Ramdhoni, Kepala Dinas PU Kab. Malang Takut Jadi Tersangka Korupsi?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Akankah Lembaga Antirasuah akan meneyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna, Atau....?”</span>  </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"> <br /><span style="color: black;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKQdplPn_kJtiRwUw9Z2BILWuA_HbXinIIiJZOn4cEAY_rhS-Gl-qaHHGGi1MoL13iSt0BsflcAlkb5FlcP9NmtbQ1L6K-heVm6UqhIvrt8cB_hz-EhThdHFkMeZsPEWhkHxRapzdbZ4/s521/Kadis+PU+Kab.+Malang.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="362" data-original-width="521" height="445" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMKQdplPn_kJtiRwUw9Z2BILWuA_HbXinIIiJZOn4cEAY_rhS-Gl-qaHHGGi1MoL13iSt0BsflcAlkb5FlcP9NmtbQ1L6K-heVm6UqhIvrt8cB_hz-EhThdHFkMeZsPEWhkHxRapzdbZ4/w640-h445/Kadis+PU+Kab.+Malang.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala Dinas PU Kab. Malang, Ramdhoni (kemeja putih)<br /></td></tr></tbody></table></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="color: black;"></span></span> <br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b> <span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPS</span>I.CO –</span><span style="font-size: large;">  </span></b><br />“Banyak jalan menuju Roma, banyak akal/cara untuk berbohong” ketika sebagai saksi untuk terdakwa Korupsi di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi agar tidak terseret sebagai tersangka Korupsi<br /><br />Barangkali inilah yang dialami Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang sejak tahun 2017 hingga sekarang, dihadirkan JPU KPK (Selasa, 9 Pebruari 2021) sebagai saksi dipersindangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo untuk terdakwa yang juga terpidana Korupsi Rendra Kresna selaku Bupati Malang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Hadian Berupa Uang sebesar Rp6.3 miliar (Gratifikasi) karena mungkin takut “menjadi” tersangka korupsi<br /><br />Sebab Ramadhoni sepertinya tak berkata jujur terkait pemberian uang sebesar Rp3.5 miliar kepada terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang. Sehingga Ramadhoni mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada Bupati Malang (terdakwa Rendra Kresna) adalah hadil penjualan Sapi dan uang yang didapat sebagai anggaran perjalanan dinas<br /><br />“Dari hail jual Sapi dan perjalanan dinas,” Jawab Ramdhoni kepada Majelis Hakim<br /><br />Aneh, mungkinkah seorang Kepala Dinas rela menjual harta bendanya dan hasil penjualannya diberikan ke Kepala Daerah (Bupati)?. Bolehkah PNS (Pegawai Negeri Spil) atau yang sekarang menjadi ASN (Aparatur Spil Negara) memberikan uang kepada Kepala Daerah?<br /><br />Ramdhoni bersama Heri Sujadi (Kabid Dinas PU BM), Pungki Satria Wibowo (tokoh pemuda), Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah), Khoiriyah (CV Kartika Fajar Utama), Zaeni Ilyas (CV Sawunggaling), Andik Dwi Putranto (Dirut CV Adi Kersa), Bagus Tri Sakti (Produsen Alat Peraga) dan Ali Murtopo, dihadirkan JPU KPK Eva Yustisiana, Arif Suhermanto, Joko Hermawan ke Persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi (penerima hadiah berupa uang) dengan terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang sebagai penerima hadiah berupa uang fee proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 hingga 2018 sebesar Rp6.3 miliar, dan terdakwa Eryk Armando Talla selalu pengusaha kontraktor sebagai pemberi yang juga penerima hadiah berupa uang sebesar Rp4.8 miliar<br /><br />Ke- 9 saksi ini terdiri dari, 2 saksi bersama untuk terdakwa Rendra Kresna dan Eryk Armando Talla, yaitu Pungki Satria Wibowo (temannya terdakwa Eryk Armando Talla) dan Nurhidayat Prima (PT Araya Bumi Megah) yang mengerjakan renovasi dan pembungunan rumah anak terdakwa Rendra Kresna, yaitu Kresna Utari Devi Phoksakh di Perumahan The Araya, Jl Araya Valley Nomor 29 Kabupaten Malang senilai 1 miliar rupiah<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEzmsA5XJVqEAFLDC6hiXH6Hi6pQuVqZHWdgxdCrs5cTUEaaq2OoAoz2an9NqH7vaks0Wi6UF1h3LiXTwaAEHOKUCG0RLqUofISdq9_TnPfA_hvHBxGi5FhH8zL9RlIJ7WsrfpcDVi2kY/s818/Kontraktor..jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEzmsA5XJVqEAFLDC6hiXH6Hi6pQuVqZHWdgxdCrs5cTUEaaq2OoAoz2an9NqH7vaks0Wi6UF1h3LiXTwaAEHOKUCG0RLqUofISdq9_TnPfA_hvHBxGi5FhH8zL9RlIJ7WsrfpcDVi2kY/s16000/Kontraktor..jpeg" /></a></span></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Nurhidayat Prima (dari PT Araya Bumi Megah)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sedangkan saksi Ramdhoni (Kadis PU Bina Marga Kab Malang) dan Heri Sujadi (Kabid Dinas PU BM) adalah saksi khusus untuk terdakwa Rendra Kresna.<br /><br />Dan 5 saksi lainnya, yaitu Khoiriyah (CV Kartika Fajar Utama), Zaeni Ilyas (CV Sawunggaling), Andik Dwi Putranto (Dirut CV Adi Kersa), Bagus Tri Sakti (Produsen Alat Peraga) dan Ali Murtopo, adalah saksi khusus untuk terdakwa Eyk Armando Talla<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Ramdhoni selaku Kepala Dinas PUBM dan Heri Sujadi, Kabid (Kepala Bidang Dinas PU BM) Kabupaten Malang mengakui, telah memberikan uang sebesar Rp3.5 miliar kepada terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati <br /><br />Namun saat ditanya sumber uang, Ramdhoni mengatakan bahwa uang itu adalah dari hasil penjualan Sapi dan dari anggaran perjalanan dinas yang didapat oleh Ramdhoni<br /><br />“Dari hail jual Sapi dan perjalanan dinas,” Jawab Ramdhoni kepada Majelis Hakim. Karena mendengara jawaban saksi Ramdhono ini, Majelis Hakimpun menegurnya dan meminta agar jujur<br /><br />Saksi Heri Sujadi selaku Kabid Dinas PU BM mengatakan, atas perintah pimpinan, dia mengumpulkan uang sebesar Rp3.5 miliar dan diserahkan kepada Sando Junaedi<br /><br />Apa yang disampaikan Ramdhono tak beda dengan dakwaan JPU KPK  yang menjadi bukti nyata di persidangan yang menyebutkan, pada awal tahun 2017, atas permintaan terdakwa Rebdra Kresna, Ramdhoni selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang mengumpulkan uang sebesar Rp3.5 miliar dari para pengusaha dilingkungan Dinas PUBM. Dan uang tersebut diserahkan kepada orang kepercayaan terdakwa Rendra Kresna, yaitu Sando Junaidi <br /><br />Namun yang masih belum terjawab adalah, berapa jumlah uang yang diterima terdakwa Rendra Kresna dari Kepala Dinas PUBM Kab. Malang sebelum dijabat Ramdhoni?<br /><br />Sementara terpidana Ali Murtopo belum diminta kerangannya yang saat ini berada di Lapas Kabupaten Malang menjalani hukuman sebagai terpidana 3 tahun penjara. Namun menurut Ali Murtopo kepada beritakorupsi.co melalui Surel (Surat Elektronik) menjelaskan bahwa uaang yang diterima Ali Murtopo dari beberapa pengusaha di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011, seluruhnya sudah diserahkan ke terdakwa Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla dan Budiono selaku ajudan Bupati Rendra Kresna<br /><br />Keterangan Ramdhoni semakin melengkapi adanya keterlibatan pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang terlibat dalam pemberian uang “haram” kepada terdakwa Rendra Kresna maupun menerima. Dimana saksi sebelumnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Swandi, Hendry Tanjung Kepala Bagian PPE LPSE, dan Tri Darmawan Sambodo yang juga pejabat di PPE LPSE juga mengakui telah menerima uang dari pengusaha<br /><br />Belum lagi “skenario” proses lelang di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang seperti “senetron”, dimana proses lelang termasuk penyusunan HPS dan Spesifikasi teknik pekerjaan  di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dikerjakan oleh swata dengan melibatkan Hecker<br /><br />Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah, akankah Lembaga Antirasuah akan meneyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna ? <br /><br />Atau KPK hanya cukup menyeret Ali Murtopo (sudah berstatus terpidana) selaku pihak yang memberikan Hadiah Berupa Uang sebagai fee proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 – 2013, dan Eryk Armando Talla  yang juga selaku  pemberi sekaligus penerima Hadiah Berupa Uang (Gratifikasi) sebesar Rp4.8 M dari fee proyek ?<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT23Qo1vaCbtPjdi84aGQ8FVzOp4DcnGN5hJoOGd92V02Y_B5UvY754noXIkpIUU4TrXkY04KTCt5YroeT1yNl3ieEVQz42S22I2l24DwNjqLNp_WWzpHiMkx4fNDkpi1LNFW438OVcvE/s640/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiT23Qo1vaCbtPjdi84aGQ8FVzOp4DcnGN5hJoOGd92V02Y_B5UvY754noXIkpIUU4TrXkY04KTCt5YroeT1yNl3ieEVQz42S22I2l24DwNjqLNp_WWzpHiMkx4fNDkpi1LNFW438OVcvE/s16000/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Aneh memang bila KPK hanya menyeret Tiga terdakwa (Rendra Kresna selaku penerima, dan Eryk Armando Talla selaku penerima juga pemberi serta Ali Murtopo sebagai pemberi) dalam kasus ini. Sementara dalam fakta yang terungkap dalam persidangan sangat jelas dan nyata adanya keterlibatan puluhan orang baik pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang, diantaranya Ramdhoni selaku Kepala Dinas PUBM Kab. Malang sejak tahun 2017 dan Heri Sujadi, (Kabid Dinas PU BM) Kabupaten Malang, Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah), Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012, Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE) Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013, Heri Tanjung (Kabag PPE – LPSE), Budiono (Ajudan Bupati)<br /><br />Sementara pihak swasta yang terlibat diantaranya Ubaidilah, Sudarso, Andi Nata Elianda, Direktur PT JePe Press Media Utama Group Jawa Pos, Kris Haryanto, Tukini dan Suhardito dan Galih Putra Pradhana (Hecker)<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, penumpasan pelaku Korupsi yang ditangani KPK di Jawa Timur sejak 2017 hingga saat ini yang menyeret 15 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) dan 1 Kepala Kejaksaan Negeri terkesan “pilih tebang”. <br /><br />Bayangkan saja saat KPK menangani Korupsi ‘Pokir, 1 Persen dan uang sampah’ di DPRD Kota Malang menjelang Pemilihan Wali Kota Malang, hanya dalam waktu Tiga bulan KPK  dapat menyeret 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota dan Kepala Dinas PU serta mantan Sekda Kota Malang yang menjabat selaku Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov Jatim.<br /><br />Kasus Korupsi ‘Pokir, 1 Persen dan uang sampah’ di DPRD Kota Malang tak jauh beda dengan Kasus Korupsi Gratifikasi (penerimaan hadiah berupa uang) Bupati Malang Rendra Kresna. Kedua kasus Korupsi ini dalam persidangan sama-sama terungkap adanya keterlibatan pihak lain. Itulah sebebnya, saat Jarot selaku Kepala Dinas PU Kota Malang dan Moc. Arif Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang terungkap bahwa seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 terima uang suap sehingga KPK menyeret seluruh anggota DPRD Kota Malang<br /><br />Sedangkan hal sama terungkap juga dalam perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna, bahwa adanya keterlibatan pihak lain baik pejabat dilingkungan Pemda Kabupaten Malang maupun pihak Swasta sangat jelas terungkap dipersidangan dan diakui para pihak.<br /><br />Terpidana Rendra Kresna diadili untuk yang Kedua kalinya dengan pasal yang sama, yaitu pasal 12 huruf B (menerima) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, namun yang membedakan adalah, Perkara yang Pertama Rendra Kresna menerima hadiah berupa uang dari Ali Murtopo dan dari pihak lain. Ali Murtopo dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b (selaku pemberi hadiah) Undang-Undang Tipikor<br /><br />Sedangkan perkara yang Kedua adalah terdakwa Rendra Kresna menerima Hadiah berupa uang dari Eryk Armando Tall dan juga dari pihak lain. Dalam perkara yang Kedua ini terdakwa Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruh B (menerima) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Eryk Armando Talla dijerat pasal 12 huruh B atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 (memberi suap) Undang-Undang yang sama Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Pertanyaannya dalam perkara Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna maupun terdakwa Eryk Armando Talla adalah terkait Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yaitu siapa pihak yang turut serta melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi bersama terdakwa Kresna dan terdakwa Eryk Armando Talla?<br /><br />Salahkah masyarkat bila menuding KPK<i> “mandul dan pilih tebang”</i> dalam menangani perkara Korupsi 15 Kepala Daerah di Jawa Timur bila KPK tidak menyeret seluruh pihak-pihak yang terlibat?.<br /><br /><i>Sebab dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 berbunyi : orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. (orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi).</i><br /></span><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2_s48dYN-LJZ2xqaVmJz_-huitjqPoXphoaUfoJWYLs3XH-WQRrAGKEDCMmcWQtxgaOOz7zPCU11LIr7EYeoeyqQy3v6t5IRTum5NNBBSm5aau37VgJFzTEV4Of1HwWxFcojIEWZzI3A/s640/IMG20210202133755+++Ket.foto+dari+kiri+depan%252C+Hendri+Tanjung%252C+Budiono%252C+Ubaidila%252C+Sudarso%252C+Heri+Supriambodo+dan+Andi+Nata+Elianda.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="412" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2_s48dYN-LJZ2xqaVmJz_-huitjqPoXphoaUfoJWYLs3XH-WQRrAGKEDCMmcWQtxgaOOz7zPCU11LIr7EYeoeyqQy3v6t5IRTum5NNBBSm5aau37VgJFzTEV4Of1HwWxFcojIEWZzI3A/s16000/IMG20210202133755+++Ket.foto+dari+kiri+depan%252C+Hendri+Tanjung%252C+Budiono%252C+Ubaidila%252C+Sudarso%252C+Heri+Supriambodo+dan+Andi+Nata+Elianda.jpg" /></a></span></div></div><span style="font-size: small;">Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (disidangkan secara terpisah) yakni selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Oktober 2012<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di kantor CV Thalita Berkarya Jl Bendungan Lahor 86 Rt.11 Rw.2 Karangkates Sumberpucung Malang, Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Pringgitan Kabupaten Malang, rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu, setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yakni menerima uang sebesar Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yakni berhubungan dengan jabatan RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Pada Pilkada Kabupaten Malang tahun 2010, ERYK ARMANDO TALA menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang RENDRA KRESNA dan SUBHAN, untuk kepentingan kampanye pasangan tersebut, ERYK ARMANDO TALLA mengeluarkan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima Miliar rupiah).<br /><br />Setelah Pasangan RENDRA KRESNA dan SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malang, maka Terdakwa ditugaskan oleh RENDRA KRESNA untuk mengurusi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>I. Penerimaan dari Mashud Yunasa terkait perolehan pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.</span></b></span><br /><br />Pada tahun 2011 MASHUD YUNASA bermaksud ingin mengikuti lelang pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan PT JePe Press Media di dinas pendidikan Kabupaten Malang akan tetapi ketika akan upload di LPSE selalu gagal. Selanjutnya MASHUD YUNASA memperoleh Informasi, jika akan mendapatkan proyek di Kabupaten Malang maka harus berhubungan atau berkoordinasi dengan Terdakwa sebagai orang kepercayaan RENDRA KRESNA (Bupati Malang) yang ditugasi untuk mengatur proyek-proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.<br /><br />Pada awal Juli 2012 MASHUD YUNASA menemui Terdakwa di Restoran Hotel Santika Malang. Pada pertemuan tersebut, MASHUD YUNASA meminta agar perusahaannya diberikan jatah pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hasil pertemuan tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Pada pertengahan bulan Juli 2012, Terdakwa melakukan pertemuan dengan MASHUD YUNASA di Komplek Ruko Istana, Dinoyo Blok C10 Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa Terdakwa akan mengamankan jatah proyek milik MASHUD YUNASA dan untuk itu MASHUD YUNASA diminta untuk memberikan uang yang akan dipergunakan antara lain untuk kepentingan RENDRA KRESNA<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan MASHUD YUNASA, pada awal bulan Agustus 2012, Terdakwa menemui RENDRA KRESNA di Pringgitan Kabupaten Malang, melaporkan hasil kesepakatannya dengan MASHUD YUNASA terkait proyek pada Dinas Pendidikan Tahun 2012, atas laporan tersebut RENDRA KRESNA menyampaikan untuk dilaksanakan.<br /><br />Selanjutnya atas usaha Terdakwa dan dengan persetujuan RENDRA KRESNA, MASHUD YUNASA mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dimana 9 (Sembilan) paket pekerjaan dikerjakan sendiri oleh MASHUD YUNASA dan 15 (lima belas) paket pekerjaan lainnya, MASHUD YUNASA meminta Terdakwa untuk mengerjakan dengan menggunakan perusahaan yang disediakan oleh Terdakwa karena MASHUD YUNASA tidak sanggup lagi Untuk mengerjakan semuanya.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPSMumhjeNPS9qXB1sx_eb602IyLCYNx1anMRraOAuyVJ-5jGKxp_M2O_ChLnqTK5_Be7oZorK3dxWvxRw8Ji4Ihf2BcDBzbkTiGRbe6J65xbUcYzidLrOG4HkvHJ3HmSQkGCGRKQTGWo/s640/IMG20210126133208_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPSMumhjeNPS9qXB1sx_eb602IyLCYNx1anMRraOAuyVJ-5jGKxp_M2O_ChLnqTK5_Be7oZorK3dxWvxRw8Ji4Ihf2BcDBzbkTiGRbe6J65xbUcYzidLrOG4HkvHJ3HmSQkGCGRKQTGWo/s16000/IMG20210126133208_01.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Setelah pekerjaan selesai, sebagian dari keuntungan yang diperoleh MASHUD YUNASA yang masuk ke rekening perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.875.000.000 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana atas perintah RENDRA KRESNA uang tersebut kemudian diserahkan kepada RENDRA KRESNA dengan perincian:<br /><br />1. Pada bulan Desember 2012, di Pujon View Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), untuk pemenangan KRESNA DEWANATA PHROSAKH (anak RENDRA KRESNA) dalam pemilihan ketua KNPI Kab Malang.<br /><br />2. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah).<br /><br />3. Pada pertengahan Januari 2013 di Pringgitan Kabupaten Malang, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />4. Pada awal Januari 2013, Terdakwa di Peringgitan Kabupaten Malang menyerahkan uang sejumlah Rp575.000.000 (/ima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />5. Atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan kegiatan Bina Desa tahun 2013 yaitu Pleterisasi rumah penduduk sebanyak 10 14 pada setiap bulan di sekitar Kabupaten Malang pada 24 kecamatan dengan total Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>II. Penerimaan dari SUHARJITO terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan tahun 2012.</span></b><br /> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Sekitar awal tahun 2012, Terdakwa bersama dengan HENRY M.B. TANJUNG menemui SUHARJITO di Rumah Suharjito Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu untuk menawarkan paket pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang senilai Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).<br /><br />Terdakwa juga Menyampaikan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, SUHARJITO harus menyerahkan uang yang akan diserahkan sebagian kepada RENDRA KRESNA, selanjutnya disepakati bahwa SUHARJITO akan memberikan uang. Pada awal Februari 2012, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jin. Ir. Sukamo No 26 Kota Batu.<br /><br />Pada awal Maret 2012, Terdakwa kembali menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) di rumah SUHARDJITO Jln. Ir. Sukarno No 26 Kota Batu. Atas perintah RENDRA KRESNA, uang tersebut digunakan antara lain untuk menjamu tamu RENDRA KRESNA, perayaan ulang tahun Kabupaten Malang, untuk biaya kunjungan ke Bali, untuk biaya penginapan diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten malang dan 12 Kepala SKPD di Hotel Sultan Jakarta, Biaya menjamu tamu para Kepala SKPD dan camat di Lombok, diberikan kepada LSM dan wartawan untuk pengamanan berita terkait RENDRA KRESNA. Selanjutnya Terdakwa melaporkan penggunaan uang tersebut kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Bahwa sejak menerima uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), RENDRA KRESNA tidak melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPJEf0h_FGZMlobCZjlDTgBCYbCzUJY139vz_hb_itDvUrC8L89DE_8HL4an-xQoTARSxGcj5htwtgykgABaWgNI9C1Bx9TdFz8rWYKTDXyvyy2O62Zld-6kcxiV85ZgxtM8rL4bCEYeo/s400/IMG20190321122115.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPJEf0h_FGZMlobCZjlDTgBCYbCzUJY139vz_hb_itDvUrC8L89DE_8HL4an-xQoTARSxGcj5htwtgykgABaWgNI9C1Bx9TdFz8rWYKTDXyvyy2O62Zld-6kcxiV85ZgxtM8rL4bCEYeo/s16000/IMG20190321122115.jpg" /></a><span style="font-size: small;"></span></div><span style="font-size: small;">Perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima grafitikasi dalam bentuk uang sejumlah Rp4.875.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan RENDRA KRESNA menerima pemberian uang sejumlah Rp4.875.000.000 (empat miliar delapan ratus tujuh Puluh lima juta rupiah) bertentangan dengan kewajiban dan tugas RENDRA KRESNA, yaitu: <br /><br />Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yakni Pasal 5 angka 4 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme” dan Pasal 5 angka 6 yang isinya menentukan “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kelKUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><b>Dan Dakwaan Kedua<br />Pertama</b></span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7DQJKrNPKIEQnkR2arbgY79Sk-LbGWBDP4vCu4DL7-5nCk62p_-UhW18PRR_FFjcZtXf2Rq_WSb6KKdkKkn2IW9Swd54dhmCN6vhGffA0R_z8bJ3qCOkdSa814lcjeedPHciuWeW2h_8/s638/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="310" data-original-width="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7DQJKrNPKIEQnkR2arbgY79Sk-LbGWBDP4vCu4DL7-5nCk62p_-UhW18PRR_FFjcZtXf2Rq_WSb6KKdkKkn2IW9Swd54dhmCN6vhGffA0R_z8bJ3qCOkdSa814lcjeedPHciuWeW2h_8/s16000/Erik+dan+Rendra+Kresna.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa Terdakwa ERYK ARMANDO TALLA bersama-sama dengan RENDRA KRESNA (sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tanggal 9 Mei 2019) selaku Bupati Malang Periode 2010-2015, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang <br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah yaitu menerima uang dari ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah)<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena Terdakwa bersama-sama dengan RENDRA KRESNA telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 dan 2013 kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>1. Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011.</span></b></span><br /><br />Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Terdakwa selaku orang dekat RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, dan MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye pasangan RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Rendra Kresna menjadi Bupati Malang.<br /><br />Dalam pelaksanaan kampanye, RENDRA KRESNA mendapatkan dana untuk kepentingan kampanye dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dari CHOIRUL ANAM sejumlah Rp6.900.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus rupiah). Selain itu RENDRA KRESNA juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmT8YDgFuYo1M-IDQb1ehhR-kitgnAsiS6m32uw9Qi3OC7mZenxu49KQaWck15BvmIrtcVDvszdILBDRXvghXYRF2feztTexChKJV151cItyQSCCRBboOo0hohAWgJeugU4R-aqTjyhTU/s818/Kontraktor..jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="423" data-original-width="818" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmT8YDgFuYo1M-IDQb1ehhR-kitgnAsiS6m32uw9Qi3OC7mZenxu49KQaWck15BvmIrtcVDvszdILBDRXvghXYRF2feztTexChKJV151cItyQSCCRBboOo0hohAWgJeugU4R-aqTjyhTU/s16000/Kontraktor..jpeg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Setelah dinyatakan menang dalam Pilkada pada tanggal 26 Oktober 2010, RENDRA KRESNA dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Terdakwa di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye RENDRA KRESNA.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa bersama HENRY M.B TANJUNG diperintah oleh RENDRA KRESNA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA dalam Pilkada, diantaranya ALI MURTOPO dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada RENDRA KRESNA.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HENRY M.B TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, ALI MURTOPO, ERYK ARMANDO TALLA dan GALIH PUTRA PRADHANA.<br /><br />Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ALI MURTOPO, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY M.B TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Petrnakan, WILLEM PETRUS SALAMENA selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang Eprocurement agar pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan,  yakni untuk proyekproyek di dinas pengairan sebesar 17,5% - 20 %, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17.5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% -  20%. Dalam pertemuan itu ALI MURTOPO ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010, di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ALI MURTOPO dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, Terdakwa akan berkoordinasi dengan HENRY M.B TANJUNG guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA<br /><br />Sedangkan ALI MURTOPO akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen, yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. Karena ALI MURTOPO telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, ALI MURTOPO melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari BAGUS TRISAKTI meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD. b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP. c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD.<br /><br />Selanjutnya, dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, ALI MURTOPO, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh ALI MURTOPO sebelumnya.<br /><br />Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011. Setelah pengumuman tersebut, ALI MURTOPO mengikuti pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan dengan menggunakan 6 (enam) perusahaan, yakni CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV Tunjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa.<br /><br />Guna memenangkan perusahaan-perusahaan tersebut, Terdakwa dan GALIH PUTRA PRADHANA melakukan peretasan (hacking) terhadap sistem teknologi informasi ULP, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat dimenangkan sesuai dengan arahan RENDRA KRESNA.</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0sKpZptt4f7_hzRRH6YP5FekYWu4BljbpEbr_eol2cyo6hwqneybmJHRU0DLgHKx_TjgaxpEvmHay3Xzn_P6p-8KgE1YVGZkED5xWHdN6AU73iYdlnQI72SPZ98LvcPfFVnbieDMCeM/s640/IMG20190124154222.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY0sKpZptt4f7_hzRRH6YP5FekYWu4BljbpEbr_eol2cyo6hwqneybmJHRU0DLgHKx_TjgaxpEvmHay3Xzn_P6p-8KgE1YVGZkED5xWHdN6AU73iYdlnQI72SPZ98LvcPfFVnbieDMCeM/s16000/IMG20190124154222.jpg" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan ALI MURTOPO tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut:<br /><br />1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.<br /><br />2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000,00 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri<br /><br />3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama<br /><br />4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500,00 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.<br /><br />Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:<br /><br />a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815<br /><br />b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775,00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.<br /><br />c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400,00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719<br /><br />d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-MebqwU-Ggc1Rdiy_5dSx9GUKf5BbbRaUEetOf42clhBBI4HDZpoTlIhdFAidrFj0dpNCaeDh8QjL5fs-0EIrS7YMaR3Gvd8BHW-7dZjpwnyNQSjd2vdcVMako2Cva-FPjiJ4FW5XC8/s750/Kontraktor.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="572" data-original-width="750" height="488" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs-MebqwU-Ggc1Rdiy_5dSx9GUKf5BbbRaUEetOf42clhBBI4HDZpoTlIhdFAidrFj0dpNCaeDh8QjL5fs-0EIrS7YMaR3Gvd8BHW-7dZjpwnyNQSjd2vdcVMako2Cva-FPjiJ4FW5XC8/w640-h488/Kontraktor.jpeg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada ALI MURTOPO seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000,00 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Dari MOH ZAINI ILYAS selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik ALI MURTOPO nomor 3170461010<br /><br />b. Dari ADIK DWI PUTRANTO sejumlah Rp11.885.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898<br /><br />c. Dari HARI MULYANTO sejumlah Rp4.552.300.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287, nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.<br /><br />d. Dari CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).<br /><br />Selanjutnya sebagian uang tersebut diberikan ALI MURTOPO kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000,00 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa menerima uang dari ALI MURTOPO sejumlah Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya RENDRA KRESNA memerintahkan Terdakwa agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa Wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang di Kabupaten Malang.<br /><br />2. Pada tanggal 13 Januari 2012, RENDRA KRESNA meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Menindaklanjuti perintah tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di gudang Jalan Raya Karangploso.<br /><br />3. Pada tanggal 16 Januari 2012, RENDRA KRESNA kembali meminta uang fee kepada ALI MURTOPO sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui BUDIONO. Atas permintaan tersebut, selanjutnya ALI MURTOPO menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada BUDIONO.<br /><br />4. Pada tanggal 14 Maret 2012, ALI MURTOPO kembali menyerahkan uang fee kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Pringgitan Pendopo Kabupaten Malang.<br /><br />5. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa atas perintah RENDRA KRESNA juga beberapa kali menerima uang dari ALI MURTOPO secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (Jima ratus empat puluh enam juta rupiah).<br /></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT4q1q1G40ZxNiRXf443d0swlrxeBiuxzSSgs4PdyQCgmOLEZP9XG_8KdN6Np8pPvwu1OexRhEVfNu2i0AzeXEoDj0OgxbZcb60eCCFFq6oVWGvXSBqGcp0XpgQGPz5L12dR0iDw1IqbE/s1366/IMG20210209151740.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgT4q1q1G40ZxNiRXf443d0swlrxeBiuxzSSgs4PdyQCgmOLEZP9XG_8KdN6Np8pPvwu1OexRhEVfNu2i0AzeXEoDj0OgxbZcb60eCCFFq6oVWGvXSBqGcp0XpgQGPz5L12dR0iDw1IqbE/w640-h288/IMG20210209151740.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, RENDRA KRESNA juga menerima sejumlah uang dari HARI MULYANTO sejumlah Rp881.300.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:<br /><br />a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279<br /><br />b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.<br /><br />c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291<br /><br />Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk RENDRA KRESNA dari proyek yang dikerjakan oleh ALI MURTOPO dengan menggunakan CV Karya Mandiri.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span>2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013.</span></b></span><br /><br />Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan RENDRA KRESNA, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HENRY M.B TANJUNG dan UBAIDILLAH selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada UBAIDILLAH dengan kompensasi fee untuk RENDRA KRESNA sebesar 22,5% dari nilai kontrak.<br /><br />Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh UBAIDILLAH.<br /><br />Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, UBAIDILLAH memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada dinas pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut:<br /><br />a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.<br /><br />c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000,00 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.<br /><br />d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.<br /><br />e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000,00 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.<br /><br />Setelah RENDRA KRESNA dan Terdakwa memberikan beberapa proyek tersebut kepada UBAIDILLAH, RENDRA KRESNA melalui Terdakwa menerima fee dari UBAIDILLAH seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA yakni:<br /><br />a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). b. Tanggal 28 Desember 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<br /><br /><b>Selain itu, RENDRA KRESNA dan Terdakwa juga menerima uang realisasi fee sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH, yang kemudian dipergunakan oleh RENDRA KRESNA untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anaknya yakni KRESNA TILOTTAMA PHROSAKH di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:</b><br /><br />a. Pada tanggal 20 Januari 2014 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari UBAIDILLAH metalui A. KHOLIK menggunakan bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama ERYK ARMANDO TALLA<br /><br />b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) melalui bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Terdakwa yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama KURNIAWATI yang merupakan istri UBAIDILLAH<br /><br />c. Pada tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Terdakwa di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama KURNIAWATI.<br /><br />Bahwa Terdakwa dan RENDRA KRESNA mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000,00 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena RENDRA KRESNA dan Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada ALI MURTOPO dan UBAIDILLAH melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang<br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangx Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Jen)<br /></span></div>

News Tipikor Ramdhoni, Kepala Dinas PU Kab. Malang Takut Jadi Tersangka Korupsi?

“Akankah Lembaga Antirasuah akan meneyeret semua pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Malang Rendra Kresna, ...

»

Korupsi Dana Hibah, Direktur PDAU Kab.Pacitan Dituntut 4 Thn Penjara, Sekda dan Kepala DPPKAD Menunggu?

<div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><span>“Bupati Meninggal, Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan Dra. Mariatun, MM akan jadi tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Hibah sebesar Rp1 M Thn 2010-2011?”</span></span><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">  </span><br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2h9l3p_rsjkHw8hR2rHLBROvj0n1ojffraheDVqjini34bErsZUtXAacBNVA3Iv4nAoNvlyJ28r8mMJLRyYOHW-asnIqzKKXHvXbCk4de5GDfqXKaXQMDKPiUI79hA-U_4y5NuQMT38/s1334/IMG20210209125051.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw2h9l3p_rsjkHw8hR2rHLBROvj0n1ojffraheDVqjini34bErsZUtXAacBNVA3Iv4nAoNvlyJ28r8mMJLRyYOHW-asnIqzKKXHvXbCk4de5GDfqXKaXQMDKPiUI79hA-U_4y5NuQMT38/w640-h288/IMG20210209125051.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span><b> </b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang Kasus perkara Korupsi dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggarann (TA) 2010 – 211 tak lama lagi akan berakhir setelah Tim JPU Kejari Kabupaten Pacitan membacakan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 9 Pebruari 2021<br /><br />Dalam perkara ini ada yang menarik berdasarkan fakta yang terungkap di persidanga, yaitu adanya keterlibatan Bupati (sudah meninggal) dan Sekda Kabupatena Pacitan yaitu Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan Dra. Mariatun, MM<br /><br />Itulah sebabnya dalam surat tuntutan Tim JPU Kejari Kabupaten Pacitan terhadap terdakwa Agung Hariyadi, ST mejelaskan kepada Majelis Hakim terkait pasal pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. (orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi).<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah penyidik Kejari Kabupaten Pacitan akan menyeret Ir. Mulyono, MM selaku Sekda dan Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pacitan sebagai tersangka dalam kasus ini?<br /><br />“Kita tunggu putusan dari Majelis Hakim. Tapi fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saki maupun alat bukti kita sampaikan dalam surat tuntutan,” ucap Didit Agung Nugrooho, SH selaku Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pacitan kepada beritakorupsi.co</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekVqooZU7xvfoTSEKHfUJTagzgvAH2RA08OG7RKNyDhbhdv2_zckaZFLtoVN7gQEYkz42WkyDc8WzRXEd1_HNHXNSLr2JeDkUeBmKKu0tKdRr-7-rvLlgjNVExz70vky4aEkejuuPeP4/s640/IMG20210112121715.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiekVqooZU7xvfoTSEKHfUJTagzgvAH2RA08OG7RKNyDhbhdv2_zckaZFLtoVN7gQEYkz42WkyDc8WzRXEd1_HNHXNSLr2JeDkUeBmKKu0tKdRr-7-rvLlgjNVExz70vky4aEkejuuPeP4/w640-h360/IMG20210112121715.jpg" width="640" /></a></div>Faktanya dalam kasus ini adalah, bahwa dana Hibah yang mengalir ke Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan TA 2010 sebesar Rp500 juta dan TA 2011 sebesaar Rp500 juta tanpa adanya Proposal pengajuan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pacitan<br /><br />Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, menyebutkan  Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarak harus dilengkapi dengan Proposal<br /><br />Psal 8 ayat (4) yang menyatakan, bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati: Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan Verifikasiusulan untuk Proposal yang diajukan, membuat dan menyapaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah, kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati<br /><br />Namum faktanya, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan tetap memasukkan hibah sebesar Rp500 juta ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Pacitan untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Pacitan TA 2010 – 2011 sebesar Rp1<br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM. selaku Ketua TAPD selaaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPN dan RKA PPKD, yang kemudian TAPD menetapkan Dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).<br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, apakah DPRD Kabupaten Pacitan turut bertanggungjawab dalam pembahasan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan TA 2010 – 2011 ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan?</span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw8rx3avJb4Q_IFzKfkAcDrdKwpMKkeF60WqOdgelG0fBjGqVgjMSci0PwSrwztOABVJ4285q1_f1-8iHu-vD_O5Keud5J1j2wzZLCUp7kI9ohMJXgCBqeNTzlLFmJlXprw8g7CldVvF8/s917/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="917" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw8rx3avJb4Q_IFzKfkAcDrdKwpMKkeF60WqOdgelG0fBjGqVgjMSci0PwSrwztOABVJ4285q1_f1-8iHu-vD_O5Keud5J1j2wzZLCUp7kI9ohMJXgCBqeNTzlLFmJlXprw8g7CldVvF8/w640-h382/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Sementara dalam persidangan, Selasa, 9 Pebruari 2021, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kab. Pacitan menuntut terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp300 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar (sudah dikembalikan) karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 20210 – 2011<br /><br />Menurut Tim JPU, bahwa perbuatan terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kab. Pacitan melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa, terucap dari Tim JPU Kejari Kabupaten Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH dkk saat membacakan Surat Tuntutannya dihadapan Majelis Hakim dalam Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vidcon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Selasa, 9 Pebruari 2021) dengan agenda Tuntutan  yang diketua Majelis Hakim H. Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Eni Fauzi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon di Rutan Kejaksaan karena kondisi Pandemi Covid19 (Coronavirus disease 2019).<br /><br />“Menuntut terdakwa AGUNG HARIYADI, ST dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menghukum terdakwa AGUNG HARIYADI, ST untuk membayar uang pengganti sejumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan perincian Sebagai berikut : Uang yang disita menjadi barang bukti sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 September 2020: dan Uang yang diserahkan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya dipergunakan untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara, dengan cara dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Daerah Pemertatah Kabupaten Pacitan,” ucap JPU diakhir pembacaan surat tntutannya.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan ahli serta keterangan terdakwa, yaitu: bahwa benar Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan didirikan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni : Pasal 11 yang menyatakan, Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan ; Pasal 12 ayat (1) menyatakan, Besarnya modal Perusahaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut: a. Modal dasar dan ditempatkan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), b. Modal disetor sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim_3kaG_nhFixSnOTsbtBP00kIsSF0v7igethgqx37ESj6v-mgqizCOhxUa7UT6S5B8Wmc7BXe5FkGLq8eaDbocChiATJhWF-yHlhcPYlU3-unAytt-Wd0AAfoObU2QkG9HWgOdfqQ7Is/s1334/IMG20210209124844.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim_3kaG_nhFixSnOTsbtBP00kIsSF0v7igethgqx37ESj6v-mgqizCOhxUa7UT6S5B8Wmc7BXe5FkGLq8eaDbocChiATJhWF-yHlhcPYlU3-unAytt-Wd0AAfoObU2QkG9HWgOdfqQ7Is/w640-h288/IMG20210209124844.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Bahwa benar, pada bulan Desember 2009, terdakwa Agung Haryadi, ST mendapat informasi dari Sugi Haryanto (kakak kandung terdakwa Agung Haryadi, ST) terdapat lowongan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. Kemudian terdakwa Agung Haryadi, ST mendaftar dan mengikuti tes, yang kemudian terdakwa Agung Haryadi, ST  ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitap perdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun sejak 26 April 2010. <br /><br />Bahwa benar, Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahur 2010 s/d 2014 adalah sebagai berikut ; Direktur Utama, Agung Haryadi, ST,; Kepala Bagian Umum, Priono, S.Sos; Kepala Bagian Umum, Joko Priono, STP., MM ; Bendahara 2010-2011, Vivit Wedyanti, SE ; Bendahara 2012-2014, Dian Rahmawati, S.Pd ; Ketua Dewan Pengawas, Drs. Maulana Mahdani ; Sekretaris Dewan Pengawas, Drs. Wijono, MM ; Anggota Dewan Pengawas, Drs. Prawito ; Manager Unit Pertambangan dan Energi, Ketik Fachrudin Arifianto, ST ; Manager Unit Agribisnis, Agus Priyono, SP ; Satf Unit Agribisnis, Ahmad dan Siswono<br /><br />Bahwa benar, terdakwa Agung Haryadi, ST sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jabatan yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/132/408.21/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yakni Gaji Direksi sebesar Rp.2.155.800 (dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus . Tupiah) dan Tunjangan Jabatan Direksi sebesar Rp.500.000 (seratus ribu rupiah). <br /><br />Bahwa benar, susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45 /58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris Daerah Kabusaten Pacitan ; Wakil Ketua I ; Kepala BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan ; Wakil Ketua II, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabusaten Pacitan ; Wakil Ketua III, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabusaten Pacitan ; <br /><br />Anggota TAPD terdiri dari : Inspektur Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan,  Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Ksbupaten Pacitan, Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Kasi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, Staf Seksi Anggaran Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pen elolaan Keuan ndan Aset Kabu ten Pacitan. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-d79km7wFEAgIaEzLT2tF3wsI4jGgr1xb7F85CDH2bmgk2xTAFcP_7QgBUH7j52DLxtaletj5UX6GzACbGDrUWNghjyjuWkfqn_ZYmebXSNnOYYxXv58ebppy5AJqCAjgxoqqrvOFYU/s1334/IMG20210209124924.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-d79km7wFEAgIaEzLT2tF3wsI4jGgr1xb7F85CDH2bmgk2xTAFcP_7QgBUH7j52DLxtaletj5UX6GzACbGDrUWNghjyjuWkfqn_ZYmebXSNnOYYxXv58ebppy5AJqCAjgxoqqrvOFYU/w640-h288/IMG20210209124924.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan sebagai berikut : <br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD: 2 Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS): 3. Membahas Rancangan KUA dan PPAS bersama Panitia Anggaran DPRD : 4. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD ; 5. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya ; 6. Melakukan verifikasi Rancangan RKA-SKPD dan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD ; 7. Penyusunan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. <br /><br />Bahwa benar, mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan diawali Surat Bupati Pacitan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tentang Usulan Anggaran Tahun berikutnya, kemudian SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing. <br /><br />Rencana anggaran tutin/ belanja tidak langsung yang didalamnya termasuk hibah dan bantuan sosial menjadi wewenang Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan, dan Anggaran pembangunan/ belanja langsung menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan. <br /><br />Setelah rencana anggaran yang disusun baik anggaran rutin/ belanja tidak langsung oleh DPPKA Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan/ belanja langsung oleh BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan, lalu semua rencana anggaran dihimpun Dra. Mariatun, MM. selaku Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan sekaligus sebagai Sekretaris Tim TAPD untuk dibahas TAPD yang diketuai oleh Ir, Mulyono, MM. selaku Ketua TAPD dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Setelah RKA SKPD dan RKA PPKD ditelaah dan diverifikasi serta disesuaikan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Dokumen Perencanaan Lainnya, hasil pembahasan TAPD menjadi Draft Rancangan APBD. Selanjutnya Draft Rancangan APBD tersebut dibahas antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Pacitan yang menghasilkan Rancangan APBD, kemudian Rancangan APBD diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dengan peraturan yang ada diatasnya, setelah disetujui oleh Gubernur barulah menjadi APBD Kabupaten Pacitan. <br /><br />Bahwa benar, Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan, yakni hibah terhadap perusahaan daerah dengan mekanisme sebagai berikut : Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan, bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarak harus dilengkapi dengan Proposal<br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SVerpIFS8TtLa8YRAskZZ-4B9ntBGp7wYbbKHCTHj7HuZA15oFoaXFMKcfQIjsWrJk_iFAt7txac96Fay298MJdVHfqSlwZkbaObxRurx_QA03IxkdrPD5fBQA2HYDyuMNKD7s7HrT8/s1334/IMG20210209125358.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0SVerpIFS8TtLa8YRAskZZ-4B9ntBGp7wYbbKHCTHj7HuZA15oFoaXFMKcfQIjsWrJk_iFAt7txac96Fay298MJdVHfqSlwZkbaObxRurx_QA03IxkdrPD5fBQA2HYDyuMNKD7s7HrT8/w640-h288/IMG20210209125358.jpg" width="640" /></a></span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Psal 8 ayat (4) yang menyatakan, bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati: Pasal 10 ayat (1) menyatakan, bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan Verifikasiusulan untuk Proposal yang diajukan, membuat dan menyapaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah, kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati <br /><br />Pasal 10 ayat (3) menyatakan, bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab: a.  Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupat Kepala SKPD atau Bagian,; b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah ; d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah; e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagiaan: <br /><br />Pasal 12 ayat (1) menyatakan, bahwa Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. Pasal 17 ayat (1) menyatakan, bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. <br /><br />Bahwa benar, walau tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Dra, Mariatun, MM. selaku Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan memasukkan hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPN dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). <br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan, sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku I) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa benar walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari terusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6.4/408.21/2010 tanggal 04 Januari 019 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yakni Nomor urut 25 Penerima Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana, Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian, jumlah dana, Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaRoN_ZyspanvCoQ-b9o9x97TMTR6EhQy9VmvZRXAcRwPkdS8_gt73ksJvMHdaf12UwWybFqPdfMjgumrj_0bY_J3w3TyKS0gJfS8_9GPgoFpGkbqmcprUzOOrttdGesQpzGQpK4mVzDo/s917/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="917" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaRoN_ZyspanvCoQ-b9o9x97TMTR6EhQy9VmvZRXAcRwPkdS8_gt73ksJvMHdaf12UwWybFqPdfMjgumrj_0bY_J3w3TyKS0gJfS8_9GPgoFpGkbqmcprUzOOrttdGesQpzGQpK4mVzDo/w640-h382/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Banwa benar, terdakwa Agung Hariyadi, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan baru mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor: 900/05/PDAU/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 disertai Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) sebesar Rp500.000.000 dengan rinciaan sebagai berikut ;<br /><br />1. Gaji dan Tunjangan Dewan Direksi Rp 93.249.120 93.249.120 ; 2. Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 3.750.000 ; 3. Belanja Bahan Pakain Habis Kantor Rp 6437950 ; 4. Belanja Jasa Kantor Rp 5.580.000 ; 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp 14.076.300 ; 6. Belanja Cetak dan Pengandaan Rp 3.077.930 ; 7. Belanja Makanan dan Minuman Rp 11.640.000 ;  8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu Rp 6.240.000 ; 9. Belanja Perjalanan Dinas Rp 8.680.000 ;  10. Belanja Pemeliharaan Rp 1.451.800 ;  11. Belanja Modal Rp 36.167.400 ; 12. Modal Operasional Kerja Rp 309.649.500. Total sebesar Rp 500.000.000 <br /><br />Bahwa benar, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha scbagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha. <br /><br />Bahwa benar, berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/952/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/853/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Agung Hariyadi, ST Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan untuk melengkapi dokumen pencairan dana hibah, terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan membuat : <br /><br />1. Surat Pernyataan tanggai 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan ; a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009: b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ; 2. Pakta Integritas tanggal 23 Agustus 2010. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima hibah berkewajiban ; a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibal melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupatet Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. e.Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan lapora pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya. <br /><br />Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2010, berdasarkan Tanda Terima Penerimaan hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha menerima dana hiba sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan terdakwa Agung Hariyadi, ST Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBAh_FJjHiI5O7MYM7tsYQxa9ZPMwFf8BHlvW-kquIAK_U6BvjbSl5-DXY6gunkHbNs0ZjjK5ZTNfZkIw7H8zGjlfzxyusxa7jb4tj5gEIoueWNVMmpCFhIsYP6znoSG4jNY3VdMwIBU/s1334/IMG20210209125121.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBAh_FJjHiI5O7MYM7tsYQxa9ZPMwFf8BHlvW-kquIAK_U6BvjbSl5-DXY6gunkHbNs0ZjjK5ZTNfZkIw7H8zGjlfzxyusxa7jb4tj5gEIoueWNVMmpCFhIsYP6znoSG4jNY3VdMwIBU/w640-h288/IMG20210209125121.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa benar berdasarkan Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja  Prusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi), seharusnya terdakwa Agung Hariyadi, ST menggunakan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional Perusahaan Daerah Ancka Usaha <br /><br />Namun faktanya, terdakwa Agung Hariyadi, ST menggunakan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai dengan rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) pada Proposal Permohonan Dana untuk pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahur Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010, melainkan Dana Hibah digunakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) yang dibuat oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan setelah Dana hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000<br /><br />Bahwa benar terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Pahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban pelanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan, Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam pentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalut Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. <br /><br />Bahwa benar, tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pacitan kembali memasukkan hibah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan kembali membahas RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). <br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) <br /><br />Bahwa benar, walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanaan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010 yakni nomor urut 25 (dua puluh lima) Penerima: Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan, jumlah dana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara emberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan abupaten Pacitan. <br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOf523LbDk6YID7Q2Qqzm1fi7T6YzMoAEFyHY92KwRKpPmp6Yoj_vQIBmKvU7tWsnMJ1l3UPknDsAHs1E-j09Y17DAQXnNrCODPzMNs_uyCUBRPnsHY7FkPJ6Pk8eelu9uLdCsQu52R_4/s1334/IMG20210209125358.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOf523LbDk6YID7Q2Qqzm1fi7T6YzMoAEFyHY92KwRKpPmp6Yoj_vQIBmKvU7tWsnMJ1l3UPknDsAHs1E-j09Y17DAQXnNrCODPzMNs_uyCUBRPnsHY7FkPJ6Pk8eelu9uLdCsQu52R_4/w640-h288/IMG20210209125358.jpg" width="640" /></a></span></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa benar pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan secara terus menerus pada tahun 2010 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan, Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. <br /><br />Bahwa benar terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah kepada Bupati Pacitan berdasarkan surat Nomor: 900/07/408.92/2011 tanggal 06 April 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disertai Proposal pemohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Agaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp. 500.000.000 dengan rincian sebagai berikut ; 1. Belanja Pegawai Rp 96.999.120 ; 2. Belanja Barang dan jasa Rp 57.183.980 ; 3. Belanja Modal Rp 36.167.400 ; 4. Belanja Operasional Rp 309.649.510 Total sebesar Rp 500.000.000 <br /><br />Yang kemudian dirinci lagi dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2010 tanggal 23 April 2011 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/555/408.41/2011 tanggal 23 Mei 2011, Drs. Sunaryo, MM Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan untuk melengkapi dokumen pencairan dana hibah, terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan membuat ;  <br /><br />1. Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan kesanggupan : a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009. b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan mclalut DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai ; 2. Pakta Integritas tanggal 23 Mei 2011. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2010 tanggal 23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban : a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini. b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-iambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya. <br /><br />Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Mei 2011, berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali menerima dana hibah sebesar Rp.500.000.000 melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan terdakwa Agung Hariyadi, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan. <br /><br />Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2011, pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Timur, secara lisan menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitat mengubah dana hibah yang diberikan ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Penyertaa modal. <br /></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix4ZyH9IQsuXNL48WJiJ3wzgZxW7GiGqkziHGiist0GLkPB2A51MskVWHoTj9iyZNx_iytbpSkV22JTFozaIpxUTVhmwUsaxp5-BRginq3OGLYxSzzb2L-sgGOqK5CVSF_zbQ-vwnxVgk/s1334/IMG20210209124844.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix4ZyH9IQsuXNL48WJiJ3wzgZxW7GiGqkziHGiist0GLkPB2A51MskVWHoTj9iyZNx_iytbpSkV22JTFozaIpxUTVhmwUsaxp5-BRginq3OGLYxSzzb2L-sgGOqK5CVSF_zbQ-vwnxVgk/w640-h288/IMG20210209124844.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menindaklanjuti saran BPK secara lisan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011, Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggara 2011 (Buku II) diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II), yaitu dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut penempatannya berubah dari semula belanja hibah menjadi penyertaan modal <br /><br />Bahahwa benar pemberian dana hibah ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacita tebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 2010 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000 bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usah yang menyatakan modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan (Penyertaan Modal)<br /><br />Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dalam Penjelasannya menyatakan, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah). Dengan demikian, maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). <br /><br />Bahwa benar faktanya penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 dan Bukti dukungnya yakni dengan dibuatnya bukti-bukti transaksi keuangan fiktif dengan maksud agar penggunaan dana hibah tersebut seolah-olah telah sesuai peruntukkannya, dan realisasi yang benar. Hal ini menunjukkan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak mempunyai tujuan dan perencanaan yang terukur. <br /><br />Bahwa benar terdakwa Agung Hariyadi , ST selaku Direktur Perusahaan Dacrah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan, Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai. <br /><br />Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara, Drs. Siswo Sujanto, DEAyang menyatakan, Alokasi anggaran harus didasarkan pada usulan atau rencana yang mencakup tentang tujuan yang hendak dicapai, hasil atau manfaat, dan besaran kebutuhan dana. Mengingat inisiatif kegiatan tersebut pada hakekatnya berada di pihak lain, yaitu masyarakat (penerima hibah), maka diperlukan usul/proposal dari masyarakat (penerima hibah) untuk dapat dituangkan dalam APBD. Oleh karena itu, tanpa adanya proposal dari masyarakat (penerima hibah) dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu. <br /><br />Sehingga dengan demikian, Pemberian Dana Hibah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tahun 2010 - 2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tanpa adanya proposal dari penerima hibah, maka dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pacitan. <br /></span></div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqWauBVKQ0j3DFKnLwuO92_8rNIDtRcMoQ8Der1uZedkPoIX-iy9OBZkk-a6Vu21EdDuysDiF-Rndi5zR6ljVTteAaLTnN_9HTW3d3nND_K-gUJQZP6OkpEoUiQi3_S0Ve_AdL1IP7JU/s1334/IMG20210209125051.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqWauBVKQ0j3DFKnLwuO92_8rNIDtRcMoQ8Der1uZedkPoIX-iy9OBZkk-a6Vu21EdDuysDiF-Rndi5zR6ljVTteAaLTnN_9HTW3d3nND_K-gUJQZP6OkpEoUiQi3_S0Ve_AdL1IP7JU/w640-h288/IMG20210209125051.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev,, M.Si., Ak, CA., CPA., CLA., CRA., CLI., CPL, CMA, menyatakan, bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah : 1. Pencairan Tahap I pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Pencairan Tahap II pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Tupiah). <br /><br />Atas kedua tahap pencairan tersebut, maka total kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Saksi Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, maka disimpulkan berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak, CA., CPA., CLA., CRA., CLI., tep” CMa, kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). <br /><br />Walaupun dalam Surat Dakwaan tidak menyebutkan ketentuan mengenai deelneming yakni Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun sebagaimana tujuan proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan lagi. <br /><br />Perbedaannya hanya pada jenis kebenaran yang dicari, yaitu peradilan perdata bertujuan menemukan kebenaran formil, sedangkan peradilan pidana bertujuan menemukan kebenaran materiil (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2013, halaman 9-10). <br /><br />Sejalan dengan hal itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat pihak lain yang berperan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aguo, yakni pada tahun Anggaran 2009 tanpa adanya Proposal Pengajuan Dana Hibah dari Perusahaar Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2010, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memasukkaN pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Aerah Aneka Usaha<br /><br />Sehingga kemudian hal itu dibahas bersama DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 pesember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD  Tahun Anggaran 2010 (Buku II) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku I) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat ynggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa hal tersebut kemudian terjadi lagi pada Tahun Anggaran 2010 tanpa adanya proposal Pengajuan Dana Hibah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM <br /><br />Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), memasukkan pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, sehingga kemudian hal itu dibahas bersama DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II)<br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1xMZhglWuF72C8UyGgDpJhyphenhyphen8N4odF0Y1e5YASmci0rMF6YcdpMQgWwC0XxXD4HTm0GJal4Z8xkKeRylrenh0S0nXnNL7pBt0E7FaXAWcBbH0BXtxFzaFWmJWKvSMxQA1Ws18roQ4PKJM/s640/IMG20210112121715.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1xMZhglWuF72C8UyGgDpJhyphenhyphen8N4odF0Y1e5YASmci0rMF6YcdpMQgWwC0XxXD4HTm0GJal4Z8xkKeRylrenh0S0nXnNL7pBt0E7FaXAWcBbH0BXtxFzaFWmJWKvSMxQA1Ws18roQ4PKJM/w640-h360/IMG20210112121715.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan memiliki tugas sebagai berikut ; <br /><br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ; 2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ; 3. Membahas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Panitia Anggaran DPRD ;  4. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD ; 5. Menelaah kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, PPA, dan Dokumen Perencanaan lainnya ; 6.. Melakukan verifikasi rancangan RKA SKPD dan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD ; 7. Selain tugas 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, temasuk pula dalam penyusunan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. <br /><br />Bahwa Ir. Mulyono, MM dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas koordinasi bidang : a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD. b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang Daerah. c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah. f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. <br /><br />Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah selain tugas koordinasi mempunyai tugas ; 1. Memimpin TAPD: 2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ; 3. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah: 4 Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD: 5. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang e dilimpahkan oleh kepala daerah. <br /><br />Bahwa tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2010, Dra. Mariatun, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan memasukkan hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam gencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan. <br /><br />Kemudian Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang diketuai oleh Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas RKA-SKPD dan RKA PPKD, yang kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). <br /><br />Selanjutnya pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pacitan tidak mengalami kesulitan sehingga Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didalamnya terdapat Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1u_AXZaN8Da_uUoH8LIxuwJ79ly4ZimM6-kwVbs2nnMPkTq9kZuxgf-PUFMGyEdRp1ncuRznh3DZoz7FdyxgdWE2JardHpXjnQU7GwYUQsE32nDfshU39FtXyQfqDDwxH5Y9fFUVBCBQ/s1334/IMG20210209125358.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1u_AXZaN8Da_uUoH8LIxuwJ79ly4ZimM6-kwVbs2nnMPkTq9kZuxgf-PUFMGyEdRp1ncuRznh3DZoz7FdyxgdWE2JardHpXjnQU7GwYUQsE32nDfshU39FtXyQfqDDwxH5Y9fFUVBCBQ/w640-h288/IMG20210209125358.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa hal tersebut bahkan sampai berulang sebanyak 2 (dua) kali, yakni kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2010, tanpa adanya Proposal Permohonan Dana Hibah Tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2011, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketuai oleh Ir. Mulyono, MM dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memasukkan pemberian dana hibah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta ruplah) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha<br /><br />Sehingga kemudian hal itu dibahas bersama Badan DPRD Kabupaten Pacitan yang selanjutnya menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 terdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) <br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomar 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha 'ebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Bahwa setelah dana hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, Terdakwa Agung Hariyadi, ST  Selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tetap mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 900/05/PDAU/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 disertai Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengar Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi)<br /><br />Sehingga Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 Sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dicairkan dan diterima Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, lalu terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan / Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten. <br /><br />Bahwa sama halnya dengan Tahun Anggaran 2010, setelah dana hibah untuk Perusahaan serah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan masuk kedalam APBD Kabupaten Pacitan Tahur Anggaran 2011, Terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan kembali mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 900/07/408.92/2011 tanggal 08 April 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 disertai Proposal Permohonan untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan paerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 April 2011<br /><br />Sehingga Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dicairkan dan diterima Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, lalu terdakwa Agung Hariyadi, ST  selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan<br /><br />Bahwa Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan telah turut serta/ membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang tidak sesual dengan prosedur dan aturan yang benar<br /><br />Apabila tugas pokok dan fungsi Ir. Mulyono, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang benar dengan tidak menyetujui dianggarkannya Dana Hibah tanpa adanya proposal permohonan dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, maka kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.000,000.000 (satu milyar rupiah) tidak akan terjadi. <br /></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirZggta7NV-Yuc8wxb2I21Ci45nfarMd9OigUDiKrUmjsChbpNevsYzkJX1_5zQ7zesU3lnLqU6LAdrymrJ4ylirFAvLzluCs36yYQPhoiwMr7TkAcD34NwNJbtAznwJIb7LRuHGNJ-H4/s917/IMG20210209125725.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="917" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirZggta7NV-Yuc8wxb2I21Ci45nfarMd9OigUDiKrUmjsChbpNevsYzkJX1_5zQ7zesU3lnLqU6LAdrymrJ4ylirFAvLzluCs36yYQPhoiwMr7TkAcD34NwNJbtAznwJIb7LRuHGNJ-H4/w640-h382/IMG20210209125725.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: small;">Berdasarkan hal di atas, Penuntut Umum berpendapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terjadi dalam perkara ini. <br /><br />Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian maka unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Majelis Hakim Yang Mulia, para Penasihat hukum terdakwa yang terhormat, Pengunjung Sidang yang sama kami hormati. <br /><br />Bahwa menimbang, selanjutnya tentang ketentuan Pasal 18 UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan “tentang pembayaran uang penganti”. <br /><br />Yang kami dakwakan, Selanjutnya akan kami buktikan. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang Pembayaran uang penganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi. <br /><br />Bahwa UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia UU RI Nomot 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, tetapi hanya ditentukan uang pengganti yang harus tibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak pidana Korupsi. <br /><br />Oleh karena itu, esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalia Kerugian  Negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan Oleh terdakwa Agung Hariyadi, ST <br /><br />Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa apa yang menjadi tanggungjawab terdakwa terhadap pembayaran uang pengganti hanyalah sebatas apa yang nyata-nyata terdakwa gunakan saja, dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap selama persidangan perkara ini, jumlah kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE. SH., MM,, M.Kn, M.Ec.Dev,, MSSi, Ak, CA, CPA,, CLA., CRA.,, CLI,, CPL, CMA,, sehingga uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara dalam bentuk uang pengganti.<br /><br />Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara perkara tindak pidana korupsi pemberian Dana Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun 2010 - 2011, terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan melalui Penasehat Hukumnya ERWAN SURYADI, SH dan saudaranya SOEGI HARJONO telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kejaksaan Negeri Pacitan yaitu pada tahap Penyidikan tanggal 08 September 2020 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan pada tahap Penuntutan tanggal 27 Januari 2021 sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA dan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM,, M.Kn, M.Ec.Dev,, M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA., CLL, CPL, CMA., yang menyatakan jumlah kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam perkara aguo adalah sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah)<br /><br />Sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang telah dikembalikan pada saat proses hukum sebesar Rp.1.000.000.099 (satu milyar rupiah) sudah pulih sepenuhnya. Dengan demikian, unsur Pasal 18 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. <br /><br />Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang temberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang temberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. <br /><br />Bahwa hal ini dipertegas melalui yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1401K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan, meskipun kerugian keuangan daerah sudah dikembalikan oleh terdakwa, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa serta tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. <br /><br />Bahwa walaupun pada Penjelasan Pasal 4 menyebutkan pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, namun hal ini harus mendasarkan pada kemauan atau tidak atas kemauan terdakwa untuk membayar/mengembalikan kerugian keuangan negara (R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Orupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 57). <br /><br />Memang kemauan atau tidak atas 'mauan tidak memiliki ukuran sebagai suatu hal yang pasti, namun pertimbangan tersebut dilakukan 'dengan menilai sifat dan kemauan terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah terjadi, tidak menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa dan bukan merupakan alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan terdakwa. Sehingga terhadap terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. akan tetap dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya. <br /><br />Berdasarkan uraian-uralan yang telah kami kemukakan tersebut diatas dan oleh karena semua unsur delik yang kami dakwakan yakni dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkar menurut hukum<br /><br />Maka kami berkeyakinan bahwa terdakwa harus dipersalahkan melakukan Tinda Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan dengan demikian, kami berkeyakinan terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas diri terdakwa, sehingga terhadap terdakwa telah sepantasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.<br /><br />Oleh karena Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasai 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Oleh karena pada diri terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut, maaka kepada diri Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun sebelum kami Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu kami kemukakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :<br />    <br />Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara/ daerah karena Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan seharusnya tidak menerima dana hibah tersebut. <br /><br />Hal-hal yang meringankan. Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar ruptah) atau 100% dari kerugian keuangan negara, yaitu: <br />1. Tahap Penyidikan sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggai 08 September 2020. <br />2. Tahap Penuntutan sebesar Rp.800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 januari 2021. Terdakwa belum pernah dipidana. Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani proses persidangan. <br /><br />Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan : <br /><br />MENUNTUT :<br />Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : <br /><br />1. Menyatakan terdakwa AGUNG HARIYADI, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. <br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. <br /><br />3. Menghukum terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. untuk membayar denda sebesar Rp.300.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan<br /><br />4. Menghukum terdakwa AGUNG HARIYADI, ST. untuk membayar uang pengganti sejumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan perincian Sebagai berikut : Uang yang disita menjadi barang bukti sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08 September 2020: dan Uang yang diserahkan/dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Pacitan sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2021. Selanjutnya dipergunakan untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara, dengan cara dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Daerah Pemertatah Kabupaten Pacitan,” ucap JPU diakhir pembacaan surat tuntutannya. (Jen)</span></div></div>

News Tipikor Korupsi Dana Hibah, Direktur PDAU Kab.Pacitan Dituntut 4 Thn Penjara, Sekda dan Kepala DPPKAD Menunggu?

“Bupati Meninggal, Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupat...

»

Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna Akan Menyeret Banyak Tersangka Baru?

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Bagaimana ‘nasib’ Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama, Group Jawa Pos), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor) dan Andi Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla)? Akankah dijadikan sebagai tersangka baru?”</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXtrtYLMxyUuHpdAHC0oTiOezFUscvrxrIyQO0i_rohkeMP1btYiJo8akxOddapsM6LiiRNaW2BOZd1R2lP2QMWLJ5PfEqpR26zMVoaN5KiS4DdhgFwdfKaaw9JbcdHt0Q3936Nraeqks/s2048/IMG20210202133755.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1320" data-original-width="2048" height="412" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXtrtYLMxyUuHpdAHC0oTiOezFUscvrxrIyQO0i_rohkeMP1btYiJo8akxOddapsM6LiiRNaW2BOZd1R2lP2QMWLJ5PfEqpR26zMVoaN5KiS4DdhgFwdfKaaw9JbcdHt0Q3936Nraeqks/w640-h412/IMG20210202133755.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">      <span style="color: black;"> Ket.foto dari kiri depan, Hendri Tanjung, Budiono, Ubaidila, Sudarso, Heri Supriambodo dan Andi Nata Elianda </span></span></span>  <br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>ERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –  </b></span><br />“Sepala-pala mandi biarlah basah. Yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah”. <br /><br />Kalimat di atas adalah ungkapan Peribahasa. Namun dapat menjadi pertanyaan bagi penegakan hukum Khususnya penanganan Kasus Perkara Korupsi secara tuntas yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan, Kepolisian terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu lembaga Khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk memberantas Korupsi di Tanah Air yang menyeret Kepala Daerah maupun pejabat pusat<br /><br />Tetapi bila penanganan Kasus Perkara Korupsi ‘masih ada istilah pilih tebang, di pilih untuk diseret sebagai tersangka untuk diadili di Pengadilan Tipikor’, salahkah masyarakat bila menuding bahwa “adanya permainan mata atau masuk angin?”<br /><br />Salah satu diantaranya adalah Kasus Korupsi Penerimaan Hadiah Berupa Uang sebesar Rp7 miliara dari fee proyek APBD Kab. Malang (perkara awal) dan Gratifikasi (perkara kedua yang saat ini sedang sidangkan) terdakwa yang juga terpidana Rendra Kresna selaku Bupati Malang periode 2013 - 2018.  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_1pf8TeGGEzbatiTvwbl9_BAQ5gD3bRqyYJw4kh-zFxVvZOozWhz5k9Z1_Zb0uvkQkMW8yCbVCMcj9lWdJ-XNgft1t8ngt8889Yrd8cUoWrKF-W_0fh94Pp86gDbbK8WuRh77AfJ3d4/s640/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="640" height="280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-_1pf8TeGGEzbatiTvwbl9_BAQ5gD3bRqyYJw4kh-zFxVvZOozWhz5k9Z1_Zb0uvkQkMW8yCbVCMcj9lWdJ-XNgft1t8ngt8889Yrd8cUoWrKF-W_0fh94Pp86gDbbK8WuRh77AfJ3d4/w640-h280/Ali%252C+Ery+dan+Rendra.jpg" width="640" /></a></div>Dalam kasus ini, pada tahun 2018, KPK menyeret Rendra Kresna selaku Bupati Malang sebagai tersangka Penerima Hadiah Berupa Uang fee proyek APBD Kab. Malang Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2013 dari terpidana Ali Murtopo, seorang kontraktor di Kabupaten Malang yang juga Timses (Tim Sukses) Rendra Kresna<br /><br />Terpidana Rendra Kresna dijerat pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Rendra Kresna dinyatakan terbukbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan dipidana (Vonis) 6 tahun penjara dari 8 tahun tuntutan JPU KPK. Sedangkan Ali Murtopo, dijerat pasal sebagai Pemberi Hadiah berupa uang, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor. Ali Murtopo di Vonis pidana penjara selama 3 tahun dari 4 tahun tuntutan JPU KPK<br /><br />Anehnya, KPK hanya menyeret Ali Murtopo sebagai pemberi Hadiah berupa Uang dari Fee Proyek APBD Kab.Malang terhadap Rendra Kresna selaku Bupati Malang melalui Eryk Armado Talla selaku sahabat karib Rendra Kresna<br /><br />Padahal dari fakta yang terungkap di persidangan saat pertama kalinya Rendra Kresna diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, maupun saat ini dimana Rendra Kresna kembali diadili dalam perkara Korupsi Gratifikasi terungkap, bahwa pemberi Hadiah berupa Uang dari Fee Proyek APBD Kab.Malang terhadap Rendra Kresna selaku Bupati Malang melalui Eryk Armado Talla (turut diadili sebagai penerima hadiah atau pemberi hadiah atau pemberi suap) bukan hanya terpidana Ali Murtopo, melainkan masih ada pihak-pihak lain (kontraktor) yang terlibat<br /><br />Diantaranya Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama, Group Jawa Pos), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (Direktur PT Intan Pariwara), Suhardito (Direktur PT Dharma Utama), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor) dan Andi Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla)<br /><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHqjaTUNiORGv41K46SIHVZJZT3wsujU_my1XxnO4azz4KchSJIhtqA1KEvBOrUyMKbi0_X_d_kba2AKqHjB_ztu84rhX9n_GgK8yJXrvJ0cIUtXKH6a304SFjF8_WNVmMWfPUgTeFsH0/s638/IMG20210119113433.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="638" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHqjaTUNiORGv41K46SIHVZJZT3wsujU_my1XxnO4azz4KchSJIhtqA1KEvBOrUyMKbi0_X_d_kba2AKqHjB_ztu84rhX9n_GgK8yJXrvJ0cIUtXKH6a304SFjF8_WNVmMWfPUgTeFsH0/w640-h362/IMG20210119113433.jpg" width="640" /></a></div>Sementara pejabat dilingkungan Kabupaten Malang, diantaranya Khusnul Farid (Ketua Panitia Pengadaan di PPE LPSE Kab.Malang), Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah Kab. Malang), Swandi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012),  Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE), Edi Suhartono (Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang), Heri Tanjung (Kabag PPE LPSE Kab.Malang), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor) dan Andi Nata Elianda (adik terdakwa Eryk Armando Talla) selaku Koordinator program Bedah Rumah di Kabupaten Malang <br /><br />Keterlibatan nama-nama tersebut diatas, baik pihak swasta maupun pejabat dilingkungan Kabupaten Malang terungkap dalam persidangan saat Rendra Kresna selaku Bupati Malang kembali diadili bersama Eryk Armando Talla dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi sebesar Rp6.3 miliar untuk terdakwa Rendra Kresna dan sebesar Rp4.8 miliar untuk terdakwa Eryk Armando Talla<br /><br />Pada sidang yang berlasung tanggal Selasa, 19 Januari 2021, JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya ; 1. Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama (Group Jawa Pos),; 2. Kris Haryanto, Komisaris PT Intan Pariwara,; 3. Tukini, Direktur PT Intan Pariwara dan 4. Suhardito, Direktur PT Dharma Utama<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Mashud Yunasa selaku Direktur PT JePe Press Media Utama Group Jawa Pos mengakui telah memberikan fee proyek sebesar 22.5 persen dari 24 paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang kepada Bupati Rendra Kresna melalui Eryk Armando Talla. Mashud Yunasa juga mengakui, untuk mengerjakan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang, Yunasa menggandeng PT Intan Pariwara dan diakui oleh Kris Haryanto selaku Komisaris PT Intan Pariwara</div><div style="text-align: justify;"><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5MjXjwaV-XGTIQgnvc2KMWKu343_KXaXZMX_hXx25WDwNkEL58vzscG7hFiBlKQNqr5m5fY6jvTWOmthoMW9-Sqi0mwhUwLqu9hKVmGuINMcv6J6UU-fAnA_AqFdP89keizwSS4xuFm0/s640/IMG20210126133208_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5MjXjwaV-XGTIQgnvc2KMWKu343_KXaXZMX_hXx25WDwNkEL58vzscG7hFiBlKQNqr5m5fY6jvTWOmthoMW9-Sqi0mwhUwLqu9hKVmGuINMcv6J6UU-fAnA_AqFdP89keizwSS4xuFm0/w640-h288/IMG20210126133208_01.jpg" width="640" /></a></div>Pada sidang yang berlasung tanggal Selasa, 26 Januari 2021, JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi, diantranya ; 1. Khusnul Farid selaku Ketua Panitia Pengadaan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,; 2. Budianto (Kabid Dinas Pendidikan Menengah),; 3. Swandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun tahun 2007 – 2012,; 4. Tri Darmawan Sambodo (Staf PPE – LPSE) dan 5. Edi Suhartono, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2012 – 2013<br /><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Dari fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata pengaturan lelang Proyek ABPD di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2013 termasuk untuk menentukan Spesifikasi Teknis Kekerjaan, menentukan pemenang lelang dan pembagian proyek, bukanlah pejabat Dinas Pendidikan melainkan pihak Swasta yakni Eryk Armando Talla Cs dengan melibatkan Tim Hecker<br /><br />Tri Darmawan Sambodo selaku Staf PPE – LPSE (Pejabat Pengadaan Elektronik - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Malang mengakui, bahwa apa yang dikerjakankannya di PPE – LPSE bersama Eryk Armando Talla terkait kerlibatan Galih Putra Pradhana sebagai Hecker, adalah atas perintah atasannya yaitu Hendy Tanjung selaku Kabag (Kepala Bagian) PPE – LPSE. Selain itu saksi juga mengakui, menerima uang dari Eryk Armando Talla yang katanya untuk operasional. <br /><br />Namun menurut Swandi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab.Malang, bahwa uang sebesar Rp75 juta dari penerimaan 100 juta rupiah diserahkan ke Wahyudi seorang Jaksa di Kejari Kabupaten Malang tanpa ada bukti penyerahan. <br /><br />Sehingga tak salah ketika Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH mendengar keterangan saksi-saki lalu  mengatakan, bawah saksi bisa jadi terangka berikutnya. Bagimana tanggapan KPK?......<br /> </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">Kemudian persidangan yang berlasung pada tanggal Selasa, 2 Pebruai 2021, JPU KPK menghadirkan 6 orang saksi, diantranya ; Heri Tanjung (Kabag PPE – LPSE), Ubaidilah (Kontraktor), Sudarso (Kontraktor),Budiono (Ajudan Bupati), Heri Supriambodo (Kasi di Dinas Koperasi yang juga anggota KNPI) dan Andi Nata Elianda, selaku Koordinator Program Bedah Rumah (keluarga terdakwa Ery Aramndo Talla) </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><br /></div></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78j6Tb1HHXiST0rxtNertwndFKTou0aK0zf66qleuOxmIuK4CX6Gt-mUOBYOuOSc1h5Cp7VBH3F-GWukGyj-3KSIjlS-Je37vtzwJYr8-ONtMh1TWq6Rf8fB37IwBq_mAuWMs5WrWHio/s895/IMG20210202142018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="895" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78j6Tb1HHXiST0rxtNertwndFKTou0aK0zf66qleuOxmIuK4CX6Gt-mUOBYOuOSc1h5Cp7VBH3F-GWukGyj-3KSIjlS-Je37vtzwJYr8-ONtMh1TWq6Rf8fB37IwBq_mAuWMs5WrWHio/w640-h288/IMG20210202142018.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hendry Tanjung sedang menoleh saksi dibelakangnya (Sidang tanggal 2 Pebruari 2021<br /></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"> Dalam persidangan kali ini semakin jelas terungkap terkait penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ternyata orangnya adalah Ubaidila selaku Kontraktor yang mendapat paket pekerjaan di Kabupaten Malang sejak 2013, 2014 dan 2015. Hal itu diakui Ubaidila kepada Majelis Hakim<br /><br />“Yang membuat HPS saya dengan mengkopi dari Peraturan Pendidikan,” kata Ubaidila<br /> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Sudarso mangkui adanya penyerahan Cek senilai 6 miliar rupiha kepada Ali Murtopo, dimana uang itu akan diserahkan kepada Bupati Rendra Kresna. Sudarso juga mengakui, bahwa uang sebesar 1.8 milair rupiah masuk ke rekening pribadinya.<br /><br />Yang aneh adalah keterangan Hendry Taajung selaku Kabag PPE – LPSE Kab.Malang. Keterangan Hendry Tanjung seakan tidak mengetahui proses lelang dan adanya keterliabatan Hecker dalam proses lelang paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang. padahal anaknya buahnya (Tri Darmawan Sambodo) sudah mengakui bahwa apa yang dikerjakannya adalah atas perintah Hendry Tanjung<br /><br />Sehingga Ketua Majelis Hakim mengatakan, bahwa saksi pura pura tidak mengetahui atau karenna ada faktor “PDI alias Penurunan Daya Ingat”.<br /><br />“Masing-masing saksi punya peran dalam perkara ini,” ucap Ketua Majelis Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH<br /><br />Kasus ini tak bedanya dengan kasus Korupsi Suap “uang Pokir” DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 yang menyeret 42 dari total jumlah anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dan kemudian saat ini menjadi terpidana bersama Moch. Anton selaku Wali Kota Malang termasuk Kepala Dinas PU, Jarot.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfdvrLIg0MtzgvYFP6PL2v5GZvjKoLzkRn6J3TFdmhHxFdD2I7cxcoNRIfmpBWmD3Rqi0ObuIRfG4nmlt7r2-P3e85PFVwT-d8NQ9YHz0W16A-Ac_LzC2Opl8DhrO5EYipiZ1HBXs72CY/s863/Ubaidilah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="509" data-original-width="863" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfdvrLIg0MtzgvYFP6PL2v5GZvjKoLzkRn6J3TFdmhHxFdD2I7cxcoNRIfmpBWmD3Rqi0ObuIRfG4nmlt7r2-P3e85PFVwT-d8NQ9YHz0W16A-Ac_LzC2Opl8DhrO5EYipiZ1HBXs72CY/w640-h378/Ubaidilah.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ubaidilah (Sidang, tanggal 2 Pebruari 2021)<br /></td></tr></tbody></table><br />Awalnya kasus ini adalah Korupsi Suap “Uang Pokir” Pembahasan APBD dan Perubahan APBD tahun 2015. Namun dalam persidangan terungkap, ternyata bukan hanya uang “pokir” yang diterima para anggota Dewan yang sudah menjadi terpidana itu, melainkan ada uang ‘1 persen dari anggaran APBD’ dan ada juga uang ‘sampah’.<br /><br />Begitu juga dalam perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang, Rendra Kresna. Awalnya adalah penerimaan hadih berupa uang dari fee proyek. Ternyata dalam fakta persidangan terungkap, bahwa proses lelang paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang tahun 2011 – 2013 juga ‘bermasalah’ karena tugas dan wewenang Pejabat Dinas Pendidikan dan LPSE Kabupaten Malang dikerjakan oleh pihak Suwasta dengan melibatkan Hecker, dimana keterlibatan Heceker diketahui pejabat Dinas Pendidikan<br /><br />Belum lagi beberapa kontraktor yang terlibat dalam pemberian hadih berupa uang dari fee proyek paket pekerjaan di Dinas Pendidikan Kab.Malang kepada Bupati melalui Eryk Armando Talla. <br /><br />Dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna dan Eryk Amando Talla bias jadi akan menyeret banyak pihak sebagai tersangka baru. <br /><br />Lalu apakah KPK akan serius mengungkap kasus ini hingga tuntas seperti bunyi Peribahasa “Sepala-pala mandi biarlah basah, yang artinya, dalam mengerjakan suatu pekerjaan hendaknya tidak dilakukan setengah-setengah?”. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Perkara Korupsi Gratifikasi Bupati Malang Rendra Kresna Akan Menyeret Banyak Tersangka Baru?

“Bagaimana ‘nasib’ Mashud Yunasa (Direktur PT JePe Press Media Utama, Group Jawa Pos), Kris Haryanto (Komisaris PT Intan Pariwara), Tukini (...

»