Bupati Tulungagung Hadir Sebagai Saksi Untuk Terdakwa Korupsi Suap Ketua DPRD Supriyono

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTWvWOdQhvDmreMJFlmV7f07fpVcSY7pN4kUafD02qrBfd1EocThZC6LaMGyecLJJFmlWgpLIkw9OSs2BB3Mptimrpv14r9Ke_4t6-FpQb5yzqXzHXSksh5yjy-_Tq9l9R1-2_5IhaD74/s640/IMG20200505095814.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Imam Sopingi, Anggota DPRD Tulungagung, Tak dapat mengelak, akhirnya mengakui menerima uang setiap pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung</span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 5 Mei 2020, JPU KPK menghadirkan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai saksi untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2014 – 2019 dalam kasus perkara Korupsi Suap pengesahan APBD Kab. Tulugagung Tahun Anggaran (TA) 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp3.6 milliar.<br /><br />Namun kehadiran Maryoto Birowo bukan sebagai kapasitas Bupati, melainkan sebagai Wakil Bupati periode tahun 2013 – 2018, dimana saat itu Bupati Tulungagung adalah Syahri Mulyo (terpidana korupsi suap fee proyek TA 2014 – 2018)<br /><br />Dalam persidangan kali ini, Selasa, 5 Mei 2020,Tim JPU KPK seyogjanya menghadirkan 5 orang saksi, yaitu Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati, dan Indra Fauzi selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus sebagai Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Tulungagung serta Imam Sopingi, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Komis D dari Fraksi Hanura<br /><br />Sedangkan Agus Budiarto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus Wakil Ketua Banggar (Badan Anggaran), dan Suharminta alias Bedud, adik kandung terdakwa Supriyono yang kabarnya juga dipanggil sebagai saksi namun tak nongol alias tidak hadir.<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference (Vicon) dari ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK Dodi Sukmono, Eva dan Mufti ke hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Sangadi, SH yang dihari Penasehat Hukum terdakwa, yaitu Anwar Koto dari Jakarta. Sementara terdakwa Supriyono berada di Rutan (Rumaha Tahanan Negara) Polda Jatim</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdq246P5KyCPQ2041Ikzxmb1OK67SK4pWp9AnKhAYEDqlw7V4pN2Nmmf-ywdLweJ7p-oQVlmYTm4hyphenhyphenBrDkAaMM9kDxdOmiqxwap9jCBYuT4PLIadF4QfmOSyPuLe4W5MfIwXZER0zG9fU/s640/IMG20200505095921.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Maryoto Birowo menjelaskan, bahwa kehadirannya di Hotel Safana Malang pada tahun 2014 saat TAPD dan Banggar DPRD Kab. Tulungagung membahas APBD TA 2015 atas undangan dan seijin Bupati.<br /><br />Namun saat Maryoto ditanya terkait statusnya sebagai Penasehat TAPD, seperti  keterangan saksi Budi Fatahilah Mansyur (Sekwan) pada sidang sebelumnya (21 April 2020) yang mengatakan bahwa Maryoto Birowo adalah Penasehat dalam TAPD, dibantah.<br /><br />“Tidak, hanya sebutan aja,” kata Maryoto Birowo yang saat ini sebagai Bupati Tulungagung setelah Syahri Mulyo dipecat sebagai Bupati karena sudah menjadi terpidana dalam kasus Korupsi suap fee proyek APBD Tulungagung TA 2014 – 2018.<br /><br />Saat ditanya terkait adanya Deadlock dalam pembahasan APBD di Hotel Safana Malang, Maryoto Birowo hanya memberi saran agar pembahasan APBD dapat berjalan baik. Sedangkan aliran uang seperti yang disampaikan saksi sebelumnya, dengan tegas Maryoto Birowo mengatakan tidak pernah.<br /><br />“Tidak pernah, kalau ada pasti ada tanda tangan,” kata Maryoto Birowo<br /><br />Keterangan saksi selanjutnya, yaitu Imam Sopingi. Anggota Komis D, DPRD Tulungagung dari Fraksi Hanura ini sempat mengatakan tidak ada dan pernah menerima aliran uang yang disebut dengan istilah uang ketok palu dalam pembahasan APBD Kab. Tulungagung<br /><br />“Tidak pernah,” kata anggota Dewan yang terhormat ini kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK Mufti<br /><br />Mendengar keterangan saksi ini, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto langsung menegur saksi agar tidak berbelit-belit. “Saudara sudah di sumpah, ya,”<br /><br />JPU KPK Mufti pun membacakan isi BAP saksi saat diperiksa oleh penyidik KPK di Jakarta beberapa bulan lalu. “Saya bacakan keterangan saudara dalam BAP Nomor 15, ya,” kata JPU KPK Mufti.<br /><br />“Memang benar, dalam setiap sidang paripurna pembahasan APBD maupun APBD-P Kabupaten Tulungagung, setiap anggota DPRD menerima uang tunai sebesar 5 Juta. seingat saya, tahun 2015 menerima lima juta, 2016 lima juta, 2017 lima juta. total yang saya terima dua puluh lima juta,” kata saksi dalam BAP No 15 yang dibacakan JPU KPK Mufti.<br /><br />Setelah Imam Sopingi mendengarkan JPU KPK Mufti membacakan keterangan saksi dalam BAP Nomor 15, akhirnya tak dapat menolak atau berbohong lagi. Anggota Dewan yang terhormat inipun langsung mengakui menerima, namun tak tau sumbernya dari mana<br /><br />“Ya betul sekali, tapi tidak tau sumbernya dari mana,” jawab saksi.<br /><br />Tak hanya itu. Anggota Banggar DPRD Kab. Tulungagung ini jga tak mengakui aliran uang dari Dinas PU maupun uang Pokir. Pada keteranga saksi pada sidang sebelumnya mengatakan, bahwa setiap anggota DPRD menerima Pokir sebesaar Rp150 juta.<br /><br />Penerimaan Pokir sebagai kesepatakan agar pembahasan APBD TA 2015 yang dibahas pada tahun 2014 berjalan lancar.  Padahal, dalam BAP saksi (Imam Sopingi) sendiri mengkui, pernah menerima uang dari Sukarji<br /><br />“Tidak pernah,” jawab saksi.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="599" data-original-width="640" height="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgozD7DYU9gLZY1BdvyNQf3xW1ny4ptV5bXrMbqmL1AVjO0DnK3o__M6wwmOhehlqRqsLWYQexwY0ZXRCG0MfscVcVRw6ssHDLR4AKqR7iovhBKH4pTF5PLEbGyGYgIapmr6lzRjZRcvlE/s640/Dewan.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Ketidak jujuran Imam selaku anggota DPRD Tulungagung dalam persidangan, tak jauh beda dengan 2 Wakil Ketua DPRD Tulungagung saat memberikan keterangan pada persidangan, Selasa, 21 April 2020, yaitu Imam Kambali, Adib Makarim<br /><br />Sementara keterangan Indra Fauzi menjelaskan, selaku ketua TAPD bertanggungjawa kepada Bupati, namun menurut saksi ini, tidak pernah karena kewenangan itu sudah diambil oleh Kepala BKD atas sepengetahuan Bupati<br /><br />“Bertanggungjawab kepada Bupat, tapi tidakpernah karena memang kewenangan itu langsung ke BKD,” ungkap saksi.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada September 2014, Terdakwa Supriyono menemui Hendy Setiawan dan Indra Fauzi  selaku Sekretaris Daerah dan Ketua TAPD meminta uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk pembahasan APBD TA 2015. Atas permintaan tersebut, Hendy Setiawan menyampaikan akan melaporkannya kepada Syahri Mulyo<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendy Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendy Setiawan untuk memenuhi permintaan terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah mendapat persetujuan dari Syahri Mulyo, kemudian Hendy Setiawan menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan memenuhi permintaan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan meminta agar Terdakwa memperlancar proses pembahasan APBD TA 2015.<br /><br />Selain pemintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Agus Budiarto dan Adib Makarim meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).<br /><br />Untuk teknis pemberiannya, akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, Hendry Setiawan, Yamin selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya dan TAPD membahas RAPBD TA 2015, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2015.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2015, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada sekira bulan November 2014.  Kemudian Sutrisno melalui Sukraji menyerahkan uang sejumlah Rp3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Pada tahun 2014, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2015 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa Supriyono selaku Ketua Banggar sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 29 November 2014, dilaksanakan rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang mengesahkan RAPBD TA 2015 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2014 Tentang APBD TA 2015. Dalam rapat ini, terdakwa memerintahkan kepada masing-masing Fraksi agar jangan keras-keras dalam mengkritisi kinerja pemerintah daerah.<br /><br />Menindak lanjuti kesepakatan sebelumnya, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hnedry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUiyyT4-GWEM6X9oqngFjKkwtBuGcHYiB9hCe6e6Y8hjT3kPBra1D2et80QhenbVR9lM8TtrGZRZ6nAyQqE6l5Pbmi8bsSERSeTdBSOqme2O0jeoWrmDIJXcrCotYczNHubGeLjAitdIg/s640/IMG20200421123437.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada bulan September 2015, terdakwa Supriyon bersama Tim Banggar melakukan pembahasan RAPBD TA 2016 dengan TAPD. Untuk memperlancar pembahasan RAPBD tersebut, terdakwa bersama dengan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan pertemuan setengah kamar antara Terdakwa Supriyono, Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto dengan Hendry Setiawan dan Sudigdo. Selanjutnya Terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan untuk meminta uang ketok palu seperti tahun sebelumnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu  miliar rupiah).<br /><br />Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah hanggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam  Kambali, Hendry Setiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiawan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Banggar lainnya bersama TAPD membahas RAPBD TA 2016, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan APBD TA 2016.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2016, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisnoo selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir tahun 2015, Sutrisno melalui Sukarji  menyerahkan uang sejumlah Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2015, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di 'lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Masih tahun 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2016 dari Syahri Mulyo melalui Budi Fatahillah Mansyur dengan perincian, untuk terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 30 November 2015, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2016 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 Tentang APBD TA 2016.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-H_6Ey6-x4mPSG8Oq9jYUFyFFwRdH2RUd2G0SLN2eMEAL78l1uhw_o9XdjJl1_umtx-EkN8jzVgMUjRVG_t_z-is0oV18yQRz_toLYp59QLkM3HzZgkK7geYhUISZCIVzBCXtFTlnL10/s640/IMG20200505095834.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pada sekira Bulan September 2016, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2017 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, terdakwa Supriyono menemui Hendry Setiawan dan menyampaikan bahwa untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2017, harus memberikan uang ketok palu kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /><br />Selain permintaan uang ketok palu tersebut, terdakwa Supriyono dan Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh Imam Kambali, HendrySetiawan, Yamani selaku staf BPKAD dan Budi Fatahillah Mansyur selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, selanjutnya Hendry Setiawan menyampaikan permintaan tersebut kepada Syahri Mulyo. Atas laporan itu, Syaahri Mulyo memerintahkan Hendry Setiwan untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000  (satu miliar rupiah), kemudian tim Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2017, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2017.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2017, Hendry Setiawan meminta sejumlah uang kepada Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Sutrisno melalui Sukarji menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah) kepada Hendry Setiawan di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Setelah menerima uang tersebut, selanjutnya Hendry Setiawan melaporkan kepada Syahri Mulyo<br /><br />Atas persetujuan Syahri Mulyo, selanjutnya pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016, Hendry Setiawan memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa di lingkungan kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung dan di Pendopo Bupati. Sedangkan sisa uang yang dipegang Hendry Setiawan diserahkan kepada Muyol<br /><br />Masih pada sekira tahun 2016, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2017 dari Syahri Mulyo melalui Imam Kambali dengan perincian untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni Imam Kambali, Adib Makarim dan Agus Budiarto masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah).<br /><br />Pada tanggal 25 November 2016, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya, dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2017.<br /><br />d. Pengesahan APBD TA 2018.<br /><br />Pada Bulan September 2017, dilaksanakan pembahasan RAPBD TA 2018 antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Terdakwa menemui HENDRY SETIAWAN menyampaikan bahwa untuk memperlancar APBD TA 2018 harus memberikan uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa.<br /><br />Selain permintaan uang ketok palu tersebut, Terdakwa dan IMAM KAMBALI, AGUS BUDIARTO dan ADIB MAKARIM meminta uang ketok palu khusus sebagai jatah banggar, dan disepakati untuk Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Untuk teknis pemberiannya akan dikoordinasikan oleh IMAM KAMBALI, HENDRY SETIAWAN, YAMANI selaku staf BPKAD dan BUDI FATAHILLAH MANSYUR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Menindaklanjuti pemintaan Terdakwa, selanjutnya HENDRY SETIAWAN menyampaikan permintaan tersebut kepada SYAHRI MULYO. Atas laporan itu, SYAHRI MULYO memerintahkan HENDRY SETIAWAN untuk memenuhi permintaan Terdakwa dan mencari sumber pembiayaannya.<br /><br />Setelah Terdakwa mendapat kepastian tentang uang ketok palu sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), kemudian Banggar bersama TAPD membahas RAPBD TA 2018, dimana Terdakwa mengatur semua kendali pengesahan dan jadwal pengesahan APBD TA 2018.<br /><br />Guna merealisasikan permintaan Terdakwa terkait uang ketok palu pengesahan APBD TA 2018. HENDRY SETIAWAN meminta sejumlah uang kepada SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR. Pada waktu yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2017, SUTRISNO melalui SUKARJI menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HENDRY SETIAWAN di Kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung. Atas penerimaan uang itu, selanjutnya HENDRY SETIAWAN melaporkan kepada SYAHRI MULYO terkait rencana pemberian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<br /><br />Masih pada sekira tahun 2017, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bersama-sama dengan anggota banggar lainnya juga menerima uang jatah banggar terkait pengesahan APBD TA 2018 dari SYAHRI MULYO melalui BUDI FATAHILLAH MANSYUR dengan perincian, untuk Terdakwa selaku Ketua Banggar sejumlah Rp25.000.000  (dua puluh lima juta rupiah), 3 orang wakil ketua banggar yakni IMAM KAMBALI. ADIB MAKARIM, dan AGUS BUDIARTO masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk 21 orang anggota banggar masing-masing sejumlah Rp5.000.000  (lima juta rupiah).<br /><br />Setelah ada kesepakatan pemberian uang ketok palu diatas, maka dilaksanakan rapat paripurna pada tanggal 29 November 2017, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya untuk mengesahkan RAPBD TA 2017 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang APBD TA 2018<br /><br />Pada sekira bulan Juni 2018, HENDRY SETIAWAN memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui BUDI FATAHILAH MANSYUR di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada ajudan Terdakwa. Sedangkan kekuranganya sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum sempat diberikan kepada Terdakwa karena SYAHRI MULYO tertangkap tangan oleh KPK.<br /><br />Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap dari SYAHRI MULYO selaku Bupati Tulungagung melalui HENDRY SETIAWAN yang jumlah seluruhnya sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar sejumtah tersebut.<br /><br />Bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK Mufti Nur Irawan<br /><br />Kemudian JPU KPK Mufti Nur Irawan menguraikan perbuatan terdakwa terkait penerimaan uang selain uang ketok palu untuk pengesahan APBD Kabupaten Tulungaguung.<br /><br />JPU KPK Mufti Nur Irawan mengatakan, bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang tunai yang totalnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, dengan perincian ;<br /><br />“Menerima dari MAT YANI sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dari SUTRISNO melalui SUKARJI sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah), dari SUHARNO sejumlah Rp100.000.000 (seratus ratusjuta rupiah)” ungkap JPU KPK ini</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzYvX7IgFt07aNMRzQnfnwxl9-y9qTeM9AWhcqWy6SZCCr49Ere2_KS0zS0cZsGVDcrkcz4Z1XCqCGOtF3vkfnlWwYc4KxzXxORvsptIcygdJZ8RsXQuSkKrwNRcVehqJQ27DNr9YIX_Q/s640/8.jpeg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Penerimaan uang oleh terdakwa berhubungan dengan jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2013, Terdakwa dilantik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 171 .407/1 02/011/2013 tanggal  28 Maret 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Pada tahun 2014, Terdakwa dilantik kembali sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.407/721/011/2014 Tanggal 06 Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung Masa Jabatan 2014 - 2019<br /><br />Pada tahun 2012, SYAHRI MULYO yang sedang mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung membuat komitmen dengan Terdakwa, jika SYAHRl MULYO terpilih menjadi Bupati, maka Terdakwa akan dilibatkan dalam proses pelaksanaan anggaran, promosi dan mutasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Pada tahun 2013, setelah SYAHRI MULYO dilantik menjadi Bupati Tulungagung, Terdakwa meminta SYAHRI MULYO mengangkat SUHARNO yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa untuk dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Setelah SUHARNO menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Terdakwa mengontrol kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang salah satunya adalah pengisian jabatan Kepala Sekolah.<br /><br />Masih di tahun 2013, MATYANI selaku Guru SMP Bandung 3 Tulungagung yang juga orang kepercayaan Terdakwa, menghubungi orang-orang yang berminat untuk dipromosikan menjadi kepala sekolah diantaranya SUPARLAN, KARDIYANTO. SRI WAHYUNI, EFENDI, SYAMSURI, NANANG SUGIARTO dan TARMUJI.<br /><br />Selanjutnya terhadap calon kepala sekolah tersebut diminta memberikan uang dengan perincian sebagai berikut:<br />a. SUPARLAN sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br />b. KARDIYANTO sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).<br />c. SYAMSURI sejumlah Rp50.000.000 (lima puluhjuta rupiah).<br />d. SRI WAHYUNI sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah).<br />e. EFENDI SUMAlNl sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br />f. NANANG SUPRIYANTO sejumlah Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).<br />g. TARMUJI sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah). Sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).<br /><br />“Kemudian pada sekira tahun 2013, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, uang sebesar Rp250.000.000 sedangkan sisanya dibawa oleh MATYANI,” ungkap JPU KPK<br /><br />Selanjutnya bertempat di Karaoke Dinasty Tulungagung, Terdakwa dua kali melakukan pertemuan dengan MATYANI, SUPARLAN, KARDIYANTO. HARYO DEWANTO. dan SYAMSURI. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa SUPRIYONO berkomitmen akan membantu seluruh Kepala Sekolah yang hadir.<br /><br />Antara tahun 2014 – 2015, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Terdakwa juga menerima uang dari SUHARNO selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang berasal dari fee proyek pada Dinas Pendidikan.<br /><br />Pada sekira tahun 2014 - 2018 Terdakwa juga menerima uang di rumahnya dari SUTRISNO selaku Kepala Dinas PUPR melalui SUKARJI, Kabid Binamarga Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung secara bertahap yang seluruh sejumlah Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari para penyedia barangaasa yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR yaitu:<br /><br />1. Pada sekira tahun 2014, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />2. Pada sekira tahun 2015, menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />3. Pada sekira tahun 2016 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />4. Pada sekira tahun 2017 menerima uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).<br />5. Pada sekira tahun 2018. menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Padahal penerimaan itu tidak ada atas hak yang sah menurut hukum. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, haruslah dianggap sebagai suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas Terdakwa selaku pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tuiungagung sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam :<br /><br />a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak meiakukan korupsi. kolusi dan nepotisme.<br /><br />b. Pasal 5 angka 5 UHGIng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara rang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi. keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU KPK diakhir surat dakwaannya. (Jen)</div>

News Tipikor Bupati Tulungagung Hadir Sebagai Saksi Untuk Terdakwa Korupsi Suap Ketua DPRD Supriyono

Imam Sopingi, Anggota DPRD Tulungagung, Tak dapat mengelak, akhirnya mengakui menerima uang setiap pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung ...

»

“Terima” Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Dituntut 2.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5Nz-pLWWGFON7Mo2Fr73jf-HSlaoQKqTzYvbHt9z9hRrdER-i4eUXJpU0Jt7sFbVQx2fFL05rqnqnClE19f46r2J6TWtLYqGGk8fo_eZv-wvIwI-ZGK4C-ht6oH-Ja9zZk4pLhGYzq_M/s640/IMG20200218154618.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 5 Mei 2020, Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun), dan Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa (Sekdes) serta Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa (Kades), adalah terdakwa dalam Kasus Korupsi suap sebesar Rp14 juta dari salah seorang warga Desa Sugihwaras,  yakni Sri Haryani melalui Bambang Haryanto terkait pengurusan surat tanah letter C Desa pada tahun 2018 lalu, dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan<br /><br />Tuntutan pidana terhadap terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi dan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin serta terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi dibacakan oleh JPU Deni dari Kejari Kabupaten Kediri dalam persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conferenc (Vicon) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dalam  agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU terhadap para terdakwa yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Kediri yang diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Ho, yaitu Dr. Andriano, SH., MH dan John Dista, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukumnya, yaitu Hakim Yunizar,  Mahendra dan Antony L.J Ratag.<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Kasus inipun menarik dan juga menjadi pertanyaan. Menariknya, karena Ketiga terdakwa ini ditangkap atau yang lebih dikenal di masyararakat adalah OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh anggota Polres Kabupaten Kediri pata tanggal 12 Oktober 2018 lalu beberapa menit setelah Bambang Haryanto meletakan amplop berwarna coklat berisi uang sebesaar Rp14 juta di atas meja Kantor Desa Ngancar, setelah Bambang Haryanto mengambil uang sebanyak satu juta rupaih lalu kemudian keluar dari ruang Kantor Desa dan menelopon seseorang. <br /><br />Uang yang yang diletakan Bambang Haryanto diatas meja Kantor Desa Sugihwaras adalah bersumber dari Sri Haryani. Dimana Sri Haryani meminta bantuan Bambang Haryanto untuk mengurus suratpecah tanah letter C Desa untuk pengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik)<br /><br />Pertanyaannya. Mengapa kasus Korupsi Pungli (Pungutan Liar) Tangkap Tangan ini baru disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Februari 2020, sementara penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Kabupaten Kediri sudah beberapa taahun lalu (12 Oktober 2018)<br /><br />Pertanyaannya kemudian. Siapa sosok Bambang Haryanto? Apa hubungan Bambang Haryanto dengan pihak Kepolisian Polres Kediri, sehingga Bambang Haryanto selaaku pemberi uang kepada pejabat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten tidak turut dijadikan sebaagai tersangka?<br /><br />Apakah penarapan hukum dalam Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi hanya mengatur tentang pegawai negeri atau penyelanggara negara yang menerima suap sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11, sementara si pemberi “wajib diselamatkan?”<br /><br />Padahal sangat jelas, pasal 5 ayat (1) berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-c4eYc8xDh-t8e10onBqk3LMS5wAL902UZhuJxxgFDbFpL5cbcXNQFQjfkVysRO52Ndo71sOvwN8DwMQUVgWjN2el20QhIriet8qNHM6Bvm1_4k0f3KxwTF4Jqdrpif022Pnk6gh6MRg/s1600/IMG20200218152938.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="640" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-c4eYc8xDh-t8e10onBqk3LMS5wAL902UZhuJxxgFDbFpL5cbcXNQFQjfkVysRO52Ndo71sOvwN8DwMQUVgWjN2el20QhIriet8qNHM6Bvm1_4k0f3KxwTF4Jqdrpif022Pnk6gh6MRg/s640/IMG20200218152938.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> huruf a berbunyi ; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuatsesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; <br /><br />atau pasal 13 yang berbunyi : Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling<br />banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Lalu mengapa Bambang Haryanto dan Sri Haryani hanya ibarat penonton sebuah pertunjukan yang duduk di  VVIP dengan pengawalan? Apakah kedua sosok (Bambang Haryanto dan Sri Haryani) ibarat kail dan umpan untuk memancing dilaut yang kering?<br /><br />Karena Ketiga terdakwa (Eko, Didik dan Sukemi) dijerat pasal meneima suap sebagaimana dalam pasal 11 Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korusi<br /><br />Pasal 11 berbunyi ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Anehnya memang, dari beberapa kasus Korupsi suap tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepolisian Khususnya di Jawa Timur, tak satupun si pemberi yang turut dijadikan sebagai tersangka. <br /><br />Si pemberi hanya dijadikan sebagai korban pemerasan pungutan liar (Pungli) oleh para terangka/terdakwa. Tapi nyata bin aneh. Pasal yang dikenakan terhadap terangka/terdakwa adalah pasal “menerima”.<br /><br />Masyarakatpun mencurigai, bahwa penerapan hukum oleh aparat penegaak hukum dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terlebih dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Thn 2016 tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dapat dijadikan sebagai “ajang balas dendam” kepada pegawai negeri atau penyelanggara negara yang kelas “teri” untuk ditangkap dan diadili sebagai pelaaku Koruptor <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, mengingat uraian pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Dari Tindak Pidana tersebut, telah terbukti dan terpenuhi, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi bersama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan, selaku negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum<br /><br />Pertimbangan atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut berupa uang sebesar Rp14.000.000 dari saksi Bambang Haryanto diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sebagaimana analisa fakta dan yuridis tersebut di atas.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEierOwA2YD2biCzPubD1d8JEIUpGVqUHmkQMSCC30qx84JvQORR-nRqkY1g7ANzbkmwjiMgWc7Cpb7Hi4F7edlPFtuML_7LxEmjIXfNWk4PgnfQYf2fAQKoWUSXPc8uCO1LUmheLa5b1vE/s640/IMG20200218152900.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga terbitlah, 2 lembar berita acara pemasangan tanda batas bidang tanah yang ditandatangani oleh Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekdes, Eko Arifianto selaku Kepala Dusun dan Sukemi Bin Tumidi selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 lembar surat turunan salinan letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan Nomor 450 dan Nomor Persil 1, yang ditandatangani oleh Sukemi selaku Kepala Dusun.; 3 lembar surat turunan letter C Desa atas nama Sri Haryani dengan Nomor 838 dan Nomor Persil 1 yang ditandatangani Sukemi selaku kepala desa Sugihwaras<br /><br />Di mana hal terseut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab V, penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian Kedua Kepala Desa, pasal 29 huruf b, c dan f tidak terlepas dari keterlibatan/peranan saksi Bambang Haryanto, maka Penuntut Pmum akan mempertimbangkan peranan saksi Bambang Haryanto tersebut setelah perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III telah berkekuatan hukum tetap<br /><br />Selain hal tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 November 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967,  maka adanya pengakuan oleh terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa/para terdakwa<br /><br />Dengan mengingat dalam pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48 sampai dengan 51 KUHAP pada diri maupun perbuatan para terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1)  KUHAP, oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.<br /><br />“Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaaan atau kewenangan yangberhubungan denganjabatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum ; <br /><br />2 (Dua). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi, terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah, denda sebesar Rp100.000.000 (seratus ratus juta rupiah) Subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan,” ucap JPU Deni  <br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya<br /><br />Dalam surat dakwaannya JPU Wahyuning Dyah W mengatakan, bahwa terdakwa I, Eko Arifiono, SE Bin Gatot Supriadi selaku Kepala Dusun (Kasun) Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri bersama-sama dengan terdakwa II, Didik Masal Purniawan Alias Didik Bin Marsidin selaku Plt. Sekretaris Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dan terdakwa III, Sukemi Bin Tumidi, Kepala Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfTdwN1JL0vEdMGcKEu67O2Uw1_Wq7SMSWNjQNVdck30HhSCGr_SGEdnX57ygxpMbRwyj7KXKGD0tzLJ_zJd9UlyDUH1nDItIbtitYS65PLrKBlVt5UHGQKfn-e84NUHbq0Q-Z_Twglp8/s640/IMG20200218152922.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tenentu pada bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Balai Desa Sugihwaras,  Kec. Ngancar, Kab. Kediri, atau sctidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Bahwa terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pengurusan Surat Turunan Leter C Desa, atas nama Alm. Ladimun yang merupakan orang tua dari saksi Sri Hariani.<br /><br />Namun disepakati sebasar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), padahal diketahui atau patut duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan bertentangan dengan UU RI Nomor 6 Talmn 2014 tentang Desa, Bab V, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian Kedua, Kepala Desa, Pasal 29 huruf b, c dan f. Perbuatan itu dilakukan para terdakwa selaku Perangkat Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dengan cam sebagai berikut:<br /><br />Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saksi Sri Haryani meminta bantuan kepada saksi Bambang Harianto untuk mengurus surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun, yaitu orang tua dari Sri Haryani, dikanenakan Sri Haryani tidak mengetahui cara  pengurusan dan juga tidak punya waktu untuk mengurus surat turunan Letter C untuk dijadikan sertifikat.<br /><br />Selanjunya saksi Bambang Harianto pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi,  menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk berkonsultasi dan menanyakan bagaimana proses untuk mengurus Turunan Letter C terscbut. Pengurusan agar pemerintah Desa memberikan salinan legalisir buku Letter C Desa kepada masyarakat guna keperluan pengurusan sertitikat tanah adalah sebagai  berikut :<br /><br />Pemohon ke kantor desa dengan membawa persyaratan untuk mengurus scrtifikat tanah berupa formulir pcrmohon dari BPN untuk ditandatangani Kepala Desa. Pemohon melampirkan Foto copy Kartu Keluarga dan Kanu Tanda Pcnduduk. Bila nama yang tertera di letter C Desa sudah meninggal, ahli waris menandatangani surat pernyataan keterangan ahli waris, selanjutnya diajukan kcpada Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.<br /><br />Bahwa terdakwa II, Didik Masal Purniawan bertugas membidangi pelayanan pengurusan salinan dan legalisir buku Letter C Desa dikarenakan terdakwa II selaku Pj. Sekretaris Desa (Sekdes). Dalam kepengurusan surat turunan letter C Desa tidak ditentukan biaya ataupun tidak dipungut biaya.<br /><br />Tanah yang akan diajukan kepengurusan surat turunan letter C tersebut adalah tanah waris dengan luas tanah kurang lebih 70 are. Dan pada saat Ladimun meninggal, saksi Sri Hariani mendapatkan waris seluas kurang lebih 45 are, dimana status tanah tersebut masih dalam bentuk Letter C Dcsa atas nama Ladimun (orang tua saksi Sri Hariani) dengan nomor Percil 838.<br /><br />Selanjutnya saksi Bambang Harianto menghubungi terdakwa I, Eko Arifiono untuk dapat membantu kepengurusan surat turunan letter C Desa atas nama Ladimun dan oleh terdakwa I menyanggupi. Selanjutnya dikarenakan posisi luasan tanah tersebut masih utuh dengan luas kurang lebih 70 are, dan akan dibagi dengan saudara-sadara kandungnya, yaitu saksi Andoko, saksi Tri Wiyono dan saksi Hari Kurniawan, maka terdakwa I mengatakan kepada saksi Sri Hariani untuk mengumpulkan saudara-saudaranya di lahan tersebut dengan tujuan pembagian luasan dan selanjutnya terdakwa I akan mcmberitahukan kepada terdakwa II.<br /><br />Selanjutnya saksi Sri Hariani menyetujui dan menanyakan kepada terdakwa I, kapan dijadwalkan pengukuran terbadap objek tanah waris, dan saksi Sri Hariani juga menjelaskan bahwa telah mengumpulkan saudara-saudaranya.  <br /><br />Selanjutnya terdakwa I, Eko Arifiono menemui terdakwa II, Didik Masal Purniawan untuk menceritakan maksud dan tujuan saksi Bambang Harianto dan saksi Sri Hariani. Maka pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdahwa I dan terdakwa II selaku  perangkat Desa Ngancar mengajak saksi Sri Hariani ke Kantor Balai Desa Sugihwaras untuk menandatangani berita Acara Pembagian Waris.<br /><br />Sekira hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2018, saksi Sri Hariani mendatangi terdakwa II untk meminta foto copy Letter C Desa no 838 atas nama Ladimun, dan oleh terdakwa II diberikan dikarcnakan saksi Sri Harini akan mengurus menjadi sertifikat.<br /><br />Dalam kepengurusan menjadi sertifikat, jika masih atas nama Ladimun, maka akan sulit. Selanjutnya saksi Sri Hariani meminta tolong kepada saksi Bambang Harianto untuk meminta tolong kepada terdakwa I.<br /><br />Selanjutnya saksi Bambang Harianto mendatangi rumah terdakwa I dengan maksud dan tujuan untuk memita tolong, apakah bisa merubah salinan Letter C Desa dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan oleh terdakwa I bahwa itu bukan wewenang terdakwa I tetapi merupakan kewenangan terdakwa II, dan terdakwa I menyarankan untuk bersama-sama menemui terdakwa II.<br /><br />Sebelum menemui terdakwa II, saksi Bambang Harianto menanyakan kepada terdakwa I,  apakah dalam pengurusan ini dikenakan biaya?. Dan terdakwa I mengatakan, ada biaya yang harus dikeluarkan tetapi untuk besarannya terdakwa I belum tau dan hanya dikasih tau prosentase dengan luasan harga jual tanah tegal yang per are di Ds. Sugihwaris dengan harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan include harga keseluruhan sebesar 5% dan untuk biaya kepengurusan tersebut disepakati akhinya sebesar Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah)<br /><br />Selanjutnya terdakwa I melaporkan hal tersebut kepada terdakwa II selaku Sekretaris Desa, dan terdakwa III selaku Kepala Desa dan terdakwa II dan terdakwa III mengiyakan laporan dari terdakwa I tersebut. Dan terdakwa III memerintahkan kepada terdakwa II untuk membantu proses pengurusan surat turunan letter C tersebut.<br /><br />Pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Bambang Harianto menemui terdakwa I, mengatakan bahwa dana yang diminta oleh terdakwa I guna pengurusan surat turunan letter C tersebut dan terdakwa I menyuruh saksi Bambang Harianto untuk menemui terdakwa II dan terdakwa III di Kantor Desa Sugihwaras.<br /><br />Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa I menghubungi terdakwa II,  mengatakan bahwa saksi Bambang Harianto akan menyerahkan uang jasa pengurusan salinan dana legalisir buku letter C Desa, namun terdakwa I tidak mengatakan jumlah nominalnya dan hanya mengatakan prosentase yaitu 5% dari nilai harga tanah.<br /><br />Jumat, tanggal 12 Oktober 2018 pukul 10.30 Wib, saksi Bambang Harianto datang menemui terdakwa II seperti anjuran terdakwa I di Balai Desa Sugihwaras, Kec. Ngancar, Kab. Kediri dan Iangsung ditemui oleh terdakwa II.<br /><br />Selanjutnya oleh terdakwa II diarahkan untuk langsung ke ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras, dan dikarenakan terdakwa I belum hadir maka saksi Bambang Harianto diminta oleh terdakwa II untuk menelepon terdakwa I dan tidak berapa lama terdakwa I datang ke Balai Desa Sugihwaras, dan berkumpul bersama di ruangan terdakwa III selaku Kepala Desa<br /><br />Pada saat diruangan terdakwa III, saksi Bambang Harianto menyampaikan kembali, kepuda  mereka para terdakwa untuk meminta tolong kepengurusan surat letter C Sugihwaras, dan tcrdakwa II mcngatakan jika menurus proses surat (turunun letter C dibutuhkan KTP asli pcmohon yaitu saksi Sri Hariani, selenjutnye saksi Bumbung Hnrianto menelcpon saksi Sri Hariani untuk datang kc Balai Desa mengantarkan KTP asli.<br /><br />Dalam kcpengurusan surat-surat terscbut, dipersiapkan oleh terdakwa II, dikarenakan tugas dan kewenangannya adalah secara administrasi yaitu : Melaksanakan ketatausahaan sepcrti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan eksepedisi. Selaku Koordinator PTPKAD dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrusi pcmerintahan<br /><br />Selanjutnya saksi Sri Hariani datang dan langsung masuk ke ruangun tcrdakwa III dan bertemu dengan mereka para tendakwa, dan saksi Sri Hariani menyerahkan KTP asli kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa III memerintahkan terdakwa II untuk memproses surat turunan letter C yang diinginkan saksi Bambang Hurianto yaitu Letter C no percil 838 dari atas nama Ladimun menjadi atas nama Sri Hariani, dan terdukwa II keluar ruangan dan memproses surat Turunan Letter C dan persyaratan Iainnya.<br /><br />Selanjutnya diruangan terdakwa III hanya ada saksi Bambang Harianto, saksi Sri Hariani dan terdakwa I, dan terdakwa III menyampaikan apakah jadi meminta kekurangan, dan dijawab oleh saksi Bambang Harianto “iya”. Selanjutnya terdakwa III mengatakan “berapa?” ya jangan terlalu banyak?".<br /><br />Selanjutnya terdakwa II masuk ke ruangan terdakwa III menyerahkan berkas-berkas untuk dipcriksa dan di tandatangani oleh terdakwa III selaku Kepala Desa, selanjutnya di stempel. Setelah semua berkas di tandatangani dan di stempel oleh terdakwa III, diserahkan kembali kepada terdakwa II, dan di depan mereka para terdakwa, saksi Bambang Harianto mengeluarkan amplop berwama coklat dan mengeluarkan sejumlah uang dan menghitung di depan para terdakwa, dan mengambil sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).<br /><br />Saksi Bambang harianto mengatakan kepada para terdakwa, “ini ya pak Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan selanjutnya meletakkan amplop berwama coklat tersebut di depan meja bertepatan didepan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan berkas-berkas kepada saksi Bambang Harianto sebagai berikut : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemasangan Tanda Batas bidang tanah yang ditandatangani oleh terdakwa II Didik Masai Purniawan selaku Plt. Sekretaris Desa, Terdakwa I Eko Arifiano selaku Kepala Dusun Sugihwaras dan terdakwa III Sukemi selaku Kepala Desa Sugihwaras<br /><br />1 (satu) lembar Surat pernyataan beda luas yang ditandatangani oleh terdakwa III, Sukemi sclaku Kepala Desa Sugihwaras,; 4 (empat) lembar turunan salinan Letter C Desa atas nama Soenar Siswanto dengan nomor 450 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 3 (tiga) lembar turunan Letter C Desa atas nama Sri Hariani dengan No. 838 dengan nomor percil yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku Kepala Desa Sugihwaras,; 2 (dua) lcmbar turunan letter C Desa atas nama Ladimun dengan Nomor 838 dengan nomor percil 1 yang ditandatangani oleh Terdakwa III selaku kepala desa Sugihwaras.<br /><br />Setelah terdakwa menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada saksi Bambang Harianto, belum sampai para terdakwa mengambil amplop berwarna coklat tersebut, Polres datang untuk mengamankan para terdakwa dan barang bukti uang yang masih berada di dalam amplop telsebut.<br /><br />Bahwa perbuatan para terdakwa (terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 29 huruf b, c dan f UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala Desa dilarang : huruf b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.<br /><br />Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, dan dan atau kewajibannya. Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengerahui keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.<br /><br />Perbuatan mereka para terdakwa terdakwa I, Eko Arifiono, terdakwa II, Didik Masal Purniawan dan terdakwa III, Sukemi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pcmberantasan Tindak Pidana Kompsi Jo Pasal 55 ayat 1 kc-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor “Terima” Uang Rp14 Juta, Tiga Perangkat Desa Dituntut 2.6 Thn Penjara

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 5 Mei 2020, Tiga perangkat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yaitu Eko Arifiono, SE Bi...

»

Terbukti Korupsi, Marketing ACTN Singapur Divonis 10 Thn

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZuY_YejAXNhBmFS3e7bAqvA8-mMs3ZRCXaFfi33pakrRelgm_H2wzUYtV7Utv00WKSFr6pWmTnHunhRv7DrS0o-vsuaitO0_nj2xcUAjZw5bd32vv_wACuhKCcq1gynsTF320IXu4e8s/s1600/a.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> Senin, 4 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Satu milliar rupiah subsider 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia karena terbukti melakuan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Apakah kasus perkara Korupsi hanya melibatkkan pihak swasta, atau karena ada keterkaitan antara swasta dengan pihak pemerintah?. Pertanyaan ini hanya dapat dijelaskan oleh pihak terkait.<br /><br />Tapi yang jelas, inilah yang terjadi dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000. Karena hanya menghukum pihak swasta, sementara pihak PT DPS sebagai perusahaan plat merah yang bergerak dibiang perkapan ini dianggap tak bersalah. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY_kO6HCaGrJc0ZgQ-KT1uQtUgJgzQzx-C7dGpK-HCizoWazX59KPqktZshyphenhyphenVBTTxe__Rb1C1NMFIX0qfNzOpudRpMYx68GBNYHYF-aELg0WFdrvPH0ieSzvmsVol3kn_d7XE0xB7TIUk/s640/IMG20190619134315.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dirut PT DPS saat ini</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kasus inipun menjadi “tekai teki”. Sebab pihak Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) sepertinya tak terbuka terkait keterlibatan pihak Kejati Jatim dan BPKP (Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan) Perwakilan Jawa Timur dalam proses pengadaan Floating Dock.<br /><br />Keterlibatan pihak Kejati Jatim dan BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam proses pengadaan Floating Dock inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat memvonis bebas Dissenting Opinion (pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan) terhadap terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya) pada Kamis, 10 Oktober 2019.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan JPU Kejati Jatim terhadap terdakwa Riry dan Aris disebutkan, bahwa pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /><br />Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUilfYrIKmjaVOFYVJfNbFQwopo_fPo_xQtFsy11TY3hYN0IQpk32g4JB-qA2vc2avBJM_3WQJKTnasyycexAoAuFV0AFvAGvCUz93D6mGfftJGKhXB2dmcEfgEJ6RBEbJ0NC2AicMhLc/s640/IMG20191010195006.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">terdakwa Riry Syeried Jetta</span> </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Anehnya lagi, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur hanya menyeret 3 terdakwa dalam kasus ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya secara sendiri-sendiri (perkara masing-masing terpisah). Dalam tuntutan JPU, Ketiganyapun sama-sama dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah, Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura (Jilid I) dan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (Jilid II) serta Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte. Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia (Jilid III).<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pengadaan Floating Dock ini hanya dilakukan oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS bersama Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte. Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia? Atau ada pihak lai?<br /><br />Kalau memang pengadaan Floatting Dock ini tidak melalui mekanisme, mengapa bisa lolos sementara Kejaksaan dan BPKP yang sejak awal turut mengawasi? Mengapa JPU tidak menghadirkan Jaksa dan BPKP tersebut sebagai saksi dalam persidangan?<br /><br />Bagaimana dengan dakwaan JPU terhadap Riry dan Aris terkait uang yang diterima beberapa Direksi PT DPS dari terdakwa Andri Siwu sebagai biaya perjalanan dan akomdasi saat melakukan Survey ke Singapur dan Rusia? Apakah diperbolehkan pejabat negara/BUMN menerima uang dari pihak swasta sebagai biaya perjalanan dinas/tugas?<br /><br />Lalu bagaimana pula uang pinjaman tanpa bunga oleh PT DPS kepada terdakwa Andri Siwu sebesar USD75 ribu Dollar AS yang hingga saat ini belum dibayar lunas? Apakah penjaman itu sesuai prosedur hukum yang berlaku?</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOra6E-MbtJ0-WvMF0wmKj84PC4XrFh8K838IG9Qu-kePsZ_QBAK92kh8G_0U1yQknRIQeLNd60qOFnqNniPGn6jPaLgQoQZwqDetuesT9-AF6sRETquubQPMztUPda4I11SHQIjFlhGM/s640/IMG20190710150415.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Antonius Aris Saputro, selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd Singapur, yang divonis terlebih dahulu (Rabu, 14 Agustus 2019) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2014 - 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai USD4,500,000 Dolar AS atau sebesar Rp61.342.000.000 (enam puluh satu miliyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) <br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro divonis pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp61.342.000.000 subsider pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pada Rabu, 14 Agustus 2019<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejati Jatim, terdakwa Antonius Aris Saputro dituntut pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8tahun. <br /><br />Yang menariknya lagi adalah, pertimbangan Majelis Hakim pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Riry Syerled Jetta mengatakan, pengadaan Floating Dock oleh PT DPS tahun 2015 lalu telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP. Hal inipun disapaikan oleh terdakwa Riry Syerled Jetta kepada beritakorupso.co, yang mengatakan bahwa 2 pegawai BPKP Jatim sempat berkantor di PT DPS atas permintaannya.<br /><br />Dengan pertimbangan itu, 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) menyatakan bahwa terdakwa Riry Syerled Jetta tidak terbukti melakukan Tdak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTBrWH5TuGzssjm-_NwSZ1VLnWn93sJIC__rRCNz7OXRLOsRo48tOXETmDyJjDHV5vXWXY23FMPEB1k3PZwxV1Uk2DS6ufzOWz5bViEv4NjxRMVIsmr7alGwglv7MItYZto39r-Eo5AIY/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTBrWH5TuGzssjm-_NwSZ1VLnWn93sJIC__rRCNz7OXRLOsRo48tOXETmDyJjDHV5vXWXY23FMPEB1k3PZwxV1Uk2DS6ufzOWz5bViEv4NjxRMVIsmr7alGwglv7MItYZto39r-Eo5AIY/s640/IMG20190710161416.jpg" width="436" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Ketua Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa Riry Syerled Jetta terbukti melakukan Tdak Pidana korupsi secara bersama-sama. Namun karena Ketua Majelis Hakim kalah dalammengambil keputusan, terdakwapun divonis bebas.<br /><br />Yang menariknya lagi, andai saja Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indoneis tidak tenggelam di laut China tahun 2015, perkara inipun tidak akan masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tahun lalu.<br /><br />Sementara Floating Dock di asuransikan sebagai jaminan senilai USD1,25 juta (Dollar AS), berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) dengan nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /><br />Namun karena musibah tenggalamnya Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indonesia di laut China tahun 2015, sehingga dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.Bila jaminan asuransi sebesar USD1.25 juta dapat dicairkan oleh PT DPS, masih adakah kerugian negara sebesar Rp63.342.000.000? Lalu mengapa PT DPS tidak mencairkan jaminan uang tersebut?<br /><br />Berdasrkan fakta persidangan, bahwa jaminan asuransi tidak dapat dicairkan oleh PT DPS karena perjanjian kontrak asuransi tidak diperpanjang oleh PT DPS pada tahun 2018 setelah pergantian Dirut PT DPS dari Imam ke Bambang Soendjaswono pada Juni 2017.  Pada tahun 2016, sebelum Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dipindah ke Jakarta yang  digantiakan oleh Imam pada Juni 2016, Riry Syerled Jetta telah memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2016</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2017, Imam yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT DPS juga memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2017. Namun pada Juni 2017, Imam diberhentikan lalu digantikan oleh Bambang Soendjaswono hingga saat ini.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf5874AuU9HYEoNhFOzIekN2mxWWmGf7pufJynhtVB_BX4MNN1qQxzsUscEGH5-024eyA34-hiWE7IK1S5x4GwTTvZcfp1Hapd7zNsiBZeovP37RiG1jTl2iFsaTDhgD1eIozRMC6z1mU/s640/IMG20190814133228.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Antonius Aris Saputra</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam persidangan, Rabu, tanggal 19 Juni 2019, pada saat Bambang Soendjaswono dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Antonius Aris Saputra, mengatakan bahwa Flitting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun<br /><br />“Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim saat itu (Rabu, 19 Juni 2019). Anehnya, pada saat Riry Syeried Jetta sebagi terdakwa, Bambang Soendjaswono tak menghadiri panggilan JPU untuk hadir sebagai saksi. Yang lebih anhenya lagi, JPU pun “tak mampu” menghadirkannya sekalipun sudah diperintahkan Ketua Majelis Hakim saat itu<br /><br />“Supaya Jaksa menghadirkan saksi Dirut PT DPS (Bambang Soendjaswono) dan Direktur Keuangan (Faisal) dengan cara jemput paksa, sebab keterangan saksi dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya,” kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /><br />Sementara keterangan Antonius Aris Saputro selaku Direktur Utama A&C Trading Network (ACTN) saat sebagai saksi untuk terdakwa Riry Syeried Jetta, mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut.<br /><br />"Padahal, harusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut," kata saksi yang juga terdakwa Antonius Aris Saputro<br /><br />Ketua Majelis Hakimpun mengatakan, “jika hal itu adalah kerugian negara, seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT DPS yang tidak melakukan perpanjangan jaminan tersebut”.<br /><br />Kemudian keterangan mantan Dirut PT DPS, Imam pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa saat Dia mulai menjabat Dirut PT DPS, Tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD (Flotting Dock), dan juga memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasional PT DPS mengatakan, bahwa SK tersebut dibuat atas permintaan Ina (Ina Rahmawati)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKSCSb98fHvSZBDGy5AUVfjDUE0DY0kHRqUgBx81wuc3X4HztXBFLVVbvlARoHjdxmwY0O8ZuVTa4ljlna-t3jgjcVWlrxfB80EmIEU8NDNRKVTCdSYjKd5LHZyG6thzeFuvSw2pmeVfk/s640/Pada+saat+sidang+Tuntutan%252C+Rabu%252C+31+Juli+2019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak hanya itu. Ahli keuangan negara dan daerahpun membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penyelamatan perusahaan bisa dilakukan diskresi. Hal itu dikatakan Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makasar yang juga dihadirkan JPU mengatakan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /><br />“Dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi,” jelasnya.<br /><br />Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa dokumen perjanjian asuransi tidak lagi diperpanjang?<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference  (Vicon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 4 Mei 2020) diketuai Majelis Hakim Rochmmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni M. Mahin, SH., MH dan Sangadi, SH., MH adalah agenda putusan yang dihadiri Tim JPU Kejati Jatim dan Kejari Surabaya, dimana terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejati Jatim Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya tanpa kehadiran Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Perlu diketahui, sebelum persidangan dimulai, Ketiga Majelis Hakim dan Tim JPU Kejati Jatim sudah menunggu Penasehat Hukum terdakwa selama 2 jam lebih, namun belum juga hadir sehingga Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa. Atas persetjuan terdakwa, sidangpun dibuka dan terbua untuk umum.<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Dalam pertimbaangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN), menghubungi Ir. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amai Reka (PT. KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhevYsy74wZZMwyw96Kjgr6lcHbDDOy64wFY0-ZlBZjN1SjiJ_mRuP0nH0C_r9JUD6HEff1L7xo4S_JJfr94JhWoJfjUWBzxu3h0C6dH1PKdH8WOBSX-grofQAZPRinmy_k1CbLKFJn8/s640/IMG20200504113559.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wibowo, Adri Siwu, Ina Rahmawatiselaku Sekretaris PT DPS atas perintah Direktur Utama (Dirut) PT DPS, Riry Syerled Jetta, melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia<br /><br />Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /><br />Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS dengan PT. KAR dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia<br /><br />Sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo, menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, dengan kesepakatan bahwa Surveyor adalah Doniarsal Nurdin dan pihak ACTN Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, dan pada saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro, Lucky Oerlan Meiwan dan Doniarsal Nurdin.<br /><br />Untuk biaya Akumudasi serta Operasional ditanggung oleh ACTN. Selain ltu, Ina Rahmawati  dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilai USD1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /><br />Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock, kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL84Rrul7kyKB39AtzgDlevcfpCzxFxIAbHbw7oKXsAFiT3kUNOmPaAbtAlyBOUdrd5UxkSIafNtv5lkj1AHyrfjRJk87ZAl_LMETwfvm5DZwcHmGnLdHPP6yqEn9-k_RgwbRJlRwCBCo/s640/IMG20200504105835.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs Dollar tanggal 18 Desember 2014). KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah senilai USD4,450,00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer, melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Andri Siwu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh (10) tahun pidan denda sebesar satu milliar rupiah (Rp1.000.000.000). Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad, SH., MH.<br /><br />Putusan ini lebih ringan 2 tahun dari tuntut JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Satu miilliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa Andri Siwu tidak dituntut maupun dihukum untuk membayar yang pengganti karena kerugian negara sudah dibebankan terhadap terdakwa  Antonius Aris Saputro. Dan atas putusan ini, terdakwa langsung mengatakan banding, sementara Tim JPU masih pikir-pikir.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKlNpSbFVPgdRfjqMARlIyVs9J7Th_aCH5586cvdfJAKl8AM1NIcbQavb6C9r05adwgJyMEjyoOUYabsMlysuHJogcdZTcWUKWeh-wGLExkmlN81ygk7iP4Auu3bAUtc_G7wQK9gv75dE/s640/IMG20200504113711.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN) menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amai Reka (PT. KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).<br /><br />Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wibowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura untuk wilayah Indonesia, Ina Rahmawatiselaku Sekretaris PT DPS atas perintah Direktur Utama (Dirut) PT DPS, Riry Syerled Jetta melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia<br /><br />Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /><br />Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS dengan PT. KAR dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia<br /><br />Sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo, menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, dengan kesepakatan bahwa Surveyor adalah Doniarsal Nurdin dan pihak ACTN Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, dan pada saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro, Lucky Oerlan Meiwan dan Doniarsal Nurdin.<br /><br />Untuk biaya Akumudasi serta Operasional ditanggung oleh ACTN. Selain ltu, Ina Rahmawati  dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilai USD1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /><br />Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock, kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak,<br /><br />Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs Dollar tanggal 18 Desember 2014). KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah senilai USD4,450,00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhevYsy74wZZMwyw96Kjgr6lcHbDDOy64wFY0-ZlBZjN1SjiJ_mRuP0nH0C_r9JUD6HEff1L7xo4S_JJfr94JhWoJfjUWBzxu3h0C6dH1PKdH8WOBSX-grofQAZPRinmy_k1CbLKFJn8/s640/IMG20200504113559.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : 1. Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /><br />Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shipseller.net diketahui, bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : Composite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui, bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /><br />Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar Rp11 juta atau ekuivalen USD176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD).<br /><br />Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT DPS baru membayar Rp20.000.000 dari nilai kontrak kerja sebesar Rp54.000.000. Dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXII/2014 tanggal  30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).<br /><br />Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut, semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain ; akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut<br /><br />Kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="458" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDgtVXHXZbelPm7N84ZFfmTvG3XKMEFLvrOOfd3UG8IKFNiAbQJXlEeOUf7Io5G1HfmRyNUWdV02ckfeNroI_7473KsFQVgXb9O0VYEDUhkplfi5wXEbwbOXLEZWggoQoJqeaT-BXlZNk/s640/4.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Andri Siwu</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;">  Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :<br /><br />1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /><br />2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.<br /><br />3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network Pte Ltd, Singapura.<br /><br />4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /><br />5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /><br />Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigKpxOeP8P_et1Knx1USyhACE2NPlyIMfhDHYCWl8Y-TjkHTviE6nqHXAruzYcWlMmq4bdeTZnjFdDsyGUMGjFbR50nANsILOk9us31YGzwkvLfdlJ9Qio-Ccsa8T8ctzKtiKGPJwY-PM/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /><br />Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /><br />Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.<br /><br />Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhdG2mPyKjGZdwLolqwiqT4DDQryEMy6kzA06StrXpPTkbkAw0NV4m73PUUjcLZmhHUt6dAVGR3lA9tmf1JPd3lIavIRL_3hrNt0IXInvZaneuDK9eJyYYSZ5uBzggrYUgoRUxAZI0WBc/s640/IMG20190731151522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /><br />3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /><br />4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /><br />Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /><br />1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf-ndkZ4tVasMhXY2II-dfXdu13TqI6Tls2PK8rW-2M96lAblCPwZJ52E3Ub_QCAQyfDteJb2Ni0uPUfpQmXt6d087tDJYHNh0ZgocLDHhUBpQpkBgLQnTaLEYVkmi_kg0LHLI-X18Dic/s640/IMG20200504112418.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br />Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br />Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). <br /><br />Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br />Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; <br /><br />1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; <br /><br />2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /><br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi83IAQWgrWhglvfjx59shyphenhyphenDcZ54VtJe-VLt-DqG9qvKkPLkk6qSshFwWzhjo-hvfWUnU5zoDZfKxoa6VlKW4R9Kfs3Xbs4g9evG6ZCA2PrH44jdJLhsbKOfcsI7macS6DjD94CGZyB8_E/s1600/a.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.<br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /><br />Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /><br />2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /><br />Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /><br />Tidak hanya itu, Riry Syeried Jetta juga menerima transfer uang dari Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br /> Sehingga perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Marketing ACTN Singapur Divonis 10 Thn

BERITA KORUPSI .CO –  Senin, 4 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1...

»

Suhari Diadili Karena Diduga Melakukan Korupsi Sebesar Rp244 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-QfN-aa4fVGPL0j4tBpuxrp7zHqzzg9GYpQSuLsfvd5oinvmyEjqZMMIuxPZoZGEqpKE4zSC2xs6ibzcsdFLEychERWQ7ylwXxKkjDc41P_5F2UlD2tcmDMPm3Jj9wXhc9DbjEzCbtOE/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Lagi-lagi Kepala Desa (Kades) menghiasi kursi pesakitan di gedung pengadil para Koruptor di Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur<br /> <br /> Suhari, warga Dusun Kalibiru, RT.002/RW.013 Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo selaku Kepala Desa Blimbing diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 serta dana sisa dana Silava tahun 2015 yang totalnya sebesar sebesar Rp244.202.600 (dua ratus empat puluh empat juta duaratus dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Probolinggo pada tanggal 16 November 2018<br /> <br /> Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JPU Kejari Kabupaten Probolinggo menyeret Suhari ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim pada Jumat, 30 April 2020<br /> <br /> Sidang melalui Vidio Conference (Vicon) yang berlasung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Handoko, SH., MH dan John Desta, SH., MH adalah  agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Novan A. Arianto, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Problinggo, dimana terdakwa berada di Rutan Kabupaten Probolinggo serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa (Prodeo) atas penunjukan Majelis Hakim kepapada Yuliana dan Lusi dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) yang berkantor di Jalan Legundi, Surabaya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD9MgYb3eCDQdSjMxQ5Ily07MVMqu2fazQaHyfsOBPw_dLHlYm8WMnT3p_CF3AXIF7KwE1b316Y6TZlrdwrWwql6iHZDR0vLEK0NBMlBFm7auCGQzz4pb7V03rLwIJX2Btfa8AxbIg5NM/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaannya JPU Novan mengatakan, bahwa Suhari selaku Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo (Periode tahun 2015 s/d tahun 2021) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/1503/426.12/2015 tanggal 09 September 2015<br /> <br /> Dan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : 191/KMA/SK/XlI/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenag memeriksa dan mengadili perkaranya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Suhari melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta sebagai berikut ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Khoc1RfXxS-86a7eTe0mfXw1U5eKjW_-Zjfn6smMqiqYBuSyZ4jfHTqFjy8U5EU4GnQ3-FDuckuosIHhb6MarHzBtxYnUlRyedWoUk75hMKdWjiq_cWBWW6yo7IaPVyVXKDH1yCc24c/s640/IMG20200430134403.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat 2 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD <br /> <br /> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1), Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. <br /> <br /> Ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan: <br /> a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebij akan tentang pengelolaan barang desa; c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. > Pasal 8 : 0 ayat (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. . Ayat (4), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /> <br /> Pasal 9 Ayat (1), Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; . Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. <br /> <br /> Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgarSmEg8hD-J9LaGtpvfxPUc1I2uvoY7DxIwXwLFuo8Z4mfpmaee6WU-ThxpkO6xrHOOB8xtbsfcnUaqCQh1v2nw57TLYq3qxfWTOxLpN8yLfKpgj4nZ22II-9Hec5oUzgax4anbDc8dg/s640/IMG20200430133411.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan pelindungan hukum atas kebij akan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. <br /> <br /> Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : l91/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Suhari melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; <br /> <br /> Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 42 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 23 tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) bagi setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Mei 2015 yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. <br /> <br /> Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 46 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 74 tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) bagi setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 September 2016 yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. <br /> <br /> Serta Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 46 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 74 tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 September 2016 yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRO6d06tdGme-BoP0SZcthPRvRo4-kCUQN7ZL95oSxxWiY6s9PktMg1byaY_eaO2xGjlDjAnG99xwhQnLuqXELotSOl5shEUdSsEPSvjl4fl4wy9oU1gYurZg9-yZgwiuFrhO44gDLNd0/s640/IMG20200430134614.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa adalah : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi, yaitu ;<br /> <br /> Pertama, alokasi dasar sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen. <br /> <br /> Dana Desa sendiri dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus sebesar 40 persen. Dan tahap ke III dilakukan pada Bulan Oktober sebesar 20 persen. <br /> <br /> Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sementara, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD. <br /> <br /> Pada tanggal 12 s/d 16 November 2018, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Probolinggo menindak lanjuti laporan dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. <br /> <br /> Dari hasil audit tersebut, terdapat temuan kerugian negara yang disalahgunakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Blimbing dari Dana Desa 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp244.202.600 (dua ratus empat puluh empat juta duaratus dua ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitarjumlah tersebut<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar  Rp.244.202.600 (dua ratus empat puluh empat juta duaratus dua ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitarjumlah tersebut. <br /> <br /> "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) atau (Subsider Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap Novan diakhir surat dakwaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak keberatan sehingga persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada minggu depan," ucap Ketua Majelis Hakim. (Jen)</div>

News Tipikor Suhari Diadili Karena Diduga Melakukan Korupsi Sebesar Rp244 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Lagi-lagi Kepala Desa (Kades) menghiasi kursi pesakitan di gedung pengadil para Koruptor di Jawa Timur yang terle...

»