BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Mustopa Kamal Pasha Tak Mengaku Menerima Uang Suap

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz42w9baLW-tlI3pZemNz-KAo8uQE5qfkl_Ggegd5txO72pFVGkhFhQFZSrCPMOoQzhyphenhyphen8WZRBoIk_-90TVTi4CorxMyl5JKFROjSWlMkcR-DMEAKy10kiGyhop3wsY6hGQHDirlzdR6VA/s1600/IMG_20180923_104012.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="753" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz42w9baLW-tlI3pZemNz-KAo8uQE5qfkl_Ggegd5txO72pFVGkhFhQFZSrCPMOoQzhyphenhyphen8WZRBoIk_-90TVTi4CorxMyl5JKFROjSWlMkcR-DMEAKy10kiGyhop3wsY6hGQHDirlzdR6VA/s640/IMG_20180923_104012.jpg" width="300" /></a></div>
beritakorupsi.co - “Tak ada maling yang mengaku”. Mungkin ucapan ini yang pas bagi terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto yang diseret oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili oleh Majelis Hakim dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi suap pengurusan Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa duit sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterima oleh terdakwa Mustofa Kamal dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim adalah berkaitan dari pengurusan izin IMB (Izln Mendirikan Bangunan) dan IPPR (Izin Prinsip Pemanfataan Ruang)pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu. Selain itu, dari fakta yang terungkap dalam persidangan saat JPU KPK mengahadirkan saksi Nano Santoso Hudiarti alias Nono di persidangan (Senin, 3 Desember 2018) mengungkapkan, bahwa pada tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasha, memerintahkan Nano untuk menerima fee sebesar Rp2.2 miliyar (Rpp200 juta per Tower) dari Achmat Subhan (Ahmat Subhan, mantan Wakil Bupati Malang saat ini sudah ditahan KPK).  Achmat Subhan dari pihak pemberi suap yaitu PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) untuk pengurusan Izin IMB dan IPPR pembangunan 11 Tower pada tahun 2015 di Kabupaten Mojkerto. Nano Santoso Hudiarti alias Nono adalah mantan Kepala Desan yang kemudian menjadi tim pemenangan terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto pada tahun 2013 lalu. Sehingga hubungan kedua sahabat ini berlanjut setelah terdakwa terpilih menjadi Bupti. Kemudian menurut pengakuan Nano, bahwa dirinya diminta untuk menerima duait pengurusan Izin Tower tersebut. Tidak hanya itu. Nano juga diminta oleh terdakwa untuk menerima duit ari Dinas PU, sedangkan untuk kenaikan maupun kenaikan jabatan, menurut terdakwa sudah berlangsung. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI33-T4T2HlTuQZfI_D9GdSpaXRzy7UK2aqWAVvZ6MxJJcX_Uk54dYCY5FbuwniC0v_3VnN604EgPFbJ7lLA7jL4Yee-NlPOaTeuptNtikRwmxiTSAyqL2BkPa-lP8n77c1-LBJueddWE/s1600/IMG20181217123732.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="768" height="308" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI33-T4T2HlTuQZfI_D9GdSpaXRzy7UK2aqWAVvZ6MxJJcX_Uk54dYCY5FbuwniC0v_3VnN604EgPFbJ7lLA7jL4Yee-NlPOaTeuptNtikRwmxiTSAyqL2BkPa-lP8n77c1-LBJueddWE/s640/IMG20181217123732.jpg" width="640" /></a></div>
“Saya Tim Suksesnya, tahun 2015 saya diperintahkan untuk menerima (uang), dan saya serahkan ke Lutfi (ajudan terdawa) atas perintah Bupati,” kata Nano kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 3 Desember 2018). Dihapan Majelis Hakim, saksi Nano mengakui terus terang, bahwa uang sebesar Rp1.650.000.000 diterima dari supir pribadi Ahmat Subhan, atas sepengetahuan Bambang Wahyudi. Dan uang itu diserahkan Nano ke Lutfi atas perintah terdakwa. “Ya, dari sopirnya Subhan, seribu enam ratus lima puluh…(maksudnya satu miliyar enam ratus limapuluh juta ? tanya Ketua Majelis Hakim memperjelas, yang dijawab saksi “Ya) diketahui Pak Bambang. Saya serahkan ke Lutfi,” jawab saksi Nano. Apa yang disampaikan Nano, tak dibantah Bambang maupun Lutfi. Selain itu, dari keterangan saksi sebelumnya yaitu Wahono selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto mengakui, bahwa setiap pengurusan izin di Kabupaten Mojokerto ada penerimaan duit sebagai pelicin agar urusan lacar. Menurut Kepala BPT-PM yang mengumpulkan duit sebesar Rp850 juta diserahkannya terhadap terdakwa. “Setiap pengurusan izin ada penerimaan, dan itu sudah tradisi. Itu bukan uang resmi,” kata Wahono dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Djoko Hermawan, Senin, 15 Oktober 2018. Anehnya, terdakwa justru tak mengakui. Kepada Majelis Hakim, terdakwa Mutopa Kamal Pasha hanya mengakui telah menerima duit sebesar Rp500 juta. Hal itu disampaikan langsung oleh terdakwa dalam persidangan yang berlasngun di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Suraaya yang di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawa dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Senin, 17 Desember 2018 “Saya hanya menerima limaratus, saya lupa Yang Mulia,” kata terdakwa kepada Majelis Hakim. Anehnya, sekalipun terdakwa Mustopa Kamal Pasha, tidak mengakui telah menerima duit suap dari pengurusan izin Tower, namun terdakwa mengucapkan terima kasih kepada KPK, karena kasus ini terdakwa dapat lebih dekat dengan Tuhan dan dapat melakukan Shalat berjamaah “Saya tidak memerima Yang Mulia, yang saya ingat hanya menerima Rp500 juta. Saya mengucapak terima kasih, sehingga saya bisa menyadari apa yang saya lakukan. Saya bisa lebih dekat dengan Tuhan dan dapat Shalat berjamaah,” kata terdakwa. Karena terdakwa tidak mengaukui terus terang tentang apa perbuatannya, Majelis Hak pun tidak memaksa tersangka untuk menjawab pertanyaan JPU. “Saudara tidak mau berterus terang, dan itu adalah hak saudara. Kejujuran saudara akan menjadi pertimbangan bagi Jaksa maupun bagi Majelis untuk menjatuhkan hukuman” keta Ketua Majelis Hakim. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyi1rvCLADUAGFE23F4rLQseDYf9xUWBG16pIys4g8hV0S_DobcSVZeMVb5o9q9vBfyKtybwY7BDG6u255BOPRcZ-txfgQO46F_DK0VF9wt-RsPoLnykB12n-aNh6BFy6qXiASGbb6EEo/s1600/MKP.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyi1rvCLADUAGFE23F4rLQseDYf9xUWBG16pIys4g8hV0S_DobcSVZeMVb5o9q9vBfyKtybwY7BDG6u255BOPRcZ-txfgQO46F_DK0VF9wt-RsPoLnykB12n-aNh6BFy6qXiASGbb6EEo/s640/MKP.png" width="640" /></a></div>
Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMdf6953MHEzrpca5X0UyfmElZ73w2Vp5KviMvjObyT5xcM8lR_hnxSIoqAmeLqvOFQzT3jqrvxv3sXWAduBua9MwbTo6Xw672bkO3wbaSXgFeervsHVg_YxEKeYeS3r9d-S4Zn8cvgbo/s1600/IMG20181203113246.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMdf6953MHEzrpca5X0UyfmElZ73w2Vp5KviMvjObyT5xcM8lR_hnxSIoqAmeLqvOFQzT3jqrvxv3sXWAduBua9MwbTo6Xw672bkO3wbaSXgFeervsHVg_YxEKeYeS3r9d-S4Zn8cvgbo/s640/IMG20181203113246.jpg" width="640" /></a></div>
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iF8jZpxUAr3mKWX210eOB5scPceSdZTl1cBPP-VygoBTmiQOwj-Pp7DDlKHgLpTeyIZbtHbVUJDwZxuzEALxvVG5DcIRl0O4vJIqM_QNIwR2JL9zjvD-Q-Ja2jRmbdLYaCrG_g1KOSw/s1600/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iF8jZpxUAr3mKWX210eOB5scPceSdZTl1cBPP-VygoBTmiQOwj-Pp7DDlKHgLpTeyIZbtHbVUJDwZxuzEALxvVG5DcIRl0O4vJIqM_QNIwR2JL9zjvD-Q-Ja2jRmbdLYaCrG_g1KOSw/s640/Herman+Setya+Budi%252C+Presiden+Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk+dan+Direktur+Utaama+PT+Solu+Sindo+Kreasi+Pratama%2529%252C+Budianto++Purwahjo+%2528Direktur+PT+Tower+Bersama+Infrastucture.Tbk%252C.+Alexandra+Yota+Dharmawanti%252C+Division+Hand.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Herman Setya Budi, Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk dan Direktur Utaama PT Solu Sindo Kreasi Pratama), Budianto  Purwahjo (Direktur PT Tower Bersama Infrastucture.Tbk,. Alexandra Yota Dharmawanti, Division Hand</td></tr>
</tbody></table>
1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Dan atas perbuatannya, terdakwa Mustopa Kamal Pasha pun diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Mustopa Kamal Pasha Tak Mengaku Menerima Uang Suap

berita korupsi .co - “Tak ada maling yang mengaku”. Mungkin ucapan ini yang pas bagi terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto...

Kasus Korupsi Kredit BRI Rp13.4 M, Terdakwa “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Terinjak Pula”

05.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlbxsBWvaX0CIfCUo2VHJjueqDkhgI-SM5ys4bV9eLbdN2X5ehyhGXmn0pv8aMuupoYStajZFAQnTZ9mp4-k_qchcw0QUBTM3TvE4kk6fv4Bh425M_-oOOnbdDStLeiL2JQiCQWxk8t4/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGlbxsBWvaX0CIfCUo2VHJjueqDkhgI-SM5ys4bV9eLbdN2X5ehyhGXmn0pv8aMuupoYStajZFAQnTZ9mp4-k_qchcw0QUBTM3TvE4kk6fv4Bh425M_-oOOnbdDStLeiL2JQiCQWxk8t4/s640/7.png" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
beritakorupsi.co - “Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”. Mungkin inilah yang dilami oleh Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya. Sebab saat ini, Michael Bambang Parikesit “sudah jatuh” alias berstatus terpidana selama 5 tahun dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dana Revitalisasi sebesar Rp14,8 Milliar pada tahun  2015 – 2016 lalu. Michael Bambang Parkesit pun “tertimpa tangga” alias harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp14.8 miliyar. Belum “sembuh dari sakitnya”, atau karena  baru beberapa bulan setelah Michael Bambang Parikesit dijatuhui hukuman pidana penjara selama 5 tahun dari 7 tahun tuntutan JPU, Michael Bambang Parikesit “terinjak pula” karena terjerat lagi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi kredit BRI sebesar Rp13.4 miliyar. Kasus yang kedua ini, terdakwa yang juga terpidana Michael Bambang Parikesit divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta atau kurungan selama 3 bulan kalau denda tidak dibayar. Selain hukuman pidana badan, Michael Bambang Parikesit diwajibkan untuk membayar uang kerugian negara sebesar Rp13.4 miliyar. Kalau tidak dibayar, maka Jaksa akan menyita harta bedanya. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka dipenjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sehingga total hukuman yang akan dijanai terdakwa Michael Bambang Parkesit adalah 5 tahun dan 3 bulan. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Michael Bambang Parikesit terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama tiga (3) bulan. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.4 Miliyar. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bedanta akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugiana negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun dan 6 bulan” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan, Senin, 17 Desember 2018. Dari dua kasus ini, terdawa Michael Bambang Parikesit akan menghabiskan hidupnya dibalik jeruji besi selama puluhan tahun lamanya, dan anak istrinya pun bisa jadi akan hidup terluntang lantung di Kota Pahlawan karena Jaksa akan menyita seluruh harta bedanya untuk menutupi kerugian negara sebesar Rp28,2 miliyar dari dua kasus Korupsi yang menimpanya. Anehnya, dalam dakwaan maupun tuntutan JPU terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit, tidak dibuktikan dengan bukti, berapa uang negara yang dinikmati oleh terdakwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang lebih anehnya lagi, tuntutan dan putusan Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar seluruh kerugian negara yang ada dalam dakwaan JPU. Sehingga, JPU maupun Majelis Hakim tidak menyebutkan, harta benda yang mana milik terdakwa yang akan dirampas oleh Jaksa sebagai pengganti kerugian negara?. Dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi ; Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : huruf a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pIZGoFSSpKRp1JNjPXAfIm6Uq9QmT0T9-_OF0tkOn6VWb_noSnzpsZhTAKqn9xqPo2FCIr7M4Ya0_JTc-k6X3mhXLgEeOnOQFsc84l2Ne3yLOxUtMBdYjqY6vZpnZ0rQQgddulLoR9o/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pIZGoFSSpKRp1JNjPXAfIm6Uq9QmT0T9-_OF0tkOn6VWb_noSnzpsZhTAKqn9xqPo2FCIr7M4Ya0_JTc-k6X3mhXLgEeOnOQFsc84l2Ne3yLOxUtMBdYjqY6vZpnZ0rQQgddulLoR9o/s640/5.png" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 Pasal 18 ayat (2) berbunyi ; Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (2) berbunyi ; Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Yang jelas, bila putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sudah berkekuatan hukum tetap sejak putusan dibacakan pada tanggal 17 Desember 2018, maka Jaksa akan bergerak atau mungkin sudah mulai bergerak untuk mendata harat-harta yang dimiliki oleh terdakwa. Kasus yang menimpa Michael Bambang Parkesit adalah bermula dari adanya Rapat rutin setiap bulan di PD Pasar Surya yang membahas masalah pendapatan yang memprihatinkan, karena banyaknya target yang tidak terpenuhi.  Menyingkapi hal itu,  Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya dan sebagai Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, mengajak Pengawas Koperasi karyawan PD Pasar Surya, yaitu Arif Subakti, Ombak Sutenang, Wahyu Siswanto serta Pengurus koperasi lainnya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, Michael Bambang Parikesit menyampaikan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, perihal penanganan piutang Iuran Layanan Pasar (ILP) di unit-unit pasar jajaran PD Pasar Surya, dan membantu pembiayaan serta memasarkan perolehan tempat usaha, dengan konsep kerjasama. Pihak Koperasi mengajukan kredit pada Bank, setelah pemaparan konsep kerja samaa dyang disampaikan oleh Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tersebut disepakati,  maka diminta agar Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan PD Pasar Surya segera melakukan Rapat Anggota, dengan mengundang perwakilan anggota. Pada tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan Rapat Anggota yang dipimpin Suheri selaku Ketua Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, dan dihadiri oleh 55 anggota dari 60 undangan, termasuk  Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, Dinas Koperasi Kota Surabaya Nahyu Sarwarini. Dari hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota. yaitu Materi Rencana Perubahan ART dan pembuatan Peraturan Khusus yang disetujui oleh anggota yang hadir serta Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru, dan Peraturan Khusus (PERSUS). Namun kenyataannya, sampai saat sekarang Peraturan Khusus (PERSUS) itu masih belum disusun dan disahkan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoqLH2Kx3o9i8vDFaD4AKpb1dPlGDHEUJ7C0BrF0RBPBjF2faBS0m3963la_jRZ27WC1cxBzduFPkl1cKRCrTzClDDiNHkGaJMRbPCWs2tPEVAse-kSgk0XQBBW7ZuA8MjQ9tLBVpDiwg/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="321" data-original-width="875" height="234" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoqLH2Kx3o9i8vDFaD4AKpb1dPlGDHEUJ7C0BrF0RBPBjF2faBS0m3963la_jRZ27WC1cxBzduFPkl1cKRCrTzClDDiNHkGaJMRbPCWs2tPEVAse-kSgk0XQBBW7ZuA8MjQ9tLBVpDiwg/s640/1.png" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut ,Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana (Sekretaris) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara), mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tujuan untuk disalurkan kepada Anggota Luar Biasa (Pedagang PD Pasar Surya) yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan luran Iayanan Pasar (lLP) para pedagang kepada PD Pasar Surya. Jenis kredit yang diajukan adalah Agunan Kas atau Setara Kas ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, dengan menggunakan Jaminan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya senilaiRp4.000.000.000 dengan penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit. Bahwa kenyataannya, timbulnya perjanjian kerjasama antara pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan PD Pasar Surya tentang pembiayaan tunggakan luran Layanan Pasar (ILP) pemakai tempat usaha tersebut, tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PD Plasar Surya tanggal 19 Agustus 2016, antara lain tidak dibahas dan ditetapkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Karyawan PD Pasar Surabaya Tahun Buku 2016 (bertentangan dengan Perubahan AD pasal 17 huruf b dan d yang berbunyi; ”Rapat Anggota menetapkan, b. Kebijakan Umum bidang Organisasi, Managemen dan Usaha Koperasi,; huruf d. Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan). Bahwa rapat anggota tanggal 19 Agustus 2016, tidak membahas mengenai Rencana hutang untuk Modal Kerja, dan tidak pula membahas mengenai Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Koperasi Karyawan PD Pasar Surya (KAKAPS) yang memasukkan kegiatan hutang untuk Modal Kerja. Tidak ada Peraturan Khusus (PERSUS) mengenai pinjaman kepada pihak ke tiga (bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) ART Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus). Bahwa sebagai penjamin Kredit cash collateral yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak meminta pertimbangan Badan Pengawas PD Pasar Surya, dan tidak meminta Persetujuan Kepala Daerah ( Walikota Surabaya) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. Namun permohonan tersebut dibawa langsung oleh Michael Bambang Parikesit dengan para Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya kepada Eko Wahyu selaku Kepala Unit BRI Keputih. Selanjutnya oleh Eko Wahyu, mereka diajak menghadap langsung ke terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_PQqyQ2Y3kvswxXeYZC6huziAndEkbkGUpiJwhCTlnfljhjd6Qj4QBaFRPO2Q2UYY-NME2hyphenhyphenO6EJ-5imDVqI64qsd-r88XWgP5tUkhC8kgqCUxeV1JNB6meaNDZSITLY-r1WJhOncsw/s1600/IMG20181217163518_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="867" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv_PQqyQ2Y3kvswxXeYZC6huziAndEkbkGUpiJwhCTlnfljhjd6Qj4QBaFRPO2Q2UYY-NME2hyphenhyphenO6EJ-5imDVqI64qsd-r88XWgP5tUkhC8kgqCUxeV1JNB6meaNDZSITLY-r1WJhOncsw/s640/IMG20181217163518_1.jpg" width="566" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Kemudian Philipus Susilo Darsono memerintahkan Bambang Kurniawan selaku Account Officer untuk memproses permohonan kredit tersebut, setelah dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian diajukan ke Pejabat Asisten Manager Pemasaran Jeri Pudjiarto. Setelah disetujui, selanjutnya diajukan ke Administrasi Kredit Puji Lestari, kemudian diteruskan ke Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari Philipus Susilo Darsono untuk dimintakan persetujuan Kredit/Putusan Kredit. Setelah disetujui dan diputus, selanjutnya Pimpinan Cabang memerintahkan Bagian Admlinistrasi Kredit (ADK) Puji Lestari untuk membuat Perjanjian Kredit. Kemudian bagian ADK menghubungi Notaris Mirza Rengga Putra, namun Notaris tersebut menanyakan kelengkapan Persetujuan Penjaminan kredit dari Walikota Surabaya, mengingat penjamin kredit Cash Collateral adalah Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah. Atas informasi tersebut, selanjutnya Sulastiningsih selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Puji Lestari menghadap ke terdakwa Philipus Susilo Darsono, dan memberitahukan tentang keharusan adanya ijin dari Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan permohonan kredit. Namun Pimpinan berpendapat, bahwa yang dijadikan jaminan adalah dana Operasional PD Pasar Surya,  sehingga tidak membutuhkan ijin atau persetujuan dari Walikota Surabaya. Pada saat Notaris Mirza Rengga Putra berada di kantor BRI Cabang Surabaya Mulyosari,  bertemu dengan Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib yang ada dilokasi, kemudian Mirza Rengga Putra menanyakan kepada Michael Bambang Parikesit terkait keharusan adanya ijin atau persetujuan penjaminan dari Walikotsa, namun Michael Bambang Parikesit bersama dengan Pengurus Koperasi Karyawaan PD Pasar Surya tetap berkeyakinan tidak perlu ijin ke Walikota Surabaya, karena Dana yang dijadikan jaminan Kredit adalah dana operasional PD Pasar Surya Surabaya. Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Mirza Rengga Putra menyampaikan kepada terdakwa Philipus Susilo Darsono, bahwa kelengkapan kredit harus disertai ijin dari Walikota Surabaya, kalau tidak ada maka Mirza Rengga Putra tidak bersedia mengaktakan perjanjian kredit tersebut. Meskipun telah diingatkan oleh Notaris Mirza Rengga Putra, agar kredit harus dilengkapi dengan aturan hukum dan ijin dari Walikqta Surabaya, namun terdakwa Philipus Susilo Darsono tetap berpendapat tidak memerlukan ijin tersebut. Oleh karena yang bersangkutan memerintahkan ADK untuk membuat perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pada Notaris. Permohonan Kredit Modal Kerja dari Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan jaminan dari Plt. Dirut PD Pasar Surya tersebut, disetujui senilai Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 'angka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingg berakhir  pada tanggal 31 Oktober 2017. Bahwa pada kenyataannya, Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyasari yaitu terdakwa Philipus Susilo Darsono dalam mengambil kebijakan, memerintahkan bawahannya untuk memproses Permohonan Kredit yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BRI No SE : 5.06-DlR/ADK703/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Kredit dengan Agunan Kas, berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam bidang kredit sesuai dengan PPK (Pokok Peraturan Kredit), sebab terdakwa Philipus Susilo Darsono tidak memerintahkan bawahanya untuk melakukan monitoring dan pembinaan atas penarikan dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan kredit Mikhael Bambang Parkesit Plt Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar Surya, atas nama PD Pasar Surya Kota Surabaya bertindak sebagai penjamin koperasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Mulyosari dengan mengagunkan dana PD Pasar Surya Kota Surabaya yang penggunaannya dibatasi (restricted). Dana yang digunakan sebagai agunan tambahan kas (fully cash collateralized) tersebut berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan TA 2016 untuk merevitalisasi pasar tanpa persetujuan Walikota Surabaya melalui Badan Pengawas. Pinjaman tersebut oleh Pengurus Koperasi PD. Pasar Surya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib tidak digunakan untuk Modal Kerja Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, serta tidak digunakan untuk Peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, serta tidak disalurkan kepada Anggota Luar Biasa, karena pada saat pencairan kredit pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Direktur PD Pasar Surya sekaligus sebagai Penjamin Kredit, dana yang cair sebesar Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratusijuta rupiah) melalui Rekening 761401002748-533 BRI Keputih atas nama Koperasi karyawan PD Pasar Surya tersebut, langsung di Over booking ke Rekening BRI Unit Keputih Cabang Surabaya Muiyosari Nomor. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya (Rekening Jaminan). Pada tanggal 23 Desember 2016, Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II) cair dan masuk ke rekening BRI Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya, sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2016 Over booking / pemindahbukuan Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II ) dari rekening BRI   Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya sebesar Rp10 milyar ke Rekening BRI Cabang Mulyasari Nomor 761401002422-535 atas nama PD Pasar Surya (Rekening Jaminan Kredit an.Koperasi Karyawan) senilai Rp3.9 miliyar. Proses Kredit ke II senilai Rp9.500 miliyar pada tanggal 27 Desember 2016,  Plt Direktur Utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit memanggil Sub Bagian Hukum keruangannya dan memerintahkan untuk membuatkan Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Surya dengan Koperasi Karyawan PD. Pasar Surya. Bahwa faktanya Mikhael Bambang Parkesit, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pengawas PD Pasar Surya dan tanpa ada Persetujuan dari Walikota Surabaya, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya. Bahwa kredit senilai Rp9.500 milyar tersebut diajukan pada saat jumlah saldo pada rekening Nomor. 7614-01-0I 2422-535 mencapai Rp17.774.707.045, setelah ada dana masuk senilai Rp3.9 M dari hasil pencairan kredit Tahap I (pindah buku tanggal 01 Nopember 2016 dari rekening Nomor 761401002748-533 atas nama Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke rekening Nomor 7614-01-002422-535) dan dari pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya TA 2016 senilai Rp10 milyar (pindah buku tanggal 27 Desember 2016 dari Rekening Nomor 00000587-01-000384-305 ke rekening Nomor. 7614-01-002422-535. (Rd1)</div>

News Tipikor Kasus Korupsi Kredit BRI Rp13.4 M, Terdakwa “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Terinjak Pula”

berita korupsi .co - “Sudah jatuh tertimpa tangga terinjak pula”. Mungkin inilah yang dilami oleh Michael Bambang Parikesit selaku Plt. P...

Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

05.27 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQRHUhxbkzppsXofFPg9KRAQIEfoz04duhqXwZC4okGOPk0X7NSQcamfhi_d8YTkywW62nlEfQTLUwH9JlQCGNgO-B8F82150QIQFRWcNM_c1S1o3sfjKI95gKvXHv5ZrQuYXXqF5T0Q/s1600/3.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="325" data-original-width="268" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWQRHUhxbkzppsXofFPg9KRAQIEfoz04duhqXwZC4okGOPk0X7NSQcamfhi_d8YTkywW62nlEfQTLUwH9JlQCGNgO-B8F82150QIQFRWcNM_c1S1o3sfjKI95gKvXHv5ZrQuYXXqF5T0Q/s400/3.png" width="328" /></a></div>
#Terpidana 5 tahun penjara Michael Bambang Parikesit, juga divonis ‘5.3’ tahun dan membayar uang pengganti yang tidak dinikmatinya sebesar Rp13.4 M#   
beritakorupsi.co - Senin, 17 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dari tuntutan JPU selama 2 tahun penjara  terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, selaku Kepala Cabang (Kacab) BRI (Bank Rakyat Indonesia) Cabang Mulyo Sari Surabaya karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pemberian Kredit terhadap Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya pada tahun 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah). Dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan, yang dihadiri JPU Sarifuddin dari Kejati Jatim dan JPU Arif dari Kejari Surabaya, juga menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap 4 terdakwa lainnya dalam kasus yang sama dengan Philipus Susilo Darsono (masing-masing perkara terpisah), yaitu Michael Bambang Parikesit selaku Plt. PDPS Surabaya bersama 3 (tiga) pengurus Koperasi Karyawan PDPS yakni Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) dengan didampingi Penasehat Hukum masing-masing terdakwa. Tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono tergolong ringan, bila dilihat dari peran terdakwa selaku pimpinan Cabang Bank milik pemerintah (BUMN) ini yang mencairkan uang negara terhadap pengajuan kredit oleh pihak PD  Pasar Surya Surabaya tanpa sesuai prosedur, karena tidak ada persetujuan dari Wali Kota Surabaya. Tidak hanya itu, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pengajuan dan pencairan kredit hanya sehari saja. Pagi pengajuan, malanya dicairkan. Lalu mengapa tuntutan JPU tergolong ringan bila dibandingkan dengan kasus Kredit Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya beberapa tahun lalu. Di mana tuntutan JPU terhadap Kepala Cabang dan Penyelia Bank Jatim dituntut pidana penjara di atas 8 tahun. Ada dugaan, bahwa begitu terdakwa Philipus Susilo Darsono yang sudah di penjara selam 8 bulan ini, dan selesai menjalani hukuman pidana penjara akan kembali bekerja sebagai pegawai  Bank milik pemerintah. Dan pada saat putusan, beberapa karyawan Bank BRI turut hadir memberikan dukungan moral. Untuk terdakwa Michael Bambang Parikesit yang juga terpidana 5 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana Revitalisasi sebesar Rp14,8 Milliar pada tahun  2015 – 2016 lalu, Majelis Hakim juga juga menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kuruangan. Selain pidana badan, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa ini untuk membayar kerugian negara yang sama persis dengan tuntutan JPU yakni sebesar Rp13.4 miliyar dan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pennganti. Sehingga total hukuman yang dijatuhkan terhadap terdaka yakni selama 5 tahun dan 3 bulan. Tuntutan JPU terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit adalah dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan. JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar uang kerugian negara yang tidak dinikmatinya sama sekali, yaitu sebesar Rp13.4 miliyar. Karena dalam dakwaan maupun tuntutan JPU tidak disebutkan bahwa duit sebanyak Rp13.4 M itu mengalair atau diterima langsung dan dinikmati oleh terdakwa melainkan masuk ke rekening PDPS Surabaya. Yang menurut Penasehat hukum terdakwa, bahwa duit itu dibuat untuk membangun ratusan Stan atau kios. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYaQ7vE8BQey0JLbSs45obK8K1bE31ps_ZXvwmP3vWvxVRiRaEtGRO_vbpD6LwYXMVPz-0mn5ax7_rkBmmybWMQsvVNMGLuZOfh0wjysbVQHJICbdp0iGC7_R1UDrLvtep1p0_UJlOY0/s1600/IMG20181217163430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYaQ7vE8BQey0JLbSs45obK8K1bE31ps_ZXvwmP3vWvxVRiRaEtGRO_vbpD6LwYXMVPz-0mn5ax7_rkBmmybWMQsvVNMGLuZOfh0wjysbVQHJICbdp0iGC7_R1UDrLvtep1p0_UJlOY0/s640/IMG20181217163430.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s320/7.png" width="320" /></a></div>
Sedangkan 3 (tiga) terdakwa selaku Koperasi Karyawan PDPS yakni Suheri (Ketua), Azhar Maulana (Sekretari) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara) divonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sementara dalam tuntutan JPU, ke- 3 terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 9 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Denda yang sama juga dikenakan terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono Kelima terdakwa ini dijerat dengan Pasal 3 Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam surat dakwaan JPU, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 ten ang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam surat tuntutan JPU, yang terbukti adalah Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebelum Majelis Hakim membacakan surat putusannya terhadap ke- 5 terdakwa, terlebih dahulu menjelaskan kepada JPU maupun kepada Panesahat Hukum masing-masing terdakwa, bahwa Majelis Hakim hanya membacakan pertimbangan hukumnya untuk semua terdakwa. “Sebelum Majelis membacakan putusan, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu. Bahwa Majelis Hakim hanya membacakan pertimbangan hukumnya untuk semua terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim dan setujuai oleh JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa. Dalam putusannya Majelis Hakim menjelaskan, bahwa bermula dari adanya Rapat rutin setiap bulan di PD Pasar Surya yang membahas masalah pendapatan yang memprihatinkan, karena banyaknya target yang tidak terpenuhi.  Menyingkapi hal itu,  Michael Bambang Parikesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya dan sebagai Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, mengajak Pengawas Koperasi karyawan PD Pasar Surya, yaitu Arif Subakti, Ombak Sutenang, Wahyu Siswanto serta Pengurus koperasi lainnya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut, Michael Bambang Parikesit menyampaikan niatnya untuk melakukan kerja sama dengan Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, perihal penanganan piutang Iuran Layanan Pasar (ILP) di unit-unit pasar jajaran PD Pasar Surya, dan membantu pembiayaan serta memasarkan perolehan tempat usaha, dengan konsep kerjasama. Pihak Koperasi mengajukan kredit pada Bank, setelah pemaparan konsep kerja samaa dyang disampaikan oleh Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tersebut disepakati,  maka diminta agar Pengurus dan Pengawas Koperasi Karyawan PD Pasar Surya segera melakukan Rapat Anggota, dengan mengundang perwakilan anggota. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s1600/7.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8avdp4e8fgzMym0PEFVq3BZ5lh8JMXCm93f2RiTP4AZc1vPRgp6FGz1U7s96bdkvWSLCIQBEg5SavsKQF_ALDmMy-99_H-PEqVLOxxaMneO4VZyh-yyYGtmtzQRvvk4_lh6tdPCK4AOE/s640/7.png" width="640" /></a></div>
 
 Majelis Hakim menyatakan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan Rapat Anggota yang dipimpin Suheri selaku Ketua Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, dan dihadiri oleh 55 anggota dari 60 undangan, termasuk  Pembina Koperasi Karyawan PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit, Dinas Koperasi Kota Surabaya Nahyu Sarwarini. Dari hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota. yaitu Materi Rencana Perubahan ART dan pembuatan Peraturan Khusus yang disetujui oleh anggota yang hadir serta Pengesahan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang baru, dan Peraturan Khusus (PERSUS). Namun kenyataannya, sampai saat sekarang Peraturan Khusus (PERSUS) itu masih belum disusun dan disahkan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama tersebut ,Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana (Sekretaris) dan Aly Chusnul Adib (Bendahara), mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tujuan untuk disalurkan kepada Anggota Luar Biasa (Pedagang PD Pasar Surya) yang akan digunakan untuk melunasi tunggakan luran Iayanan Pasar (lLP) para pedagang kepada PD Pasar Surya. Jenis kredit yang diajukan adalah Agunan Kas atau Setara Kas ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, dengan menggunakan Jaminan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya senilaiRp4.000.000.000 dengan penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit. Bahwa kenyataannya, timbulnya perjanjian kerjasama antara pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan PD Pasar Surya tentang pembiayaan tunggakan luran Layanan Pasar (ILP) pemakai tempat usaha tersebut, tidak sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1996, dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PD Plasar Surya tanggal 19 Agustus 2016, antara lain tidak dibahas dan ditetapkan Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Koperasi Karyawan PD Pasar Surabaya Tahun Buku 2016 (bertentangan dengan Perubahan AD pasal 17 huruf b dan d yang berbunyi; ”Rapat Anggota menetapkan, b. Kebijakan Umum bidang Organisasi, Managemen dan Usaha Koperasi,; huruf d. Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta pengesahan Laporan Keuangan). Bahwa rapat anggota tanggal 19 Agustus 2016, tidak membahas mengenai Rencana hutang untuk Modal Kerja, dan tidak pula membahas mengenai Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Koperasi Karyawan PD Pasar Surya (KAKAPS) yang memasukkan kegiatan hutang untuk Modal Kerja. Tidak ada Peraturan Khusus (PERSUS) mengenai pinjaman kepada pihak ke tiga (bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) ART Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud masing-masing bidang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus). Bahwa sebagai penjamin Kredit cash collateral yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke BRI Cabang Surabaya Mulyosari, Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang Parikesit tidak meminta pertimbangan Badan Pengawas PD Pasar Surya, dan tidak meminta Persetujuan Kepala Daerah ( Walikota Surabaya) terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) huruf b Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya. Namun permohonan tersebut dibawa langsung oleh Michael Bambang Parikesit dengan para Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya kepada Eko Wahyu selaku Kepala Unit BRI Keputih. Selanjutnya oleh Eko Wahyu, mereka diajak menghadap langsung ke terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmR_fa54VeA8MpSBYDy1wzKqv-52wMEpeXuBqvqCknGS-ubh71x_3jsiv_qbF6JYo-Dn35FJFQWVBtotTvaXaCUMBW9DCBx-JcDy6Irb7A629S3H18eJbrocsRTlEQEnEXLWo3AcOqPQ/s1600/IMG20181217145044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBmR_fa54VeA8MpSBYDy1wzKqv-52wMEpeXuBqvqCknGS-ubh71x_3jsiv_qbF6JYo-Dn35FJFQWVBtotTvaXaCUMBW9DCBx-JcDy6Irb7A629S3H18eJbrocsRTlEQEnEXLWo3AcOqPQ/s640/IMG20181217145044.jpg" width="640" /></a></div>
 
Kemudian Philipus Susilo Darsono memerintahkan Bambang Kurniawan selaku Account Officer untuk memproses permohonan kredit tersebut, setelah dibuatkan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Kemudian diajukan ke Pejabat Asisten Manager Pemasaran Jeri Pudjiarto. Setelah disetujui, selanjutnya diajukan ke Administrasi Kredit Puji Lestari, kemudian diteruskan ke Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari Philipus Susilo Darsono untuk dimintakan persetujuan Kredit/Putusan Kredit. Setelah disetujui dan diputus, selanjutnya Pimpinan Cabang memerintahkan Bagian Admlinistrasi Kredit (ADK) Puji Lestari untuk membuat Perjanjian Kredit. Kemudian bagian ADK menghubungi Notaris Mirza Rengga Putra, namun Notaris tersebut menanyakan kelengkapan Persetujuan Penjaminan kredit dari Walikota Surabaya, mengingat penjamin kredit Cash Collateral adalah Direktur Utama PD Pasar Surya Surabaya adalah milik Pemerintah Daerah. Atas informasi tersebut, selanjutnya Sulastiningsih selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan Puji Lestari menghadap ke terdakwa Philipus Susilo Darsono, dan memberitahukan tentang keharusan adanya ijin dari Pemerintah Daerah sebagai kelengkapan permohonan kredit. Namun Pimpinan berpendapat, bahwa yang dijadikan jaminan adalah dana Operasional PD Pasar Surya,  sehingga tidak membutuhkan ijin atau persetujuan dari Walikota Surabaya. Pada saat Notaris Mirza Rengga Putra berada di kantor BRI Cabang Surabaya Mulyosari,  bertemu dengan Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib yang ada dilokasi, kemudian Mirza Rengga Putra menanyakan kepada Michael Bambang Parikesit terkait keharusan adanya ijin atau persetujuan penjaminan dari Walikotsa, namun Michael Bambang Parikesit bersama dengan Pengurus Koperasi Karyawaan PD Pasar Surya tetap berkeyakinan tidak perlu ijin ke Walikota Surabaya, karena Dana yang dijadikan jaminan Kredit adalah dana operasional PD Pasar Surya Surabaya. Terkait dengan perbedaan pendapat tersebut, selanjutnya Mirza Rengga Putra menyampaikan kepada terdakwa Philipus Susilo Darsono, bahwa kelengkapan kredit harus disertai ijin dari Walikota Surabaya, kalau tidak ada maka Mirza Rengga Putra tidak bersedia mengaktakan perjanjian kredit tersebut. Meskipun telah diingatkan oleh Notaris Mirza Rengga Putra, agar kredit harus dilengkapi dengan aturan hukum dan ijin dari Walikqta Surabaya, namun terdakwa Philipus Susilo Darsono tetap berpendapat tidak memerlukan ijin tersebut. Oleh karena yang bersangkutan memerintahkan ADK untuk membuat perjanjian kredit tersebut dibuat dibawah tangan, dan membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus pada Notaris.  
 
 Permohonan
 Kredit Modal Kerja dari Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya 
dengan jaminan dari Plt. Dirut PD Pasar Surya tersebut, disetujui 
senilai Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan 
'angka waktu selama 12 bulan sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingg 
berakhir  pada tanggal 31 Oktober 2017. Bahwa pada kenyataannya,
 Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyasari yaitu terdakwa Philipus Susilo 
Darsono dalam mengambil kebijakan, memerintahkan bawahannya untuk 
memproses Permohonan Kredit yang diajukan oleh Koperasi Karyawan PD 
Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Michael Bambang 
Parikesit, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran BRI No SE : 
5.06-DlR/ADK703/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Kredit dengan Agunan 
Kas, berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam bidang kredit sesuai 
dengan PPK (Pokok Peraturan Kredit), sebab terdakwa Philipus Susilo 
Darsono tidak memerintahkan bawahanya untuk melakukan monitoring dan 
pembinaan atas penarikan dan penggunaan dana kredit yang tidak sesuai 
dengan tujuan permohonan kredit 
 
 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJhJBe2oAS7Kv2fjDWrJMgxrlOCUfgTFWLEn89yKoSrHATvju83BQ61Yv4ALzc9q6uSJXQLEJXFdN65ybraixZHBaPh2LpuTl3caJOa9OEF3rr2IxIldtMsIT1mvyFBu4BgoOjk49qOpM/s1600/IMG20181217145044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJhJBe2oAS7Kv2fjDWrJMgxrlOCUfgTFWLEn89yKoSrHATvju83BQ61Yv4ALzc9q6uSJXQLEJXFdN65ybraixZHBaPh2LpuTl3caJOa9OEF3rr2IxIldtMsIT1mvyFBu4BgoOjk49qOpM/s640/IMG20181217145044.jpg" width="640" /></a></div>
 
 Mikhael Bambang Parkesit Plt Direktur Utama dan Direktur Keuangan PD Pasar Surya, atas nama PD Pasar Surya Kota Surabaya bertindak sebagai penjamin koperasi dengan PT BRI (Persero) Tbk. Kanca Surabaya Mulyosari dengan mengagunkan dana PD Pasar Surya Kota Surabaya yang penggunaannya dibatasi (restricted). Dana yang digunakan sebagai agunan tambahan kas (fully cash collateralized) tersebut berasal dari sisa dana penyertaan modal Pemkot Surabaya TA 2015 dan TA 2016 untuk merevitalisasi pasar tanpa persetujuan Walikota Surabaya melalui Badan Pengawas. Pinjaman tersebut oleh Pengurus Koperasi PD. Pasar Surya, yaitu Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib tidak digunakan untuk Modal Kerja Koperasi Karyawan PD Pasar Surya, serta tidak digunakan untuk Peningkatan pelayanan dan pengembangan usaha simpan pinjam, serta tidak disalurkan kepada Anggota Luar Biasa, karena pada saat pencairan kredit pada tanggal 1 Nopember 2016 sesuai dengan kesepakatan dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Direktur PD Pasar Surya sekaligus sebagai Penjamin Kredit, dana yang cair sebesar Rp3.900.000.000 (tiga milyar sembilan ratusijuta rupiah) melalui Rekening 761401002748-533 BRI Keputih atas nama Koperasi karyawan PD Pasar Surya tersebut, langsung di Over booking ke Rekening BRI Unit Keputih Cabang Surabaya Muiyosari Nomor. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya (Rekening Jaminan). Pada tanggal 23 Desember 2016, Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II) cair dan masuk ke rekening BRI Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya, sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Pada tanggal 27 Desember 2016 Over booking / pemindahbukuan Dana Penyertaan Modal Pemkot Surabaya untuk Revitalisasi PD Pasar Surya TA 2016 (Tahap II ) dari rekening BRI   Cabang Mulyosari Nomor 00000587-01-000384-305 atas nama PD Pasar Surya sebesar Rp10 milyar ke Rekening BRI Cabang Mulyasari Nomor 761401002422-535 atas nama PD Pasar Surya (Rekening Jaminan Kredit an.Koperasi Karyawan) senilai Rp3.9 miliyar. Proses Kredit ke II senilai Rp9.500 miliyar pada tanggal 27 Desember 2016,  Plt Direktur Utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit memanggil Sub Bagian Hukum keruangannya dan memerintahkan untuk membuatkan Perjanjian Kerjasama antara PD. Pasar Surya dengan Koperasi Karyawan PD. Pasar Surya. Bahwa faktanya Mikhael Bambang Parkesit, tanpa meminta pertimbangan dari Badan Pengawas PD Pasar Surya dan tanpa ada Persetujuan dari Walikota Surabaya, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD Pasar Surya. Bahwa kredit senilai Rp9.500 milyar tersebut diajukan pada saat jumlah saldo pada rekening Nomor. 7614-01-0I 2422-535 mencapai Rp17.774.707.045, setelah ada dana masuk senilai Rp3.9 M dari hasil pencairan kredit Tahap I (pindah buku tanggal 01 Nopember 2016 dari rekening Nomor 761401002748-533 atas nama Koperasi Karyawan PD Pasar Surya ke rekening Nomor 7614-01-002422-535) dan dari pencairan dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya TA 2016 senilai Rp10 milyar (pindah buku tanggal 27 Desember 2016 dari Rekening Nomor 00000587-01-000384-305 ke rekening Nomor. 7614-01-002422-535 Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono selaku Pimpinan BRI Cabang Surabaya Mulyosari yang telah memproses permohonan Kredit Modal Kerja jenis Cash Collateral yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Karyawan PD Pasar Surya dengan Penjamin Plt. Dirut PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parkesit, dan jaminan tabungan Simpedes BRI Unit Keputih Rek. 7614-01-002422-535 an. PD Pasar Surya Surabaya yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian Bank, sehingga BRI Cabang Surabaya mengucurkan dana kepada Koperasi karyawan PD Pasar Surya dengan total keseluruhan senilai Rp13.400.000.000 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terkait pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan, dan terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Philipus Susilo Darsono bersama-sama dengan Mikhael Bambang Parkesit selaku Plt. Dirut PD Pasar Surya Surakwya dan Pengurus Koperasi PD Pasar Surya yaitu Suheri selaku ketua, Azhar Maulana Sekretaris dan Aly Chusnul Adib Bendahara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-udang No. 20 tahun 2001 Tentang  Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Philipus Susilo Darsono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Philipus Susilo Darsono dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan salama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. Setelah usai menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Philipus Susilo Darsono, Ketua Majelis Hakim pun menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Michael Bambang Parikesit, dengan pidan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 bulan kuruangan. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Michael Bambang Parikesit terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama tiga (3) bulan. Menghukum terdakwa Michael Bambang Parikesit untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.4 Miliyar. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bedanta akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugiana negara. Bilamana harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti penjara selama 1 tahun dan 6 bulan” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan. “Saudara terdakwa sedang menjalani hukuman pidana dalam kasus lain, sehingga terdakwa tidak dikurangi denda,” lanjut Ketua Majelis Hakim. Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan putusan untuk menjatuhkan pidana terhadap 3 terdakwa dari Koperasi Karyawan PDPS Surabaya. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal subsidair. Menghukum terdakwa Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib dengan pidana penjara masing-masing selama satu (1) tahun dan tiga (3) bulan dan denda sebesar seratus juta rupiah (Rp100.000.000). Bilamana denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan salama satu (1) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosisawan di akhir putusannya. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Philipus Susilo Darsono menyatakan menerima. Sedangkan 4 terdakwa lainnya (Michael Bambang Parikesit, Suheri, Azhar Maulana dan Aly Chusnul Adib) menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan oleh JPU. Saat wartawan media ini menanyakan kesalah seorang pegawai Bank BRI yang tidak mau menyebutkan namanya pada saat berkumpul dengan terdakwa Philipus Susilo Darsono sesuai persidangan, terkait apakah ada aturan pemerintah bahwa terdakwa akan dipecat atau tetap bekerjas setelah selesai menjalani hukuman. Menurut pengawai Bank BRI tersebut, hal itu tergantung dari keputusan direksi. “Tergantung dari putusan Direksi, tapi saya juga kurang atau betul,” katanya tanpa bersedia menyebutkan namanya. Sedangkan terdakwa Philipus Susilo Darsono tak mau berkomentar. (Rd1)

News Tipikor Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

#Terpidana 5 tahun penjara Michael Bambang Parikesit, juga divonis ‘5.3’ tahun dan membayar uang pengganti yang tidak dinikmatinya sebesar...

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

07.24 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s1600/IMG20181214112339.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwLtpdz5DvfXg6SsQ-DYyie-dBckmm-T2KiEK6-VBmphogys7cyta5TKxuGB6lD2TKm6HcdYgEc1XVEgphQT5Fv8JlTt369OkUw8a29n9x1ZmVIr4JJR_tM_bE_ybqZzmsimA2FfU6gd4/s640/IMG20181214112339.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ita dan Sugiarto</td></tr>
</tbody></table>
beritkorupsi.co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015, ibarat gedung yang roboh karena pembangunan pondasi yang tidak sesuai, namun yang dipermasalahkan adalah bangunan yang roboh sementara pondasinya tidak. Begitu juga dengan pencairan dana Bansos sebesar Rp38.500.000.000 (tigapuluh delapan miliyar limaratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Jember Tahuan Anggaran  (TA) 21015 sejumlah Rp206.111.625.480. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember disebutkan, bahwa kerugian negara dalam kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember berdasarkan hasil laporan Perhitungan Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 adalah sebesar Rp Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dinikmati oleh Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD (sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun)., yang menurut ahli dari BPKP saat dipersiangan dengan terdakwa Thoif Zamroni adalah bagian dari Rp1 miliyar. Anenhya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor adalah Sugiarto selaku Sekda sekaligus (eksofficio)  sebagai Ketua Tim Anggaran, dan Ita Poeri Andayani selaku Kepala BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) yang juga sebagai wakil ketua Tim anggaran  sekailgus Pengguna Anggaran dana Bansos Kabupaten Jember. Yang lebih anehnya lagi, penyidik Kejaksaan maupun JPU sepertinya hanya mempermasalahkan pencairan dana Bansos oleh BPKAD ke penerima. Pada hal, pencairan dana Bansos itu ke Kelompok tani selaku penerima adalah berdasarkan pengajuan dari setiap SKPD (Kepala Dinas) sekaligus selaku Ferivikator. Artinya, pencairan dana Bansos ke penerima adalah berdasarkan usulan para Kepala Dinas selaku Ferovikator, bukan di BPKAD selaku Pengguna Anggaran (PA). Melainkan permasalahan sudah sejak awal pembahasan anggaran APBD. Hal itu jelas diuraikan JPU dalam surat dakwaannya. 
 
Sebab dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa Dra. Ita Poeri Andayani
 selaku Kepala BPKA sekaligus Pengguna Anggaran untuk pencairan bantuan 
hibah mengetahui, kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan 
oleh DPRD Kabupaten jember melalui unsur Pimpinannya tersebut tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dra. Ita Poeri Andayani 
masih tetap memproses dan menyetujui agar permohonan hibah tersebut 
dapat dicairkan. Nah, andai saja para Kepala Dinas tidak 
mengajukan permohonan usulan itu ke BPKAD, mungkinkah terdakwa selalu 
Kepala SKPD akan mencairkan dana Bansos ?. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s1600/IMG20181207140309.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6nFFsHKRMB5XD29c9rR2HGygWjksuISilys0TW9gVteicj0mj4n1twGwz6-Y8fIWL_KXFjMROcWgOTuWYAG6_yiWoVmZ9Rg5YeRDQNNM3zjyjOzhoQi-XAaZ0yOLV658L3Khqxt26PuM/s640/IMG20181207140309.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal menurut Sugiarto dihadapan Majelis Hakim pada saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni, maupun sebagai terdakwa mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos tidak sesuai dengan prosedur. Menurut Sugiarto, karena APBD sudah baru ada permintaan secara lisan oleh DPRD, lalu permintaan Dewan itu disampaikan Sekda ke Bupati yang kemudian disetujui oleh Bupati. “APBD sudah disahkan. Ada permintaan secara lisan dari Dewan ke saya, lalu saya sampaikan ke Bupati. Bupati mengatakan supaya diapresiasi. Saya sampaikan ke Dewan agar dibuatkan suratnya,” kata terdakwa Sugiarto kepada Majelis Hakim menanggapi keterangan saksi pada sidang yang berlangsung, Jum'at, 7 Desember 2018 Kalau proses penganggaran bantuan hibah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten jember tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tetap disetujui oleh Bupati Jember. Apakah persetujuan Bupati itu sesuai dengan aturan ?  Bagaimana pula dengan anggota DPRD yang menerima dana Bansos itu, di mana Ketua menerima sebesar Rp1 miliyar dan masing-masing anggota sebesar Rp750 juta juga sesuai dengan prosedur, sehingga penyeidik maupun JPU hanya menyeret Ketua DPRD, Sekda dan Kepala BPKAD untuk diadili ? Karena yang dipermasalahkan JPU adalah proses pencairan anggaran yang disetujui oleh terdakwa Ita selaki PA terhadap para Kelompok Tani selaku penerima yang dianggap tidak sesuai arena tidak dilakukan Ferivikasi ke lokasi, maka yang dihadirkan JPU ke persidangan kali ini adalah beberapa Kepala Dinas. Jum'at, 14 Desember 2018, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Agus Hamzah, untuk di dengar keterangannya dalam kasus perkara Korupsi dana Bansos dengan terdakwa Sugiarto (mantan Sekda) dan Ita Poeri Andayani (selaki Kepala BPKAD) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. 
 
Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember dan Kejati Jatim  adalah 
sebanyak 7 orang dari 12 orang yang dipanggil JPU, diantaranya Ir. 
Mahfudz Afandi   (Kepala Dinas Peternakan), Drs. Imam Bukhori (Kepala 
Dinas Kesra), Drs. Bambang Haryono (Kepala Dinas pendidikan), Drs. 
Widodo Julianto (Kepala Dinas Ekonomi), lr. Merwin Lusiani, (Kepala 
Dinas DPU Cipta Karya), Ir. Mirfano (Dinas Koperasi). Dihadapan 
Majelis Hakim, para saksi ini mengakui, bahwa selaku Kepala Dinas 
sekaligus sebagai Ferivikator tidak melakukan verikasi kelapangan. Namun
 para saksi hanya menandatangani dokumen pengajuan dana Bansos yang 
diusulkan ke BPKAD. Alasan saksi, karena sudah mengantongi SK Bupati 
tentang pencairan dana Basos tersebut. “Memperifikasi berita. 
Sudah ada SK Bupati,” jawab para saksi. Atas jawaban para saksi, Ketua 
Majelis Hakim pun menanyakan, apakah hal itu dibenarkan atau tidak. 
Saksi menjawab, bahwa hal itu tidak sah. “Sudah ada SK sebelumnya. Kalau mau jujur, itu tidak sah,” jawan saksi. M.Nuril,
 selaku Penasehat Hukum ke- 2 terdakwa menanyakan para saksi, terkait 
pencairan anggaran oleh terdakwa Ita Poeri Andayani. “Andaikan 
tidak ada usulan dari SKPD, apakah terdakwa akan tetap mengeluarkan 
angar itu?,” tanya Nuril. Menur terdakwa, tidak akan akan dicairkan. 
 
Selain itu, Nuril juga menanyakan para saksi, apakah saksi selaku 
Ferivikator melakukan verikasi kelapangan ?. Menurut para saksi ini, 
tidak melakukan pengecekan ke lokasi melainkan hanya melalukan ferikasi 
data. Saksi juga menjelaskan, bawa tidak semua usulan itu dicairkan oleh
 terdakwa karen persyaratan dokumen tidak layak. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLYaLcXRRzIEP3-ljpCXMt3brV0Vkzun-mSdkDUEOIBW1gOMNKqDLeB2ltpY-rtHH002ymayAJAoVawqKu2pl3hamF22iZH8lrLkQSSpUXuLVxtoVAi0zsOkHtSvqiJ3YUH3I5WTpD0kU/s640/1.png" width="640" /></a></div>
Bahwa dengan adanya Penetapan alokasi anggaran belanja hibah TA 2015 oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten jember bersama dengan Badan Anggaran Kabupaten Jember yang tidak melalui mekanisme atau tata cara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, dan Peraturan tentang Belanja hibah lainnya, berdampak pada proses pencairan dan penggunaan belanja hibah TA 2015 yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal antara lain, ada yang menaikkan harga dan ada pula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti dukung penggunaan bantuan juga direkayasa,; Ada potongan harga terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Indra Prasetya, yang kemudian uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut diberikan kepada H.M. Thof Zamroni  sebagaimana perjanjian awal antara H.M. Thof Zamroni  dengan Indra Prasetya. Karena pemanfatanya tidak tepat sasaran, berpengaruh juga terhadap pembuatan laporan penanggungjawaban, yang mana seharusnya dibuat dan menjadi kewajiban oleh kelompok, namun dalam pelaksanaannya yang membuat LPJ adalah Subairi selaku Koordinator dan dibantu oleh Mokhtar Sami'an dengan merekayasa bukti pembelian 
 
Delain itu, ada juga penerima hibah yang tidak membuat laporan 
penanggungjawaban, dan ketika dilakukan pengecekan ke lokasi temyata 
kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui H.M. 
Thoif Zamroni sudah tidak ada lagi. Sehingga bantuannya juga 
tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan 
sebagaimana tercantum dalam proposal maupun Laporan Pertanggung 
jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama ke ompok 
tidak lagi dinikmati oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena
 memang kelompoknya tidak ada; Pada Juli 2015, dilakukan 
perubahan APBD Kab. Jember termasuk dana hibah yang pengusulannya 
melalui DPRD Jember yang dalam pengusulan dana hibah, perubahan tersebut
 prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Ada penambahan anggaran 
untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khusus untuk 
H.M. Thoif Zamroni yang awalnya  sebesar Rp1.000.000.000 untuk 40 
kelompok  menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian 
sebagai berikut : Dinas peternakan ada tambahan sebanyak 4 kelompok (Rp 
320.000.000),; Bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok (Rp125.000.000),; 
Bagian Ekonomi ada tambahan 1 kelompok (Rp50.000.000) Bahwa 
pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan 2 
kali, pertama pada bulan Agustus 2015 (8 kelompok pada dinas peternakan)
 dan terakhir pada bulan Desember 2015 (16 kelompok pada Dinas 
Peternakan, 1 kelompok pada Bagian Perekonomian, 28 kelompok pada Bagian
 Kesra, 1 kelompok pada Dinas Pertanian, dan 1 kelompok pada Dinas 
Pendidikan). Sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh H 
Thoif Zamroni yang dicairkan sebanyak 52 kelompok. Khusus peternakan 
yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok dengan jumlah sebesar 
Rp665.000.000 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah). 
 
Bahwa perbuatan terdakwa Sugiarto selaku Sekda kab. Jember sekaligus 
Ketua Tim Anggaran bersama dengan Dra. Ita Poeriandayani selaku Kepala 
BPKAD dan sebagai Wakil ketua Tim Anggaran Kabupaten Jember, serta H.M. 
Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014-2019, yang
 juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama 
dengan Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto 
(masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 
2019 dalam kedudukannya sebagal Wakil Badan Anggaran), telah menyebabkan
 dana hibah Dewan Tahun Anggaran 2015 bisa dikeluarkan/dicairkan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s1600/IMG20181214110323.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNahWC01Yn4aWprlWFbE_Wxiu-AIN9GA3vD5VnhELTP16HBa9ytPQdclAh6yHYdmBB4NMIlxORv4AEzWV3SBDNS3AeYUNr4AQdOAl4Efzj4CoBcxe7iW7FRnKiUXPV8oMXDmQcBnd1zXc/s640/IMG20181214110323.jpg" width="640" /></a></div>
Pada hal mekanismenya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaiurannya tidak tepat sasaran dan tidak sesuai pemntukkannya, hingga menyebabkan bertambahnya kekayaan H.M. Thoif Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puiuh juta rupiah) serta memperkaya pula orang lain yakni orang-orang dekat maupun kelompok yang diusulkan oleh H.M. Thoif Zamroni untuk mendapatkan bantuan hibah hingga menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.045.000.000 (satu milyar empat puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Perhitungan Keuangan Negara BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : 5-1214/ PW13/ 05/ 2018 tanggal 05 Maret 2018. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, terdakwa telah mengalokasikan serta menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos)/hibah dan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dimana penyalurannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak tepat sasaran. Karena para kelompok ternak yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hibah serta memberikan aliran dana, adalah perorangan yang mengatasnamakan sebagai kelompok maupun perkumpulan keluarga, yang dibuat seolah-olah sebagai satu kelompok melalui Satuan Kerja Dinas Peternakan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 400 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengusulan maupun pencairan kepada kelompok-kelompok penerima dana hibah APBD/P Tahun Anggaran (TA) 2015 tanpa melalui proses ferivikasi, serta tanpa dilengkapi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD  sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/4627/5] tanggal 18 Agustus 2015, Peraturan DPRD Kabupaten Jember 24 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember No. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jember.  
 
Sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yaitu memperkaya diri  Thoif  Zamroni sebesar Rp60.000.000 (enam puluh 
juta rupiah yang termasuk dari kerugian negara sebesar Rp 1 miliyar 
berdasarkan audit BPKP Jatim) sebagaimana telah dikembalikan oleh Thoif 
Zamroni dalam perkara terpisah yang sudah putus serta berkekuatan hukum 
tetap. Sealin itu, juga memperkaya rang lain, yakni Subairi,; 
Muhtar dan Indra Prsetya (terpidana dalam perkara lain) masing-masing 
selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran bantuan hibah,;
 Abd. Jalal (Ketua Kelompok ternak bebek Abadi),; Makhuf Baikuni selaku 
Ketua Kelompok Bintang Jaya,; Nafhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Agung 
Jaya),; Amar Suselo (Ketua Kelompok Ternak Maju),; Ika Puspita Dewi 
selaku Bendahara Kelompok Temak Ayam Maju,; Helmi Rutaib (Ketua Kelompok
 Temak Kambing Mayang Jaya),; Heri (Ketua Kelompok Fajar),; As’yari 
(Ketua Kelompok Ternak kambing Sentosa),; Iskandar  (Ketua Kelompok 
ternak ayam perkasa),; Yasin (Ketua Kelompok Trnak Sidodadi),; Qusyairi 
(Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya),; Jumari (Ketua Kelompok Temak 
Ikan Nila Jaya),; Khoirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo),; 
Purwanto (Ketua Kelompok Temak Kambing Garahan Jaya), Beni Afwan Da'i 
Roby (Ketua Kelompok Ternak Bebek Mayang Saqri),; Nosaman (Ketua 
Kelompok Ternak Sapi Majujaya), Watib As’ari (penerima bantuan untuk 
Kelompok Ternak Sapi Baru Makmur dan Maju Jaya),; Agus Noval dan Mukhtar
 Sami’an  masing-masing selaku Sekretaris dan Bendahara Kelompok Ternak 
Sapi Bimasakti,; Aang  (Ketua Kelompok Temak Sapi Barokah Jaya). Juga
 pengurus /Ketua Pengurus Mushola atau TPQ, diantaranya Faridatul Janah 
(Ketua Pengurus Mushola AL Husni Desa Mayang),; M. Andi Suhaimy, selaku 
Ketua TPQ Raudlatul Mutaabbidln Desa Mayang,; Nurhasip selaku Imam 
Mushola NURUL JADID Desa Tegalgusi,; Deni Islami selaku Ketua Mushola 
Dzikrul Muchlishm,; Sahri selaku Ketua Pengurus Mushola Al-hidayah,; Eko
 Basori selaku Pengurus Mushalla Al-Fatah.;  Nur Ahmad Fainur selaku 
Pengurus Musholla ASSA'ADAH,; Jazuli selaku Bendahara Mushola Alhuda,; 
Mahfud Baikuni selaku Ketua Pengurus Mushola Al Hikmah,; Isbad 
Ubaidillah selaku Penanggungjawan Mushola Assaidnah,; Bahrullah selaku 
penanggungjawab  Mushola AL Mubarok,; Faliq Dairobi selaku Pengurus 
Mushola Al Hikmah,; Bahroni bis Penjesit selaku Pengurus Mushollah,; Nur
 Hasanah Habisyi selaku Ketua Panitia Mushola Al Husni dan Wina pengurus
 Mushola Al Ikhlas,; Sa’adah  selaku Ketua Panitia Musholla ASSA'ADAH,: 
As’ari  selaku Pengurus Mushola Al Hikmah,; Ismail selaku Pengurus 
Mushola Ar Rahman 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQy7Y2ES4bm-QJ5DrMJ_6TWunWKmMf1mBO7K2Pa-vcrEuE3XvpD4QxIeUuGN6-IfXrBKhyphenhyphenNYJ4EZouZJBf97T1UQ4Hy2qmaXdW_-yFtqGLPWiHY2A5QFWlqqZIqUZnJ5Z2fdtzIgF7etQ/s640/2.png" width="640" /></a></div>
Bahwa sehubungan dengan mekanisme dan tata cara pengalokasian bantuan hibah / bantuan sosial diatur dalam Peraturan Permendagri tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang pada pokoknya adalah pemohon bantuan mengajukan Surat permohonan bantuan belanja hibah / bantuan sosial secara tertulis yang ditujukan ke panitia Daerah. Setelah pemohonan/usulan/proposal tertuils dari pemohon baik dari anggota (Individu, keluarga  dan/atau masyarakat) maupun dari kelompok masyarakat (lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain) diterima, selanjutnya Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait (melalui disposis| dan/atau penunjukan melalui keputusan Kepala Daerah) untuk dilakukan evaluasi usulan / permohonan tersebut. Untuk mengevaluasi usulan dimaksud, SKPD terkait dapat membentuk tim evaluasi. Tim evaluasi akan mengevaiuasi syarat pemberian bantuan hibah / bantuan sosial serta syarat dan kriteria penerima bantuan sosial atau hibah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melaiul TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. TAPD pada prinsipnya hanya sebatas memberikan pertimbangan atas kemampuan keuangan daerah, oleh karena kelayakan administrasi serta bisa dan tidaknya usulan pemohon ditentukan hasil evalusi melalui rekomendasi SKPD terkait. Rekomendasi kepala SKPD yang mengevaluasi kelayakan administrasi pemohon yang berkaitan dengan keabsahan syarat pemberian dan syarat serta kriteria penerima dan pertimbangan T4PD mengenai kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS anggaran. Bahwa penganggaran bantuan hibah / bantuan sosial sudah harus lebih awal dicantumkan dalam KUA dan PPAS. Dengan demikian pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial tidak boleh dadakan, artinya pencantuman anggaran bantuan hibah / bantuan sosial nanti dicantumkan pada saat penyusunan RAPBD, apalagi anggaran bantuan sosial nantl diusulkan dan/atau dicantumkan dalam pembahasan RAPBD antara TAPD dengan Badan anggaran DPRD. Setelah dicantumkan dalam KUA dan PPA, maka pencantuman bantuan hibah I bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD (Dinas DPPKAD) dan hibah berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD sesuai bidang usulannya. Seianjutnya dipahami bahwa RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar dalam RAPBD. Bahwa bantuan hibah / bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis obyek belanja bantuan sosuai, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD (Dinas PPKAD) meliputi; Individu dan/atau keluarga,; masyarakat dan lembaga non pemerintahan. Pada hal nama, alamat penerima dan besaran bantuan hibah / bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  Untuk penandatangan NPHD ini, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Setelah Keputusan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang atau jasa yang dihibahkan ditetapkan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan penerima, maka proses berikutnya adalah pengajuan persetujuan kepada Kepala Daerah tentang persetujuan pembayaran dan besaran yang akan disalurkan/diserahkan dan dicairkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Apakah besaran hibah disalurkan/diserahkan dan dicairkan sekaligus atau secara bertahap,  tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Setelah Itu dilakukan proses penyaluran/pencairan dan diserahkan langsung kepada penerima melalui rekening pihak penerima hibah dengan nomor rekening sesuai yang tercantum dalam NPHD Bahwa pada tahun 2015, Dana Hibah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp206.111.625.480 (dua ratus enam mliyar seratus sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah ), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014. Bahwa dari Dana hibah sebesar Rp38.500.000.000 (tiga puluh delapan miliyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD TA 2015 senilai Rp206.111.625.480, merupakan permintaan dari Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Jember, yang ditujukan kepada Bupati Jember melalui 14 (empat belas) SKPD Kab. Jember antara lain ; 1. Bagian Kesra (Kepala Dinas, Drs. Imam Bukhori) Rp8.426500000,; 2. Bagian Ekonomi (Kepala Dinas, Drs. Widodo) Rp7.530.000.000,; 3. Kanpora (Drs. Suparno) Rp665.000.000,; 4. DPU Bina (Kepala Dinas, Marga Ir. Rasyid Zakaria) Rp2.337500300,; 5. DPU Cipta Karya (Kepala Dinas, lr. Merwin) Rp2.091.900000,; 6. Dinas Sosial (Kepala Dinas, Drs. Heru) Rp60.000.000,; 7. Pariwisata (Drs. Arif Cahyono) Rp195.000.000,; 8. Dinas Peternakan (Kepala Dinas, Ir. Mahfudz Afandi) Rp23.563.000.000,; 9. Dinas Pertanian (Kepala Dinas, lr. Hari Wijayadi)  Rp2.202.000000,; 10. Dinas pendidikan (Kepala Dinas, Drs. Bambang) Rp1.477.000.000,; l1. Dinas Koperasi (Kepala Dinas, Ir. Erfano) Rp710.000.000,; 12. Kantor perpustakaan (Kepala Dinas, Drs. Suparno) Rp50.000.000,; 13. Dinas Kesehatan (Kepala Dinas, Dr. Bambang) Rp30.000.000, dan 14. Disperindag (Kepala Dinas, Drs. Ahmad Sudlon Rp150.000.000. Bahwa  Thoif Zamroni sebagai Anggota sekaligus Ketua DPRD serta Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos/hibah yang selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan, Thoif Zamroni menunjuk Subairi dan Mokhtar Sami’an yang kemudian oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an ditmdaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyetorkannya kepada Thoif Zamroni. Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan, yang menentukan adalah Thoif Zamroni, selain Itu juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui Thoif Zamroni dengan ketentuan, apabila cair sebagian akan dipotong untuknya.  Bahwa kelompok ternak yang diusulkan melalui Thoif Zamroni adalah Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok dengan jumlag sebesar Rp835.000.000, (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa kelompok ternak maupun penerima hibah dari Satker Kesra dan Bagian Ekonomi yang pengusulannya melalui Thoif Zamroni adalah simpatisan Thoif Zamroni pada pemilihan legislatif tahun 2014, dan baru membentuk kelompok hanya untuk mendapatkan dana hibah. Selain Itu, kelompok tersebut bukan peternak, bukan pengurus masjid / mushola atau mempunyai  usaha sebagaimana pada proposal dengan susunan ketua dan bendahara yang mayoritas masih ada hubungan keluarga. Selain Itu terdapat juga beberapa kelompok ternak yang mengajukan bantuan ke Dinas Peternakan, namun kelompok tersebut juga membuat kelompok dengan nama lain yang mengajukan bantuan ke Bagian Kesra Pemerintah Kabupaten Jember. Faktanya, pengusulan belanja hibah yang dimintakan Kelompok masyarakat dengan permintaan dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu Thoif Zamroni selaku Ketua,; Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember periode  2014 - 2019) tidak melalui prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Jember karena Secara riel tidak ada Permohonan/usulan hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebelum ditetapkan dan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang APBD Kabupaten Jember TA 2015, serta Peraturan Bupati Jember No. 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jember TA 2015 tanggal 18 Desember 2014 Selain itu, tidak ada Surat Keputusan Bupati Jember yang menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Tidak ada Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kepala SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemenntah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang diamkan kepada Bupati melalui TAPD. Tidak ada pertimbangan dan TAPD atas rekomendasi dari SKPD terkait usulan belanja hibah dari Pemerintah, pemenntah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dijadikan sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hlbah dalam rancangan KUA dan PPAS. Bahwa pada saat Rapat Gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember yang diketuai terdakwa Sugiarto bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh Thoif Zamroni dengan 3 (tiga) orang wakil ketua yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto dalam rangka pembahasan KUAPPAS TA 2015, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan atau anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani, dalam rapat tersebut Unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut. terdakwa Sugiarto  selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkan secara lisan kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut diakomudir. Selanjutnya dalam rapat benkutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui dan untuk admlnistrasmya agar disesuaikan. Bahwa meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Bahwa selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) sekaligus sebagal Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya. sehingga terbit SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, tanpa ferivlkasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD. Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD  Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Terdakwa Ita dan Sugiarto berit korupsi .co - Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Je...

BERITAKORUPSI.CO

Terdakwa Mustopa Kamal Pasha Tak Mengaku Menerima Uang Suap

Kasus Korupsi Kredit BRI Rp13.4 M, Terdakwa “Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Terinjak Pula”

Terbukti Korupsi Rp13.4 M, Kacab BRI Mulyo Sari Surabaya Divonis 1.6 Tahun Penjara Karena Korupsi

Kasus Korupsi Dana Bansos APBD Kab. Jember Rp38 M Kesalahan Proses Penganggaran

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI