Kalah Pilbup Gresik, Khusnul Khuluq “Terpilih” Di Kasus Dugaan Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZBkSg79wr0ZEzqi3-k6pak6tBJaO7vU72bAz-H9daqHwKJVJiRN4SFpWtEKqRKp8cXztCJUw-7_SLpvXOlXhaOXXSShsg5KM1izCa85br8I9aUjwv6JyZtMxn8PGAP5bQXr4PDBzEoA/s1600/Screenshot_20161209_135636.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOZBkSg79wr0ZEzqi3-k6pak6tBJaO7vU72bAz-H9daqHwKJVJiRN4SFpWtEKqRKp8cXztCJUw-7_SLpvXOlXhaOXXSShsg5KM1izCa85br8I9aUjwv6JyZtMxn8PGAP5bQXr4PDBzEoA/s1600/Screenshot_20161209_135636.png" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa DR. Khusnul Khuluq</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – DR. Khusnul Khuluq, nama ini tak asing lagi di masyarakat Kabupaten Gresik maupun di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Sebab Khusnul Khuluq, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Gresik tahun 2009, kemudian mencalonkan diri menjadi Calon Bupati, bersaing dengan pasangan Sambari – Qosim. Pencalonannya menjadi Bupati, ternyata tak diinginkan masyarakat Gresik. Khusnul Khuluq pun “hengkang” ke Kabupaten Bojonegoro menjadi Kepala Dinas Pendidikan.<br /><br />Tahun 2012, kantor yang dipimpinnya (Khusnul Khuluq) terseret kasus Korupsi DAK (dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 4,2 milliar. Empat orang yang sudah di jatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Tipikor dan Hakim Agung, Mahkamah Agung RI. Diantaranya, Yayan Sunarya (mantan LSM yang kabarnya dekat dengan Bupati, di Vonis 7 thn), Agus Triono (sehari-hari sebagai Supir, di Vonis 7 tahun), Budi Hariyono (Pimpinan UD Kreasi Rapi, pemilik Maubler, di Vonis 4 tahun) dan Kundarto, Ka. UPTD (Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, di Vonis 4 thn). <br /><br />Namun orang nomor satu di Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro ini tak tersentuh. Dalam putusan Majelis Hakim Tipikor disebutkan, bahwa Khusnul Khuluq, tidak melaksanakan tugasnya selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA), terkait pelaksanaan DAK Pendidikan yang didanai dari APBD Kab. Bojonegoro. Yang saat itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dipegang oleh Daniel Pananangan, mantan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak.<br /><br />Tak berhenti disini. Usaha Khusnul Khuluq, untuk tetap menjadi nomor Satu di Kab.Gresik kembali dilakukan. Pada tahun 2015, Khusnul Khuluq, mengundurkan diri dari jabatannya dan kembali mencalonkan diri menjadi Calon Bupati bersaing dengan pasangan Incamben Sambari – Qosim. Untuk yang kedua kalinya, ternyata masyarakat Gresik tak menghendakinya untuk menjadi pemimpinnya, melainkan tetap memilih pasangan Sambari – Qosim. <br /><br />Beberapa bulan kemudian, penyidik Polda Jatim, “mengobok-obok”  kantor Sekda Gresik, berdasarkan Laporan Polisi, LP.H/21/V/2015/SUS/Jatim, terkait dugaan Korupsi dalam perjanjian sewa perairan laut antara Pemkab Gresik dengan PT Smelting (perusahaan pengolahan timah dan baja di Gresik) untuk digunakan kegiatan bongkar muat kapal, sekitar Oktober 2006.<br /><br />Penyidik Polda Jatim, berhasil mengumpulkan dokumen dari Bank Jatim, Bank Mandiri serta dokumen perjanjian antara PT Smelting dan Pemkab Gresik. Serta memeriksa beberapa saksi diantaranya, mantan Kabag Keuangan Hari Soerjono, Kepala DPPKAD Yetty Sri Suparyati, mantan Kadishub.<br /><br /><b>Penyidik Polda Jatim menetapkan, Khusnul Khuluk Menjadi Tersangka</b><br /><br />Dari hasil penyidikan Tim Penyidik Polda Jatim, ternyata kerjasama itu bermasaldana dariah. Penyidik menemukan adanya aliran dari PT Smelting, sebanyak dua kali kepada Pemkab Gresik sebesar  Rp1,3 miliar dan Rp 2 juta, melalui rekening Sekda, Khusnul Khuluk. Dana sebesar Rp 1,3 milliar itu, kemudian dicairkan untuk berikan ke pejabat di lingkungan PT Smelting.<br /><br />Penyidik Polda Jatim pun menetapkan, mantan Sekda Kab.Gresik, Khusnul Khuluk, menjadi tersangka, yang disusul dua tersangka lagi dari PT Smelting. Penyidik Polda Jatim juga menggandeng Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan penghitungan atas kerugian keuangan negara. Yang hasilnya, adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 milliar.<br /><br /><b>Khusnul Khuluk, Diadili Di Pengadilan Tipikor, Dengan Dakwaan Pasal Berlapis UU Korupsi</b><br /><br />Jumat, 9 Desember 2016, tepat dihari memperingati hari anti Korupsi seduania, Khusnul Khuluk di “lantik” di Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawbkan perbuatannya, atas dugaan kasus Korupsi sebesar Rp 1,3 milliar.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU Prasetyo dkk, dari Kejari Gresik, yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim yang di Ketuai H.R. Unggul Warsomukti, menyatakan bahwa terdakwa Khusnul Khuluk, melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU Tindak Pdana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 1 milliar.<br /><br />Usai persidangan, Kasi Pidsus Kejari Gresik, Gede Putra, kepada media ini mengatakan, akan menyampaikan tanggapannya terkait Eksepsi para terdakwa yang dibacakan di persidangan usai JPU membacakan surat dakwaan. “Nanti minggu depan akan kita sampaikan,” ujarnya.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Kalah Pilbup Gresik, Khusnul Khuluq “Terpilih” Di Kasus Dugaan Korupsi

Terdakwa DR. Khusnul Khuluq Surabaya, bk – DR. Khusnul Khuluq, nama ini tak asing lagi di masyarakat Kabupaten Gresik maupun di Kabupat...

»

Peringatan Hari AntiKorupsi Dunia, 9 Desember 2016

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRWZwm1yqqs9sBXIHTYRZ1_heItIxezm6zCNBgs26QMxI2QANg2HcKHjETWa74KR8v53CheINTCZ1nFs6wrvWDG9y-dR4lkHr1MSl1vQRDsNcthva4M76u-mH2oi9LatVlhn-4fXF3mLE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRWZwm1yqqs9sBXIHTYRZ1_heItIxezm6zCNBgs26QMxI2QANg2HcKHjETWa74KR8v53CheINTCZ1nFs6wrvWDG9y-dR4lkHr1MSl1vQRDsNcthva4M76u-mH2oi9LatVlhn-4fXF3mLE/s320/ICW.jpg" width="320" /></a></div> <b>Jakarta, bk</b> - Salam Anti Korupsi!!!<br />Setiap tanggal 9 Desember kita memperingati hari Anti Korupsi Dunia. Hari ini kita berada pada titik dimana pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Dukungan politik yang nyata tidak terlalu menjanjikan, sementara hukum belum pulih dari masalah korupsinya sendiri. Fungsi badan pengawasan pemerintah belum efektif, sistem birokrasi terus membuka peluang bagi korupsi, sementara politisi dan pengusaha terus memelihara hubungan khusus yang kerap menimbulkan konflik kepentingan.<br /><br />Sistem antikorupsi dan kerangka hukum untuk memberantas korupsi masih tertinggal jauh, terutama dari kebutuhan nyata untuk memberantas korupsi yang kian kompleks sifat dan polanya. Sampai hari ini Indonesia belum memiliki aturan perampasan aset, tidak mempunyai aturan menjerat korupsi sektor swasta, tidak memiliki payung hukum untuk menangani korupsi sektor politik dan pemilu, minimnya aturan mengenai konflik kepentingan pejabat publik, dan berbagai macam regulasi lainnya yang secara prinsipil memiliki spirit yang sama dengan konvensi PBB Antikorupsi.<br /><br />Pemberantasan korupsi di Indonesia ibarat bayi yang terus belajar merangkak. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia memang menjanjikan, karena terus beranjak membaik, namun tidak meningkat secara signifikan. Hal itu karena pemberantasan korupsi tidak dianggap sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia. Pemberantasan korupsi masih dipandang sempit sebagai kerja penegakan hukum, apalagi kemudian tumpuannya hanya ada di KPK. Tentu semua ini tidak memadai karena KPK hanyalah salah satu bagian saja dari semua elemen anti korupsi yang semestinya bekerja efektif.<br /><br />Publik tentu berharap pada kepemimpinan Presiden Jokowi, akan ada lompatan besar dalam pemberantasan korupsi. Sebuah itikad dan kemauan politik yang nyata untuk memperbaiki mutu layanan publik, meningkatkan kualitas sistem pengawasan, melengkapi dan menyempurnakan kerangka hukum anti korupsi, memperbaiki tata kelola badan publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sektor hukum, dan memberikan contoh nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah musuh nyata pembangunan. Pemerintah, sektor swasta, lembaga politik dan politisi, serta masyarakat luas perlu melihat korupsi sebagai persoalan bersama yang harus terus diperangi.<br /><br />Selamat memperingati hari Anti Korupsi!<br />Jakarta, 9 Desember 2016<br />Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo (Koordinator) / Redaksi<br /> <br />

News Tipikor Peringatan Hari AntiKorupsi Dunia, 9 Desember 2016

Jakarta, bk - Salam Anti Korupsi!!! Setiap tanggal 9 Desember kita memperingati hari Anti Korupsi Dunia. Hari ini kita berada pada titik ...

»

Happy Al Habiebie Akhirnya “Membawa” Yuni Ke Pengadilan Tipikor

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbuw6ICWPoCdGVHLntP3akuI9rrbvTuMbmB8o6BGfQopK5I9q7AVdyU6vRqNYIly3RnBkE8m-tol7c5OEUWL1447uhaJxDFgM6digk1VOKZM3TsrPDkde4iNlpD43GdOqxgolBT1M-QaU/s1600/Wakil+Bupati+Ponorog+Jadi+Saksi+Korupsi+DAK.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbuw6ICWPoCdGVHLntP3akuI9rrbvTuMbmB8o6BGfQopK5I9q7AVdyU6vRqNYIly3RnBkE8m-tol7c5OEUWL1447uhaJxDFgM6digk1VOKZM3TsrPDkde4iNlpD43GdOqxgolBT1M-QaU/s320/Wakil+Bupati+Ponorog+Jadi+Saksi+Korupsi+DAK.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Yuni Widianingsih saat saksi dipersidngan. Dok</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Setelah Satu tahun (2015), Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Ponorogo, Happy Al Habiebie, “menyembunyikan” kasus perkara Korupsi tersangka Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widianingsih (saat ini mantan Wakil Bupati), akhirnya dilimpahkan juga ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />Kepastian itu diperoleh wartawan media ini dari salah seorang anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, DR. Andriano, yang memeriksa perkara tersebut, pada Jumat, 9 Desember 2016. “Yuni, kan (maksudnya, Yuni Widianingsih.red). sebentar lagi akan disidangkan, ini dakwaannya sudah masuk,” kata DR. Andriano.<br /><br />Penetapan status tersangka kepada mantan Wakil Bupati itu, tak jauh beda dengan Enam (6) orang lainnya yang kini telah selesai menajalani hukuman, diantaranya, Direktur CV Global Inc, Nur Sasongko, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo dan Hartoyo (Ketiganya Staf CV Global Inc), Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Supeno dan Kepala Seksi Sarana-prasarana, Marzuki.<br /><br />Namun, entah mengapa. Berkas perkara mantan orang Nomor Dua di Kabupaten Ponorogo itu “tersimpan“ di “lemari” Kejari Ponorogo dan tak kunjung dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kasi Pidsus Kejari Ponorogo, Happy Al Habiebie, saat di Pengadilan Tipikor tahun lalu, pada sidang perkara ke Enam mantan terpidana itu, hanya berjanji hingga menjelang akhir tahun 2016.<br /><br /><b>Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan Dengan Enam Terdakwa  Sebelumnya</b><br /><br />Keterlibatan Yuni Widianingsih, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo dalam kasus Korupsi dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Ponorogo tahun 2012 – 2013 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp 8,1 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 4,5 milliar, karena sejak awal ada ada "deal-dealan" antara dirinya dengan Direktur CV Global Inc.<br /><br />Sejak semula ada kesepakatan dalam beberapa kali pertemuan antara Wakil Bupati dengan Direktur CV Global Inc, di beberapa tempat untuk memenagkan CV Global Inc dalam proyek pengadaan alat peraga Pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Wakil Bupati Yuni Widianingsih dan mantan Plt Sekda Yusuf Pribadi, juga disebut menerima aliran dana sebesar Rp 2,7 miliar atau 22 persen dari nilai proyek.<br /><br />Kesepakatan pengondisian lelang untuk pengadaan alat peraga pada 2012 dan 2013 ini ternyata diakui Nur Sasongko berawal dari kekalahan CV Global dalam lelang proyek yang sama di tahun 2011. Karena kalah lelang, CV Global mengajukan sanggah banding pada proses lelang proyek DAK 2011 tersebut. Hal itu terungkap dalam persidangan, saat pemeriksaan terakwa Nur Sasongko, dihadapan Majelis Hakim.  (Redaksi)<br />

News Tipikor Happy Al Habiebie Akhirnya “Membawa” Yuni Ke Pengadilan Tipikor

Tersangka Yuni Widianingsih saat saksi dipersidngan. Dok Surabaya, bk – Setelah Satu tahun (2015), Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan...

»

Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Ada “Mafia” ?

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdEkF_up6zjtUq0TyC2okK4-8yuF6vR8_cApUddomw2trOAI49eWCAiaOGF7THBOtL7fhZs-Isnlk2PQPshCke5G3WBWzAYwTqgjpbtLwgj6rceWl3BakYhFuchNsZUp-TeJsKfnjEGUU/s1600/Madiun..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdEkF_up6zjtUq0TyC2okK4-8yuF6vR8_cApUddomw2trOAI49eWCAiaOGF7THBOtL7fhZs-Isnlk2PQPshCke5G3WBWzAYwTqgjpbtLwgj6rceWl3BakYhFuchNsZUp-TeJsKfnjEGUU/s1600/Madiun..jpg" /></a><b>Surabaya, bk – </b>Beberapa mega proyek pemerintah yang didanai dari uang rakyat melalui APBN atau APBD yang bermasalah dan berakhir ke Pengadilan Tipikor, permasalahannya sama yaitu, adanya “permainan mafia” antara penyedia jasa (Pemerintah) dengan pengguna jasa (Kontraktor)<br /> <br /> Diantaranya, pembangunan gedung olah raga Hambalang, yang menyeret Nasaruddin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, anggota DRP RI, Pembebasan lahan warga gunung Anyar, Surabaya. Walau P2T (Panitia Pembebasan Tanah) tidak terseret, tetapi menyeret Dua PPKm dan Ketua dan anggota Satgas. Pembebasan lahan untuk lapangan terbang di Banyuwangi, yang menyeret mantan Buati. Proyek KUR dan KUPS Jombang, yang menyeret Kepala Cabang Bank Jatim Jombang. Proyek pengadaan untuk alat pendidikan dengan dana DAK di Kabupaten Ponorogo, yang menyeret Wakil Bupati (sampai saat ini belum sidang), Proyek untuk alat pendidikan dengan dana DAK di Pemkot Probolinggo, yang menyeret mantan Wali Kota.<br /> <br /> saat ini, yang sedang disidangkan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya adalah, kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun, yang menyeret Agus Sugijanto, PPKm sekaligus sebagai KPA yang menjabata selaku Sekwan DPRD Kota Madiun dan Widi Santoso, PPTK yang menjabat selaku Kasubag Sekwan.<br /> <br /> Dalam kasus ini, berbeda dengan kasus-kasus Korupsi sebelumnya. Sebab, pembangunan gedunga Dewan Kota Madiun berujung ke Pengadilan Tipikor bukan dari hasil temuan aparat penegak hokum, atau temuan dari hasil audit BPK RI. Melainkan murni dari laporan salah satu terdakwa yakni, Hedi Karnowo, selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), yang dipinjam Iwan Suwasana (terdakwa) untuk digunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung Dewan.<br /> <br /> Dalam fakta persidangan, ternyata yang mengerjakan proyek adalah Kaiseng dan Moch. Shonhaji (DPO) orang dekat Iwan Suwasana, selaku Staf PT. Parigraha Consultant. Kaiseng memang menerima surat kuasa dari Hedi Karnowo untuk mengerjakan Proyek setelah Kaiseng dikenalkan Iwan Suwasana kepada Hedi. Anehnya, surat kuasa tersebut tidak pernah dipergunakan untuk mengerjakan proyek yang didanai uang rakyat itu. <br /> <br /> Kemudian beberapa jenis pekerjaan proyek gedung DPRD Madiun seperti pemasangan keramik, instlasi listrik, plafon dan kusen di sub kontrakan kepada beberapa CV. Yang lebih aneh lagi adalah, surat perjanjian pekerjaan yang ditanda tangani oleh Aditya Nerviadi (Priject Manager) selaku pihak pertama kepada sub kontrak, Didik Putra, selaku pihak kedua serta mengetahui, Iwan Suwasana, menggunakan kop surat PT AJP tanpa sepengetahuan Hedi Karnowo. <br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan, mengapa pembayaran jauh lebih besar dari pada progresl pekerjaan yang hanya mencapai 85% ? total dana yang sudah dicairkan kepada pelaksana melalui rekening PT AJP sebesar Rp 23 milliar lebih dari total anggran Rp 29 milliar lebih. Dan dana tersebut selurunya diserahkan oleh Hedi Karnowo kepada Kaiseng dan Sonhaji atas perintah Iwan Suwasana maupun transfer tunai dari rekening PT AJP ke Iwan Suwasana. Hal inilah yang terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan pada minggu lalu.<br /> <br /> Pada Kamis, 8 Desember 2016, keterangan Tiga orang saksi yang menjelaskan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua Mateus Samiaji, tidak jauh beda dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya. Saksi kali ini yang dihadirkan JPU adalah Samin, Abdul Muis dan Ignatius Indra. Samin yang mengerjakan pekerjaan Mekanical dan elktrikal (instlasi listrik dan AC) menerima pekerjaan dari Sonhaji, dengan nilai kontrak sebesar Rp 650 juta tetapi yang dibayar baru sekitar 515 juta rupiah. <br /> <br /> Sementara Abdul Muis, mengerjakan bagian plafon, kusen dan kalpalum, berdasarkan perjanian kontrak kerja yang diterima Abdul Muis dari Sonhaji dan Aditya.pekerjaan dua saksi tadi berbeda dengan Ignatius Indra (Indra). Indra hanya sebagai pelaksana atas perintah Aditya Nerviadi. Dari keterangan ketiga saksi ini di hadapan Majelis Hakim, hampir sama yaitu, bahwa pembayaran logistik termasuk para perja sering mengalami keterlambatan. Sehingga proyek pembangunan gedung belum selasai hingga saat ini.<br /> <br /> “Gedungnya belum selesai. Pembayaran sering matrial dan pekrja sering telat” kata saksi dihadapan Majelis Hakim<br /> <br /> Sementara terdakwa Hedi Karnowo, menanggapi keterangan saksi Samin, yang mengatakan kalau Hedi Karnowo pernah datang ke proyek. Pada hal, Samin bekerja di proyek tersebut melalui Hedi Karnowo atas permintaan Kaiseng. Yang intinya, Kaiseng meminta bantuan Hedi Karnowo untuk mencarikan orang yang ahli dibidang Mekanical dan elektrikal. Itulah alasan Hedi Karnowo datang ke Proyek bukan mengurusi para pekerja. Sebab, Hedi Karnowo, sudah memberikan kuasa kepada Kaiseng untuk mengerjakan proyek tersbut.<br /> <br /> Usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa Hedi Karnowo, DR. Abdul Salam, kepada media ini mengatakan bahwa, Hedi tidak ada urusan dengan pekerja, karena Hedi sudah memberikan kuasa kepada Kaiseng. “Kedatangan Hedi ke Proyek untuk menghantarkan Samin atas permintaan Kaiseng. Kaiseng meminta tolong kepada Hedi, untuk dicarikan orang yang ahli dibidang Mekanical dan elktrikal jadi bukan untuk mengurusin para pekerja,” kata ketua Peradi Surabaya ini.<br /> <br /> Awal mula dari Perkara ini.....<br /> <br /> Kasus ini bermula saat Hedi Karnowo, selaku Direktur Utama PT AJP yang melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. Memang dalam dokumen tersebut bahwa PT AJP adalah pemenang lelang. Namun Direktur PT AJP tidak penah secara langsung berhubungan terkait proyek pembangunan geduang Dewan tersebut. Sebab, dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh rekannya sendiri yaitu Iwan Sulaksana.<br /> <br /> Dalam dakwaan Jaksan memang disebutkan, proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung wakil rakyat Kota Madiun, yang dilaksanakan melalui lelang terbuka (unit layanan pengadaan) dengan nilai HPS sebesar Rp31.780.370.000, yang dibuat oleh PPKm sekaligus selaku KPA. Dalam proses lelang tersebut, pemenang lelang adalah PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dengan nilai penawaran sebesar Rp 29.300.800.000,-. Kemudian, dukumen kontrak kerja ditandatangani antara Hedi Karnowo, Direktur PT AJP selaku pemenag lelang dengan Agus Sugijanto, selaku KPA, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 5.860.160.000 melalui  rekening PT AJP.<br /> <br /> Namun dalam pelaksanaannya, ternyata proyek pembangunan gedung dewan tersebut tidak dkerjakan oleh PT AJP selaku pemenang lelang, meliankan oleh Kaiseng dan Moch. Shonhaji, berdasarkan surat kuasa Akte Notaris dengan pengawasan di bawah PT Parigraha Consultant. Tragisnya, pembayaran sudah dicairkan sebesar 90%, sementara pekerjaan baru mencapai 85,095% dengan Volume 4,9% atau sebesar Rp 1.065.000.528,40. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp 606.710.261.<br /> <br /> Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Tidak Selesai Hingga 19 Pebruari 2016, Namun Uang Mengalir Kebarbagai Pihak<br /> <br /> Karena pekerjaan proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun (31 Desember 2015), akhirnya Direktur PT AJP memutus perjanjian kerja dengan Kaiseng dan Moch. Shonhaji. Sementara, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 23.254.179.457 dari nilai seluruhnya. Pada hal, perpanjangan waktu pekerjaan yang disepakati antara pengguna jasa (KPA) dengan penyedia jasa (PT AJP) sejak tanggal 1 Januari hingga 19 Pebruari 2016, pekerjaan tersebut pun belum juga tuntas. Yang tragisnya lagi, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun itu pun berhenti.<br /> <br /> Tidak selesainya pekerjaan tersebut karena pengawasan dari Konsultan maupun dari PPTK tidak dilakukan.  JPU juga membeberkan aliran dana dari PT AJP ke berbagai pihak diantaranya, Iwan Suwasana sebesar Rp 64.550.000; Samin, Rp 79 juta; Sunardi, Rp 518.587.500; Moch. Shonhaji, Rp 4,8 milliar; PT Parigraha, Rp 106.625.000; Sumanto, Rp 837.595.632 dan pihak lainnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp 23.254.179.457,-  (Redaksi)<br /> <b><br /></b>

News Tipikor Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Dewan Ada “Mafia” ?

Surabaya, bk – Beberapa mega proyek pemerintah yang didanai dari uang rakyat melalui APBN atau APBD yang bermasalah dan berakhir ke Pengadil...

»

Lima Majelis Hakim “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguPAQQ12sZQVOa3yJL9ywWBahCogoHbHE1KF5jPvOhSDm-O4klADWHzJwdnftwIRdCZwWAZ1Wix_mz2WYmPikyOIyZ-p5O_7jph_cK8Brds56fBeIECvpWVzO_7oL_hl1zQnxe9zX7sUg/s1600/IMG_20161206_105906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguPAQQ12sZQVOa3yJL9ywWBahCogoHbHE1KF5jPvOhSDm-O4klADWHzJwdnftwIRdCZwWAZ1Wix_mz2WYmPikyOIyZ-p5O_7jph_cK8Brds56fBeIECvpWVzO_7oL_hl1zQnxe9zX7sUg/s640/IMG_20161206_105906.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>Surabaya, bk</b> - Surabaya, bk – Setelah Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati - Jatim) dibuat “bulan-bulanan” oleh berbagai pihak di negeri ini, terkait penyidikan kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur  dan penetapan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) Dahlan Iskan, menjadi tersangka serta menahannya di Rutan Medaeng, kini giliran Majelis Hakim yang sedang “di uji”.<br /><br />Ke-5 Majelis Hakim yang sedang “di uji” di persidangan dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi pelepasan aseet Daerah Pemprov. Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PWU) yakni, M.Tahsin. SH., MH (Ketua Majelis) dan dibantu Empat anggota yakni, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H.<br /><br />Pasalnya, Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa Dahlan Iskan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengajukan kepada Majelis Hakim, untuk pencabutan status tahanan Kota yang dikenakan oleh Kejati Jatim terhadap terdakwa. Alasan PH terdakwa, tidak jauh beda dengan pengajuan oleh PH terdakwa saat terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik Kejati, yakni kesehatan.<br /><br />Apakah terdakwa atau PH terdakwa tidak yakin akan kemampuan ahli kesehatan ditanah air, sehingga status tahanan Kota terdakwa di ajukan untuk dicabut dengan alasan agar bisa berobat ke Luar Negeri (LN) ?.<br /><br />“Saat ini masa penahanan terdakwa sudah habis. Dan kami mohon agar Jaksa tidak memperpanjang lagi. Kami juga mengajukan kepada Majelis Hakim, mengingat status terdakwa adalah tahanan Kota dan pencekalan. Kami mohon agar pencekalan itu dicabut agar terdakwa bisa berobat ke Luar Negeri,” kata PH terdakwa dalam persidangan usai pembacaan dakwaan.<br /><br />Dalam permohonan PH terakwa, sikap ketegasan dan keberanian Majelis Hakim yang menyidangkan pekara yang meyeret terdakwa di uji. Apakah Majelis hakim akan mengabulkan permohonan PH terdakwa Dahlan Iskan, atau memerintahkan JPU untuk mengadirkan ahli kesehatan atau Dokter, dalam setiap kali persidangan untuk mengantisipasi apabila kesehatan terdakwa menurun ?  (Redaksi)<br /><br />

News Tipikor Lima Majelis Hakim “Diuji” Dalam Sidang Dugaan Korupsi PT PWU

Surabaya, bk - Surabaya, bk – Setelah Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati - Jatim) dibuat “bulan-bulanan” oleh berbagai pihak di neger...

»

Cuaca Ikut Mendukung Jalannya Persidangan Terdakwa Dahlan Iskan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzoSkI0kEEkv2szJQ-elptFj2zuxVxHGo2QY5rxZ50BY_CDxnuDwWrlt79J79UpSy1_B4C0wJSxYAMLBGu1P43pLVWCBf33pjrR8Ts6iYDmrlsacobP7X0jCA54W0AOlTSMGQ3yoICQ6U/s1600/PhotoGrid_1481040990602.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzoSkI0kEEkv2szJQ-elptFj2zuxVxHGo2QY5rxZ50BY_CDxnuDwWrlt79J79UpSy1_B4C0wJSxYAMLBGu1P43pLVWCBf33pjrR8Ts6iYDmrlsacobP7X0jCA54W0AOlTSMGQ3yoICQ6U/s1600/PhotoGrid_1481040990602.jpg" /></a></div> <br /> <br /> <b>Surabaya, bk</b> – Senin, 5 Desember 2016, atau sehari sebelum peridangan kasus dugaan Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan, digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jalan Raya Juanda langit diatas Kota Pahlawan Khususnya di Juanda mendung dan guyur hujan hingga amalm hari.<br /><br />Namun pada Selasa, 6 Desember 2016, langit di Kota Surabaya Khususnya di atas gedung Pengdilan Tipikor berubah menjadi sejuk, seakan alam berpihak kepada semua pihak, agar dapat menyaksikan jalannya persidangan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejasaan Negeri (Kejari) Surabaya bersama dengan JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, setelah seminggu sebelumnya ditunda, karena terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Panca Wira Usaha (PWU) itu mengatakan kepada Majelis Hakim, belum menerima dakwaan secara lengkap.<br /><br />Tertundanya persidangan pada minggu lalu, karena terdakwa belum menunjuk Penasehat Hukum (PH) untuk mendampinginya dalam persidangan. Kali ini, mantan “peguasa” alias mantan Meneteri BUMN ini pun sudah didampingi mantan Menteri di era Presiden (alm) Gus Dur, yakni Prof. Yusril Ihza Mahendra bersama 16 orang lainnya yang tergabung dalam timnya. Tak tanggung-tanggung, mantan Menteri Pertahanan di era Presiden (alm) Gus Dur, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), Prof. Mahfud MD, hadir bersama puluhan pendukung terdakwa di gedung pengadil orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu. <br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis hakim, JPU dari Kejari Surabaya dan JPU dari Kejati Jatim, secara bergantian membacakan surat dakwaannya kepada terdakwa mantan Dirut PT PWU itu. Dalam surat dakwaannya, JPU menyatakan bahwa, pelepasan asset daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kediri dan Tulungangung, tidak sesuai dengan perundang-undangan maupun sistim pelepasan asset. JPU menyebutkan, pelepasan asset Pemprov Jatim yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Wisnu Wardhana, selaku Ketua Tim pelepasan asset, tanpa ada persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Tidak hanya itu. JPU juga menyatakan dalam surat dakwaannya, bahwa pelepasan asset jauh dibawah NJOP (nilai jual opjek pajak), tidak melibatkan lembaga penafsir harga atau appraisal. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,070 milliar.<br /><br />“Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU. Selain terdakwa dijerat pasal 2 UU Korupsi tentang perbuatan melawan hukum, JPU juga menjeratnya dengan pasal 3 UU Korupsi tentang, penyalahgunaan jabatan atau kewenagannya sebagai Dirut PT PWU.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU tersebut, keluhan terdakwa kali ini pun berbeda dengan minggu lalu. Kalau pada minggu lalau terdakwa mengeluhkan, belum menerima surat dakwaan secara lengkap termasuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kali ini, terdakwa mengatakan, memahami sebahagian bahkan seluruh surat dakwaan Jaksa. Tetapi, mantan Dirut PT PLN ini juga mengatakan, kalau dirinya tidak menerima seluruh surat dakwaan Jaksa yang dituduhkan kepadanya.<br /><br />“Saya memahami sebahagian atau seluruh dakwaan Jaksa. Tetapi saya tidak menerima, saya menolak seluruh surat dakwaan Jaksa. Saya tau kalau surat dakwaan itu dibuat tergopoh-gopoh karena ada sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri,” kata terakwa, yang selama persidangan, terlihat sepertinya tidak tenag duduk di kursi terdakwa.<br /><br />Hal itu disampaikan terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, apakah terdakwasudah mengerti atau memahami surat dakwaa Jaksa Penuntut Umum. Sehingga terdakwa dipersilahkan untuk berdiskusi dengan tim Penasehat Hukumnya yang di Ketuai Prof. Yusril Ihza Mahendra.  (Redaksi)<br />

Tipikor Cuaca Ikut Mendukung Jalannya Persidangan Terdakwa Dahlan Iskan

Surabaya, bk – Senin, 5 Desember 2016, atau sehari sebelum peridangan kasus dugaan Korupsi dengan terdakwa Dahlan Iskan, digelar di Pen...

»

Jaksa Iskandar Tiba Di Pengadilan Tipikor Malam Hari Untuk Menghindari Wartawan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisq3lN02_9xpJ3UPY0GQJBx8keVrs6xbeVOKc95GGW4IaBYH3sng648Y571sL-sV8v1TFXUc1BOcyKng6v7n1uUfzyxpuELKWeQ917MQVUzHRZkkwUIRwsYftt6dluN0bm_TYDTemBf0s/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisq3lN02_9xpJ3UPY0GQJBx8keVrs6xbeVOKc95GGW4IaBYH3sng648Y571sL-sV8v1TFXUc1BOcyKng6v7n1uUfzyxpuELKWeQ917MQVUzHRZkkwUIRwsYftt6dluN0bm_TYDTemBf0s/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>             Ketiga terdakwa berstatus tahanan Rutan sedang asik dikantin Tipikor (dok). Inzet JPU Iskandar<br /> <br /> <b>Surabaya, bk</b> –  Untuk menghindari wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandar dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngasem, Kabupaten Kediri bersama tiga tahanan, baru tiba di Pengadilan Tipikor diatas pkl 19.00 wib atau jam 7 malam, pada Selasa, 6 Desember 2016.<br /><br />Kedatangan JPU bersama Tiga tahanan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi dana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari pemerintah yang dikucurkan melalui Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri, untuk masyarakat kelompok tani peternakan di Desa Belor, Purwoasri, Kabupaten Kediri pada tahun 2010 lalu, sebesar Rp 5,5 milliar, untuk membacakan surat tuntutannya.<br /><br />Ketiga terdakwa dimaskud yakni, Sunari, selaku Ketua untuk 12 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang masing-masing Poktan (Kelompok Tani) terdiri dari 10 anggota termasuk Ketua. Terakwa Sunari, juga menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Belor, Kecamatan Purwoasri yang juga suami dari Kepala Desa (Kades), terdakwa Cholis (Bendahara KPPE) dan terdakwa Sumadi (Sekretaris KPPE).<br /><br />Pantauan wartawan media ini di Pengadilan Tipikor sejak pkl 15.00 wib, sudah terlihat lengang, tak ada lagi sidang perkara kecuali dari Kejari Ngasem. Beberapa masyarakat dari Desa Belor yang menjadi korban dalam kasus ini termasuk anak dan istri para terdakwa serta penasehat hukum terdakwa, sudah menunggu sebelum jam 3 sore. Namun sang Jaksa yang akrab dengan ketua tim dari pihak korban tak kunjung tiba.<br /><br />Menurut salah satu warga Belor saat ditemui wartwan mengatakan bahwa, sang Jaksa baru berangkat dari Rutan Kediri sekitar pkl 15.40 wib. Hal senada  juga disampaikan PH terdakwa yang sudah menunggu berjam-jam namun tak ada kepastian, sidang akan dimulai jam berapa.<br /><br />Terpisah. Ketua Majelis Hakim yang menyidanhkan perkara tersebut juga sudah menunggu, namun sang Jaksa tak ada kabar jam berapa tiba di Pengadilan. “Hari ini tuntutan, tapi Jaksanya belum dating,” ujar Hakim H.R Unggul saat ditemui wartwan sekitar pkl 18.20 wib.<br /><br />Sekitar pukul 19.15 wib, suasanan di Pengadilan Tipikor pun semakin sunyi. Wartawan media ini akhirnya meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. <br /><br />Untuk diketahui. Pada tahun 2010, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberi Subsidi berupa kredit ke masyarakat petani ternak dengan menunjuk Bank Jatim Cabang Pare, Kabupaten Kediri sebagai pelaksana Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang jumlahnya sebesar Rp 5,5 M.<br /><br />Kemudaian, Sunari (Ketua), Cholis (Bendahara) dan Sumadi (Sekretaris), membentuk 12 Gapoktan yakni Sumber Makmur, Sumber Makmur 1 hingga 5 dan Podo Rukun, Podo Rukun 1 hingga 5. Masing-masing Poktan terdiri dari 10 anggota termasuk seorang Ketua. <br /><br />Sebelum pelaksanaan, pihak Bank Jatim Cabang Pare terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam sosialisasi itu, masayarakat akan memperileh pinjaman kredit masing-masing sebesar Rp 50 juta setiap orang yang berjumlah 120 orang, terdiri dari 12 gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang masing-masing Poktan berjumlah 10 orang.<br /><br /> Dalam pelaksanaannya, Ketiga terdakwa kemudian  mengumpulkan sertifikat dari masing-masing anggota Kelompok Tani, dengan perjanjian, setiap anggota akan memperoleh pinjaman sebesar Rp 50 juta sesuai dengan penjelasan pihak Bank Jatim. Namun yang diterima anggota kelompok tani hanya antara 5 hingga 10 juta rupiah. Sedangkan sisanya diduga dinikmati Ketiga terdakwa dan pihak lain.  (Redaksi)<br /><br /><br /><br />

News Tipikor Jaksa Iskandar Tiba Di Pengadilan Tipikor Malam Hari Untuk Menghindari Wartawan

            Ketiga terdakwa berstatus tahanan Rutan sedang asik dikantin Tipikor (dok). Inzet JPU Iskandar Surabaya, bk –  Untuk menghi...

»