BERITAKORUPSI.CO

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1,3 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCX2F9Q1qE5V88XGsFs3J-a4FCPuW4ec8rJIvY6wl-qJXNQzHK01nAPAWBonjjK8M0iXdK0RhjCvfOMhsOt90fRWNYwTkrlITRO2rUeKP40K6vDJcY7Dk9G-I8IrfCfaH6nPjmF6XCd4/s1600/IMG20181105134256.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGCX2F9Q1qE5V88XGsFs3J-a4FCPuW4ec8rJIvY6wl-qJXNQzHK01nAPAWBonjjK8M0iXdK0RhjCvfOMhsOt90fRWNYwTkrlITRO2rUeKP40K6vDJcY7Dk9G-I8IrfCfaH6nPjmF6XCd4/s640/IMG20181105134256.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK Wawan : Saya tidak bisa menwab apakah ada pengembangan atau tidak, karena pengembangan  itu rahasia penyidik#  
 
beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dalam kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Jilid II, melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sudah divonis pada tahun lalu) yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, pada Senin, 26 Nopember 2018 Dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya (Senin, 26 Nopember 2018) adalah agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hock yakni Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH dengan di hari JPU KPK Wawan serta Penasehat Hukum terdakwa, Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dkk Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan diancam melanggar Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Terdakwa Dr. Moch. Ardi Prasetiayawan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sejak 2015, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/1833/212/2015 tanggal 31 Oktober 2015, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Plt. Bupati Mojokerto. Pada awal tahun 2018, nama Moch. Ardi Prasetiayawan santer dikabarkan salah satu calon terkuat untuk menduduki kursi stategis sebagai Sekda (Sekretaris daerah) di Pemerintahan Gubernur Jatim Sukarwo. Selain itu, juga dikabarkan sebagai calon Sekjen KPK (Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun sial bagi Moch. Ardi Prasetiayawan. Bukannya dilantik sebagai Sekda oleh Gubernur Jatim ataupun sebagai Sekjen KPK, melainkan “dilantik” sebagai penghuni Rutan (rumah tahanan negara) milik KPK pada Juli 2018 Sebab pada Juli 2018, penyidik KPK menetapkan Moch. Ardi Prsetiyawan sebagai tersangka kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Jilid II, melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu. Kasus yang menyeret Kepala Dinas Perindustrian Pemprov. Jatim ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat KPK melakukan Tangkap Tangan (TT) terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya Santoso dan R. Rahmat Agung, karena KPK mengetahui, bahwa kedua Politikus itu melalui Kedua Stafnya menerima uang suap dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan, dan dari Bambang Hariyanto Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Dalam Jilid I, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah menjatuhkan pidana penjara terhadap 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBZ7Qd7XLevXzMN7la9eWFbMGnpFFMgoeCLZkaPzALwPNPZts4nreKm3BjrVpXtu5j0u6sMnvzRmRSNwHkxBAn7J964ruF_hXRa11mnAsIFvB4xq2VpCP9A1dAAcWvwy107g_1BvCNNY/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcBZ7Qd7XLevXzMN7la9eWFbMGnpFFMgoeCLZkaPzALwPNPZts4nreKm3BjrVpXtu5j0u6sMnvzRmRSNwHkxBAn7J964ruF_hXRa11mnAsIFvB4xq2VpCP9A1dAAcWvwy107g_1BvCNNY/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
Namun aneh, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga super body ini terhadap anggota Komisi B DPRD Jatim dan 5 Dinas lainnya sebagai mitra kerja Komisi B yang sudah memberikan uang suap dengan istilah komitmen fee, agar Komisi B tidak menggunakan haknya dalam pengawasan kinerja maupun penggunaan anggaran di 10 SKPD/Organisasi Perangkat Daerah sepertinya “tebang pilih”, bila dibandingkan dengan kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan 2 (dua) wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan anggaran APBD dan APBD Perubahan TA 2017, dan kasus (penyidikan) suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD dan APBD murni Kota Malang TA 2015. Yang lebih anehnya lagi, lembaga anti rasuah ini sudah  menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dan 18 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka menjelang Pilkada 27 Juni 2018, di mana dari 18 tersangka/terdakwa tersebut ada 2 (dua) calon Waki Kota Malang yang akan ikut dalam Pilkada, namun akhirnya kedua calon Wali Kota Malang itu hasru menelan pil pahit dan tidak dapat mengikuti pesta Demokrasi itu karena sudah dijebloskan ke penajara. Pada hal, dari sejumlah anggota Komis B DPRD Jatim maupun  anggota DPRD Kota Malang termasuk sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto sama-sama tidak ada yang mengakui telah menerima uang suap, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Namun anggota DPRD Kota Malang lebih bernasib “sial” dibandingkan dengan anggota DPRD Kota Mojkerto maupun anggota Komisi B DPRD Jatim karena hingga saat ini, tak sataupun yang diminta pertanggungjawaban hukum terkait penerimaan duit “haram” itu. Pada sidang sebelumnya, JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang komitmen fee per tahun di tahun 2016 oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK. “Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) Kemudian pada Senin, 26 Juni 2018, JPU KPK Wawan mengatakan, tidak bisa menjelaskan apakah ada pengembangan atau tidak. Alasannya, karena selain rahasia penyidik, juga dalam putusan Majelis Hakim tidak muncul peran 19 anggota Komisi B DPRD Jatim dan 5 Kepala Dinas sebagai mitra kerja Komisi B. “Saya tidak bisa menjawab apakah ada pengembangan atau tidak, karena pengembangan  itu rahasia penyidik,” kata JPU KPK Wawan (Senin, 26 Juni 2018) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDrFnItxXdX_hLgsIQXDVyN-bQhMcJNcuvkU3xxjfXhx0yGF48C0GMuMsjXqlSkym_oSBZXpvQiX6I80sTwpjGSuB3tycohzoJqrWo1XBd3vhoHnTjxtXb7Vcwg-0uZ8qa_ohqpCK7Zu0/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDrFnItxXdX_hLgsIQXDVyN-bQhMcJNcuvkU3xxjfXhx0yGF48C0GMuMsjXqlSkym_oSBZXpvQiX6I80sTwpjGSuB3tycohzoJqrWo1XBd3vhoHnTjxtXb7Vcwg-0uZ8qa_ohqpCK7Zu0/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
Semantara dalam putusan Majelis Hakim (26 Nopember 2018) dijelakan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prsetiyawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, pada waktu antara bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2017 telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada penyelenggara negara yaitu Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok selaku Anggota sekaligus selaku Pimpinan Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur periode 2014-2019 supaya tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur, termasuk dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Majelis Hakim mengatakan, pada sekira bulan Januari - Pebruarl 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengadakan pertemuan dengan Moch. Basuki dan Moch. Ka;bil Mubarok diruang kerja Ketua Komisi B.  Dalam pertemuan tersebut, Moch. Ka’bil Mubarok menyampaikan permintaan uang sebagai komitmen yang harus dipenuhi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur selama 1 (satu) tahun anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milliar rupiah) dengan maksud, agar Komisi B DPRD Jawa Timur tidak terlalu ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur. “Atas permintaan tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyanggupi dan disepakati beban komitmen fee yang harus dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2017 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap setiap empat bulan sekali atau triwulan,” kata Majelis Hakim Menindaklanjuti kesepakatan itu, lanjut Majelis Hakim, sekitar bulan Januari sampai dengan Maret 2017 (Triwulan I), bertempat di ruang staf Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melalui Fathor Rachman memberikan uang komitmen fee sebesar Rp30 juta kepada Moch. Kab’il Mubarok melalui R Rahman Agung selaku staf Komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 04 Mei 2017, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Jatim Nomor 188/7/KPTS-Pimp/050/2017, Moch. Ka’bil Mubarok pindah ke Komisi E, sehingga Moch. Basuki bertanggung jawab menggantikan posisi Moch. Kab’il Mubarok sebagai koordinator untuk berkoordinasi dengan Dinas-Dinas yang menjadi mitra kerja Komisi B DPRD Jatim, terkait pengumpulan uang komitmen triwulan kedua. “Pada tanggal 29 Mei 2017 sebelum pelaksanaan hearing, bertempat di ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan melakukan pertemuan dengan Moch. Basuki yang dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Bambang Heryanto (status terpidana.Red). Pada pertemuan tersebut Moch. Basuki selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim kembali mengingatkan kepada terdakwa dan Bambang Heryanto terkait komitmen fee Triwulan Kedua untuk Komisi B DPRD Jatim paling lambat tanggal 22 Juni 2017. Atas permintaan Moch. Basuki tersebut, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan menyampaikan akan segera memenuhinya,”  kata Majelis Hakim kemudian. Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 30 Mei 2017, terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan memberikan uang sebesar Rp50 juta sebagai realisasi komitmen fee atas permintaan Moch. Basuki. Dan uang  tersebut dibungkus dalam amplop warna coklat kepada Lani (Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Porpinsi Jawa Timur) untuk diserahkan kepada Moch. Basuki. Pada tanggal 31 Mei 2017, kata Majelis Hakim, Lani meminta Fathor Rachman selaku Kepala Tata Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur menyerahkan uang komitmen triwulan kedua sebesar Rp50 juta yang dikemas dalam bentuk buku, dan dibungkus Koran dibagian luar untuk diserahakam kepada Komisi B DPRD Jatim “Menindaklanjuti perintah Lani, Fathor Rachman menghubungi R. Rachman Agung guna menyerahkan uang komitmen dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur kepada Moch. Basuki. Selanjutnya Moch. Basuki menyampaikan agar uang tersebut diserahkan melalui R. Rachman Agung,” pungkas Majelis Hakim 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYP_D8t62Uuf3Be0ut9tqV2PaR7lQNCOKVFT97mDeUjZ4Rp5gLL7SDXflWnS_zleXQE8653h72AKJ3e9eHSz_cbpL5tTE9YL2V1d-TJkRAgvq9p5ajP0pbf6lSV70EPgt_wYsE0MZWaw/s1600/IMG20181126135703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNYP_D8t62Uuf3Be0ut9tqV2PaR7lQNCOKVFT97mDeUjZ4Rp5gLL7SDXflWnS_zleXQE8653h72AKJ3e9eHSz_cbpL5tTE9YL2V1d-TJkRAgvq9p5ajP0pbf6lSV70EPgt_wYsE0MZWaw/s640/IMG20181126135703.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim menjelaskan, pada tanggal 31 Mei 2017, bertempat di ruang Staf Komisi B DPRD Jatim, Fathor Rachman menyerahkan bungkusan berisi uang komitmen triwulan kedua dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp50 juta kepada R. Rachman Agung. Selanjutnya R. Rachman Agung menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki melalui Sayuli Sukardono yang merupakan sopir pribadi Moch. Basuki. Kemudian Sayuli Sukardono menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Basuki di rumahnya. Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jatim dengan Komisi B DPRD Jatim. Selama pelaksanaan hearing, Komisi B DPRD Jatim tidak menjalankan fungsi Kontrol dan Pengawasan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi jATIM sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan hearing berjalan dengan lancar. Lebih lanjut Majelis Hakim menjelaskan, bahwa uang sejumlah Rp50 juta yang diterima oleh Moch. Basuki, selanjutnya digunakan untuk kepentingan Moch. Basuki sebesar Rp40 juta, dan sisanya sebesar Rp10 juta telah diserahkan kepada Komisl Pemberantasan Korupsi melalui Andi Soemarjono. Bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan mengetahui atau patut menduga, bahwa perbuatannya memberi hadiah berupa uang sebesar Rp80 juta kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok, agar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat (hearing) terkait pelaksanaan APBD tidak melakukan fungsi kontrol dan pengawasan sebagaimana mestinya. Perbuatan tersebut, kata Majelis Hakim melanjutkan, bertentangan dengan kewajiban Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sebagai Penyelenggara Negara, yaitu selaku anggota DPRD Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang berbunyi ; “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”, dan Pasal 5 angka 6 yang berbunyi ; "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, Pasal 350 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Majelis Hakim mengatakan, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sertat didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. Menurut Majelis Hakim, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perindustrian dan Perdangangan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. Majelis Hakim mengatakan, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan juga pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinllai oleh pihak lain. dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kepada Komisi B DPRD Jatim melalui Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah merupakan pemuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas, maka rangkaian  perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa. Dengan demikian maka bentuk kesengajaan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),” lanjut Majelis Hakim dalam surat putusannya. Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. Majelis Hakim menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. “Mengadili ; bahwa terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana Koruspi sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 2 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis diakhir surat putusannya. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa menerima sementara JPU KPK Wawan mengatakan pikir-pikir. Kepada media ini sesuai persidangan, JPU KPK Wawan mengatakan, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelisa Hakim sama dengan tuntutan JPU KPK. Namun ada menurut JPU KPK Wawan, hukuman badan lebih ringan dari tuntutan. Pun demikian, JPU KPK Wawan mengatakan masih pikir-pikir. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1,3 Tahun Penjara

#JPU KPK Wawan : Saya tidak bisa menwab apakah ada pengembangan atau tidak, karena pengembangan itu rahasia penyidik# berita korupsi ...

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Divonis 15 Bulan

09.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdRtIo8hKhar4g0wGuLDWZmTwjPVdthkrTw-bo3PerzopVnTLBKj2IhLQxIMZMX_lkFe8jm9eFmIjhj3w6Y3K18jvTKqhMNIPgQmwEGqgtVDnJw7CyEYgaRmOEHczIbky_Ts1ECJyl-Y/s1600/IMG20181105124454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEdRtIo8hKhar4g0wGuLDWZmTwjPVdthkrTw-bo3PerzopVnTLBKj2IhLQxIMZMX_lkFe8jm9eFmIjhj3w6Y3K18jvTKqhMNIPgQmwEGqgtVDnJw7CyEYgaRmOEHczIbky_Ts1ECJyl-Y/s640/IMG20181105124454.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Senin, 26 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan (15 bulan) terhadap terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim dalam kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Jilid II, melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok sudah divonis pada tahun lalu) yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Rochmat., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota selaku Hakim Ad Hock yakni Samhadi., SH., MH dan M. Mahin., SH., MH di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan di hari JPU KPK Iskandar Marwanto dan Tri Anggro Mukti serta Penasehat Hukum terdakwa, Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat Dalam putusannya, Majelis Hakim mengatakan bahwa terdakwa diancam melanggar Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kasus yang menyeret M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan dan Moch. Ardi Prasetiayawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim ini (perkara terpisah), bermula pada awal Juni tahun 2017 saat Tim KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya, yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung. Ditangkapnya Kedua Pimpinan Komisi B DPRD Jatim ini, karena KPK mengetahui adanya transaksi uang suap melalui Kedua Staf Komis B dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan,  dan dari Bambang Hariyanto yang menjabats sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Dari hasil penyidikan Tim penyidik KPK diketahui, ternyata pemberian uang oleh Ke- 2 Kepala Dinas itu adalah sebagai imbalan, agar seluruh Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan hak pengawasannya terhadap kinerja maupun penggunaan anggaran, serta pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ternak Sapi dan Kerbau di Jawa Timur oleh Dinas Peternakan. Sementara dalam Jilid I ada 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVoqDO4JxAa8aajWAvJDdOg_2zpVG82uoDSGG6k9T7jYW-Wr3O_APieL3lDMrfQpJc_wlfDxm8SjWXH4hvAzkvnWUWu-CWI19xKA6R3X0hdHlj2ZO18qIT5Bp98cvATtZd2mqDoMWsaWs/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVoqDO4JxAa8aajWAvJDdOg_2zpVG82uoDSGG6k9T7jYW-Wr3O_APieL3lDMrfQpJc_wlfDxm8SjWXH4hvAzkvnWUWu-CWI19xKA6R3X0hdHlj2ZO18qIT5Bp98cvATtZd2mqDoMWsaWs/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat dakwakwaan maupun tuntutan JPU KPK serta fakta persidangan Jilid I dan Jilid II terungkap, bahwa yang memberikan uang suap dengan istilah komitmen fee kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan termasuk 9 dari 10 Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan uang suap dalam triwulan I (Januari - Maret) tahun 2017. Sembilan Dinas yang sudah memberikan uang suap kepada Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap yang diterima M. Basuki dan  M. Ka’bil Mubarok sudah dibagikan kesuluruh anggota Komisi B DPRD Jatim yakni, Anik Maslachan, SW. Sugroho, Pranaya Yudha Mahardika, M. Alimin, Atika Banowati, Subianto, Ninik Sulisyaningsih, Aida Fitriati, Aisiyah Liliani, Nur Sucipto, Firdaus Febrianto, Agus Maimun, M. Lutfi, Yusuf Rohana, Lilia Agustina, Chusainuddin, Ali Muji, Suharti, H. Rofiq, Dewi Masita, M. Fawait Menurut M. Basuki yang disampaikannya kepada Majelsi Hakim dalam persidangan, bahwa uang itu telah dibagikan keseluruh anggota Komisi B, yang diserahkannya melalui Atika Banowati, setelah uang tersebut diterima dari SKPD oleh 2 Staf Komisi B, dengan rumus, 19 untuk anggota, 2 untuk pimpinan, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, dan 1 untuk Kas. Dan dari 9 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan uang suap yang diterima selama tahun 2017 yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. Namun penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga super body ini terhadap anggota Komisi B DPRD Jatim dan 5 Dinas lainnya sebagai mitra kerja Komisi B, sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan kasus suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, di mana lembaga anti rasuah itu  menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dan 18 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka menjelang Pilkada 27 Juni 2018, di mana darai 18 tersangka/terdakwa tersebut ada 2 (dua) calon Waki Kota Malang yang akhirnya tidak dapat mengkikuti pemeilihan suara. Dan tak beda pula dengan kasus suap tangkap tangan KPK terhadap Ketua dan dua Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto pada tahun lalu. Pada hal, dari sejumlah anggota Komis B DPRD Jatim,  anggota DPRD Kota Malang maupun anggota DPRD Kota Mojokerto sama-sama tidak ada yang mengakui telah menerima uang suap, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Namun anggota DPRD Kota Malang lebih bernasib “sial”. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjESWqZUDZqLVKiqQk-xGNbBhBXRx5nMf63QkO1GsXVeGVEOfJbiADYll7ha1ClojkH13vO9L6d0N6JX1rbwasoEyhMePwVwbkNlz2yRIrHREAc8yhDScSVcNDE0Xw4EAfe3y9G5MaLGtA/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjESWqZUDZqLVKiqQk-xGNbBhBXRx5nMf63QkO1GsXVeGVEOfJbiADYll7ha1ClojkH13vO9L6d0N6JX1rbwasoEyhMePwVwbkNlz2yRIrHREAc8yhDScSVcNDE0Xw4EAfe3y9G5MaLGtA/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
“Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) Semantara dalam putusan Majelis Hakim (26 Nopember 2018) dijelakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, pada sekira bulan Maret 2017, dan tanggal 2 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang yang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin pada awal Tahun 2017 ketika rapat paripurna dihubungi oleh Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang meminta datang ke ruang kerjanya. Setelah Terdakwa datang, Moch. Ka’bil Mubarok meminta data rapat evaluasi kegiatan Tahun 2016 sekaligus meminta uang “komitmen triwulanan” sejumlah Rp350.000. 000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa pada mulanya menyampaikan keberatannya karena anggaran Dinas Perkebunan kecil, namun Moch. Ka’bil Mubarok meminta agar Terdakwa tetap mengusahakan. Terdakwa yang tidak ingin Dinas Perkebunan dipersulit oleh Komisi B dalam evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017 akhirnya menyanggupi akan memberikan uang kepada Komisi B setiap triwulan. “Pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna di mulai, terdakwa M. Samsul Arifin dipanggil oleh Moch. Basuki dan Atika Banowati ke ruang kerja Ketua Komisi B. Dalam kesempatan itu, Moch. Basuki dan Atika Banowati meminta terdakwa untuk memenuhi uang komitmen Triwulan tahap kedua, dan disanggupi oleh terdakwa,” kata Majelis Hakim Majelis Hakim mengatakan, terdakwa telah merealisasikan permintaan komitmen fee dengan menyerahkan uang triwulanan tahap kedua, supaya Komisi B tidak mempersulit evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD TA 2017, tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIW41Y3QdaJR7dIDHuMeJVWn9o4AVLDl9wXgG4B2YcTDk_DrDYM-lHTsV1iPXxDiDJ05yhn1wz2RvAPTzz1uik_nRb8WmCc46N5bEouctbe5W_amJUwTHt2Iomqao0szvbvaXPwzA-rI8/s1600/IMG20181126132805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIW41Y3QdaJR7dIDHuMeJVWn9o4AVLDl9wXgG4B2YcTDk_DrDYM-lHTsV1iPXxDiDJ05yhn1wz2RvAPTzz1uik_nRb8WmCc46N5bEouctbe5W_amJUwTHt2Iomqao0szvbvaXPwzA-rI8/s640/IMG20181126132805.jpg" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim mengungkapkan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. Majelis Hakim menjelaskan, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukan kepada sikap batin (mens-rea) dari Terdakwa, dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikan rupa, sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut,” kata Majelis Hakim kemudian Dalam amar putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang tersebut adalah agar Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. Menurut Majelis Hakim, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. Majelis Hakim menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada dinri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Majelis Hakim megatakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. “Mengadili ; bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana Koruspi sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M. Samsul Arifin berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 2 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis diakhir surat putusannya. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim ini terhadap terdakwa M. Samsul Arifin lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yaitu 1 tahun dan 6 bukan. Sehingga terdakwa kangsung mencupakan “menerima”, sementaraJPU KPK mengatakan pikir-pikir “Menerima. Tapi kalau KPK banding, ya kita siap,” kata Jamal. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Divonis 15 Bulan

berita korupsi .co - Senin, 26 Nopember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun...

Sidang Suap Bupati Mojokerto Terungkap, Ada Setotaran Setiap Jumat

09.26 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQX-HffkRzofnPBAKckZrykNBlQyjLeD-PPOCiZqUFz_xC9nx7vkocmL77zvRogpG4VyTDuQ03x1OM6QMeRh3abqbxZBoAOyd3y-PVrUQew20vjH1XhrvFaIZn1_7xOwqyNsefHxqRJ0I/s1600/IMG20181126161449.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQX-HffkRzofnPBAKckZrykNBlQyjLeD-PPOCiZqUFz_xC9nx7vkocmL77zvRogpG4VyTDuQ03x1OM6QMeRh3abqbxZBoAOyd3y-PVrUQew20vjH1XhrvFaIZn1_7xOwqyNsefHxqRJ0I/s640/IMG20181126161449.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Lutfi Arif Mustaqim dan Bambang Wahyudi, dan Vivin Kurnia Ardhiany (berdiri)</td></tr>
</tbody></table>
#Ketua Majelis Hakim perintahkan 2 saksi untuk hadir kembali bersama Nano Santoso Hudiarti alias Nono dalam sidang berikutnya# 
 
beritakorupsi.co - Senin, 26 Nopember 2018, dalam sidang perkara kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha terkait pengurusan  Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower milik perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo) pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.750 M, juga terungkap adanya setoran wajib setiap hari Jum'at dari Dinas-Dinas ke Bupati sebesar Rp20 juta melalui Roksa Agung Efendi atas perintah Lutfi Arif Mustaqim selaku ajudan terdakwa sekaligus menerima perintah langsung. Hal itu diungkapkan Vivin Kurnia Ardhiany selaku Kasi (Kepala Seksi) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) yang dibenarkan Kepala BPT-PM Kabupaten Mojokerto Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan Roksa Agung Efendi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Mariam Fatimah., SH., MH. 
 
Vivin Kurnia Ardhiany, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan Roksa 
Agung Efendi dihadirkan ke hadapan Majelis Hakim dalam persidangan oleh 
JPU KPK Joko Hermawan dan Ni Nengah Gina Saraswati sebagai saksi untuk 
terdakwa Mustofa Kamal Paasha selaku Bupati Mojokerto dalam perkara 
Korupsi suap perijinan 11 Tower di Kabupatena Mojokerto pada tahun 2015 
lalu. Dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 26 Juni 2018), 
selain Vivin Kurnia Ardhiany, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan 
Roksa Agung Efendi (Sekretasris Pribadi terdakwa), JPU KPK Joko Hermawan
 dan Ni Nengah Gina Saraswati juga menghadirkan 3 (lima) saksi lainnya, 
diantaranya HM. Sholeh Abidin (Perantara terdakwa dalam pengurusan izin 
Tower),; Ismawan (ajudan terdakwa), dan Punggih Adi Wiranata (Supir 
pribadi Kepala BPT-PM). Sedangkan Nano Santoso Hudiarti alias Nono 
selaku orang dekat terdakwa yang terlibat langsung membantu terdakwa 
terkait perizinan 11 Tower tak hadir. Kepada Majelis Hakim, saksi
 Vivin Kurnia Ardhiany mengatakan bahwa di Badan Perizinan ada 4 (emapt)
 Kepala Seksi (Kasi) yang masing-masing menyetorkan sebesar Rp20 juta 
setiap hari Jum'at. Namun saksi mengatakan, terkadang tidak menyetorkan 
atau menyetorkan namun jumlahnya berkurang karena tidak dapat memenuhi. “Di
 Perizinan itu ada Empat Kasi (Kepala Seksi). Setiap kasi setor dua 
puluh juta, diserahkan ke Agung biasanya setiap Jum'at. Kadang nggak 
setor, kadang kurang tapi tetap ditagih,” kata Vivin Kurnia Ardhiany Selain
 itu. Yang mengejutkan dari keterangan saksi Vivin adalah, saat dirinya 
dilantik menjadi Kasi pada Desember 2016 dengan memberikan uang sebesar 
Rp50 juta. Namun saksi Vivin hanya menjabat sebagai Kasi tak kurang dari
 4 bulan, karena pada April 2017 saksi sudah dicopot dari jabatannya. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAH_wJQPW9Uw3BcPuT-kxsueZvPanyM6LRa3FEIcAINAYUkk3u3bVwXa3b38Rd79eA8ohc1Ea4S27fPygpSCsLM1tH-QCvNC1lt6nIRwVpEXdgETMauP6t2efoiDvKJxlHCB9VamWQ15Y/s1600/IMG20181126104544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAH_wJQPW9Uw3BcPuT-kxsueZvPanyM6LRa3FEIcAINAYUkk3u3bVwXa3b38Rd79eA8ohc1Ea4S27fPygpSCsLM1tH-QCvNC1lt6nIRwVpEXdgETMauP6t2efoiDvKJxlHCB9VamWQ15Y/s640/IMG20181126104544.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan Vivin Kurnia Ardhiany</td></tr>
</tbody></table>
“Saya dilantik pada Desember 2016, saya diminta Rp50 juta. Setelah dilantik, saya berdua bersama teman menghadap dengan membawa uang sebesar Rp100 juta. Namun saat itu tidak diperbolehkan masuk dua-duanya sehingga yang masuk adalah teman saya dengan membawa Seratus juta,” kata Vivin jujur kepada Majelis Hakim, menjawab pertanyaan JPU KPK. Terkait duit setoran mingguan, saksi Lutfi Arif Mustaqim mengakui kalai dirinya diperintah terdakwa untuk menerimanya. Namun karena dirinya sedang menemani terdakwa pada saat kegiatan, sehingga Roksa Agung Efendi diperintah untuk menerima uang setoran mingguan itu. Dan kemudian uang itu diserahkan Lutfi ke terdakwa. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
“Saya diperintah. Karena saya sedang menemani pada saat kegiatan, saya menyuruh Agung untuk menerimanya,” kata Lutfi jujur. Apa yang dikatakan Lutfi tak dibantah Agung. Pengakuan Vivin, Lutfi dan Agung juga diakui oleh Ismawan yang juga ajudan terdakwa. Menurutnya, bahwa yang setor itu termasuk satpol PP, ada 2 RSUD dan juga perizinan. Namun saat JPU KPK menanyakan darimana uang itu, saksi tak dapat menjelaskannya. Sementara Bambang Wahyudi juga mengakui, kalau dirinya diwajibkan untuk memberi setoran wajib mingguan saat dirinya dilantik sebagai Kepala  BPT-PM menggantikikan Noerhono. Saat itu menurut Bambang Wahyudi, Noerhono menyampaikan bahwa ada ksetoran ke terdakwa namun Bambang tidak menanggapinya karena tidak atau uang sebayak Rp20 juta perminggu diambil darimana. Bambang Wahyudi menjelaskan, selain disampaikan Soerhono, juga disampaikan langsung oleh terdakwa pada saat dirinya bersama Noerhono menghadap terdakwa. “Pak Noerhono mengatakan ada setoran tapi saya diam aja. Pak Bupati mengatakan, Noerhono aja bisa masa’k kamu nggak bisa,” kata Bambang Wahyudi menirukan apa yang disampaikan terdakwa. Sementara pada sidang sebelum (15 Oktober 2018), Noerhono selaku Kepala BPTPM sebelumnya digantikan Bambang Wahyudi mengatakan, bahwa uang yang terkumpul dari perizinan perizinan sebesar Rp850 juta, yang diserahkan ke Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP). Sedangkan  HM. Sholeh Abidin selaku penghubung atau perantara antara terdakwa dengan pihak Tower, sepertinya tak berkata jujur tentang keterlibatannya yang menyampaikan biaya pengurusan izin Tower. Dari keterangan semua saksi yang mengakui terkait pemberian izin 11 Tower ada biayanya sebesar Rp200 juta per tower. Terdakwa yang mempercayakan ke mantan Kepala Desa yang juga Tim Kampanye terdakwa, yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Namun karena Nano Santoso Hudiarti alias Nono tak hadir dalam persidangan, sehingga tak dapat di kronfrontir langsung antara Nano, Bambang dan Lutfi. 
 
Karena ketidak hadiran orang kepercayaan terdakwa, Ketua Majelis Hakim 
pun memerintahkan saksi Bambang Wahyudi dan Lutfi untuk hadir dalam 
persidangan berikutnya tanpa surat panggilan. “Ini perintah, 
supaya saudara Bambang dan Lutfi hadir dalam persidangan Minggu depan 
tanpa surat panggilan. Ini perintah,” ucap Ketua Majelis Hakim. Ketidak
 hadiran saksi Nano diduga ada kesengajaan tidak menghadiri panggilan 
JPU KPK, karena tidak ada pemberitahuan kenapa saksi tidak hadir. Sementara
 menurut JPU KPK seuai persidangan kepada media ini mengatakan, akan 
memanggil Nano untuk kedua kalinya. Dan apabila saksi tidak hadir, tidak
 menutup kemungkinan akan dipanggil paksa. “Kita akan panggil 
lagi Karena Nano ini sangat penting untuk di dengar keterangannya. 
Kuncinya ada dalam ketiga saksi ini, yaitu Bambang, Lutfi dan Nano. 
Kalau tidak datang, ya dijemput paksa,” kaya JPU KPK Joko Seperti
 yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa 
Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah 
Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah 
beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) 
dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa 
memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower 
Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBH_CWEkGHJ3lMZzziaEWrdYIUrQk_qk6gLdteR8gF-3o6JccMHcfklGpSD1z65Og-RG4tOf7EQFy-TjYopARJek9uzOp5aQwEKnhvu95K3ihYzkhzDUkf_4O0_D9_f5yxFnGvZRYK-M/s1600/IMG20181126104544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioBH_CWEkGHJ3lMZzziaEWrdYIUrQk_qk6gLdteR8gF-3o6JccMHcfklGpSD1z65Og-RG4tOf7EQFy-TjYopARJek9uzOp5aQwEKnhvu95K3ihYzkhzDUkf_4O0_D9_f5yxFnGvZRYK-M/s640/IMG20181126104544.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, 
Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Bambang Wahyudi, Lutfi Arif Mustaqim dan 
Vivin Kurnia Ardhiany</td></tr>
</tbody></table>
Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM6wrA-xDIC_TJbEDwvQZOxEU8Aqa2OweGCw-P0bo58OT5nyauXwpPUBAq0SlnbI_1kxdRdEvxnjzhObPRqldutogjTDELq2HzVl1BrAsqqAT_p0g9pM4MlPJ7w_wWAOUwk3gX6VWOb9o/s1600/IMG20181126161803.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM6wrA-xDIC_TJbEDwvQZOxEU8Aqa2OweGCw-P0bo58OT5nyauXwpPUBAq0SlnbI_1kxdRdEvxnjzhObPRqldutogjTDELq2HzVl1BrAsqqAT_p0g9pM4MlPJ7w_wWAOUwk3gX6VWOb9o/s1600/IMG20181126161803.jpg" /></a></div>
Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto. Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh. Ali Kuncoro. Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut : 1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWkALQ-hxCC1D8zT4S3wrBks3WMKAchNVpSl3DzUM2CxUdgOlNCioQUdEuSXuV54BWkUM7hUMawc-SPH3Fq945Bzg8nDZcC4zUbouSd_DBOEVJYLsxbwOO1QSv4Hf4hRe99X_ItaTVlWs/s1600/IMG20181126104541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWkALQ-hxCC1D8zT4S3wrBks3WMKAchNVpSl3DzUM2CxUdgOlNCioQUdEuSXuV54BWkUM7hUMawc-SPH3Fq945Bzg8nDZcC4zUbouSd_DBOEVJYLsxbwOO1QSv4Hf4hRe99X_ItaTVlWs/s640/IMG20181126104541.jpg" width="640" /></a></div>
Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggupi Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Tidak hanya itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor Sidang Suap Bupati Mojokerto Terungkap, Ada Setotaran Setiap Jumat

Saksi dari kiri depan, Roksa Agung Efendi, HM. Sholeh Abidin, Ismawan, Punggih Adi Wiranata, Lutfi Arif Mustaqim dan Bambang Wahyudi, dan...

Kasus Korupsi RPH Rp95 Juta, 3 Terdakwa Dituntut Berbeda

09.14 beritakorupsi 0

News Tipikor Kasus Korupsi RPH Rp95 Juta, 3 Terdakwa Dituntut Berbeda

Terdakwa Lutfi Hasan (Pimpro) berita korupsi .co - Senin...

Tak Terima Uang Suap, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Letakkan Alquran di Atas Kepalanya

14.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifOjLYUTYl-JhaSlu-G0CLBs-cX1-wxZwdgyZ8sTYAlLHc5RueaV2hE3q5YF368BagpXYYfBtoC5jWeg3bzH2oN1JbyVb4AWdGV8zNCYIXcHW2CaumREDQrm-Q2lhLHDxYYpO_Kyoo2gs/s1600/IMG20181121165140.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifOjLYUTYl-JhaSlu-G0CLBs-cX1-wxZwdgyZ8sTYAlLHc5RueaV2hE3q5YF368BagpXYYfBtoC5jWeg3bzH2oN1JbyVb4AWdGV8zNCYIXcHW2CaumREDQrm-Q2lhLHDxYYpO_Kyoo2gs/s640/IMG20181121165140.jpg" width="640" /></a></div>
#JPU KPK Burhanudin : Kami akan jelaskan semua perbuatan para terdakwa satu persatu dalam surat tuntutan nanti# 
 
beritakorupsi.co - Rabu, 21 Nopember 2018, ada pemandangan yang tak biasanya, dan baru pertama kalinya berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu aksi seorang terdakwa Ya’qud Ananda Gudban yang meletakkan Alquran di atas kepalanya saat sidang berlangsung dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu dari 18 terdawa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 Jilid V, yang terseret dalam kasus Korupsi Suap DPRD Kota Malang dalam pembahsasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, menjadi perhatian publik Khususnya masyarakat Kota Malang. Sementara 17 terdakwa lainnya adalah 1. Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP;, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB,; 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat),; 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat),; 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP),; 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar),; 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN),; 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP),; 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem),; 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat),; 15. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar),; 16. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), dan 17. Abdul Rachman (Fraksi PKB). Selain anggota DPRD Kota Malang, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu kandidat calon Wali Kota Malang periode 2018 - 2023 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, namun terdakwa gagal menduduki kursi nomor 1 (satu) di Kota Malang karena sudah dipenjarakan terlebih dahulu oleh KPK sebelum Pilkada berlangsung. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiizg6MvfKb30yQHn_Kb2mMaRqJ1VTd62L2yA5CUjeJnFWdOeDh6JqCqooRusbjq9KtdCTMGKl1xV8Xm8e1oZJ_eupFxeuSvX0v4ceTlsvBGn3XzmzkR2X09wAy6CHuuNBW0ksRaGFQ4s/s1600/IMG20181121195108.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiizg6MvfKb30yQHn_Kb2mMaRqJ1VTd62L2yA5CUjeJnFWdOeDh6JqCqooRusbjq9KtdCTMGKl1xV8Xm8e1oZJ_eupFxeuSvX0v4ceTlsvBGn3XzmzkR2X09wAy6CHuuNBW0ksRaGFQ4s/s640/IMG20181121195108.jpg" width="640" /></a></div>
Selain itu, yang menarik perhatian publik dari terdakwa Ya’qud Ananda Gudban adalah saat pertamakali terdakwa menolak surat dakwaan JPU KPK dengan menyampaikan Eksespsi atau keberatannya dihadapan Majelis Hakim melalui Penasehat Hukumnya, Fatra M. Zen yang juga Ketua LBH. Partai Hanura, yang saat ini menjadi salah satu Caleg DPR RI. Dalam sidang kali ini (Rabu, 21 Nopember 2018), JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Joko Hermawan bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Lufsiana dan Samhadi.,SH., MH kembali menggelar sidang untuk yang ke- 16 kalinya dengan agenda pemeriksaan 6 dari 18 terdakwa kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam Pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu. Ke- 6 terdakwa itu adalah 1. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar),; 2. Hery Subiantono (Ketua Fraksi Demokrat),; 3. Abdul Rahman (Fraksi PKB),; 4. Sukarno selaku Ketua Fraksi Golkar,; 5. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), dan Ya’quban Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS). Sedangkan 12 terdakwa lainnya yaitu 1. Terdakwa Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat),; 2. Abd. Hakim (Ketua Komis B/PDIP),; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar),; 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB),; 5. Syaiful Rusdi (Fraksi PAN),; 6. Tri Yudiani dari Fraksi PDIP (satu perkara), dan 7. Terdakwa Sprapto (Ketua Fraksi PDIP,; 8. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB),; 9. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),; 10. Slamet (Ketua Fraksi Gerindra),; 11. H.M. Zainuddin AS (Wakil Ketua/PKB) dan 12. Wiwik Hendri Astuti, Wakil Ketua/Partai Demokrat (satu perkara) sudah terlebih dahulu pada sidang pekan lalu (Rabu, 14 Nopember 2018). Dalam persidangan, aksi nekat meletakkan kitab suci Alquran yang dilakukan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban selaku anggota DPRD Kota Malang (sekarang sudah mentan Dewan.red) yang juga mantan calon Wali Kota Malang di Pilkada Juni 2018, sepertinya untuk meyakinkan Majelis Hakim,  bahwa dirinya (terdakwa Ya’qud Ananda Gudban) tidak menerima duit apapun yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku selama terdakwa menjadi anggota Dewan dan selaku Ketua Fraksi Hanura-PKS seperti dalam surat dakwaan JPU KPK. Karena dalam surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan terpidana Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang sudah terlebih dahulu divonis pidan penjara selama 5 tahun mengatakan, bahwa seluruh anggota DPRD Kota Malang yang berjumlah 45 orang itu menerima uang “pokir” masing-masing antar Rp12.5 - Rp15 juta, uang “sampah” sebesar Rp5 juta- Rp10 juta setiap anggota Dewan pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, dan uang “1 persen” pada saat pembahasan APBD murni yang pembahasannya pada sekitar Nopember - Desember 2014 yang masing-masing anggota menerima Rp100 juta dan Ketua, Wakil Ketua, Ketu Komisi dan Ketua Frkasi masing-masing sebesar Rp125 juta, sehingga total seluruhnya mencapai Rp6.5 miliyar “Saya tidak menerima. Demi Allah, saya bersumpah di atas Alquran ini,” kata terdakwa dengan tegas menjawab pertanyaan JPU KPK. Dari salah satu bukti rekaman percakapan antara terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan Cipto Wiyono selaku Sekda Kota Malang yang diputar JPU KPK dalam persidangan terungkap, bahwa penggunaan ATM milik Cipto. Yang dalam percakapan itu sepertinya Cipto khawatir kalau diketahui istrinya. Namun hal itu dibantah oleh terdakwa. Yang menurut  terdakwa, bahwa hal itu berkaitan dengan pencalonan adiknya Cipto menjadi anggota Dewan namun tak terpilih. Selain itu, terkait uang sebesar Rp25 juta, menurut terdakwa sudah dikembalikan karena itu adalah berupa pinjaman. Namun saat JPU KPK menanyakan terdakwa terkait keberangkatannya ke Luar Negeri, terdakwa menjawab lupa.. Sementara 5 terdakwa lainnya tak jauh beda dengan terdakwa yang sudah diperiksa sebagai terdakwa pada persidangan pekan lalu yang mengakui telah menerima, namun tidak atau kalau itu uang Pokir dan uang Sampah. Karena pada saat menerimanya dikatakan sebagai uang THR (Tunjangan Hari Raya) karena memang pembahasan Perubahan APBD Kota Malang bertepatan menjelang Hari Raya Idul Fitri “Menerima, tapi saya tidak atau kalau itu uang Pokir, karena bilangnya uang THR,” jawab Rahayu Sugiarti maupun terdakwa lainnya. Dari uang yang diterima para terdaka ini, sebahagian sudah dikembalikan ke KPK pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada hal, pada saat sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Jarot, Arif dan Anton, tak satu pun yang mengakui telah menerima. Selain aksi terdakwa Ya’qud Ananda Gudban, juga terdakwa Heri Pudji Utami yang menangis dengan dengan berkali-kali mengucapkan kata “ampun dan mohon ampun serta meminta maaf” atas kesalahannya yang telah menerima uang Pokir, uang Sampah dan uang 1 persen yang jumlahnya sekitar 127.5 juta. “Saya mohon ampun…ampun…ampun…saya mohon maaf kepada masyarakat Kota Malang,” kata terdakwa sambil menangis. Majelis Hakim mencoba menyenangkan terdakwa namun terdakwa tetap menangis sambil meminta maaf dan mohon ampun. Dalam perkara ini, JPU KPK sudah menghadirkan seluruh saksi yang berjumlah sekitar 53 orang, terdiri dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kepalada Dinas PU,; Moch. Arif Wicaksono Ketua DPRD,; Moch. Anton Wali Kota Malang,; Cipto Wiyono mantan Sekda Kota Malang,; Teddy Sujadi Soemama Kabid Dinas PU Kota Malang  bersama 3 anggota DPRD Kota Malang yang belum jadi “tersangka”, serta di antara 18 terdakwa maupun dari sebahagian 22 tersangka Jilid VI. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsWdZk-LTRGAJ2WLZrlJLldjIddQCFTlKfSqVIzCZ8HDYrBcfqhqEpkFgjSkPHKnslSdu2AE4z7HBPv0LNfki6GjIwhZBal3FTzGabMHt4RcJFXBMoqc4804_JdsTMwRLhoMtjy1Inyh8/s1600/IMG20181121195200.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsWdZk-LTRGAJ2WLZrlJLldjIddQCFTlKfSqVIzCZ8HDYrBcfqhqEpkFgjSkPHKnslSdu2AE4z7HBPv0LNfki6GjIwhZBal3FTzGabMHt4RcJFXBMoqc4804_JdsTMwRLhoMtjy1Inyh8/s640/IMG20181121195200.jpg" width="640" /></a></div>
Dari sejumlah saksi itu, memang tak satu pun  yang mengatakan secara langsung bahwa terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menerima uang Pokir, uang Sampah dan uang 1 persen. Tidak hanya terdakwa memang, sesama anggota Dewan pun tak ada yang saling tahu bahwa masing-masing anggota menerima. Karena pembagian uang itu diberikan oleh Moch. Arif Wicasono selaku Ketu DPRD ke masing-masing anggota di rumah dinas Ketua DPRD dengan dibantu Suprapto. Sehingga tak ada yang saling mengetahui. Sesuai persidangan, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa dirinya tidak menerima uang apapun seperti yang didakwakan Jaksa. “Saya tidak menerima uang apapun seperti dakaan Jaksa,” kata terdakwa. Saat ditanya terkait lamanya pembahasan Perubahan APBD yang hanya 18 hari dari 2 bulan 3 Minggu sesuai Permendagri tentang Pembahasan Perubahan APBD, terdakwa mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pembahasan itu. “Permendagri itu kan maksimal. Jadi dalam pembahasan Perubahan APBD tidak ada yang dilanggar,” kata terdakwa Terpisah. JPU KPK Burhanudin mengatakan, bahwa semua perbuatan para terdakwa akan dijelaskan secara jelas dalam surat tuntutan pada sidang yang akan datang. “Kan sudah mengikuti persidangan ini sejak awal. Nanti akan kita uraikan secara lengkap perbuatan masing-masing terdakwa dalam surat tuntutan nanti,” kata JPU KPK Burhanudin. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXQ21cGbppNOqKxiDkf7f1rf2mD6RiptjLkmR0vyskAE-arcvU3H8hoflNXENR7Lh9Heipucs9HB-e-lFZ3YD5CbzwOhPls_gltyTSCwxJacAp8Bk1a-HP25IwUIRmP0WdaUUfWhMS0tE/s1600/IMG20181121155728.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXQ21cGbppNOqKxiDkf7f1rf2mD6RiptjLkmR0vyskAE-arcvU3H8hoflNXENR7Lh9Heipucs9HB-e-lFZ3YD5CbzwOhPls_gltyTSCwxJacAp8Bk1a-HP25IwUIRmP0WdaUUfWhMS0tE/s640/IMG20181121155728.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono. Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015. (Rd1)

News Tipikor Tak Terima Uang Suap, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Letakkan Alquran di Atas Kepalanya

#JPU KPK Burhanudin : Kami akan jelaskan semua perbuatan para terdakwa satu persatu dalam surat tuntutan nanti# berita korupsi .co - Rab...

Eksepsi PH Terdakwa Korupsi Dana Pendidikan: Penetapan Tersangka Sebelum Sprindik

14.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuTOwBOsETMn17VbPkJXC2geLGbeprN1KappFOSbDKzHCjj6hdF-Kw99RUCedwMjPFbqFPmHNDiz871sHc4juSRN0tvprjst1O7apR8LxOzGlALmGp6PYhjuvTPvjL5dQ7Q651osHcBE/s1600/IMG20181121115703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuTOwBOsETMn17VbPkJXC2geLGbeprN1KappFOSbDKzHCjj6hdF-Kw99RUCedwMjPFbqFPmHNDiz871sHc4juSRN0tvprjst1O7apR8LxOzGlALmGp6PYhjuvTPvjL5dQ7Q651osHcBE/s640/IMG20181121115703.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Aneh tapi nyata. Mungkin ungkapan ini tepat dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2013 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp248.960.000 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018, karena terlebih dahulu penetapan tersangka sebelum Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yang diungkapkan Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa dalam persidangan, Rabu, 21 Nopember 2018. Dari surat Eksepsi PH terdakwa terungkap, bahwa penetapan status Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menjadi tersangka Nomor : 118/0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 sebelum Kejari Jember mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Sprindik Nomor : Sprindik Nomor : Print-119/0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 dalam kasus dugaan Korupsi BOP  PAUD Kabupaten Jember pada tahun 2017. Pada Rabu, 21 Nopember 2018, Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Ahmad Suryono., SH., MH  dkk, membacakan surat keberatan atau Eksepsinya dalam persidangan di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista, atas surat dakwaan Tim JPU Kejari Jember yang  dibacakan dalam persidangan (Rabu, 14 Nopember 2018) Tim PH terdakwa, Ahmad Suryono mengatakan, bahwa surat dakwaan penuntut umum dengan Nomor Reg. Perkara : PDS-10/Jember/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 14 November 2018, kami selaku penasehat hukum terdakwa Hery Yudi Siswoyo, dalam kesempatan ini menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut ; Bahwa menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) KUHAP disebutkan, dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan yang didasarkan dari hasil penyidikan Dalam perkara ini, penuntut umum telah membuat atau menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan ini terurai dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 06/Rp.3/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Namun dalam perkara ini, tindakan Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Jember dalam melakukan penyidikan berdasarkan pada dua sprindik, yaitu Sprindik Nomor : Print-56/0.5.12/Fd.1/04/2018 tanggal 10 April 2018 tentang perintah kepada jaksa penyidik Herdian Rahadi dan kawan-kawan untuk melaksanakan penyidikan atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dan TK Kabupaten Jember tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dan Sprindik Nomor : Print-119.0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOP Tahun Anggaran 2017 dalam Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknik (Bimtek) penyusunan laporan DAK (Dana Alokasi Khusus)  Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 atas nama tersangka Heri Yudi  Siswoyo. Tim PH terdakwa, Ahmad Suryo menjelaskan, bahwa dari 2 (dua) buah Sperindik tersebut di atas, terdapat 2 (dua) sasaran atau objek penyidikan walaupun dugaan Tindak Pidana Korupsi. “Sprindik tanggal 10 april 2018 adalah menyangkut tentang peruntukan BOP terhadap pendidikan anak usia dini kelompok bermain, dan taman kanak-kanak, sedangkan Sprindik tanggal 18 September 2018 ditujukan pada kegiatan penyuluhan dan Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan DAK  Non Fisik. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 2 buah Sprindik tersebut tidak dapat dituangkan menjadi satu sebagai dasar untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka/terdakwa Heri Yudi  Siswoyo Selanjutnya melalui surat Nomor B-256/0.5.12/Fd.1/9/2018 tanggal 18 September 2018 kepala Kejaksaan Negeri Jember selaku penyidik telah mengirimkan SPDP tindak pidana korupsi atas nama tersangka Heri Yudi  Siswoyo “Berpijak pada Sperindik tanggal 18 September 2018 tersebut di atas, hakikat dan makna yuridis penyidikan sebagaimana diuraikan di atas (vide pasal 1 butir 2 KUHAP), maka menurut hukum  pada tanggal 18 September 2018 seharusnya belum ada tersangka,” kata Ahmad Suryo. Tim PH terdakwa, Ahmad Suryo mengatakan, akan tetapi dalam realitanya, sebelum dikeluarkan Sprindik Nomor Print 119/0.5.12/Fd.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor Print 118/0.5.12/Fd.1/9/2018 tanggal 18 September 2018 Heri Yudi  Siswoyo telah ditetapkan sebagai tersangka. “Berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan kami secara keseluruhan,” ucap Ahmad Suryo mengakhiri surat Eksepsianya. Sesuai persidangan, Tim JPU Kejari Jember tak banyak memberi komentar saat media ini meminta tanggapannya terkait Eksepsi PH terdakwa. “Tunggu hari Rabu aja Ya. Kita akan tanngapi dalam persidangan hari Rabu,” katanya singkat Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa awalnya terdakwa selaku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi; POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXZZyVSRYguWwDHeX-0P5rqwyJffCl0Xe3wxoclsdJrD83JvADitXP-urh5HFFppmrQ0iHoz4kFSCyXZD_RZUfb08IGZdkuq1tjeLuieIIsQRYC1zQjTNv6_TxjL8h_zJSQBTAb7KNXwQ/s1600/IMG20181121121122.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXZZyVSRYguWwDHeX-0P5rqwyJffCl0Xe3wxoclsdJrD83JvADitXP-urh5HFFppmrQ0iHoz4kFSCyXZD_RZUfb08IGZdkuq1tjeLuieIIsQRYC1zQjTNv6_TxjL8h_zJSQBTAb7KNXwQ/s640/IMG20181121121122.jpg" width="640" /></a></div>
Setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya.     Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal. Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo. Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan. Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah). Namun oleh  terdakwa Heri Yudi Siswoyo dan saksi dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018. Atas perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Rd1)

News Tipikor Eksepsi PH Terdakwa Korupsi Dana Pendidikan: Penetapan Tersangka Sebelum Sprindik

berita korupsi .co - Aneh tapi nyata. Mungkin ungkapan ini tepat dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pend...

BERITAKORUPSI.CO

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Kadis Disperindag Jatim Dituntut 1,3 Tahun Penjara

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Divonis 15 Bulan

Sidang Suap Bupati Mojokerto Terungkap, Ada Setotaran Setiap Jumat

Kasus Korupsi RPH Rp95 Juta, 3 Terdakwa Dituntut Berbeda

Tak Terima Uang Suap, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Letakkan Alquran di Atas Kepalanya

Eksepsi PH Terdakwa Korupsi Dana Pendidikan: Penetapan Tersangka Sebelum Sprindik

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI