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan KPK berbuntut panjang, karena yang di tangkap KPK saat itu bukan hanya Sumarto dan Dodi Kurniawan melainkan sebanyak 20 orang lainnya yang terdiri dari 17 calon Pj yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Spil) atau ASN (Aparatur Negara Spil) dan 2 camat serta Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama 1 anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo 2 periode yaitu Hasan Aminuddin, suami Puput Tantriana Sari<br /><br />Sehingga total yang diamankan tim penyidik KPK saat itu adalah sejumah 22 orang, yang terdiri dari 1 Pj Kepala Desa yaitu Sumarto dan 17 calon Pj diantaranya adalah; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan Kab. Probolinggo), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo)</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLbNI8Rpib1fL2lqdQ09fAolrAcjxXOaYWm42g60leAPMGFE7JORoUQgbnj5Uo7Hp99URBKMU1ZR2NUo4uYDw_PynVmPuykev5ZLHSaxn6SiheGXH4Oou_pP5IHTGviQVphMRIXdoxoKEBv-TnbE4dP2LyBoUDS5eVH__Bgc7BnQmAT5-usdirYswA=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="640" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjLbNI8Rpib1fL2lqdQ09fAolrAcjxXOaYWm42g60leAPMGFE7JORoUQgbnj5Uo7Hp99URBKMU1ZR2NUo4uYDw_PynVmPuykev5ZLHSaxn6SiheGXH4Oou_pP5IHTGviQVphMRIXdoxoKEBv-TnbE4dP2LyBoUDS5eVH__Bgc7BnQmAT5-usdirYswA=w640-h276" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Kemudian 2 orang Camat, yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo dan kemudian Bupati Probolinggo periode 2018 – 2023 Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo selama 2 periode 2008 – 2013 dan 2013 – 2018. Sehingga ditangkap penyidik KPK saat itu di Kabupaten Probolinggo adalah mulai pejabat terendah (calon Pejabat Kepala Desa) hingga pejabat tnggi (Bupati dan 1 anggota DPRI)<br /><br /><i>Ibarat peribahasa, The more you get, the more you want (Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin banyak yang Anda inginkan). Namun karena keserakahan, mimpi indahpun berubah menjadi petaka. Yang diinginkan Indah diraih derita. Ibarat Peribahasa, “Yang dikejar tidak dapat, yang dikandung berceceran”. Inilah yang mungkin menimpa Terdakwa Sumarto dan 21 orang lainnya termasuk para Koruptor lainnya</i><br /><br />Penangkapan yang dilakukan oleh Tim penyidik KPK terhadap calon Pj hingga Bupati dan 1 anggota DPRI di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 29 Agustus 2021 lalu, karena ‘mencium bau busuk’ alias adanya Suap Menyuap atas pengangkatan Pj Kepala Desa maupun calon Pj Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo dengan memberikan uang masing-masing sebesar 20 juta rupiah kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaaminya, Hasan Aminuddin dan Doddy Kurniawan<br /><br />Dari 22 orang yang ditangkap KPK, 18 diantaranya sudah diadili sebagai Terdakwa pemberi suap sebagaimana diatur dan diancam pidanna dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi, dan 1 dari 18 Terdakwa yaitu Sumarto sudah dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar 50 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan<br /><br />Kasus yang menyeret Sumarto dan 21 orang lainnya termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Probolinggo ini adalah “mungkin karena keserakahan jabatann yang ingin meraup duit sebanyak mungkin selama berkuasa”.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg3_0A5B9LkKqXsy6-NnnOBqZaA6R8o9N3vIujGDCsgNjPSLn-R4TyAG66WujIWXatLale91W1LFltUwkRz0rnmtVAYsZQafs7MbwCbIkHZThRcpTT6l8ntiSaEUtYwL0zoFhbtNSLI-j5PrmvooZU_X7gv-EY0kV8etqQwthui3CfFVnbrQbvP7iYl=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg3_0A5B9LkKqXsy6-NnnOBqZaA6R8o9N3vIujGDCsgNjPSLn-R4TyAG66WujIWXatLale91W1LFltUwkRz0rnmtVAYsZQafs7MbwCbIkHZThRcpTT6l8ntiSaEUtYwL0zoFhbtNSLI-j5PrmvooZU_X7gv-EY0kV8etqQwthui3CfFVnbrQbvP7iYl=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementra tuntutan pidana terhadap Terdakwa Sumarto dibacakan JPU KPK Eva Yustisiana dan Richard Marpaung pada persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 17 Januari 2022) dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK terhadap Terdakwa Sumarto dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Marper Mandeangan, SH., MH  dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Posters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny RosalinaWibawa, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Wilman, Rr.Lilis Hermawanti dkk serta dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena mansih kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html</a></span><br /></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tanggal 26 Agustus 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan di Jl. Raya Karangren No. 5 Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo, Dodi Kurniawan  melakukan pertemuan dengan beberapa PNS di Kecamatan Krejengan.<br /><br />Pada pertemuan itu, Dodi Kurniawan  menyampaikan, bahwa untuk mengganti 13 (tiga belas) Kepala Desa definitif yang akan berakhir masa jabatannya, Dodi Kurniawan akan mengusulkan PNS di Kecamatan Krejengan diantaranya Ali Wafa, Mawardi, Hairul Anwar, Mashudi, . Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi<br /><br />JPU KPK mengatakan, menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021, atas perintah Dodi Kurniawan, Terdakwa mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang merupakan staff Kecamatan Krejengan, yaitu Masruhen, Mohammad Bambang, Maliha, Abdul Wafi, Mawardi, Jaelani, Ahkmad Saifullah, Ali Wafa, Uhar, Mashudi, Kho’im, dan Nurul Hadi masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah)<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgq9YT__4TTfSAwfpMDLo0YhMvAJ8NpZjzEieL3WHeCvkSdCyS5fJ4TolEePVv-CMS2RYNb9twjcJ7XX8QOh3xEJqaR25eNvyYG-f2am_DWWmhl7yJKZpQIgCL-TL2xhpBx7xD_tqCfyRuYgg01KizRWt1iaDdKdve2G7MV8DwWXgot91Vqb5BCKsOM=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgq9YT__4TTfSAwfpMDLo0YhMvAJ8NpZjzEieL3WHeCvkSdCyS5fJ4TolEePVv-CMS2RYNb9twjcJ7XX8QOh3xEJqaR25eNvyYG-f2am_DWWmhl7yJKZpQIgCL-TL2xhpBx7xD_tqCfyRuYgg01KizRWt1iaDdKdve2G7MV8DwWXgot91Vqb5BCKsOM=w640-h640" width="640" /></a></div>“Sehingga uang yang terkumpul pada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akan diserahkan kepada Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo melalui Hasan Aminudin, agar 12 (dua belas) calon Pj. Kades tersebut ditetapkan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Krejengan,” kata JPU KPK<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021, uang tersebut disimpan Terdakwa di bawah jok supir, mobil Dinas Dodi Kurniawan. Selanjutnya, sekitar malam hari Dodi Kurniawan bersama dengan 10 (sepuluh) Camat lainnya menemui Hasan Aminuddin di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana Dodi Kurniawan datang diantar oleh Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok mobil Dodi Kurniawan.<br /><br />“Namun ternyata Dodi Kurniawan mendapatkan perintah dari Hasan Aminuddin melalui Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo agar uang tersebut diserahkan di lain waktu,” ujar JPU KPK<br /><br />Selanjutnya, Dodi Kurniawan menyerahkan Nota Dinas No.420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebanyak 12 (dua belas) orang kepada Hasan Aminuddin untuk disetujui dengan memberikan paraf yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang pengangkatan Pj. Kades yang ditandatangani oleh Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo.           <br /><br />“Setelah pertemuan tersebut pada saat perjalanan pulang, Terdakwa dan Dodi Kurniawan diamankan oleh petugas KPK,” ujar JPU KPK<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjOZIZTsC1Nh09IzU0d9L-jcwgv1OgKBVmwsZS8gVq-zYZULnS9QWlop47FFtJhUkMhhrdlWUoCEdBJdT41LgQvFBcg3QnoeDO6Gx9kgucfG8UCI8F-rWngOGeTLE40k108Z2AWzAA2EXEOeT79GXbUYhJqQzb82hwsrff8-KNoZSl93V6h5-q0kS_w=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="640" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjOZIZTsC1Nh09IzU0d9L-jcwgv1OgKBVmwsZS8gVq-zYZULnS9QWlop47FFtJhUkMhhrdlWUoCEdBJdT41LgQvFBcg3QnoeDO6Gx9kgucfG8UCI8F-rWngOGeTLE40k108Z2AWzAA2EXEOeT79GXbUYhJqQzb82hwsrff8-KNoZSl93V6h5-q0kS_w=w640-h348" width="640" /></a></div>JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah  Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin dan Dodi Kurniawan, dimaksudkan agar Puput Tantriana Sari menetapkan Terdakwa menjadi Pj. Kades Karangren, yang bertentangan dengan kewajiban Puput Tantriana Sari selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Probolinggo<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya keberatan dan akan menyampaikan Ekespsi pada persidangan selanjutnya<br /><br />“Nanti akan kita sampaikan dalam Eksepsi,” kata Wilman kebada beritakorupsi.co seusai persidangan saat ditanya terkait keberatannya atas dakwaan JPU KPK<br /><br />Lebih lanjuta dalam dakwaan dijelaskan, bahwa Terdakwa SUMARTO, pada tanggal 13 Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang  sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati PROBOLINGGO periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN,<br /><br />Dengan maksud, supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo menyetujui dan menetapkan Terdakwa SUMARTO menjadi Pejabat (Pj.) Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiF5VbSZj3tyK6jBKSz3enNgyhEj-A9USuUJdbIZDJrNO3U0elu52yNCIIdGKznqIclBbi6aYA8rqv5qrXn2AVCgC5-3_jHTf2T5yqif5lRqOeCZ6LUsmlvEiNckKurbIt6LcNEeR-a3DuCAf3Fa7yprxCEAogiH5H-gOVqHNiIpifyf-QLHZsH_o4V=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiF5VbSZj3tyK6jBKSz3enNgyhEj-A9USuUJdbIZDJrNO3U0elu52yNCIIdGKznqIclBbi6aYA8rqv5qrXn2AVCgC5-3_jHTf2T5yqif5lRqOeCZ6LUsmlvEiNckKurbIt6LcNEeR-a3DuCAf3Fa7yprxCEAogiH5H-gOVqHNiIpifyf-QLHZsH_o4V=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI menjabat selaku Bupati Probolinggo periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah khususnya mengenai penetapan Pejabat (Pj.) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Probolinggo, dimana sebelumnya Bupati Probolinggo dijabat oleh suami dari PUPUT TANTRIANA SARI yaitu HASAN AMINUDDIN selama 2 (dua) periode dan saat ini HASAN AMINUDDIN  menjabat selaku Anggota DPR RI.<br /><br />Bahwa DODDY KURNIAWAN menjabat selaku Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo yang membawahi 17 (tujuh belas) Kepala Desa satu diantaranya dijabat oleh MOCHAMAD GUSAERI  selaku Pj. Kepala Desa Karangen. Sedangkan untuk 13 (tiga belas) Kepala Desa lainnya akan berakhir jabatan pada tanggal 9 September 2021, sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru diperlukan penunjukkan Pejabat (Pj.) Kepala Desa dimana untuk pengusulan calon Pj. Kepala Desa harus melalui persetujuan HASAN AMINUDDIN sebelum ditetapkan oleh PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo.<br /><br />Pada tanggal 12 September 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dilakukan pertemuan antara DODDY KURNIAWAN, PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi pembangunan Kecamatan Krejengan dan FATHUR selaku Kasi Trantib Kecamatan Krejengan dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Karangren. Saat itu  BPD melaporkan MOCHAMAD GUSAERI  selaku Pj.Kepala Desa Karangren kepada DODDY KURNIAWAN dikarenakan terlibat permasalahan dan meminta yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pj. Kepala Desa Karangren sebagaimana Surat Permohonan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangren Nomor :02/BDP/PBH/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021.<br /><br />Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13:05 WIB, HASAN AMINUDDIN menghubungi DODDY KURNIAWAN menanyakan permasalahan MOCHAMAD GUSAERI yang kemudian HASAN AMINUDDIN menyetujui pemberhentian MOCHAMAD GUSAERI  sebagai Pj. Kades Karangren dan memerintahkan DODDY KURNIAWAN untuk mencari penggantinya.<br /><br />Menindaklanjuti perintah tersebut bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan, DODDY KURNIAWAN menemui MAWARDI selaku staff Kasi Kesra Kecamatan Krejengan menawarkan jabatan Pj. Kades Karangren akan tetapi MAWARDI tidak bersedia, mengetahui hal tersebut Terdakwa SUMARTO yang merupakan staff Kecamatan Krejengan menyampaikan kepada DODDY KURNIAWAN bersedia menjadi Pj. Kades Karangren. Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menyampaikan dan meminta kepada Terdakwa bahwa untuk menjadi Pj. Kades harus membuat Nota Dinas pengusulan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo yang disetujui oleh HASAN AMINUDDIN dan menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN, dimana Terdakwa menyetujui dan menyanggupi permintaan tersebut.<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFy8CKouMchSCnXIi-pDavmImmBFgLz5_hpaXSxQMwqHuO10DpaAVZWcwZq3R5fci2jxoyRwGxiHLg5LLfeuaQ2NSQEInC0c2unTK8l0jDGp_Jzq7sZuIJT0JysKcRLlqzfeA3qPnHxcvXoqNWIpNXqECiQJPlCBYt8j4GVPQ4bwLZPxqwepgbR9nb=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjFy8CKouMchSCnXIi-pDavmImmBFgLz5_hpaXSxQMwqHuO10DpaAVZWcwZq3R5fci2jxoyRwGxiHLg5LLfeuaQ2NSQEInC0c2unTK8l0jDGp_Jzq7sZuIJT0JysKcRLlqzfeA3qPnHxcvXoqNWIpNXqECiQJPlCBYt8j4GVPQ4bwLZPxqwepgbR9nb=w640-h360" width="640" /></a></div>Pada tanggal 13 Agustus 2021 di kantor Kecamatan Krejengan, Terdakwa menemui PERMANA HERMANI JOEDHIANTO selaku Kasi Pembangunan Kecamatan Krejengan dan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Terdakwa kepada PERMANA HERMANI JOEDHIANTO. Saat pertemuan tersebut DODDY KURNIAWAN memerintahkan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO membuat nota dinas usulan Pejabat Kepala Desa Karangren atas nama Terdakwa ditujukan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo sebagaimana nota dinas Nomor : 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal usulan Terdakwa menjadi Pj. Kepala Desa Karangren.<br /><br />Pada malam harinya, DODDY KURNIAWAN diantar oleh Terdakwa menemui HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo sambil membawa Nota Dinas Usulan dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menemui sendiri HASAN AMINUDDIN dan menyerahkan Nota Dinas Usulan tersebut kepada HASAN AMINUDDIN untuk disetujui dengan memberikan paraf, sekaligus akan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Saat itu HASAN AMINUDDIN menanyakan kepada DODDY KURNIAWAN “Apakah aman?” dan kemudian DODDY KURNIAWAN mengatakan “Aman, izin untuk menyerahkan uang kepada ajudan.” Kemudian HASAN AMINUDDIN memerintahkan DODDY KURNIAWAN untuk menyerahkan uang tersebut kepada FAISAL RAHMAN selaku ajudan HASAN AMINUDDIN, lalu DODDY KURNIAWAN menyerahkan uang tersebut kepada FAISAL RAHMAN.<br /><br />Menindaklanjuti Nodis yang telah diparaf oleh HASAN AMINUDDIN, DODDY KURNIAWAN memerintahkan PERMANA HERMANI JOEDHIANTO memproses usulan Pengangkatan Terdakwa selaku  Pj. Kades Karangren kemudian pada tanggal 16 Agustus 2021, PERMANA HERMANI JOEDHIANTO memberikan nota dinas usulan tersebut kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo.<br /><br />Selanjutnya EDY SURYANTO membuat draft Surat Keputusan Pengangkatan Pj. Kades Karangren atas nama Terdakwa dan kemudian PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo menyetujui draft tersebut dengan menandangani Surat Keputusan Bupati                                    No.141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Pj. Kades Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa dilantik menjadi Pj. Kepala Desa Karangren pada tanggal 25 Agustus 2021.</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1pjqT8aRDgwaUmLRA7a6dOFL2pB0It3fWQ3x8IAGX29U13LekUWj-esbyav9pviNWYwHOk7Hg6OmmTqTZCutbGLyPmXOtxrdRWhL8WgHp4SdAEKNBxepohbnXAyxyt6QapHGwrBQMtDhAvLB4W-UwGl5tXtC8mF08bp7iMIJpTZ8pGXCKUOi-XyIZ=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1pjqT8aRDgwaUmLRA7a6dOFL2pB0It3fWQ3x8IAGX29U13LekUWj-esbyav9pviNWYwHOk7Hg6OmmTqTZCutbGLyPmXOtxrdRWhL8WgHp4SdAEKNBxepohbnXAyxyt6QapHGwrBQMtDhAvLB4W-UwGl5tXtC8mF08bp7iMIJpTZ8pGXCKUOi-XyIZ=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Krejengan di Jl. Raya Karangren No. 5 Kec. Krejengan Kabupaten Probolinggo, DODDY KURNIAWAN melakukan pertemuan dengan beberapa PNS di Kecamatan Krejengan. Pada pertemuan itu DODDY KURNIAWAN menyampaikan bahwa untuk mengganti 13 (tiga belas) Kepala Desa definitif yang akan berakhir masa jabatannya<br /><br />Dan DODDY KURNIAWAN akan mengusulkan PNS di Kecamatan Krejengan diantaranya ALI WAFA, MAWARDI, HAIRUL ANWAR, MASHUDI, MALIHA, MOHAMMAD BAMBANG, MASRUHEN, ABDUL WAFI, KHO’IM, AKHMAD SAIFULLAH, JAELANI, UHAR dan NURULHADI untuk menjadi Pejabat Kepala Desa di Kecamatan Krejengan serta memberikan arahan agar menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut, pada sekitar tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 atas perintah DODDY KURNIAWAN, Terdakwa mengumpulkan uang dari 12 (dua belas) calon Pj. Kades di Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yang merupakan staff Kecamatan Krejengan yaitu MASRUHEN, MOHAMMAD BAMBANG, MALIHA, ABDUL WAFI, MAWARDI, JAELANI, AKHMAD SYAIFULLAH, ALI WAFA, UHAR, MASHUDI, KHO’IM dan NURUL HADI masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)<br /><br />Sehingga uang yang terkumpul pada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan akan diserahkan kepada PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo melalui HASAN AMINUDDIN agar 12 (dua belas) calon Pj. Kades tersebut ditetapkan sebagai Kepala Desa di Kecamatan Krejengan.<br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2021 uang tersebut disimpan Terdakwa di bawah jok supir mobil Dinas DODDY KURNIAWAN, selanjutnya sekitar malam hari DODDY KURNIAWAN bersama dengan 10 (sepuluh) Camat lainnya menemui HASAN AMINUDDIN di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani Mayangan Kabupaten Probolinggo, dimana DODDY KURNIAWAN datang diantar oleh Terdakwa sambil membawa uang sejumlah Rp240.000.000 dua ratus empat puluh juta rupiah) yang disimpan di bawah jok mobil DODDY KURNIAWAN, namun ternyata DODDY KURNIAWAN mendapatkan perintah dari HASAN AMINUDDIN melalui MUHAMMAD RIDWAN selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo agar uang tersebut diserahkan di lain waktu.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimN8MZo01ZMhyakK7xAdKlyNruP8nvYZ9_CuzsQk-n7uBemIoiAmGnWjioRxZYhfFcmntrCyw0s-Tydxb2QYSJztPD8WJzTh33xAuSld0w0_1YXNBu03aLBDA496yE1P_VpQzGAZGOtK0lFG1m1KrLN9ot-DDVtV0qAY4UR8peSGihhqg5hEr3TMCO=s640" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="271" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimN8MZo01ZMhyakK7xAdKlyNruP8nvYZ9_CuzsQk-n7uBemIoiAmGnWjioRxZYhfFcmntrCyw0s-Tydxb2QYSJztPD8WJzTh33xAuSld0w0_1YXNBu03aLBDA496yE1P_VpQzGAZGOtK0lFG1m1KrLN9ot-DDVtV0qAY4UR8peSGihhqg5hEr3TMCO=w640-h272" width="640" /></a></div>Selanjutnya DODDY KURNIAWAN menyerahkan Nota Dinas No.420/181/426.415/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal Permohonan Usulan Pengisian Pj. Kades di Kecamatan Krejengan sebanyak 12 (dua belas) orang kepada HASAN AMINUDDIN untuk disetujui dengan memberikan paraf yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang pengangkatan Pj. Kades yang ditandatangani oleh PUPUT TANTRIANA SARI.            <br /><br />Setelah pertemuan tersebut, pada saat perjalanan pulang Terdakwa dan DODDY KURNIAWAN diamankan oleh petugas KPK<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang sejumlah  Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN dan DODDY KURNIAWAN, dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI menetapkan Terdakwa menjadi Pj. Kades Karangren, yang bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku penyelenggara negara yaitu Bupati Probolinggo, sebagaimana dimaksud dalam :<br /><br />Pasal 67 huruf e dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />a. Pasal 67 Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :<br />b. Huruf e : “menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik”.<br /><br />c. Pasal 76 ayat (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilarang : d. Huruf a : “ membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi,  keluarga, kroni, golongan tertentu,atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”<br /><br />Huruf e : “melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Sumarto Tertangkap Tangan KPK Dituntut 1.6 Tahun Penjara

#Sumarto Tertangkap Tangan KPK (29 Agustus 2021)  yang baru 4 hari dilantik oleh Bupati Probolinggo menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades)...

»

Mantan Kadis Pertanian Mojokerto Dituntut 5.2 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp474 Juta

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Apakah Korupsi dalam pelaksanaan suatu Proyek APBD mulai dari tanda tangan kontrak hingga pencairan dana di disalah Satu Dinas hanya dilakukan oleh Kepala Dinas selaku PA yang juga PKK, sehingga Tersangka/Terakwanyapun hanya 1 orang saja? Lalu kemana PPTK, PPHP dan Konsultan?#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxcznN3LKAYZWRuo5DSV2xuMv9zk7yhOMV7eiE-B-0Fb2kl9VwP6PnUPALI-ZGxxtXFB8u5FQZb3hcTZMyPmqLPH4UJy_IIGiQLZtN5iK9A3Dye041Fcn-udr6C6vn5r2pXHs8WMOitx9Z7rInW8n44DavyC1C5UJvmEREo2uZJV2BeHo-rmsX7m9-=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxcznN3LKAYZWRuo5DSV2xuMv9zk7yhOMV7eiE-B-0Fb2kl9VwP6PnUPALI-ZGxxtXFB8u5FQZb3hcTZMyPmqLPH4UJy_IIGiQLZtN5iK9A3Dye041Fcn-udr6C6vn5r2pXHs8WMOitx9Z7rInW8n44DavyC1C5UJvmEREo2uZJV2BeHo-rmsX7m9-=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Senin, 17 Januari 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gio Dwi N dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Kabupaten Mojokerto mununtut terdakwa Ir. Suliestyawati, MM (mantan) Kepala Dinas Pertanian (Dinsparta) Kabupaten Mojokerto dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 2 bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp474.877.674,13 Subsider pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kab. Mojokerto sebesar Rp4.180.000.000  dengan nilai Kontrak pekerjaan senilai Rp. 3.961.036.000 yang merugikan keunagan negara sejumlah 474.867.674,13<br /><br />Kasus perkara ini sedikitmenggelitik dan menjadi pertanyaan oleh berbagai pihak. Sebab JPU menjelaskan dalam dakwaan maupun tuntutannya, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas yang juga Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perbuatan melawab hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016<br /><br />Selain itu JPU juga mengatakan, bahwa pada pelaksanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016, terdapat selisih pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dengan pakta dilapangan, namun Terdakwa tetap membayar penuh sesuai dengan Kontrak. Total dana yang sudah direalisasikan / dicairkan sesuai addendum kontrak sebesar Rp2.864.190.000 dari nilai kontrak sebesar Rp3.961.036.000. Sehingga prosentase dari pagu anggaran sebesar Rp4.188.000.000. Sehingga penyerapan anggaran sebesar 68,52 % berdasarkan surat perintah membayar (SPM)<br /><br />Kalau memang terjadi selisih pekerjaan antara kontrak dengan pakta dilapangan sesuai dengan hasil laporan dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabata Penerima Hasil Pekerjaan) maupun dari Konsultan, apakah proses pencairan dana terhadap pelaksana pekerjaan hanya dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada pihak lain?<br /><br />Kalau terjadi selisih pembayaran sebesar Rp474.867.674,13 yang dianggap menjadi kerugian negara, apakah uang itu dinikmati oleh Terdakwa atau dinikmati oleh orang lain? Apakah memang PPTK, PPHP dan Konsultan maupun Kontraktor tidak terlibat dalam hal ini? Dan apakah Korupsi hanya dilakukan oleh Satu orang saja?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinuJfV0LIyKzDv9P8lfPihTf5oxZ7rBvtG8jgOekvONgk-l2dDfUsSM4mXPm42Q3Er3Gd8nWcgteX-gC-P6kJx5Pp_uo405h5EzkK7sO29IMW3Qrc-d0ThzbFCIVXth6PY8Grc91xKNChAV2GU9wNJ2PS1WKXaClHiRYsRsH6XFRWeTo2mpoYfpnGY=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEinuJfV0LIyKzDv9P8lfPihTf5oxZ7rBvtG8jgOekvONgk-l2dDfUsSM4mXPm42Q3Er3Gd8nWcgteX-gC-P6kJx5Pp_uo405h5EzkK7sO29IMW3Qrc-d0ThzbFCIVXth6PY8Grc91xKNChAV2GU9wNJ2PS1WKXaClHiRYsRsH6XFRWeTo2mpoYfpnGY=w640-h288" width="640" /></a></div>Sementara tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM dibacakan JPU Gio Dwi N dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 17 Januari 2022) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Luman Hakim, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Wijono Subagyo, SH dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Mojokerto karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam surta tuntutannya JPU menjelaskan, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan   Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan   Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM selama lima (5) tahun dan dua (2) bulan denda sebesar Rp200.000. 000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menuntut Terdakwa Ir. Suliestyawati, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp474.877.674,13 subsidair pidana penjara selama dua (2) tahun dan delapan (8) bulan,” ucap JPU Gio diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoi pada sidang pekan depan<br /><br />“Tuntutan kita (JPU) Pasal 2 dengan pidana penjara 5tahun dan 2 bulan denda Rp200 juta Subsider 3 bulan kurungan dan UP (uang pengganti) Rp474.877.674,13 Subsider 2 tahun dan 8 bulan. Kalau pengembangan, nanti dilihat dulu,” kata Gio <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiameJ_T9uj1BVNSmHml72zpz4PAvt3hTrdcrmZo4YiZFSd0TWl0CM0yMhuD1cRxPfzrohfs9BMlBkojfeCPeD1KvYmepoFp6gX5bHhhZk9ScGhlGjXDFxe7GNMjX1NTBAZI_AkE7_WSLMweAW8-s_LIscvl2sOBr1Qva8Bt_LPnmXYdHJj3ey3hSdp=s1366" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiameJ_T9uj1BVNSmHml72zpz4PAvt3hTrdcrmZo4YiZFSd0TWl0CM0yMhuD1cRxPfzrohfs9BMlBkojfeCPeD1KvYmepoFp6gX5bHhhZk9ScGhlGjXDFxe7GNMjX1NTBAZI_AkE7_WSLMweAW8-s_LIscvl2sOBr1Qva8Bt_LPnmXYdHJj3ey3hSdp=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam dakwaan maupun tuntutan JPU dijelaskan, bahwa pada tahun 2016, pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto terdapat kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / sumur dangkal dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Mojokerto (Dana Alokasi Khusus/ DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp4.180.000.000 (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa Pagu Anggaran untuk kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal dengan sumber dana berasal dari APBN (Dana Alokasi Khusus/ DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 yang sudah ditransfer ke daerah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2016 Nomor : DPPA SKPD  : 2.01 01 01 19 36 5 2 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan dengan nama kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal (DAK Sub Bidang Pertanian) pada Dinas Pertanian Kab Mojokerto dengan pagu anggaran Rp4.389.000.000 ,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga satuan sebesar Rp110.000.000 jumlah Rp4.180.000.000 untuk 38  (tiga puluh delapan) titik.; 2. Belanja Perencanaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga satuan sebesar Rp1.650.000, total Rp62.700.000 untuk 38  (tiga puluh delapan)  titik.; 3. Belanja Pengawasan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal dengan harga                  satuan sebesar Rp1.650.000, total sebsar Rp 62.700.000  untuk 38  (tiga puluh delapan)  titik<br /><br />Dalam pengelolaan keuangan daerah Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :<br />1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);<br />2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);<br />3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;<br />4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;<br />5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;<br />6. Melaksanakan pemungutan, penerimaan bukan pajak;<br />7. Mengadakan ikatan kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;<br />8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);<br />9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;<br />10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinan;<br />11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Mojokerto;<br />12. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mojokerto;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTlGcLFYbKXhQePz3f5RfCzSDxNFUweOgcWByThoJZA3XpToqy4UV5YbbLt9vihiRuRrBF9P9BvMSUrCbTFTIw-rT5TQtlIQuxqlma7Lv0TLQiLZicfa417iwwd25M3hd7EBebQdZ8y07qVwCdCCoAiDqNtTNX-nnJ63DUtoAOfH2PtoKpKKXwtnqw=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhTlGcLFYbKXhQePz3f5RfCzSDxNFUweOgcWByThoJZA3XpToqy4UV5YbbLt9vihiRuRrBF9P9BvMSUrCbTFTIw-rT5TQtlIQuxqlma7Lv0TLQiLZicfa417iwwd25M3hd7EBebQdZ8y07qVwCdCCoAiDqNtTNX-nnJ63DUtoAOfH2PtoKpKKXwtnqw=w640-h288" width="640" /></a></div>Sedangkan dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :<br />A. Selaku Penguna Anggaran<br />1. Menetapkan Rencana umum Pengadaan; 2. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; 3. Menetapkan PPK; 4. Menetapkan Pejabat Pengadaan; 5. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan <br /><br />6. Menetapkan : a. Pemenang pada pelelangan atau Penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah),; b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukkan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan Nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);<br /><br />7. Mengawasi pelaksanaan anggaran; 8. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 10. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa;<br /><br />B. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br />1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi : a. Spesifikasi teknis barang/jasa; b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); c. Rancangan Kontrak; 2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa; 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian; 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa; 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak; 6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3InrDU6YFQsowCsiOTbMhwXie8SujVgixN9n2wDsVERGIf2LQTYqZoAZPAB93aog66P2L3G-8bT3QG2Tg2v2ACjfr_dGUXhJ5HkkNuqxX7O3HGYso-jgZbhxDGxTRUxqH3eESUZ-OkWlCya6weJNT0pwGvRzCCEWVoRafJR3DAiN7ntyrVgsJP4Zb=s964" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="964" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3InrDU6YFQsowCsiOTbMhwXie8SujVgixN9n2wDsVERGIf2LQTYqZoAZPAB93aog66P2L3G-8bT3QG2Tg2v2ACjfr_dGUXhJ5HkkNuqxX7O3HGYso-jgZbhxDGxTRUxqH3eESUZ-OkWlCya6weJNT0pwGvRzCCEWVoRafJR3DAiN7ntyrVgsJP4Zb=w640-h378" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen /PPK menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/113/KEP/416-113/2016 tanggal 4 Januari 2016 tahun anggaran 2016 yaitu : Ristin Riwayanti.<br /><br />Bahwa Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188/098/416-113/2016 tanggal 4 Januari 2016 tahun anggaran 2016 yaitu : Siti Arofah.<br /><br />Bahwa Terdakwa  selaku Pengguna Anggaran juga merangkap Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK menunjuk  Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/327/KEP/416-113/2016 tanggal 2 Februari 2016 dengan susunan Pengurus sebagai berikut  : KETUA; Ir. ALI BUDIYONO, MMA, SEKRETARIS; Drs. M. JAMIL MM, ANGGOTA; RESO WIYONO, ST, MT dan SUKAMTO<br /><br />Bahwa sebelum dilakukan paket lelang kegiatan dilakukan penujukan langsung konsultan perencananan oleh terdakwa selaku kepala dinas pertanian dan selaku pejabat pembuat komitmen yaitu 2 konsultan perencana: 1. CV. Gapura Agung dan 2. CV. Ganesha Mitra Karya <br />   <br />Bahwa dalam pelaksanaan Program (Dana Alokasi Khusus/DAK Pertanian) Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp 4.180.000.000,- (empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian dilakukan tender/pelelangan umum untuk memilih penyedia jasa kontruksi dan didapatkan penyedia jasa kontruksi dengan nilai kontrak seluruhnya adalah sebesar Rp 3.709.596.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :<br />1. Paket pertama di 7 (Tujuh) lokasi antara lain:<br />- Desa Singowangi Kecamatan Kutorejo, <br />- Dusun Muteran, Desa Wonodadi Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Windurejo Kecamatan Kutorejo, <br />- Dusun Sumberkembang Desa Wonodadi Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo, <br />- Desa Sawoo Kecamatan Kutorejo <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjRIMyVEN7r8lys_r81oIDgR0vcNb15JPbpEuwvepVsb0_i1MTr2_y2RGrSrsrzZcb0aAV7QQxfFxxMTLjkyrmKu308LLHU12RQZj06yP2ggK8qM4grNAAyUEAs9h-soyA_W4SkJqfGt2_kP_bxhz8DKhsFhUGIdJUmjNeKByDOburqp8UXT2fqpM9S=s822" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="822" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjRIMyVEN7r8lys_r81oIDgR0vcNb15JPbpEuwvepVsb0_i1MTr2_y2RGrSrsrzZcb0aAV7QQxfFxxMTLjkyrmKu308LLHU12RQZj06yP2ggK8qM4grNAAyUEAs9h-soyA_W4SkJqfGt2_kP_bxhz8DKhsFhUGIdJUmjNeKByDOburqp8UXT2fqpM9S=w640-h460" width="640" /></a></div>Dengan pagu anggaran senilai Rp 770.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan nilai kontrak Rp748.650.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal Kec Kutorejo Nomor : 027/3117/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp 748.650.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2313/416-113/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016. <br /><br />2. Paket Kedua di  8 (delapan) titik lokasi antara lain di :<br />- Desa Pakis Kecamatan Trowulan, <br />- Desa Temon Kecamatan Trowulan, <br />- Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan, <br />- Desa Gayam Kecamatan Bangsal, <br />- Desa Mojotamping Kecamatan Bangsal, <br />- Desa Peterongan Kecamatan Bangsal, <br />- Desa Pekuwon kecamatan Bangsal, <br />- Desa Sumbertebu Kecamatan Bangsal<br /><br />Dengan Pagu Anggaran senilai Rp880.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp855.600.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal Kec. Trowulan Kec. Bangsal Nomor : 027/3119/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp 855.600.000 <br /><br />Konsultan pengawas adalah CV. Bumi Panjalu Raya berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/2312/416-113/IX/2016 tanggal 27 September 2016 antara Ir. Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Mahsun, ST selaku Direkur CV Bumi Panjalu Raya Jl. Prof Moestopo RT 01 RW 01 Desa Ngadiluwih Kab Kediri dengan nilai Rp 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />3. Paket Ketiga di 6 (enam) lokasi antara lain :<br />- Desa Sumbergirang Kecamatan Puri, <br />- Desa Medali Kecamatan Puri, <br />- Desa Ketemas Ndungus Kecamatan Puri,<br />- Desa Sumolawang Kecamatan Puri, <br />- Desa Sumber Jati Kecamatan Mojoanyar, <br />- Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHxNMmUdoqkL8MVZEncUeFG_j5tLXkLGIQJV_AevsTW-_QCFjgmf2cmUH2FCd1JvZa1TJHgyxeSKubjKU4m3B7Z38oGz3utlFmRQOkBoP6nqXL_mmerfvqx3xgCdxDCM9uFe2ZiP4xTOKU_DKoG4FOhpZzm4pVWloX_obwj32ORV6tqg9WfNKeedn3=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHxNMmUdoqkL8MVZEncUeFG_j5tLXkLGIQJV_AevsTW-_QCFjgmf2cmUH2FCd1JvZa1TJHgyxeSKubjKU4m3B7Z38oGz3utlFmRQOkBoP6nqXL_mmerfvqx3xgCdxDCM9uFe2ZiP4xTOKU_DKoG4FOhpZzm4pVWloX_obwj32ORV6tqg9WfNKeedn3=w640-h288" width="640" /></a></div>Dengan nilai Pagi Anggaran Sebesar Rp660.000.000 dikerjakan oleh CV. Coloni Jaya dengan dilai kontrak sebesar Rp641.700.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec. Puri Kec. Mojoanyar Nomor : 027/3118/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Anggia Zulfikar selaku Direkur CV Colonie Jaya Jl Baruk Utara VI/32 Pondok Nirwana Surabaya dengan nilai Rp641.700.000 <br /><br />Konsultan pengawas adalah CV Bumi Panjalu Raya berdasarkan Surat Perintah Nomor : 027/2311.1/416-113/IX/2016 tanggal 27 September 2016 antara Ir. Suliestyawati, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Mahsun, ST selaku Direkur CV Bumi Panjalu Raya Jl. Prof Moestopo RT 01 RW 01 Desa Ngadiluwih Kab Kediri dengan nilai Rp 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />4. Paket Keempat di 9 (Sembilan Titik antara lain :<br />- Desa Sambiroto Kecamatan Sooko<br />- Desa Japan Kecamatan Sooko<br />- Desa Balongsari Kecamatan Gedeg<br />- Desa Mberat Wetan Kecamatan gedeg<br />- Desa Pagerejo Kecamatan Gedeg<br />- Desa Mojowatesrejo Kecamatan Kemlagi<br />-Desa Japanan Kecamatan Kemlagi<br />- Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi <br /><br />Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan nilai Pagu anggaran sebesar Rp990.000.000 dikerjakan oleh CV. Azka Karya Globalindo dengan nilai kontrak Rp. 839.790.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec. Sooko Kec Gedeg Kec. Kemlagi Nomor : 027/3501/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 antara Ir Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan Abdur Rohman selaku Direktur CV. Azka Karya Globalindo Jl. Simerejo Timur XI / No. 24 Simomulyo Sukomanunggal Surabaya dengan nilai Rp839.790.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2315/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016..<br /><br />5. Paket kelima di 8 (Delapan) lokasi antara lain <br />- Desa Randuharjo Kecamatan Pungging<br />- Desa Lebaksono Kecamatan Pungging<br />- Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging<br />- Desa Nggrame Kecamatan Pungging<br />- Desa Kalipuro Kecamatan Pungging<br />- Dusun Sumberraji Desa Karang Jeruk Kecamatan Jatirejo<br />- Dusun Karangri Desa Karang Jeruk Kecamatan Jarirejo<br />- Desa Padangasri Kecamatan Jatirejo <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZIrF5B05AFDifuhP_ng342YNvwlupOO2ek_JhhqIJK5wDEytsdTAmYcZXcMGEE8l35cw2Q852MYwKBRz-3WKFebvuxvSHcexXBO56guSa5oxlzrP5ll1K3C6qWnnKHS8YnPSRrFsw3MPCAkJipSUUSttFKCvNKcHOYUlG81NbFSk-xNNsBaFTuuJG=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZIrF5B05AFDifuhP_ng342YNvwlupOO2ek_JhhqIJK5wDEytsdTAmYcZXcMGEE8l35cw2Q852MYwKBRz-3WKFebvuxvSHcexXBO56guSa5oxlzrP5ll1K3C6qWnnKHS8YnPSRrFsw3MPCAkJipSUUSttFKCvNKcHOYUlG81NbFSk-xNNsBaFTuuJG=w640-h288" width="640" /></a></div>Dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan nilai Pagu anggaran Rp 880.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Dirga Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp875.296.000 berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Kec Pungging Kec. Kutorejo Nomor : 027/3499/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, antara Ir. Suliestyawati, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan  Danar Dirga Fanani, A.Md selaku Direkur CV Dirga Perkasa Dsn. Bapang 4/2 Desa Sumbermulyo Kec. Joogoroto Kab Jombang dengan nilai Rp875.296.000. Konsultan pengawas adalah CV. Mulia Karya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/2314/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.<br /><br />Bahwa dalam pelaksanaannya kelima paket tersebut dilakukan addendum sebagai berikut: <br />1. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Kutorejo dengan nomor kontrak : 027/3117/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp748.650.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasikan dari nilai kontrak sebesar Rp456.400.000 dengan bobot prestasi 60,95% dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.6/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016<br /><br />2. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar dengan nomor kontrak : 027/3118/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp641.700.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp. 390.260.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bobot prestasi 60,82 % dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.6/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016.<br /><br />3. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal dengan nomor kontrak : 027/3119/416-113/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dengan nilai kontrak Rp855.600.000 dengan pemenang CV. COLONIE JAYA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp. 510.330.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bobot prestasi 59,65 % dengan masa kerja 60 (enam puluh) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.8/416-113/XI/2016 tanggal 21 November 2016.<br /><br />4. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi dengan nomor kontrak : 027/3501/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp839.790.000 dengan pemenang CV. AZKA KARYA GLOBALINDO, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp753.830.000 dengan bobot prestasi 89,76 % dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732/416-113/XI/2016 tanggal 25 November 2016<br /><br />5. Untuk pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur di Kecamatan Pungging, Kecamatan Jatirejo dengan nomor kontrak : 027/3499/416-113/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dengan nilai kontrak Rp875.296.000 dengan pemenang CV. DIRGA PERKASA, terealisasi dari nilai kontrak sebesar Rp753.370.000 dengan bobot prestasi 86,67 % dengan masa kerja 35 (tiga puluh lima) hari kalendar, yang dituangkan dalam addendum Surat Perjanjian I Nomor : 027/3732.2/416-113/XI/2016 tanggal 25 November 2016.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghqdlHJEZftZnPDCA1ypwjKXWHFa7KEhr9RecVm2h-OxwOMkEx6VCIVKpjM4y1gGDDobF7MG0lJmncAJkkRIlokGJpIDZtmptD_VHJ-TsV3xENuR7DWehZDllJJ3-KCtrJvoD1nvXpugRUa4nMjd2VJT-lENEtaN8S5Pnolhbuv025Lpm6YP6lXmJa=s822" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="822" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEghqdlHJEZftZnPDCA1ypwjKXWHFa7KEhr9RecVm2h-OxwOMkEx6VCIVKpjM4y1gGDDobF7MG0lJmncAJkkRIlokGJpIDZtmptD_VHJ-TsV3xENuR7DWehZDllJJ3-KCtrJvoD1nvXpugRUa4nMjd2VJT-lENEtaN8S5Pnolhbuv025Lpm6YP6lXmJa=w640-h460" width="640" /></a></div>Bahwa total dana yang sudah direalisasikan / dicairkan sesuai addendum kontrak sebesar Rp2.864.190.000 dari nilai kontrak sebesar Rp3.961.036.000, sehingga prosentase dari pagu anggaran sebesar Rp4.188.000.000, sehingga penyerapan anggaran sebesar 68,52 % berdasarkan surat perintah membayar sebagai berikut: <br /><br />1. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0179/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Pungging dan Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 753.370.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) An. CV. DIRGA PERKASA, diterbitkan SP2D Nomor : 0159/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />2. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0180/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi sebesar Rp. 753.830.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. AZKA KARYA GLOBALINDO, diterbitkan SP2D Nomor : 0160/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />3. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0181/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal sebesar Rp. 510.330.000,- (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0161/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />4. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0182/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp. 390.260.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0162/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />5. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0183/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Kutorejo sebesar Rp. 456.400.000,- (empat ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) An. CV. COLONIE JAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0163/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiqO9vgER_CZPWjck3MGRHuJfm1ggxSLQphh9NT1lP66R4US61e4n-sIvL6rQMFF9rlAlYa1TUMCorpKy93uRVHkayOpe_zZ_05yYCk3xaT3dDEmRIhNp-yHdKxcGQVEsVyt1GqVH9ZREKKbFb5tataKZY4rZoSiHIXHzBt24NQTFMUuVVDP38IYJhS=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiqO9vgER_CZPWjck3MGRHuJfm1ggxSLQphh9NT1lP66R4US61e4n-sIvL6rQMFF9rlAlYa1TUMCorpKy93uRVHkayOpe_zZ_05yYCk3xaT3dDEmRIhNp-yHdKxcGQVEsVyt1GqVH9ZREKKbFb5tataKZY4rZoSiHIXHzBt24NQTFMUuVVDP38IYJhS=w640-h288" width="640" /></a></div>6. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0184/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Kutorejo sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0164/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />7. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0185/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Pungging dan Kecamatan Jatirejo sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0165/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />8. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0186/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Kemlagi sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) An. CV. MULIA KARYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0166/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />9. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0187/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Puri dan Kecamatan Mojoanyar sebesar Rp. 9.530.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) An. CV. BUMI PANJALU RAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0167/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016<br /><br />10. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0188/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 29 Desember 2016, untuk pembayaran Pengawasan pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Bangsal sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) An. CV. BUMI PANJALA RAYA, diterbitkan SP2D Nomor : 0168/LS/2.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016.<br /><br />11. Bahwa berdasarkan SPM Nomor : 0038/SPM-LS/2.01.01/2016 tanggal 28 Juli 2016, untuk pembayaran jasa konsultan perencanaan pembangunan irigasi air tanah dangkal sebesar Rp. 60.203.000,- (enam puluh juta dua ratus tiga ribu rupiah) An. CV. TRI MUKTI ANDAYANI, diterbitkan SP2D Nomor : 0026/LS/2.01.01/2016 tanggal 28 Juli 2016<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcQA26gh2fTwAipFeiFGXDTtErgkKOfFPMQsCvTTDTi1f3V8UjPJnbci6X9jwJKDMcxz_4k6XoRXHOAENd7nIrJ4oF33C0RZBP5UBJnP6-Sp50cshNpD9AiKwqne4Zj9--BymDpjS4cGHXgqVnTgfVG_0pJIsrFb4K0JIDvN6a1LbOmr8zbkwOhn_v=s822" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="822" height="460" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhcQA26gh2fTwAipFeiFGXDTtErgkKOfFPMQsCvTTDTi1f3V8UjPJnbci6X9jwJKDMcxz_4k6XoRXHOAENd7nIrJ4oF33C0RZBP5UBJnP6-Sp50cshNpD9AiKwqne4Zj9--BymDpjS4cGHXgqVnTgfVG_0pJIsrFb4K0JIDvN6a1LbOmr8zbkwOhn_v=w640-h460" width="640" /></a></div>Bahwa pekerjaan pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal terdapat kekurangan setalah dilakukan pemeriksaa oleh tim penitian / pejabat hasil pekerjaan (PPHP) ditemukan kekurangan pekerjaan sebagai berikut:<br />a). Di Kecamatan Puri ada 4 (empat) pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal yaitu  : Dusun Sumbertempur Desa Sumbergirang Kecamatan Puri; Dusun Subuntoro Desa Medali Kecamatan Puri; Dusun Ketemas Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri dan Dusun Balonglombok Desa Sumolawang Kecamatan Puri.<br /><br />b). Di Kecamatan Mojoanyar ada 2 (dua) pembangunan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal yaitu : Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar dan Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar<br /><br />c). Tim PPHP memeriksa desa-desa antara lain :<br />I. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, pada Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 dengan hasil sebagai berikut : Panjang rumah pompa 3,1 m. lebar 4,1 m. tinggi belakang 2,8 m. tinggi depan 3,1 m.; Ukuran pintu lebar 1,6 m. Tinggi 1.9 m; Pipa keluar ukuran 3 Inci. <br /><br />Dan Pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa pompa dalam keadaan hidup, air keluar belum maksimal. Sedang dilaksanakan pengeboran ulang. Kedalaman sumur bor 17,4 m.; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri adalah : - Kedalaman sumur yang kurang seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan paralon dan pemasangannya tidak dikerjakan. Dan - Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)<br /><br />II. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Subuntoro Desa Medali, Kecamatan Puri, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut: - Panjang rumah pompa 4,2 m. lebar 3,28 m. tinggi depan 3,19 m. tinggi belakang 3 m.; - Papan nama kontrak belum ada.; - Ukuran pintu lebar 1,7 m. Tinggi 2.1 m.; - Sumur ada, air keluar.; - Kunci rumah pompa rusak dan harus diganti.; - Kedalaman bor sumur 29 m,; - Pipa PvC 3 Inci hanya 30 (tiga) puluh batang dan belum terpasang dan diletakkan dirumah pompa.; - Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan - Pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgazRWORNuBNZLH9ODKK-LJ8BooIjx9uE-9easYz_FlTLMJgmb04402jO5PAWiHcp5_KlEg5_rBWADy8W1QYMFxin1UmDtcIXFL_QwVAsF-znhRcr3x2RF4JuNUscZT-ewhUba6qR_KFLyVhItbWyou3C002O6HQKrtVb2OY0KgAf0Oli9xDXL_G1UM=s964" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="964" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgazRWORNuBNZLH9ODKK-LJ8BooIjx9uE-9easYz_FlTLMJgmb04402jO5PAWiHcp5_KlEg5_rBWADy8W1QYMFxin1UmDtcIXFL_QwVAsF-znhRcr3x2RF4JuNUscZT-ewhUba6qR_KFLyVhItbWyou3C002O6HQKrtVb2OY0KgAf0Oli9xDXL_G1UM=w640-h378" width="640" /></a></div>III. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Ketemas, Desa Ketemas Dungus, Kecamatan Puri pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,1 m. Lebar 3,7m. Tinggi belakang 3.28 m. Tinggi depan 3,20 m.; - Ukuran pintu lebar 1,6 m. Tinggi 2,0 m.; - Uji pompa belum dilaksanakan dikarenakan pompa bocor selangnya.; - Kedalaman perlu dites; - Pengadaan pipa PVC 3 Inci ada 30 (tiga puluh) batang.; - pemeriksaan berikutnya PPHP air sudah keluar, dan - Papan belum ada.<br /><br />IV. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Balonglombok Desa Sumolawang Kecamatan Puri pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,2 m. Lebar 3,17m. Tinggi depan 3,30 m. Tinggi belakang 3,30 m; - Ukuran pintu lebar 1,1 m. Tinggi 1,95 m; - Uji pompa dilaksanakan air keluar.; - Pengadaan pipa PVC 3 Inci ada 30 (tiga puluh) batang; - Papan nama belum ada; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri adalah : - Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).<br /><br />V. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar, pada Hari Kamis tanggal 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut : - Ukuran rumah pompa panjang 4,2 m. Lebar 3,17 m. Tinggi depan 3,30 m.; - Tinggi belakang 3,10 m; - Ukuran pintu tinggi 1,95 m. lebar 1,10 m; - Uji pompa dilaksanakan air keluar; - Papan nama belum ada; - Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Rangkah Desa Sumberjati Kecamatan Mojoanyar adalah : -  Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak dan pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada, dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)<br /><br />VI. Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa kegiatan untuk Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar pada Hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 dengan hasil sebagai berikut: - Ukuran rumah pompa panjang 4,20 m. Lebar 3,17 m. Tinggi depan 3,30 m. Tinggi belakang 3,10 m.; Ukuran pintu tinggi 1,95 m. lebar 1,10 m.; Uji pompa dilaksanakan air keluar; Kekurangan pekerjaan irigasi air tanah dangkal / sumur dangkal Dusun Bendungan Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar adalah : Kedalaman sumur 28 m seharusnya 30 m sesuai kontrak; Pekerjaan pengadaan paralon dan pemasangan paralon tidak dikerjakan / tidak ada, dan Tinggi pondasi tidak diperiksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEihi_jV9kbZK3nShc6BoCrMpnX19R_K-WZoRr-Y4q23hW-_utYGdJcad88_ZS-QVRtsOAPtP88eIAnzsP2efIiIhPwmGHeRNuR4pUHyytq2cIk_FiJNBcQyqCFrgpkn-nBu9tM0u9UYjPzvEf6TQqxxr1y7CN1dxi0tzPgB28C50EgREctktco-YLk3=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEihi_jV9kbZK3nShc6BoCrMpnX19R_K-WZoRr-Y4q23hW-_utYGdJcad88_ZS-QVRtsOAPtP88eIAnzsP2efIiIhPwmGHeRNuR4pUHyytq2cIk_FiJNBcQyqCFrgpkn-nBu9tM0u9UYjPzvEf6TQqxxr1y7CN1dxi0tzPgB28C50EgREctktco-YLk3=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa telah dilakukan penghitungan oleh Tenaga Ahli bidang Teknik Sipil ditemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan, misalnya : <br />- pekerjaan pemasangan pipa distribusi, adanya kekurangan pada lantai mesin pompa serta adanya kekurangan volume pada lantai rumah pompa, serta aksesoris kelengkapan pipa misalnya gate valve, flange, T pipa.<br />- Adanya kekurangan volume pekerjaan galian dan timbunan tanah pada pekerjaan pemasangan pipa yang berkisar antara 25 – 30 cm, hal ini tidak sesuai dengan perencanaan maupun as built drawing yang menyebutkan kedalaman sedalam 50 cm.<br />- Adanya pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu item pekerjaan pengukuran bouwplank sepanjang 236 meter <br /><br />Bahwa dari perhitungan tersebut total rekapitulasi terhadap perhitungan selisih paket pekerjaan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal / Sumur Dangkal (DAK Pertanian) pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :<b><span style="font-size: medium;"> </span></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">       </span></b><u><b><span style="font-size: small;">No  Paket Pekerjaan                        MC 100% (Rp)     Lapangan (Rp)       Selisih (Rp)  </span></b></u><br /></div><ol style="text-align: justify;"><li>Paket Pungging - Jatirejo                   753.422.335           707.898.328            45.524.007                 </li><li>Paket Sooko, Gedeg, Kemlagi           753.568.145          612.332.51              141.235.628</li><li>Paket Puri – Mojoanyar                     392.448.876          352.809.240              39.639.636</li><li>Paket Kutorejo                                   456.558.724         444.326.795               12.231.93</li><li>Paket Trowulan – Bangsal               510.413.316        467.430.477                 42.982.839                      <b>Jumlah                                         2.866.411.397       2.584.797.357         281.614.040</b>  <br /></li></ol><div style="text-align: justify;">Bahwa terhadap kekurangan pekerjaan tersebut oleh terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 tetap dibayar keseluruhan sejumlah sesuai dengan kontrak paket pekerjaan.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 tersebut  tidak sesuai dengan : <br />1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 18 Ayat (3) <br />2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan ;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_RQIZ_XvOOEi4ENE4LXpUjb7l6Ju5GnR9yZjQ1KwuQkru_c6dJSNRiTstrE2KP9vPpyPFpZYTM21dCavsVGW2x6JdepaM159sRzfRAsegsoy90SyWryri7nnfKwwpTmn1E4eDA5KvJcfmTE3t14SzfKimhL_7zXR27SvaohXeTFB3yGA_EAok1KAE=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi_RQIZ_XvOOEi4ENE4LXpUjb7l6Ju5GnR9yZjQ1KwuQkru_c6dJSNRiTstrE2KP9vPpyPFpZYTM21dCavsVGW2x6JdepaM159sRzfRAsegsoy90SyWryri7nnfKwwpTmn1E4eDA5KvJcfmTE3t14SzfKimhL_7zXR27SvaohXeTFB3yGA_EAok1KAE=w640-h288" width="640" /></a></div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 122 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 132 ayat (1) dan  (2) <br /><br />4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah pasal 8 ayat (1) huruf c dan d , Pasal 11 ayat (1)  huruf a point 1 dan 2 dan huruf  b , pasal 12 ayat (2b) pasal 18 ayat (5) huruf a, b dan c dan Pasal 55 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang menegaskan :<br /><br />5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang diatur dalam pasal 6 huruf c, huruf f, huruf g, huruf h serta pasal 89 dan pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8) <br /><br />Dari pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilakukan tersebut masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa yang disebabkan karena:<br />1. Kelalaian Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam Melakukan Pengendalian Pengelolaan Keuangan ;<br /><br />2. Pengguna Anggaran Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO dalam proses pengadaan tidak mempedomani ketentuan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah <br /><br />3. Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO dalam pelaksanaan tugas pokok dan kewenangannya dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHNd9WIkld7g0eRyX-VJtuXvM35gsEWYFszpbyhWOObJlKb9rz_0gl4wDY6IXuTCijUv_r1Rnc4L8NuXGiKZHqwr4TJ3SK495iZPNI4FEJe--x_teXDD-ikq8vJPHBO7PNCE5Nrr4EIVzROxFui0Disbc9gBTa3sR5RO2gIoYKIEyJxc82oXcxaaOs=s1334" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiHNd9WIkld7g0eRyX-VJtuXvM35gsEWYFszpbyhWOObJlKb9rz_0gl4wDY6IXuTCijUv_r1Rnc4L8NuXGiKZHqwr4TJ3SK495iZPNI4FEJe--x_teXDD-ikq8vJPHBO7PNCE5Nrr4EIVzROxFui0Disbc9gBTa3sR5RO2gIoYKIEyJxc82oXcxaaOs=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa Perbuatan Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO selaku Pengguna Anggaran selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi  dan merugikan keuangan daerah kurang lebih sebesar Rp. 474.867.674,13,- dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Jumlah pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp2.864.190.000,00; 2; PPN 10 % yang dipungut dan disetor sebesar Rp260.380.909,10; 3. Jumlah fisik kontruksi yang dibayar (1-2) sebesar Rp2.603.809.090,90; 4. Jumlah nilai fisik bangunan menurut ahli kontruksi (setelah dikurangai PPN) sebesar Rp2.346.934.932,25; 5. Nilai selisih kurang (3-4) sebesar Rp256.874.158,65; 6. Jumlah keuntungan penyedia yang tidak berhak diterima  sebesar Rp217.993.515,48. Sehingga Jumlah kerugian negara sebesar Rp474.867.674,13<br /><br />Perbuatan Terdakwa Ir. SULIESTYAWATI, MM Binti TEGODJOYOWISASTRO sebagaimana  diatur  diancam pidana dalam Pasal 2  ayat  (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Mantan Kadis Pertanian Mojokerto Dituntut 5.2 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Sebesar Rp474 Juta

#Apakah Korupsi dalam pelaksanaan suatu Proyek APBD mulai dari tanda tangan kontrak hingga pencairan dana di disalah Satu Dinas hanya dilaku...

»

Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=s1067" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pulau dengan menghabisakan anggaran ratusan juta untuk mendudukung/menguatkan Visi dan Misi Kepala Daerah ditengah acaman Covid19 Varian baru Omicron? Hal inilah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang menggelar kegiatan di Pulau Dewat Bali<br /><br />Namun saat beritakorupsi.co hendak menanyakan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut dengan  mengirimkan pesan melalui Aplikasi WastApp ke Nomor WhastApp (HP) Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali maupun ke Sekda Achmad Zaini (Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.07 WIB), kedua pejabat itu ‘diam seribu bahasa’<br /><br />Hal serupa juga pernah dilaksanakan oleh Pemda Sidoarjo pada tahun 2015 dengan mengajak sejumlah ‘Wartawan’ yang sehari-hari meliput di Pemkab Sidoarjo untuk Kunker (kunjungan kerja) ke Bali dan Bandung.<br /><br />Namun ketika hal itu ditanyakan beritakorupsi kepada Saiful Ilah di ruang tahanan Pengadilan Tipikor yang saat itu sedang menjalani proses persidangan karena kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Siful Ilah tak tahu. Alasannya karena kegiatan itu dilaksanakan oleh Kominfo dan tidak ada laporan<br /><br />“Saya tidak tau, itu Kominfo tidak ada laporannya,” jawab Saiful Ilah saat itu<br /><br />Saat ini, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali, Wakil Bupati H. Subandi dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, Kepala Bagian (Kabid) serta Direktur Utama (Dirut BUMD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan mengajak suami/istri masing-masing para pejat sedang berada di Pulau Dewata Bali selama 3 hari sejak tanggal 14 – 16 Januari 2022 ditengah Pandemi Covid19 (Coronavirus Disease 2019) yang telah menewaskan jutaan orang dan juga dalam acaman Covid19 Varian baru Omicron<br /><br />Keberadaan pejabat Kabupaten Sidorjo termasuk Bupati dan Wakil Bupati di Pulau Dewata Bali adalah untuk melaksanakan/menguatkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Dirut BUMD serta Peran Keluarga Dalam Mendukung Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sedangkan biaya untuk Narasumber kegiatan berasal dari anggaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk biaya fullboard meeting, uang harian dan transportasi menjadi tanggung jawab PD (Perangkat Daerah) masing-masing. <br /><br />Hal ini tertuang dalam surat pemberitaahuan Nomor : 438/37/438.6.4/2022 tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini yang beredar di Group WhastApp sejumlah Wartawan. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

BERITA KORUPSI .CO – Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pul...

»