Terbukti Korupsi Keuangan Desa Rp629 Juta, Mantan Kades Sitiaji Kab. Bojonegoro di Vonis 4 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaQjCpIFyGhYozlU0XId5mDA9VWQ3jc8AzgDZQF4UwJXYDNKFymHJeHgsGRYgdQ7wTcDXc8p5GWkBFG9kpCQnVKJntP5KN3ti9vnLzYRY63CM3Zsm_e4DL6UfPobf0kExa0j_-yd-1TSc/s600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaQjCpIFyGhYozlU0XId5mDA9VWQ3jc8AzgDZQF4UwJXYDNKFymHJeHgsGRYgdQ7wTcDXc8p5GWkBFG9kpCQnVKJntP5KN3ti9vnLzYRY63CM3Zsm_e4DL6UfPobf0kExa0j_-yd-1TSc/w640-h534/a.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (16 Agustus 2021) menjatuhkan hukuman dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp629.837.000 (uang titipan terdakwa sebesaar Rp15 juta diperhitungkan sebagai pengembalian) subsidair pidna penjara selama 1 (satu)  tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK)  Pengelolaan Keuangan Desa pada tahun anggaran (TA) 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp644.837.000 sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Imam Malik, dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Selasa, 18 Maret 2021), dengan agenda Putusan dari Majeli Hakim dengan Ketu Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Kusdarwanto, SH., SE., MH serra Panitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, SH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa yaitu Widya Ruchiatna Heriani, SH dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) maupun Tim JPU Marindra Prahandi F, SH., MH dkk dari Kejari Kabupaten Bojonegoro. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan melalui Vidcon (Vidio Conference) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kabupaten Trenggalek karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /> <br />Dalam putusannya Majelis Hakim  mengatakan, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, terdakwa Imam Malik selaku Kepala Desa Sitiaji telah membentuk dan menetapkan pelaksana pengelola keuangan desa ( PPKD ) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Namun pada kenyatannya, dalam pengelolaan keuangan Desa Sitiaji, terdakwa Imam Malik telah mengambil alih kewenagan pengelolaan keuangan Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan tidak memfungsikan pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya.<br /><br />Pengambilalihan kewenangan oleh terdakwa Imam Malik selaku Kepala Desa Sitiaji dilakukan dengan meminta uang dari saksi Muhrim selaku Bendahara Desa sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro, kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang yang digunakan untuk kegiatan non fisik kepada saksi M. Miftahus Sholeh selaku Plt. Sekretaris Desa<br /> </div><div style="text-align: justify;">“Sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan fisik dikelola sendiri oleh terdakwa Imam Malik. Selanjutnya dalam pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan hanya menangani urusan admistrasi saja,” ujar JPU<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9K-3WksdGB8JOoO08hxIfVWcoHdssYoEF7CRfmNkPryaiETm-j9pvjU4K5UmDyO6MiPaVlyfJ1l6gy1mXIZ83VCcYrCipUttGjwrGgfYVoY2mu5nLndoBJN-KlD2pNgPNhDUAmpO3BlA/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9K-3WksdGB8JOoO08hxIfVWcoHdssYoEF7CRfmNkPryaiETm-j9pvjU4K5UmDyO6MiPaVlyfJ1l6gy1mXIZ83VCcYrCipUttGjwrGgfYVoY2mu5nLndoBJN-KlD2pNgPNhDUAmpO3BlA/w640-h350/3.jpg" width="640" /></a></div>Majelis Hakim mengatakan, sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari pembelanjaan material hingga pembayaran upah tukang dilakukan oleh terdakwa sendri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan<br /><br />“Sehingga Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ), namun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, terdakwa menyuruh Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan Keuangan Desa untuk membuat sesuai dengan RAB Kegiatan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan,” pungkas JPU  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menguraikan, bahwa  berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021, ditemukan beberapa kegiatan yang surat pertanggungjawabannya dibuat, namun kegiatan tidak dilaksanakan dan beberapa kegiatan terdapat selisih<br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (l) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis menilai sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya dan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />“MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair.<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Imam Malik dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<br /><br />3. Menghukum terdakwa Imam Malik  untuk membayar uang pengganti sebesar Rp644.837.000 (enam ratus empat Puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dikurangi Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yaitu Rp629.837.000 (enam ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis diakhir Putusan<br /><br />Atas surat Putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengatakan "pikir-pikir"<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 141/458/KEP/205.412/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNxPv5kJYo36J6rscFpbI0m4MPYsdPbxV_siXklLf6p47xd8JQafAovLTUeJkauaYvD6ZoWCZKZoinsOU-amGaEgTOpT2-864WZ9ngUJ4tu5FBU3pkXYvUpxFhGPSi0VvzmYpAEd7XEio/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="302" data-original-width="640" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNxPv5kJYo36J6rscFpbI0m4MPYsdPbxV_siXklLf6p47xd8JQafAovLTUeJkauaYvD6ZoWCZKZoinsOU-amGaEgTOpT2-864WZ9ngUJ4tu5FBU3pkXYvUpxFhGPSi0VvzmYpAEd7XEio/w640-h302/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada kurun waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 29 Desember 2018, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitiaji tahun Anggaran 2018 disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan peraturan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Nomor 06 Tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun Anggaran 2019, kemudian anggaran pendapatan dan belanja Desa Sitiaji Tahun 2019 tersebut, dilakukan perubahan melalui Peraturan Desa Sitiaji Nomor 08 tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sitiaji tahun anggaran 2019. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 tersebut, penggunaannya anggaran untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp972.575.800,; 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.879.861.900,; 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp495.528.800,; 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakaat Rp88.560.500,; 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa Rp8.200.000, dan 6. Pembiayaan (Penyertaan Modal Bumdes) Rp110.000.000<br /><br />Terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Siap Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, dimana dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sukosewu telah menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Keputusan Kepala Desa.<br /><br />Meskipun terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji telah membentuk dan menetapkan pelaksana pengelola keuangan desa (PPKD ) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), namun pada kenyatannya dalam pengelolaan keuangan Desa Sitiaji terdakwa IMAM MALIK telah mengambil alih kewenagan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dan tidak memfungsikan pelaksana pengelola keuangan desa dan Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya.<br /><br />Bahwa pengambilalihan kewenangan oleh terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji dilakukan dengan meminta uang dari saksi MUHRIM selaku Bendahara Desa Sitiaji sesaat setelah penarikan/pencairan uang dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro, dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 12 Maret 2019 Rp. 364.413.800,; 2. Tanggal 2 April 2019 Rp. 169.964.020,; 3. Tanggal 11 Juli 2019 Rp. 339.928.040,; 4. Tanggal 1 Agustus 2019 ad Rp. 180.712.500,; 5. Tanggal 15 Agustus 2019 Rp. 182.206.900,; 6. Tanggal 23 Agustus 2019 Rp. 70.000.000,; 7. Tanggal 23 Agustus 2019 Rp. 2.217.000,; 8. Tanggal 13 Nopember 2019 Rp. 339.928.040,; 9. Tanggal 13 Nopember 2019 Rp. 150.000.000,; 10. Tanggal 15 Nopember 2019 Rp. 205.800.000,; 11. Tanggal 28 Nopember 2019 Rp. 100.000.000,; 12. Tanggal 9 Desember 2019 Rp. 780.810.100,; 13. Tanggal 17 Desember 2019 Rp. 123.709.500,; 14. Tanggal 26 Desember 2019 Rp. 120.000.000,; 15 Tanggal 30 Desember 2019 Rp. 356.803.488<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7dFPmHzvR5iN6jkOMHyj1rMHYNEQS0XbIxmKIEvNVeDWnMsfM0hQgzTlqSoFiLxQJV469n7JPT0rAm76RbiH5G6qhCTuQ8UV0RN2XYwLmqadxb5UDi2jjWOwAZefzo-xYZcc_380O6d8/s640/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7dFPmHzvR5iN6jkOMHyj1rMHYNEQS0XbIxmKIEvNVeDWnMsfM0hQgzTlqSoFiLxQJV469n7JPT0rAm76RbiH5G6qhCTuQ8UV0RN2XYwLmqadxb5UDi2jjWOwAZefzo-xYZcc_380O6d8/w640-h480/4.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa IMAM MALIK, selanjutnya terdakwa IMAM MALIK menyerahkan uang yang digunakan untuk kegiatan non fisik kepada saksi M. MIFTAHUS SHOLEH selaku Plt Sekretaris Desa, sedangkan uang yang dipergunakan untuk kegiatan fisik dikelola sendiri oleh terdakwa IMAM MALIK, selanjutnya dalam pelaksanaan pada tiap-tiap kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditetapkan hanya menangani urusan admistrasi saja<br /><br />Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari pembelanjaan material hingga pembayaran upah tukang dilakukan oleh terdakwa IMAM MALIK sendri tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan, sehingga Tim PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (SPJ), namun dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut, terdakwa IMAM MALIK menyuruh Tim Pelaksana Pengelola Kegiatan Keuangan Desa untuk membuat sesuai dengan RAB Kegiatan, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sitiaji Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa kegiatan yang surat pertanggungjawabannya dibuat, namun kegiatan tidak dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang terdapat selisih, dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 38.439.000 <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa perbuatan terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :<br />1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : 1). Pasal 29 huruf c : “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya”. 2) Pasal 75 ayat (1) : “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaar. pengelolaan Keuangan Desa”. 3). Pasal 75 ayat (2) : “Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa”.<br /><br />2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : 1). Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2), APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”,<br /><br />2). Pasal 3 ayat (2) : “Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan : a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa: c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: d. menetapkan PPKD: e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, f. menyetujui RAK Desa: dan g. menyetujui SPP”,<br /><br />3). Pasal 3 ayat (3) : “Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD”.<br /><br />4) Pasal 4 : “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas ; a, Sekretaris Desa: b. Kaur dan Kasi, dan c. Kaur keuangan”.<br /><br />5). Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b : “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya”. b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya”.<br /><br />6) Pasal 51 ayat (2) dan (3) : (2) “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwzmzMvJ_-j0fv_FqYGs37QE9sXEeZyHBcgbx39-acp6jd5kBYKdnfa9luTq6PuHO_8ysYIzLTy1USn2oBwWvLnEpDqT9A5grhQaQ2_UbTrxlFqK0uk1b8r1EzwGG3cHozJq8PxSRNawQ/s640/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="349" data-original-width="640" height="350" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwzmzMvJ_-j0fv_FqYGs37QE9sXEeZyHBcgbx39-acp6jd5kBYKdnfa9luTq6PuHO_8ysYIzLTy1USn2oBwWvLnEpDqT9A5grhQaQ2_UbTrxlFqK0uk1b8r1EzwGG3cHozJq8PxSRNawQ/w640-h350/3.jpg" width="640" /></a></div>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa : Pasal 52 ayat (1) : “Kepala Desa mengoordinasikan. kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa”. Pasal 52 ayat (4) : “Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Desa”. Pasal 56 ayat (2) : “Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa”.<br /><br />4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 18 ayat (1) : “Semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Pasal 20 ayat (1) : “Pelaksanaan pengelolaan ADD, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi, menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali”.<br /><br />5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa : Pasal 21 huruf c : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah?.<br /><br />6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro : Pasal 11 ayat (3) : “Kepala Desa/Pj. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Desa”. Pasal 12 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa atas perbuatan terdakwa IMAM MALIK selaku Kepala Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang telah mengambil alih pengelolaan keuangan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dan melaksanakannya tanpa melibatkan Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan serta tidak dapat memperpertanggung jawabkannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan<br /><br />Sehingga memperkaya diri terdakwa IMAM MALIK sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 644.837.000.00. ( enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan penyalahgunaan APBDesa Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 oleh Tim Pemeriksa pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700 / 164 / 412.100 / 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.<br /><br />Perbuatan  Terdakwa IMAM MALIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terbukti Korupsi Keuangan Desa Rp629 Juta, Mantan Kades Sitiaji Kab. Bojonegoro di Vonis 4 Thn Penjara

BERTA KORUPSI .CO – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (16 Agustus 2021) menjatuhkan hukuman dengan denga...

»

Terdakwa Korupsi ‘Jembatan’ Brawijawa Kota Kediri Rp14 M Meninggal, Penuntutan Gugur

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Perkara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS), dalam Kasus Korupsi ‘Jembatan Brawijaya Kota Kediri’ dan kasus Korupsi Kredit macet Bank Jatim Rp51.772.000.000 tahun 2011 yang saat ini menunggu putusan Kasasi, Gugur”</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuHFCiOqEGMX2eh0q9XyHsd18bwxucBKzPwY1mryVafSmKEv7emWQ1tTXoZnuTm-pxjxcANEAFC3HLwuZkBoGIjXKx_2aMfgyOsnTqS3Telaha_q_cCnZdDkjKOm-TI9s8-07UbJs88fY/s409/IMG20180703163515.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="409" height="548" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuHFCiOqEGMX2eh0q9XyHsd18bwxucBKzPwY1mryVafSmKEv7emWQ1tTXoZnuTm-pxjxcANEAFC3HLwuZkBoGIjXKx_2aMfgyOsnTqS3Telaha_q_cCnZdDkjKOm-TI9s8-07UbJs88fY/w640-h548/IMG20180703163515.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong saat sidang mengikuti sidang Dakwaan di Pengadilan Tipikor,Kamis, 8 April 2021 (Foto. Dok BK) </td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPPSI</span>.CO –</b></span><br />“Hidup matinya” seseorang ada di Tangan Tuhan, walau terkadang ada juga di “tangan” Aparat Penegak Hukum (APH) saat seseorang terjerat hukum dan dijatuhi hukuman mati. Namun tidak demikian bagi Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan keuangan negara sebsar Rp14 M, yaitu Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT SGS (PT. Surya Graha Semesta) yang telah meninggal beberapa minggu lalu menjelang perkara selesai<br /><br />Dari keterangan Penasehat Hukm Terdakwa, yaitu Widya Ruchiatna Heriani, SH, bahwa Terdakwa meninggal akibat “terpapar Covid-19 (Coronavirus disease 2019) beberapa minggu. Namun berdasarkan Surat Keterangan Kematian (Certificate of Death) Nomor : 446/2545/438.6.7/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Sidaorjo dan ditandatangani dr. Evi Diana Fitri, SH., Sp.F hanya menyebutkan bahwa Tjahjo Widjojo (26 Juni 1958)meninggal karena sakit pada tanggal 11 Juli 2021<br /><br />Selain perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan keuangan negara sebsar Rp14 M, Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong saat ini sedang menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit macet Bank Jatim Rp51.772.000.000 tahun 2011, dimana Terdakwa (Alm) Tjahjo Widjojo alias Ayong di Vonis pidana penjara selama 8 tahun dan kemudian menjadi 6 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Penga<br /><br />Akibat meninggalnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT SGS, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeluarkan penetapan gugurnya Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan keuangan negara sebsar Rp14 M atas nama Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong<br /><br />Sidang Penetapan Gugurnya Penuntutan Perakara atas nama Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang diketuai Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan dengan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu Widya Ruchiatna Heriani, SH maupun Tim JPU Kejaksaan Negeri Kota Kediri<br /><br />“Penuntutan tidak dapat diteruskan dinyatakan GUGUR karena Terdakwa telah meninggal,” ucap Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH<br /> <br />Yang menjadi pertanyaan dari kasus perkara ini terkait meninggalnyaa Terdakwa adalah mengenai kerugian negara. Apakah kerugian negaara akan serta merta gugur dengan gugurnya penuntutan dalam perkara ini?<br /><br />Sementara dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi : “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntutumum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus)Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Nur Ngali, SH., MH kepada beritakorpsi.co mengatakan, "Penuntutan dihentikan demi hukukm, dan berkasnya nanti akan dikaji,"<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGINcojggDNO2qZ9Dl_GlIWYSQIuGfCY_dcx_GZKB07l87uFklNYyokHjzUM1zwYgt2FsSjNqsDdK8OlvBx3sZPyVL0NjlgOXKTmkWGw6aj7ktFqg0cIdiQrNkHJX7Mgu__-ThFZ3fMoY/s307/IMG20210408125053.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="307" data-original-width="270" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGINcojggDNO2qZ9Dl_GlIWYSQIuGfCY_dcx_GZKB07l87uFklNYyokHjzUM1zwYgt2FsSjNqsDdK8OlvBx3sZPyVL0NjlgOXKTmkWGw6aj7ktFqg0cIdiQrNkHJX7Mgu__-ThFZ3fMoY/w563-h640/IMG20210408125053.jpg" width="563" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelasakn, berawal dari pertemuan antara terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dengan saksi dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD di Hotel Hyatt Surabaya yang saat itu mencalonkan untuk mmenjadi Wali Kota Kediri<br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama PRI” tersebut, saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik Terdakwa  Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara Terdakkwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ520outMGNmYSSMS4R08C9bf7yoxS7ZlS5BV2Df3xvlxABpBiDnKwwQfB5g8djlR7O3lATRCH0pMA6Oal-u8Z_HK4sCDvfFz2UFirYTgOM5dunE-086Mazk_WzB8o0SzWKB31x9mjwQU/s443/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJ520outMGNmYSSMS4R08C9bf7yoxS7ZlS5BV2Df3xvlxABpBiDnKwwQfB5g8djlR7O3lATRCH0pMA6Oal-u8Z_HK4sCDvfFz2UFirYTgOM5dunE-086Mazk_WzB8o0SzWKB31x9mjwQU/w638-h640/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD, mantan Wali Kota Kediri (Foto. Dok. BK)</td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942 <br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah Terdakwa Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari saksi dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan Terdakwa Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000  <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama dengan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br />1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br /> 3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya. <br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /> <br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong bersama-sama  dengan saksi dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Korupsi ‘Jembatan’ Brawijawa Kota Kediri Rp14 M Meninggal, Penuntutan Gugur

  “Perkara Terdakwa Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisaris Utama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS), dalam Kasus Korupsi ‘Jembatan Brawi...

»

Korupsi ‘Jembatan’ Rp6.7 M, Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Dituntut 12 Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti H. Nurudin Hasan (Anggota DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN), Dedi Suwandi, Roni Yustiono dan Ubaidillah (pejabat Pengadaan), Erwanto </span></span><span style="font-size: large;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo </span>(dari PT SGS)  . Atau.......???”</span> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dUL2kJJfXoRqGF_Vko6uyGoOHOa1aObV0Y-izTNmgwgLNK-zxPsrX9p0qh2iee39dl8OFwgYWtx3QLa_eYX06QvFiO3qofwRR8ei10A0rs82W6saZxhcvx5ZR1Ep8TLk1XRQwPLI4bM/s443/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="443" data-original-width="442" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_dUL2kJJfXoRqGF_Vko6uyGoOHOa1aObV0Y-izTNmgwgLNK-zxPsrX9p0qh2iee39dl8OFwgYWtx3QLa_eYX06QvFiO3qofwRR8ei10A0rs82W6saZxhcvx5ZR1Ep8TLk1XRQwPLI4bM/w638-h640/IMG20210408124530++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri+%2528Foto.+Dok.+BK%2529.jpg" width="638" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (terdaksa), mantan Wali Kota Kediri (Foto. BK)</span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran sebesar  Rp66.409.000.000 dari APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 yang merugikan keuangan negara senlai Rp14.457.382.325,48 tak lama lagi akan berakhir setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Kediri membacakan Surat Tuntutannya dengan pidana penjara selama 12 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsider pidana penjara selama 2 tahun terhadap Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Kamis, 12 Agustus 21<br /><br />“Nasib” Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD pun “ibarat derita diatas derita”. Sebab, Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang saat ini “menderita penyakit kangker usus” sehingga penyidik, JPU maupun Majelis Hakim tidak menjebloskannya ke Penjara sejak penyidikan seperti Terdakwa lainnya, namun Terdakwa harus menahan penyakit yang dialaminya di dalam penajara tanpa keluarga selama 12 tahun sesuai dengan Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Sekalipun sidang perkara ini akan segera berakhir setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya membacakan Surat Putusannya (Vonis) terhadap Terdakwa beberapa pekan lagi, namun masih meninggalkan berbagi pertanyaan di masyarakat luas, terkait dugaan keterlibatan beberapa pihak sesuia fakta yang terungkap dalam persidangan <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7ve36d0rZqMoE2WnG9flSIe58loKIpukDcLASKU6mrRRgrk3K1rI2jIyV1o-Vg60WM7jgPKz4U6r7srTOuqrm1oILlnEpIDOvBSkkfr8CnEnUwkhPXVrGMngmu5haU7fH2honpnAO_Lo/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7ve36d0rZqMoE2WnG9flSIe58loKIpukDcLASKU6mrRRgrk3K1rI2jIyV1o-Vg60WM7jgPKz4U6r7srTOuqrm1oILlnEpIDOvBSkkfr8CnEnUwkhPXVrGMngmu5haU7fH2honpnAO_Lo/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Saksi Nurudin Hasan F-PANYudi Ayubchan (F-Demokrat),; Sujoko Adi (F-PDIP),; Muhaimin (F-PKB),; Sunarko (F-PKNU). </span></td></tr></tbody></table><br /></div><div style="text-align: justify;">Pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah H. Nurudin Hasan, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2009 – 2014 dari Fraksi PAN yang juga masih keluarga Terdakwa dan termasuk beberapa anggota DPRD Kota Kediri periode yang sama. Karena Ketua DPRD membuat surat persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) untuk pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010,  walaupun belum mendapat persetujuan dari Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010 dan juga ditanda tanda tangani oleh anggota DPRD<br /><br />Kemudian keterlibatan 3 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu Dedi Suwandi selaku Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono (pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan)) serta Ubaidillah. Karena Ketiga Panitia Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ini tidak bekerja sesuai jabatan dan fungsinya namun menandatangani dokumen terkait lelang proyek pekerjaan Jembataran Brawijaya serta menerima honor.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuAaARxJ-n-KTbZChNbKT0vNntAxfcqm9X_ajFvxwwoA_ROZVKCbqVvADgfM-HEUFMFuG8jnj6NlR6mwOhx4_BA4ZISY_pz5SINs8O0uS8GVca002Z1qMAplT6w3mXWzcdDJqTB8vGZCE/s639/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="639" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuAaARxJ-n-KTbZChNbKT0vNntAxfcqm9X_ajFvxwwoA_ROZVKCbqVvADgfM-HEUFMFuG8jnj6NlR6mwOhx4_BA4ZISY_pz5SINs8O0uS8GVca002Z1qMAplT6w3mXWzcdDJqTB8vGZCE/w640-h320/Dedi+Suwandi%252C+Kasi+pembangunan+DPUPR+%2528Dinas+Pekerjaan+Umum+dan+Perumahan+Rakyat%2529%252C+Roni+Yustiono%252C+pejabat+di+Dinas+LDLHKP+%2528Dinas+Lingkungan+Hidup%252C+Kebersihan+dan+Pertamanan%2529+serta+Ubaidillah+%2528Foto+Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Dedi Suwandi, Kasi pembangunan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Roni Yustiono, pejabat di Dinas LDLHKP (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan) serta Ubaidillah (Foto Dok. BK)</span></td></tr></tbody></table>Sementara Wijanto, S.T selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, saat ini sudah berstatus terpidana dalam perkara ini bersama 6 terpidana lainnya, yaitu 1. H.M.  Moenawar (Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya),; 2. Rudi Wahono (Direktur PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS),; 3. Kasenan, S.T., M.T., M.M (Plt.  Kepala Dinas PU),; 4. Nur Iman Satrio Widodo, S.T (PPK Dinas PU), dan 5. Yoyo Kartoyo (Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota Bandung)<br /><br />Selanjutnya yang diduga terlibat adalah  Erwanto selaku Staf PT. Surya Graha Semesta atau PT. SGS. Erwanto, diduga terlibat dalam proses pengerjaan proyek Jembatan Brawijaa Kediri oleh PT SGS yang tidak mengikuti lelang, sementara pemenang lelaangnya dalah PT Fajar Parahiyangan. Erwanto dihadirkan sebanyak Dua kali sebagai saksi dalam persidangan atas perintah Majelis Hakim. Dan setiap kali ditanya oleh Majelis Hakim, Erwanto terkesan berbelit-belit dan dianggap menutupi fakta yang sebenarnya bahkan mengingkari keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik Polda Jatim. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim sempat memerintahkan JPU untuk menetapkannya sebagai tersangka.<br /><br />Selanjuta Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo selaku orang dekat Tjahjo Widjojo alias Ayong yang juga menjabat sebagai bagian Pemasaran PT SGS. Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan “PRI” orang kepercayaan Terdakwa turut terlibat merancang agenda peretemuan antara Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS dengan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD pada tahun 2008 di Hotel Hyatt Surabaya saat Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD yang akan mencalonkan Wali Kota Kediri berpasangan dengan Abdullah Abubakar sebagai Wakil Wali Kota Kediri periode 2009 – 2014 untuk membicarakan kebutuhan uang untuk Terdakwa dari Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan kompensasi proyek pekerjaan<br /><br />Selain itu, penyerahan uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong terhadap Terdakwa sebagai hasil dari pertemuan itu adalah melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sendiri ke Terdakwa. Total uang yang diberikan Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo terhadap Terdakwa adalah sejumlah Rp3.450.000.000 yang disebut sebagai pinjaman WL (Wali Kota) Via P.Wid (Pak  Widiyanto Hadi Sumartoyo) dan uang yang biberikan oleh Tjahjo Widjojo alias Ayong sendiri ke Terdakwa sebesar Rp3.475.000.000. Sehingga totalnya sebesar Rp6.925.000.000 <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08kvKa7KxFTcpA6MGcmSCwVz4cNok6u9UK3ZBt5wU-aTdX7pErV2__v5sG4tvbg7EHZzo6xpfHLYzfb97pi0kUAnmukdKcfdIcJbuKwDfLMFcec5yvEVxLBaBQdaXY6H3s0W3mx0VAFU/s640/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh08kvKa7KxFTcpA6MGcmSCwVz4cNok6u9UK3ZBt5wU-aTdX7pErV2__v5sG4tvbg7EHZzo6xpfHLYzfb97pi0kUAnmukdKcfdIcJbuKwDfLMFcec5yvEVxLBaBQdaXY6H3s0W3mx0VAFU/w640-h360/H.M.+Moenawar+%2528terpidana%2529+selaku+Kepala+Cabang+PT.+Fajar+Parahiyangan+Jatim+dan+Bali+di+Surabaya%252C+Erwanto+%2528Staf+PT+SGS%2529+dan+Drs.+Widiyanto+Hadi+Sumartoyo+%2528bagian+pemasaran+PT+SGS+%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">H.M. Moenawar (terpidana) selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya, Erwanto (Staf PT SGS) dan Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo (bagian pemasaran PT SGS )</span></td></tr></tbody></table>Dalam Surat Dakwaan JPU juga disebutkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan Tjahjo Widjojo alias Ayong, Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan Rudi Wahono, negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Sedangkan sosok yang bernama “PRI”, ibarat nama dalam cerita dongeng, karena nama “PRI” hanya ada tercantum namanya di dalam BAP maupun Surat Dakwaan JPU, sementara keberadaannya dan siapa “PRI” tidak ada yang mengetahuinya, bahkan tidak pernah dihadirkan sebagai saksi sejak persidangan perkara ini berlangsung.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri/Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Jawa Timur akan menyeret semua pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang merugikan negara sebesaar Rp14 miliar ? Atau......???<br /><br />Mengingat penanganan perkara ini yang ditangani oleh penyidik Polda Jawa Timur memakan watu bertaahun-taahun lamanya sejak abad 20 (tahun 2013 dan mulai disidangkan tahun 2018) hingga abad 21 (tahun 2021).<br /><br />Andai saja kasus ini adalah penurian, pelanggaran Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau pencemaraan nama baik pejabat ataupun pelaanggaran aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bisa jadi tak butuh waktu lama untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat.<br /><br />Tak jarang pihak Kejaksaan atau penyidik mengatakan, terkait pihak-pihak yang terlibat akan menunggu putusan dari Majelis Hakim. Pertanyaannya kemudian. Siapa yang punya kewenangan penuh untuk menyeret seseorang yang terlibat dalam perkara pidana Khususnya Korupsi ke Persidangan? Apakah Majelis Hakim atau Penyidik melalui Jaksa Penuntut Umum?<br /><br />Andai saja Undang-Undang Tentang Kekuasaan Hakim Khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan seseorang saksi menjadi Tersangka, maka “lain ceriatanya”.<br /><br />Sebab dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi, yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertibangan putusannya saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap terdakwa, tak sedikit hanya tercantum dalam putusan saja, namun kenyataannya ada yang di SP3 kan alias dihentikan, salah satunya adalah Kasus perkara Korupsi pengadaan lahan kampus II UIN Maliki Malang tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,8 milliar, dan Kasus Mega Korupsi P2SEM Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277 milliar serta  kasus Korups Gratifikasi penerimaan Japung (Jasa Pungut) APBD Kota Surabaya 2009 untuk DPRD Surabaya tahun 2009. Ada apa...???<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjOoeS-_C17dTz4F6ywQRlfKCBtJbiUCbCwjp6uuiP2641HY8k2eMKm8WKBsK9AKme873c1kLM6DwW-Tn2jl5t36ZdXauC38rEsfm4TZMjhFpamdAjSh-H-2O-v2TBVBeAZQNCGKTINW4/s640/IMG20210408123612+++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="258" data-original-width="640" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjOoeS-_C17dTz4F6ywQRlfKCBtJbiUCbCwjp6uuiP2641HY8k2eMKm8WKBsK9AKme873c1kLM6DwW-Tn2jl5t36ZdXauC38rEsfm4TZMjhFpamdAjSh-H-2O-v2TBVBeAZQNCGKTINW4/w640-h258/IMG20210408123612+++Terdakwa+Dr.+H.+Samsul+Ashar%252CSp.PD+%2528terdaksa%2529%252C+mantan+Wali+Kota+Kediri.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD (mantan Wali Kota Kediri)</span></td></tr></tbody></table>Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Agustus 2021 adalah agenda pembacaan Surat Tuntutan dari Tim JPU Nur Ngali yang juga Kasi Pidusus Kejari Kota Kediri terhadap terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD selaku Wali Kota Kediri periode 2014 – 2019 yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya dalam perkara Nomor 31/Pid Sus-TPK/2021/PN Sby kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim Ad Hock masing-masing sebagai Hakim anggota yaitu Kusdarwanto, SH., SE., MH dan Dr. Emma  Ellyani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Moh. Hamdan, SH<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam Surat Tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp500 juta subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp6.925.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena dianggap terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun 2010 – 2013 yang menelan anggaran APBD Kota Kediri Tahun Anggaran (TA) 2010 - 2012 sebesar  Rp66.409.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp14.457.382.325,48 sesuai hasil laporan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas dugaan penyimpangan  dalam Pengadaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Kasus ini berawal dari pertemuan antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpaKxpst7r0DPSJKpdOHIsGmRhu04cVT-Ei-87NMWK9FHNgS1173KNzBU9iDaFWk8mu1_TZa_eBcMi7fppDIz6ONP3wO5s8rv0DTQVscc63cIUw3QAquzKPjaGQ3ZvkLv6O2FqrfzVWA/s640/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPpaKxpst7r0DPSJKpdOHIsGmRhu04cVT-Ei-87NMWK9FHNgS1173KNzBU9iDaFWk8mu1_TZa_eBcMi7fppDIz6ONP3wO5s8rv0DTQVscc63cIUw3QAquzKPjaGQ3ZvkLv6O2FqrfzVWA/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, lanjut JPU, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : 1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000.  2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000.  4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000.  5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. 7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000.  8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj82FHzpY_ZjiywWW4cnYWDtBdZU2r0AzBHA3mdPdusd4EFfzmYQDsSz9MCdLblSIiB5aHMDIWVFX4U5DW0r_P-tXDRYkQFeEPKKuSINs0_nbG6hxwAJYDKtcUzgLx_6HitRpoNkhRk4Bc/s640/IMG20210429134559.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="364" data-original-width="640" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj82FHzpY_ZjiywWW4cnYWDtBdZU2r0AzBHA3mdPdusd4EFfzmYQDsSz9MCdLblSIiB5aHMDIWVFX4U5DW0r_P-tXDRYkQFeEPKKuSINs0_nbG6hxwAJYDKtcUzgLx_6HitRpoNkhRk4Bc/w640-h364/IMG20210429134559.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, “MENUNTUT : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat  (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001  tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa di ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.<br /><br />3. Membebankan kepada Terdakwa Dr. H Samsul Ashar,Sp.PD untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.925.000.000 (Enam milliar Sembilan ratus Dua puluh Lima juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, bilamana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas surat tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan Pembelaannya atau Pledoi pada persidangan berikutnya.<br /></div><div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BqOSO2kqb1S23tyGe-rUnM9sMlhGpiwcR2XUkngpdoyfPlhLkInrNcpaDkJO_Hw6eptJgH6wJQ_1rbJsVJUV_yau-6uFp0XnwhtdY9GF_AoD0CBJjwS3Zx_WFS1ThJJhfo4dUimQuoI/s532/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_BqOSO2kqb1S23tyGe-rUnM9sMlhGpiwcR2XUkngpdoyfPlhLkInrNcpaDkJO_Hw6eptJgH6wJQ_1rbJsVJUV_yau-6uFp0XnwhtdY9GF_AoD0CBJjwS3Zx_WFS1ThJJhfo4dUimQuoI/w640-h360/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kanan, Kasnan, Wijayanto dan Nur Iman Satriyo Widodo (Dok. BK)</span></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari surat tuntutan JPU ini mungkin menjadi pertanyaan terkait pasal yang dikenakan oleh JPU terhadap Terdakwa Dr. Samsul Ashar, Sp.PD, yakni Pasal  3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dimana Pasal 3 ini adalah tentang penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. <br /><br />Sementara Terdakwa didawa, selain melanggar Pasal 3 (Subsidair) juga melanggar Pasal Primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang yang sama tentang perbuatan melawan hukum. Lalu  lebih Subsiadir, melanggar Pasal 5 ayat (2), dan lebih-lebih Subsidair lagi melanggar Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP<br /><br />Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a adalah terkait pejabat atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berupa uang yang bertentangan dengan kewajibannya (Terdakwa) selaku pejabat (Kepala Daerah) atau penyelenggara negara.<br /><br />Sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 - 2014, sudah menerima sejumlah uang dari Tjahjo Widjojo alias Ayong selaku Komisari PT SGS untuk perluasan Klinik mili Terdakwa dan  keperluan pencalonan Terdakwa sebagai Walikota dengan komposasi proyek pekerjaan<br /><br />Setelah Terdakwa menjabat sebagai Walikota Kediri tahun 2009, terdakwa juga menerima uang dari Ayong selaku  Komisaris PT SGS, dan PT SGS mendapatkan proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri tanpa mengikuti lelang<br /><br />Selain menerima uang, Terdakwa selaku Walikota membuat surat Nota kesepahaman Nomor : 910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri Nomor 170/810/19.20/2010  dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years yang tidak tercantum dalam RAPBD (Rancangan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBD tahun 2010 <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKA0XekakaZgHKOjRSe_pRII81ZkY89I5TevdT-NNRuaA2VGoy8Q7LCZb3WQmD_209YmvV8tX1UvAf3b5RFLIMiexVQXMIpH3NmSeEe7e_mkN_vi2bZRyv4fx8VSJAwq-CJiad2vsPnTs/s640/IMG20210408123654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="272" data-original-width="640" height="272" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKA0XekakaZgHKOjRSe_pRII81ZkY89I5TevdT-NNRuaA2VGoy8Q7LCZb3WQmD_209YmvV8tX1UvAf3b5RFLIMiexVQXMIpH3NmSeEe7e_mkN_vi2bZRyv4fx8VSJAwq-CJiad2vsPnTs/w640-h272/IMG20210408123654.jpg" width="640" /></a></div>Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebelum menjabat sebagai Walikota Kediri, dan pada saat menjabat sebagai Walikota Kediri yang diangkat  berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nomor : 131.35-308 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Timur  periode tahun 2009 sampai tahun 2014 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (Komisaris PT Surya Graha Semesta, yang  dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur  PT. Surya Graha Semesta / PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saksi  Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo<br /><br />Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008  sampai dengan tahun 2013, bertempat di Hotel Hyat Surabaya Jalan Basuki Rahmad No.106-128 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Kantor Walikota Kediri Jl.  Jenderal Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Kantor Cabang PT Fajar Parahiyangan Rungkut Megah Raya Blok L31 Surabaya dan di Kantor  PT Surya Graha Semesta Komplek Pertokoan Jati Kepuh Indah Blok C2 4 Mojopahit, Larangan Candi Sidoarjo<br /><br />Atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili  berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan  yang ada hubungannya sedemikan rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum merencanakan pembagian pengerjaan proyek di Kota  Kediri yang bertentangan dengan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 13 Ayat (1) huruf c, Pasal 5 huruf g<br /><br />Dalam melaksanakan pembangunan proyek jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dilaksanakan oleh PT. Fajar Parahyangan berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor :  050/383/419,15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan  2012 (tahun jamak) bertentangan Ketentuan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Perubahan Ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 5 huruf c, e dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp6.925.000.000<br /><br />Atau orang lain atau suatu  korporasi yaitu saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong sebesar Rp6.760.882.325, saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M sebesar Rp396.500.000, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST sebesar  Rp25.000.000, saksi Yoyo Kartoyo sebesar Rp350.000.000, Saksi Agus Wahyudi sebesar Rp135.000.000 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar  Rp14.457.382.325,48 (empat belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan), atau setidak- tidaknya sekitar jumlah tersebut, , sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR219/PW/13/5/2016 Tanggal 19 April 2019, yang  dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Berawal dari pertemuan antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD yang saat itu mencalonkan diri untuk menjadi Walikota Kediri dengan saksi Punggowo Santoso, saksi Drs.  Widiyanto Hadi Sumartoyo, seseorang yang bernama “PRI”, dan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada pertemuan yang diinisiasi oleh saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo dan orang yang bernama “PRI” tersebut, terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD mengutarakan niatnya  mencari investor untuk pencalonan diri menjadi Walikota Kediri periode 2009 sampai dengan 2014, dan pengembangan klinik Dahlia Medika milik terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD  yang berada di Kota Kediri.<br /><br />Dan dalam pertemuan tersebut, saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Punggowo Santoso yang kedudukannya sebagai Komisaris PT. SGS (Surya Graha Semesta), menyetujui dan  sepakat sesuai kemampuan akan memberi bantuan dan akan direalisasikan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Kediri.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaksMwBYsLpMYgetCConuTQJNkMl-a8SjLOQCoYyivfqQZuHxAbVINE7IA9WQiI2pZE78n4Pqxmx4cJQOAESc9SOME_xy1LXwFeO_yrsmu6FamvmLmGsDinXf3Ynw3la_vLrEbZrdBOTg/s640/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="296" data-original-width="640" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaksMwBYsLpMYgetCConuTQJNkMl-a8SjLOQCoYyivfqQZuHxAbVINE7IA9WQiI2pZE78n4Pqxmx4cJQOAESc9SOME_xy1LXwFeO_yrsmu6FamvmLmGsDinXf3Ynw3la_vLrEbZrdBOTg/w640-h296/Saksi+Nurudin+Hasan+F-PANYudi+Ayubchan+%2528F-Demokrat%2529%252C%253B+Sujoko+Adi+%2528F-PDIP%2529%252C%253B+Muhaimin+%2528F-PKB%2529%252C%253B+Sunarko+%2528F-PKNU%2529.+Foto+Dok.+BK.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo mengatakan pada saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, bahwa terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD membutuhkan dana untuk  merenovasi kliniknya, dan untuk pencalonan diri terdakwa sebagai Walikota Kediri. Atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Ratna Widya Astuti mengeluarkan dana/uang  untuk terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD yang diberikan secara tunai dengan rincian sebagai berikut : <br />1. Tanggal 28 Nopember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp500.000.000. 2. Tanggal 1 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 3. Tanggal 15 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 4. Tanggal 24 Desember 2008, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp500.000.000. 5. Tanggal 13 Februari  2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid   sebesar Rp500.000.000. 6. Tanggal 6 Maret 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp300.000.000. <br />7. Tanggal 19 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar  Rp250.000.000. <br />8. Tanggal 24 Juni 2009, Keterangan pinjaman WL Via P.Wid  sebesar Rp400.000.000.<br /><br />Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD antara tahun 2008 sampai tahun 2009 total sebesar Rp3.450.000.000 (Tiga milyar empat ratus lima puluh juta  rupiah) yang menggunakan istilah “pinjaman” dan kode “WL” atau Walikota telah diserahkan secara tunai melalui “P. Wid” atau saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo tersebut adalah  tindaklanjut dari hasil kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di Hotel Hyatt Surabaya.<br /><br />Pada tanggal 24 Maret 2009, terdakwa dr.H. Samsul Ashar,Sp.PD dinyatakan sebagai pemenang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kediri dan dilantik menjadi Walikota  Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-308 tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Kediri Jawa Tmur  periode Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014.<br /><br />Ketika terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD menjabat sebagai Walikota Kediri periode tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan pekerjaan  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, atau sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong pada pertemuan di  Hotel Hyatt Surabaya yang akan memberikan pekerjaan/proyek di Kota Kediri.<br /><br />Proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara multi years (tahun jamak) dengan perencanaan anggaran yang diusulkan  pada APBD Perubahan Kota Kediri Tahun 2010 yaitu sebesar R1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pengadaan tiang pancang, Tahun kedua anggaran APBD Kota  Kediri Tahun 2011 sebesar Rp51.000.000.000 (lima puluh satu milyar rupiah) untuk struktur dan Tahun ketiga anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2012 sebesar Rp18.300.000.000  (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) untuk sebagian struktur dan finishing.<br /><br />Sumber dana untuk pengadaan pembangunan Jembatan Brawijaya berasal dari APBD Pemerintah Kota Kediri Anggaran Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 sesuai DPA /DPPA<br /><br />(Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.03 01 01 15 05 5 2 dengan kode rekening  1.03.1.03.01.15.05 pada Dinas Pekerjaan Umum.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri pada tanggal 24 Juni 2010, menjawab surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan memberikan disposisi yang  ditujukan kepada Ketua Tim Anggaran untuk memproses pangajuan anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri.<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg222H1fPQoswQXwIZJjxOvnK6aMoL7t-A9ovbeWdZhIzo5TWS9mRSPBIBESOxfXBArlsHLiB-N9JB2jYxwg-fpJuTCd-x4wmN_Z1wQUUyg8-Vej24OS1brchUkffDnPZfou4NWWAB1TRE/s640/IMG20210506141137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg222H1fPQoswQXwIZJjxOvnK6aMoL7t-A9ovbeWdZhIzo5TWS9mRSPBIBESOxfXBArlsHLiB-N9JB2jYxwg-fpJuTCd-x4wmN_Z1wQUUyg8-Vej24OS1brchUkffDnPZfou4NWWAB1TRE/w640-h288/IMG20210506141137.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, telah dibentuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M  selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dengan Surat Keputusan tentang penunjukan dan pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pekerjaan Umum Kota  Kediri TA 2010 No. Surat 188.45/06/419.48/2010 tanggal 8 Juli 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut; Ketua : Wijanto (Alm), Sekretaris : Sunardi, S.E, Anggota : Wijanto  (Alm), Sunardi, S.E, Ubaidilah, ST, Dedik Suwandrianto, ST dan Rony Yusianto<br /><br />Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri No. 188.45.08/419.48/2010 tanggal 7 Juli 2010, saksi Nur Iman Satrio Widodo, ST diangkat sebagai Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK).<br /><br />Pada tanggal 7 Juli 2010, saksi Kasenan, ST., MT., MM selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri didatangi saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono (bagian pemasaran PT  Surya Graha Semesta) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk menanyakan waktu pelaksanaan lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri.<br /><br />Selanjutnya Saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memanggil saksi Wijanto (Almarhum, telah disidangkan secara terpisah dengan Nomor Perkara : 06/Kdri/11/2017 dan sudah berkekuatan  hukum tetap) yaitu staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri dan meminta saksi Wijanto untuk segera membuat pengumuman proses pelelangan Jembatan Brawijaya Kota Kediri di  media massa, padahal anggaran untuk proyek tersebut belum disetujui atau disahkan DPRD Kota Kediri, serta belum dibuat HPS serta saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M memerintahkan  saksi Wijanto untuk memakai harga Estimate Engineering (EE) dari PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah)<br /><br />Padahal Estimate Engineering yang dibuat oleh PT Geopland Konsultan Perencana sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), dan dalam proses pelelangan nanti sesuai  arahan saksi Kasenan, S.T., M.T., M.M kepada saksi Wijanto agar berkoordinasi dengan saksi Drs.Widiyanto Hadi Sumartono.<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong selanjutnya memerintahkan saksi Erwanto dan saksi Munawar menemui saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan di Kota  Bandung untuk meminjam bendera dengan membuka cabang di Jawa Timur dengan tujuan, agar bisa mengikuti kegiatan penawaran tender proyek Jembatan Brawijaya di Kota Kediri<br /><br />Hal tersebut dikarenakan perusahaan PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) milik saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong hanya mempunyai nilai grade 5 (lima), atau tidak memenuhi syarat  untuk mengajukan penawaran. Dan permintaan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong untuk meminjam bendera disetujui oleh saksi Yoyo Kartoyo dengan kompensasi sebesar  Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian, akan dibayar pada saat pencairan termin.<br /><br />Dan setelah terjadi kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dan saksi Yoyo Kartoyo, selanjutnya Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong menunjuk saksi Munawar sebagai  Kepala Cabang PT. Fajar Parahiyangan wilayah Jatim dan Bali, walaupun fakta yang sebenarnya saksi Munawar hanyalah seorang Kepala Keamanan di PT Surya Graha Semesta (PT.  SGS) milik Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong.<br /><br />Terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 681 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Pembangunan Jembatan  Brawijaya secara multiyears (tahun jamak).<br /><br />Surat ini digunakan sebagai dasar pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang diikuti oleh Badan Administrasi Pembangunan, Bappeda, DPPKA, Bagian Hukum, dibawah  Ketua Tim Anggaran yaitu Sekretaris Kota Kediri untuk membahas anggaran yang diusulkan terkait proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri.<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSewgtcm2Hb5_M_GW6Aenji7Pf6_sCQtyayZWdQ4aVdLH0gc3fICxwMDpAX-OKHjmrcCYO5htl218kZ-Z62F0jym1TuZu8cRJD2831dtmOqxK56CfcKH2ypopQMTlWBOJboNNqWxA8BT4/s640/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="640" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSewgtcm2Hb5_M_GW6Aenji7Pf6_sCQtyayZWdQ4aVdLH0gc3fICxwMDpAX-OKHjmrcCYO5htl218kZ-Z62F0jym1TuZu8cRJD2831dtmOqxK56CfcKH2ypopQMTlWBOJboNNqWxA8BT4/w640-h380/IMG20210429114558+%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 9 Juli 2010, lelang pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri diumumkan di media cetak dan elektronik, dengan metode lelang Umum sistem Pra kualifikasi. Kemuidan  saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, memerintahkan saksi Erwanto untuk mengumpulkan 9 (sembilan) company profile dari beberapa perusahaan untuk mengikuti lelang dan memasukkan  penawaran untuk proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri<br /><br />Pada tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, ada 9 (sembilan) Perusahaan/penyedia jasa yang mengambil dokumen lelang dan memasukkan penawaran pada  tahapan prakualifikasi, yaitu PT Bangkit Lestari Jaya, PT Cipto Mapan Santoso, PT Adhikarya, PT Widjaya Karya, PT Anisa Putri Ragil, PT Agra Budi Karya Marga, PT Adi Murni  Pratama, PT Fajar Parahyangan, PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Yang tidak memasukkan dokumen tahapan prakualifikasi, yaitu 1. PT Bangkit Lestari Jaya, 2. PT Cipto Mapan Santosa Bahwa yang tidak lulus Prakualifikasi yaitu PT Adi Murni  Pratama. Yang diusulkan sebagai pemenang lelang yaitu 1. PT Fajar Parahyangan. 2. PT Anisa Putri Ragil dan 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />DPRD Kota Kediri membentuk Pansus terkait Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan hasil rapat Pansus tertanggal 23 Agustus 2011 tentang pembahasan pembangunan  Jembatan Brawijaya multy years (tahun jamak) Kota Kediri, yaitu Menolak surat Persetujuan Pimpinan tahun 2010 Tidak dimasukkan didalam hukum (konsideran) hasil pansus Menolak  Anggaran PAK/KUPA (Perubahan Anggaran Keuangan/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) tahun 2010, menyetujui Anggaran pembangunan Jembatan Brawijaya Multy Years (tahun  jamak) sebesar Rp69.300.000.000 dengan rincian : Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.000.900.000 dan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp33.000.000.000,Tahun Anggaran 2013  sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Hasil pansus rapat kemudian ditindaklanjuti dalan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Kediri dengan DPRD Kota Kediri tentang persetujuan anggaran pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri tahun jamak (multy years) Nomor : 631/21/419.16/2011 Nomor : 631/534/419.202011 Tanggal 25 Agustus 2011 dengan penganggaran sebsar Rp  71.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.700.000.000, 2. Tahun anggaran 2011 sebesar Rp7.000.000.000, 3. Tahun anggaran 2012  sebesar Rp33.000.000.000 dan 4. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp29.300.000.000<br /><br />Pada tanggal 26 Agustus 2010, Ketua Panitia Pengadaan yaitu saksi Wijanto membuat usulan penetapan pemenang lelang kepada Walikota Kediri dengan surat No.  1061/VIII/PL.Usul/2010 tanggal 25 Agustus 2010 yaitu : 1. PT Fajar Parahyangan, 2. PT Anisa Putri Ragil dan ke 3. PT Nugraha Adi Taruna<br /><br />Selanjutnya terdakwa dr. H. Samsul Ashar,Sp.PD sebagai Walikota Kediri membuat surat kepada Ketua DPRD Kota Kediri tentang permintaan persetujuan anggaran proyek multi years  (tahun jamak) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri dengan surat Nomor 050/3264/419.15/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan  angggaran dari DPRD kota Kediri dengan anggaran dari APBD Kota Kediri untuk 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp1.700.000.000, tahun anggaran 2011  sebesar Rp51.000.000.000 dan tahun anggaran 2012 sebesar Rp18.300.000.000 <br /><br />DPRD Kota Kediri menerbitkan surat No. 170 792/419.20/2010 tanggal 12 Nopember 2010 tentang persetujuan anggaran proyek multi years (tahun jamak) pembangunan Jembatan  Brawijaya Kota Kediri, walaupun proyek belum mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kota Kediri, namun dalam tahun 2010 telah muncul Nota kesepahaman Nomor :  910/1482/419.16/2010 tanggal 23 Nopember 2010 antara Walikota Kediri 170/810/19.20/2010 dengan 3 (tiga) unsur pimpinan DPRD Kota Kediri untuk rencana anggaran  pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri secara multi years tidak tercantum dalam RAPBD maupun APBD tahun 2010<br /><br />Yang tercantum hanya pembangunan Jembatan Brawijaya dalam APBD perubahan dengan penetapan alokasi anggaran sebesar Rp1.695.000.000 dari yang diusulkan sebesar  Rp1.700.009.000<br /></div></div><div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdvA8lL1srJU1P0Y5ufgNSz9_05QMrdCg9Z78ytZl3d3BUkrFweZTutVEoyB2RCvXgx21nWTWGq7da1nHIVhAKKFpIaJHzFGnWGJvCtypLGfNea6zsLzvNsW5cs442m2f16qbklsHDEA/s532/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdvA8lL1srJU1P0Y5ufgNSz9_05QMrdCg9Z78ytZl3d3BUkrFweZTutVEoyB2RCvXgx21nWTWGq7da1nHIVhAKKFpIaJHzFGnWGJvCtypLGfNea6zsLzvNsW5cs442m2f16qbklsHDEA/w640-h360/Foto+dari+kanan%252C+Kasnan%252C+Wijayanto+dan+Nur+Iman+Satriyo+Widodo+%2528Dok.+BK%2529.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD menerbitkan surat No. 050/383/419.15/2010 tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penetapan pemenang lelang pekerjaan  Pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2012 (tahun jamak), dengan pemenang lelang adalah PT. Fajar Parahyangan dengan nilai kontrak  Rp66.409.000.000.<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri yang seharusnya dikerjakaan oleh Pemenang lelang yaitu PT. Fajar Parahyangan, akan tetapi fakta  dilapangan pekerjaan tersebut dikerjakaan oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) sesuai dengan kesepakatan baik antara terdakwa dr. H Samsul Ashar,Sp.PD dengan saksi Tjahjo  Widjojo alias Ayong maupun kesepakatan antara saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dengan saksi Yoyo Kartoyo sebagai Direktur Utama PT. Fajar Parahiyangan yang berkedudukan di  kota Bandung<br /><br />Sesuai dengan perjanjian kerja konstruksi, Harga Satuan (Kontrak Induk) No : 1697/XIVKONT.FISIK/APBD/2010 tanggal 8 Desember 2010 untuk melaksanakan jasa pelaksanaan  konstruksi (pemborongan) pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri yaitu Nur Iman Satrio Widodo,  S.T. dengan PT. Fajar Parahyangan yaitu saksi H. M. Moenawar selaku Kepala Cabang PT Fajar Parahyangan Jawa Timur dan Bali, dengan anggaran sebesar Rp66.409.000.000  dengan jangka waktu 755 (tujuh ratus lima puluh lima) hari.<br /><br />Jumlah Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan Jembatan Brawijaya sesuai kontrak sebesar Rp66.409.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut : 1. DPPA tanggal 21  September 2010 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.481.250.000 untuk uang muka konstruksi, 2. DPA tanggal 19 Januari 2011 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.885.000.000<br /><br />Untuk  konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp377.000.000 masuk Kasda (Kas Daerah), 3. DPPA tanggal 18 Oktober 2011 dengan nilai anggaransebesar Rp5.090.000.000  untuk konstruksi dipotong pengembalian uang muka Rp951.180.000 masuk Kasda, 4. DPPA tanggal 7 Pebruari 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 29.470.3000.000 untuk  konstruksi, 5. DPPA tanggal 18 September 2012 dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.694.000.000. untuk konstruksi, 6. DPA tanggal 28 Januari 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp  21.223.262.200 untuk konstruksi, 7. DPPA tanggal 29 Oktober 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp 7.046.437.800 untuk konstruksi.<br /><br />Bahwa pembayaran atas pembangunan Jembatan Brawijaya sebesar Rp47.231.600.440 atau 71,12 % dari nilai kontrak melalui 13 (tiga belas) kali pembayaran dan dipotong pajak  sebesar Rp5.581.916.414, sehingga yang diterima oleh PT Fajar Parahyangan sebesar Rp41.649.684.026 dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. SP2D Nomor : 00003/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 31 Desember 2010 sebesar      Rp1.328.180.000,  PPN Rp120.743.636 PPh Rp36.223.091, jumlah bersih  Rp1.171.213.273<br /><br />2. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp1.508.000.000, PPN  Rp137.090.909, PPh Rp41.127.273, jumlah bersih Rp1.329.781.818<br /><br />3. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp1.593.820.000, PPN  Rp144.892.727, PPh Rp43.467.818, jumlah bersih Rp1.405.459.455<br /><br />4. SP2D Nomor: 00003/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 29 Desember 2011 sebesar Rp2.545.000.000, PPN  Rp Rp.231.363.636, PPh Rp Rp. 69.409.091, jumlah bersih  Rp2.244.227.273<br /><br />5. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1 03.15.05/LSB, tanggal 17 Pebruari 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp160.747.091, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />6. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Juni 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />7. SP2D Nomor : 00004/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp5.894.060.000, PPN  Rp535.823.636, PPh Rp160.747.091, jumlah bersih Rp5.197.489.273<br /><br />8. SP2D Nomor : 00006/1.03.01/1. 03.15.05/LSB, tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />9. SP2D Nomor : 00012/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp4.715.248.000,  PPN  Rp428.658.909, PPh Rp128.597.673, jumlah bersih Rp4.157.991.418<br /><br />10. SP2D Nomor : 00013/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 11 Desember 2012 Rp2.357.624.000, PPN Rp214.329.455, PPh Rp64.298.836, jumlag bersih Rp2.078.995.709,; 11. SP2D Nomor : 00017/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 26 Desember 2012 Rp1.694.000.000, PPN Rp. 154.000.000, PPh Rp.46.200.000, jumlah bersih Rp1.493.800.000,;<br /><br />12. SP2D Nomor : 00001/1.03.01/1.03.15.05/LSB, tanggal 29 April 2013 Rp6.059.560.000, PPN  Rp550.869.091, PPh Rp165.260.727, jumlah bersih Rp5.343.430.182, 13. SP2D Nomor : 00002/1.03.01/1.0 3.15.05/LSB, tanggal 19 Agustus 2013 Rp3.032.740.440, PPN  Rp275.703.676, PPh Rp82.711.103, jumlah bersih Rp2.674.325.661<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkA1vtAqGl3d9HvaHE1heZqwA2hJh1dBGblS78yDdzCYNdDIMZ74ND-zGM_mBN5Hzg5AWmNKfIPpcRQxXqqrEtfqtZOg4N4IyEDpM4ElcvWOjZy6lKwAREUd4i4gvXaSKqNUx2DjpQsSs/s640/1+-+IMG20210429114444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="640" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkA1vtAqGl3d9HvaHE1heZqwA2hJh1dBGblS78yDdzCYNdDIMZ74ND-zGM_mBN5Hzg5AWmNKfIPpcRQxXqqrEtfqtZOg4N4IyEDpM4ElcvWOjZy6lKwAREUd4i4gvXaSKqNUx2DjpQsSs/w640-h278/1+-+IMG20210429114444.jpg" width="640" /></a></div>Dalam pencairan pekerjaan tersebut berdasarkan SPM yang ditandatangani oleh Kasenan, S.T., M.T., M.M selaku pejabat penandatangan SPM dan SPP (surat permintaan  pembayaran) yang ditandatangani Nur Iman Satrio Widodo (selaku PPK) sesuai dengan SP2D dikirim ke rekening No. 0011231080 atas nama PT. Fajar Parahyangan melalui PT Bank  Jatim Surabaya dan setelah dipotong PPN 10% dan PPH 3%, seluruh dana tersebut dipindahkan ke Bank Jatim atas nama PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) dengan No Rek  0261013606.<br /><br />Dalam proses pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri, PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan mengalami  keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana Laporan Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Sub Kontrak V Progres fisik pekerjaan jauh lebih lambat dari jadwal perencanaan  pekerjaan.<br /><br />Atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri tersebut,  Konsultan Pengawas PT Ganes Engenering Consultan dan PPK telah melakukan beberapa kali  teguran dan peringatan kepada PT. Fajar Parahyangan dengan materi penambahan jumlah dan jam kerja, tenaga serta minimnya ketersediaan material dan alat bantu. Disamping itu,  PPK telah mengadakan kegiatan ;<br /><br />1. Show Cost meeting pada tanggal 4 Juli 2013 (rapat pembuktian) yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana PT. Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha  Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan. 2. Pada tanggal 17 Oktober 2013 dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. 3. Pada tanggal 20 Nopember 2013  dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Pelaksana PT Fajar Parahyangan atau PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) selaku pelaksana pekerjaan.<br /><br />Terhadap ketidakmampuan kontaktor dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga PPK Nur Iman Satrio Widodo, S.T dan Pengguna Anggaran Kasenan, S.T., M.T., M.M  menerbitkan Surat No.050/927/419.48/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pemutusan kontrak antara PT. Fajar Parahiyangan sebagai penyedia paket pembangunan Jembatan  Brawijaya, dan untuk kemajuan progres sampai dengan tanggal putus kontrak tanggal 24 Desember 2013 yaitu 71% dari keseluruhan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan  pekerjaan pada tanggal 27 Desember 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan No 900/130-PPHP/419.48/2013 tanggal 27 Desember 2013.<br /><br />Sesuai catatan dalam Buku Kas Masuk dan Buku Kas Keluar (BKK) PT Surya Graha Semesta (PT. SGS), untuk fisik pembangunan Jembatan Brawijaya hingga pekerjaan dihentikan,  anggaran yang telah dikeluarkan atau yang telah diterima adalah sebesar Rp24.846.754.942<br /><br />Sebagian dari anggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya kota Kediri tersebut,  ditransfer oleh PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) atas perintah saksi Tjahjo Widjojo alias  Ayong ke rekening BCA No. 0331397431 milik Fajar Poerna Wijaya yang merupakan saudara / keluarga dari terdakwa dr. H Samsul Ashar, Sp.PD sebanyak 20 kali transfer degan total   sebesar Rp3.475.000.000<br /><br />Saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong melalui PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS) bukanlah peserta lelang dan bukan pula pemenang lelang, namun PT. Surya Graha Semesta (PT. SGS)  adalah pihak yang mengerjakan pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo  alias Ayong, dimana terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD telah menerima sejumlah uang dari saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong yakni sebesar Rp3.475.000.000 ditambah uang yang  telah diserahkan secara tunai melalui Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo sebesar Rp3.450.000.000 <br /><br />Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan total sebesar Rp6.925.000.000, yang mana uang tersebut merupakan bentuk kompensasi yang  disepakati antara terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong dari nilai anggaran kontrak proyek Jembatan Brawijaya.<br /><br />Perbuatan Terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi H.M. Moenawar selaku Kepala  Cabang PT. Fajar Parahyangan Jatim dan Bali di Surabaya (Terpidana), saksi Rudi Wahono selaku Direktur PT. Surya Graha Semesta/PT. SGS (Terpidana), saksi Kasenan, S.T., M.T.,  M.M (Terpidana), saksi Nur Iman Satrio Widodo, S.T (Terpidana), saksi Wijanto, S.T (Terpidana), saski Yoyo Kartoyo (Terpidana), dan saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo  bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang perubahan ketujuh atas Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang /  Jasa pemerintah :<br /><br /> 1. Pasal 13 Ayat (1) huruf c dan e, Pengadaan barang /jasa wajib menerapkan prinsip. Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang / jasa yang memenuhi persayaratan  dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat /kreteria tertentuberdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan  transparan. Hurufe : adil/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak  tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun<br /><br />2. Pasal 5 huruf c, e dan g. Pejabat pembuat komitmen, penyedia barang / jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai  berikut : huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak Jangsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat. Huruf e : Menghindari dan  mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak Jangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest). huruf g :  menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung  merugikan negara.<br /><br />3. Lampiran 1 BAB II A.1.1.5 huruf a dan b. Huruf a : syarat syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi / dilengkapi dan isi setiap dokumen  benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani orang yang berwenang. Huruf b : dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang  sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan/atau dengan pejabat / panitia pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement Unit) yang dapat  merugikan negara dan/atau peserta lainnya.<br /><br />4. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Ayat : penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh (3) pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. Ayat  : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan dengan pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali  disubkontrakkan kepada penyedia barang /jasa spesialis. Paragraf kelima pembayaran uang muka dan prestasi pekerjaan<br /><br />5. Pasal 33, Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak  Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil  pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD bersama-sama  dengan saksi Tjahjo Widjojo alias Ayong, saksi Drs. Widiyanto Hadi Sumartoyo, saksi  Kasenan, S.T., M.T., M.M., Munawar dan saksi Rudi Wahono, Negara mengalami kerugian sebesar Rp14.457.382.325,48 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga  ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah empat puluh delapan sen) sesuai hasil laporan audit PKKN atas dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Pembangunan  Jembatan Brawijaya Kota Kediri Tahun 2010 sampai tahun 2013 Nomor : SR219/PW /13/5/2016 tanggal 19 April 2016 dengan perincian :<br /><br />1. Realisasi pembayaran yang sudah dibayarkan sampai dengan termin 13 (tidak termasuk PPN) kepada PT. Fajar Parahyangan sebesar Rp42.937.818.584,;<br /><br />2. Nilai fisik pembangunan Jembatan Brawijaya Sesuai hitungan ahli (tidak termasuk PPN) sebesar Rp28.480.436.258,52. Jumlah Kerugian Negara (1- 2 atau Rp42.937.818.584 -  Rp28.480.436.258,52) yaitu sebesar Rp14.457.382.325,48<br /><br />Perbuatan terdakwa dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Subsidair Pasal 3 atau lebih Subsidair Pasal 5 ayyat (2) atau  lebih-lebih Subsidair Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,c, d, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat  (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (Jnt)<br /></div></div>

News Tipikor Korupsi ‘Jembatan’ Rp6.7 M, Dr. H. Samsul Ashar (mantan Wali Kota Kediri) Dituntut 12 Penjara

“Apakah Kejari Kota Kediri/Kejati Jatim dan Penyidik Polda Jatim akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini seperti H. Nurudin ...

»