BERITAKORUPSI.CO

Tersangka Korupsi “Pasir” Bertambah Lagi

Tipikor Tersangka Korupsi “Pasir” Bertambah Lagi

Tersangka Abdul Rahem Faqih (Kanan) Surabaya, bk – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H yang jatuh pada tanggal 6 dan 7 Juli 2016, pen...

Korupsi Prona, Joko Sutrisno Berlebaran Di Penjara

01.21 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgszRkyzH-kvRumMMcyoFhqHecVmwoVUIBJP1wK8VwxKelJNq85tlqIVIyp895UHyIGvHD4xn8EnaBorRiJibA4UyrDvWBbxn_BOLTkQbjYgxD_nVDjJ1bJDVHjHqlLns6Fl9zYm_MeUNk/s1600/DSCF2730.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgszRkyzH-kvRumMMcyoFhqHecVmwoVUIBJP1wK8VwxKelJNq85tlqIVIyp895UHyIGvHD4xn8EnaBorRiJibA4UyrDvWBbxn_BOLTkQbjYgxD_nVDjJ1bJDVHjHqlLns6Fl9zYm_MeUNk/s320/DSCF2730.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Joko Sutrisno</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Harapan Joko Soetrisno, untuk bisa berkumpul bersama dengan anak istrinya di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1437 H yang jatuh pada tanggal 6 – 7 Juni 2016 ini sirna, sebab dia harus berlebaran di balik jeruji besi alias penjara di rumah tanahan negara (Rutan) Kelas I Medaeng Sidoarjo, karena kasus dugaan Korupsi (pungli) Prona. Sekalipun Joko Sutrisno sudah berupaya melalui Penasehat Hukumnya untuk bisa berlebaran bersama keluarganya dimalam takbiran yang tinggal beberapa hari lagi, melalui Eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disampaikannya kepada Majelis Hakim, juga tak berhasil. Sebab pada Selasa, 21 Juni 2016, Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul, menolak keberatannya dalam sidang perkara Korupsi Prona dengan dengan agenda pembacaan putusan sela. Majelis Hakim justru memerintahkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya itu untuk menghadirkan saksi-saksi maupun menunjukkan barang bukti dalam persidangan berikutnya. “Menolak Keberatan (Eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi,” ucap Hakim Unggul, saat membacakan putusan sela. Putusan Majelis Hakim ini, akan membuka “takbir” dalam kasus dugaan Korupsi Prona yang menyeret Kepala Kelurahan Dukuh Setro (Joko Sutrisno), Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2013 – 2014 lalu. Sebab, Kasus pungli (pungutan liar) dalam pengerusan sertifikat yang didanai dari anggaran APBN ini ditengarai mengalir kesejumlah oknuk di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemkot Surabaya, Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) maupun Wartawan. Apakah Kejari Surabay “punya nyali” untuk membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya ? Sebab, beberapa kasus yang menyeret oknum Wartawan dalam kasus dugaan Korupsi tak satupun yang jelas, kecuali dalam kasus pemberitaan. Menangapi putusan sela Majelis Hakim tersebut, Pujianto Cs, selaku PH terdakwa tak ada komentar. Dia hanya menyampaikan, bahwa kliennya tak bersalah. “Kilen saya tak tau tentang adanya penarikan Uang itu. Memang dia mengakui menerima Uang, sebanyak 60 juta” ujarnya usai persidangan. Kasus ini bermula pada tahun 2013 – 2014 lalu. Saat itu, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemkot Surabaya, Jawa Timur, mendapat dana Prona dari Pemerintah Pusat (APBN) lewat BPN Kota Surabaya, dalam hal pengurusan sertifikat gratis untuk sebanyak 600 pemohon/bidang. Dalam pelaksanaan Prona tersebut, pengurusan Sertifikat memang tidak gratis 100% dibaiayai oleh pemerinta. Ada biaya yang harus ditanggung pemohon diantaranya, biaya prangko sebanyak 6 hingga 10 lembar dengan harga satuan, Rp 6000 dikali 600 per pemohon/bidang, pembelian patok sebayak 4 buah dengan harga sekita Rp 15 ribu dikali 600 pemohon/bidang, biaya foto Copy. Dengan alasan inilah, awal mula seseorang Panitia Prona “diintai” oleh Undang-Undang Korupsi, bila salah menyalahgunakan jabatannya termasuk penarik dana dengan tidak resmi. Joko Soetrisno, pada tahun 2013 – 2014 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang pada saat pelaksanaan program Pemerintah yaitu Prona, yang dananya berasal dari APBN lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pemkot Surabaya untuk sebanyak 600 bidang/pemohon). Program Pemerintah untuk warga tidak mampu di Kelurahan Dukuh Setro itu pun “berbuntut”. Sebab, mantan Lurah dukuh Setro ini, dituduhan telah melakukan penarikan biaya dalam pelaksanaan Prona untuk sebanyak 600 pemohon/bidang sertifikat, yang besarnya antara 1 hingga 1,5 juta rupiah per pemohon, tanpa ada dasar hukumnya. Akibatnya, Sutrisno pun, diancam hukuman pidana penjara minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun, seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf e, atau pasal 11 Undang-undang Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1. Kasus ini boleh dibilang menyita waktu cukup lama ditangani oleh Kejari Surabaya, dibahwa pimpinan Kepala Kejaksan (Kajari)Surabaya, Didik Farkhan dan Kepala Seksi pidana Khusus (Kasi Pidsus), Roy Rovalino,SH, yang sukses menangani salah satu mega Korupsi MERR II C (proyek pembebasan lahan) senilai Rp 12 milliar lebih yang hanya menyeret anggota Satgas dan masyarakat di penjara karena dianggap lebih bertanggung jawab dari pada pejabat P2T (Pejabat Pembebasan Tanah). Sebab, kasus pungli dalam program Prona, yang menyeret mantan Lurah Dukuh Setro tersebut, sempat beredar pemberitaan dibeberapa media, tekait keterlibatan oknum LSM dan Wartawan Harian lokal. Namun, kabar itu pun “hilang di telan angin puting beliung”. Tak heran, bila masyarakat berpandangan bahwa, penegakan hukum itu “melihat sitiasi dan kondisi lapangan”. Sementara, berdasar informasi, ada data/laporan sekitar satu tahun lalu yang masuk ke Kejari Surabaya, lewat Kasi Pidsus terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran untuk ronovasi, pengadaan Mamin dan sebagainya disalah satu rumah sakit di Surabaya, namun hingga saat ini juga tidak jelas.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Prona, Joko Sutrisno Berlebaran Di Penjara

Terdakwa Joko Sutrisno Surabaya, bk – Harapan Joko Soetrisno, untuk bisa berkumpul bersama dengan anak istrinya di malam takbiran Hari ...

Tak Satupun Saksi dari Jaksa Beratkan Terdakwa Korupsi “Pasir”

01.18 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNcPdOTPZQsqqR4EAisjqPnwtYOr9G9UUjnO3DoBAizADVBlPV66iMvSlx4SoqiJUWeAEDDHmnB4ZeHIoCJHbPoe5hjZXLA-jVOzugVWnTV4CVcxLr1uIExf9Mfm3lla0x9BJlSVKRQwQ/s1600/9..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNcPdOTPZQsqqR4EAisjqPnwtYOr9G9UUjnO3DoBAizADVBlPV66iMvSlx4SoqiJUWeAEDDHmnB4ZeHIoCJHbPoe5hjZXLA-jVOzugVWnTV4CVcxLr1uIExf9Mfm3lla0x9BJlSVKRQwQ/s1600/9..jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Antonis dan Siswanto Tejo (duduk sambil menoleh kebelakang)</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya,bk - Untuk kesekian kalinya, JPU dari Kejati Jatim sudah menghadirkan sekitar 13 (Tiga belas) orang saksi di persidangan dalam kasus dugaan Korupsi penambangan pasir besi (Galian B) di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada tahun 2010 lalu, yang diduga merugikan keuangan negara RI sebesar Rp 79.829.405.622,5, berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilam Jawa Timur, tapi tak Satu pun yang memberatkan terdakwa. Ke-13 saksi itu diantaranya mantan Sekretaris Daerah (Sekda Kabupaten Lumajang, mantan Kepala Dinas (Kadis) dan mantan Plt. Kepala Dinas (Plt.Kadis) Lingkungan Hidup dan 3 Staf Dinas lingkungan Hidup, Mantan Kepala Desa Bades, Kecamatan Pasirian, dari Perhutani, Mantan Direktur PT IMMS, Wakil Direktur CV Lintas Sumberdaya Lestari (Konsultan), Abdul Rahem Faqih (sudah dijadikan tersangka) dan satu orang Tim Teknis serta dua orang dari rekanan (CO). Dari 13 saksi yang dimaksud, hanya satu diantaranya yang memberatkan terdakwa yakni, dari pihak Perhutani. Sebab menurut Perhutani, bahwa lokasi penambangan PT IMMS adalah 40% miliknya. Tapi dalam fakta persidangan, sepertinya diragukan Majelis Hakim. Karena lokasi yang di kliem milik Perhutani itu sehingga belum dikeluarkan ijin, hanya sebatas data dari pihak perhutani sendiri yang tidak terdaftar di BpN sejak dulu (“pada hal Indonesia sudah Merdeka selama 71 tahun”). Sementara menurut Pemda, bahw lokasi penambangan PT IMMS adalah milik Pengairan Pemda Lumajang, sehingga ijin yang dimilik PT IMMS adalah dari pihak Pemda. Karena dianggap melakukan penambangan secara ilegal dan tidak memliki ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) serta tidak membayar royalti kepada negara dari hasil penambangan itu, PT IMMS pun dituduh telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 79.829.405.622,5,. Penambang Tahun 2010 – 2012 Di Alam Terbuka, Tapi Perhutani Melaporkan Baru Tahun 2015. Ada “Udang Di Balik Batu ?” Pada thn 2011, PT IMMS telah membayar iuran tetap IUP Eksplorasi periode perpanjangan ke II Wilayah Lumajang, tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan 24 Agustus 2011, sebesar Rp 51.098.000, tanggal 16 Mei 2011 dan Rp 17.925.000 tanggal 18 Mei 2011 ke Pemerintah melalui Departmen Energi dan Sumberdaya mineral. Tahun 2012, pembayaran Iuran tetap IUP Produksi Blok Dampar Kabupaten Lumajang, periode 2011 – 2012 sebesar $US 4.780 atau Rp 43.426.300 tanggal 8 Mei 2012, dan Rp 132.841.800 tanggal 12 Mei 2012. Serta pada tahun 2013 sebesar Rp 159.329.161. Tidak hanya itu. PT IMMS juga telah melakukan pembayaran royalti Blok Dampar ke Rekening Kas Negara Nomor 501.000.000. Kode Kementerian/Lembaga No. 020 Departmen Enegrgi dan Sumber Daya Miniral, Kode 006, Direktorat Jenderal Miniral Batu Bara dan Panas Bumi. Ijin IUP-OP Nomor 188.45/224/427.12/2011, sebesar Rp 2750 Ton X Rp 300.000 X 3,75% atau Rp 30.937.500, Invoice No 020/IMMS-DW/IV/2013 dan Packing list No 020/IMMS-DW/IV/2013, tanggal 5 April 2013 (data yang dimiliki media ini). Penambangan pasir (Galian C) di Desa Selokawarawar, yang menghasilkan lembaran-lembran rupiah. Berdasar sumber, aliran dana dari hasil tambang pasir (Galian C bukan galian B) tersebut Rp 650 ribu per tronton dikali 200 hingga 300 tronton per hari atau sekitar Rp 4 hingga 5,8 milliar setiap bulan, yang diduga, “pasir” tersebut masuk kekantong peribadi beberapa pejabat Pemda Lumajang dan bisa juga hingga ke Pemerintah Provinsi Jawa timur. Kasus penambangan pasir di Kabupaten Lumajang pun menjadi perhatian Publik, mulai dari pemulung hingga President, karena telah makan korban dengan tewasnya salah seorang warga Desa Selokawarawar, Kecamatan pasirian, Kabupeten Lumajang, ditangan para “preman tambang” yakni, Salim Kancil, yang diotaki Kepala Desa Selokawarawar sendiri, Hariyono yang saat ini sudah disidangkan di PN Surabaya dengan tuntutan pidana seumur hidup, tinggal menunggu putusan Hakim. Kasus PT IMMS “Sengaja Untuk Menutupi Kasus Yang Sebenarnya” ? Ada dugaan, untuk menutupi kasus yang sebenarnya terkait penambangan ilegal yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia, maka saat ini yang disidangkan adalah kegiatan yang dilakukan PT IMMS. Setelah PT IMMS diseret ke Pengadilan Tipikor, kasus penambangan pasir di Desa Selokawarawar menjadi “aman tenteram”. Dalam fakta persidangan dari keterangan saksi terungkap, bahwa yang melakukan penambangan di milik PT IMMS sejak 2009 adalah masyarakat setempat maupun dari luar. Selain itu, mantan Direktur PT IMMS mengungkapkan dalam persidangan, bahwa sebelum PT IMMS diseret ke Pengadilan Tipikor, pada tahun 2012 lalu, PT IMMS sudah pernah melaporkan ke pihak Kepolisian terkait adanya penambangan ilegal di milik PT IMMS, termasuk Dua alat berat berupa Excavator yang disita Penyidik Kejati Jatim dari Jember, bukan milik PT IMMS melainkan milik Halim. “dari laporan itu, ada yang ditangkap. Tersangkanya H.Tohir dan ada yang juga lari atau DPO yaitu Subeni. Jadi bukan PT IMMS yang melakukan penambangan liar,” kata San panggilan terdakwa Lam Chong San kepada media ini beberapa waktu lalu. Terkait ijin AMDAL untuk tambang pasir besi (galian B) yang akan di Ekspor sesuai dengan prosedur harus melalui Konsultan. Sehingga pada tahun 2010, PT IMMS mempercayakan kepada CV Lintas Sumberdaya Lestari, selaku Konsultan untuk mengurus ke Pemda Lumajang sesuai dengan Kontrak Kerja. Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul terungkap pula, bahwa Ijin AMDAL ditandatangani Bupati Lumajang atas rekomondasi dari Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Dasar keluarnya ijin AMDAL setelah Bupati Lumajang mengeluarkan ijin kelayakan. Hal itu seperti yang diungkapkan para saksi yang dihadirkan JPU antara lain, Kahar, dari Dinas LH selaku sekretaris Tim Teknik AMDAL. Kahar, tidak punya sertifikasi keahlian dibidang AMDAL. Agus Rochman Rojak. Dalam persidangan Rojak mengatakan, Ijin AMDAL sudah ada sebelum ada ijin dari Perhutani. Bupati mengeluarkan surat kelayakan. Surat kelayakan itu terkait ijin AMDAL. Kalau surat kelayakan tidak dikeluarkan Bupati, Ijin AMDAL tidak akan keluar. Dan saksi Abdul Fatah, mantan Sekda Kabupaten Lumajang ini juga menjelaskan, kalau dirinya mengakui sebagai penanggung jawab atas Tim Teknik yang dibentuk oleh Dinas lingkungan Hidup. 
 
“DLH membentuk Tim. Wakil Bupati sebagai pembina, Sekda sebagai penanggung jawab, Ketua, Kadis, Sekretaris Abdul Ghofur. AMDAL ditandatangani Bupati. Mantan sekda itu juga menjelaskan bahwa, terkait AMDAL PT IMMS, juga atas persetujuan pemerintah Provinsi, setelah terlebih dahulu dibahas oleh Tim Teknik yang selanjutnya ke Pemerintah Daerah Lumajang,” kata Abdul Fatah saat itu. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di lokasi milik PT IMMS, juga dikuatkan dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Lili LindawatI Cs dari Kejaksaan Tinggi Jatim dalam persidangan, pada Selasa, 21 Juni 2016. Keuda saksi tesebut adalah Antoni, Direktur PT Dampar Golden Indonesi (DGI) dan Siswanto Tejo, Direktur PT Surabaya Prima. Kedua saksi ini adalah sebagai CO (Community Organizer) berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan PT IMMS. Sebagai CO, PT DGI dan PT Surabaya Prima memiliki ijin penambangan berupa pengolahan dan pemurnian tetapi tidak memiliki ijin Eksport. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi mengatakan bahwa hasil penambangan pasir besi yang diterima dari masyarakat dan langsung membayar, kemudian disetor ke PT IMMS yang memiliki ijin Ekspor sesuai kontrak kerja. Penambangan dilakukan oleh masyarakat sekitar di lokasi PT IMMS, tetapi bukan atas perintah PT IMMS. “Ada ijin pengolahan dan pemurnian pasir besi. Wilayah tercantum di Ijin IUP-OP. Ada kerja sama berupa kontrak kerja sejak Mei – Desember 2013. PT DGI melakukan pengolahan dan pemurnian setelah menerima setoran dari masyarakat, yang mengekspor adalah PT IMMS,” kata Antoni kepada Majelis Hakim. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Siswanto Tejo dihadapan Majelis Hakim. Tejo mengatakan, kerja sama PT Surabaya Prima dengan PT IMMS 2013. “Ada kerja sama dengan PT IMMS. Kalau royalty 3,72% dibayar oleh PT IMMS,” kata Tejo dihadapan Majelis Hakim. Saksi Antoni menambahkan, pasir besi diterima dari masyarakat dan langsung dibayar. PT DGI menerima setoran dari PT IMMS. “Masyarakat itu melakukan sendiri di lokasi PT IMMS. Apa yang disampaikan saksi, dibenarkan terdakwa setelah ditanyakkan oleh Ketua Majelis Hakim. Usai persidangan, Antoni menjelaskan kepada media ini, bahwa kegiatan penambangan dilakukan oleh masyarakat bukan atas nama atau perintah dari PT IMMS. Ditanya lebih lanjut, mengapa PT DGI menerima dari masyarakat, Direktur PT DGI ini menjelaskan karena masyarakat tidak memperbolehkan ada kegiatan. “Yang melakukan penambangan masyarakat. Kita beli dari masyarakat terus kita setor ke PT IMMS. Yang bayar royalti kadang kita, kadang PT IMMS,” ujar Antoni. Sementara JPU Dewi, tak mau komentar terkait keterangan saksi dipersidangan yang tidak berbeda dengan BAP (berita acara pemeriksaan) saat penyidikan di Kejati Jatim. Keterangan Kedua saksi ini, sama dengan keterangan mantan Kepala Desa Pasirian beberapa waktu lalu. Bahkan mantan Kades Pasirian itu mengungkapkan, tidak ada masyarakat yang keberatan terkait adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT IMMS pada saat sosialisai yang dilakukan oleh Pemda Lumajang. Justru dengan adanya kegiatan PT IMMS, masyarakat dapat menikmati aliran listrik dan adanya perbaikan jalan.  (Redaksi)

Tipikor Tak Satupun Saksi dari Jaksa Beratkan Terdakwa Korupsi “Pasir”

Saksi Antonis dan Siswanto Tejo (duduk sambil menoleh kebelakang) Surabaya,bk - Untuk kesekian kalinya, JPU dari Kejati Jatim sudah men...

Sidang Korupsi "libur" Bersama Hakim, JPU Dan Penasehat Hukum Terdakwa.

01.03 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihrs5-s71hjtq9PlugeHvszXuylxt5RHLBg9oGdVrV6E-NBvEcPqWdXBiMsYcfQgOOyavUBIYrmmbEYyXNu-Z4oO_C91EWK8rersIG0V5chMxuap0aV145WgOO2dPtMBXhXSc1rMgg9Dg/s1600/8.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihrs5-s71hjtq9PlugeHvszXuylxt5RHLBg9oGdVrV6E-NBvEcPqWdXBiMsYcfQgOOyavUBIYrmmbEYyXNu-Z4oO_C91EWK8rersIG0V5chMxuap0aV145WgOO2dPtMBXhXSc1rMgg9Dg/s1600/8.JPG" /></a></div>
 
Surabaya, bk - Pemandangan yang tak biasanya terjadi di Pengadilan tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 22 Juni 2016. Pasalnya, semua sidang perkara Korupsi yang sedianya digelar setiap hari Rabu, diketua Hakim Jalili, diantaranya dua Kasus Korupsi KUR Jombang dengan agenda pembacaan tuntutan, perkara Korupsi KUPS juga dari jombang dengan agenda putusan, tak satu pun yang berlangsung alias "libur". Pada hal, jadwal libur bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H baru dimulai tanggal 2 Juli mendatang. Tidak adanya sidang perkara Korupsi, sehingga dua ruang sidang maupun  Ruang Hakim Ad hock di lantai dua tertutup rapat. Tidak hanya itu, Mobil para Pengadil bagi "penikmat" Uang rakyat itu pun yang biasanya berjejer disamping kanan gedung Tipikor, tak satu pun terlihat. Liburnya sidang Korupsi sepertinya sudah "disepakati" oleh beberapa Penasehat Hukum terdakwa termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang bertanggung jawab menghadirkan para terdakwa ke hadapan Majelsi Hakim, diantanaya JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal itu terlihat karena tak satu pun Mobil tahanan atau kendaraan JPU yang nongol di Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Juanda itu. Informasi yang didapat media ini dari Petugas keamanan (Satpam) Pengadilan tipikor mengatakan, semua sidang ditunda. "Tidak ada sidang, semua ditunda," ujar Security. Namun kabar liburnya sidang tak samapai ke telinga Penasehat Hukum (PH) terdakwa Bambang Waluyo, mantan Kepala Cabang Bank Jatim Jombang, yang sedianya menjalani sidang putusan dalam kasus Korupsi KUPS. "Sepi, ruang sidang masih tertutup, katanya ditunda tapi saya nggak tahu," kata P. Yuli Pujianto. Berbeda dengan Athan, PH salah satu terdakwa KUR Jombang. Dirinya mengetahui kalau sidang ditunda setelah menerima telepon dari rekannya setibanya di Pengadilan Tipiko. "Tadinya belum tahu kalau sidang ditunda. Saya ditelepon teman, kalau dia diberitahu Abdul Salam (Ketua Peradi Surabaya) yang juga sebagai PH salah seorang terdakwa KUR) yang di telepon PP (Panitra Pengganti)," kata Athan di warung tenda yang disewakan PN Suarabaya ke masyarakat.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi "libur" Bersama Hakim, JPU Dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Surabaya, bk - Pemandangan yang tak biasanya terjadi di Pengadilan tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, ...

Membuka “Misteri” Korupsi Tambang Pasir Lumajang, Majelis Akan Sidang PS

00.56 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYzzaxFpOwQc_VEC9muapLFcIYciLVi6ycz6N7lgPZ-NwayuHWYOzORIFUIeJv_90YsidmTfdLOc2-k7DN_AfgZeCxsZuqXsMhYeN6WTvyzoxDjHqDQmsunvPsh4GkpuSg4KsTSr2UCmI/s1600/DSCF1780.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYzzaxFpOwQc_VEC9muapLFcIYciLVi6ycz6N7lgPZ-NwayuHWYOzORIFUIeJv_90YsidmTfdLOc2-k7DN_AfgZeCxsZuqXsMhYeN6WTvyzoxDjHqDQmsunvPsh4GkpuSg4KsTSr2UCmI/s640/DSCF1780.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warsomurti</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – untuk “membuka misteri” kasus dugaan Korupsi penambangan pasir besi (Galian B) di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur pada tahun 2010 hingga 2014 lalu, yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 79.829.405.622,5, berdasarkan hasil penghitungan BPKP Perwakilam Jawa Timur, Majelis Hakim Tipikor berencana akan melaksanakan sidang Pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming, check on the spot, descente). Hal itu diucapkan Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Murti, diruang sidang Candra, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, saat pemeriksaan Dua orang saksi yang dihadirkan JPU dari Kejati Jatim, pada Selasa, 7 Juni 2016. Kedua saksi yang dimaksud yakni, Mansyur, selaku mantan Kepala Desa (Kades) Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang dan Yayuk, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Kawasan Hutan, Provinsi Jawa Timur. Kedua saksi ini dihadirkan JPU Adam, Lilly LindawatI Cs dari Kejati Jatim untuk terdakwa Lam Chong San (Dirit PT IMMS) dan R Abdul Ghofur, mantan Kepada Bidang Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Lumajang. Rencana Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Murti, untuk melakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) di lokasi penambangan pasir besi (Galian B) milik PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS) di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, setelah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Perhutani. 
 Sebab, yang dipermasalahkan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) dalam kasus dugaan Korupsi penambangan pasir milik PT Indo Modern Minning Sejahtera (IMMS) adalah, salah satunya karena tidak memilik ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan ijin dari pihak Perhutani, namun sudah melakukan kegiatan. Sehingga kerugian negara karena tidak membayar royalti atas penjualan hasil tambang (Galian B) tersebut. Sejak Awal Tidak Ada Tindakan Tegas, Perhutani Sepertinya “Sengaja Memenjarakan” PT IMMS Setelah Tiga Tahun Kemudian Lokasi penambangan PT IMMS, di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur menjadi masalah karena, disatu sisi, lokasi tesebut adalah milik Perhutani, disisi lain milik Pemda Lumajang. Sehingga, ijin yang dimiliki PT IMMS adalah dari Dinas Pengairan Pemda. Sehingga, pihak Perhutani dihadirkan dalam persidangan. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Yayuk, menjelaskan bahwa, lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT IMMS adalah milik Perhutani seluas 40 %. “40% milik Perhutani. Ada batas sampai ke pinggir pantai, dalam dokumen diberi tanda. Ada patok permanen di milik Perhutani. BPN tidak membawahi Perhutani, tidak masuk ke daftar BPN,” jawab Yayuk. Saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan lebih jelasnya, apakah lokasi yang dimaksud seluas 40% sebagai milik pihak perhutani terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau tidak. Namun, apa yang dijelaskan Yayuk ini selaku pihak Perhutani, justru membuat Ketua Majelis Hakim tidak puas. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim pun meminta akan berencana melaksanakan sidang Pemeriksaan setempat. “APakah lokasi yang saudara jelaskan itu terdaftar di BPN ?. Perhuatni tidak punya batas tanah secara nyata, yang ada hanya di dokumen dan tidak ada di BPN. Saudara jangan menyimpulkan sendiri,” ucap Ketua Majelis Hakim yang dikenal sangat tegas dalam menangani setiap perkara Korupsi. “Kita akan lakukan sidang lokasi kalu gitu,” kata Ketua Majelis dengan tegas (“Sepertinya hanya sekedar ucapan”). Sebelumnya, keterangan mantan Kades Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Mansyur, kepada Majelis Hakim menjelaskan, pada tahun 2009, ada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemda terkait rencana penambangan dan masyarakat tidak ada yang keberatan. Masyur juga menjelaskan, bahwa kiatan penambangan sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat bahkan ada yang dari luar (dari luar daerah Lumajang). “Ada sosialisasi yang dilakukan Pemda terkait penambangan. Masyarakat tidak ada yang keberatan. PLN bisa masuk. Lokasi penambangan banyak tapi nggak tau berapa banyak. Penambangan (masyarakat) liar yang melakukan penambangan tidak ada yang pake alat berat, yang melakukan penambangan ada juga yang dari luar, sering ada keributan,” kata mantan Kades ini kepada Majelis. PT IMMS Memabayar Iuran Tetap Dan Royalti Sebesar 3,75% Per Ton Kerekening Kementerian Keterangan Kedua saksi ini, sama dengan keterangan saat keduanya diperiksa oleh penyidik Kejati Jatin. Tidak hanya itu, keterangan saksi Masyur selaku mantan Kades ini sama dengan keterangan saksi sebelumnya yakni Yita Alfiana, mantan Direktur PT IMMS yang mengatakan bahwa pada tahun 2012, PT IMMS pernah melaporkan ke pihak kepolisian terkait adanya penambangan liar di lokasi PT IMMS. Bahkan, terdakwa Lam Chong San dan saksi Vita Alfiana mengatakan kepada media ini, bahwa PT IMMS telah memperoleh ijin dari Dinas Pengairan karena lokasi itu adalah milik Pemda menurut Pemda sendiri. Bahhkan PT IMMS telah membayar iuran tetap sejak 2008 yang besarnya hampir 200 juta rupiah pertahun. Iuran tetap dan royalti sebesar 3,75% dari harga per ton langsung dibayar Kementerian. “Nanti buktinya akan saya tunjukkan,” kata Sam, panggilan terdakwa Lam Chong San. Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan dari Yayuk, namun tidak menghiraukan dengan terburu-buru meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor. “Sama seperti dalam persidangan tadi,” kata pria yang mengawal Yayuk. Sementara JPU Adam, terkait rencana Ketua Majelis Hakim melaksanakan sidang lokasi mengatakan, bahwa itu adalah kewenangan Majelis. Sementara atas keterangan saksi dari pihak Perhutani, JPU Adam mengatakan, bahwa apa yang dijelaskan saksi Yayuk sama dengan di lokasi. Sementara, beberapa Hari lalu, Vita Alfiana, selaku mentan Direktur PT IMMS mengatakan kepada media ini bahwa, pada 2010, belum ada kegiatan karena semua ijin termasuk dari Dinas Pengairan belum dimiliki PT IMMS. Pada 2011, baru ada ijin dari Pengairan Pemda Lumajang. Sementar ijin dari pihak Perhutanan maupun PTP tidak ada ijin karena lokasi tersebut adalah milik Pemda. PT IMMS Telah Memiliki Ijin IUP (Eksploitasi), IUP-OP (Produksi), AMDAL Dan CnC “Pada 2010, kita mengajukan ijin IUP produksi Eksploitasi. Salah satu syarat untuk mengajukan IUP-OP, harus ada persetujuan AMDAL dari Bupati. Setelah itu kita baru mengajukan IUP-OP. Ijin AMDAL keluar Juni 2010 dan ijin IUP-OP keluar pada Juli 2010. Setelah keluar ijin AMDAL, baru keluar ijin IUP-OP. Jadi selama tahun 2010 sampai 2011, tidak ada kegiatan, karena nggak boleh sama Masyarakat juga karena belum ada ijin dari Pengairan. Penambangan yang ada dilokasi milik PT IMMS itu dilakukan oleh masyarakat sejak dulu. Pada tahun 2012, PT IMMS membeli dari masyarakat yang melakukan penambangan dilokasi PT IMMS tapi belum Eksport. Kalau nggak beli dari Masyarakat, ia nggak ada kegiatan.” ungkap Vita. Saat ditanya, mengenai kegiatan PT IMMS sejak 2008 hingg 2010 dan tindakan Pt IMMS atas kegiatan Masyarakat, Vita menjelaskan, PT IMMS hanya melakukan Ekplorasi (penelitian dan pengambilan sample). “Pada tahun 2011, baru keluar ijin dari Pengairan. Kita bisa Eksport setelah ijin SPE keluar pada tahun 2012. Jadi semua ijin lengkap yang dimiliki PT IMMS baru pada tahun 2012. Tahun 2013, PT IMMS baru makukan penambangan hingga Eksport. Tapi tahun 2012, kita pernah melaporkan tindakan Masyarakat ke Kepolisan bahkan sampai ke Mabes,” kata Vita, seperti menyimpan seseuatu hal yang sulit diungkapkan terkait laopran itu. Terkait kasus dugaan korupsi yang dituduhkan oleh Jaksa kepada PT IMMS, karena makukan penambangan Ilegal alias tidak memiliki ijin AMDAL dan tidak membayar loyalti kepada Pemerintah, mantan Direktur PT IMMS itu menjelaskan kepada media ini, bahw PT IMMS melakukan penambangan setelah memiliki ijin lengkap dari Pemda Lumajang maupun dari kementerian. “PT IMMS memiliki ijin lengkap pada akhir tahun 2012. Kemudian melakukan eksport pada tahun 2013 setelah ijin itu lengkap tahun 2012. Tapi masyarakat masih tetap melakukan penambangan di lokasi PT IMMS. Royalti yang kita bayar PT IMMS langsung ke Kementerian sebesar 3,75% dikali harga per to. Kalau iuran tetap dibayar pertahun. Semuanya dibayar ke rekening kementerian. Kalau ke Pemda, itu dari yang 3,75% itu, tapi itu dari kementerian bukan dari kita,” ungkap Vita. Sementara, terdakwa Lam Chong San, selaku Dirut PT IMMS kepada media ini juga mengkatan, bahwa, dirinya adalah sebagai korban. Pengurusan Ijin ternyata tidak cukup hanya dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Menurut Lam Chong San, pengurusan ijin resmi dari Pemerintah tapi belum tentu bisa dipergunakan bila tidak ada ijin “ilegal” dari masyarakat yang melakukan penambangan di lokasi milik perusahaan yang dipimpinnya itu. “Sejak 2008 PT IMMS sudah memiliki ijin. Tapi ijinnya itu kan banyak. Kalai ijin AMDAL itu hanya sedikit. Tahun 2010 ijin AMDAL. Tahun 2012, mulai ada persiapan penambangan tapi masyarakatnya loh ya bukan kita. Tahun 2013, baru betul-betul eksploitasi, gali, proses dan eksport. Kegiatan tahun 2011 tidak ada, tahun 2012 ada tapi ilegal karena kita laporkan. Ada yang ditangkap tersangkanya H.Tohir dan ada yang lari (DPO) yaitu Subeni. Jadi bukan PT IMMS yang melakukan penambangan liar,” kata San panggilan terdakwa Lam Chong San. Terdakwa : Apa Bukan Perhutani Yang Nyolong (mencuri) Punya Kita, LMDH Apa Itu Dia Bukan Punya Orang ? 
 Masyarakat, lanjut terdakwa San, yang melakukan penambangan itu di tananhnya sendiri, tanamannya sendiri tapi kita yang bayar sama masyarakat. Satu ton ada yang 25 ribu, 55 ribu. Kita bayar kepemilik lahan 250 ribu, bayar ke Desa 150 ribu, portalnya 70 ribu. “Apa bukan perhutani yang nyolong (mencuri) punya kita, LMDH (lembaga Masyarakat Desa Hutan.red) apa itu dia bukan punya orang ? Superno, Parno, Paino, Pasuti apa bukan orang LMDH ? Perhutani bilang itu bukan tanahnya dia, ia sudah. KitA dikasih beli malah kita yang masuk penjara, hukum apa ini ?,” katanya dengan nada kecewa. “Kasus Penambangan Pasir Besi Di Lumajang Ibarat Sumber Air di Gurun Pasir” Yang menarik dalam kasus ini adalah, bahwa kasus penambangan pasir besi di lumajang ibarat sumber air di gurun pasir. Sebab, aliran dana dari hasil penjualan penambangan pasir (galian C) tersebut Rp 650 ribu per tronton dikali 200 hingga 300 tronton perhari atau sekitar Rp 4 hingga 5,8 milliar setiap bulan, yang diduga,”uang setan” tersebut masuk kekantong peribadi beberapa pejabat Pemda Lumajang malau dari Kepala Desa, dan bisa juga hingga ke Pemerintah Provinsi Jawa timur. Namun penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Jatim, ibarat menghadapi “musuh dalam selimut”. Apakah memang sejak awal, bahwa penyidik Kejati Jatim kesulitan untuk menyeret orang-orang dilingkaran terkait kasus penambangan liar di Kabupaten Lumajang ? atau memang mengetahui namun tak berani mengungkapnya ? Apakah dengan menyeret PT IMMS ke proses hukum tindak pidana Korupsi untuk menutupi kasus yang sesunguhnya ? Mengapa para palaku penambang liar (Galian C) tidak ada yang di proses hukum ? Mengapa Kasus PT IMMS (Galian B) yang menjadi mencuat ?. Memang, saat ini, Pengadilan Negeri Surabaya sedang menyidangkan 35 orang terdakwa terkait atas meninggalnya ‘Salim Kanci” yang memprotes penambangan galian C di Desa Selokawar-awar bukan proses hukum atas kegiatan penambangan liar.  (Redaksi)

Tipikor Membuka “Misteri” Korupsi Tambang Pasir Lumajang, Majelis Akan Sidang PS

Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warsomurti Surabaya, bk – untuk “membuka misteri” kasus dugaan Korupsi penambangan pasir besi (Galian B)...

Terbukti Korupsi “Sapi” Rp 45 M, Terdakwa Divonis 16 Tahun Penjara

00.46 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj27fvNCIH5lgmumF1dk2YkBvwd5GGE9zz8avsIQ46ptiQ0bDdZS4VWb-gk9aIsHEmGKvinWTCCqEffNW_ePrBZdnhXkJB2BzxOFKfw8WfZRw0DkGycyZOanPVPkJ5_3FOovXj6ZUIu0Wc/s1600/DSCF1428.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj27fvNCIH5lgmumF1dk2YkBvwd5GGE9zz8avsIQ46ptiQ0bDdZS4VWb-gk9aIsHEmGKvinWTCCqEffNW_ePrBZdnhXkJB2BzxOFKfw8WfZRw0DkGycyZOanPVPkJ5_3FOovXj6ZUIu0Wc/s320/DSCF1428.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – “Banding !”. Itulah kata yang keluar dari mulut terdakwa, di dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, pada Rabu, 8 Juni 2016. Kata itu diucapkan terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi, selaku Ketua Koperasi kelompok Tani (Poktan) Bidara Tanu Bareng Jombang, dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jalili, setelah dirinya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) pada tahun 2010 dan 2011, senilai Rp 49 M hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 45 milliar lebih. 
 
Majelis Hakim yang memeriksa perkara kasus korupsi suami dari anggota DPR RI dari FPDIP di Komisi VII itu, menjatuhkan Vonis 12 tahun penjara, denda sebesar Rp 500 juta, subsidair 1 tahun kurungan. mantan adik ipar Bupati (ex.Bupati) Jombang itu juga dihukum pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 45.885.166.385,15. Bila tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang. Bila hartanya tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun. Sehingga, total hukuman penjara yang diterimanya selama 16 tahun. 
 
Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan, pada tahun 2010 dan 2011, terdakwa, Ir. H.M. Masykur Affandi, mengajukan kredit dalam program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) sebesar Rp 49,5 milliar dari Bank Jatim Cabang Jombang, untuk pembelian Sapi sebanyak 2000 Ekor yang berasal dari Australia, untuk dibagikan ke 10 kelompok Tani ternak yang bekersama dengan Koperasi yang dipimpin terdakwa. Namun, terdakwa hanya membeli sebanyak 749 ekor Sapi, dengan harga keseluruhan Rp 4,1 M. Dari 749 ekor Sapi tersebut, terdakwa hanya membagikan 104 ekor Sapi ke 10 kelompok Tani Sapi dan Kredit tersebut mengalami kemacetan. Terdakwa juga dinyatakan tidak layak untuk memperoleh pinjaman, karena dokumen berupa SHM yang diajukan oleh terdakwa untuk memperoleh kredit tersebut tidak sesuai, hanya berkisar seharga Rp 13 milliar. Namun, karena ada perintah dari Kepala Cabang Bank Jatim, Bambang Waluyo (dalam korupsi KUR, divonis 10 tahun oleh Hakim Tinggi), sehingga pengajuan kredit tetap diproses dan dicairkan. Salah satu dokumen yang dijaminkan terdakwa adalah SHGB atas nama PT Kemakmuran. Jumlah kredit yang diajukan terdakwa sebesar Rp 49,5 M sementara agunan hanya Rp 13 milliar. Sehingga, negara mengalami kerugian sebesar Rp 45.885.166.385,15. Namun, atas barang bukti yang bergerak berupa 397 ekor Sapi, agar dilelang untuk menutupi kerugian negara. Majelis Hakim menyatakan, dari fakta dan bukti dipersidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menghukum terdakwa, Ir. H.M. Masykur Affandi. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsidair 1 tahun kurungan. Menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 45.885.166.385,15. Bila tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk dilelang. Bila hartanya tidak cukup, maka diganti pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepad terdakwa sudah mendapat keringanan selama 4,5 tahun. Sebab, sebelumnya JPU Menuntut terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi, dengan pidana penjara selama 14 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan. Membayar Uang pengganti sebesar Rp 45.885.166.385,15, atau pidana penjara 5 tahun, bila terdakwa tidak membayar atau bila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar. Atas Vonis yang dijatuhkam Majelis Hakim, terdakwa pun langsung mengatakan banding, setelah beberapa detik meminta petunjuk dari M. Muchtar, selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa. “Banding,” ujar terdakwa singkat. Sementara JPU Lily LindawatI Cs dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, masih pikir-pikir. Usai persidangan, JPU Lili Lindawati, kepada media ini mengatakan, terkait putusan Majelis Hakim atas Barang Bukti yang bergerak berupa 397 ekor Sapi, akan ada penetapan. “Akan dilelang setelah putusan incrahk atau berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau Sapi, akan ada penetapan,” kata Jaksa Lili.  (Redaksi)