Wali Kota Pasuruan Disebut Dalam Sidang Perkara Korupsi Rehablitasi SDN Gentong

<p style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"> #Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menaikan status saksi Dedy Maryanto selaku Pelaksan dan Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menjadi tersangka#</span></span><br /></p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyPXwV4SuDR7QSzpOEb4HZoS8T0OmMRU1KbLese0nxfKemutd3_LeeQwup2TgbG0VwtPh4z_llfi6biU6qNzVDorDtDUE07TeKTkW26POD-PLP4uzM0SXk74dmTYCr9A8Tt5e08PDJMRk/s2048/IMG20201207124926.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyPXwV4SuDR7QSzpOEb4HZoS8T0OmMRU1KbLese0nxfKemutd3_LeeQwup2TgbG0VwtPh4z_llfi6biU6qNzVDorDtDUE07TeKTkW26POD-PLP4uzM0SXk74dmTYCr9A8Tt5e08PDJMRk/w640-h360/IMG20201207124926.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri, Dedi Maryanto selaku Pelaksana Proyek, Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan),  Sutadji Efendi (Mandor) dan Widodo (Consultan Perencanaan)</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Dedi Maryanto, selaku Pelaksana (yang mengerjakan) Proyek Rehablitasi atap SDN Gentong Kota Pasuruan yang roboh pada Selasa, 5 November 2019, saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) Surabaya Senin, 7 Desember 2020 untuk terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dalam perkara dugaan Korupsi Rehablitasi atap SDN Gentong Kota Pasuruan tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp85.763.300,35, mengakui kepada Majelis Hakim masih famili Wali Kota Pasuruan dan proyek tersebut didapat atas penunjukan langsung (PL) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan (Drs.Subandrio, M.Pd)<br /><br />Sidang yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 7 Desember 2020) adalah mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU Widodo Pamudji, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan kehadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Grdearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) hakim Ad Hock, yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Ellyani, SH., MH serta Paanitra Pengganti (PP) Siswanto, SH, serta dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa, yaikni Rudy Moerdani, Omar Syarif dan Nurita Eka Pratiwi. Sementara terdakwa mengikuti persidangan melalui Vicon dari Rutan (rumah tahanan negara) Kota Pasuruan.<br /><br />Keempat saksi yang dihadirkan JPU adalah Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Dedi Maryanto selaku Pelaksana Proyek, Sutadji Efendi (Mandor) dan Widodo (Consultan Perencanaan)</p><p style="text-align: justify;">Kasus ambruknya atap SDN Gentong pada tanggal 5 November 2019 yang menelan korban sebanyak 13 orang siswa, dalam surat dakwaan JPU disebutkan, karena pekerjaan rehablitasi yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Kota Psuruan Tahun Anggaran (TA) 2012 sebesar Rp256.765.000 tidak sesuai spesifikasi, dan adanya pengurangan volume serta mutu pekerjaan<br /></p><p style="text-align: justify;">Anehnya, Penyidik Polda Jawa Timur dan JPU Kejari Kota Pasuruan hanya menyeret 1 orang tersangka/terdakwa, yaitu Muhammad Rizal,ST., M.T Bin Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtxXEYnBoalms_3dLOGlWuY-0GtpFfWKdoIxv14nqs5oJgMZjK5Fuw1cqYudePNN8rxudm_xvj-eJIXWvc3Ryx7_Lqf5-wSZjNLAKdWEL879ej1rR2VusV_F3xghot6oJAahE_7H7cNm4/s2048/IMG20201207124957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtxXEYnBoalms_3dLOGlWuY-0GtpFfWKdoIxv14nqs5oJgMZjK5Fuw1cqYudePNN8rxudm_xvj-eJIXWvc3Ryx7_Lqf5-wSZjNLAKdWEL879ej1rR2VusV_F3xghot6oJAahE_7H7cNm4/w640-h360/IMG20201207124957.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan rehablitasi atap SDN Gentong tahun 2012 dikerjakan sendiri oleh terdakwa dan melakukan pengurangan volume serta mutu pekerjaan sehingga tidak sesuai spesifikasi dan mengakibatkan ambruknya atap SDN Gentong pada 5 November 2019 yang menelan korban sebanyak 13 siswa ?<br /><br />Lalu kemana Dedy Maryanto selaku pelaksana pekerjaan rehablitasi SDN Gentong Kota Pasuruan yang tidak punya CV ? Kemana pula Sutadji Efendi sebagai mandor ? Bagaimana dengan Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra yang meminjamkan CV-nya kepada Dedy Maryanto, dan siapa pula Direktur CV Andalus?<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU Widodo Pamudji, SH mengatakan kepada beritakorupsi.co sebelum dimulainya persidangan (Senin, 09 Nopember 2020), sudah ada yang dihukum dalam kasus pidana umum<br /><br />“Sudah ada yang dihukum,” kata JPU Widodo Pamudji, SH<br /><br />Dedy Maryanto dan Sutadji Efendi sudah dihukum pidana penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan akibat ambruknya atap SDN Gentong yang menelan korban sebaanyak 13 orang siswa, bukan sebagai pelaksana proyek.<br /><br />Nah, loh. Apakah pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi rehablitasi atap SDN Gentong tahun 2012, tidak diseret lagi karena sudah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Umum terkait ambruknya atap SDN Gentong pada 5 November 2019 yang menelan korban sebaanyak 13 siswa yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp85.763.300,35? Sehingga keterlibatan pihak lain dalam kasus ini menjadi mutlak tanggung jawab hukum oleh terdakwa Muhammad Rizal?<br /><br />Anehnya, mengapa JPU menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Dedy Maryanto, melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp.85.763.300,35 ?<br /><br />Anehnya lagi adalah, penyidik Polda Jatim maupun JPU Kejari Kota Pasuruan tidak menyebutkan keterlibatan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang hanya  menandatangani dokumen hasil pekerjaan tanpa memeriksa fisik pekerjaan. Hal ini baru terungkap dari pengakuan Suharto selaku PPHP dalam persidangan Senin, 7 Desember 2020<br /><br />Selain itu, terungkap pula, bahwa bahan Galvalum yang digunakan dalam rehablitasi atap SDN Gentong pada tahun 2012 terdapat sambungan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Hal ini baru terungkap dari pengakuan Suharto selaku PPHP dan Widodo selaku Konsultan Perencaan dalam persidangan Senin, 7 Desember 2020<br /><br />Sementara dalam persidangan, kepada Majelis Hakim, Dedi Maryanto mengakui bahwa dirinya masih ada hubungan famili dengan Wali Kota Pasuran. Dan proyek rehablitasi atap SDN Gentong pada tahun 2012 didapat atas penunjukan langsung (PL) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan (Drs.Subandrio, M.Pd)<br /><br />“Masih famili. Penunjukan dari Kepala Dinas,” kata Dedi Maryanto menjawab pertanyaan Majelis Hakim terkait hubungan saksi Dedi Maryanto dengan Wali Kota, dan proyek yang dikerjakan saksi<br /><br />Dedy beralasan, dirinya sudah menjelaskan bahwa bangunan SDN Gentong adalah bangunan lama dan kurang kuat untuk menahan beban. “Saya suah jelaskan kalau bangunannya bangunan lama dan nggak kuat,” kata saksi Dedy kepada Majelis Hakim<br /><br />Saat Majelis Hakim menanyakan terkait adanya bagi-bagi duit, Dedi Maryanto beralasan bahwa itu adalah uang pribadinya. <br /><br />“Ini (Galvalum) disambung-sambung. Consultanya bilang tidak boleh disambung. Buktikan Jaksa, ini ada bagi-bagi uang,” ucap anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBjfyVayOq8T27WIa944uPEvFCFvew0LFwFZFTAxxokGoKhs9JnAz1hrEr39Osenu_NkXGS0bCYZTIQ2JsU_QRGKmRvZpmv7BmDGQJdNGAdOLitilCQvzuyDi_4YuDtDMvgn5UKWYKFxM/s2048/IMG20201207124213.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBjfyVayOq8T27WIa944uPEvFCFvew0LFwFZFTAxxokGoKhs9JnAz1hrEr39Osenu_NkXGS0bCYZTIQ2JsU_QRGKmRvZpmv7BmDGQJdNGAdOLitilCQvzuyDi_4YuDtDMvgn5UKWYKFxM/w640-h360/IMG20201207124213.jpg" width="640" /></a></div>Pekerjaan proyek rehablitasi atap SDN Gentong adalah sistim swakelola, dikerjakan oleh pihak sekolah. Namun faktanya, proyek ini di PL (penunjukan langsung) oleh Kepala Dinas Pendidikan daan Kebudayaan Kota Pasuruan kepada Dedy Maryanto<br /><br />“Harusnya hubungan dengan Kepala Sekolah bukan dengan Dinas. Diperbolehkan nggak bagi-bagi uang. Uang dari proyek ini kan ?,” tanya anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, namun terdakwa tak bisa jawab<br /><br />Sementara keterangan Suharto yang dihadirkan sebagai saksi untuk ke Dua kalinya, mengakui hanya menandatangani dokumen hasil pekerjaan tanpa memeriksa/melihat secara langsung fisik pekeraan<br /><br />“Saya hanya menandatangani dokumen karena sudah ada gambar pekerjaan, tidak memeriksa fisik,” kata Suharto dengan percaya diri<br /><br />Mendengar keterangan Suharto selaku PPHP, anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana pun memerintahkan JPU untuk menaikan status Dedi Maryanto dan Suharto menjadi tersangka<br /><br />“Naikan statusnya menjadi tersangka.Dasarnya aja nggak tahu menandatangani tapi tidak melihat fisik<br /><br />Pertanyaannya adalah, “maukah” pihak Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan melaksanakan perintah Majelis Hakim untuk menaikan status kedua saksi ini menjadi tersangka sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ? Atau Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan akan beralasan bahwa penyidikan kasus ini adalah penyidik Polda Jatim?<br /><br />Sebab, tak hanya satu kasu perkara Korupsi yang ditangani Kepolisian yang melibatkan pihak lain tidak ada kelanjutannya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. <br /> </div><div style="text-align: justify;">bahwa Terdakwa Muhammad Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur No.Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012 dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi Dedy Maryanto pada suatu waktu tertentu di tahun 2012 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili<br /> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar kurang lebih Rp.85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pada tahun 2012, Sekolah SDN Gentong Kota Pasuruan mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehablitasi 4 kelas<br />Dan untuk pelaksanaannya, saksi Drs. Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur menunjuk Rizal,ST., M.T Bib Abdul Majid terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi tersebut dengan sistem swasekola berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 600/56/423.102/2012 tanggal 12 Januari 2012<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXs49Rx16Be4da3zpeI1Tiqlgl0HzAuXmWSzGyofSY2Gf1S4gHe66zaUpiN_1L15YdZQ4P9y9Ec7l66CWc3uuR9Vad8hrJypm5lIf_bfBEA_95xhxTckbCl9hZwxl_J4ImNf82u4yNMfE/s2048/IMG20201207124221.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXs49Rx16Be4da3zpeI1Tiqlgl0HzAuXmWSzGyofSY2Gf1S4gHe66zaUpiN_1L15YdZQ4P9y9Ec7l66CWc3uuR9Vad8hrJypm5lIf_bfBEA_95xhxTckbCl9hZwxl_J4ImNf82u4yNMfE/w640-h360/IMG20201207124221.jpg" width="640" /></a></div>Awalnya, saksi Dedy Maryanto mendatangi saksi Drs.Subandrio, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dan menyampaikan keinginannya untuk mengerjakan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Selanjutnya, saksi Drs.Subandrio,M.Pd menyuruh saksi Dedy Maryanto untuk berkoordinasi dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, dan selanjutnya saksi Dedy Maryanto menemui Terdakwa serta membicarakan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan.<br /><br />Pada awal Juli 2012, Terdakwa menghubungi saksi Dedy Maryanto melalui telepon untuk datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur karena telah mendapat perintah dari saksi Drs.Subandrio,M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur<br /><br />Dan pada saat saksi Dedy Maryanto menemui terdakwa, lalu terdakwa menawari saksi Dedy Maryanto pekerjaan Renovasi SDN Gentong Kota Pasuruan. Untuk itu, saksi Dedy Maryanto harus mempunyai badan hukum perusahaan karena saksi Dedy Maryanto tidak mempunyai Badan Hukum/perusahaan maka saksi Dedy Maryanto meminjam CV DHL Putra milik saksi Suheldy Gantara dan CV. Andalus milik saksi Lukman Santoso.<br /><br />Dalam pelaksanaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan, untuk memenuhi tujuan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi SDN Gentong supaya dikerjakan oleh saksi Dedy Maryanto, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen yaitu tidak melaksanakan kegiatan dengan metode swakelola namun Terdakwa menunjuk saksi Dedy Maryanto sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi pembangunan 4 ruang kelas SDN Gentong Kota Pasuruan<br /><br />Dan selanjutnya, saksi Dedy Maryanto menunjuk saksi Sutadji Efendi sebagai mandornya, membuat dokumen pengadaan seolah-olah kegiatan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong dilakukan melalui metode pengadaan langsung dengan cara membuat dokumen yang tidak benar, seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi Suheldy Gantara selaku Direktur CV DHL Putra sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)<br /><br />Dan Terdakwa juga membuat dokumen yang tidak benar seolah olah telah terjadi kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan saksi saksi Lukman Santoso sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)<br /><br />“Padahal Terdakwa mengetahui, yang mengerjakan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong adalah saksi Dedy Maryanto, dan dokumen-dokumen tersebut tidak benar dan hanya formalitas adminitrasi saja” ucap JPU<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz29gESXKh5bhDxm99zfTlIVBcu2OVPrQDXP3v_5DI_alx2rXLxp9ZCq19bTOOJ-A5DXuUuNqsMmE3e3TWRyBZqPKaL-F9hEsymx03fNLMbGJ1cM-Zydwuet6I16ShPkGhaYVR2joX7CA/s2048/IMG20201207124957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz29gESXKh5bhDxm99zfTlIVBcu2OVPrQDXP3v_5DI_alx2rXLxp9ZCq19bTOOJ-A5DXuUuNqsMmE3e3TWRyBZqPKaL-F9hEsymx03fNLMbGJ1cM-Zydwuet6I16ShPkGhaYVR2joX7CA/w640-h360/IMG20201207124957.jpg" width="640" /></a></div>JPU mengatakan, untuk mencairkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 sejumlah Rp 256.765.000 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu) untuk rehab 4 kelas, selanjutnyaa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Dedy Maryanto menggunakan badan usaha CV.DHL Putra untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 48.800.000 (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan menggunakan badan usaha CV. Andalus untuk seolah-olah bertindak sebagai penyedia material non Galvalum dengan nilai kontrak fiktif sebesar Rp 154.350.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />“Dari 2 (dua) nilai kontrak pekerjaan fiktif tersebut, saksi Dedy Maryanto telah menerima uang sebesar Rp 176.000.000 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh saksi Dedy Maryanto untuk pembangunan rehabilitasi 4 ruang kelas SDN Gentong berupa pembelian bahan material, upah tukang dan mandor, pemberian fee (komisi) pinjam bendera CV. DHL Putra sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), fee (komisi) pinjam bendera CV Andalus Rp 2.100.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fee (komisi) ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan saksi Dedy Maryadi sendiri memperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah),” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /><br />Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Dedy Maryanto ternyata tidak sesuai spesifikasi dan adanya pengurangan volume dan mutu pekerjaan sehingga berakibat gedung kelas SDN Gentong Kota Pasuruan roboh, sedangkan upah pekerja untuk pekerjaan rehabilitasi SDN Gentong Kota Pasuruan senilai Rp 51.245.000 (lima puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ternyata telah diterima Terdakwa dan tidak digunakan untuk untuk pembayaran upah yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.<br /><br />Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, karena jabatan atau kedudukan selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) dalam kegiatan rehabiltasi SDN Gentong Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2012 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar kurang lebih Rp85.763.300,35 (delapan lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah tiga puluh lima sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur<br /><br />“Perbuatan Terdakwa Muhammad Rizal, ST., M.T Bin Abdul Majid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 (atau pasal 9) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” ucap JPU diakhir surat dakwaannya<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, Tim Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberaatan. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Wali Kota Pasuruan Disebut Dalam Sidang Perkara Korupsi Rehablitasi SDN Gentong

 #Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menaikan status saksi Dedy Maryanto selaku Pelaksan dan Suharto selaku PPHP (Panitia Penerima Hasil ...

»

Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Dituntut 2 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp34 Juta

<p><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAcqq-PQmWxeCDvrJGizZZmb87wwwJp-OJW6sCtu8Oj_s75hl8rsvla_jVVTyabD-88biREcwFal6QIeEwwgBP5ES58W-xxD7ONteIcitanIxmvPyHMhQagJSfZa-eBfCWrldjx0sh2HA/s503/IMG20201116132904.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="325" data-original-width="503" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAcqq-PQmWxeCDvrJGizZZmb87wwwJp-OJW6sCtu8Oj_s75hl8rsvla_jVVTyabD-88biREcwFal6QIeEwwgBP5ES58W-xxD7ONteIcitanIxmvPyHMhQagJSfZa-eBfCWrldjx0sh2HA/w640-h414/IMG20201116132904.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari Kiri, Terddakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag Umum dan Keuangan PN Trenggalek<br /></td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) yang juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan PN Trenggalek (perkara terpisah) dituntut pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek tahun anggaran (TA) 2019 sebesar Rp34.333.856 oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) Rendy Bahar Putra dan Dody Novalita dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin, 7 Desember 2020<br /><br />Kasus ini sedikit menarik perhatian publik, karena uang dugaan Korupsi sesuai hasil audit Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilann Jawa Timur hanya sebesar Rp34.333.856. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcPShp5yq54G9uAhJyvjvYuKnZNDfDyB2A12tJvopnsqeff6ap1i3Cs89x-s-Qj5HBM8_OLLdmYS1W3kFgnTsbnQ_oHdZWUM96Fg149qMtyRoSmiNarMLQxByx5JZ3dz49X5tSxlNMROo/s639/IMG20201019132008+Kedua+Terdakwa+%2528Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%2529+menjalani+Sidang+melalu+Vidio+Conference+%2528Vicon%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcPShp5yq54G9uAhJyvjvYuKnZNDfDyB2A12tJvopnsqeff6ap1i3Cs89x-s-Qj5HBM8_OLLdmYS1W3kFgnTsbnQ_oHdZWUM96Fg149qMtyRoSmiNarMLQxByx5JZ3dz49X5tSxlNMROo/w640-h360/IMG20201019132008+Kedua+Terdakwa+%2528Chrisna+Nur+Setyawan%252C+SH%252C+dan+terdakwa+Riawan%252C+SH.%252C+MH%2529+menjalani+Sidang+melalu+Vidio+Conference+%2528Vicon%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kedua Terdakwa (Chrisna Nur Setyawan, SH, dan terdakwa Riawan, SH., MH) menjalani Sidang melalu Vidio Conference (Vicon)</td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: large;">M</span></b>enariknya lagi adalah terdakwanya Dua pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek, yaitu Chrisna Nur Setyawan, SH selaku Sekretaris merangkap Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Riawan, SH., MH selaku Kasubag (Kepala Subbagian) Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Trenggalek<br /><br />Selain menarik, “bisa jadi dianggap mencoreng nama baik peradilan”. Dimana Pengadilan sebagai “gawang hukum dari sebuah peradilan” yang dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan.<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah, anggaran Pos Bakum (Bantuan Hukum) dari PN Trenggalek kepada LBH “Rakyat Trenggalek” selama dua tahun (2018 – 2019) sebesar Rp48 juta dianggap sah oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur<br /><br />Alasannya, karena ada bukti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari pihak PN (oleh Terdakwa Chrisna Nur Setyawan) kepada LBH “Rakyat Trenggalek” (Drs. Pujihandi, SH., MH selaku Ketua LBH) sekalipun tidak ada MoU (memorandum of understanding) antara PN Trenggalek dengan LBH “Rakat Trenggalek”<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah sah menurut hukum yang berlaku, suatu lembaga menerima pekerjaan dari lembaga/instansi pemerintah tanpa ada kerja sama atau MoU?. Bagaiamana bisa terbit SPK dan SPM tanpa ada kerja sama atau MoU?<br /><br />Menanggapi hal ini, Dody Novalita selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Kabupaten Trenggalek kepada beritaakorupsi.co mengatakan, bahwa BPKP tidak memasukan itu dalam hasil auditnya<br /><br />“Itulah kami bingung. Dalam hasil audit BPKP tidak masukan, itu diaanggap sah, jadi kami bingung juga,” kata Dodi sebelum persidangan (Senin, 07 Desember 2020)<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan kepada Ketua LBH “Rakyat Trenggalek” Drs. Pujihandi, SH., MH saat dihadirkan sebagai saksi (Senin, 19 Oktober 2020) layak menjadi tersangka<br /><br />“Anda bisa masuk sebagai tersangka, pasal 55-nya (KUHPiada.Red) dalam perkara ini. Tapi nggak apa-apa, saudara tidak usah jadi tersangka karena saudara sudah jujur,” ucap anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana, SH., MH saat itu<br /><br /><span style="color: red;">Berita terkait baca juga : Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (Sekretaris PN Trenggalek) Mengakui, Kwitansi Palsu</span><br /></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjWh7oxBgR-pqebAZU4siu11FPwoL1VJufhstMy04LErm604JL__JUD3FbE1WzyWudB8QFCe2zkjYGxzySqMmT-UBSXd3hQYrNDGndaGqPJUgHiM3CznXwJ0rUH2YitqZyQCz0mRtMJrY/s639/IMG20201116125424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjWh7oxBgR-pqebAZU4siu11FPwoL1VJufhstMy04LErm604JL__JUD3FbE1WzyWudB8QFCe2zkjYGxzySqMmT-UBSXd3hQYrNDGndaGqPJUgHiM3CznXwJ0rUH2YitqZyQCz0mRtMJrY/w640-h360/IMG20201116125424.jpg" width="640" /></a></div>Sementara itu, tuntutan pidana terhada Kedua terdakwa (Chrisna Nur Setyawan dan Riawan) dibacakan oleh JPU Rendy Bahar Putra dalam dua session melalui sidang Vidio Conference (Vicon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan agenda pembacaan surat tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliany, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH., MH dan I Wayan Soedarsana, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Kedua terdakwa, yaitu Zinur Ridlo dan Widya Aris Susanti. Sementara Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui Vicon di Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur karena masih situasi Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan (dan Riawan, perkara terpisah dan surat tuntutan dibacakan dalam sidang kedua) dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan anggaran Kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018 - 2019<br /><br />JPU Rendy Bahar Putra mengatakan, perbuatan Terdakwa Chrisna Nur Setyawan (dan Riawan), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 dan  pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />Sebelum pada tuntutan pidana terhadap terdakwa, JPU Rendy Bahar Putra mengatakan bahwa keluarga terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp34.333.856 kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggalek pada tanggal 26 November 2020 <br /><br />“Terkait uang yang telah dikembalikan terdakwa melalui keluarga terdakwa pada tanggal 26 November 020 akan akan diperhitungkan pada tuntutan,” ujar JPU Rendy<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis_8FFjCaTmSviTVTxd63n3SGOA0REEm3HAKQIHaLlAjCi-Nc0Lpzt0GZeMfm4BP_4D-AmhoDHa4z5vo_FdiU9pPlSX0VRRxVHrlUfGWqeQicM_XDxiZFamqOhiSyZlIYIPSlFnnOQE-k/s2048/IMG20201207122419.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis_8FFjCaTmSviTVTxd63n3SGOA0REEm3HAKQIHaLlAjCi-Nc0Lpzt0GZeMfm4BP_4D-AmhoDHa4z5vo_FdiU9pPlSX0VRRxVHrlUfGWqeQicM_XDxiZFamqOhiSyZlIYIPSlFnnOQE-k/w640-h360/IMG20201207122419.jpg" width="640" /></a></div>JPU Rendy mengatakan, Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa terdakwa Chrisna Nur Setyawan (dan Riawan) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 dakwaan supsidair pertama, dan  pasal 9 dakwaan kedua jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /><br />“Menuntut ; Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti bersama dengan terdakwa Riawan sebesar Rp34.333.856 subsidair 2 bulan penjara. Menghuku terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,” ucap JPU Rendy diakhir pembacaan surat tuntutannya<br /><br />Seusai membacakan tuntutan terhadap terdakwa Chrisna Nur Setyawan, JPU Rendy melanjutkan membacakan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Riawan. Tuntutan pidana terhadap terdakwa Riawan sama persis dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat mata anggaran di PN Trenggalek untuk Pos Bantuan Hukum sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empatjuta rupiah) per taahun<br /><br />Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQd1TYzto_5HOFAw5wKCaxodoX1ifVYDJ0fI6fcP7gtSBbtJQDbOTtf9ypy9pHdwW1H_ZSP2ysZEhJZpc3Pe8OPDd2RWrOeOJEMdZIVhC8QVt2ooQT9YANgrHjOVmtq8YCnXIp1XpFPzs/s2048/IMG20201207122830.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQd1TYzto_5HOFAw5wKCaxodoX1ifVYDJ0fI6fcP7gtSBbtJQDbOTtf9ypy9pHdwW1H_ZSP2ysZEhJZpc3Pe8OPDd2RWrOeOJEMdZIVhC8QVt2ooQT9YANgrHjOVmtq8YCnXIp1XpFPzs/w640-h360/IMG20201207122830.jpg" width="640" /></a></div>Untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum untuk tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum<br /><br />Demi kelancaran penyerapan anggaran, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran<br /><br />Prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah : 1. Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negen Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat" Trenggalek yang ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat" Trenggalek<br /><br />2. Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek; 3. Ketua/anggota LBH “Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesual dengan perjanjian; 4. Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan<br /><br />Karena selama tahun 2018 dan 2019 tidak ada penandatangan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat" Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015 - 2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek.<br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara  Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat“ Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UlVl 02/1/2018 Nomor : 6/LBHR/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor W-14-U28/6/UM 02/1/2019 Nomor : 3/LBH R/l/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negen Trenggalek Agus Ariyanto, SH dengan NIP 19651012 199603 1001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro, Anggota Muhammad Tribusono, SH dan Patna Sunu, SH sekaligus menandatanganan sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9l_UFpwTNiXTp2o6BrezvxRqJ25CnsBw_a_XoIQKw_-sJAGQpSI1uEjFR5rv3lGwO6NeiOdlTm-q8NAtuE-BVG3ioYnW9jK4w7TS6hAzywbnS11F0mdfK_alhSooKHgpj2J1j_51xucE/s2048/IMG20201207122832.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9l_UFpwTNiXTp2o6BrezvxRqJ25CnsBw_a_XoIQKw_-sJAGQpSI1uEjFR5rv3lGwO6NeiOdlTm-q8NAtuE-BVG3ioYnW9jK4w7TS6hAzywbnS11F0mdfK_alhSooKHgpj2J1j_51xucE/w640-h360/IMG20201207122832.jpg" width="640" /></a></div>Padahal saksi Agus Ariyanto, SH, saksi Drs. Pujiandi, SH., MH, Anggota Muhammad Tribusono, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut<br /><br />Setelah dokumen pencairan lengkap, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) mengajukannya pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) dan disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di tahun 2018, dan sebesar Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga : Ketua LBH ‘Rakyat’ Trenggalek Terlibat Dalam Perkara Korupsi Anggaran Pos Bakum PN Trenggalek ?</span><br /><br />Dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 – 2019, semuanya melalui saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (Alm) bukan melalui saksi Sukarno, SH Bin Saidi selaku Bendahara Pengeluaran<br /><br />Selanjutnya oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) diserahkan pada saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro yang kemudian oleh saksi Drs. Pujihandi, SH., MH Bin Siswantoro diberikan kembali kepada saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) dengan Jumlah besaran yang bervariasi<br /><br />Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik lndonesna Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigBHwfdyVB3A3c0c3_f85_OPzZVNRph9xG5L6nUq72n12h2YXayiGzq6QemFvkD8vKHqY8oFLxGtxpvx31AbIzGee2_bd-xkE2oZsvupn-aM2FKmOAEke-p86p0ZR62Rj_1GJP3aDVH4k/s639/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigBHwfdyVB3A3c0c3_f85_OPzZVNRph9xG5L6nUq72n12h2YXayiGzq6QemFvkD8vKHqY8oFLxGtxpvx31AbIzGee2_bd-xkE2oZsvupn-aM2FKmOAEke-p86p0ZR62Rj_1GJP3aDVH4k/w640-h360/IMG20201019131854+Ketua+LBH+%2527Rakyat%2527+Trenggalek%252C+Drs.+Pujihandi%252C+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua LBH 'Rakyat' Trenggalek, Drs. Pujihandi, SH., MH</td></tr></tbody></table><p></p><p style="text-align: justify;">Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan, bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesua Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan, “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.<br /><br />Dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp24.000.000 x 2 = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek, ada mata anggaran Nomor: 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m2, harga satuan Rp78.500 dengan Jumlah biaya sebesar Rp125.600.4000 (seratus dua puluh lima Juta enam ratus ribu rupiah)<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCVB23T_Hdq6-ePCD7_4D0_29mUkWyxuqHiXQAAukihhOFpdSzEZ3EJC6lSOfd8hgyDUnurv4hytBxwGgN9BYa3yOtexilRl1xLF_Fqx6j56QVhLJI6hrtwSS0Xr_393MiqqUQvdXqK_A/s639/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCVB23T_Hdq6-ePCD7_4D0_29mUkWyxuqHiXQAAukihhOFpdSzEZ3EJC6lSOfd8hgyDUnurv4hytBxwGgN9BYa3yOtexilRl1xLF_Fqx6j56QVhLJI6hrtwSS0Xr_393MiqqUQvdXqK_A/w640-h360/IMG20201116131550+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+SPK+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU Dody memperlihatkan dokumen SPK kepada terdakwa</td></tr></tbody></table></p><p style="text-align: justify;">Dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018, dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DlPA, terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebankan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan  <br /><br />Kemudian saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung (Rehab Gedung) Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp38.538.000 (tiga puluh delapan Juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat berupa ;<br /><br />a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.553.8000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Slamat Firmansyah,;<br />b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL 03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV Nusantara Agung;<br />c. Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;<br />d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %);<br />e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 Nomor: 000030; dan f. Bukti setoran pajak;<br /><br />Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp38.538.000 yang dibayarkan pada saksi Slamat Firmansyah, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV.Nusantara Agung, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi Slamaet Firmasyah dan CV Nusantara Agung yang dipalsu oleh saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm)<br /><br /><span style="color: red;">Baca juga : Auditor BPKP Jamtim, Melly Indra Putri, SE, Mak. CfrA : Ada penyimpangan Anggaran dan Pemalsuan Tanda Tangan</span><br /><br />Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi Gatot Paramujianto, SH dan saksi Kusno, SH (juga dipalsu oleh Riawan, SH., MH Bin Arianto (alm))<br /> Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminahstik No Lab : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Sibiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si., MM., M.Si dan L.E. Dhana A, S.Farm. M.Farm., Apt, masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan ;<br /><br />a. Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama Slamaet Firmasyah yang terdapat pada barang bukti nomor . 085/2020/DTF sampai dengan Nomor . O88/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunya bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama Slamaet Firmasyah sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembandmg tersedia<br /><br />b. Tanda tangan buku (QT-2) atas nama Gatot Paramujianto, SH yang terdapat pada barang bukti Nomo : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT2) atas nama Gatot Paramujianto, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia<br /><br />c. Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO. SH yang terdapat pada barang bukt| nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (spunous Signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembandmg (KT3) atas nama KUSNO SH sebaga|mana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6GI8QKl33rLNfbhtAWL_if9RclafVv15xgMy1TQ7hDWkYMvKLYWXgcIA2dLuhG0KbhmMbDkF5WTg4qNgPWCBTNHY8TpFxwebTuPKMLuSwLo5u2MG2m9uUDtfBUMv-oCkIxQdpNFO727E/s639/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6GI8QKl33rLNfbhtAWL_if9RclafVv15xgMy1TQ7hDWkYMvKLYWXgcIA2dLuhG0KbhmMbDkF5WTg4qNgPWCBTNHY8TpFxwebTuPKMLuSwLo5u2MG2m9uUDtfBUMv-oCkIxQdpNFO727E/w640-h360/IMG20201116131609+JPU+Dody+memperlihatkan+dokumen+MoU+kepada+terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Setelah saksi Riawan, SH., MH Bin Arianto (am) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan, lalu diajukan pada terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm) yang kemudian disetujui oleh terdakwa Chrisna Nur Setyawan, SH Bin Oentoro (alm).<br /><br />Sehingga pada tanggal 22 Januari 2019, dana yang cair sejumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) <br /><br />Anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadlian Negen Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada UndangUndang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan<br /><br />Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik lndoneS|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKitU4khS88gVN75bjdgIws48g89xSx3G_HUZL8CcVeyiPovoiB8E-S30kUDcXfE9L2FT0TBjcTxadBJU1rbCtNAsYOk0uPmhmKt305kJIlaXc_DOtTsMpkLYC3omzFoGy1-6sLB0o7LE/s639/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="639" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKitU4khS88gVN75bjdgIws48g89xSx3G_HUZL8CcVeyiPovoiB8E-S30kUDcXfE9L2FT0TBjcTxadBJU1rbCtNAsYOk0uPmhmKt305kJIlaXc_DOtTsMpkLYC3omzFoGy1-6sLB0o7LE/w640-h360/IMG20201019120415+Direktur+CV+Nusantara+Agung%252C+Slamaet+Firmasyah.jpg" width="640" /></a></div>Dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdakwa CHRISNA NUR SETYAWANr SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saka RIAWAN. SH. MH Bin ARlANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Repubhk lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Republik lndone3|a Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br /><br />Karena dana jumlah Rp38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya, sehingga negara dirugikan sebesar Rp38. 538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)<br /><br />Atas perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm) selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan<br /><br />Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp34.333.856 (tiga puluh empat Juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putn, SE, Mak. CfrA,<br /><br />Hal itu diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan deak Pidana Korupsi  Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengaduan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadlian Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum ”Rakyat" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadlian Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 20182019<br /><br />Perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bm OENTORO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1 ) atau Subsidar pasal 3 lebih subsidair pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jen)<br /><p></p>

News Tipikor Sekretaris dan Kasubag Umum PN Trenggalek Dituntut 2 Thn Penjara Karena Diduga Korupsi Rp34 Juta

Dari Kiri, Terddakwa Chrisna Nur Setyawan, SH, Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek dan terdakwa Riawan, SH., MH, Kasubag Umum dan K...

»

Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa : Ada Tindak Pidana Dalam Modus Persidangan, Saya Akan Melaporkan Ke Bareskrim Polri

<p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bukti berupa dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 muncul dalam surat tuntutan JPU, padahal dokumen tersebut tidak pernah ada sejak awal baik dalam surat dakwaan maupun di BAP dalam perkara dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD)#  <span style="font-size: small;"><span style="color: black;">  </span></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ct8ZprLiY15YdQsUPHojHinRHJKM3doUR0qb3-gUW1hfOwnLjzYoOMTY10NowV3-N7qnnGLL5eRfbyLobrdt6KJ762nLdOfYpaknzbt_weJLEZ8EVjfMn4DoTKauh1OVOAABBPEY9YY/s900/Nisan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9ct8ZprLiY15YdQsUPHojHinRHJKM3doUR0qb3-gUW1hfOwnLjzYoOMTY10NowV3-N7qnnGLL5eRfbyLobrdt6KJ762nLdOfYpaknzbt_weJLEZ8EVjfMn4DoTKauh1OVOAABBPEY9YY/w640-h426/Nisan.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr></tr></tbody></table></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhodyFIOGJObkx6ttps_KTXWmxjvvP2iWCGLtBZnZaAV1oh1_bRfgR_PMTG6wq28UfV854ntzzwT1w34CRBaCesRHQcP4iBXfUtkOJboSrgdey1P0EALADO0ABC7E6DfoP0xd0DvReUXpo/s2048/IMG20201201114547.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhodyFIOGJObkx6ttps_KTXWmxjvvP2iWCGLtBZnZaAV1oh1_bRfgR_PMTG6wq28UfV854ntzzwT1w34CRBaCesRHQcP4iBXfUtkOJboSrgdey1P0EALADO0ABC7E6DfoP0xd0DvReUXpo/w640-h360/IMG20201201114547.jpg" width="640" /></a></div><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSBUljSPCsjiF8aWB6TM9BI0x0MB0M8duHoo0kYK1oj4ntXXqsGximpv2RNZ0kFxm6a4sUDf8RTG4Q38pEWGPhfKMdW6zztvh4i8uHkAeaJKlaXZqO45kTfj3g75Fwdp7I3gjRU7Gkbjc/s2048/IMG20201201114547.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"> Foto atas, </span></span></span></span><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Nisan Radian, SH, dan foto bawah Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Lusiana, SH  </span></span></span></span></span></span></span></span><br /></a></div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: 0px; margin-right: auto; text-align: left;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Nisan Radian, SH adalah Penasehat Hukum terdakwa Mahmud, SP.d.I, seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, akan membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait munculnya barang bukti berupa dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 dalam surat tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pamekasan dalam perkara dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000</span></span></span></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">“Ini tindak pidana dalam modus persidangan menurut saya. Karena DHKP tahun 2018 tidak pernah dimunculkan oleh JPU dalam dipersidangan apalagai tidak ada dalam dakwaan maupun di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun tiba-tiba JPU melampirkan DHKP tahun 2018 dalam surat tuntutannya. Tentunya karena unsur tindak pidana ini riil, tindak pidana murni menurut saya, saya akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri pada saat nanti setelah putusan,” kata Nisa kepada beritakorupsi.co seusai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, 01 Desember 2020</span></span></span></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Terdakwa Mahmud bersama Abdul Aziz (perkara terpisah) selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terseret dalam kasus dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000</span></span></span></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Pada Selasa, 01 Desember 2020, Kedua terdakwa (Mahmud bersama Abdul Aziz) dituntut pidana penjara masing-maing selama 5 (lima) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp507.082.500 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo</span></span></span></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Terdakwa Mahmud yang berprofesi sebagai Guru ini, didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Nisan Radian, SH dkk. Sedangkan terdakwa Abdul Aziz selaku Lurah, didampingi pengacara Prodeo atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadian Indonesia) karena “menggunakan surat keterangan tanda melarat alias miskin (SKTM)”</span></span></span></span><br /></div><div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoYWpq-zPVfMOXAFSYp7Lmefsy5WwcHwaGiz7Kki-ZPkpVKHP8snZcgWAvH5SBCqrfs_7gWdFOBqZI1WYc2rLJJkVrQk8U4mvcN7b1Egj4IvzlA1FF0oaBfvJRIZPeALvHLoxKCZl6xNg/s640/IMG20200811145019.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoYWpq-zPVfMOXAFSYp7Lmefsy5WwcHwaGiz7Kki-ZPkpVKHP8snZcgWAvH5SBCqrfs_7gWdFOBqZI1WYc2rLJJkVrQk8U4mvcN7b1Egj4IvzlA1FF0oaBfvJRIZPeALvHLoxKCZl6xNg/w640-h360/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Kepada beritakorupsi.co, Nisan menjelaskan, bahwa munculnya DHKP 2018 dalam tuntutan JPU dianggap sebagai unsur pemalduan surat dengan barang bukti dan alat bukti sebagaimana dalam pasal 263 KUHP (Kita Undang-Undang Hukum Pidana)</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Yang pertama, ada unsur pasal 263, ada unsur pemalsuan surat dengan barang bukti dan alat bukti tentunya, saya akan melakukan upaya hukum. Yang jelas kameren sudah ke Kapuspenkum Kejaksaan Agung, dan kita diterima oleh Kapuspen langsung laporan kami. Dan kita akan segera melaporkan terkait dengan hasil persidangan ini. Yang Kedua, tentunya karena unsur tindak pidana ini riil, tindak pidana murni menurut saya, saya akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri pada saat nanti setelah putusan,” ucap Nisan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Yang membuat Nisan heran dan merasa aneh adalah, bahwa DHKP tahun 2018 tidak pernah dimunculkan oleh JPU dalam dipersidangan apalagai tidak ada dalam dakwaan maupun di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun tiba-tiba JPU melampirkan DHKP tahun 2018 dalam surat tuntutannya. Ada apa sebenarnya dibalik perkara ini?</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Dari semenjak persidangan itu, saya merasa ada hal yang kurang. Kenapa? karena jelas dipasal 181 KUHAP itu jelas, bahwa tuntutan itu kan ada di pasar 182. Jadi pemeriksaan barang bukti,  Majelis Hakim harus bertanya kepada kepada terdakwa terkait dengan barang bukti, dan alat bukti itu ada di pasal 181. Nah, ini belum pernah dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga tadi  saya menyatakan keberatan, namun majelis hakim menganggap bahwa itu sudah pernah terungkap, sudah pernah diungkapkan namun kan seingat saya dari awal sampai dengan akhir pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota sangat jelas. Pada saat itu yang diperiksa itu yang menyatakan dan menghidangkan berkas itu adalah saya selaku penasehat hukum bukanMajelis Hakim dan bukan Penuntut Umum,” ujar Nisan </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nisan menambahkan, Jaksapun telah menghadirkan Kepala BPN Kabupaten Pamekasan sebagai saksi termasuk orang-orang yang terlibat terbitnya serikat</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Kepala BPN dihadirkan. Pada saat itu, Jaksa menunjukkan warkah, dan semua semua orang yang terlibat artinya orang-orang yang memang ikut dalam serta terbitnya sertifikat ini sudah menjadi saksi,  bahwa tidak ada yang namanya mal administrasi atau pelanggaran hukum terkait dengan penerbitan sertifikat ini,” kata Nisan menjelaskan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Menurt Nisan, bahwa yang ditunjukan oleh JPU dalam persidangan adalah markah, sementara sertifikanta tidak. </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Sertifikat tidak ditunjukkan. Makanya tadi, saya agak berkeberatan sekali adanya surat tuntutan ini. Karena apa, karena proses persidangan, itu kita berbicara tentang keabsahan penerbitan sertifikat. Lalu didalam surat tuuntutan, ini jelas adanya tindak pidana. Jadi menurut saya, proses persidangan dengan dakwaan ini sangat berbeda,” ungkap Nisan.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Terkait saksi meringankan atau a de charge, Nisan mengatakan menghadirkan 3 orang saksi termasuk mantan Kasi (Kepala Seksi) Pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan, Ketua RT yang mengetahui letak tanah.</span></span><br /></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCHPVul8VowzC3JWBbbJaSC_H7ggfhBN2KxhLMB5SJF_010r3_oA5BRX_EI5ljwz7b2uxdE2CDr_TzegO75j1PCFBVoqThyphenhyphenhg-XVBwICHyBfuZWUJeH1Q0pSHT7h4t7npN7kh6FBoOak/s2048/IMG20201201114547.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCHPVul8VowzC3JWBbbJaSC_H7ggfhBN2KxhLMB5SJF_010r3_oA5BRX_EI5ljwz7b2uxdE2CDr_TzegO75j1PCFBVoqThyphenhyphenhg-XVBwICHyBfuZWUJeH1Q0pSHT7h4t7npN7kh6FBoOak/w640-h360/IMG20201201114547.jpg" width="640" /></a></div></span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">“Yang pertama itu adalah Ketua RT setempat yang tahu tentang letak tanah, yang Kedua adalah mantan kepala Seksi pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan. Ini seharusnya adalah saksinya Jaksa tapi Jaksa tidak bisa menghadirkan karena beliau ada di Papua, lalu saya meminta dengan memfasilitasi untuk menjadi saksi. Dan yang Ketiga adalah saksi Ahli. Tiga-tiganya ini berpendapat bahwa tidak terjadi tindak pidana disana, dan letak, letak kepemilikan tanah ini berbeda,” ujar Nisan</span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Hal inipun dianggap aneh oleh Nisan. Sebab, barang bukti yang semula tidak pernah ada di dakwaan mapun di BAP namun tiba-tiba muncul dalam surat tuntutan JPU</span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">“Jadi gini. Jaksa itu bisa sidang karena dokumen penyidik (....penyidiknya siapa, Kejaksaan atau Kepolisian? tanya beritakorupsi.co...), penyidiknya kepolisian. Dokumen perkara ini milik penyidik. Namun setelah dilakukan persidangan artinya ini bukan lagi mau punya penyidik tapi punyanya Jaksa. Yang menurut saya agak aneh ini, setelah kita berdebat lama terdapat begitu luar biasa di persidangan setelah tuntutan munculnya berbeda barang buktinya. Barang bukti ini tidak perlu dihadirkan pada saat persidangan,” kata Nisan</span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Lebih lanjut Nisan menjelaskan, bahwa DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada adalah dokumen DHKP tahun 2015 dan 2016</span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">“Ini berbeda. Makanya ini sungguh aneh. Contoh, didalam dokumen berkas perkara ini walaupun tadi Majelis menyatakan karena mungkin anda tidak terlalu fokus karena macam-macamlah, tapi saya sangat sadar, sangat sadar sekali bahwa saya lakukan ini dan saya cermati perkara ini menurut saya, DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada itu hanya dokumen tahun 2015 dan 2016. Namun dokumen ini tidak pernah muncul di persidangan. Tapi tiba-tiba dituntuntan dimunculkan, ini apa artinya,” kata Nisan sambil mengijinkan beritakorupsi.co untuk memfoto barang bukti DHKP yang dimaksud.</span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Aziz) dibacakan secara terpisah oleh Tim JPU Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari Kejari Kabupaten Pamekasan melalui Sidang Vidio Coference (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum.</span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;"></span></span></span><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="color: black;">Menurut JPU, terdakwa Mahmud dan terdakwa Abdul Aziz dianggap bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</span></span></span><br /></div></div><div><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglpQe-acYjU8XmVUzu8N62DMXZQIGIzYFDiZe2TWWZohDuOfre9yQOyuMZH8VcdWxek0-L2HzL3QU62Alfv3gPV7xJa0la9dB-ehk930ut94ADZGygjwmoGbaHDHE0-ulaar0Babek1aw/s2048/IMG20201201121330.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="2048" data-original-width="1407" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglpQe-acYjU8XmVUzu8N62DMXZQIGIzYFDiZe2TWWZohDuOfre9yQOyuMZH8VcdWxek0-L2HzL3QU62Alfv3gPV7xJa0la9dB-ehk930ut94ADZGygjwmoGbaHDHE0-ulaar0Babek1aw/w440-h640/IMG20201201121330.jpg" width="440" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahmud, SP.d.I dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp507.082.500 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Sebelumnya, JPU juga membacakan surat tuntutannya terhadap tedakwa Abdul Aziz dengan tuntutan yang sama persis dengan terdakwa Mahmud. Dan persidanganpun berjalan lancar “jaya” karena Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Lusiana, SH dari LBH YLKI tidak mengajukan keberata apapun seperti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Mahmud<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Barang Bukti berupa DKHP dikembalikan kepada Kelurahan Kolpajung. Sedangkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 01736 atas nama Muhmud seluas 2.181 m2 dan 1 (satu) buah bidang tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Cq. Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan<br /><br />Nah, ini ada yang menggelitik. Yaitu tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan, milik siapa ? Disita dari siapa ? Dikuasai siapa ?<br /><br />Sebelum JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Mahmud, ada hal yang menarik perhatian pengunjung sidang. Dan ini adalah yang pertama kalinya terjadi sejak Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya diresmikan pada Desember 2010 lalu, yaitu saat Nisan Radian, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa menolak dengan tegas pembacaan surat tuntutan oleh JPU melalui Majelsi Hakim. <br /><br />Penolakan Nisan Radian untuk dibacakan surat tuntutan oleh JPU bukan tidak beralasan. Kepada Majelis Hakim, Nisan Radian mengatakan, bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan karena bukti berupa sertifikat dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 belum pernah diperiksa dipersidangan sesuai dengan pasal 181 dan 182 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tzaWDKtB9juwQDNrNYhlJdYO65w27-EN1F4bKM4Xc_5ldG6QGEtJz4-XlGJKO-vJIkOXj-4v2sTt2ePMNJOQFO1NXkWIUFjDYT7nNE1uHU3uLyQmP6kjVTMRVOuP1or3wECyoCl-bI0/s1280/IMG20201201120159.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tzaWDKtB9juwQDNrNYhlJdYO65w27-EN1F4bKM4Xc_5ldG6QGEtJz4-XlGJKO-vJIkOXj-4v2sTt2ePMNJOQFO1NXkWIUFjDYT7nNE1uHU3uLyQmP6kjVTMRVOuP1or3wECyoCl-bI0/w640-h360/IMG20201201120159.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“Yang Mulia, mohon maaf. Kami menolak surat tuntutan untuk dibacakan. Kami menganggap bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan berdasarkan pasal 181 dan 182 KUHAP. Bukti DHKP belum pernah diperiksa dipersidangan,” kata Nisan dengan tegas bahkan mnunjukan bukti DHKP kepada Majelis Hakim yang sejak lama dipersiapkannya. Dan penolakan itupun  berulangkali disampaikannya kepada Majelis Hakim<br /><br /><i>Pasal 181 ayat (4) berbunyi :  Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<br /><br />Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbunyi : Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.</i><br /><br />Ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk Gunung, apa daya tangan tak sampai”. Majelis Majelis Hakimpun tidak menolak juga tidak mengabulkan. Ketua Majelis Hakim hanya menyarankan agar keberatannya dimasukan dalam pledoinya. Dan kepada JPU, Majelis Hakim menyarankan agar bukti-bukti dilampirkan dalam surat tuntutan.<br /><br />“Mohon maaf, kalau Majelis Hakim merasa bahwa pasal 181 dan 182 KUHAP sudah terpenuhi silahkan,” kata Nisan berulangkali. Dan akhirnya JPU pun membacakan surat tuntutannya dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, karena hanya menyebutkan pasal dan pidana yang dikenakan kepada terdakwa<br /><br />Seperti yang diberitakan diawal. Pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung<br /><br />Namun kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah<br /><br />Menurut JPU, akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerigian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000)<br /><br />Sehingga perbuatan kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Azis) dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /></div><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs1e01bSESH430LhuB1ef_OK1VasriihIruXA3yKI_R0UTY3CSf9ldmfDH76Z0OUNNJ0e2ZLhgeKVarn16QltUL684EKfKw-s-U5whyphenhyphenzrBIR-oOGzX2XNevpe19P1hdf8aLcpgANQKJk0/s1280/IMG20201201120229.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs1e01bSESH430LhuB1ef_OK1VasriihIruXA3yKI_R0UTY3CSf9ldmfDH76Z0OUNNJ0e2ZLhgeKVarn16QltUL684EKfKw-s-U5whyphenhyphenzrBIR-oOGzX2XNevpe19P1hdf8aLcpgANQKJk0/w640-h360/IMG20201201120229.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kasus ini terkesan dipaksakan hingga ke pengadilan Tiipikor untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi pemindahtanganan Eks TKD menjadi Hak Milik.<br /><br />Alasannya, karena pada saat penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, terdakwa sudah pasrah menyerahkan tanah tersebut berikut Sertifikat kalau memang itu adalah tanah milik pemerintah.<br /><br />“Ini penyidikan Polisi. Sejak awal pada saat penyelidikan, terdakwa sudah menyerahkannya  tapi tetap di proses,” kata Nisan Radian, SH sebelum persidangan (Selasa, 11 Agustus 2020)<br /><br />Nisan Radian menjelaskan, TKD yang dimaksud adalah tahan Percaton atau kerajaan. Tanah itu sudah dikuasi oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1948 dan kemudian ke kakak terdakwa. Pada tahun 1985, Bupati Pamekasan berkirim surat memanggil kakak terdakwa untuk segera datang dalam peresmian tanah Percaton dan meminta untuk segera membayar bagi yang belum bersertifikat<br /><br />“Percaton itu sama dengan tanah Kerajaan. Awalnya tanah itu dikuasi oleh orang tua terdakwa. Dan kemudian ke kakak terdakwa,” kata Nisan sambil menunjukan dokumen.<br /><br />Namun ada yang menjadi pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa, terkait sisa tanah dari 5.750 m2 bagian dari yang dimilik terdakwa 2.181 m2. Sebab menurut Penasehat Hukum terdakwa, penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa tidak menyebutkan batas-bata.<br /><br />“Kalau tanah seluas 2.181 m2 adalah bagian dari luas 5.750 m2. Kemana sisanya. Sedangkan peta lokasi dari BPN yang tercantum dalam SHM No 01736 juga sudah hak milik,” kata Nisan.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan memporkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korponsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ;<br /><br />Bahwa sejak sekita tahun 2000 terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa.<br /><br />Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpsFLZNymxmPqar2qb1bIl_ibOXd7uwVO9ae0L7pohTDKVUGzQbwISO7OpBsD1LXrhLgyuwqu-hiCj8iHFS_M1chiiyrVajxO8txVC8rm7uwQtBl5Tf7YugPNYgGXH4ISEyGEiNCgPFw/s1280/IMG20201201120005.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNpsFLZNymxmPqar2qb1bIl_ibOXd7uwVO9ae0L7pohTDKVUGzQbwISO7OpBsD1LXrhLgyuwqu-hiCj8iHFS_M1chiiyrVajxO8txVC8rm7uwQtBl5Tf7YugPNYgGXH4ISEyGEiNCgPFw/w640-h360/IMG20201201120005.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Bahwa tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP<br /><br />Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan<br /><br />Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013<br /><br />Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton.<br /><br />Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan<br /><br />enjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah<br /><br />Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ;<br /><br />1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang:<br /><br />2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota.<br /><br />3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.<br /><br />4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.<br /><br />5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum<br /><br />6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan<br /><br />Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah:<br /><br />2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender<br /><br />Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD<br /><br />Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000<br /><br />Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)<br /></div></div></div></div>

News Tipikor Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa : Ada Tindak Pidana Dalam Modus Persidangan, Saya Akan Melaporkan Ke Bareskrim Polri

#Bukti berupa dokumen DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 muncul dalam surat tuntutan JPU, padahal dokumen tersebut tidak...

»

Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M Dituntut 5 Thn Penjara

<p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Mahmud, SP.d.I menolak pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa dengan alasan, bukti Sertifikat dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tidak pernah ditunjukan oleh JPU kepada Majelis Hakim selama persidangan sesuai pasal 181 dan 182 KUHAP# <span style="color: black;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBxaR2ME-ixLIqNi66rGPZQMidNkjFXCdz7TNWOdL7iGCVIT_DYCr1e5Rul5iBKivNkj25d_fjbfM_xgiVuZqiOQKx-uP6G2VTompwkNAL3TfQV71iba6LXMeJqedx19M2QF3YovHszMQ/s640/IMG20200811145019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBxaR2ME-ixLIqNi66rGPZQMidNkjFXCdz7TNWOdL7iGCVIT_DYCr1e5Rul5iBKivNkj25d_fjbfM_xgiVuZqiOQKx-uP6G2VTompwkNAL3TfQV71iba6LXMeJqedx19M2QF3YovHszMQ/w640-h360/IMG20200811145019.jpg" width="640" /></a></span></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – D</b></span>ua terdakwa dugaan Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 yaitu Mahmud, SPd.I seorang guru di SDN Tambak 1 Omben Sampang, dan Abdul Aziz (perkara terpisah) selaku Lurah di Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dituntut pidana penjara masing-maing selama 5 (lima) tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp507.082.500 subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadian Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa, 01 Desember 2020<br /><br />Surat tuntutan pidana penjara terhadap Kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Aziz) dibacakan secara terpisah oleh Tim JPU Ginung Pratidina, Nur Halifah, Agus Samsul, Rahmad Hidayat dan Yurike Andriana Arif dari Kejari Kabupaten Pamekasan melalui Sidang Vidio Coference (Vicon) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana, SH., MH dan M. Mahin, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sutris, SH., MH dan Swarningsih, SH., M.Hum. <br /><br />Sementara terdakwa Mahmud yang berprofesi sebagai Guru ini, didampingi Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Nisan Radian, SH dkk. Sedangkan terdakwa Abdul Aziz selaku Lurah, didampingi pengacara Prodeo atas penunjukan Majelis Hakim, yaitu LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadian Indonesia) karena “menggunakan surat keterangan tanda melarat alias miskin (SKTM)”<br /></span></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL1e1njwsceCp7D6-qSUpKP91Sh_OaaOVedhSWIMIJAvZMZ9cJPz0LiMXQJxWxPsQqULwvxAGN0biybaCqc6OSv0mO4y_HTZO36HIZ6LHqcEwz12CvtuQZz-GW8bzaaUboGASDFCy3PBg/s1280/IMG20201201120054.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjL1e1njwsceCp7D6-qSUpKP91Sh_OaaOVedhSWIMIJAvZMZ9cJPz0LiMXQJxWxPsQqULwvxAGN0biybaCqc6OSv0mO4y_HTZO36HIZ6LHqcEwz12CvtuQZz-GW8bzaaUboGASDFCy3PBg/w640-h360/IMG20201201120054.jpg" width="640" /></a></span></span></div><p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sebelum JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Mahmud, ada hal yang menarik perhatian pengunjung sidang. Dan ini adalah yang pertama kalinya terjadi sejak Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya diresmikan pada Desember 2010 lalu, yaitu saat Nisan Radian, SH selaku Penasehat Hukum terdakwa menolak dengan tegas pembacaan surat tuntutan oleh JPU melalui Majelsi Hakim. <br /><br />Penolakan Nisan Radian untuk dibacakan surat tuntutan oleh JPU bukan tidak beralasan. Kepada Majelis Hakim, Nisan Radian mengatakan, bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan karena bukti berupa sertifikat dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pemindahtanganan  Eks. Tanah Kas Desa (TKD) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2015 yang dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp1.014.165.000 belum pernah diperiksa dipersidangan sesuai dengan pasal 181 dan 182 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)<br /><br />“Yang Mulia, mohon maaf. Kami menolak surat tuntutan untuk dibacakan. Kami menganggap bahwa surat tuntutan belum layak dibacakan berdasarkan pasal 181 dan 182 KUHAP. Bukti DHKP belum pernah diperiksa dipersidangan,” kata Nisan dengan tegas bahkan mnunjukan bukti DHKP kepada Majelis Hakim yang sejak lama dipersiapkannya. Dan penolakan itupun  berulangkali disampaikannya kepada Majelis Hakim<br /><br /><i>Pasal 181 ayat (4) berbunyi :  Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<br /><br />Pasal 182 ayat (1) KUHAP berbunyi : Pengamatan hakim selama sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf g adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.</i><br /><br />Ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk Gunung, apa daya tangan tak sampai”. Majelis Majelis Hakimpun tidak menolak juga tidak mengabulkan. Ketua Majelis Hakim hanya menyarankan agar keberatannya dimasukan dalam pledoinya. Dan kepada JPU, Majelis Hakim menyarankan agar bukti-bukti dilampirkan dalam surat tuntutan.<br /><br />“Mohon maaf, kalau Majelis Hakim merasa bahwa pasal 181 dan 182 KUHAP sudah terpenuhi silahkan,” kata Nisan berulangkali. Dan akhirnya JPU pun membacakan surat tuntutannya dalam waktu tidak lebih dari 3 menit, karena hanya menyebutkan pasal dan pidana yang dikenakan kepada terdakwa</span></span></p><p><span style="font-size: large;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRPTNfXjTD4Etfr2pBpNYIg8RWdGyPM6JS-XBpEqeIVoO0KyinCepDFtIj6V3xNXJjdONo9UhkJxPGUYmyvJcuagqYDGt56OrHuy68vMqo6YJmnPC8N5_99o1j0LlnpYzrmWoYh152Z7A/s2048/IMG20201201114547.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1155" data-original-width="2048" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRPTNfXjTD4Etfr2pBpNYIg8RWdGyPM6JS-XBpEqeIVoO0KyinCepDFtIj6V3xNXJjdONo9UhkJxPGUYmyvJcuagqYDGt56OrHuy68vMqo6YJmnPC8N5_99o1j0LlnpYzrmWoYh152Z7A/w640-h360/IMG20201201114547.jpg" width="640" /></a></span></div><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"></span></span><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud, SP.d.I terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</span></span><br /></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Mahmud, SP.d.I dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (Enam) bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp507.082.500 selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu)  tahun,” ucap JPU diakhir surat tuntutannya.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sebelumnya, JPU juga membacakan surat tuntutannya terhadap tedakwa Abdul Aziz dengan tuntutan yang sama persis dengan terdakwa Mahmud. Dan persidanganpun berjalan lancar “jaya” karena Penasehat Hukum terdakwa, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dan Lusiana, SH dari LBH YLKI tidak mengajukan keberata apapun seperti yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Mahmud</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sementara Barang Bukti berupa DKHP dikembalikan kepada Kelurahan Kolpajung. Sedangkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 01736 atas nama Muhmud seluas 2.181 m2 dan 1 (satu) buah bidang tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan dirampas untuk negara Cq. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Cq. Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nah, ini ada yang menggelitik. Yaitu tanah seluas 2.181 m2 yang terletak di Kam. Tabata Kel. Kolpajung, Kec./Kab. Pamekasan, milik siapa ? Disita dari siapa ? Dikuasai siapa ?</span></span><br /></div><div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"><span style="font-size: small;"></span></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeQ-wGcNrMtZQz2HT57R4IKpzOPPpkKnkDZpwCSmu7hXAiQlnaf4NkaoQ-t7K1Ybnol8nixZ6qt0KxmBzuEptcCYKVIr8TZ02n0hIm41lUu33bj-YcqLD_2Me80UDxm4XmXEtg94cXkHI/s1280/IMG20201201120229.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeQ-wGcNrMtZQz2HT57R4IKpzOPPpkKnkDZpwCSmu7hXAiQlnaf4NkaoQ-t7K1Ybnol8nixZ6qt0KxmBzuEptcCYKVIr8TZ02n0hIm41lUu33bj-YcqLD_2Me80UDxm4XmXEtg94cXkHI/w640-h360/IMG20201201120229.jpg" width="640" /></a></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Namun ada yang lebih menarik dalam perkara ini. Yaitu terkait Barang Bukti (BB) berupa DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran) tahun 2018 yang terlampir dalam surat tuntutan JPU, yang menurut Nisan Radian selaku Penasehat Hukum terdakwa Mahmud adalah Palsu. Hal itu disampaikan Nisan kepada beritakorupsi.co diruang sidang seusai persidangan.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Dan menurut Nisan, bahwa munculnya dokumen DHKP tahun 2018 dalam tuntutan JPU dianggap sebagai Tindak Pidana dalam persidangan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Ini tindak pidana dalam modus persidangan menurut saya. Yang Kedua, kayak contoh tahun 2015 ini (Nisan sambil menunjukan DHKP tahun 2015). DHKP 2015 ini betul ada, tapi ini lembarnya seharusnya ada. Yang ini (DHKP 2018) tidak ada lembar duanya. Lembar duanya adalah objek yang mengatasnamakan ‘Muari’ misalnya,” pungkasnya</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Terkait munculnya DHKP 2018 dalam tuntutan JPU, Nisan pun akan melaporkannya ke Bareskrim Polri</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Yang pertama, ada unsur pasal 263, ada unsur pemalsuan surat dengan barang bukti dan alat bukti tentunya, saya akan melakukan upaya hukum. Yang jelas kameren sudah ke Kapuspenkum Kejaksaan Agung, dan kita diterima oleh Kapuspen langsung laporan kami. Dan kita akan segera melaporkan terkait dengan hasil persidangan ini. Yang Kedua, tentunya karena unsur tindak pidana ini riil, tindak pidana murni menurut saya, saya akan melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri pada saat nanti setelah putusan,” ucap Nisan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Yang membuat Nisan heran dan merasa aneh adalah, bahwa DHKP tahun 2018 tidak pernah dimunculkan oleh JPU dalam dipersidangan apalagai tidak ada dalam dakwaan maupun di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), namun tiba-tiba JPU melampirkan DHKP tahun 2018 dalam surat tuntutannya. Ada apa sebenarnya dibalik perkara ini?</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Dari semenjak persidangan itu, saya merasa ada hal yang kurang. Kenapa? karena jelas dipasal 181 KUHAP itu jelas, bahwa tuntutan itu kan ada di pasar 182. Jadi pemeriksaan barang bukti,  Majelis Hakim harus bertanya kepada kepada terdakwa terkait dengan barang bukti, dan alat bukti itu ada di pasal 181. Nah, ini belum pernah dilakukan oleh Majelis Hakim sehingga tadi  saya menyatakan keberatan, namun majelis hakim menganggap bahwa itu sudah pernah terungkap, sudah pernah diungkapkan namun kan seingat saya dari awal sampai dengan akhir pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota sangat jelas. Pada saat itu yang diperiksa itu yang menyatakan dan menghidangkan berkas itu adalah saya selaku penasehat hukum bukanMajelis Hakim dan bukan Penuntut Umum,” ujar Nisan </span></span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;"></span></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicio9xkV_xUu1evu0ABNStzMbVBoOt1U158PoURdZ_oiu6siVxze0RRj-VzDgE-Wu3Wi1jckbFRNhJePcINNMoIkcwAJdn8YFOxhXUmvaMvJTAcM36jZ2tX5FwOBqZENo2T9vi8ZOGVws/s900/Nisan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicio9xkV_xUu1evu0ABNStzMbVBoOt1U158PoURdZ_oiu6siVxze0RRj-VzDgE-Wu3Wi1jckbFRNhJePcINNMoIkcwAJdn8YFOxhXUmvaMvJTAcM36jZ2tX5FwOBqZENo2T9vi8ZOGVws/w640-h426/Nisan.jpg" width="640" /></a></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nisan menambahkan, Jaksapun telah menghadirkan Kepala BPN Kabupaten Pamekasan sebagai saksi termasuk orang-orang yang terlibat terbitnya serikat</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Kepala BPN dihadirkan. Pada saat itu, Jaksa menunjukkan warkah, dan semua semua orang yang terlibat artinya orang-orang yang memang ikut dalam serta terbitnya sertifikat ini sudah menjadi saksi,  bahwa tidak ada yang namanya mal administrasi atau pelanggaran hukum terkait dengan penerbitan sertifikat ini,” kata Nisan menjelaskan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Menurt Nisan, bahwa yang ditunjukan oleh JPU dalam persidangan adalah markah, sementara sertifikanta tidak. </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Sertifikat tidak ditunjukkan. Makanya tadi, saya agak berkeberatan sekali adanya surat tuntutan ini. Karena apa, karena proses persidangan, itu kita berbicara tentang keabsahan penerbitan sertifikat. Lalu didalam surat tuuntutan, ini jelas adanya tindak pidana. Jadi menurut saya, proses persidangan dengan dakwaan ini sangat berbeda,” ungkap Nisan.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Terkait saksi meringankan atau a de charge, Nisan mengatakan menghadirkan 3 orang saksi termasuk mantan Kasi (Kepala Seksi) Pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan, Ketua RT yang mengetahui letak tanag.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Yang pertama itu adalah Ketua RT setempat yang tahu tentang letak tanah, yang Kedua adalah mantan kepala Seksi pendaftaran BPN Kabupaten Pamekasan. Ini seharusnya adalah saksinya Jaksa tapi Jaksa tidak bisa menghadirkan karena beliau ada di Papua, lalu saya meminta dengan memfasilitasi untuk menjadi saksi. Dan yang Ketiga adalah saksi Ahli. Tiga-tiganya ini berpendapat bahwa tidak terjadi tindak pidana disana, dan letak, letak kepemilikan tanah ini berbeda,” ujar Nisan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Hal inipun dianggap aneh oleh Nisan. Sebab, barang bukti yang semula tidak pernah ada di dakwaan mapun di BAP namun tiba-tiba muncul dalam surat tuntutan JPU</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Jadi gini. Jaksa itu bisa sidang karena dokumen penyidik (....penyidiknya siapa, Kejaksaan atau Kepolisian? tanya beritakorupsi.co...), penyidiknya kepolisian. Dokumen perkara ini milik penyidik. Namun setelah dilakukan persidangan artinya ini bukan lagi mau punya penyidik tapi punyanya Jaksa. Yang menurut saya agak aneh ini, setelah kita berdebat lama terdapat begitu luar biasa di persidangan setelah tuntutan munculnya berbeda barang buktinya. Barang bukti ini tidak perlu dihadirkan pada saat persidangan,” kata Nisan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Lebih lanjut Nisan menjelaskan, bahwa DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada adalah dokumen DHKP tahun 2015 dan 2016</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"> “Ini berbeda. Makanya ini sungguh aneh. Contoh, didalam dokumen berkas perkara ini walaupun tadi Majelis menyatakan karena mungkin anda tidak terlalu fokus karena macam-macamlah, tapi saya sangat sadar, sangat sadar sekali bahwa saya lakukan ini dan saya cermati perkara ini menurut saya, DHKP 2018 itu tidak pernah ada di dalam persidangan. Yang ada itu hanya dokumen tahun 2015 dan 2016. Namun dokumen ini tidak pernah muncul di persidangan. Tapi tiba-tiba dituntuntan dimunculkan, ini apa artinya,” kata Nisan sambil mengijinkan beritakorupsi.co untuk memfoto barang bukti DHKP yang dimaksud.</span></span><br /></div></div><div><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiFDPv1-2fE8Dmw8wOeHo9dORRxxo7Z9sHydbthiI9ywvm1rlXT3QAnTcF3fKsqHODkhHr5DBg37ZHy0Zo0GTuiEf1O8g8EXNmMIs9nw4ANelH8kTXze-X5eJrKTjKE5SpfPkPjbjOFsU/s1280/IMG20201201120159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiFDPv1-2fE8Dmw8wOeHo9dORRxxo7Z9sHydbthiI9ywvm1rlXT3QAnTcF3fKsqHODkhHr5DBg37ZHy0Zo0GTuiEf1O8g8EXNmMIs9nw4ANelH8kTXze-X5eJrKTjKE5SpfPkPjbjOFsU/w640-h360/IMG20201201120159.jpg" width="640" /></a></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Seperti yang diberitakan diawal. Pada tahun 2000, terdakwa Mahmud menyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton seluas 2.181 M2 saat Muhari menjabat sebagai Kepala Desa Kolpajung</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Namun kemudian tanah seluas 2.181 M2 yang disewa oleh terdakwa beralih menjadi Hak Miliknya sesuai SHM Nomor 01736 yang dikeluarkan BPN Kab. Pamekasan saat Abdul Azis menjabat sebagai Lurah</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Menurut JPU, akibat dari pemindahtanganan TKD tersebut, mengakibatkan terjadinya kerigian keuangan negara sebesar satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah (Rp1.014.165.000)</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sehingga perbuatan kedua terdakwa (Mahmud dan Abdul Azis) dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Namun menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa kasus ini terkesan dipaksakan hingga ke pengadilan Tiipikor untuk diadili sebagai terdakwa Korupsi pemindahtanganan Eks TKD menjadi Hak Milik.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Alasannya, karena pada saat penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian, terdakwa sudah pasrah menyerahkan tanah tersebut berikut Sertifikat kalau memang itu adalah tanah milik pemerintah.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Ini penyidikan Polisi. Sejak awal pada saat penyelidikan, terdakwa sudah menyerahkannya  tapi tetap di proses,” kata Nisan Radian, SH sebelum persidangan (Selasa, 11 Agustus 2020)</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Nisan Radian menjelaskan, TKD yang dimaksud adalah tahan Percaton atau kerajaan. Tanah itu sudah dikuasi oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1948 dan kemudian ke kakak terdakwa. Pada tahun 1985, Bupati Pamekasan berkirim surat memanggil kakak terdakwa untuk segera datang dalam peresmian tanah Percaton dan meminta untuk segera membayar bagi yang belum bersertifikat</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Percaton itu sama dengan tanah Kerajaan. Awalnya tanah itu dikuasi oleh orang tua terdakwa. Dan kemudian ke kakak terdakwa,” kata Nisan sambil menunjukan dokumen.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Namun ada yang menjadi pertanyaan dari Penasehat Hukum terdakwa, terkait sisa tanah dari 5.750 m2 bagian dari yang dimilik terdakwa 2.181 m2. Sebab menurut Penasehat Hukum terdakwa, penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa tidak menyebutkan batas-bata.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">“Kalau tanah seluas 2.181 m2 adalah bagian dari luas 5.750 m2. Kemana sisanya. Sedangkan peta lokasi dari BPN yang tercantum dalam SHM No 01736 juga sudah hak milik,” kata Nisan.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Mahmud bersama-sama dengan Abdul Aziz selaku Lurah Kolpajung telah melakuknn, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukun perbuatan memporkaya diri sendiri atau onng lain atau suatu korponsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Pemkonamian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai benkut ;</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bahwa sejak sekita tahun 2000 terdakwa tercatat sebagai penyewa tanah Eks Tanah Kas Desa (TKD) /Percaton Desa Kalpajung seluas 2.181 m2 yang terletak di Kamp. Bata bata Kel.  Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, dan tanah tersebut oleh Terdakwa di garap untuk pertanian dimana akad Terdakwa dengan pahak Kelurahan Kolpajung adalah sebagai akad Sewa.</span></span><br /></div></div><div><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJAdiR2hyHhno-PLIvDiHwFr065g_Y9Lta2MY2Qe3UkDczhMjO9fs4CPV-GkRCOd2AcNkdqYm37eZtMMixy4NiWsiOx2YskQf8pMeDEoB_xsoxwfCbxURl7D0qkZ-jLyF7iHz-KWnYqeE/s1280/IMG20201201120159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJAdiR2hyHhno-PLIvDiHwFr065g_Y9Lta2MY2Qe3UkDczhMjO9fs4CPV-GkRCOd2AcNkdqYm37eZtMMixy4NiWsiOx2YskQf8pMeDEoB_xsoxwfCbxURl7D0qkZ-jLyF7iHz-KWnYqeE/w640-h360/IMG20201201120159.jpg" width="640" /></a></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Sedangkan kewajiban Terdakwa kepada pihak Kelurahan adalah membayar uang sewa yang telah ditetapkan oleh pihaak Kelurahan, dan Terdakwa sesuai dengan Laporan Inventaris tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan tahun 2007 terdakwa sudah 4 (empat) tahun tidak membayar uang sewa tanah yang digarap tersebut. </span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Tanah tersebut awalnya adalah Tanah Kas Desa dan tanah tersebut adalah Aset Desa / Percaton Ds Kolpajung namun karena sekitar tahun 1980, Desa tersebut beralih ke Kelurahan maka semua tanah Aset Desa di katakan Eks TKD dan menjadi Aset atau tanah Percaton Kel. Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bahwa tanah Eks Tanah Kas Desa/Percaton Desa Kolpajung seluas 2.181 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di Rt 01 Rw 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III dan digarap oleh terdakwa untuk pertanian,  di mana akad terdakwa dengan pihak Kelurahan Kolpajung adalah akad sewa, merupakan sebagian dari tanah Percaton/Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 berdasarkan data pengambilan dari server SIMIOP</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1995 Sampai dengan saat sekarang ini adalah tanah Percaton yang awalnya atas nama P.Muari/Percakapan dan juga peta Blok kantor BKD Kabupaten Pamekasan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bawah tanah tersebut adalah tanah percaton serta dibuktikan dengan letter C Desa Kohir nomor 3 persil 46 dan buku induk pajak bumi dan bangunan tahun 1992 peta desa dengan kode P (persil) 46, SPPT sejak tahun 1995 dan terakhir tahun 2013 dengan NOP nomor 35.28.050.016.04-0032.0 atas nama P. Muari/percaton tahun 2013</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bahwa sekitar tahun 2013 terdakwa pernah mendatangi Muari meminta izin untuk memohon tanah Percaton untuk dimiliki, namun tidak diperbolehkan oleh saksi Muari karena tanah tersebut adalah tanah Percaton.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Dan saksi Muari menerangkan bahwa terdakwa dua kali meminta izin kepada saksi Muari pada saat menjabat selaku Lurah, untuk memohon tanah Percaton yang telah digarap agar bisa diajukan sertifikat hak milik, namun saksi Muari tidak pernah mengijinkan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">enjualan barang milik negara/daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh ; a. Pengelola barang untuk barang milik negara ; b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Pasal 39 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah disebutkan bahwa ;</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">1. Penilaian barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang:</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati walikota dan dapat melibatkan penilai eksternal yang diterapkan oleh gubernur/bupati/walikota.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">3. Penilaian barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">4. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan barang milik negara berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">5. Nilai jual barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian barang milik negara diatur dengan peraturan Menteri Keuangan</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Pasal 70 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menyebutkan: 1. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah:</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">2. Perhitungan perkiraan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia kecil yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset ; 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan/tender</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Pasal 45 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa: 1. Badan milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan; 2. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan dihibahkan, atau diserahkan    sebagai modal pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR / DPRD</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz yang mengalihkan kepemilikan tanah eks tanah kas desa kolpajung dari percaton Desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton Eks TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau jalan raya nyalaran dan III  yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2 telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp1.014.165.000</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Aziz mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.014.165.000 (satu milliar empat belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) karena beralihnya tanah eks tanah kas desa kolpajung seluas 2.181 m2 dan merupakan sebagian dari tanah Percaton/TKD Kolpajung seluas 5.750 M2 yang terletak di lingkungan Bata-bata Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tepatnya di RT 01 RW 05 atau Jalan Raya nyalaran Gang III yang digarap dan di sewa oleh terdakwa untuk pertanian dari pihak kelurahan Kolpajung menjadi hak milik terdakwa dengan terbitnya sertifikat hak milik nomor 01736 atas nama Mahmud seluas 2.181 M2</span></span><br /><br /><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 (Subsidair) atau pasal 9 (lebih subsidair) junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen)</span></span><br /></div></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Dugaan Korupsi TKD Sebesar Rp1.014 M Dituntut 5 Thn Penjara

#Nisan Radian, SH, Penasehat Hukum Terdakwa Mahmud, SP.d.I menolak pembacaan surat tuntutan JPU terhadap terdakwa dengan alasan, bukti Serti...

»