Eksepsi Di Tolak, Kasus Korupsi Penjualan Barang Sitaan Sat Pol PP Tetap Lanjut

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Mengapa penyerahan uang sebanyak Rp500 juta dari hasil penjulan barang-barang sitaan Sat Pol PP Surabaya oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) kepada Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si? Sudah adakah kesepakan sebelumnya atau Pak Lurah Dapat “Kue” juga?”</i></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkPvtj2snbeJuiuOn-4DGxuRcdjn-WupjqXts7OcOWkeq6wqv_XGd-Ar2Cwiw9RK_ritaCwVjwMQyBs7hzO0eeV5ta0pqZk3wbzwJ-gb17f_5rMXMKBjXXWBKFT8tdNRk4lD7-vQ82mtVPWSLSDa5t7zgiazq4HbLpvWlAIHpuF2RarWNAmvu2kh9y/s1280/C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="970" height="595" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkPvtj2snbeJuiuOn-4DGxuRcdjn-WupjqXts7OcOWkeq6wqv_XGd-Ar2Cwiw9RK_ritaCwVjwMQyBs7hzO0eeV5ta0pqZk3wbzwJ-gb17f_5rMXMKBjXXWBKFT8tdNRk4lD7-vQ82mtVPWSLSDa5t7zgiazq4HbLpvWlAIHpuF2RarWNAmvu2kh9y/w451-h595/C.jpg" width="451" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />“Doa tidak selalu terkabul, harapan tidak selalu tercapai dan mimpi tidak selalu indah”. Barangkali seperti kalimat inilah yang dialami oleh Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si atau Ferri maupun Penasehat Hukum-nya karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu, 19 Oktober 2022 menolak Ekespsi atau Keberatannya atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Surabaya yang mendakwa Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya, diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Barang-barang Hasil Sitaan petugas Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Surabaya dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta<br /><br />Perbuatan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si yang menjual Barang-barang Hasil Sitaan petugas Sat Pol PP Surabaya inipun dijerat Pasal Subsideritas yaitu Primer Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Atau Subsider Pasal 10 huruf (b) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Diadili Korupsi Karena Jual Barang Sitaan Sebesar Rp500 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html</a></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5S1IwpqP4MF5spELJcureODEN0-fR4zgwN1mIG0qux0PLFVi2HJd9r4GTETJ9tCebqXFBsOcVdv0nmK_3TtvWJMEc0nOyrB9ycn_yipEiAkmvjqUsjKTWZMJ6zr9AnVx8hcvRQm1t36gOz7qQw12h6543DTHsM6sAeypBWudDfXOVbsIuAR2A7KCH/s1040/B..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5S1IwpqP4MF5spELJcureODEN0-fR4zgwN1mIG0qux0PLFVi2HJd9r4GTETJ9tCebqXFBsOcVdv0nmK_3TtvWJMEc0nOyrB9ycn_yipEiAkmvjqUsjKTWZMJ6zr9AnVx8hcvRQm1t36gOz7qQw12h6543DTHsM6sAeypBWudDfXOVbsIuAR2A7KCH/w640-h288/B..jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, kasus yang menjerat Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si yang menjual barang-barang milik masyarakat Surabaya sebagai hasil sitaan anggota Sat Pol PP Surabaya “ibarat misteri yang sulit terjawab bila dibandingkan dengan kasus pungli atau pungutan liar PTSL (program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang dilakukan Budi Santoso selaku Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya yang terjadi pada Juli 2019<br /><br />Saat itu, Budi Santoso selaku Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya tertagkap tangan Unit Tipidkor Satreskrim Polrestabes Surabaya dengan barang bukti uang sebesar Rp35 juta dari total Rp100 juta yang diminta si Lurah dari warga<br /><br />Namun nasib Budi masih lebih baik dari Ferri Jacom, S.Sos., M.Si karena Budi Santoso dianggap melanggar disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 dan Budi Santoso pun dipecat dan tidak diadili sebagai Terdakwa Korupsi<br /><br />Apakah karena nilainya sehingga Kejari Surabaya enggan melakukan proses hukum? Atau karena Polrestabes Surabaya tidak menyerahkannya ke Kejaksaan melainkan ke Pemkot Surabaya? Bisa jadi memang, sehingga lebih mengutamakan “persaudaraan” dari pada proses hukum yang dijalani Budi Santoso<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Permohonan Bantuan Sarpras Masjid Oleh Kepala SMPN 9 Ke Alumni Jadi Polemik? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/permohonan-bantuan-sarpras-masjid-oleh.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/permohonan-bantuan-sarpras-masjid-oleh.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOQLUfBy1GJbL_E_TczDiYknI8Tr6CrjFrl9GE-YsDsEo6RdtPMAaRjnbyyIz2yhnYFiEglha12wAVSzjDus-71Ll6zcfyRm-5hCyquiknTgkKRE-JpHEFesMrT1p9Ol8gwMwEe0UKH7lsYYz2P9KM-Pvyc_ddEx3tJbMrEEf1qYXwKY9bwnZplzRB/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOQLUfBy1GJbL_E_TczDiYknI8Tr6CrjFrl9GE-YsDsEo6RdtPMAaRjnbyyIz2yhnYFiEglha12wAVSzjDus-71Ll6zcfyRm-5hCyquiknTgkKRE-JpHEFesMrT1p9Ol8gwMwEe0UKH7lsYYz2P9KM-Pvyc_ddEx3tJbMrEEf1qYXwKY9bwnZplzRB/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Dan tidak hanya disitu. Kejari Surabaya pun enggan menindak lanjuti laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Surabaya pada tahun 2019 terkait salah satu Kepala SMPN di Surabaya yang bekerja sama dengan salah satu pengurus almuni SMPN tersebut membuat surat dengan Kop Surat Pemkot Surabaya Dinas Pendidikan Surabaya untuk mengumpulkan uang gunakan pembelian sarana prasana Mesjid yang di bangun Pemkot Surabaya di lokasi SMPN tersebut<br /><br />Padahal, pengurus alumni SMPN yang tercantum dalam surat permintaan bantuan tersebut bukanlah pengurus resmi, sebab Ketua alumni sesuai akta Notaris adalah salah satu Hakim Tipikor Surabaya yang kini menjadi Hakim HAM Pelanggaran Berat.<br /><br />Ditolaknya Ekespsi atau Keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya, Iwan Harimurti dan Abd. Saleh oleh Majelis Hakim, bukan berarti Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si sudah terbukti bersalah melainkan Majelis Hakim meminta JPU untuk membuktikan dakwaannya di persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi termasuk alat/barang bukti<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim memerintahkan JPU JPU R. Harwiadi, SH., MH., Li, Nur Rachmansyah, SH., MH dkk untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan yang akan digelar pada pekan depan, Rabu, 26 Oktober 2022<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOWA24i2IzuZJQCWL59kTFwRFv0-_FF3ldH_Lp_WTsUVfSoQn3g_zlTEmMlxB_sRY2co4eHDMaIKim1E2_92AUkCXdK_pvhnY2NjS-3NJodDJeir_48z8tZ28aV4ZPwsX5bmEuk505WW82xrkFJaKm_qsW-uSeeAdsjFjnL9SMRtYFVI4cpgHj7zGd/s1280/FERRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="903" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOWA24i2IzuZJQCWL59kTFwRFv0-_FF3ldH_Lp_WTsUVfSoQn3g_zlTEmMlxB_sRY2co4eHDMaIKim1E2_92AUkCXdK_pvhnY2NjS-3NJodDJeir_48z8tZ28aV4ZPwsX5bmEuk505WW82xrkFJaKm_qsW-uSeeAdsjFjnL9SMRtYFVI4cpgHj7zGd/w452-h640/FERRI.jpg" width="452" /></a></div>Ditolaknya Ekespsi atau Keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya, termuat dalam Putusan Sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 19 Oktober 2022) dengan Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Iwan Harimurti dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />“Karena Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa masuk dalam pokok perkara maka haruslah di tolak dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengadirkan saksi-saksi,” ucaap Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN<br /><br />“Sadara Jaksa supaya mengadirkan saksi,” lanjut Ketua Majelis Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN<br /><br />“Siap, jumlah saksi ada dua puluh empat tapi yang akan kami hadirkan minggu depan sebanyak enam orang,” jawab JPU Nur Rachmansyah, SH., MH<br /><br />Dari kasus inipun menggelitik untuk disimak dan juga mengundang pertanyaan terkait tempat penyerahan uang sebesar Rp500 juta dari hasil penjulan barang-barang sitaan petugas Sat Pol PP Surabaya yaitu di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si<br /><br />Mengapa penyerahan uang sebanyak Rp500 juta dari hasil penjulan barang-barang sitaan Sat Pol PP Surabaya oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) kepada Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si? <br /><br />Sudah adakah pembicaraan antara Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si yang bukan pegawai Kelurahan melainkan pejabat Sat Pol PP Surabaya selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya  bahwa Terdakwa akan “doa” sehingga Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si memberikan kunci ruang kerjanya terhadap Terdakwa?<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEF3Lb1Dvo1dOVNuhtG0YJYilfbFz2asFh8Ct2Y4OWzkGxvWkXdjxMdM0Vsf53aovqdlOc5YYMMO2a8fHaf_xn53y1_HS-_mOiZNkQzIhDEwAY_LK5TkLz5cUmm9N8EbZveIB89fGoSfBcuQ7MTlcusJJNT8KqB5qqBquGkzYR4gTfrKKDFZAHlYcO/s640/sat%20pol%20pp3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEF3Lb1Dvo1dOVNuhtG0YJYilfbFz2asFh8Ct2Y4OWzkGxvWkXdjxMdM0Vsf53aovqdlOc5YYMMO2a8fHaf_xn53y1_HS-_mOiZNkQzIhDEwAY_LK5TkLz5cUmm9N8EbZveIB89fGoSfBcuQ7MTlcusJJNT8KqB5qqBquGkzYR4gTfrKKDFZAHlYcO/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div>Apakah Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si dan pihak lain dapat bagian “doa” dari Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si mengingat “doa” alias duit sebesar Rp300 juta dibungkus dalam dua tempat kotak roti?<br /><br />Lalu apakah hanya Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si yang terseret dalam kasus ini atau ada pihak lain? Sebab Pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si yang termuat dalam surat dakwaan JPU adalah Pasal 53 ayat (1) KUHPidana <br /><br />Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan  karena kehendaknya sendiri<br /><br />“Lurahnya jadi saksi Camatnya juga. Nanti kita lihat perkemabangannya dalam persidangan,” kata JPU Nur Rachmansyah, SH., MH seusai persidangan<br /><br />Ketika ditanya, apakah dalam perkara ini hanya hanya memenjarakan Terdakwa mengingat dalam dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan kerugian negara atau jumlah uang yang nantinya akan dituntut untuk dikembalikan Terdakwa? Mengingat Pasal yang dikenanakan JPU terhadap Terdakwa adalah Primer Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Atau Subsider Pasal 10 huruf (b) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br />Pasal 10 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :<br /><br />Huruf a berbunyi: Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat  dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau<br /><br />Huruf b berbunyi: Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau<br /><br />Pasal 15 berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5     sampai dengan Pasal 14.<br /><br />“Kita lihat nanti dalam persidangan, makanya teman-teman bisa mengikuti perkembangan sidang ini,” kata JPU Nur Rachmansyah, SH., MH <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLkWRKOzRF9GGvBH1fkgijDQcOb7ErwJOCloBji1hMDYplYvqkiCOJcxqGe26M5k63FfC-z0R-Gewgw64mfSdBSfwn7o_gL2nSdxAfteEFiHrsS5ZyiK487FnhZwWR5TNNw_Mp2FDzXgcSxdXzTfIidoTid0RE_pD6Fv9_OGwQPF4E1rVhrOxwGdrM/s640/sat%20pol%20pp6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="637" data-original-width="640" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLkWRKOzRF9GGvBH1fkgijDQcOb7ErwJOCloBji1hMDYplYvqkiCOJcxqGe26M5k63FfC-z0R-Gewgw64mfSdBSfwn7o_gL2nSdxAfteEFiHrsS5ZyiK487FnhZwWR5TNNw_Mp2FDzXgcSxdXzTfIidoTid0RE_pD6Fv9_OGwQPF4E1rVhrOxwGdrM/w400-h399/sat%20pol%20pp6.jpg" width="400" /></a></div><br />Apakah uang sebesar Rp500 juta dari hasil penjualan barang-barang sitaan Sat Pol PP Surabaya akan dituntut untuk dikembalikan Terdakwa? Kalau dikembalikan, uang tersebut mau diserahkan kemana? Ke kas Keuangan Pemkot Surabaya atau Kas keuangan Sat Pol PP Surabaya? <br /><br />Apakah barang-barang yang di jual oleh Terdakwa adalah milik Pemkot Surabaya atau Sat Pol PP Surabaya sehingga uang tersebut akan disetorkan ke kas keuangan Pemkot Surabaya atau kas Sat Pol PP Surabaya sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)?<br /><br />Bukankah barang-barang yang dijual oleh Terdakwa adalah milik masyarakat yang berjualan atau membuka usaha tanpa ijin sesuai Perda Kota Surabaya sehingga anggota Sat Pol PP melakukan penyitaan yang sewaktu-waku dapat diambil kembali oleh pemiliknya ? Atau barang-barang tersebut otomatis menjadi milik Pemkot atau Sat Pol PP Surabaya sehinga uang sebesar Rp500 juta dari hasil penjualan barang-barang tersebut akan menambah keuangan Pemkot atau Sat Pol PP Surabaya?. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Eksepsi Di Tolak, Kasus Korupsi Penjualan Barang Sitaan Sat Pol PP Tetap Lanjut

“Mengapa penyerahan uang sebanyak Rp500 juta dari hasil penjulan barang-barang sitaan Sat Pol PP Surabaya oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yaten...

»

Terdakwa Ungkap Identitas Saksi Palsu, Majelis Hakim Akan Tetap Menghukumnya Penjara?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-weight: normal;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 Atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Yang Diklaim Sebagai Tanah Kas Desa Berdasarkan Letter C Desa Warungdowo di Tuntut 7.6 Tahun Penjara Dengan Penghitungan  Kerugian Negara Sebesar Rp1.2 Miliar Adalah Rencana Pembangunan Lapak (Kios) Yang Belum Terlaksana#</span></span></i></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZga_FZycjp_PSHraXwKm6wxjDceQtWDuPh1a-C7Emrtej0Q_5zmSuo5PRsBpsC5sUG6aP1N5TFvsNV9LhxbmBQDREf_3yBA3Q-YEy87oeeRE9CKIwuxksp6BPj3zyx0FQ0kVS7tFvQAVIVoL1izozIXOIipbUZRfo4W-moQdUE5A4LewQ7SBOnLas/s640/romli.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZga_FZycjp_PSHraXwKm6wxjDceQtWDuPh1a-C7Emrtej0Q_5zmSuo5PRsBpsC5sUG6aP1N5TFvsNV9LhxbmBQDREf_3yBA3Q-YEy87oeeRE9CKIwuxksp6BPj3zyx0FQ0kVS7tFvQAVIVoL1izozIXOIipbUZRfo4W-moQdUE5A4LewQ7SBOnLas/w640-h288/romli.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Terdakwa Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, pemilik usaha bengkel mobil di tanah negara bekas RVO (Recht Van Opstal) atau Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002, mengungkap identias saksi “palsu” dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, 18 Oktober 2022<br /><br />Dalam kasus ini, Terdakwa Moch. Romli yang membuka usaha bengkel mobil di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) didakwa sebagai Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengunaan Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejari dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan ‘menggunakan metode penghitungan rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa yang belum terlaksana’ dan Terdakwa Moch. Romli pun dituntut pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama 45 bulan atau sekitar tiga (3) tahun dan tujuh (7) bulan dan lima (5) hari<br /><br />Sementara identitas saksi “palsu” yang dimaksud Terdakwa adalah Khafidhotul laily, anak dari Chori Sa’adah warga Desa Warungdowo RT 02 RW 02, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br />Baca: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???- <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a></span></b></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTQuetutLUb6RzsT7BTMAOMau_9bFbleKVNDM_lQRsgAVYAGLo5GH8lREm4Aul3MQTdotIc_R_nXzF4DGTfKHfMrkeGp9F-RXokBd7zqj7yND2I5DFeNS39Ks-BI0uwQAI4F7LGzUvWJwWHgMlzRbqsnppGhp-qMNhnzYoqtzaLf-xR3MWmcay0ppL/s600/lely%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTQuetutLUb6RzsT7BTMAOMau_9bFbleKVNDM_lQRsgAVYAGLo5GH8lREm4Aul3MQTdotIc_R_nXzF4DGTfKHfMrkeGp9F-RXokBd7zqj7yND2I5DFeNS39Ks-BI0uwQAI4F7LGzUvWJwWHgMlzRbqsnppGhp-qMNhnzYoqtzaLf-xR3MWmcay0ppL/w640-h534/lely%201.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan yang berlangsung, Selasa, 23 Agustus 2022, JPU Dimas dari Kejari Kabupaten Pasuruan memanggil nama saksi Chori Sa’adah namun yang hadir dan disumpah serta memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim adalah Khafidhotul laily<br /><br />“Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang saya yakini adalah saksi palsu yaitu Chori Sa’adah bertempat tinggal di Desa Warungdowo RT 02 RW 05, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan umur 58 tahun pekerjaan guru. Akan tetapi yang dihadirkan dan memberikan keterangan pada saat di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh Jaksa Penuntut Umum bukanlah Chori Sa’adah melainkan Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah begitu pula pada sesi persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada bulan Agustus 2022 di sesi pemeriksaan saksi yang kedua adalah Leli yang menggunakan identitas Chori Sa’adah,” ungkap Terdakwa <br /><br />Hal itu diungkapkan Terdakwa Moch. Romli dalam Pledoi atau Pembelaanya atas tuntutan JPU yang dibacakan secara Virtual (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan dalam persidangan yang berlangsung di ruanag sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 18 Oktober 2022) dihadapan Majelis Hakimyang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Nizar Fikkri, SH., MH dkk<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.html</a>  </span></b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5ju6Rp-iGEapKLpY0vpPmc4AZErRYVINn_ZobYh8EoLhEvkYWxAj3u5NSg0rgU5mRxBEv7X1Z4U7fVbMS4u4GyIXStS0j90fOzhG2-nmkYttnZyA4UwQmfbgL83xiN4xJ8NZtsdrgAXRT4ER9R9Zo8WJ4yYc23rJRIWF5eCRVqrPpfCHaDTcsZSzM/s600/xx.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5ju6Rp-iGEapKLpY0vpPmc4AZErRYVINn_ZobYh8EoLhEvkYWxAj3u5NSg0rgU5mRxBEv7X1Z4U7fVbMS4u4GyIXStS0j90fOzhG2-nmkYttnZyA4UwQmfbgL83xiN4xJ8NZtsdrgAXRT4ER9R9Zo8WJ4yYc23rJRIWF5eCRVqrPpfCHaDTcsZSzM/w640-h534/xx.jpg" width="640" /></a></div>Selain mengungkap identitas saksi “palsu”, Terdakwa juga mengungkap surat perjanjian kerja sama bangun guna serah (BGS) pembangunan lapak olah raga Desa Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani tahun tahun 2022 namun dibuat tahun mundur yaitu 2015<br /><br />“Surat perjanjian bagun guna serah  (BGS) yang dibuat seolah-olah ditandatangani pada tahun 2015, namun faktanya surat perjanjian BGS tersebut ditandatangani pada bulan Pebruari 2022, dan itu dibenarkan oleh saksi yang kami hadirkan yaitu Sritanti, salah satu pemilik lapak, sama seperti pada waktu memberi keterangan dalam BAP oleh jaksa penuntut umum,” ucap Terdakwa<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a> <br /><br />Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></b></span>   <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Fgvc8_9o1FGo5gx7uDox1_TiJV3zez1KnX1jveWGY_6Dy3envePAb1byJlibADTApMCg_XkRJ-Q9E0ABAKMLhGb0x0M5kgo_8OTTJTDLasSsjM6vqIBPbCYdtmeNu91j5gs3mnSWKP7K9Y1I9Hd0ti23BmLenENy_lnbWV0tOJRJopc92lYQrI6p/s640/RENCANA%20PEMBANGUNAN%20LAPAK_1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="304" data-original-width="640" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_Fgvc8_9o1FGo5gx7uDox1_TiJV3zez1KnX1jveWGY_6Dy3envePAb1byJlibADTApMCg_XkRJ-Q9E0ABAKMLhGb0x0M5kgo_8OTTJTDLasSsjM6vqIBPbCYdtmeNu91j5gs3mnSWKP7K9Y1I9Hd0ti23BmLenENy_lnbWV0tOJRJopc92lYQrI6p/w640-h304/RENCANA%20PEMBANGUNAN%20LAPAK_1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Hasil Penghitungan Kerugian keuangan negara oleh Jaksa dan Inspektorat Kab. Pasuruan</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Terdakwa dalam Pembelaannya mengatakan, bahwa Jaksa juga menyajikan fakta-fakta yang menggunakan perhitungan sesat dan imajinatif seolah-olah ada 312 lapak, sementara faktanya 33 lapak<br /><br />“Penghitungan tersebut digunakan oleh Jaksa untuk memenjarakan saya dengan menggunakan asumsi dan pikiran Jaksa sendiri membuat ilustrasi keberadaan lapak-lapak di tengah lapangan Dessa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan ada 312 lapak, sementara fakta yang terjadi di lapangan hanya ada 33 lapak,” ucap Terdakwa<br /><br />Terdakwa menyebutkan, lapak-lapa yang disebutkan oleh Jaksa dalam BAP berjumlah 312 itu memang belum ada melainkan hanya 33 lapak dan belum ada anggaran yang dikeluarkan sepeser pun baik itu dari pemerintah Desa ataupun dari pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membangun 312 lapak<br /><br />“Jika penegakan hukum di negeri ini disajikan dengan fakta-fakta yang imajiner, bumi Pertiwi ini akan hangus. Para pendiri bangsa ini akan menyesal jika penegakan hukum hanya berdasarkan fakta-fakta yang lemah dan imajinatif,” ujar Terdakwa<br /><br />“Hukum hanya dijadikan alat untuk memenjarakan orang-orang yang belum tentu bersalah, hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan kekuasaan akan tetapi hukum diabaikan saat dibutuhkan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran,” tegas Terdakwa.<br /><br />Apapun yang disampaikan Terdakwa terkait fakta persidangan, atau andaikan benar bahwa usaha bengkel milik Terdakwa Moch. Romli berada di tanah milik negara, milik pemerintah ataupun Tanah Kas Desa milik Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dengan kerugian keuangan negara seebsar Rp1.2 miliar yang dihitung oleh Jaksa daan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan rencana yang belum terlaksana, “sepertinya” Majelis Hakim “akan tetap menghukum” Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh_e6cfBQ6pyTcvSgZjCInTtV_KO2Vh3Sgor0jUw0QOOc80bhw_FvRlsyQq6sYKIEiQIwuv8MM3329tdK3BBLIT2zvSmKtrC9TGBBh2GijIsIsHD0iSUZ1c1LIP85_VeSobFvKG9PYr63Ji2JSZI5P_Ky3C_u6Ict7JtY2zTrS3r9cZkBWB2OBIyHJ/s640/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh_e6cfBQ6pyTcvSgZjCInTtV_KO2Vh3Sgor0jUw0QOOc80bhw_FvRlsyQq6sYKIEiQIwuv8MM3329tdK3BBLIT2zvSmKtrC9TGBBh2GijIsIsHD0iSUZ1c1LIP85_VeSobFvKG9PYr63Ji2JSZI5P_Ky3C_u6Ict7JtY2zTrS3r9cZkBWB2OBIyHJ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sebab hal itu terlihat pada saat Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Selasa, 23 Agustus 2022 mengatakan kepada JPU, agar membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya.<br /><br />“Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022)<br /><br />Berdirinya bangunan liar tanpa ijin ditanaha pemerintah yang selam ini terjadi adalah pembongkaran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dibarbagai Kabupaten Kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Pasuruan sendiri<br /><br />Pada September 2015, Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan Dinas Bina Marga Jawa Timur (DBM-Jatim) dalam proses sosialisasi ‘Penertiban Lapak Pedagang (Laped), bangunan liar (Bangli) dan rumah warga yang berdiri tanpa ijin di atas badan jalan (tanah milik pemerintah).<br /><br />Pada Januari 2016, Satpol PP Kabupaten Pasuruan membongkar bangunan sebuah warung tanpa ijin yang berdiri di depan RSUD dr. R Soedrasono, Jl. Raya Raci, Bangil, Pasuruan. Pada Oktober 2018, Satpol PP Kabupaten Pasuruan membongkar sebuah tempat cucian pakaian dan warung kopi (Warkop) milik warga yang berdiri tanpa ijin di atas tanah pemerintah<br /><br />Pembongkaran bangunan liar yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan adalah karena pemilik Bangli tersebut dianggap melanggar Perda (Peratura Daerah) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang PKL (pedagang kaki lima) maupun Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).<br /><br />Dari tiga kasus pembongkaran bangunan tanpa ijin milik warga yang berdiri di tanah pemerintah, tak seorang pun pemilik bangunan yang diseret sebagai Tersangka atau Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atapun Tindak Pinada Umum (Tipidum) yang merugikan keuangan negara.<br /><br />Namun dengan adanya kasus ini, dimana terdakwa membuka usaha bengkel mobil ditanah negara bekas Verponding yang disebut sebagai tanah kas desa berdasarkan letter C, dan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Usaha terhadap Terdakwa dan bukan surat perjnjian sewa menyewa tanah kas desa, namun terdakwa diadili sebagai Terdakwa Korupsi, dan bisa jadi akan terjadi pula kepada masyarakat lainnya yang membuka usaha atau mendirikan bangunan tanpa ijin di tanah pemerintah dengan menghitung kerugian keuangan negara dari rencana pembungunan yang belum terlaksana<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4JY52shph6_pNUlKUYwkb3P2teLvVOWMVy9eIRFBy7UyX6V3g3ccLyqugBj2ckXJOff30X7yYVs6qS4ipiRzGUDk6LCUOs8lbm-UzLZlMAscOrHNmbIvTkrOJD-vSubgiRMn7ZgZFXqkmx4FvC2E5YC0i5wieCLRoAfL0U1DAaCpNwDyPBOyuR0xD/s640/SK-%20Kades.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4JY52shph6_pNUlKUYwkb3P2teLvVOWMVy9eIRFBy7UyX6V3g3ccLyqugBj2ckXJOff30X7yYVs6qS4ipiRzGUDk6LCUOs8lbm-UzLZlMAscOrHNmbIvTkrOJD-vSubgiRMn7ZgZFXqkmx4FvC2E5YC0i5wieCLRoAfL0U1DAaCpNwDyPBOyuR0xD/w480-h640/SK-%20Kades.jpg" width="480" /></a></div><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kades M. Muslik tidak mengeluarkan surat perjanjian sewa menyewa lahan TKD dengan Terdakwa? Tetapi justru megeluarkan Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013?<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa M.Muslik tidak membuat surat tagihan iuran yang wajib dibayar oleh Terdakwa atas usaha bengkel milik Teerdakwa di Tanah  Kas Desa tersebut?<br /><br />Atau memang Moch. Romli tetap dianggap bersalah karena sudah membuka usaha di tanah kas desa karena tidak membagi hasilnya dengan Kepala Desa?</div><div style="text-align: justify;"><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sebelum tahun 2015 atau tahun 2013 sebelum Terdakwa membuka usaha bengkel, tanah tersebut tidak dikelola oleh Kepala Desa M.Muslik yang menjabat sebagai Kepala Desa Warungdowo sejak tahun 2011??? Dan bagaimana dengan Kepala Desa sebelumnya?  <br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa yang menjelaskan bahwaa TKD berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 tetapi tidak menjelaskan asal usul tanah tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 </div><div style="text-align: justify;"><br /><i>Sebab  Pasal 76 (1) berbunyi: Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.</i><br /><br /><i>Sedangkan Tanah kas desa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi (Permendes PDTT) No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pengelolaannya termasuk dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul.</i><br /><br /><i>Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 berbunyi: Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas; huruf d berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;<br /><br />Pasal 2 Permendes PDTT No 1 Tahun 2015 berbunyi: Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: huruf e berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;</i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYI-AElIfUvgYAsAucWv1obqMP-RwivITMS3RJXIEKostHRPwZGdBCXK23SffjPqaUn9DLOfFMQHMU_uiEV05Bbo5vz-_tvefvnqI8iRBx3CT0q0OF136fXzHWu2cwS9ieKfEi4vVOGKtJnR4kUIVAMZ4g8uH1JH6UjDEH_gP_yLJSnKs8XRvOKfSL/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYI-AElIfUvgYAsAucWv1obqMP-RwivITMS3RJXIEKostHRPwZGdBCXK23SffjPqaUn9DLOfFMQHMU_uiEV05Bbo5vz-_tvefvnqI8iRBx3CT0q0OF136fXzHWu2cwS9ieKfEi4vVOGKtJnR4kUIVAMZ4g8uH1JH6UjDEH_gP_yLJSnKs8XRvOKfSL/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div>Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sejak tahun 2002 atau sejak M.Muslik dilantik sebaagai Kepala Desa Warungdowo pada tahun 2011 tidak men-sertifikatkan TKD tersebut sesuai <i>dengan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa???</i><br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 berbunyi: aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa</i><br /><br />Sedangkan pendaftaran hak pengelolaan diatur dalam <i>Permen Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. PP No. 24 Tahun 1997. Prosedur pendaftaran hak pengelolaan yang diatur dalam Pasal 68 dan 75 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 24 dan 32 PP No. 24 Tahun 1997 adalah ; a. Permohonan pendaftaran hak pengelolaan,; b. Pengumpulan Data Fisik,; c. Pengumpulan Data Yuridis,; d. Pengumumane,; e. Penyelesaian Keberatan,; f. Penegasan Konversi,; g. Pengesahan data fisik dan data yuridis,; h. Pembukuan Hak,; i. Penerbitan Sertifikat</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi dan nyata adalah cara penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu ‘metode baru tahun 2022 sejak lahirnya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999’ dengan menghitung rencana pembangunan lapak (belum terjadi) dikurangi lapak yang sudah terbangun (terjadi)  dan hasilnya menjadi kerugian keuangan negara yang dibebankan terhadap Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUDRVpui6--CisrmPOhunuQff4B-uvFG8Wm_IB8GZIhkDUHZLucVxUZaC2i-DT-i1T1kFs7nVWO9nT1imov0EDffLF8llVHUnWCipv3PH9qh7lDvJoEbsr5kA4Lm9R_U4J4uNX43M1bk3X1169OiB_87Y_-dZPt-VRJTx85Ixiz68TQGUjwUbOKzeb/s600/lely%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUDRVpui6--CisrmPOhunuQff4B-uvFG8Wm_IB8GZIhkDUHZLucVxUZaC2i-DT-i1T1kFs7nVWO9nT1imov0EDffLF8llVHUnWCipv3PH9qh7lDvJoEbsr5kA4Lm9R_U4J4uNX43M1bk3X1169OiB_87Y_-dZPt-VRJTx85Ixiz68TQGUjwUbOKzeb/w640-h534/lely%201.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, dari puluhan saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 16 Agustus dan Selasa, 23 Agustus 2022), baik dari perangkat Desa Warungdowo, Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Pohjentrek, Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasuruan, beberapa warga pemilik lapak (kios) maupun dari pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 9 Pasuruan, tidak ada yang mengetahui pasti bahwa tanah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk usaha bengkel adalah Tanah Kas Desa<br />   <br />“Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah,” kata saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan kepada Majelis Hakim<br /><br />“Belum masuk di PBN. Pada tahun 2021 melakukan pengukuruan untuk sertifikat PTSL tetapi tidak jadi karena menurut Kepala Desa ada proses kajian data. Tidak tau apa,” ucap saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan<br /><br />Yang anehnya lagi adalah keterangan saksi dari PT KAI. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengakui kalai PT KAI memiliki tanah di Desa Warungdowo. Tetapi saat di persidangan kepada Majelis Hakim menjelaskan, tidak melakukan pengecekan ke lokasi apakah sebahagian Tanah Kas Desa yang dimaksud adalah bagian dari milik PT KAI. (Jnt)  <br /></div>

Terdakwa Ungkap Identitas Saksi Palsu, Majelis Hakim Akan Tetap Menghukumnya Penjara?

#Terdakwa Moch. Romli, Warga Desa Warungdowo, Kabupaten Pasuruan, Pemilik Usaha Bengkel di Tanah Negara Bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1...

»

Agung Astanto Soeleman Direktur PT. ABI Dituntut “26.10” Tahun Penjara Karena Perkaara Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI Rp28.365 M

<div style="text-align: justify;"><h3><i><b><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Terdakwa Agung Astanto Soeleman Mengikuti Persidangan Melalui Zoom Dari Rutan Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya Dengan "Didampingi Seeokor Kucing"#</span>  </span></b></i></h3><i><b><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj22plc9ZvRCgxB6IAltPGkjKtsRhOwUK7IilqZvHQHNQhCONPBV4wjaPRJvtrrRTK0HgqordBazsf3rKvY9xl2gVjPw33aoJ_blNTfWkoV347ctb4AZF28MgvKYHdB-ACqNsN_pZOY87tSUdMR8xdO6Eh5cRDLeAfq-B04FMWV0x5s0rH1Jt6sAU_-/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj22plc9ZvRCgxB6IAltPGkjKtsRhOwUK7IilqZvHQHNQhCONPBV4wjaPRJvtrrRTK0HgqordBazsf3rKvY9xl2gVjPw33aoJ_blNTfWkoV347ctb4AZF28MgvKYHdB-ACqNsN_pZOY87tSUdMR8xdO6Eh5cRDLeAfq-B04FMWV0x5s0rH1Jt6sAU_-/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div></span></b></i><h3><b><span style="font-size: large;">JPU Nur Rachmansyah, SH., MH: </span></b><i><span style="font-size: large;">“Masih ada dari pihakDebitur, Eko saat ini masih menjalani hukuman dalam perkara lain di Medan. Tapi penyidik yang lebih tau”. Lalu bagaimana dengan Nasib Chrisdianto?</span></i></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin, 17 Oktober 2022, menuntut Terdakwa Agung Astanto Soeleman, warga Dharmahusada Mega Permai Kav. 29 RT.006 RW. 006, Mulyorejo Kota Surabaya atau warga Tenggilis Permai Kav. B2, Tenggilis Mejoyo, Surabaya selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo (PT ABI) dengan pidana penjara selama tujuh belas (17) tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider sepuluh (10) bulan kurangan dan membayar uang pengganti (UP) sejumlah Rp28.365.000.000 Subsider pidana penjara selama sembilan (9) tahun karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif oleh PT ABI melalui Terdakwa selaku Direktur kepada Bank BNI (PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk, Sentra Kredit Menengah Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya pada tahun 2014 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank BNI sebesar Rp28.365.000.000<br /><br />Sehingga total hukuman yang dijatuhkan JPU terhadap Terdakwa Agung Astanto Soeleman adalah semalama dua puluh enam (26) tahun dan sepuluh (10) bulan<span>    </span> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ada yang menarik dari persidangan ini yaitu Terdakwa Agung Astanto Soeleman mengikuti persidangan melalui Zoom dari Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabbang Surabaya dengan "didampingi seekor kucing (dalam lingkaran merah) yang dengan setia menemani Terdakwa sambil tidur-tiduran". Apakah petugas Rutan menyediakan satu kursi khusus untuk Kuncing tersbut belum jelas<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: Pengacara Tugianto Lauw Membantah Menjajikan Bebas Terdakwa Korupsi “Bank BNI Rp28.365 M” Agung Astanto Soeleman - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/07/kasus-korupsi-bank-bni-rp28365-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/07/kasus-korupsi-bank-bni-rp28365-m.html</a></b></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ2n5Q4I6LjD7o3FIPNNSyympg9k4qtULeNDfP_wXkXBKh8GushC6U5uW-WywhiwhEdQFXHWC7d0R4ufimEfL56zUPc3NqxXESh0AzYzW1yIqQnYSikU-hKzxLgXBH2ikOuYIgH0UfLS9H5oRM6GYjxnmqskRmO2LBgENrRKN9cQZKH7ayA1ujFJc-/s1600/a3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJ2n5Q4I6LjD7o3FIPNNSyympg9k4qtULeNDfP_wXkXBKh8GushC6U5uW-WywhiwhEdQFXHWC7d0R4ufimEfL56zUPc3NqxXESh0AzYzW1yIqQnYSikU-hKzxLgXBH2ikOuYIgH0UfLS9H5oRM6GYjxnmqskRmO2LBgENrRKN9cQZKH7ayA1ujFJc-/w640-h288/a3.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Agung Astanto Soeleman dibacakan oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH secara virtual (Zom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 17 Oktober 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang dikekrtuai Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani. SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH yang dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Tugianto Lauw dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019<br /><br />Selain Terdakwa Agung Astanto Soeleman, menurut JPU Nur Rachmansyah, SH., MH, masih ada pihak lain yang akan terseret dalam kasus ini yaitu Eko Wiji Santoso (Direktur PT ABI)  yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lapas Medan dalam perkara lain<br /><br />“Masih ada dari pihakDebitur, Eko saat ini masih menjalani hukuman dalam perkara lain di Medan. Kalau dari pihak Bank ada yang sudah meninggal. Tapi penyidik yang lebih tau,” kata JPU Nur Rachmansyah, SH., MH seusai persidangan atas pertanyaan Wartawan media ini<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah terkait dengan Chrisdianto yang terlibat dalam penandatanganan permohonan kredit oleh PT. Atlantic Bumi Indo melalui Terdakwa Agung Astanto Soelaiman selaku Direktur yang melampirkan Commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqg7UPY1thusFmmrO-sLcFLjxiKbaUYuCJRJSwdwunfMxNGCZgxTpO5jJbQQGF12qaZ6I18CUkfokCZsUlaKOWg85ueedwvD1OGF8c0MTfjPzlH1hiUpWQnCwxwd_-fQEmoSSUeQLo5qeNs-zHX7Vwqv37urHWWCcVTvryp0pubLbVJ2qiLoAFwl6T/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqg7UPY1thusFmmrO-sLcFLjxiKbaUYuCJRJSwdwunfMxNGCZgxTpO5jJbQQGF12qaZ6I18CUkfokCZsUlaKOWg85ueedwvD1OGF8c0MTfjPzlH1hiUpWQnCwxwd_-fQEmoSSUeQLo5qeNs-zHX7Vwqv37urHWWCcVTvryp0pubLbVJ2qiLoAFwl6T/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Sebab dalam dakwaan JPU mengatakan, bahwa PT. Atlantic Bumi Indo dalam permohonan pencairan kreditnya melampirkan commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditandatangani oleh Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy. <br /><br />Padahal Direktur CV. Indo Bumi Energy bukanlah Chesdianto melainkan Agung Astanto Soelaiman yang juga merupakan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo. Agung Astanto Soelaiman menjadi Direktur CV. Indo Bumi Energy tanggal 15 April 2011 sebagaimana Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indo Bumi Energy No. 15 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan. <br /><br />Menurut JPU (Jaksa Penuntut Umum) Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Surabaya dalam tuntutannya menyebutkan, bahwa Terdakwa Agung Astanto Soelaiman sengaja menggunakan dokumen, data dan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam proses Kredit PT. Atlantic Bumi Indo. Sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Surabaya menyetujui dan mencairkan dana kredit, dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyrBvhkhCNk0lUpuPXJd-7KOcMLB8OdYiBXCwVnaA6rTT-7LHHymlX1fJpRzXmoA4_FKRomPIGJs0u5NTpiIMByzXR-7ecRlFfFizAz0v7yo6fNteD_iKDazf9O2NB-RetdydKJjP8HKistpwOVrWaxlINmt_DzsucKFFOZOGYszL6AlQAWJ_FXOUB/s1600/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyrBvhkhCNk0lUpuPXJd-7KOcMLB8OdYiBXCwVnaA6rTT-7LHHymlX1fJpRzXmoA4_FKRomPIGJs0u5NTpiIMByzXR-7ecRlFfFizAz0v7yo6fNteD_iKDazf9O2NB-RetdydKJjP8HKistpwOVrWaxlINmt_DzsucKFFOZOGYszL6AlQAWJ_FXOUB/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo dalam permohonan pencairan kreditnya melampirkan commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditandatangani oleh Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy, dimana Direktur CV. Indo Bumi Energy bukanlah Chesdianto melainkan Agung Astanto Soelaiman yang juga merupakan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo. Agung Astanto Soelaiman menjadi Direktur CV. Indo Bumi Energy tanggal 15 April 2011 sebagaimana Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indo Bumi Energy No. 15 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan.  <br />  <br />Perbuatan Terdakwa, lanjut JPU Nur Rachmansyah, SH., MH, adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan : 1. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014. ; 2. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014. ; 3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015.<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa Agung Astanto Soelaiman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain  yaitu diri Terdakwa Agung Astanto Soelaiman, PT. Atlantic Bumi Indo, CV. Indo Buni Energy sebesar Rp28.365.000.000<br /><br />JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Agung Astanto Soelaiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeplkHW0KgLAdEuVm184VPEnSsxQpqnfyJgvQTlQHDzv8vR8_F_ae7Gp5vF_IguwO8eQvBAhAvktWbV-zSUz5VkWeX5ZCQUWFl7VpgULQOg8JwkH_dxzzpxbIFGF9v4xtkGSe5__QMJxlPnHO7aUQJJhXMzTa1YPMfHNhArUBvytRvzV19vT1mkRVV/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeplkHW0KgLAdEuVm184VPEnSsxQpqnfyJgvQTlQHDzv8vR8_F_ae7Gp5vF_IguwO8eQvBAhAvktWbV-zSUz5VkWeX5ZCQUWFl7VpgULQOg8JwkH_dxzzpxbIFGF9v4xtkGSe5__QMJxlPnHO7aUQJJhXMzTa1YPMfHNhArUBvytRvzV19vT1mkRVV/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN : 1. Menyatakan Terdakwa Agung Astanto telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Agung Astanto dengan pidana penjara selama tujuh belas (17) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan bayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima juta rupiah) Subsider enam (6) bulan kurungan;<br /><br />3. Menetapakan Terdakwa Agung Astanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.365.000.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama sembilan (9) tahun,” ucap JPU Nur Rachmansyah<br /><br />Atas tuntutan dari JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya, Tugianto Lauw dkk untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan yang akan di gelar pekan depan<br /><br />Seusai persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa Agung Astanto Soelaiman, Tugianto Lauw menanggapi surat tuntutan JPU mengatakan akan disampaikan dalam pledoinya. Namun Penasehat Hukum Terdakwa yang menggantikan Penasehat Hukum sebelumnya yaitu Dimas dkk, menjelaskan bahwa kasus yang menjerat Kliennya adalah hutang piutang atau perdata<br /><br />“Di dalam fakta persidangan dan pembuktian akan kami rampung dalam pledoi dimana dakwaaan sifatnya kan perlu pembuktian. Perlu saya sampaikan, di dalam hukum kemerdekaan itu adalah suatu pemberitahuan karena ini sifatnya keperdetaan,” kata Tugianto Lauw<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKEsa-QWvAFjRNgNEKLc94b1NVM6EQEMkvXkTIx44vDX1SdCvkHd2XKjWQXzJdr2X5PHJY5jCZpGORh0soc-HJYCwTPkrsH3FYYNONtBYmRSmI_JR7AvLFxV1HvAFn2tAxqHDCDNHbqQU4cFqQCqMID5Xt2sY_YS43-OsCx12-hU1RtyuL38mPsyby/s1261/Tugianto%20Law.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1261" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKEsa-QWvAFjRNgNEKLc94b1NVM6EQEMkvXkTIx44vDX1SdCvkHd2XKjWQXzJdr2X5PHJY5jCZpGORh0soc-HJYCwTPkrsH3FYYNONtBYmRSmI_JR7AvLFxV1HvAFn2tAxqHDCDNHbqQU4cFqQCqMID5Xt2sY_YS43-OsCx12-hU1RtyuL38mPsyby/w366-h640/Tugianto%20Law.jpg" width="366" /></a></div><br />Sekedar untuk diketahui, Tugianto Lauw dkk menggantikan Dimas dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan menjanjikan akan bebas dengan alasan karena ada putusan perdata tentang pergantian pengurus PT. Atlantic Bumi Indo tahun 2017, sedangkan Dimas dkk tidak dapat menjanjiakan Terdakwa akan bebas dan juga tidak membuat Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU<br /><br />“Saya tidak menjanjikan bebas, pengacara kan tidak boleh menjanjikan bebas. Kalau menganalisa akan bebas sesuai bukti-bukti yang ada kan boleh,” kata Tugianto Lauw saat dikonfirmasi Wartawan media ini  sebelum sidang dimulai, Senin, 04 September 2022<br /><br />Kembali ke kasus Terdakwa Agung Astanto Soelaiman.<br />Menurut Tugianto Lauw selaku Pengacara Terdakwa mengatakan, bahwa dengan adanya pinjaman hutang piutang oleh Terdakwa kepada suatu Bank dan Bank itu dasarnya memberikan pinjaman adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) bukan Agus pribadi <br /><br />“Jadi Agung tidak diberikan pinjaman pribadi yang hutang itu PT,”<br /><br />“Pergantian pengurus di perusahaan ini kan tahun 2017, di mana Terdakwa Agung bukan lagi menjadi pengurus di PT. Atlantic Bumi Indo, sedangkan pinjaman ini terjadi pada tahun 2014 - 2015. Pertanyaan saya, apakah ini menjadi tanggung jawab pengurus perusahaan yang baru atau tetap menjadi tanggungjawab Terdakwa Agung?,” tanya Wartawan media ini lebih lanjut, namun Tugianto Lauw menjawab bahwa sudah ada pembaharuan hutang<br /><br />“Saya jelaskan, yang hutang bukan Agung tetapi PT, PT ABI, Agung sebagai Direktur. Pada tahun 2017 sudah ada pengalihan disitu ada bukti pembaharuan hutang yang dilakukan oleh PT,” jawab Tugianto Lauw<br /><br />“Apakah Terdakwa Agung Sulaiman  diadili sebagai pribadi atau selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo,” tanya Wartawan kemudian yang dijawab oleh Tugianto Lauw bahwa Terdakwa diadili sebagai Direktur PT ABI<br /><br />“Agung selaku Direktur,” jawabnya kemudian. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Agung Astanto Soeleman Direktur PT. ABI Dituntut “26.10” Tahun Penjara Karena Perkaara Korupsi Kredit Fiktif Bank BNI Rp28.365 M

#Terdakwa Agung Astanto Soeleman Mengikuti Persidangan Melalui Zoom Dari Rutan Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya Dengan...

»

KPK OTT di Bangkalan, Jawa Timur?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ-Wfhz98K32stE3OnDSjzrx8inWxGvScaY6UtSx4v7QzrnJ71t-cgC3RLV3eRJ1KHm0zZR3swFX6aeTuE5EU-P8DuEIO2mkdlZN6rLQ-R9JiHO69dwRWlfRvmlmH2bvkY4OP6_cb2kPccg1qDHI3rtqDc4t7CFFeyddY_KYVDySGiQYlwQ8w2CRnJ/s422/kpk%20ri.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="421" data-original-width="422" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ-Wfhz98K32stE3OnDSjzrx8inWxGvScaY6UtSx4v7QzrnJ71t-cgC3RLV3eRJ1KHm0zZR3swFX6aeTuE5EU-P8DuEIO2mkdlZN6rLQ-R9JiHO69dwRWlfRvmlmH2bvkY4OP6_cb2kPccg1qDHI3rtqDc4t7CFFeyddY_KYVDySGiQYlwQ8w2CRnJ/w400-h399/kpk%20ri.jpg" width="400" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Masyarakat Kabupaten Bangkalan hari ini, Senin 17 Oktober 2022 dibuat heboh dengan adanya kabar yang beredar bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap beberapa pejabat di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Dari informasi yang diterima Redaksi beritakorupsi.co menyebutkan ada enam pejabat di Kabupaten Bangkalan yang terjaring operasi senyap oleh Lembaga Antirasuah. Namun kabar tersebut masih simpang siur, sebab ada juga yang mengatakan tiga orang<br /><br />Dari salah satu sumber yang diterima Redaksi BERITAKORUPSI.CO hingga pukul 18.00 WIB menyebutkan, KPK melakukan OTT terhadap salah satu pejabat, namun sumber menjelaskan masih sekedar Issu dan belum jelas<br /><br />"Saya dengar Kepala BKD tapi belum jelas, semua tertutup," kata sumber<br /><br />Sementara salah satu internal di KPK hanya saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, agar menanyakan langsung ke Jubir KPK<br /><br />"Ke Jubir aja," jawabnya singkat<br /><br />Dan hingga saat ini, Jubir KPK Ali Fikri belum menanggapi pesan dari  beritakorupsi.co terkait beredarnya kabar tersebut atas. (*) <br /></div>

News Tipikor KPK OTT di Bangkalan, Jawa Timur?

BERITA KORUPSI .CO - Masyarakat Kabupaten Bangkalan hari ini, Senin 17 Oktober 2022 dibuat heboh dengan adanya kabar yang beredar bahwa KPK ...

»

M. Hamdan, Panitra Pengganti PN Surabaya Yang Ditangkap KPK Di Vonis 4 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Setelah Terdakwa M. Hamdan (Panitra PN Surabaya) di Vonis Penjara, Pekan Depan Giliran RM. Hendro Kasiono Selaku Kuasa Hukum PT  Soyu Giri Primedika dan Selanjutnya di Susul Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Akan di Vonis Dalam Perkara Yang Sama#</span></span>  <b>  </b></h3><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFgCeZeveI3mWyefbElNHeHPBSN6HOUA7Z9c2lrXayjMs7T4Q8_pjaUo_MXuoZWPLz3s5Ff-Bdamiyj12NH1QwYypDRgxUxV8oilknTaSI0UVIMfbRZjRx7pLBbdRfBXxQTZtUJCHNHo-yioGKMtqxq9SYbcZ1O48MM3Mm9Qh2BOQfbixSeQRaEy7f/s1436/hamdan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1160" data-original-width="1436" height="516" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFgCeZeveI3mWyefbElNHeHPBSN6HOUA7Z9c2lrXayjMs7T4Q8_pjaUo_MXuoZWPLz3s5Ff-Bdamiyj12NH1QwYypDRgxUxV8oilknTaSI0UVIMfbRZjRx7pLBbdRfBXxQTZtUJCHNHo-yioGKMtqxq9SYbcZ1O48MM3Mm9Qh2BOQfbixSeQRaEy7f/w640-h516/hamdan.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 11 Oktober 2022, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi yang Tertangkap Tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Januari 2022 yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dengan pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang penggantii (UP) sejumlah Rp76 juta Subsider pidana penjara selama lima (5) bulan karena Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama (bersama Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya) dan berlanjut menerima uang dari RM. Hendro yang totalnya sebesar Rp450.000.000 dalam penanganan perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby maupun dari pihak lain pada tahun 2021<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Kasus Korupsi Suap OTT KPK, Panitra PN Surabaya dan Pengacara Dituntut 4 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-suap-ott-kpk-panitra-pn.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-suap-ott-kpk-panitra-pn.html</a><br /><br />Baca juga: Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/hakim-pn-surabaya-itong-isnaini-hidayat.html</a></span></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLscLY3Pq8Pb8R5q5qPccNKMi_U4f7NBEjJ2hzQOoP7n2YMMKoyc2sopJsg53EtWtUgiuVQt_SkJ1c19daelCnrAREiLXq0ZtgtJoS_Lf_JTFgo8YPPUdOgZA1ZE-yrSIbzi0L1rPq8RDtyJ1Aw5HmTNfG9HSM3jne71XPFtHlgd2yXuBu70hc9fjD/s640/INDRO.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLscLY3Pq8Pb8R5q5qPccNKMi_U4f7NBEjJ2hzQOoP7n2YMMKoyc2sopJsg53EtWtUgiuVQt_SkJ1c19daelCnrAREiLXq0ZtgtJoS_Lf_JTFgo8YPPUdOgZA1ZE-yrSIbzi0L1rPq8RDtyJ1Aw5HmTNfG9HSM3jne71XPFtHlgd2yXuBu70hc9fjD/w640-h288/INDRO.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar monitor, Terdakwa M. Hamdan (atas) dan Terdakwa RM. Hendro (bahwa sebelah kiri)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Dalam kasus ini, ada tiga yang Tertangkap Tangan KPK pada tanggal 9 Januari 2022 yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya, Terdakwa RM. Hendro Kasiono Selaku Kuasa Hukum PT  Soyu Giri Primedika dan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya<br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan dan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sama-sama dijerat melanggar Pasal 12 c dan kedua, Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />Oleh JPU KPK, Terdakwa Muhammad Hamdan dituntut pidana penjara selama Empat (4) tahun denda sebesar Rp250 juta Subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp76 juta Subsider satu (1) tahun penjara  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuoPw3heD287xWnhFviMBaxRU1nrm6WQTmBhaVVi-gZ8s7KsLutUw7529h5B0wkCQupKfgPReyp46xXU6MR1TBZSyvWe-BHxsnaSirFhjzPCvYc5semp2luqF2YFgEgjaFS3WyvhrU51cnQB5Pqxsel1HzEgFnW-DwWqNMrBY-cToreUQySyBMudTz/s640/Hakim%20Itong.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="364" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuoPw3heD287xWnhFviMBaxRU1nrm6WQTmBhaVVi-gZ8s7KsLutUw7529h5B0wkCQupKfgPReyp46xXU6MR1TBZSyvWe-BHxsnaSirFhjzPCvYc5semp2luqF2YFgEgjaFS3WyvhrU51cnQB5Pqxsel1HzEgFnW-DwWqNMrBY-cToreUQySyBMudTz/w365-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="365" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Itong</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Sedangkan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dituntut pidana penjara selama tujuh (7) tahun denda sebesar Rp300 juta Subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp390 juta Subsider satu (1) tahun penjara<br /><br />Sementara Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat melanggap penyuapan Hakim yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dituntut pidana penjara selama empat (4) tahun denda sebesar sebesar Rp250 juta Subsider enam (6) bulan kurungan<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br />Baca juga: Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span></span><br /><br />Dari tiga Terdakwa ini, barulah Muhammad Hamdan yang sudah di Vonis, sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono akan ditentukan hukumannya pada persidangan pekan yang datang. Sementara Terdakwa Itong Isnaini Hidayat diperkiran dua pekan lagi kerana masih persidangan dengan agenda tanggapan JPU KPK atas Pledoi atau Pembelaan dari Terdakwa maupun dari Tim Penasehat Terdakwa yang mengatakan bahwa dakwaan JPU KPK tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa Itong Isnaini Hidayat menerima uang suap walau dalam persidangan jelas dari keterangan Terdakwa Muhammad Hamdan maupun saksi lainnya, seperti yang disampaikan JPU KPK kepada Wartawan media ini<br /><br />"Menurut keyakinan kami dan berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan Hamdan maupun lainnya bahwa uang sebesar 390 juta sudah diterima oleh Terdakwa (Itong Isnaini Hidayat)," ucap JPU KPK Wawan<br /><br />Kasus ini berawal pada tanggal 17 November 2021, Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan   <span>    </span>    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg_uWSVvMIyNMkMw5_1NQu2hmhCUDgHHU82dGRYMtitqXcNmgldUJAV3C1Tss-ldY3qcDoo5KzZkEP7UFKTnpPgYfEvrRrIhGL_Ud6mkCsX_DPFeb4QOSwmIdW8jG-OZZUl0y9Vjf2sWRnKhzcBuICh-hTLx7JuyjBgIB4X0--4us5ummz8JF_NZSf/s1600/ph,%20hamdan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgg_uWSVvMIyNMkMw5_1NQu2hmhCUDgHHU82dGRYMtitqXcNmgldUJAV3C1Tss-ldY3qcDoo5KzZkEP7UFKTnpPgYfEvrRrIhGL_Ud6mkCsX_DPFeb4QOSwmIdW8jG-OZZUl0y9Vjf2sWRnKhzcBuICh-hTLx7JuyjBgIB4X0--4us5ummz8JF_NZSf/w640-h288/ph,%20hamdan.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan<br /><br />Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2lzL4CGwW02995aEQe1Fs-gdBbLxd6mH7Xj2rkGwkjw7YwKR3a-Nczb1DyYjARxaepAzTnhcZKQ-CWitjBF_2hE9YYJ7TpwaU4HdUkDiRCHyd7SMYq1c6bgpfDXy79lWVhaTEPhp4aC0JndcNsb6P98jz8bg8CHzengd35mwAB8dfQb_QHKu-iL_f/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2lzL4CGwW02995aEQe1Fs-gdBbLxd6mH7Xj2rkGwkjw7YwKR3a-Nczb1DyYjARxaepAzTnhcZKQ-CWitjBF_2hE9YYJ7TpwaU4HdUkDiRCHyd7SMYq1c6bgpfDXy79lWVhaTEPhp4aC0JndcNsb6P98jz8bg8CHzengd35mwAB8dfQb_QHKu-iL_f/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /> <br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino<br /><br />Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0LtU6AV6PJku998b_wU4qZ_WkUgLTvCf417H02g9KmhZ-usJSvNuFZ4DzLk7FjMsmh0hfIBks-6pcFFVTvlTXvjYeorre79YyMrCBS_rFbsU3jedQtFMQs8gmeEuvMXm41J1R6jbdBpvyrAbwWqiRsGHyIoOmsYtmLGd1JTE585Z7gP2UvrrVq3H8/s1600/kpk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0LtU6AV6PJku998b_wU4qZ_WkUgLTvCf417H02g9KmhZ-usJSvNuFZ4DzLk7FjMsmh0hfIBks-6pcFFVTvlTXvjYeorre79YyMrCBS_rFbsU3jedQtFMQs8gmeEuvMXm41J1R6jbdBpvyrAbwWqiRsGHyIoOmsYtmLGd1JTE585Z7gP2UvrrVq3H8/w640-h288/kpk.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hamdan, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Jumat, 11 Oktober 2022) yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH  dan dibantu <br />anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Raden Mohammad Rizal Efendi, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pulua oleh Terdakwa dari Rutan Kejati Jatim Cabang Surabaya karena dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Terdakwa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasino dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2xo4yQkW89nAH5yi605WjgOmQW4gwG2Rd7hx-8G2ebfdJL-6yjvjxB87tb0nLsSx-eptkie70LDrMG_TwF0e0fsCxvm4bk8zKKU0CHwMdl3FjGIG1DNF6y7esk8Iib7P4jlZP6uCFJmLPbu8evpqiG2C4H-UlBjqkmbycOzbDwEuy0OUfVQM9HSqE/s1600/hamdan%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2xo4yQkW89nAH5yi605WjgOmQW4gwG2Rd7hx-8G2ebfdJL-6yjvjxB87tb0nLsSx-eptkie70LDrMG_TwF0e0fsCxvm4bk8zKKU0CHwMdl3FjGIG1DNF6y7esk8Iib7P4jlZP6uCFJmLPbu8evpqiG2C4H-UlBjqkmbycOzbDwEuy0OUfVQM9HSqE/w640-h288/hamdan%201.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, bahwa uang sejumlah Rp67.000.000 yang diterima Terdakwa Mohammad Hamdan dari beberapa pihak yang berperkara haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan g Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai MARI<br /><br />Majelis Hakim menyebutkan, bahwa perbuatan Terdakwa Mohammad Hamdan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Hamdan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 12 c dan Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Mohammad Hamdan dengan pidana penjara selama Empat (4) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp76.000.000 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama lima (5) bulan,” uap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim, Terdakwa Mohammad Hamdan langsung mengatakan menerima, sementara JPU KPK masih pikir-pikir. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor M. Hamdan, Panitra Pengganti PN Surabaya Yang Ditangkap KPK Di Vonis 4 Tahun Penjara

#Setelah Terdakwa M. Hamdan (Panitra PN Surabaya) di Vonis Penjara, Pekan Depan Giliran RM. Hendro Kasiono Selaku Kuasa Hukum PT  Soyu Giri ...

»

Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#Tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Yang Diklaim Sebagai Tanah Kas Desa Berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 Dengan “Metode Baru” Penghitungan Kerugian Negara Oleh Kejari dan Inspektorat Menggunakan Rencana Yang Belum Terlaksana#      </i></span></span></h3> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-tDv4iOudwcS0mhpYQklZLsnA822xwPg1h3LTzSSYzjXe0BngrPu5NN4qVqTcojfso6ulCdoXYrfMmbMFZo6nIticYMIhM8O4RH2p5BnM4VPTLg_M6jEVvWa20o_kPXd7HgtOpORcLjC0WlOPsyTYGqqvdNzNEEZKLmiVcPSWNApTfkhqxaWTzJ/s1600/romli.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-tDv4iOudwcS0mhpYQklZLsnA822xwPg1h3LTzSSYzjXe0BngrPu5NN4qVqTcojfso6ulCdoXYrfMmbMFZo6nIticYMIhM8O4RH2p5BnM4VPTLg_M6jEVvWa20o_kPXd7HgtOpORcLjC0WlOPsyTYGqqvdNzNEEZKLmiVcPSWNApTfkhqxaWTzJ/w640-h288/romli.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Moch. Romli</span></span></td></tr></tbody></table><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Pada September 2015, Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan Dinas Bina Marga Jawa Timur (DBM-Jatim) dalam proses sosialisasi ‘Penertiban Lapak Pedagang (Laped), bangunan liar (Bangli) dan rumah warga yang berdiri tanpa ijin di atas badan jalan (tanah milik pemerintah).<br /><br />Pada Januari 2016, Satpol PP Kabupaten Pasuruan membongkar bangunan sebuah warung tanpa ijin yang berdiri di depan RSUD dr. R Soedrasono, Jl. Raya Raci, Bangil, Pasuruan. Pada Oktober 2018, Satpol PP Kabupaten Pasuruan membongkar sebuah tempat cucian pakaian dan warung kopi (Warkop) milik warga yang berdiri tanpa ijin di atas tanah pemerintah<br /><br />Pembongkaran bangunan liar yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan adalah karena pemilik Bangli tersebut dianggap melanggar Perda (Peratura Daerah) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang PKL (pedagang kaki lima) maupun Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).<br /><br />Dari tiga kasus pembongkaran bangunan tanpa ijin milik warga yang berdiri di tanah pemerintah, tak seorang pun pemilik bangunan yang diseret sebagai Tersangka atau Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atapun Tindak Pinada Umum (Tipidum) yang merugikan keuangan negara.<br />   <br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivJqOj7SKSNNJqf7nbuaxiO0la68-IjdkbNoF-0fmhWNzTgtH19it7Cp7V8A5bR5ebBQCM8DcnMQkLH6zRqa1LM2XKneIj2GP46LRDtDXISeHk-fBLjxng4huPuOS4WwHQj1L4OE8wsNWus7vzhZJwuzGYivV6J43XzvSkq3cipXPnAPP_oG4MA4d_/s640/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivJqOj7SKSNNJqf7nbuaxiO0la68-IjdkbNoF-0fmhWNzTgtH19it7Cp7V8A5bR5ebBQCM8DcnMQkLH6zRqa1LM2XKneIj2GP46LRDtDXISeHk-fBLjxng4huPuOS4WwHQj1L4OE8wsNWus7vzhZJwuzGYivV6J43XzvSkq3cipXPnAPP_oG4MA4d_/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, ketika Moch. Romli, seorang warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan membuka usaha bengkel mobil di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) hanya dengan berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang dicatat di buku kas Desa pada tahun 2002 justru didakwa sebagai Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi pengunaan Tanah Kas Desa yang merugikan keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejari dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan dengan ‘menggunakan metode penghitungan rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa yang belum terlaksana’ dan Terdakwa Moch. Romli pun dituntut pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp200 juta Subsider enam (6) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama 45 bulan atau sekitar tiga (3) tahun dan tujuh (7) bulan dan lima (5) hari<br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Moch. Romli, dibacakan oleh Tim JPU Dimas dari Kejari Kabupaten Pasuruan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 11 Oktober 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Nizar Fikkri, SH., MH dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI7qrzbHywBcmJ7s_FrO2MeLunCQjg9hQI7zzNdOvLe-P--7FgUP1-8zQZs1ALF7oMy90RvFVwqFHEKbZ4s6T3sEelAqPJo5GVbFmE73qsu4CObbW_7vd8qFJWqi5Ijjn3bh5K31H9v2ZIGDBIh2rdHTR2nSKjjZcF9B7VyWvYBiCL8Kn-ONrRk6gz/s1600/ph.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI7qrzbHywBcmJ7s_FrO2MeLunCQjg9hQI7zzNdOvLe-P--7FgUP1-8zQZs1ALF7oMy90RvFVwqFHEKbZ4s6T3sEelAqPJo5GVbFmE73qsu4CObbW_7vd8qFJWqi5Ijjn3bh5K31H9v2ZIGDBIh2rdHTR2nSKjjZcF9B7VyWvYBiCL8Kn-ONrRk6gz/w640-h288/ph.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Kasus perkara inipun aneh, menggelitik dan menimbulkan berbagai pertanyaan di masyarakat luas. Sebab, seorang warga yang membuka usaha di tanah kosong yang diakui sebagai tanah milik Desa, bukannya di gusur atau dibongkar paksa karena tidak memiliki ijin seperti yang terjadi di berbagai Kabupaten/ Kota termasuk di Kabupaten Pasuruan sendiri, melainkan dianggap sebagai pelaku pencurian alias Tindak Pidana Korupsi penggunaan TKD<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/ada-saksi-palsu-dalam-sidang-perkara.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXEnWM0ODDSJ9KS_WDeB1VrOoN5JUt-QFQ0siF1dNVHD-jg-CkAmbKekIrTzG59tNXASCuU9vsyes3-01vTz8tPm4II6qjmv1oP8EnZEnk244eaMQpTZRmVo9d7dLiV--PNxW9i9kJQQtrps3HCdzfU6x8wjHHyxXaOui7oaWA4sdcw-e54wDu_ZcB/s600/lely%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXEnWM0ODDSJ9KS_WDeB1VrOoN5JUt-QFQ0siF1dNVHD-jg-CkAmbKekIrTzG59tNXASCuU9vsyes3-01vTz8tPm4II6qjmv1oP8EnZEnk244eaMQpTZRmVo9d7dLiV--PNxW9i9kJQQtrps3HCdzfU6x8wjHHyxXaOui7oaWA4sdcw-e54wDu_ZcB/w640-h534/lely%201.jpg" width="640" /></a></div>Adakah rekayasa hukum dalam kasu perkara ini hingga muncul dalam persidangan (Selasa, 23 Agustus 2022) saksi “palsu”?. Sebab yang dipanggil saat itu adalah Chori Sa’adah usia sekitar  60 tahun yang masih bertetangga dengan Tedakwa namun yang hadir dalam persidangan adalah anak dari Chori Sa’adah yaitu Khafidhotul laily usia sekitar 38 tahun namun JPU tidak mengetahui dengan alasan sesuai dengan BAP<br /><br />Akibat dari adanya saksi “palsu”, Penasehat Hukum Terdakwa pun menola tawaran Ketua Majelis Hakim untuk memanggil ulang Chori Sa’adah dan memilih untuk melanjutkan proses hukum yaitu melaporkan ke pihak kepolisian. Akankah Polisi menerima laporan ini atau menolak dengan berbagai alasan??? <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWwsXoBiWIxk0w2Sw20j5jJhMks-P6HG8KIDaV45tZRCjtfE9KmtpJGgrcA6prSl4uOQjtOycasRVRA34Gw6cjpW0SmbU2DCOMZcjT6Ad-B9M0bEsAXEPzjpe9J1lGwsEJ5G-0DC3D5mVSZ25i_oxjAjOuEKVM1DD_6lyePx0bJE5p66JBeCIE2u3U/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWwsXoBiWIxk0w2Sw20j5jJhMks-P6HG8KIDaV45tZRCjtfE9KmtpJGgrcA6prSl4uOQjtOycasRVRA34Gw6cjpW0SmbU2DCOMZcjT6Ad-B9M0bEsAXEPzjpe9J1lGwsEJ5G-0DC3D5mVSZ25i_oxjAjOuEKVM1DD_6lyePx0bJE5p66JBeCIE2u3U/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div>Dan kalau benar tanah seluas 9000 meter yang terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang dikenal dengan lapangan olah raga Desa Warungdowo tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage adalah Tanah Kas Desa Desa Warungdowo, sejak kapan dan bagaimana proses peralihannya?<br /><br />Pada sidang sebelumnya (Selasa, 16 Agustus 2022), menurut Kepala Desa M. Muslik kepada Majelis Hakim mengakui bahwa tanah lapangan Warungdowo adalah Tanah Kas Desa sesuai letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah letter C dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dengan Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang tercatat di buku Desa Warungdowo adalah sebagai bukti kepemilikan ? <br /><br />Kalau letter C adalah sebagai bukti kepemilikan bahwa tanah seluas 9000 meter yang terletak di GOR Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah milik Desa, mengapa pada tahun 2021 Kepala Desa M. Muslik berniat untuk mengurus sertifikat ke BPN dan kemudian dibatalkan?<br /><br />Sementara menurut ahli pertanahan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dalam persidangan menjelaskan, bahwa leter C bukan sebagai pemilikan tanah tetapi sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus sertifikat  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj14AW-P0ncc664ca9L8iUyI3zYOX32z72hyn03ihgk_1geU_A51qOroCXzq6mkTCgOq0QeQ55vzFQ9V2DjGgZahvo5Cc5rumzEFBV6JWKm2eId6QVf3pN_5jzAKg7oc7sDElagSRJoNjEw-c5DEZvg7WKAAIZ1geqI6-kWlqDEaU-S33wNp9IdUqj5/s1600/romli.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj14AW-P0ncc664ca9L8iUyI3zYOX32z72hyn03ihgk_1geU_A51qOroCXzq6mkTCgOq0QeQ55vzFQ9V2DjGgZahvo5Cc5rumzEFBV6JWKm2eId6QVf3pN_5jzAKg7oc7sDElagSRJoNjEw-c5DEZvg7WKAAIZ1geqI6-kWlqDEaU-S33wNp9IdUqj5/w640-h288/romli.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Moch. Romli</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Menurut Terdakwa Moch. Romli, pada tahun 1970, tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage ditempati oleh orang tuanya, M. Soleh. Dan setelah M. Soleh meninggal dunia pada tahun 1986, tanah tersebut kosong. <br /><br />Pada sekitar tahun 2000 an, yang menjadi Kepala Desa Warungdowo adalah saudara kandung dari Terdakwa dan tanah tersebut juga tidak di kelola oleh Desa. Pada tahun 2011 hingga sekarang (tahun 2022), Kepala Desa Warungdowo adalah M. Muslik, tanah tersebut juga tidak di kelola layaknya TKD lain,<br /><br />Tanah tersebut hanya di manfaatkan oleh masyarakat termasuk siswa pelajar sekita Desa sebagai lapangan olah raga hingga dikenal dengan sebutan GOR (gelanggang olah raga) Warungdowo secara gratis dan kadang disewakan ke pihak lain untuk kegiatan pameran namun uangnya diduga masuk ke kantong pihak-pihak tertentu bukan ke kas Desa<br /><br />Kalau benar bawah tanah tersebut adalah TKD, mengapa sejak puluhan tahun silam (1970)  tanah tersebut dibiarkan terbengkalai alias tidak dikelola oleh Kepala Desa Warungdowo ? Bukankah TKD adalah salah satu Pendapatan Asli Desa (PAD) ? Bukankah TKD salah satu sumber penghasilan dan menjadi “rebutan” para calon Kepala Desa?    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOrARGDDIbvRIgmV6fDzjely3k9Y7McBnop912dj_nhtNI6NcVuHdkICGJ0vzFEPX6-FhF2dkdkSlhFaaWVewmcjt5q4D62ICSeUjAB_0LihpVz94pGG3Hk-iCS1xpt_iEegBNEgawI4yBfr9qM3LRe0R5Qc49T2PcMps4Ei-P0FqZ4kdvLtzO_lMK/s640/Lely%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOrARGDDIbvRIgmV6fDzjely3k9Y7McBnop912dj_nhtNI6NcVuHdkICGJ0vzFEPX6-FhF2dkdkSlhFaaWVewmcjt5q4D62ICSeUjAB_0LihpVz94pGG3Hk-iCS1xpt_iEegBNEgawI4yBfr9qM3LRe0R5Qc49T2PcMps4Ei-P0FqZ4kdvLtzO_lMK/w640-h288/Lely%20-.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, dari puluhan saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 16 Agustus dan Selasa, 23 Agustus 2022), baik dari perangkat Desa Warungdowo, Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Pohjentrek, Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasuruan, beberapa warga pemilik lapak (kios) maupun dari pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 9 Pasuruan, tidak ada yang mengetahui pasti bahwa tanah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk usaha bengkel adalah Tanah Kas Desa<br /><br />“Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah,” kata saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan kepada Majelis Hakim<br /><br />“Belum masuk di PBN. Pada tahun 2021 melakukan pengukuruan untuk sertifikat PTSL tetapi tidak jadi karena menurut Kepala Desa ada proses kajian data. Tidak tau apa,” ucap saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan<br /><br />Yang anehnya lagi adalah keterangan saksi dari PT KAI. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengakui kalai PT KAI memiliki tanah di Desa Warungdowo. Tetapi saat di persidangan kepada Majelis Hakim menjelaskan, tidak melakukan pengecekan ke lokasi apakah sebahagian Tanah Kas Desa yang dimaksud adalah bagian dari milik PT KAI    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_84zm2zG34MRSR0hY7Heav5M8lRWrITS3QEHkj1AxvmnQBcKOrj9X-nZjmh3SMVaoI_xvgeZ-hNArnI0cwy27XqRY2Hpxh9nj6_oNfOcSATzE1Wq5fcykXRzp93yMD0rzPyMhAmDUjGmx4EmPiefqZPLf8ol5bMeRkYr3nTAbssGVB7bt6danDoFw/s640/b.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_84zm2zG34MRSR0hY7Heav5M8lRWrITS3QEHkj1AxvmnQBcKOrj9X-nZjmh3SMVaoI_xvgeZ-hNArnI0cwy27XqRY2Hpxh9nj6_oNfOcSATzE1Wq5fcykXRzp93yMD0rzPyMhAmDUjGmx4EmPiefqZPLf8ol5bMeRkYr3nTAbssGVB7bt6danDoFw/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfB73_5WauAExCzNP6idI7kZ72GGFGcxwvxx7em3sg90Up1uQ40wUBHjDj16pr4sje66od9zhBi-hUDI5L9T8H1UUny9lUNgxajdO34HBNz_1NowskPlo4y233sCW6E9AUBzbF-ledMRmHKMBdM3uHnyfTGyIvM5qeEmR8GHHHhfBv0H7e_ZGaa1gd/s640/SK-%20Kades.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfB73_5WauAExCzNP6idI7kZ72GGFGcxwvxx7em3sg90Up1uQ40wUBHjDj16pr4sje66od9zhBi-hUDI5L9T8H1UUny9lUNgxajdO34HBNz_1NowskPlo4y233sCW6E9AUBzbF-ledMRmHKMBdM3uHnyfTGyIvM5qeEmR8GHHHhfBv0H7e_ZGaa1gd/w480-h640/SK-%20Kades.jpg" width="480" /></a></div>Pada tahun 2013, Terdakwa Moch. Romli membuka usaha bengkel bus truk body dan repair, sesuai dengan surat keterangan usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo yang ditandatangani M. Muslik selaku Kepala Desa<br /><br />Pertanyaannya, kalau memang tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa, mengapa Kepala Desa Warungdowo M. Muslik mengeluarkan Surat Keterangan Usaha bengkel mobil kepada Terdakwa Moch. Romli? Mengapa tidak membuat surat perjaanjian sewa menyewa lahan tanah kas desa dengan menyebut besaran sewa per tahun?<br /><br />Baca: Sidang Perkara Korupsi TKD, Dasar Penghitungan Kerugian Negara adalah Rencana Pembangunan Lapak - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/sidang-perkara-korupsi-tkd-dasar.html<br /><br />Yang tak kalah anehnya adalah terkait kerugian negara sebesar Rp1.233.969.000 yang dihitung oleh Kejaksaan dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan bukan dari anggaran APBD atau APBN ataupun uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan pula kewajiban iuran yang tidak dibayar oleh Terdakwa melainkan penghitungan dari rencana pembangunan lapak pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 oleh Kepala Desa M. Muslik yang belum terlaksana<br /><br />“Menghitung rencana lapak yang akan dibangun di lapangan GOR Desa Warungdowo sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015,” kata Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan ini<br /><br />Penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu ‘metode baru tahun 2022 sejak lahirnya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999’ dengan menghitung rencana pembangunan lapak (belum terjadi) dikurangi lapak yang sudah terbangun (terjadi)  dan hasilnya menjadi kerugian keuangan negara yang dibebankan terhadap Terdakwa     <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0uU964qY75dINFP4_K-LONbrI6H4_MVvyq5nnx7odJE38dPLx_QvXaFI2TnDmERTx96lWy9FICcKb9TpsBe_0f7l5qSS-Xk5ogiVYQOgb6DTOYYdO91-_XifVhvlRpEKtj1oaKv9DGxzDRTtktwXj7NtEkRGT3aMg03t-3mOrHLiQCiplgP3neEso/s640/6.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0uU964qY75dINFP4_K-LONbrI6H4_MVvyq5nnx7odJE38dPLx_QvXaFI2TnDmERTx96lWy9FICcKb9TpsBe_0f7l5qSS-Xk5ogiVYQOgb6DTOYYdO91-_XifVhvlRpEKtj1oaKv9DGxzDRTtktwXj7NtEkRGT3aMg03t-3mOrHLiQCiplgP3neEso/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi dari Inspektorat Kab. Pasuruan</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html</a></span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaenZvbvB4f2KQ9Rp3DCcm7Ghdf_oublR64jR3cveY8tnmtklVTPSlE3z9UX33RwOIGSu7LZKq7AR37W-b89OfWTOtLcgTRtr7Kcly33xIjK0IXAgFISAZiUGhuziWWNLYviAIw3TDhIjUpSh7x0UX-Kpc3DC_b5Jot-tc2dsmu64SkVZdJh49K2e6/s1280/sertifikat.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaenZvbvB4f2KQ9Rp3DCcm7Ghdf_oublR64jR3cveY8tnmtklVTPSlE3z9UX33RwOIGSu7LZKq7AR37W-b89OfWTOtLcgTRtr7Kcly33xIjK0IXAgFISAZiUGhuziWWNLYviAIw3TDhIjUpSh7x0UX-Kpc3DC_b5Jot-tc2dsmu64SkVZdJh49K2e6/w300-h400/sertifikat.jpg" width="300" /></a></div>Yang tak kalah anehnya adalah tindakan aparat penegak hukum di kabupaten Pasuruan maupun di Jawa Timur yang belum bergerak untuk menelisik terkait adanya dugaan Pungli (Pungutan Liar) dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pemberian Sertifikat tanah gratis oleh pemerintah bagi masyarakat Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 lalu yang menarik biaya sebesar Rp650.000 untuk staus tanah perorangan bagi 950 peserta, dan sebesar 4 juta rupiah untuk 42 peserta dengan status tanhanya adalah ‘Verponding’ yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, adik salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pasuruan <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Apakah kasus perkara TDK Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang menyeret Terdakwa Moch. Romli adalah sebagai “menutupi” dari dugaan Pungli PTSL sehingga tidak tertarik lagi untuk 'mengusiknya'???<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???- <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a></span></span><br /><br />Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Majelis Hakim akan menyatakan bahwa Terdakwa Moch. Romli terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi ‘tanah kas desa dan menjatuhkan hukuman pidana penjara’?. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara

#Tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage Yang Diklaim Sebagai Tanah K...

»