Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Diadili Korupsi Karena Jual Barang Sitaan Sebesar Rp500 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYyXQyHCFLaFi8KOj_mYmOjmCL673ML0s6tr3WfGsf_vLyYYI1XJD5jS26rY3O-M_e7492gBg2l4is8vNvWXoeLXA4o0z9DuM3VSxH9AxzgWJHvmN1SArz2il9YyP_o3QR382BmllJhkUDV3bGCQ3jvqyCW_F8PiiPaa9QtxKARd7SaDRgNRMOJdye/s1600/sat%20pol%20pp..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYyXQyHCFLaFi8KOj_mYmOjmCL673ML0s6tr3WfGsf_vLyYYI1XJD5jS26rY3O-M_e7492gBg2l4is8vNvWXoeLXA4o0z9DuM3VSxH9AxzgWJHvmN1SArz2il9YyP_o3QR382BmllJhkUDV3bGCQ3jvqyCW_F8PiiPaa9QtxKARd7SaDRgNRMOJdye/w640-h288/sat%20pol%20pp..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya diseret oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya (Rabu, 28 September 2022) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa ‘tunggal’ dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Barang-barang Hasil Sitaan petugas Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Surabaya dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta <br /><br />Kasus inipun menarik dan sedikit menjadi pertanyaan, sebab Ferri Jacom selaku Kabid Trantib Masyarakat Sat Pol PP Kota Surabaya diadili sebagai Terdakwa kasus dugaan Korupsi Penjualan Barang-barang Barang-barang Hasil Sitaan petugas Sat Pol PP Kota Surabaya saat melakukan penertiban yang hasil penjualannya sebesar Rp500 juta<br /><br />Atas perbuatan Terdakwa Ferri Jacom yang menjual barang-barang tersebut, Terdakwa dijerat dakwaaan Primer Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Atau Subsider Pasal 10 huruf (b) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<b><i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmlxuKEvhMDtU9gZ8Jyk5ctkyiUHJBXM2D7h94AzMfwHakjLDl1zU4GyxKFpYC9zQ38I-s-GAIghzUK-BQ8yWw67wVP3kw23sGGQfKo0UWkBNChgUboWoOiWDoL7cpyhbKYHH4qmwHNxJ6Is-vuabupaoqzlAc6C8no5E0FycCSjOwOfN16upnVPme/s1600/sat%20pol%20pp2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmlxuKEvhMDtU9gZ8Jyk5ctkyiUHJBXM2D7h94AzMfwHakjLDl1zU4GyxKFpYC9zQ38I-s-GAIghzUK-BQ8yWw67wVP3kw23sGGQfKo0UWkBNChgUboWoOiWDoL7cpyhbKYHH4qmwHNxJ6Is-vuabupaoqzlAc6C8no5E0FycCSjOwOfN16upnVPme/w640-h288/sat%20pol%20pp2.jpg" width="640" /></a></div>Pasal 10 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :<br /><br />Huruf a berbunyi: Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat  dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau<br /><br />Huruf b berbunyi: Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau<br /><br />Pasal 15 berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5     sampai dengan Pasal 14.<br /><br />Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan  karena kehendaknya sendiri</i></b><br /><br />Pertanyaannya adalah, mengapa penyidik dan JPU Kejaksaan Negeri Suarabaya hanya menyeret Ferri Jacom untuk diadili sebagai Terdakwa, sementara penyidik dan JPU menyertakan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi “....bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. <br /><br />Anehnya, Terdakwa di dakwa melakukan upaya penjualan terhadap barang-barang hasil penegakan peraturan daerah Kota Surabaya yang masih berada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya. <br /><br />Sementara Pasal yang dikenakan JPU adalah tentang “Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan..” sesuai dakwaan JPU yaitu Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Atau Subsider Pasal 10 huruf (b) jo pasal 15 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah kata “Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan..” sama dengan melakukan ‘penjualan atau menjual’?. <i>Sinonim atau persamaan dari kata ‘Menggelapka’ diantaranya Menyamarkan. Menyembunyikan, Merahasiakan, Memanipulasi, Memalsukan</i><br /><br /><i>Sementara sinonim dari kata ‘penjualan’ adalah Pemasaran, Perdagangan, Memasarkan, Mendagangkan, Menjajakan, Mempromosikan, Menawarkan, Memperdagangkan, Mengiklankan</i>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnBVRppmMXQuEYYR1i4ywvbqT5vQMyQOdn2g7CtQIXdJXTgSsjtgl6G9U-F7ah_9eRqodqHtD9qPjMvOpDa4Z2R_yDThczfB-4OAYeEp-lnmGq9ByEFrtv3c0p8N8cCnbqw9M9pLr-cRN32O3H3XVN07wNV5ftN0nzahRuDkdi6fUQt_EUhzxw61E/s720/sat%20pol%20pp6.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="720" height="399" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwnBVRppmMXQuEYYR1i4ywvbqT5vQMyQOdn2g7CtQIXdJXTgSsjtgl6G9U-F7ah_9eRqodqHtD9qPjMvOpDa4Z2R_yDThczfB-4OAYeEp-lnmGq9ByEFrtv3c0p8N8cCnbqw9M9pLr-cRN32O3H3XVN07wNV5ftN0nzahRuDkdi6fUQt_EUhzxw61E/w400-h399/sat%20pol%20pp6.jpg" width="400" /></a></div> </div><div style="text-align: justify;">“Kita akan Eksepsi keran kasus ini aneh. Kalau ada penyerta nggak apa-apa ini Terdakwanya hanya satu di dakwa dalam penggelapan dalam jabatan. Masalah ditolak atau diterima Hakim kita lihat alasannya apa,” kata Iwan Harimurti selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co sebelum persidangan dimulai, Rabu, 28 September 2022<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Rabu, 28 September 2022 adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU R. Harwiadi, SH., MH., Li dkk terhadap Terdakwa Ferri Jacom dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Iwan Harimurti dan Abd. Saleh dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Nur Rachmansyah, SH., MH mengatakan, bahwa terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang menjabat sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/16292/436.8.3/2021 tanggal 30 Desember 2021, pada tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan upaya penjualan terhadap barang-barang hasil penegakan peraturan daerah kota Surabaya yang masih berada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya <br /><br />Modus operandi sebagai berikut : 1). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (abuse of power) yang dimiliki, sehingga dengan wewenang tersebut dipergunakan untuk memperdaya dan menggerakkan orang lain baik itu bawahannya ataupun pihak ketiga. ; 2). Menggelapkan barang-barang hasil penegakan peraturan daerah kota surabaya dengan jalan menjualnya melalui perantara pihak ketiga. ; 3). Melakukan jual beli barang-barang hasil penegakan peraturan daerah kota Surabaya tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ9tPozGWMPWGNum355UpSAoYRK09hcnkemjhYvOiheHwg107dByb-N0vBLg4MU4JEtP18NLP0QfNyHDh7zQYuLAk7Qt1nZhD_atBYPedpO5TUXOtEO_TzvVatqpabGFPz6LuIBqEliGipeLGFauRvUj33Z9xW0dZaJbSmT_uvL9kyceGk0kpzwZKD/s1135/sat%20pol%20pp4.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1135" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ9tPozGWMPWGNum355UpSAoYRK09hcnkemjhYvOiheHwg107dByb-N0vBLg4MU4JEtP18NLP0QfNyHDh7zQYuLAk7Qt1nZhD_atBYPedpO5TUXOtEO_TzvVatqpabGFPz6LuIBqEliGipeLGFauRvUj33Z9xW0dZaJbSmT_uvL9kyceGk0kpzwZKD/w406-h640/sat%20pol%20pp4.jpg" width="406" /></a></div>Bahwa terdakwa FERRI JOCOM S.Sos,  M.Si,. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya cara dengan menyuruh saksi Sunadi alias Cak Sun, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi untuk mencarikan pembeli dengan alasan pembersihan karena akan dilakukan pemavingan sehingga barang-barang yang ada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya akan dikeluarkan semua. <br /><br />Bahwa keempat orang tersebut gagal mencari pembeli sampai kemudian terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., bertemu dengan saksi Abdul Rahman dan kemudian menyepakati jual beli sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk seluruh barang-barang yang ada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, kecuali terhadap 4 (empat) rombong dan 1 (satu) mobil rongsokan. <br /><br />Atas dasar kesepakatan jual beli tersebut, saksi Abdul Rahman telah melakukan pemilahan barang-barang, baik dengan cara dipotong dengan menggunakan las ataupun alat lainnya. Bahwa atas kegiatan pemilahan barang-barang tersebut saksi Abdul Rahman telah melakukan pengangkutan  sebanyak 2 (dua) truck muatan besi yang kemudian dijual ke PT. Raksa oleh  saksi Abdul Rahman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan barang-barang hasil penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya yang belum sempat diangkut dan masih berada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tersebut sebagian besar dalam keadaan rusak dan terpotong-potong. <br /><br />Perbuatan yang dilakukan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) yang dijadikan dasar penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dimana dalam peraturan tersebut tidak dimungkinkan adanya penghapusan baik dalam bentuk pemusnahan ataupun pelelangan, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hanya sekedar bertugas menyimpan barang-barang tersebut di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hingga diambil oleh pemiliknya.<br /><br />Bahwa perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan atas kehendak terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., sendiri, dimana kegiatan pemilahan dan pengangkutan atas barang-barang hasil penegakan Peraturan Daerah kota Surabaya tersebut akan tetap dilaksanakan hingga semua barang didalam gudang tersebut diangkut keluar, <br /><br />Namun pada tanggal 23 Mei 2022 kegiatan ini dihentikan oleh saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H., dan saksi Agustinus Anang Prakosa S.H., dengan dasar Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor : 800 /3587/436.7.18/2022 Tanggal 23 Mei 2022.  Bahwa perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., dengan cara sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYltud6aEPpZqrLTJgNoplzizQs5XZB19nKuvA4BwZwDhH8wLRXTU3Fq_mwkAkwTZsJfC_kTGMvkKUsV_1bMK5Qr2OOxAbn4igpXd1x0A9aIivceT_c5DnXAar9-9TrJC8xR8M5Tl3wh2iSJYNmg3b35zIoEWrDJfEbrgucjMjuvyR_0gM8NikwQsz/s1600/sat%20pol%20pp5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYltud6aEPpZqrLTJgNoplzizQs5XZB19nKuvA4BwZwDhH8wLRXTU3Fq_mwkAkwTZsJfC_kTGMvkKUsV_1bMK5Qr2OOxAbn4igpXd1x0A9aIivceT_c5DnXAar9-9TrJC8xR8M5Tl3wh2iSJYNmg3b35zIoEWrDJfEbrgucjMjuvyR_0gM8NikwQsz/w640-h288/sat%20pol%20pp5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya dibentuk sebagai bagian perangkat daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwalkot), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan Satpol PP terutama terkait penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwalkot), anggota Satpol PP, juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang terkait dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwalkot).<br /><br />Bahwa salah satu aturan yang mengatur terkait penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Berdasarkan peraturan ini, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang : <br />• Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada; <br />• Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; <br />• Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada; <br />• Dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada. <br /><br />Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan menindak sebagaimana terdapat dalam poin kedua adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan. Secara implisit, penyitaan merupakan salah satu bentuk penindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP), dimana termasuk dalam prosedur penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menyatakan penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5MHHOSfVQXDq55dPWRqxU20HMlek5aHfl9ieUrPK7MoUpIPREYFa6DiZrmmeBTE8xPZFXTTNv4KP4TshvAtEHQKePUpD_ZhCOcWO46gM-69oY2PejygA5uc9dO3RhC3U0JWpGth5Hr2TRrDeT6UKR_oKbikQJaCvVgJCS06NnjTRfnlcSBBMRccLG/s1600/sat%20pol%20pp..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5MHHOSfVQXDq55dPWRqxU20HMlek5aHfl9ieUrPK7MoUpIPREYFa6DiZrmmeBTE8xPZFXTTNv4KP4TshvAtEHQKePUpD_ZhCOcWO46gM-69oY2PejygA5uc9dO3RhC3U0JWpGth5Hr2TRrDeT6UKR_oKbikQJaCvVgJCS06NnjTRfnlcSBBMRccLG/w640-h288/sat%20pol%20pp..jpg" width="640" /></a></div>Penyitaan merupakan wewenang yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS dapat terdiri dari pejabat penyidik, PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lain. Kewenangan Satpol PP dalam melakukan penyitaan juga tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) masing-masing daerah, dimana di Kota Surabaya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota  (Perwalkot) yang dimaksud adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Bangunan. <br />• Penertiban Bangunan Menara Telekomunikasi  <br />• Aturan Pelaksananya : Peraturan Walikota Nomor : 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi.<br /><br />2. Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame<br />• Penertiban Reklame <br />• Aturan Pelaksanaannya : Peraturan Walikota Nomor : 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.<br /><br />3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas <br />• Penertiban Jaringan Utilitas <br />• Aturan Pelaksananya : Peraturan Walikota Nomor : 49 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016.<br /><br />4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 2 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<br />• Penertiban Jaringan Utilitas <br />• Aturan Pelaksananya : Peraturan Walikota Nomor : 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 2 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<br /><br />5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan.<br /><br />Dalam pelaksanaanya di kota Surabaya kegiatan penertiban tersebut dilakukan oleh bidang-bidang yang ada didalam Satpol PP Kota Surabaya yaitu : a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. ; b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah. ; c. Bidang Pengembangan Sumber Daya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJWRwnQWDWgsszfIuMNzxt5pa4gjcIEjkWvqn_jpUCnNqdwe3hcAz7S2Un_wg-makUzz0nyP0J6Mav9rmyd1ZVTsJumH2cWaTDRWiGDRURNG_ici60HHnijSPPC36F_AVYQfauVmv4-l4a0-YxzxbcwFTp5ypP3yCDP58ODZ_iXsmxhUDhQUEutc5A/s1600/sat%20pol%20pp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJWRwnQWDWgsszfIuMNzxt5pa4gjcIEjkWvqn_jpUCnNqdwe3hcAz7S2Un_wg-makUzz0nyP0J6Mav9rmyd1ZVTsJumH2cWaTDRWiGDRURNG_ici60HHnijSPPC36F_AVYQfauVmv4-l4a0-YxzxbcwFTp5ypP3yCDP58ODZ_iXsmxhUDhQUEutc5A/w640-h288/sat%20pol%20pp.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut setelah dilakukan operasi penegakan peraturan daerah, terhadap barang hasil penertiban dilakukan registrasi (pencatatan) dan dokumentasi, untuk selanjutnya dibawa dan di kumpulkan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya.<br /><br />Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya pada dasarnya hanya memiliki kewenangan sebatas menyimpan saja, karena didalam peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar penertiban tidak disebutkan aturan terkait penghapusan barang tersebut baik dengan cara pelelangan ataupun penghapusan, karena barang-barang tersebut pada dasarnya bukan merupakan barang milik negara. <br /><br />Sehingga terhadap barang-barang yang dikumpulkan hanya bisa menunggu diambil pemiliknya dengan sebelumnya membayar sejumlah denda atau memenuhi persayaratan tertentu sebagaimana yang diatur didalam peraturan daerah, dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak dibenarkan melakukan tindakan penghapusan/pembersihan baik dengan jalan dihancurkan ataupun dijual (dilelang).<br /><br />Bahwa terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/16292/436.8.3/2021 tanggal 30 Desember 2021. Dimana berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8AJDjMIvxtZs4MIO1g0DzlS-dI7NQsUtGtl3OCDd9WSz1qsJI8u9quBVtRwmVdQdKKtCGpv87GQtRsaWGMr2uCqL05FUNKG1x9oYPq2V0cZL1ta80veD0t0ylo-dFEAu6dbZn9qlB11N7Hif-0PoHqvx1_wWS920JUpSBXpJ_JEx-cmT_gTs6TI9t/s1600/sat%20pol%20pp2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8AJDjMIvxtZs4MIO1g0DzlS-dI7NQsUtGtl3OCDd9WSz1qsJI8u9quBVtRwmVdQdKKtCGpv87GQtRsaWGMr2uCqL05FUNKG1x9oYPq2V0cZL1ta80veD0t0ylo-dFEAu6dbZn9qlB11N7Hif-0PoHqvx1_wWS920JUpSBXpJ_JEx-cmT_gTs6TI9t/w640-h288/sat%20pol%20pp2.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Satpol PP di Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, juga memiliki fungsi sebagai berikut :<br />a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; <br />b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; <br />c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain; <br />d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; <br />e. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; <br />f. Pelaksanaan pemantauan pasca penertiban pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; <br />g. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting; <br />h. Pelaksanaan penyusunan dan kajian ulang naskah kerja sama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; <br />i. Pelaksanaan bahan pedoman fasilitasi kegiatan kerja sama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; <br />j. Pelaksanaan kegiatan kerja sama penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; <br />k. Pelaksanaan pemantauan dan pengamanan kawasan strategis; <br />l. Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; <br />m. Pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; <br />n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan <br />o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya.<br /><br />Jabatan yang dimiliki oleh terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., dapat memberikan perintah (taruna) kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, juga termasuk anggota yang memiliki tugas menjaga di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya, khususnya kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV45fzYuabuIdwv1SvLDysZ-BysRE9Zplq1jrjsx0GrQoVD_W5ERjUhtIIqcO369W6Kg_FhUtaCxPMmAQe84s-rlj0T9-Aq7YUcReJm86UhQeTx6sZ2XkUtz_tPuy16WD8a99oxyZ8btlRajeJYd6DzOC9uPnbwAHGaT4uGEbuuQb-fyPEQdMJwVHq/s1600/sat%20pol%20pp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV45fzYuabuIdwv1SvLDysZ-BysRE9Zplq1jrjsx0GrQoVD_W5ERjUhtIIqcO369W6Kg_FhUtaCxPMmAQe84s-rlj0T9-Aq7YUcReJm86UhQeTx6sZ2XkUtz_tPuy16WD8a99oxyZ8btlRajeJYd6DzOC9uPnbwAHGaT4uGEbuuQb-fyPEQdMJwVHq/w640-h288/sat%20pol%20pp.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 11 Mei 2022, terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., mengundang saksi Sunadi alias Cak Sun, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi, untuk datang Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, untuk membicarakan terkait pembersihan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya karena akan dilakukan pemavingan. Bahwa terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., meminta barang-barang di Gudang tersebut dikeluarkan semua, yang selanjutnya untuk dijual dan saksi Sunadi alias Cak Sun, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi diminta mencarikan pembeli.<br /><br />Saksi Sunadi alias Cak Sun, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi menanyakan kepada terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., terkait barang-barang tersebut dijual berdasarkan tender atau penunjukkan langsung? Dan dijawab oleh terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., bahwa ”barang-barang itu adalah milik saya (terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si.) <br /><br />Sehingga tidak perlu tender atau penunjukkan langsung, semua apa kata saya, dan saya (terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si.) sudah berkoordinasi dengan pak Kasat, dan pak Kasat sudah setuju dan memerintahkan untuk melakukan pembersihan gudang karena akan di paving”. Ditengah pembicaraan tersebut kemudian terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., memanggil saksi Mudita yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk bergabung ke ruangan dan mengenalkan keempat orang tersebut sebagai teman-temannya yang akan melakukan pembersihan dan meminta saksi Mudita untuk membantu pelaksanaannya.<br /><br />Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., mengajak saksi Mudita ke lokasi Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya untuk melakukan pengecekan dalam rangka pembersihan Gudang dan bertemu dengan saksi Prastio dan saksi Eko Hariyanto yang merupakan petugas penjaga gudang, saksi Sunadi alias Cak Sun, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi serta saksi Abdul Mu’in yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Bidang Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtQSH_1mCSC3rLGwu2jJvvE8fXt07aiZM-HDdJ1JPQ7zYpoX5HzQfqEEohdr4bChmIt8boXxjf_yvrNJlfZ2SDVkhHWNowz-sUgt11CDZxdDgF3ovH41rqCe9BUtivyxANt7bv8VMHjzVbDN6uPAo84NnitAT0I5Q-p0GYvZ8pELW368_ufBV6o0Kt/s720/sat%20pol%20pp6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="720" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtQSH_1mCSC3rLGwu2jJvvE8fXt07aiZM-HDdJ1JPQ7zYpoX5HzQfqEEohdr4bChmIt8boXxjf_yvrNJlfZ2SDVkhHWNowz-sUgt11CDZxdDgF3ovH41rqCe9BUtivyxANt7bv8VMHjzVbDN6uPAo84NnitAT0I5Q-p0GYvZ8pELW368_ufBV6o0Kt/w640-h638/sat%20pol%20pp6.jpg" width="640" /></a></div>Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang hasil penertiban Peraturan Daerah tersebut, terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., bertemu dengan saksi Abdul Rahman yang saat itu sedang bekerja di gudang milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. <br /><br />Kemudian terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., menawarkan barang-barang hasil penertiban Peraturan Daerah yang disimpan di gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya kecuali 4 (empat) rombong dan 1 (satu) mobil rongsokan untuk dibeli oleh  saksi Abdul Rahman, dengan harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan saksi Abdul Rahman menyatakan siap membelinya. <br /><br />Setelah terjadi kesepakatan jual beli tersebut terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si.,  mengumpulkan saksi Mudita (Kasubkord Operasional), saksi Abdul Mu’in, Sunadi alias Cak Sun, saksi Yateno alias Yatno, saksi Mohammad S. Hanjaya alias Abah Yaya dan saksi Slamet Sugianto alias Sugi, penjaga gudang yaitu saksi Prastio, saksi Eko Hariyanto, saksi Abdul Rahman dan saksi Abah Siman (pembeli) didepan pos jaga Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan memberikan informasi dan taruna (perintah) sebagai berikut : <br /><br />• Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 akan mulai dilakukan pembersihan barang-barang bukti hasil penertiban Peraturan Daerah yang ada di gudang dan kemudian akan dilakukan pemavingan oleh Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Pematusan.<br />• Terdakwa FERRI JOCOM S.Sos., M.Si., menunjuk saksi Abdul Muin sebagai petugas pengawas/koordinator dilapangan. <br />• Pembersihan akan dilakukan oleh saksi Abdul Rahman dan saksi Abah Siman serta para pekerjanya.<br /><br />Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saksi Abdul Rahman dan saksi Abah Siman membawa pekerja sebanyak + (lebih kurang) 20 (dua puluh) orang, dengan membawa 1 (satu) unit Forklift, alat las dan 2 (dua) truck barang, dan kemudian mulai melakukan kegiatan pembersihan. Sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Andriansyah Eka Saputra S.H. (PNS Bidang Penegakan Hukum Peraturan Daerah) beserta timnya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhB6jc0uNXamqAjD5ECJ7TJl0HqKbYesPcIod7Q2VmhygEmQo62xAVN9jOPECoJXYyY78V_uUTQ8ncEPpbZMapS_a0Z66w-K9amligoYvWfO17HODs7aoqUYnF0jtvetpSb0Qynqzx0o2AwcUSKhZHLSvbyb95w8GGR4vjdsuD0IksR-vTZI0QqC9N/s1020/sat%20pol%20pp3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1020" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhB6jc0uNXamqAjD5ECJ7TJl0HqKbYesPcIod7Q2VmhygEmQo62xAVN9jOPECoJXYyY78V_uUTQ8ncEPpbZMapS_a0Z66w-K9amligoYvWfO17HODs7aoqUYnF0jtvetpSb0Qynqzx0o2AwcUSKhZHLSvbyb95w8GGR4vjdsuD0IksR-vTZI0QqC9N/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div>Setelah melaksanakan tugas penertiban utilitas, dengan membawa truck akan melakukan penyimpanan barang hasil penertiban ke Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya namun dihentikan oleh saksi Abdul Mu’in, dengan alasan didalam ada 2 (dua) truck memuat besi tower dan besi utilitas karena adanya kegiatan pembersihan yang diperintahkan oleh terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si., <br /><br />Sehingga diminta berhenti terlebih dahulu karena terhalang oleh truck tersebut. Setelah saksi Abdul Mu’in mengkondisikan 2 (dua) truck, saksi Andriansyah Eka Saputra S.H. beserta timnya dapat melakukan penyimpanan, namun hanya di bagian depan gudang saja. <br /><br />Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, saksi Abdul Rahman memerintahkan pekerjanya untuk mengirim 2 (dua) truck barang yang memuat besi tower dan besi utilitas ke PT Raksa, dan kemudian muatan tersebut dijual seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Atas keluarnya barang tersebut saksi Abdul Mu’in melalui telepon memberitahukan kepada saksi Sunadi (Cak Sun) dan pada saat itu dijawab “Kita belum ada pembayaran, kok besi sudah dikeluarkan” dan saat itu saksi Sunadi (Cak Sun) marah-marah kepada saksi Abdul Mu’in. <br /><br />Dan kemudian saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) akhirnya datang ke Gudang untuk mencari saksi Abdul Rahman, dan menanyakan kenapa belum ada pembayaran namun barang sudah di angkut, dan dijawab oleh saksi Abdul Rahman bahwa sudah ada kesepakatan dengan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. <br /><br />Pembayaran akan dilakukan pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2022, namun sebelum pembayaran sudah diijinkan untuk bekerja. Kemudian saksi Sunadi (Cak Sun) menelpon terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. menanyakan hal tersebut, dan kemudian dibenarkan serta saksi Sunadi (Cak Sun) diminta untuk menerima pembayaran dari saksi Abdul Rahman.<br /><br />Pada pagi hari Jum’at tanggal 20 Mei 2022, saksi Sunadi (Cak Sun) di telepon terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si., dan menanyakan “Sudah beres belum (terkait pembayaran)?, pokoknya terkait pembayaran sampeyan yang ngurus?”. <br /><br />Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB tanggal 20 Mei 2022, saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi), bertemu dengan saksi Abdul Rahman di pos penjagaan Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya, untuk penyerahan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari saksi Abdul Rahman. <br /><br />Sekitar Pukul 15.00 tanggal 20 Mei 2022, saksi Sunadi (Cak Sun) menelpon terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si., dan menjelaskan bahwa pembayaran sudah selesai, dan saksi Sunadi (Cak Sun) menanyakan apakah uangnya diantar, kemudian dan dijawab terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. “ke dukuh pakis aja (kantor kelurahan Pradah Kali Kendal) habis maghrib”.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjALbGmcFcaancNQy30f8PAYN8p6dQws4biYSP9JPwFYN7KvfL6Tgr4WowJ5DIHL7v1Dce4d-SAnIt-sEZ36enmgpdVTKEnfWRSBI24grNp74QUJCT_ek-W8aGaYEaqozHdAn6_xjUcjYUR0kO_KdHjQY4EcO9qoReeFAyCrNQVMDRsHy3DR50Hbkhx/s1600/sat%20pol%20pp2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjALbGmcFcaancNQy30f8PAYN8p6dQws4biYSP9JPwFYN7KvfL6Tgr4WowJ5DIHL7v1Dce4d-SAnIt-sEZ36enmgpdVTKEnfWRSBI24grNp74QUJCT_ek-W8aGaYEaqozHdAn6_xjUcjYUR0kO_KdHjQY4EcO9qoReeFAyCrNQVMDRsHy3DR50Hbkhx/w640-h288/sat%20pol%20pp2.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi), bertemu dengan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. sekitar pukul 20.00 WIB di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si., yang dimasukkan kedalam 3 kardus kue Amanda, dimana kardus paling atas berisi kue amanda, kardus tengah dan paling bawah berisi uang masing sebesar  Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). <br /><br />Sedangkan uang senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan perintah terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. dibawa saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) untuk biaya operasional pembersihan Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya untuk 2 (dua) bulan kedepan.<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 saat acara rujak ulek, saksi Andriansyah Eka Saputra S.H. memberikan laporan kepada saksi Irna Pawanti AP. M.Si. (Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) dan saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. (Subkoordinator Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) terkait kegiatan penertiban utilitas yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, selain terkait kegiatan juga dilaporkan adanya kegiatan pembersihan Gudang yang dilakukan atas perintah terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si.<br /><br />Karena merasa tidak ada giat pembersihan yang diperintahkan oleh saksi Dr. Eddy Christijanto, Drs.M.Si. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) maka pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, saksi Irna Pawanti AP. M.Si. melaporkan kegiatan tersebut kepada saksi Dr. Eddy Christijanto, Drs.M.Si., dan menyatakan bahwa seharusnya tidak ada kegiatan pembersihan tersebut karena tidak ada perintah, <br /><br />Sehingga kemudian keluar perintah tertulis kepada saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. dan saksi Agustinus Anang Prakosa SH dengan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor : 800 / 3587 / 436.7.18 / 2022 tanggal 23 Mei 2022, untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap permasalahan barang bukti hasil penertiban yang berada di Gudang Tanjungpersil Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizblIQSZEj1UzkMosdtoKt_gLshSI0_WEREkyOtuinDjl3xTsMeHDKd8WIVSQWLKFgQ-kUi4NKTmnC0bQcMtL7Gea3yQEqvRRsKQqCAo_bo6ugr8im65nYlyL_iZIu0fhOAPkHpCfJtFzv5U8BhMjlGlJYzUzuYM8Wx2fZbPUHBgQYAKRLrcXRgJNp/s1135/sat%20pol%20pp4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1135" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizblIQSZEj1UzkMosdtoKt_gLshSI0_WEREkyOtuinDjl3xTsMeHDKd8WIVSQWLKFgQ-kUi4NKTmnC0bQcMtL7Gea3yQEqvRRsKQqCAo_bo6ugr8im65nYlyL_iZIu0fhOAPkHpCfJtFzv5U8BhMjlGlJYzUzuYM8Wx2fZbPUHBgQYAKRLrcXRgJNp/w406-h640/sat%20pol%20pp4.jpg" width="406" /></a></div><br />Setelah mendapatkan perintah tersebut saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. dan saksi Agustinus Anang Prakosa SH datang ke Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tanjungpersil Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya dan melihat + 20 orang sedang melakukan kegiatan pemilihan dan pemotongan besi, yang kemudian menghentikan kegiatan tersebut dan dari keterangan para pekerja menyatakan bahwa mereka bekerja dibawah perintah dari saksi Abdul Rohman, dimana saat itu saksi Abdul Rohman tidak berada di Gudang.<br /><br />Atas penghentian kegiatan tersebut pada tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. memanggil saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) untuk datang ke Kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal dan kemudian menerangkan bahwa barang-barang tersebut bermasalah. <br /><br />Pada saat itu juga saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) meminta uang yang tempo hari diserahkan sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dikembalikan kepada pembelinya namun terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. tidak mengakui bahwa telah menerima uang tersebut dan mengaku bahwa 3 (tiga) kardus kue Amanda pada saat itu langsung diberikan kepada temannya.<br /><br />Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. beserta tim datang kembali ke Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tanjungpersil Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya, setelah sebelumnya Ibu Linda Novanti S.H. M.H. (Sekretaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya) melaporkan masih ada kegiatan pemilihan dan pemotongan besi. Di lokasi masih ditemukan sekitar + 3 orang, dimana saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. bertemu dengan saksi Abdul Rohman. <br /><br />Dari keterangan saksi Abdul Rohman menyatakan bahwa mereka bekerja tidak liar dan atas seijin dari terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. Bahwa pada saat itu juga diamankan 2 (dua) tabung Elpiji - Bright Gas.<br /><br />Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. diperintahkan oleh saksi Dr. Eddy Christijanto, Drs.M.Si., untuk mendampingi pihak Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya, <br /><br />Dimana pada saat itu bertemu dengan saksi Abdul Rohman yang kemudian memberikan pengakuan dengan disertai bukti dokumentasi bahwasanya kegiatan tersebut tidak liar dan sebelumnya telah terjadi kesepakatan jual beli dengan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembersihan seluruh barang-barang yang ada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya, kecuali 4 (empat) rombong dan 1 (satu) mobil rongsokan.<br /><br />Saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) menghubungi terus menerus agar terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. segera mengembalikan uang tersebut namun terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. menyangkal telah menerima uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam bungkus kue Amanda tersebut. <br /><br />Bahwa kemudian terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. meminta pertolongan kepada saksi Irvan Widyanto (Asisten 2 Pemerintah Kota Surabaya) untuk melakukan mediasi dengan saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi).    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj2b-d_BgaZxS5Jf5WTShCVt2kdsGL4dn2tkEzaN9OjISoAK639_I3X7-EweLYrhSucDj5rMAFef-lRQaxRWxSwDPU90D1JvWClNXcsBPd1-ett-LiuqC4n65VX3V0oRYqxN2s2xRvHu4pXFLG0bhV9duHNqH9c4UnMXTIj0VDbb7B5EbKmDunKkuI/s1600/sat%20pol%20pp..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj2b-d_BgaZxS5Jf5WTShCVt2kdsGL4dn2tkEzaN9OjISoAK639_I3X7-EweLYrhSucDj5rMAFef-lRQaxRWxSwDPU90D1JvWClNXcsBPd1-ett-LiuqC4n65VX3V0oRYqxN2s2xRvHu4pXFLG0bhV9duHNqH9c4UnMXTIj0VDbb7B5EbKmDunKkuI/w640-h288/sat%20pol%20pp..jpg" width="640" /></a></div>Atas permintaan tersebut saksi Irvan Widyanto menghubungi mereka untuk datang ke ruang rapat saksi Irvan Widyanto (Asisten 2 Pemerintah Kota Surabaya) dan terjadi mediasi. Bahwa kemudian terjadi perdebatan terkait dengan jual beli barang-barang di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya, serta terkait dengan uang hasil penjualannya, sehingga kemudian saksi Irvan Widyanto menyampaikan kepada mereka untuk mengembalikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada ”Orang Madura” yang membeli barang-barang tersebut. <br /><br />Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kantor Kelurahan Pradah Kali Kendal, terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun pada saat penyerahan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. tetap tidak mengakui bahwa sebelumnya telah menerima uang tersebut sebelumnya, penyerahan uang tersebut dilakukan oleh karena adanya kebaikan hatinya semata. <br /><br />Pada tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WIB saksi Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (Abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) datang ke rumah Abah Siman untuk mengembalikan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Abdul Rahman, dan Abah Siman.<br /><br />Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya pada dasarnya hanya memiliki kewenangan sebatas menyimpan saja, karena didalam Peraturan Daerah yang digunakan sebagai dasar penertiban tidak disebutkan aturan terkait penghapusan barang tersebut baik dengan cara pelelangan ataupun penghapusan, karena barang-barang tersebut pada dasarnya bukan merupakan barang milik negara. Sehingga terhadap barang-barang yang dikumpulkan hanya bisa menunggu diambil pemiliknya dengan sebelumnya membayar sejumlah denda atau memenuhi persayaratan tertentu sebagaimana yang diatur didalam peraturan daerah, dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya tidak dibenarkan melakukan tindakan penghapusan/pembersihan baik dengan jalan dihancurkan ataupun dijual (dilelang).<br /><br />Kegiatan pembersihan barang-barang di Gudang Satpol PP Kota Surabaya untuk dijual yang dilakukan atas perintah terdakwa tersebut akan tetap dilaksanakan hingga semua barang didalam Gudang tersebut diangkut keluar, <br /><br />Namun kegiatan tersebut belum selesai karena pada tanggal 23 Mei 2022 kegiatan ini dihentikan oleh saksi Iskandar Zakariya S.E., M.H. dan saksi Agustinus Anang Prakosa S.H. dengan dasar Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Nomor : 800 / 3587 / 436.7.18 / 2022 tanggal 23 Mei 2022. Sehingga terhentinya kegiatan tersebut bukan semata-mata karena kehendak terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si.<br /><br />Akibat kegiatan tersebut barang-barang hasil penegakan Peraturan Daerah yang berada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya sebanyak 2 (dua) truck muatan besi diangkut dan dijual ke PT. Raksa oleh saksi Abdul Rahman sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan perkiraan besi diangkut dan dijual adalah sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibvRvI67FVUttzWr1GiWojECcXK_-Hv0bRetXKHsCFtDEl-5KMlWn-LxX8MNWE_49QvpDjYGfX8tTpvT1DFiDTrfr2d3HZCdLBv7lCphelqMh0Qmqwsuk7z6TTJp7jNg0DxXdfontwMK3r7uvE1TajXfefvDqBGlJRQ2V-suPsoNjgMcDnTjxOVRIE/s2854/BARANG_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2854" data-original-width="2376" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibvRvI67FVUttzWr1GiWojECcXK_-Hv0bRetXKHsCFtDEl-5KMlWn-LxX8MNWE_49QvpDjYGfX8tTpvT1DFiDTrfr2d3HZCdLBv7lCphelqMh0Qmqwsuk7z6TTJp7jNg0DxXdfontwMK3r7uvE1TajXfefvDqBGlJRQ2V-suPsoNjgMcDnTjxOVRIE/w663-h640/BARANG_1.jpg" width="663" /></a></div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBZhzKbnjld0pPBR1tyCItJfhz7c8_XuyaKa4IT5cXqPtZXPzCTzEm64VFf5XYiVHVkZbX0uRNZNo50z4jumpCgSlLt9a__0R3Cyby5SVz4MPGLf4HNuwhB9sFrieXhdrfyWGQVPhEpuMHo1MZ86mrM_uiwYY24VQ26lJdBNYn8hVT3Q7admGHtmWa/s2374/BARANG_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="726" data-original-width="2374" height="235" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBZhzKbnjld0pPBR1tyCItJfhz7c8_XuyaKa4IT5cXqPtZXPzCTzEm64VFf5XYiVHVkZbX0uRNZNo50z4jumpCgSlLt9a__0R3Cyby5SVz4MPGLf4HNuwhB9sFrieXhdrfyWGQVPhEpuMHo1MZ86mrM_uiwYY24VQ26lJdBNYn8hVT3Q7admGHtmWa/w661-h235/BARANG_2.jpg" width="661" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table>Barang-barang hasil penegakan Peraturan Daerah kota Surabaya yang belum sempat diangkut dan masih berada di Gudang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya di Jl Tanjungsari No. 11-15 Surabaya sebagian besar dalam keadaan rusak dan terpotong-potong. Sehingga secara nyata telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) yang dijadikan dasar penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dimana dalam peraturan tersebut tidak dimungkinkan adanya penghapusan baik dalam bentuk pemusnahan ataupun pelelangan, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya hanya sekedar bertugas menyimpan barang-barang tersebut hingga diambil oleh pemiliknya.<br /><br />Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si. yang merupakan Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, <br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/16292/436.8.3/2021 tanggal 30 Desember 2021, telah melakukan kesengajaan untuk menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang dikuasainya karena jabatan, sehingga dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Perbuatan terdakwa FERRI JOCOM S.Sos. M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Diadili Korupsi Karena Jual Barang Sitaan Sebesar Rp500 Juta

BERITA KORUPSI .CO - Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Pol...

»

Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Rp60.1 M, PH Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH: Tidak Ada Kerugian Negara Karena 32 SHM Aguanan di Bank Jatim

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EZUyHSxsU8KGIibfZ1RblOPr7WiZz3nqsCyl6R_AJmGgaCxex6ix4bzNyNP3e2KBRh_1Ik1SBdvQCGB6KtqQrtQcCA9m1SkYyjYzysVNhVrzSrHzcjOx01t2OCE_F1_W15ERc0mqPDSafGfThPGHVzeHifny6A4xSbVQxxwDN_WJb-U18zdvkffW/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8EZUyHSxsU8KGIibfZ1RblOPr7WiZz3nqsCyl6R_AJmGgaCxex6ix4bzNyNP3e2KBRh_1Ik1SBdvQCGB6KtqQrtQcCA9m1SkYyjYzysVNhVrzSrHzcjOx01t2OCE_F1_W15ERc0mqPDSafGfThPGHVzeHifny6A4xSbVQxxwDN_WJb-U18zdvkffW/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Sidang lanjutan perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit macet pemberian fasilitas kredit kepada PT Hazzel Karya Makmur (PT HKM) oleh Bank Jatim Pusat pada tahun 2014 - 2018 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18 kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 28 September 2022) dengan agenda Pledoi atau Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk atas Tuntutan Pidana Terhadap Dua Terdakwa selaku Debitur atas nama PT HKM dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dua pekan lalu<br /><br />Kedua Terdakwa yang dimaksud berstatus pasangan suami istri (Pasutri) itu adalah Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku  Pelaksana Kegiatan PT HKM di Tuntut pidana penjara selama Sepuluh (10) tahun denda sebesar Rp500 juta Subsider pidana kurungan selama lima (5) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp60.178.180.725,18 Subisder pidana penjara selama 5 tahun sedangkan istrinya, Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmin Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur dituntut pidana penjara selama Enam (6) tahun denda senilai Rp300 juta Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan (dalam berkas perkara penuntutan terpisah)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Lengkapnya baca: Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Rp60.1 M, Debitur Pasutri Dituntut Berbeda - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-jatim.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kasus-korupsi-kredit-fiktif-bank-jatim.html</a><br /><br />Baca juga: Dua Terdakwa Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Pusat Diadili, PH Terdakwa Eksepsi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/dua-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-macet.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/dua-terdakwa-kasus-korupsi-kredit-macet.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyen_jeHT9aRLjd7dLqZG6SVdTDEz7i9VvVrHRbiRd9RBnHYzsFhWy5TlKhSdEbH1v-pZmREhcUjLmgioL6H7dJ-bfku_MONxO3xciDHbAsbG7bvo4h0aDVBki37Cm8IyUHISupAanl25C3umBMk-kDGRFOG8PA6DpyyreITGDi4wm58mmeDi23LSg/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyen_jeHT9aRLjd7dLqZG6SVdTDEz7i9VvVrHRbiRd9RBnHYzsFhWy5TlKhSdEbH1v-pZmREhcUjLmgioL6H7dJ-bfku_MONxO3xciDHbAsbG7bvo4h0aDVBki37Cm8IyUHISupAanl25C3umBMk-kDGRFOG8PA6DpyyreITGDi4wm58mmeDi23LSg/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Pasangan suami istri ini didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Menurut JPU, akibat dari perbuatan Kedu Terdakwa yang mengajukan Fasilitas Kredit Menengah dan Korporasi (KMK) kepada Bank Jatim Pusat pada tahun 2014 sebesar Rp50 millira untuk pembangunan Proyek business Central 99  atau pergudangan di Jalan Putat Lor 99 Menganti, Gresik yang tidak melunasi alias maet mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18 (telah diangsur sebesar Rp3.343.325.690)<br /><br />Perhitungan kerugian keuangan negera Cq.Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18 adalah;<br /></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Kredit dari PT Pokok    : 44.985.011.465,13</li><li>Bunga            <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>: 15.193.169.260.05</li><li>Biaya Notaris        <span>    </span><span>    </span>:     300.000.000</li><li>Biaya Apresal Lelang   :     119.750.000</li><li>Asuransi Kebakaran    <span>  </span>:      37.000.000</li><li>Tota sebesar Rp60.634.930,725 dan kerugian negara menjadi Rp60.178.180.725,18  </li></ul></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNqCaJgxdJPxHBJ4sMjj4sSuqWTnmEu2nb4zPxZh3Xiiee_F5o5DTivQHxwZkZYTdbh94bHHYNMfwCkSNIJ1wkEvgUwBr2QLczZFBWlcF4YZVIWjyFMwOsS37ugkN0CtgGoOaKDRc8BKbkxi2dU_0o23FJQVQfOAgafXu2MwMir_6RnyATYuYpaxYM/s640/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNqCaJgxdJPxHBJ4sMjj4sSuqWTnmEu2nb4zPxZh3Xiiee_F5o5DTivQHxwZkZYTdbh94bHHYNMfwCkSNIJ1wkEvgUwBr2QLczZFBWlcF4YZVIWjyFMwOsS37ugkN0CtgGoOaKDRc8BKbkxi2dU_0o23FJQVQfOAgafXu2MwMir_6RnyATYuYpaxYM/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow terkait kerugian keuangan negera Cq.Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18 menjadi pertanyaan sejak awal oleh Tim Penasehat Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH dkk<br /><br />Bahkan Budiarjo Setiawan mengatakan, bahwa kasus yang menjerat Terdakwa Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow dan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmin, tidak menimbulkan adanya kerugian keuangan negara Cq. Bank Jatim sebesar Rp60.178.180.725,18<br /><br />Alasannya, karena pengajuan Kredit oleh PT HKM melalui Terdakwa kepada Bank Jatim Pusat pada tahun 2014 sebesar Rp50 miliar adalah dengan menjaminkan sebanyak 32 SHM (Sertifikat Hak Milik) asli atas nama PT Hazzel Karya Makmur (PT HKM) yang hingga saat ini masih berada di Bank Jatim dan dijadikan sebagai barang bukti. <br /><br />“Dari mana penghitungannya ada kerugian negara sebesar itu?. Ini bukan Korupsi melainkan perdata. Karena pinjaman sudah ada pembayaran sebesar tiga miliar lebih. Dan perlu diingat, ada agunan atau jaminan berupa SHM asli atas nama PT HKM sebanyak 32 yang hingga saat ini berada di Bank Jatim,” kata Budiarjo seusai persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQv_sgfiS1goCk7vwgrQlm8tn-6_cOWCsZhWQ22NMuz9X_vsy3BAeebKB-vu5jjw2n0jRDvWEi0XPTAG_mJS74qSQr97kiCKAAdjiace4QATxaHhmI3q6MPeDZfmOyZQCpTMgGErvLLfBbNzBNYlldePbSD_b8suDweSQbLqNhz_ztM889g7z7RabD/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQv_sgfiS1goCk7vwgrQlm8tn-6_cOWCsZhWQ22NMuz9X_vsy3BAeebKB-vu5jjw2n0jRDvWEi0XPTAG_mJS74qSQr97kiCKAAdjiace4QATxaHhmI3q6MPeDZfmOyZQCpTMgGErvLLfBbNzBNYlldePbSD_b8suDweSQbLqNhz_ztM889g7z7RabD/w640-h480/9.jpg" width="640" /></a></div>Budiarjo justru menuding Bank Jatim melalui perkara ini untuk mencari keuntungan dua kali lipat. Alasannya, Terdakwa dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.178.180.725,18 sementara 32 SHM asli atas nama PT HKM hingga saat ini masih berada di Bank Jatim tanpa memperhitungkan nilai jual dari 32 SHM tersebut<br /><br />“Coba bayangkan, dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp60.178.180.725,18 tanpa memperhitungkan nilai jual dari 32 SHM. Ini kan nyari untung dua kali lipat namanya,” ucap Budiarjo<br /><br />Padahal, lanjut Budiarjo, dalam perjanjian kredit apa bila macet maka 32 SHM dapat dilelang atau dijual oleh Bank Jatim dan itu saksikan Notaris. Kecuali kalau SHM itu palsu atau 32 SHM itu sudah di lelang atau dijual ternyata tidak mencukupi dan Terdakwa tetap tidak melunasi kekurangannya itulah yang menjadi kerugian negara <br /><br />“Ada 28 bagunan gudang dan 4 ruko yang berdiri di atas tanah sesuai dengan 32 SHM yang masing-masing bagunan gudang dan ruko memiliki 1 SHM. Ini kan belum di jual. Pernah memang di lelang oleh Bank Jatim tapi belum ada pesertanya. Lalu siapa yang salah? Terdakwa atau orang yang tidak bersedia membeli? Lalu apa artinya ada agunan atau jaminan atas pinjaman itu?. Ini bukan seperti perkara lain, ada pinjaman tapi tidak ada agunan atau agunannya tidak sesuai,” lanjut Budiarjo<br /><br />Sementara Pledoi atau Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow dan Ria Komsatun Bin Jasmin), Budiarjo Setiawan, SH., MH, Moch. Ysuron Marzuki, SH., MH, Sayu Indah Samawati, SH., MH dibacakan secara virtual diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Rabu, 28 September 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang dikekrtuai Hakim A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Dicky Aditya Herwindo, SH., MH (dan Muliani Buraera, SH) dengan JPU dari Kejari Tanjung Perak dan dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkghFbSsl1z1ays0JG9naP124s-k6Qrj6T2MWmdnQCQPCjz0HBXT_QUXPQ0CEZMi0G_qNdJTseMfx5OtYy83QUeD9WgywXxi6HjxrkIyIwoHOKtHX4MMzyhOmX9ClnAsFsZLKlPeXqrDx0_HE4uZ7OgF4t079QhK168_C42bDzy5DHuJxiJ2A2r3gq/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkghFbSsl1z1ays0JG9naP124s-k6Qrj6T2MWmdnQCQPCjz0HBXT_QUXPQ0CEZMi0G_qNdJTseMfx5OtYy83QUeD9WgywXxi6HjxrkIyIwoHOKtHX4MMzyhOmX9ClnAsFsZLKlPeXqrDx0_HE4uZ7OgF4t079QhK168_C42bDzy5DHuJxiJ2A2r3gq/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Pledinya Budiarjo Setiawan mengatakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa bersalah adalah tidak benar. Karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum dan atas semua kredit telah diberikan jaminan yang disertai hak tanggungan. <br /><br />“Letak kesalahan bukan pada diri Terdakwa, melainkan tidak mampunyai pihak yang memiliki hak dan sertifikat Hak Tanggungan dalam melakukan lelang atas barang jaminan / agunan. Dengan demikian maka akan salah apabila meletakan kesalahan pada terdakwa,” ucap Bidiarjo<br /><br />Budiarjo mengatakan dalam Pledoinya, tuntutan hukuman pidana penjara selama 10 Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 ( lima ratus juta rupiah ) tidak didasarkan rasa keadilan. Karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang salah, dan letak kesalahan (schuld) ada pada ketidakmampuan untuk menjual atau melelang aset yang dijaminkan dan dibebani dengan Hak Tanggungan<br /><br />Budiarjo melanjutkan, terhadap uang pengganti sebesar Rp60.178.186.705 (enam puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puuh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) dan apabila tidak dapat membayar dalam 1 bulan akan diganti dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun adalah tidak tepat karena kerugian yang pasti belum dapat dibuktikan dalam perkara ini<br /><br />“Hukuman terhadap penetapan barang bukti sebanyak 32 Sertifikat dikembalikan kepada Bank Jatim dan diperhitungkan sebagai uang pengganti adalah tidak tepat, karena sertifikat tersebut tetap butuh dilakukan prosedur lelang,” lanjutnya.<br /><br />Diakhir Pledoinya, Budiarjo meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undan- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perbuatan atas Undang- undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 maupun tuntutan pidana.<br /><br />Atas Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, JPU meminta kepada Majelis Hakim untuk menanggapinya secara tertlis dan akan disampaikan/dibacakan pada persidangan berikutnya.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgck5m8JOuumszCWnRyHHFCgq_pXKc4uH77B0a6bRgva1dkYqHii9oYEEGUIfu_1CUlR4o4O3BRKpn1ZRRnKI5dknJx-9Jm6rWZwA4lnUsZvNHvK_6ry1rc1TCPjtt_4Aizxzz8WXC65YJOJIVfOeEI0xF_pODU52lsQjFkc5KuSmLOzY3zMSpdBdSV/s635/13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="292" data-original-width="635" height="294" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgck5m8JOuumszCWnRyHHFCgq_pXKc4uH77B0a6bRgva1dkYqHii9oYEEGUIfu_1CUlR4o4O3BRKpn1ZRRnKI5dknJx-9Jm6rWZwA4lnUsZvNHvK_6ry1rc1TCPjtt_4Aizxzz8WXC65YJOJIVfOeEI0xF_pODU52lsQjFkc5KuSmLOzY3zMSpdBdSV/w640-h294/13.jpg" width="640" /></a></div>Kasus yang menyeret Pasutri (pasangan suami istri) ini sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi kredit macet di Bank Jatim adalah bermula pada Tanggal 25 Nopember 2014 <br /><br />Pada tahun tahun 2014, PT. Hazzel Karya Makmur (PT. HKM) mengajukan Permohonan Kredit menengah dan Korporasi kepada Bank Jatim (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur) Tbk, untuk pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik berdasarkan Surat Permohonan Kredit Nomor : 008/PH/HKM/SL/XI/2014 tanggal 25 November 2014 kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dengan Total Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) yang di tandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama dan di buat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW<br /><br />Pengajuan pinjaman oleh Congjun Zou Alias Zou Cong Jun Alias David Chow selaku selaku  Pelaksana Kegiatan PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa Ria Komsatun Bin Jasmin Selaku Direktur PT. Hazzel Karya Makmur adalah untuk :1. Pembayaran Pinjaman /Take Over Kredit di Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000 (tiga puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) dan, 2. Penambahan Modal pembangunan konstruksi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik sebesar Rp38.600.000.000 (Tiga Puluh delapan milyar enam ratus juta rupiah) dengan menyerahkan dokumen berupa ; 1. Legalitas Perusahaan; 2. Data Pekerjaan; 3. Legalitas Usaha; 4. Laporan keuangan PT. Hazzel Karya makmur <br /><br />Namun dokumen pengajuan permohonan kredit yang diajukan oleh Kedua Terdakwa kepada Bank Jatim ternyata dokumen dan informasi yang tidak benar atau fiktif atau palsu agar permohonan kreditnya di setujui oleh Bank Jatim, diantaranya;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3QV-CCDQC2AH6amFUjRN8uM1KJCWk0lV-NAW8wzLotjGVPOz87Tro4j8-KZsS-U5C26zIc0PL7W_C2NDkmsjQGMN9SnvYw5nXy7EKz4PJDiYw6Il7OAh6aMzYIzq4GwSTy_L2mqq-c3Fsa0ZrE_jMQV6irpL12fl6cF7FliACD6IEunHgfpZABQhm/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3QV-CCDQC2AH6amFUjRN8uM1KJCWk0lV-NAW8wzLotjGVPOz87Tro4j8-KZsS-U5C26zIc0PL7W_C2NDkmsjQGMN9SnvYw5nXy7EKz4PJDiYw6Il7OAh6aMzYIzq4GwSTy_L2mqq-c3Fsa0ZrE_jMQV6irpL12fl6cF7FliACD6IEunHgfpZABQhm/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>1. Kebutuhan Dana Investasi (Cash Outflow) dalam pembangunan konstruksi Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti - Gresik sebesar Rp96.504.640.567 dengan rincian:<br /><ul><li>Tanah Pergudangan                         <span>    </span><span> </span>: Rp 18.900.000.000,00</li><li>Pekerjaan Konstruksi 31 Gudang         : Rp 57.776.403.296,00</li><li>Pekerjaan Konstruksi Ruko                 : Rp 04.371.118.271,00</li><li>Pekerjaan Infrastruktur Gudang           : Rp 08.740.069.000,00</li><li>Pekerjaan Fasilitas Umum                    : Rp 01.793.400.000,00</li><li>Pekerjaan Elektrikal Mekanika            : Rp 04.922.750.000,00</li></ul>                                      TOTAL       Rp 96.504.640.567,00<br /><br />Padahal faktanya, kebutuhan Anggaran Pekerjaan Proyek business Central 99 di luar dari Tanah, PT. Hazzel Karya Makmur hanya membutuhkan Anggaran sebesar Rp27.197.000.000 sebagaimana Perjanjian Antara PT. Hazzel Karya Makmur dan PT. Jaya Alumindo Perkasa selaku Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan Proyek business Central 99;<br /><br />Untuk meyakinkan pihak Bank Jatim, PT. Hazzel Karya Makmur melampirkan Kontrak dengan Pihak Ketiga berupa Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/SPK/HKM/II/2014 dengan nilai sebesar Rp77.603.740.000 yang ditandatangani Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dengan Saksi JOHN LIM selaku Pimpinan PT Jaya Alumindo Perkasa.<br /><br />Padahal kontrak tersebut adalah kontrak Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang merupakan Suami dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan meminta Saksi  JOHN LIM menandatangani dengan alasan agar dapat melakukan Pelunasan terhadap tagihan PT. Jaya Alumindo Perkasa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqR0RJNNB8gKrp7yRYNAL_vVQO7IfMWEEPALby3yguwDbd_VP6vRoFU9Q1XtbWykLSevI-HA2iIYJAPml33IRVKQXVUJi8ZLj7ym99P-bPJKYyzGJK2zl9J_mw5aQn274CWugYmWmtK77OSMV8JLByhGZ4JFog30DeqtX63w-knbR60CGoHiEYeLzE/s454/11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="331" data-original-width="454" height="466" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqR0RJNNB8gKrp7yRYNAL_vVQO7IfMWEEPALby3yguwDbd_VP6vRoFU9Q1XtbWykLSevI-HA2iIYJAPml33IRVKQXVUJi8ZLj7ym99P-bPJKYyzGJK2zl9J_mw5aQn274CWugYmWmtK77OSMV8JLByhGZ4JFog30DeqtX63w-knbR60CGoHiEYeLzE/w640-h466/11.jpg" width="640" /></a></div>Hal ini dilakukan RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW agar mendapatkan jumlah kredit yang besar dan melebihi kebutuhan pembangunan gudang, karena RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengetahui bahwa Bank hanya menyetujui maksimal 70 % dari Permohonan Kredit,<br /><br />Sehingga berharap akan mendapatkan kredit sebesar Rp50.000.000.000, karena berdasarkan Perhitungan RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW, pembangunan proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik membutuhkan dana kurang lebih sebesar Rp50.000.000.000 (lima Puluh Milyar) dengan rincian: <br />1. Pembangunan Fisik 31 Gudang Rp27.197.000.000,; <br />2. Pembangunan Fasum Sebesar Rp13.000.000.000,; <br />3. Biaya Oprasional Sebesar Rp4.000.000.000,; 4. Biaya Pembayaran Bunga selama setahun   <br />     sebesar Rp5.000.000.000<br /><br />2. Nilai Perolehan (Cash Inflow) dari Proyek business Central 99 yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- gresik dari Hasil Penjualan 31 Unit Gudang sebesar Rp138.903.987.575<br /><br />3. PT Hazzel Karya Makmur juga menyerahkan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik yang mana dalam Laporan tersebut, PT Hazzel Karya Makmur  menyampaikan bahwa seluruh tanah dan bangunan berupa gudang telah laku terjual sehingga dalam laporan keuangan KAP Drs Arief, H.P tersebut menyajikan Piutang Usaha Rp133.922.594.867 yang berasal dari Penjualan Gudang, Pendapatan diterima di muka (DP) sebesar Rp4.981.392.708, dan Saldo laba sebesar Rp84.666.3555.026,  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpqEG1znqErGwzUEc2ujpHu0JK3_Tx6IY1meIYQrLw4t2Qq6wpcda2wpFNRbZGfkcLejMFVzZ_DL4Ofl-Ms_msIuleiLg3QlyuiA5nKLi9NOPEhndnxxMwMP8HgKYjM2px-oEy_5oi3AnDEW7bnDHh9rSlSmYi0hmVOzVIjE50u2Grne5OIxf7c4Tn/s1040/budi1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpqEG1znqErGwzUEc2ujpHu0JK3_Tx6IY1meIYQrLw4t2Qq6wpcda2wpFNRbZGfkcLejMFVzZ_DL4Ofl-Ms_msIuleiLg3QlyuiA5nKLi9NOPEhndnxxMwMP8HgKYjM2px-oEy_5oi3AnDEW7bnDHh9rSlSmYi0hmVOzVIjE50u2Grne5OIxf7c4Tn/w640-h288/budi1.jpg" width="640" /></a></div>Padahal dalam Pemberian data dan Keterangan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW telah memberikan data yang tidak benar.  Hal ini dilakukan agar pernyataan tentang seluruh Unit Gudang telah laku terjual bisa lebih di yakini oleh Pihak PT. Bank Pembanguna Daerah Jawa Timur, Tbk.<br /><br />4. Bahwa Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dalam mengajukan Kredit menyampaikan telah memiliki Pengalaman dengan pernah mengerjakan proyek pembangunan Perumahan “New City Graha Cemerlang” di Maros Sulawesi selatan, telah memiliki lahan 1,6 H di tangerang yang akan di bangun Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk,  <br /><br />Padahal Pembangunan Perumahan tersebut sama sekali tidak ada kaitan dengan PT Hazzel Karya Makmur, karena Pekerjaan tersebut hanya Pekerjaan salah satu Pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur  yakni Saksi Sutrisno dan Rencana Apartemen dan Rencana Pembangunan Mall di Kabupaten Nganjuk juga tidaklah benar;<br /><br />5. Bahwa Terhadap Permohonan Kredit PT. Hazzel Karya Makmur, PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Hasil Penjualan Tanah dan Bangunan Baik Secara Tunai/In House ataupun melalui Kredit Kepemilikan Gudang (KPG) Pergudangan Business Central 99 Tahap I dengan Total Nilai penjualan Gudang sebesar Rp. 138.903.987.575 (THU) dan Rp. 111.123.190.060 (THLS) sebagai Agunan Utama dan Agunan Tambahan berupa Tanah seluas 21.001 m2 yang berlokasi di Jalan Putat Lor No 99 Kel Putat Lor Kec Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan SHGB No 394 An PT Hazzel Karya Makmur dengan Nilai Rp. 22.051.050.000,- (THU) dan Rp. 17.640.840.000,- (THLS) yang disetujui oleh Anggota kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Surabaya padahal terhadap tanah dan bangunan tersebut belum laku terjual. <br /><br />Bahwa terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur kepada Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk, selanjutnya Pada tanggal 1 Desember 2014 di disposisi oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO ke Bank Jatim Cabang Utama Surabaya karena melebihi limit kewenangan Capem dalam Lembar Disposisi Agenda Nomor 606 pada tanggal 1 Desember 2014 dengan isi disposisi: “penyelia kredit. Untuk diajukan ke Kantor Pusat (KP)” ;<br /><br />Pada tanggal 04 Desember 2014, Kantor Cabang Utama Surabaya meneruskan Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur ke Kantor Pusat melalui Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Dengan Surat pengantar dari Cabang Utama Nomor 052/1308.1/Oprs.Krd/CU tanggal 4 Desember 2014 perihal Penerusan Permohonan Kredit a.n. PT Hazzel Karya Makmur.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU0UdOwtFn75Kr1LTeAy2U5n1WcKsSI0fUVFWSqihg5FHAwMrHvgVDaWaWwuSAgZsCCDrgT25htgIMfT8XuHbxF9pM1G8UOtRe7TvGJcpDA1H8V3VzuRCkQDPpEcBSwJOVW5miOxYLXC6fVIgvbir7xFhpfgeWfe0z4R7G8QnmYR9x7hyMTRS46pqb/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU0UdOwtFn75Kr1LTeAy2U5n1WcKsSI0fUVFWSqihg5FHAwMrHvgVDaWaWwuSAgZsCCDrgT25htgIMfT8XuHbxF9pM1G8UOtRe7TvGJcpDA1H8V3VzuRCkQDPpEcBSwJOVW5miOxYLXC6fVIgvbir7xFhpfgeWfe0z4R7G8QnmYR9x7hyMTRS46pqb/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Surat tersebut ditandatangani oleh Saksi TRI UDJI ARTI selaku Pgs. (Pejabat Pengganti Sementara) Pemimpin Cabang Utama dan Saksi THONTHOWI JAUHARI selaku Penyelia Operasional Kredit Korporasi Cabang Utama dan ditujukan kepada Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi.<br /><br />Di dalam surat dinyatakan bahwa Kantor Cabang Utama menyampaikan 1 (satu) berkas permohonan kredit dan SID a.n. PT Hazzel Karya Makmur cq. Terdakwa RIA KOMSATUN sebesar Rp75.000.000.000 karena permohonan kredit tersebut melebihi wewenang Cabang Utama untuk memutus.<br /><br />Pada tanggal 10 Desember 2014, terhadap Permohonan Kredit PT Hazzel Karya Makmur oleh Pemimpin Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Saksi TITIK HARYATI mendisposisi ke Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI Selanjutnya Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi Saksi FIRMAN ISWAHYUDI menunjuk Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit;<br /><br />Pada tanggal 19 Desember 2014, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk melakukan kunjungan/On The Spot ke kantor PT Hazzel Karya Makmur  di Jalan Abdul Wahab Siamin RC.3A Villa Bukit dan Lokasi Proyek business Central 99  yang beralamat di Jalan Putat Lor 99 Menganti- Gresik yang dihadiri oleh Saksi JOHANES KOENTO EKO PRAMONO selaku Pemimpin Cabang Pembantu Wiyung, Saksi FIRMAN ISWAHYUDI selaku Pimpinan Subdivisi Kredit menengah dan Korporasi, Saksi ADJIN SOEPRIYANTONO selaku RM Analis dan Saksi R.P. NORMAN RAHADIARTO, SE sebagai Staff/Analis Kredit dan diterima oleh Saksi RIA KOMSATUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Lbz9zt8rLSljDOjHS6qoIluINhKSnIffcoOB36lkCs-jewbitz-HOJONqkm14kxlMS6VceEC-M8-qCTC0GltSyWEGydPiR5yoEF9sU5rBakq2ccyUNq7qrwlvt5s9QlMeum12DDfRmaVDbhhcwTQ6wDNqGsyV3OVc8XHSDwvyDHjyZVCw9WzD0Rf/s640/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2Lbz9zt8rLSljDOjHS6qoIluINhKSnIffcoOB36lkCs-jewbitz-HOJONqkm14kxlMS6VceEC-M8-qCTC0GltSyWEGydPiR5yoEF9sU5rBakq2ccyUNq7qrwlvt5s9QlMeum12DDfRmaVDbhhcwTQ6wDNqGsyV3OVc8XHSDwvyDHjyZVCw9WzD0Rf/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan Dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh PT Hazzel Karya Makmur dijadikan dasar Hasil Analisa kemudian di tuangkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) BPD 1.1 Tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya Tim Analis Mengusulkan kepada Bank BPD Jatim Cabang Utama memberikan Fasilitas Kredit ke PT Hazzel Karya Makmur  sebesar Rp50.000.000.000 (Lima puluh milyar) dengan jenis fasilitas plafon kredit KMK Konstruksi Properti, dengan suku bunga 12,75% per-annum efektif floating rate Dengan Tujuan pengajuan kredit adalah untuk tambahan modal kerja untuk pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99;<br /><br />Pada Tanggal 06 Maret 2015, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberitahukan Persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) konstruksi Properti a.n PT Hazzel Karya Makmur berdasarkan Surat Nomor : 053/082/KRD Kepada Saksi Ria Komsatun Bin Jasmun selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur;  <br /><br />Pada tanggal 9 Maret 2015, dilakukan pengikatan Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang antara PT Hazzel Karya Makmur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang dimuat dalam Akta Notaris/PPAT Yatiningsih, SH Nomor 33 dengan Jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu tanggal 9 Maret 2015  sampai dengan 9 Maret 2016 yang di tandatangani oleh Saksi Hadi Sukrianto selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dan Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Saksi Sutrisno selaku Direktur PT Hazzel Karya Makmur ;<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap I dengan nomor surat  020/HKM/SP/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp36.400.000.000  <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnN-WaR2jMHJcK7zSLLF6F0ZoeMHxtp4OyjLHr2sy5E7bWdJJMxoANpYYTf9RkVvSDlIt0hAW6mnk9R5ApksyGdPCJAr5H3JNRR2ec89dpUry3T8zUnbWksswfSR-3aAUdwAX2tlzTuYQ1nY4SvvRZf_WD7Omu0qg2ARDHLKXWtOXFtT7NtttymJ4x/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnN-WaR2jMHJcK7zSLLF6F0ZoeMHxtp4OyjLHr2sy5E7bWdJJMxoANpYYTf9RkVvSDlIt0hAW6mnk9R5ApksyGdPCJAr5H3JNRR2ec89dpUry3T8zUnbWksswfSR-3aAUdwAX2tlzTuYQ1nY4SvvRZf_WD7Omu0qg2ARDHLKXWtOXFtT7NtttymJ4x/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap I dengan nomor : 053/121/KRD Tanggal 09 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening AC100153005 an PT. Hazzel Karya Makmur di Bank Windu Surabaya untuk take over kredit sebesar Rp36.400.000.000,00. <br /><br />Ternyata terhadap Pencairan dari Bank Windu sebesar Rp36.400.000.000, PT Hazzel Karya Makmur hanya melakukan Pembayaran kepada PT. Jaya Alumdo Perkasa (JAP) sebesar Rp23.548.204.168. Sehingga sisa uang yang diterima oleh PT Hazzel Karya Makmur dari Bank Windu sebesar Rp12.851.795.832, tidak di pergunakan sebagaimana mestinya.<br /><br />Pada tanggal 09 Maret 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN  selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap II dengan nomor surat  022/PH/HKM/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 sebesar Rp8.600.000.000, dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa dengan nomor 011/JAP/INC/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, perihal invoice tagihan progres 75% senilai Rp.9.138.820.000,- Surat kuasa dari saksi John Lim selaku Direktur Utama PT Jaya Alumindo Perkasa kepada saksi Tjahyadi Widyarto selaku Manager Wilayah Timur PT Jaya Alumindo Perkasa<br /><br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap II dengan nomor : 053/132/KRD Tanggal 10 Maret 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO sebesar Rp. 8.600.000.000,-<br /><br />Pada tanggal 11 Maret 2015, dilakukan pencairan Tahap II sebesar Rp8.600.000.000 ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO.<br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke II, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW mengajukan surat permohonan perihal Rencana Penggunaan Dana (RPD) nomor 022/PH/HKM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat sendiri oleh Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan saksi CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR9uHxMzIHXWP_xBT3MnmA1GS_LmHErVJQIVT8UePfnkTG9ek5io4ACkkGKaRQLYObuD3OvSAqljE0nBUiYGvw2oQG-BXD37dwiKkS_rp3eyn7t7FkaWR_-VwLExhlHznTAIuIznNepmzYG9GABPzxzBh8op7GRCkOQKaafTxlSpYCMkqcmuiQjgjh/s640/10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjR9uHxMzIHXWP_xBT3MnmA1GS_LmHErVJQIVT8UePfnkTG9ek5io4ACkkGKaRQLYObuD3OvSAqljE0nBUiYGvw2oQG-BXD37dwiKkS_rp3eyn7t7FkaWR_-VwLExhlHznTAIuIznNepmzYG9GABPzxzBh8op7GRCkOQKaafTxlSpYCMkqcmuiQjgjh/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat surat kuasa Palsu seolah pencairan pembayaran Tahap ke II di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO yang disebut sebagai manajer PT Jaya Alumindo Perkasa Wilayah Timur Indonesia.<br /><br />Padahal Saksi TJAHYADI WIDYARTO bukan merupakan pegawai PT Jaya Alumindo Perkasa akan tetapi merupakan pegawai dari PT Hazzel Karya Makmur dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi TJAHYADI WIDYARTO untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.  <br />Bahwa Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi JOHN LIM selaku Direktur PT Jaya Alumindo Perkasa. Saksi TJAHYADI WIDYARTO juga tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Kuasa tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT Jaya Alumindo Perkasa.<br /><br />Terhadap Pencairan Tahap II ke rekening Bank BCA dengan nomor 4050092238 a.n. Saksi TJAHYADI WIDYARTO langsung di Tarik Tunai berdasarkan Perintah dari Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan di masukkan ke rekening Bank BCA milik Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dengan nomor rekening 02130311108 sebesar Rp. 5.700.000.000,00 dengan keterangan seolah-olah setoran tunai dari PT PHILLIPS PERKASA INDONESIA dan sisanya diserahkan secara cash kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias DAVID CHOW.<br /><br />Pada tanggal 03 Juni 2015, Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur mengajukan Permohonan Pencairan Fasilitas KMK Konstruksi Properti Tahap III dengan nomor surat  037/HKM/PD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 sebesar Rp5.000.000.000 dengan melampirkan surat tagihan dari kontraktor pelaksana pekerjaan PT Jaya Alumindo Perkasa tanggal 03 Juni 2015, berita acara tagihan pekerjaan nomor : 021/JAP/BAPP/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015 dengan NB : pembayaran melaluin BCA KCP Undaan Surabaya Nomor Rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY, kuitansi tanda terima dari PT. Hazzel Karya Makmur ke PT. Jaya Alumindo Perkasa;<br /><br />Kemudian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk memberikan persetujuan pencairan Tahap III dengan nomor : 053/239/KRD Tanggal 08 Juni 2015 dengan cara RTGS ke nomor rekening Bank BCA dengan 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY sebesar Rp5.000.000.000,-<br /><br />Pada Tanggal 9 Juni 2015, dilakukan Pencairan Tahap III sebesar Rp5.000.000.000 ke rekening Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY.<br /><br />Faktanya, dalam proses Pencairan Tahap ke III Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN selaku Direktur Utama PT Hazzel Karya Makmur dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW membuat Dokumen pencairan palsu dimana Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW yang membuat sendiri seluruh dokumen pencairan.<br /><br />Selain itu Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN dan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW juga membuat Notabene/catatan seolah pencairan pembayaran Tahap ke III di kuasakan untuk di cairkan ke Bank BCA Cabang Undaan Surabaya dengan nomor rekening 2150198138 atas nama Saksi JEFFRY. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQVmwCl9PZIfBpxVfkVMnFS82EBrPjmuknIY3oOe20YXeYSDI-8ofa3UOSPG7JgdiAwW0gZIP5kxr6Fatp-zk0onwkzvMMKeDh299cStd9amDYUXh4zPlJZ-3uuw3gHlmfBltfPg2_5sxHags6kcJTClXi21k0fwH9PLU9wnvRFv0PPL4KjZPagZCk/s640/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQVmwCl9PZIfBpxVfkVMnFS82EBrPjmuknIY3oOe20YXeYSDI-8ofa3UOSPG7JgdiAwW0gZIP5kxr6Fatp-zk0onwkzvMMKeDh299cStd9amDYUXh4zPlJZ-3uuw3gHlmfBltfPg2_5sxHags6kcJTClXi21k0fwH9PLU9wnvRFv0PPL4KjZPagZCk/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Padahal Saksi JEFFRY tidak memiliki hubungan dengan PT Jaya Alumindo Perkasa dan Saksi JOHN LIM tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut dan merasa tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa kepada Saksi JEFFRY untuk menerima dan mengelola pendanaan proyek pembangunan 31 gudang dan kantor PT Hazzel Karya Makmur.<br /><br />Bahwa terhadap Pencairan Tahap ke III sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada tanggal 9 Juni 2015  langsung di tarik tunai sebesar Rp. 4.250.000.000,00 dan diserahkan kepada Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW  dan sisanya sebesar Rp. 750.000.000 di transfer ke rekening Saksi RIA KOMSATUN Bin JASMUN Bank BCA dengan nomor rekening 02130311108;<br /><br />Sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, PT Hazzel Karya Makmur baru melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp. 3.343.325.690,00 sehingga masih memiliki sisa pokok kredit sebesar Rp. 46.656.674.310,00 dan Pada Tanggal 18 Januari 2016 Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim mengirimkan Surat Nomor 054/050/Krd tanggal 18 Januari 2016 kepada PT Hazzel Karya Makmur yang berisi permintaan penjelasan dari PT Hazzel Karya Makmur dan penawaran perpanjangan kredit beserta persyaratannya yaitu melakukan penyetoran tunggakan bunga sebesar Rp. 1.100.000.000,-<br /> <br />Pada Tanggal 29 februari 2016 PT Hazzel Karya Makmur mengajukan permohonan perpanjangan kredit melalui Surat Nomor 049/KHM/SP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan pada tanggal 7 Maret 2016 PT. Hazzel Karya Makmur menyetorkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 ke rekening PT Hazzel Karya Makmur Nomor 1021001232 pada Bank Jatim yang digunakan untuk pembayaran tunggakan bunga untuk menjaga kolektibilitas PT Hazzel Karya Makmur menjadi kolektibilitas 1 (lancar).<br /><br />Dan Pada tanggal 8 Maret 2016, Divisi Kredit Menengah dan Korporasi Bank Jatim membuat Surat Nomor 054/159/KRD Perihal Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon KMK Konstruksi Properti a.n. PT Hazzel Karya Makmur yang ditandatangani oleh Saksi RIA KOMSATUN, Saksi HADI SANTOSO (Alm.) dan Saksi PRIHANTANTO.<br /><br />Pada tanggal 08 Maret 2016 dilakukan Penandatanganan Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan Plafon Kredit Nomor 66 dihadapan Notaris Yatiningsih. Pada tanggal 24 Agustus 2016 PT Hazzel Karya Makmur melakukan pelunasan dan menarik sertifikat SHGB Nomor 422 atas gudang Unit B-02 dengan melakukan pembayaran sebesar Rp1.671.662.845 sehingga total  pembayaran Rp5.014.988.535,-<br /><br />Pada bulan Desember 2016, Kredit PT Hazzel Karya Makmur di Bank Jatim kemudian mengalami kemacetan (Coll 5) dan proyek Pembangunan 31 unit gudang di Pergudangan Business Central 99 tidak selesai dan terhadap Kredit PT Hazzel Karya Makmur telah dihapusbuku berdasarkan SK Direksi Nomor 057/388/DIR/PPK/SK tanggal 28 Desember 2018;<br /><br />Selama Proses kredit, PT Hazzel Karya Makmur telah terjadi pembayaran Pembelian 3 Unit Ruko oleh Saksi Christin, Saksi Soni Isdianto dan Saksi Uci FLowdea dan PT Hazzel Karya Makmur tidak melakukan Penyetoran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk terhadap hasil Penjualan terhadap 3 Unit Gudang yang telah di bayar secara In House dengan total Rp10.416.126.925 dan uang penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi;<br /><br />Kredit dari PT Pokok    : 44.985.011.465,13<br />Bunga            <span>    </span><span>    </span><span>    </span><span>    </span>: 15.193.169.260.05<br />Biaya Notaris        <span>    </span><span>    </span>:     300.000.000<br />Biaya Apresal Lelang    :     119.750.000<br />Asuransi Kebakaran    :      37.000.000<br />    <span>    </span><span>    </span><span>    </span>Tota sebesar Rp60.634.930,725<br /><br />Bahwa kredit PT Hazzel Karya Makmur di PT. Bank Pembangunan Daerah Tbk sudah mengalami macet/ memiliki kolektibilitas 5 dengan Posisi Outstanding per 02 Maret 2021 sebesar Rp60.178.180.725,18<br /><br />Sehingga atas perbuatan Terdakwa CONGJUN ZOU Alias ZOU CONG JUN Alias DAVID CHOW dan RIA KOMSATUN Bin JASMUN diacam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum. (Jnt)<br /></div>

Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jatim Rp60.1 M, PH Terdakwa, Budiarjo Setiawan, SH., MH: Tidak Ada Kerugian Negara Karena 32 SHM Aguanan di Bank Jatim

 BERITA KORUPSI .CO - Sidang lanjutan perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit macet pemberian fasilitas kredit kepada PT Hazzel Ka...

»

Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Dua Terdakwa dalam kasus Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022 yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) sudah dituntut pekan lalu#      <br /></span></b></span></h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAqL9s7kQPCWhpKwc9OG5j8cPn2Zt6SPcK3Z_PzsDIH9TPXGQ2G3c0ngMxLB7ZhHtd0uj8XIxxiJgJWjWQtau8oqSifFlyBB-l-3XiVb4WSek_eieg7NV7T_b88coFkB6u3X247AmjbeWfYx6LADZ9-h6bRYUSc557QmqKCATQGZ5KfmIvyOioGh5J/s1267/Hakim%20Itong.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1267" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAqL9s7kQPCWhpKwc9OG5j8cPn2Zt6SPcK3Z_PzsDIH9TPXGQ2G3c0ngMxLB7ZhHtd0uj8XIxxiJgJWjWQtau8oqSifFlyBB-l-3XiVb4WSek_eieg7NV7T_b88coFkB6u3X247AmjbeWfYx6LADZ9-h6bRYUSc557QmqKCATQGZ5KfmIvyOioGh5J/w364-h640/Hakim%20Itong.jpg" width="364" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Itong Hakim PN Surabaya</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 27 September 2022,  menuntut Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan pidana penjara selama Tujuh (7) tahun denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta Subsider 1 tahun penjara karena dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Penerimaan Hadiah yang dianggap Suap bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya dari Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika) saat menangani perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby pada tahun 2021 lalu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span> Hakim Tipikor Adili Hakim PN Surabaya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/hakim-tipikor-adili-hakim-pn-surabaya.html</a><br /><br /><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span> Pengacara RM. Hendro Kasino ‘Penyuap Hakim” Yang Ditangkap KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/pengacara-rm-hendro-kasino-penyuap.html</a></span><br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa perbuatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);<br /><br />huruf c berbunyi: hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili<br /><br />Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.<br /><br />Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  </i> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXE3RqRrglg7Z4vMe7hpsMZUqBuAXQDx1cnQi2xHREqoiI1BL4h7ejnSwkYb8QVNtGLsRp7ILEPEcLz5vw93PBLR20c-JPpHjcBG23NXnBmdTDAvPTqh6P7qvoF7rQ9kgGVlYyMFFPpKWy6tZ1o7zjjX6jxaojopLEbUP7ah7TuPkktryB4Z2J5gC8/s640/HAKIM%202.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXE3RqRrglg7Z4vMe7hpsMZUqBuAXQDx1cnQi2xHREqoiI1BL4h7ejnSwkYb8QVNtGLsRp7ILEPEcLz5vw93PBLR20c-JPpHjcBG23NXnBmdTDAvPTqh6P7qvoF7rQ9kgGVlYyMFFPpKWy6tZ1o7zjjX6jxaojopLEbUP7ah7TuPkktryB4Z2J5gC8/w640-h288/HAKIM%202.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dalam layar monitor (atas) Terdakwa Hamdan dan Terdakwa Hendro (dua dari kiri)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Sebelumnya (Selasa, 27 September 2022), JPU KPK telah menuntut Dua Terdakwa dalam perkara yang sama, yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabaya serta Terdakwa RM. Hendro Kasiono, SH., MH selaku Kuasa Hukum PT SGP (PT Soyu Giri Primedika)<br /><br />Terdakwa Muhammad Hamdan, selaku penerima Suap dan Gratifikasi dituntut pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250.000.000 Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp76.000.000 Subsider pidana penjara selama satu (1) tahun<br /><br />Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dan Terdakwa Muhammad Hamdan sama-sama dijerta Pasal yang sama, yaitu Pasal Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sedangkan Terdakwa RM. Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) berbunyi: Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus liam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :<br /><br />Huruf a berbunyi: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;</i><br /><br />Terdakwa RM. Hendro Kasiono dituntut pidana penjara selama Empat (4) tahun denda sebesar dua ratus juta rupiah Subsider pidana kurungan selama enam (6) bulan karen dianggap Terbuti menyuap Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim melalui Muhammad Hamdan selaku PP PN Surabaya  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEida3KEFajxmfO7MYZgfQ_6xlSd_GDQigAS5SCKI0uaM4vUvniHTWQSzKhBJF6Im9MGvBGlVEpg04zxBdEhShqk4MIp9LZSmodLcX0wjrU-PZ_SW7rOLbZtZNOzhR0VvoXYJN3e-GGFt0iYSpkeVfzLIAGLbRFntON11rIzc7K-9AwGhghkXrjQiFVT/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEida3KEFajxmfO7MYZgfQ_6xlSd_GDQigAS5SCKI0uaM4vUvniHTWQSzKhBJF6Im9MGvBGlVEpg04zxBdEhShqk4MIp9LZSmodLcX0wjrU-PZ_SW7rOLbZtZNOzhR0VvoXYJN3e-GGFt0iYSpkeVfzLIAGLbRFntON11rIzc7K-9AwGhghkXrjQiFVT/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Menurut JPU KPK, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi yang juga Terdakwa Hamdan maupun saksi-saksi lainnya bahwa uang sebesar 390 juta rupiah sudah diterim oleh Terdakwa walau tidak diakui </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Menurut keyakinan kami dan berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan Hamdan maupun lainnya bahwa uang sebesar 390 juta sudah diterima oleh terdakwa," ucap JPU KPK Wawan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait tuntutan jaksa terhadap terdakwa itom dengan pidana penjara selama 7 tahun yang tergolong ringan bila dikaitkan status terdakwa selaku Hakim adalah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum khususnya perkara Korupsi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal itu, JPU KPK Wawan menjelaskan, bahw perlu diingat, tuntutan harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan aktif atau tidak dalam kasus tersebut</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dimana perbuatan Terdakwa tidak aktif," ujarnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">GPU APK bahwa perbuatan terdakwa itu dengan Hamdan berbeda di mana Hamdan adalah aktif yang selalu berhubungan dengan pihak-pihak lain dalam perkara ini, pun demikian Terdakwa Hamdan mengakui dengan terus terang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Masyarakatpun menanti-nanti akhir dari perkara ini setelah tuntutan dari JPU KPK terhadap Terdakwa Itong. Lalu berapa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya kepada Terdakwa Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Terdakwa Mohammad Hamdan dan Terdakwa RM. Hendro Kasiono? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Sebab kasus Hakim Itong ini adalah “hadiah” dari Ketua PN Surabaya Dr. Joni, SH., MH kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH dan sekaligus menjadi tanggung jawab berat bagi Ketua PN Surabaya Dr. Rudi Supramono, SH., MH bersama Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H selaku Wakil Ketua untuk mengembalikan nama baik PN Surabaya serta meraih kembali WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk tahun ini dimana WBK tahun 2021 yang ditarik setelah Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH ditaangkap KPK<br /><br />Dua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebelumnya, yaitu Sujatmiko meninggalkan pembangunan Musolah yang terletak di belakang gedung Pengadilan Tipikor PN Suabaya kepada penggantinya Nursyam. Sedangkan Nursyam meninggalkan pembangunan ruang tahanan Terdakwa di Pengadilan Tipikor PN Suabaya dan meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) kepada Dr. Joni.<br /><br />Nah, disaat Dr. Joni hendak meninggalkan PN Surabaya dan menyerahkan tampuk pimpinnya kepada penggantinya Dr. Rudi Supramono, SH., MH, justru ‘memberikan hadiha buruk dan berat’ yaitu tertangkapnya Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH dan Muhammad Hamdan oleh KPK dan berbuntut ditariknya WBK “menjadi WTK alias wilayah termasuk Korupsi”<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRYMpG55DlXm09snejuQobOgN6BEKwgwHpIIatbCJrYi4QHXMgxApoQ9xyPRh9caibZzU8g8UCdlszkCDebBrgHpDE-_NO0RSplKERSo3n1hyYHgk38BA1VLYu6UALTWL3vXwGQSRZXBeHlNnt9n3xGhqPPXsDd9f3FoVS_8i-bS3waySP3WXjHBcs/s640/KPK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRYMpG55DlXm09snejuQobOgN6BEKwgwHpIIatbCJrYi4QHXMgxApoQ9xyPRh9caibZzU8g8UCdlszkCDebBrgHpDE-_NO0RSplKERSo3n1hyYHgk38BA1VLYu6UALTWL3vXwGQSRZXBeHlNnt9n3xGhqPPXsDd9f3FoVS_8i-bS3waySP3WXjHBcs/w640-h288/KPK.jpg" width="640" /></a></div>Mengingat pada tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara lebih berat dari tuntutan JPU yaitu dari 2 menjadi 4 tahun penjara terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi, SH., MH, salah satu Jaksa penyidik di Kejati Jatim yang Tertangkap tangan Tim Sabel Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) karena menerima suap sebesar Rp1.5 miliar saat menangani kasus dugaan Korupsi Dana Desa di Madura<br /><br />Sementara yang menyeret Hakim Itong, Hamdan dan Hendro ini berawal pada tanggal 17 November 2021. Saat itu Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar selaku pihak Pertama memberi kuasa kepada pihak Kedua yaitu Terdakwa RM. Hendro Kasino untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Promedia dengan biaya yang disepakati sebesar Rp1.350 miliar untuk biaya persidangan di Pengadilan tingkap pertama (PN Surabaya), Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung RI ditambah 15% (lima belas persen) dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan<br /><br />Pada tanggal 19 November 2021, Setelah menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid Umar, RM. Hendro Kasino berkomunikasi dengan Muhammad Hamdan selaku Panitra Pengganti PN Surabaya tentang rencana pengajuan pembubaran PT SGP<br /><br />Muhammad Hamdan bersedia membantu pengurusan pembubaran PT SGP dan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Setelah Muhammad Hamdan menemui Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH pun menyampaikan akan mencari tahu terlebih dahulu syarat-syaratnya dan akan diberitahukan kepada Muhammad Hamdan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNk4l48ciN9_UMzmIvdrkquJVMVntmLlJHdZwZLUNkiCpYhQrPIPLR5vnkNQydUuHn0Vw8C42R__wXgfocARXDnqqvwzBvkj9gGOd4GtrJ00aYRAY1PZ-9g9oHD52pp3NteXIMMGSPE-Ae03nhK8gs8q6Rll2X0TP5LL7MRqS8ns13hZtZTPYo2BA/s640/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoNk4l48ciN9_UMzmIvdrkquJVMVntmLlJHdZwZLUNkiCpYhQrPIPLR5vnkNQydUuHn0Vw8C42R__wXgfocARXDnqqvwzBvkj9gGOd4GtrJ00aYRAY1PZ-9g9oHD52pp3NteXIMMGSPE-Ae03nhK8gs8q6Rll2X0TP5LL7MRqS8ns13hZtZTPYo2BA/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 22 November 2021, Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH mengirimkan pesan kepada Muhammad Hamdan melalui aplikasi Whats App yang berisi cara dan syarat pembubaran Perseroan. Pesan itupun disampaikan Muhammad Hamdan kepada RM. Hendro Kasino yang dibalas oleh RM. Hendro Kasino dengan tanda emoticon “jempol”.<br /><br />Pada tanggal 26 November 2021 jam 08:45:17, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan mengajak bertemu untuk memperjelas mengenai cara dan syarat pembubaran Perseroan Terbatas. Kemudian Hakim Itong Isnaini Hidayat, SH., MH memberikan kertas  mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan Terbatas yang kepada Muhammad Hamdan dan Muhammad Hamdan menyerahkannya kepada RM. Hendro Kasino agar dapat dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT. SGP ke Pengadilan Negeri Surabaya <br /><br />Pada tanggal 28 November 2021, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH meminta uang kepada RM Hendro Kasino melalui Muhammad Hamndan untuk diberikan kepada Wakil Ketua PN Surabaya yang tujuannya agara Wakil Ketua PN Surabaya menunjuk Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebahai Hakim dalam perkara pembubaran PT SGP, dimana permintaan itu disanggupi oleh RM Hendro Kasino<br /><br />Pada tanggal 7 Januari 2022, RM Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan untuk memberikan uang tambahan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH. Pada tanggal 10 Januari 2022, Itong Isnaini Hidayat, SH., MH menyampaikan kepada Muhammad Hamdan putusan perkara permohonan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tentang pembubaran PT SGP bisa dibantu dan kemudian hal itu disampaikan Muhammad Hamdan kepda RM Hendri Kasino  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-HsH0DfthMVstLWVYw6lHOcjvSbmrwXS5Na1bc1Fsasf5LDQZgtd-M_XRr5wyRRKlL5yK9DgCgOkde2WIDmCApDcVVtiZGBzhFPEfPceChUKxyUcd1sUefjeg1RKUnRc4TvtLTSeqgj5ZE_wk4K5X4FteOK97mT-Mj18kzmTOjM3kO_mJo9E08L-i/s600/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="600" height="576" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-HsH0DfthMVstLWVYw6lHOcjvSbmrwXS5Na1bc1Fsasf5LDQZgtd-M_XRr5wyRRKlL5yK9DgCgOkde2WIDmCApDcVVtiZGBzhFPEfPceChUKxyUcd1sUefjeg1RKUnRc4TvtLTSeqgj5ZE_wk4K5X4FteOK97mT-Mj18kzmTOjM3kO_mJo9E08L-i/w640-h576/Itong%20dan%20Hamdan..jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 14 Januari 2022, RM Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan yang menyatakan, “Pokoknya siaaap kpn abah bisa setelah pulang atau bagaimana manut abah saya nuwun.”, yang maksudnya RM. Hendro Kasino telah menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Itong Isnaini Hidayat, SH., MH sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Hamdan menanyakan RM. Hendro Kasino terkait penyerahan uang pengurusan perkara sebagaimana telah disepakati sebelum pembacaan putusan pada tanggal 20 Januari 2022<br /><br />Pada tanggal 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, RM. Hendro Kasino mengirim pesan WhatsApp kepada Muhammad Hamdan terkait rencana penyerahan uang. Selanjutnya pada jam 13.15 WIB, RM. Hendro Kasino menghubungi Muhammad Hamdan dengaan menyampaikan sudah berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Surabaya dan membawa uang sebesar Rp140 juta<br /><br />Kemudian Muhammad Hamdan meminta agar RM Hendro Kasino meletakkan uang tersebut ke dalam mobil Honda Brio berwarna orange dengan Nomor Polisi M 1295 NJ milik Muhammad Hamdan. Setelah RM. Hendro Kasino menerima kunci mobil lalu memasukan uang ke dalam mobil milik Muhammad Hamdan<br /><br />Dan pada jam 15.00 WIB, Muhammad Hamdan beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) diamankan oleh Petugas KPK.<br /><br />Sementara Tuntutan pidana terhadap Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dibacakan oleh Tim JPU Wawan Yunarwanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 27 September 2022) dimuka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Cokoroda Gede Arthana, SH., MH dan Hakim Ad Hock Darwin Panjaitan, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Prasthana Yustianto, SE., SH yang dihadir Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari Rutan Medaeng </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam tuntutannya JPU KPK Wawan Yunarwanto mengatakan, bahwa total uang sebesar Rp450.000.000 yang diterimaa Mohammad Hamdan dari RM. Hendro Kasiono, dengan maksud untuk mempengarhui Terdakwa Itong Isnaini Hidayat selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar mengabulkan permohonan sesuai yang diajukan oleh RM. Hendro Kasiono dalam perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1402/Pdt.P/2021/PN Sby   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8qg2YuFisK64-iFSTqMZkxrd_YeheFA5tRjUnZUcqpdSm0nvtk83_DrlSJ42itJ0MnmHNTnfMH9s6zmk-6hBoUHJSLTi_w8Vc98ifM2q-ER8s4U4mZfhJkaUJ3ZvAER44B2yrjRGOdSPCDBn5nXg03eyUrvH2UFc3J56d_j5rUkTnBsZ8l2uuF2Lo/s640/HAKIM.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8qg2YuFisK64-iFSTqMZkxrd_YeheFA5tRjUnZUcqpdSm0nvtk83_DrlSJ42itJ0MnmHNTnfMH9s6zmk-6hBoUHJSLTi_w8Vc98ifM2q-ER8s4U4mZfhJkaUJ3ZvAER44B2yrjRGOdSPCDBn5nXg03eyUrvH2UFc3J56d_j5rUkTnBsZ8l2uuF2Lo/w640-h288/HAKIM.jpg" width="640" /></a></div>JPU KPK mengatakan, perbuaatan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf B Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP <br /><br />“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Itong Isnaini Hidayat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Kesatu Pasal 12 c dan kedua, Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Itong Isnaini Hidayat dengan pidana penjara selama tujuh (7) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp390 juta dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu (1) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan Lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Hata benda Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama satu (1) tahu," ucap JPU KPK Wawan<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Hidayat Dituntut 7 Tahun Penjara Dalam Kasus OTT KPK

#Dua Terdakwa dalam kasus Tangkap Tangan KPK pada tanggal 20 Januari 2022 yaitu Muhammad Hamdan, SH selaku Panitra Pengganti (PP) PN Surabay...

»