Terbukti Korupsi, Marketing ACTN Singapur Divonis 10 Thn

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZuY_YejAXNhBmFS3e7bAqvA8-mMs3ZRCXaFfi33pakrRelgm_H2wzUYtV7Utv00WKSFr6pWmTnHunhRv7DrS0o-vsuaitO0_nj2xcUAjZw5bd32vv_wACuhKCcq1gynsTF320IXu4e8s/s1600/a.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> Senin, 4 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Satu milliar rupiah subsider 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia karena terbukti melakuan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya) pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Apakah kasus perkara Korupsi hanya melibatkkan pihak swasta, atau karena ada keterkaitan antara swasta dengan pihak pemerintah?. Pertanyaan ini hanya dapat dijelaskan oleh pihak terkait.<br /><br />Tapi yang jelas, inilah yang terjadi dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000. Karena hanya menghukum pihak swasta, sementara pihak PT DPS sebagai perusahaan plat merah yang bergerak dibiang perkapan ini dianggap tak bersalah. </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgY_kO6HCaGrJc0ZgQ-KT1uQtUgJgzQzx-C7dGpK-HCizoWazX59KPqktZshyphenhyphenVBTTxe__Rb1C1NMFIX0qfNzOpudRpMYx68GBNYHYF-aELg0WFdrvPH0ieSzvmsVol3kn_d7XE0xB7TIUk/s640/IMG20190619134315.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Dirut PT DPS saat ini</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Kasus inipun menjadi “tekai teki”. Sebab pihak Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) sepertinya tak terbuka terkait keterlibatan pihak Kejati Jatim dan BPKP (Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan) Perwakilan Jawa Timur dalam proses pengadaan Floating Dock.<br /><br />Keterlibatan pihak Kejati Jatim dan BPKP Perwakilan Jawa Timur dalam proses pengadaan Floating Dock inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat memvonis bebas Dissenting Opinion (pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan) terhadap terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan (Persero) Surabaya) pada Kamis, 10 Oktober 2019.<br /><br />Anehnya, dalam dakwaan JPU Kejati Jatim terhadap terdakwa Riry dan Aris disebutkan, bahwa pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS.<br /><br />Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUilfYrIKmjaVOFYVJfNbFQwopo_fPo_xQtFsy11TY3hYN0IQpk32g4JB-qA2vc2avBJM_3WQJKTnasyycexAoAuFV0AFvAGvCUz93D6mGfftJGKhXB2dmcEfgEJ6RBEbJ0NC2AicMhLc/s640/IMG20191010195006.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">terdakwa Riry Syeried Jetta</span> </td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Anehnya lagi, penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur hanya menyeret 3 terdakwa dalam kasus ini untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya secara sendiri-sendiri (perkara masing-masing terpisah). Dalam tuntutan JPU, Ketiganyapun sama-sama dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Ketiga terdakwa itu adalah, Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura (Jilid I) dan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (Jilid II) serta Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte. Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia (Jilid III).<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah pengadaan Floating Dock ini hanya dilakukan oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS bersama Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura dan Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte. Ltd Singapur untuk wilayah Indonesia? Atau ada pihak lai?<br /><br />Kalau memang pengadaan Floatting Dock ini tidak melalui mekanisme, mengapa bisa lolos sementara Kejaksaan dan BPKP yang sejak awal turut mengawasi? Mengapa JPU tidak menghadirkan Jaksa dan BPKP tersebut sebagai saksi dalam persidangan?<br /><br />Bagaimana dengan dakwaan JPU terhadap Riry dan Aris terkait uang yang diterima beberapa Direksi PT DPS dari terdakwa Andri Siwu sebagai biaya perjalanan dan akomdasi saat melakukan Survey ke Singapur dan Rusia? Apakah diperbolehkan pejabat negara/BUMN menerima uang dari pihak swasta sebagai biaya perjalanan dinas/tugas?<br /><br />Lalu bagaimana pula uang pinjaman tanpa bunga oleh PT DPS kepada terdakwa Andri Siwu sebesar USD75 ribu Dollar AS yang hingga saat ini belum dibayar lunas? Apakah penjaman itu sesuai prosedur hukum yang berlaku?</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOra6E-MbtJ0-WvMF0wmKj84PC4XrFh8K838IG9Qu-kePsZ_QBAK92kh8G_0U1yQknRIQeLNd60qOFnqNniPGn6jPaLgQoQZwqDetuesT9-AF6sRETquubQPMztUPda4I11SHQIjFlhGM/s640/IMG20190710150415.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa Antonius Aris Saputro, selaku Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd Singapur, yang divonis terlebih dahulu (Rabu, 14 Agustus 2019) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 di PT DPS pada tahun 2014 - 2016 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai USD4,500,000 Dolar AS atau sebesar Rp61.342.000.000 (enam puluh satu miliyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) <br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro divonis pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp61.342.000.000 subsider pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, pada Rabu, 14 Agustus 2019<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejati Jatim, terdakwa Antonius Aris Saputro dituntut pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan, serta tuntutan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8tahun. <br /><br />Yang menariknya lagi adalah, pertimbangan Majelis Hakim pada saat membacakan putusan terhadap terdakwa Riry Syerled Jetta mengatakan, pengadaan Floating Dock oleh PT DPS tahun 2015 lalu telah melibatkan Kejaksaan dan BPKP. Hal inipun disapaikan oleh terdakwa Riry Syerled Jetta kepada beritakorupso.co, yang mengatakan bahwa 2 pegawai BPKP Jatim sempat berkantor di PT DPS atas permintaannya.<br /><br />Dengan pertimbangan itu, 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) menyatakan bahwa terdakwa Riry Syerled Jetta tidak terbukti melakukan Tdak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTBrWH5TuGzssjm-_NwSZ1VLnWn93sJIC__rRCNz7OXRLOsRo48tOXETmDyJjDHV5vXWXY23FMPEB1k3PZwxV1Uk2DS6ufzOWz5bViEv4NjxRMVIsmr7alGwglv7MItYZto39r-Eo5AIY/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTBrWH5TuGzssjm-_NwSZ1VLnWn93sJIC__rRCNz7OXRLOsRo48tOXETmDyJjDHV5vXWXY23FMPEB1k3PZwxV1Uk2DS6ufzOWz5bViEv4NjxRMVIsmr7alGwglv7MItYZto39r-Eo5AIY/s640/IMG20190710161416.jpg" width="436" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Ketua Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa Riry Syerled Jetta terbukti melakukan Tdak Pidana korupsi secara bersama-sama. Namun karena Ketua Majelis Hakim kalah dalammengambil keputusan, terdakwapun divonis bebas.<br /><br />Yang menariknya lagi, andai saja Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indoneis tidak tenggelam di laut China tahun 2015, perkara inipun tidak akan masuk ke Pengadilan Tipikor Surabaya sejak tahun lalu.<br /><br />Sementara Floating Dock di asuransikan sebagai jaminan senilai USD1,25 juta (Dollar AS), berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) dengan nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /><br />Namun karena musibah tenggalamnya Kapal pengangkut Floating Dock dari Rusia ke Indonesia di laut China tahun 2015, sehingga dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.Bila jaminan asuransi sebesar USD1.25 juta dapat dicairkan oleh PT DPS, masih adakah kerugian negara sebesar Rp63.342.000.000? Lalu mengapa PT DPS tidak mencairkan jaminan uang tersebut?<br /><br />Berdasrkan fakta persidangan, bahwa jaminan asuransi tidak dapat dicairkan oleh PT DPS karena perjanjian kontrak asuransi tidak diperpanjang oleh PT DPS pada tahun 2018 setelah pergantian Dirut PT DPS dari Imam ke Bambang Soendjaswono pada Juni 2017.  Pada tahun 2016, sebelum Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS dipindah ke Jakarta yang  digantiakan oleh Imam pada Juni 2016, Riry Syerled Jetta telah memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2016</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2017, Imam yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT DPS juga memperpanjang dokumen perjanjian asuransi hingga Desember 2017. Namun pada Juni 2017, Imam diberhentikan lalu digantikan oleh Bambang Soendjaswono hingga saat ini.</div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf5874AuU9HYEoNhFOzIekN2mxWWmGf7pufJynhtVB_BX4MNN1qQxzsUscEGH5-024eyA34-hiWE7IK1S5x4GwTTvZcfp1Hapd7zNsiBZeovP37RiG1jTl2iFsaTDhgD1eIozRMC6z1mU/s640/IMG20190814133228.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Terdakwa Antonius Aris Saputra</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam persidangan, Rabu, tanggal 19 Juni 2019, pada saat Bambang Soendjaswono dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Antonius Aris Saputra, mengatakan bahwa Flitting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun<br /><br />“Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim saat itu (Rabu, 19 Juni 2019). Anehnya, pada saat Riry Syeried Jetta sebagi terdakwa, Bambang Soendjaswono tak menghadiri panggilan JPU untuk hadir sebagai saksi. Yang lebih anhenya lagi, JPU pun “tak mampu” menghadirkannya sekalipun sudah diperintahkan Ketua Majelis Hakim saat itu<br /><br />“Supaya Jaksa menghadirkan saksi Dirut PT DPS (Bambang Soendjaswono) dan Direktur Keuangan (Faisal) dengan cara jemput paksa, sebab keterangan saksi dapat menentukan kerugian negara yang sebenarnya,” kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /><br />Sementara keterangan Antonius Aris Saputro selaku Direktur Utama A&C Trading Network (ACTN) saat sebagai saksi untuk terdakwa Riry Syeried Jetta, mengatakan, dengan tidak dilakukan perpanjangan jaminan, telah mengakibatkan hangusnya jaminan tersebut.<br /><br />"Padahal, harusnya itu tidak terjadi apabila manajemen PT DPS melakukan perpanjangan jaminan tersebut," kata saksi yang juga terdakwa Antonius Aris Saputro<br /><br />Ketua Majelis Hakimpun mengatakan, “jika hal itu adalah kerugian negara, seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT DPS yang tidak melakukan perpanjangan jaminan tersebut”.<br /><br />Kemudian keterangan mantan Dirut PT DPS, Imam pada sidang sebelumnya menyatakan, bahwa saat Dia mulai menjabat Dirut PT DPS, Tim menunjukan semua dokumen pengadaan FD (Flotting Dock), dan juga memberitahu soal SK pengadaan yang ternyata bukan tandatangan terdakwa Riry. Adanya SK yang bukan tandatangan Riry dalam persidangan sebelumnya, saksi Rosa, Direktur Operasional PT DPS mengatakan, bahwa SK tersebut dibuat atas permintaan Ina (Ina Rahmawati)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKSCSb98fHvSZBDGy5AUVfjDUE0DY0kHRqUgBx81wuc3X4HztXBFLVVbvlARoHjdxmwY0O8ZuVTa4ljlna-t3jgjcVWlrxfB80EmIEU8NDNRKVTCdSYjKd5LHZyG6thzeFuvSw2pmeVfk/s640/Pada+saat+sidang+Tuntutan%252C+Rabu%252C+31+Juli+2019.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Tidak hanya itu. Ahli keuangan negara dan daerahpun membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penyelamatan perusahaan bisa dilakukan diskresi. Hal itu dikatakan Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara dan Daerah dari Universitas Patria Artha Makasar yang juga dihadirkan JPU mengatakan (Kamis, 29 Agustus 2019)<br /><br />“Dalam keadaan PT DPS yang sudah kritis, demi menyelamatkan perusahaan dengan cara korporasi bisa ada diskresi,” jelasnya.<br /><br />Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa dokumen perjanjian asuransi tidak lagi diperpanjang?<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung melalui Vidio Conference  (Vicon) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 4 Mei 2020) diketuai Majelis Hakim Rochmmad, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni M. Mahin, SH., MH dan Sangadi, SH., MH adalah agenda putusan yang dihadiri Tim JPU Kejati Jatim dan Kejari Surabaya, dimana terdakwa berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejati Jatim Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya tanpa kehadiran Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Perlu diketahui, sebelum persidangan dimulai, Ketiga Majelis Hakim dan Tim JPU Kejati Jatim sudah menunggu Penasehat Hukum terdakwa selama 2 jam lebih, namun belum juga hadir sehingga Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa. Atas persetjuan terdakwa, sidangpun dibuka dan terbua untuk umum.<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.<br /><br />Dalam pertimbaangannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN), menghubungi Ir. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amai Reka (PT. KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhevYsy74wZZMwyw96Kjgr6lcHbDDOy64wFY0-ZlBZjN1SjiJ_mRuP0nH0C_r9JUD6HEff1L7xo4S_JJfr94JhWoJfjUWBzxu3h0C6dH1PKdH8WOBSX-grofQAZPRinmy_k1CbLKFJn8/s640/IMG20200504113559.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wibowo, Adri Siwu, Ina Rahmawatiselaku Sekretaris PT DPS atas perintah Direktur Utama (Dirut) PT DPS, Riry Syerled Jetta, melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia<br /><br />Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /><br />Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS dengan PT. KAR dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia<br /><br />Sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo, menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, dengan kesepakatan bahwa Surveyor adalah Doniarsal Nurdin dan pihak ACTN Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, dan pada saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro, Lucky Oerlan Meiwan dan Doniarsal Nurdin.<br /><br />Untuk biaya Akumudasi serta Operasional ditanggung oleh ACTN. Selain ltu, Ina Rahmawati  dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilai USD1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /><br />Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock, kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak,</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL84Rrul7kyKB39AtzgDlevcfpCzxFxIAbHbw7oKXsAFiT3kUNOmPaAbtAlyBOUdrd5UxkSIafNtv5lkj1AHyrfjRJk87ZAl_LMETwfvm5DZwcHmGnLdHPP6yqEn9-k_RgwbRJlRwCBCo/s640/IMG20200504105835.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs Dollar tanggal 18 Desember 2014). KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah senilai USD4,450,00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer, melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /><br />“Mengadili ; Menyatakan terdakwa Andri Siwu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana ; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh (10) tahun pidan denda sebesar satu milliar rupiah (Rp1.000.000.000). Dengan ketentuan, bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad, SH., MH.<br /><br />Putusan ini lebih ringan 2 tahun dari tuntut JPU, yaitu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Satu miilliar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Terdakwa Andri Siwu tidak dituntut maupun dihukum untuk membayar yang pengganti karena kerugian negara sudah dibebankan terhadap terdakwa  Antonius Aris Saputro. Dan atas putusan ini, terdakwa langsung mengatakan banding, sementara Tim JPU masih pikir-pikir.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKlNpSbFVPgdRfjqMARlIyVs9J7Th_aCH5586cvdfJAKl8AM1NIcbQavb6C9r05adwgJyMEjyoOUYabsMlysuHJogcdZTcWUKWeh-wGLExkmlN81ygk7iP4Auu3bAUtc_G7wQK9gv75dE/s640/IMG20200504113711.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network (ACTN) Pte, Ltd Singapura Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : IIIACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN) menghubungi lr. Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT. Karya Amai Reka (PT. KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PT. DPS (persero).<br /><br />Setelah komunikasi melalul telephon, kemudian Ir. Mukti Wibowo, Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Singapura untuk wilayah Indonesia, Ina Rahmawatiselaku Sekretaris PT DPS atas perintah Direktur Utama (Dirut) PT DPS, Riry Syerled Jetta melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di  Khabarovks Rusia<br /><br />Setelah beberapa kali pertemuan, akhimya disepakati nilai pekerjaan sebesar Rp99.000.000, dan sebagai syarat formal pengikatan kerja, selanjutnya Ir. Mukti Wibowo mengirimkan praposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia (Dokumen Refisi Penawaran PT. KAR dikirim via email ke Ina Rahmawati tanggal 12 Desember 2014 ).<br /><br />Pada tanggal 15 Desember 2014, dibuat perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS (persero) Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 antara Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT. DPS dengan PT. KAR dengan nilai Rp99.000.000, tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia<br /><br />Sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor Ir. Mukti Wibowo, menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut.<br /><br />Pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi diperintah oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS untuk melakukan Survey Floating Dock yang ada di galangan kapal di Rusia, dengan kesepakatan bahwa Surveyor adalah Doniarsal Nurdin dan pihak ACTN Pte, Ltd Singapura berangkat dari Bandara Sukarno Hatta, dan pada saat berada di bandara bertemu dengan terdakwa Antonius Aris Saputro, Lucky Oerlan Meiwan dan Doniarsal Nurdin.<br /><br />Untuk biaya Akumudasi serta Operasional ditanggung oleh ACTN. Selain ltu, Ina Rahmawati  dan Slamet Riyadi masing-masing diberi uang saku oleh Adri Siwu selaku Marketing Representative ACTN Pte, Ltd Singapura Wilayah lndonesia senilai USD1.000. Pada saat menerima uang dari Adri Siwu tersebut, Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi melaporkan kepada Riry Syerled Jetta, dan menyampaikan agar mereka menerimanya karena tidak ada biaya perjalanan Dinas dari Perusahaan.<br /><br />Pada tanggal 18 Desember 2014 saat berada di Khabarovks Rusia, mereka dijemput oleh pihak pemlilik Floating Dock, kemudian diantar ke Sovetskaya Gavan, tempat dimana Floating Dock bekas tersebut berada, selanjutnya melakukan penelitian dan pengecekan obyek, dan dituangkan dalam Sumerry Floating Dock-9K.<br /><br />Pada tanggal 24 Desember 2014 dibuatkan Kontrak kerja antara PT. DPS dengan KJPP Iskandar dan Rekan atas Objek 1 unit Floating Dock9K Nomor 235.6/IDR/Pr-AL/XII/2014 senilai Rp54.000.000 tidak termasuk pajak,<br /><br />Hasil Penilaian tersebut dituangkan dalam laporan tertanggal 30 Desember 2014 tentang hasil survey dan penaksiran harga oleh KJPP Iskandar dan Rekan untuk Floating Dock di Sovgavan, Rusia, yaitu sebesar USD4.450.000 (Certificate of Appraisal No. 135.4/DR/AL/XII/2014) Nilai tersebut hanya terbatas pada nilai propertynya saja pada saat itu (kurs Dollar tanggal 18 Desember 2014). KJPP Iskandar dan Rekan mengeluarkan laporan hasil penilaian terhadap nilai pasar satu unit Floating Dock yang berada di Sovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia tertanggal 30 Desember 2014. Nilai pasar menurut pendapat KJPP Iskandar dan rekan terhadap obyek tersebut adalah senilai USD4,450,00. Pendekatan yang digunakan adalah data pasar dengan metode adjusted market data grid method atau perbandingan langsung dengan alasan penggunaan data pasar property pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBhevYsy74wZZMwyw96Kjgr6lcHbDDOy64wFY0-ZlBZjN1SjiJ_mRuP0nH0C_r9JUD6HEff1L7xo4S_JJfr94JhWoJfjUWBzxu3h0C6dH1PKdH8WOBSX-grofQAZPRinmy_k1CbLKFJn8/s640/IMG20200504113559.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Data-data pendukung penilaian menunjukan hal-hal sebagai berikut : 1. Data pembanding yang digunakan : a. Floating Dock dengan kapasitas 20.000 GRT, tahun pembuatan 1971, berada di galangan Kroasia dengan perkiraan harga sebesar USD7,785,000,; b. Floating Dock dengan kapasitas 3.500 GRT, tahun pembuatan 1975, berada di galangan Far East Rusia dengan perkiraan harga sebesar USD1,665,000; dan c. Floating Dock dengan kapasitas 2.200 GRT, tahun pembuatan 1974, berada di galangan USA dengan perkiraan harga sebesar USD2,430,000, data sumber pembanding diperoleh berdasarkan hasil penelusuran internet oleh penilai.<br /><br />Salah satu data harga pembanding yang digunakan tertanggal 6 Agustus 2015. Berdasarkan data iklan dalam website www.shipseller.net diketahui, bahwa Mega Marine LLC menawarkan Floating Dock dengan spesifikasi 8.500 TLC seharga USD2,5 juta per tanggal 29 Juni 2015. Detail spesiFIkasi atas Floating Dock 8.500 TLC adalah sebagai berikut: 1. Model : Composite Construction,;  2. Year : 1973,;  3. Length : 140 m,; 4. Condition : Good,;  5. DWT : 8500<br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak asuransi Nomor 77500CBT-000086/15 tanggal 5 November 2015 antara ACTN dengan Central Insurance Company Ltd (CIC) diketahui, bahwa nilai pertanggungan Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar USD1,25 juta.<br /><br />Berdasarkan dokumen customs declaration Nomor 10703120 tanggal 14 Oktober 2015 diketahui bahwa nilai dari Floating Dock 8.500 TLC adalah sebesar Rp11 juta atau ekuivalen USD176,781.52 (kurs RUB 62,22 per USD).<br /><br />Setelah menerima Laporan Hasil penilaian 1 unit Heating Dock 9-K dari KJPP iskandar dan Rekan, pihak PT DPS baru membayar Rp20.000.000 dari nilai kontrak kerja sebesar Rp54.000.000. Dan berdasarkan Surat Pernyataan Penilai No. 135.4/IDR/AUXII/2014 tanggal  30 Desember 2014 pada angka 12 disebutkan “laporan penilaian ini tidak sah jika tidak ditandatangani pimpinan dan stempel perusahaan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan bila mana pemberi tugas tidak melunasi imbalan jasa atas pekerjaan penilaian ini (dokumen sebagai lampiran kontrak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak).<br /><br />Kegiatan pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang direncanakan berdasarkan Perubahan RKAP Tahun 2014 tersebut, semula akan dibiayai dengan menggunakan Instrumen leassing dari Lembaga Keuangan, namun tidak terlaksana, selanjutnya Riry Syeried Jetta mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara ke Kementrian BUMN RI, dengan tujuan antara lain ; akan digunakan untuk membiayai pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tersebut, sehingga kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT. DPS terkait dengan proses pengadaan Floating Dock Tahun 2014 tersebut, bukan bagian dari proses pengadaan Floating Dock yang dibiayai dengan Dana Penyertaan Modal Negara tahun 2015 yang dicairkan.<br /><br />Pada tanggal 21 Januari 2015, setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS membuat surat no. 15/0186-1/DS/1lM-1 tentang permohonan penambahan penyertaan Modal Negara (PMN), dan pada tanggal 10-11 Februari 2015 dilakukan Rapat Kerja dengan DPR RI yang membahas masalah permohonan dana PNM tersebut<br /><br />Kemudian DPR RI melalui Komisi VI menyetujui tentang besaran dana PMN yang dituangkan dalam APBN-P, selanjutnya Pemerintah menerbitkan PP No. 114 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/ 2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero, pada Ringkasan Kebijakan Pokok disebutkan: Cara Pengadaan Barang / jasa konstruksi / Subkontraktor atau jasa lainnya, dengan pengadaan tebuka diatas Rp100 milyar,; b. Pelelangan terbatas antara Rp50 Mllyar - Rp100 milya,; c. Pemilihan Langsung tidak ada batasan nilai,; d. Penunjukan Langsung Tidak ada batasan nilai,; e. Pembelian langsung kurang lebih sebesar Rp5 juta dan atau sesuai kondisi. Dalam proses pembelian Floating Dock Kapsltas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd tersebut tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="458" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDgtVXHXZbelPm7N84ZFfmTvG3XKMEFLvrOOfd3UG8IKFNiAbQJXlEeOUf7Io5G1HfmRyNUWdV02ckfeNroI_7473KsFQVgXb9O0VYEDUhkplfi5wXEbwbOXLEZWggoQoJqeaT-BXlZNk/s640/4.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Andri Siwu</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;">  Pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati, namun berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock Tahun 2015 tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 maret 2015, namun terdakwa bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock bekas tersebut, diantaranya :<br /><br />1. Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC pada PT DPS ddahulu pada saat Riry Syeried Jetta menugaskan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi dan Ina Rahmawati selaku Sekretaris Perusahaan pada bulan November 2014, untuk melakukan rapat di Slngapura dengan Gloria Marine. Dalam kesempatan tersebut, Riry Syeried Jetta memperkenalkan I wayan Yoga dan Ina Rahmawati dengan Adri Siwu selaku Marketing representative ACTN Slingapura serta terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur Utama ACTN di Slngapura, dan menyampaikan bahwa ACTN Singapura adalah rekanan dari PT. DPS yang sudah berpengalaman dan mempunyai  hubungan baik dengan Rusia. Riry Syerled Jetta memerintahkan jajaran Dlreksl dan Senior Manager untuk melakukan Survey Floating Dock.<br /><br />2. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Menjalin Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network, Pte, Ltd Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan RAB dan Revisi RAB pengadaan Floatlng Dock.<br /><br />3. Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati dan Slamet Riyadi untuk melakukan Survey Floatlng Dock eks. Rusia diSovetskaya Gavan, Khabarovsk, Rusia pada tanggal 16 s/d 22 Desember 2014, yang dibiayai oleh terdakwa Antonlus Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network Pte Ltd, Singapura.<br /><br />4. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Perusahaan untuk membuat Kontrak Kerja dengan PT. KAR (tanggal 15 Desember 2014) dan membuat Kontrak Kerja dengan KJPP iskandar (tanggal 24 Desember 2014)<br /><br />5. Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati yang saat itu menjabat selaku sekretaris Perusahaan untuk Komunikasi melalui email dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading network untuk pembahasan Draft Contrak Pengadaan Floatlng Dock dengan A&C Trading network Pte, Ltd, Slngapura.<br /><br />Berdasarkan fakta tersebut diatas, diketahui bahwa niat untuk melakukan persengkokolan antara terdakwa Antonius Aris Saputro bersama-sama dengan Riry Syeried Jetta dalam pembelian Floating Dock Kapsitas 8.500 TLC Tahun Pembuatan 1973 eks. Rusia dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tersebut sudah terjadi dan diarahkan oleh Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum Komlte Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber darl PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya dibentuk ( tgl. 3 Maret 2015 ).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigKpxOeP8P_et1Knx1USyhACE2NPlyIMfhDHYCWl8Y-TjkHTviE6nqHXAruzYcWlMmq4bdeTZnjFdDsyGUMGjFbR50nANsILOk9us31YGzwkvLfdlJ9Qio-Ccsa8T8ctzKtiKGPJwY-PM/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Pada tanggal 16 Maret 2015, Riry Syeried Jetta mengajukan surat no. 15/0793-3/DS/1/D-9 ke Dewan Komisaris PT DPS untuk meminta persetujuan pencarian dana talangan sebesar Rp200 Milyar. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015, melalui surat nomor : 04.111/ DK.DPS/2015 Dewan Komisaris PT DPS menyetujui permintaan untuk mencari dana taangan sebesar Rp100 Milyar untuk membiayai pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, setelah mendapat Persetujuan dari Dewan komisaris<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015, melalui surat no. 15/1034-4/DS/1/M-1 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) bersurat ke Menteri BUMN untuk mencari dana talangan sebesar Rp100 Milyar untuk pembelian Floating Dock bekas. Selanjutnya Menteri BUMN RI melalui Suratnya Nomor : S-386/MBU/07/2015 tanggal 6 Juli 2015 perihal Persetujuan penggunaan dana talangan untuk pengadaan floating dock 8500 TLC, telah menyetujui penggunaan pinjaman sementara (Dana Talangan)<br /><br />Bahwa Permintaan dana talangan tersebut diajukan oleh Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000,000 Bank BNI Jakarta Pusat senilai USD3.500.000<br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015 Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang ditunjuk dalam kepengurusan Komite Investasi tersebut, ternyata tidak pernah dilibatkan terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena kenyataanya sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015, Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama telah melakukan tindakan-tindakan terkait proses pengadaan Floating Dock diantaranya : terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia melalui A&C T rading Network Pte, Ltd.<br /><br />Bahwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati untuk merekayasa proses pemilihan penyedia Floating clock 8.500 TLC dengan menunjuk ACTN sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dilakukan oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualihkasl, evaluasi administrasi, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga; Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative dalam pertemuan di Jakarta tangga! 25, 26 dan 29 Mei 2015, yang dlhadlrl oleh ery Syeried Jetta ; Penta Perawat! ; Diana Rosa.<br /><br />Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesua! ketentuan, pihak-plhak terkait kemudlan diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesai, yaitu antara lain : 1. Eery Syened Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan Idang terbatas pada bulan Mel s.d. Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kena dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasI/penllalan ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhdG2mPyKjGZdwLolqwiqT4DDQryEMy6kzA06StrXpPTkbkAw0NV4m73PUUjcLZmhHUt6dAVGR3lA9tmf1JPd3lIavIRL_3hrNt0IXInvZaneuDK9eJyYYSZ5uBzggrYUgoRUxAZI0WBc/s640/IMG20190731151522.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 2. Atas permintaan Riry Syeried Jetta terdakwa Antonius Arls Saputro membuat dokumen penawaran Floatlng dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui ema“ pada tanggal 26 Maret 2015, yang dlklrlm ke emall Ina Rahmawati '<br /><br />3. Pada tanggal 28 Maret 2016, Terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura mengirimkan melalui email, Surat penawaran Floating Dock 8500 TLC, tertanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Arls Saputro, disampaikan ke PT DPS (persero) melalui email Ina Rahmawati atas permintaan Riry Syeried Jetta.<br /><br />4. Riry Syened Jetta selaku Dirut PT. DPS (persero) mengesahkan revisiperaturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan Dkreksl PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang di beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan.<br /><br />Bahwa berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Junl 2015 antara PT DPS (persero) bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura yang berkedudukan di Singapura, telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DSI6/l/2015 yang ditandatangani oleh Riry Syerled Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Singapura dengan Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015.<br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franca Gaiangan Surabaya senilai USD7.486.170 dengan rincian ; a. Floating Dock dengan nilai kontrak USD5.000.000.000,; b. Towing to Surabaya port, Indonesia Including Insurance 535,000,; c. Dredging and Infrastructure Installation senilai USD951.174. Pembayaran dilakukan dengan cara per termin sebagal berikut :<br /><br />1. Uang muka senilai USD1.497.234, atau setara 20% yang harus dibayarkan 7 hari setelah penandatanganan kontrak,; 2. Uang muka senilai USD2.994.468, atau setara 40% harus d|bayarkan pemben setelah tujuh hari tanggal dltenma faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; 3. Uang muka senilai USD1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari dari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock slap dikirim dari Rusia,; 4. Uang muka senilai USD1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tuiuh hari tanggal faktur diterima, dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famliarisasi. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf-ndkZ4tVasMhXY2II-dfXdu13TqI6Tls2PK8rW-2M96lAblCPwZJ52E3Ub_QCAQyfDteJb2Ni0uPUfpQmXt6d087tDJYHNh0ZgocLDHhUBpQpkBgLQnTaLEYVkmi_kg0LHLI-X18Dic/s640/IMG20200504112418.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Siwu selaku Marketing representative dan Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) sebelum ACT N ditentukan oleh Riry Syeried Jetta sebagai penjual / penyedia barang (sebagaimana kontrak tanggal 30 Juni 2015).<br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawatl tanggal 14 April 2015, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000, sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura adalah senilai USD7,486,170.<br /><br />Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya / PT.DPS (Persero). Pasal 1, ayat 14 menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagal penyedla barang dan/atau jasa yang mempunyal kemampuan teknis, adminIstrat/f dan flnanslal untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan.<br />Berdasarkan ketentuan tersebut maka A&C Trading Network Pte Ltd Singapura selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero). <br /><br />Namun demikian Riry Syerled Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, yang berkedudukan di Singapura meskipun tanpa didukung dokumen proses pengadaan sesuai ketentuan dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lalnnya, A&C Trading Network Pte Ltd Singapura belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia.<br /><br />Bahwa Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd Singapura tidak layak ekspor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun, melewatl dari batas umur Barang Modal Bukan Baru yang diijinkan dapat masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun.<br />Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentng ketentuan Import Barang bukan baru ; <br /><br />1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif / HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri Ini harus berusia maksimal 20 tahun,; <br /><br />2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarlf/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lamplran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian, berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05.<br /><br /> Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013, atas permintaan dari terdakwa Antonius Aris Saputro, Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floatlng Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd Singapura sebanyak 2 kali tahapan yaitu tanggal 10 Juli 2015 senilal USD1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT. PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset), dan tanggal 30 Oktober 2015 senilal USD3,500,000.00 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="800" data-original-width="598" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi83IAQWgrWhglvfjx59shyphenhyphenDcZ54VtJe-VLt-DqG9qvKkPLkk6qSshFwWzhjo-hvfWUnU5zoDZfKxoa6VlKW4R9Kfs3Xbs4g9evG6ZCA2PrH44jdJLhsbKOfcsI7macS6DjD94CGZyB8_E/s1600/a.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat terdakwa Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, yang pada dasarnya obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015.<br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor : 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa Antonius Aris Saputro, Floating Dock bekas ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia dan Berdasarkan buktl dokumen diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan.<br /><br />Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, terdakwa selaku Direktur ACTN Singapura tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD1,000,000 dan USD3,500,000 atau seluruhnya sebesar USD 4,500,000.00. Selain itu, PT DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan.<br /><br />Perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bersama dengan Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) dalam rangka pengadaan Hoating Dock kapasitas 8500 TLC bukan baru, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan  melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br />Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI, Floating Dockatau dock apung masuk dalam Pos tarif/ HS 89.05. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya pada tahun 2014 - 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia sesuai Laporan Nomor 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari saksi Adri Siwu selaku Marketing Representative ACT N Singapura untuk Wilayah Indonesia kepada pejabat PT DPS dan surveyor dengan uraian sebagai berikut ;<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari saksl Adri Siwu sebesar USD1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC di Rusia dan tiket Jakarta -Rusia PP.<br /><br />2. Siamet Riyadi menerima uang saku dari saksi Adri Siwu sebesar USD 1,000 pada saat mendampingi surveyor PT KAR. Selanjutnya Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016,; 3. Saksi Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya terdakwa Antonius Aris Saputro,; 4. Saksi Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000,; 5. Saksi Diana Rosa menerima dana dari saksi Adri Siwu sebesar Rp. 136.000.000,00 dengan rincian :<br /><br />Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Slwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara).<br /><br />Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian.<br /><br />Tidak hanya itu, Riry Syeried Jetta juga menerima transfer uang dari Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br /> Sehingga perbuatan terdakwa Antonius Aris Saputro bekerja sama dengan Riry Syeried Jetta dalam hal pengadaan Floatlng Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 dari ACTN yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Antonius Aris Saputro atau orang lain atau korporasi yaitu A&C Trading Network, Pte, Ltd Singapura yang mengakibatkan kerugian keuangan negara / PT Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) sebesar USD4,500,000 ekuivalen Rp61.342.000.000 yang merupakan pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS kepada ACTN namun fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. (Jen)</div>

News Tipikor Terbukti Korupsi, Marketing ACTN Singapur Divonis 10 Thn

BERITA KORUPSI .CO –  Senin, 4 Mei 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1...

»

Suhari Diadili Karena Diduga Melakukan Korupsi Sebesar Rp244 Juta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-QfN-aa4fVGPL0j4tBpuxrp7zHqzzg9GYpQSuLsfvd5oinvmyEjqZMMIuxPZoZGEqpKE4zSC2xs6ibzcsdFLEychERWQ7ylwXxKkjDc41P_5F2UlD2tcmDMPm3Jj9wXhc9DbjEzCbtOE/s640/2..jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Lagi-lagi Kepala Desa (Kades) menghiasi kursi pesakitan di gedung pengadil para Koruptor di Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur<br /> <br /> Suhari, warga Dusun Kalibiru, RT.002/RW.013 Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo selaku Kepala Desa Blimbing diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) sejak tahun 2015, 2016 dan 2017 serta dana sisa dana Silava tahun 2015 yang totalnya sebesar sebesar Rp244.202.600 (dua ratus empat puluh empat juta duaratus dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Probolinggo pada tanggal 16 November 2018<br /> <br /> Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, JPU Kejari Kabupaten Probolinggo menyeret Suhari ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim pada Jumat, 30 April 2020<br /> <br /> Sidang melalui Vidio Conference (Vicon) yang berlasung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Handoko, SH., MH dan John Desta, SH., MH adalah  agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Novan A. Arianto, SH., MH yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Problinggo, dimana terdakwa berada di Rutan Kabupaten Probolinggo serta dihadiri Penasehat Hukum terdakwa (Prodeo) atas penunjukan Majelis Hakim kepapada Yuliana dan Lusi dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) yang berkantor di Jalan Legundi, Surabaya.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="700" data-original-width="900" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD9MgYb3eCDQdSjMxQ5Ily07MVMqu2fazQaHyfsOBPw_dLHlYm8WMnT3p_CF3AXIF7KwE1b316Y6TZlrdwrWwql6iHZDR0vLEK0NBMlBFm7auCGQzz4pb7V03rLwIJX2Btfa8AxbIg5NM/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak Januari.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat dakwaannya JPU Novan mengatakan, bahwa Suhari selaku Kepala Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo (Periode tahun 2015 s/d tahun 2021) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/1503/426.12/2015 tanggal 09 September 2015<br /> <br /> Dan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor : 191/KMA/SK/XlI/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenag memeriksa dan mengadili perkaranya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Suhari melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta sebagai berikut ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7Khoc1RfXxS-86a7eTe0mfXw1U5eKjW_-Zjfn6smMqiqYBuSyZ4jfHTqFjy8U5EU4GnQ3-FDuckuosIHhb6MarHzBtxYnUlRyedWoUk75hMKdWjiq_cWBWW6yo7IaPVyVXKDH1yCc24c/s640/IMG20200430134403.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 14 ayat 2 menyebutkan “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD <br /> <br /> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (1), Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. <br /> <br /> Ayat (2), Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan: <br /> a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebij akan tentang pengelolaan barang desa; c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. > Pasal 8 : 0 ayat (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. . Ayat (4), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. <br /> <br /> Pasal 9 Ayat (1), Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; . Ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. <br /> <br /> Sesuai Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang: memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber pendapatan Desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna; mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgarSmEg8hD-J9LaGtpvfxPUc1I2uvoY7DxIwXwLFuo8Z4mfpmaee6WU-ThxpkO6xrHOOB8xtbsfcnUaqCQh1v2nw57TLYq3qxfWTOxLpN8yLfKpgj4nZ22II-9Hec5oUzgax4anbDc8dg/s640/IMG20200430133411.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan pelindungan hukum atas kebij akan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. <br /> <br /> Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : l91/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Suhari melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; <br /> <br /> Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 42 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 23 tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) bagi setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 tanggal 07 Mei 2015 yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. <br /> <br /> Dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 46 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 74 tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) bagi setiap Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 September 2016 yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. <br /> <br /> Serta Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 46 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 74 tahun 2015 Tentang Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016 tanggal 01 September 2016 yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRO6d06tdGme-BoP0SZcthPRvRo4-kCUQN7ZL95oSxxWiY6s9PktMg1byaY_eaO2xGjlDjAnG99xwhQnLuqXELotSOl5shEUdSsEPSvjl4fl4wy9oU1gYurZg9-yZgwiuFrhO44gDLNd0/s640/IMG20200430134614.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme penyaluran Dana Desa (DD) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 247/PMK.07/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa adalah : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota secara berkeadilan, yang didasarkan pada dua jenis alokasi, yaitu ;<br /> <br /> Pertama, alokasi dasar sebesar 90 persen. Kedua, alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen. <br /> <br /> Dana Desa sendiri dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), untuk selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dilakukan secara bertahap. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan pada Bulan April sebesar 40 persen. Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus sebesar 40 persen. Dan tahap ke III dilakukan pada Bulan Oktober sebesar 20 persen. <br /> <br /> Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap tersebut dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sementara, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima RKUD. <br /> <br /> Pada tanggal 12 s/d 16 November 2018, Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Probolinggo menindak lanjuti laporan dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di Desa Blimbing, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. <br /> <br /> Dari hasil audit tersebut, terdapat temuan kerugian negara yang disalahgunakan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Blimbing dari Dana Desa 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp244.202.600 (dua ratus empat puluh empat juta duaratus dua ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitarjumlah tersebut<br /> <br /> Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar  Rp.244.202.600 (dua ratus empat puluh empat juta duaratus dua ribu enam ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitarjumlah tersebut. <br /> <br /> "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) atau (Subsider Pasal 3) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap Novan diakhir surat dakwaannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak keberatan sehingga persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan/mendengarkan keterangan saksi</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> "Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada minggu depan," ucap Ketua Majelis Hakim. (Jen)</div>

News Tipikor Suhari Diadili Karena Diduga Melakukan Korupsi Sebesar Rp244 Juta

BERITA KORUPSI .CO – Lagi-lagi Kepala Desa (Kades) menghiasi kursi pesakitan di gedung pengadil para Koruptor di Jawa Timur yang terle...

»

Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Divonis 4.6 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="700" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlokfPYTTgrVPAv2RH8rQne1B9pguIjeZ3OyFH35-vfqEJCfPZXuAgZ2QtewATayxQkx6EcNdEiOiGxIyVUktYy2oKWNcD6wwqbb0gaUy7WshkeUp9atYlOyErOGeth9_RA-8YwUwhu-g/s640/a.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: red;">___________________________________________________________________________________</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal :</b></u> Kami akan banding. Dan kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tapi setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secera lengkap. Dan Semua yang terlibat dalam proses penganggaran ikut bertanggungjawab!</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kasus perkara Korupsi ‘Kambing Etawa’ Kabupaten Bangkalan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) telah berkahir, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan (Vonis) hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahuun dan 6 (enam) bulan terhadap 2 (dua) terdakwa yaitu Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangkalan (terdakwa I) dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan, pada Kamis, 30 April 2020<br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam kasus ini, berakhir bukan berarti tuntas/tamat!. Sebab bisa jadi akan “berbuntut” panjang dan akan menyeret ratusan pejabat di Kabupaten Bangkalan mulai dari Kades (Kepala Desa) hingga Bupati, karena diduga terlibat dalam proses pembahasan penganggaran dana Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang bersumber dari APBD Kab. Bangkalan Tahun Anggaran (TA) 2017 untuk pembelian Kambing Etawa bagi di 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan tahun 2017 lalu</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMK6k_wswsX1lXzkprZ1HqPFnRdvQD_XLJ3G3PaktilWsCvsWYdcM-ThNZ9q5SUsF0jLdCbHjGvgJzL9UNo0gQYMxl0VnLorFVZqaMWcah3JduLed8HQdsBvIzzMLBgxrWgzNEAK3hrko/s640/Bupati+dan+mantan+Bupati+Bangkalan.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Dari kiri, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon dan Bupati Bangkalan saat ini</span></span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Sebab, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kemungkinan besar akan melakukan penyidikan baru bagi pihak-pihak yang diduga terlibat mulai dari proses penyusunan anggaran ABPD, pelaksanaan kegiatan  hingga laporan pertanggungjawaban. Hal ini seperti yang disampaikan Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Bangkalan, Iqbal kepada beritakorupsi.co beberapa saat setelah usai sidang putusan terhadap Ke- 2 terdakwa (Ir. Syamsul Arifin, MM dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H)<br /><br />“Kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tap setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secara lengkap, yang rencanaya hari Senin (4 Mei 2020) baru bisa peroleh,” kata Iqbal, Kamis, 30 April 2020<br /><br />Saat ditanya kembali, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Tim Banggar (Badan Anggaran) PPRD, para Kepala Desa selaku penerima, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI yang sekarang di Bank Mega) turut bisa jadi tersangka?<br /><br />Dengan tegas, Iqbal selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan mengatakan, semua yang terlibat termasuk Bupati dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan termasuk Bupati. Dalam persidangan kan sudah terungkap jelas, dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk menjelaskannya, Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Jadi untuk penyidikan baru, saya jawab, kemungkinan besar ada,” jawab  Iqbal dengan tegas. </span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="371" data-original-width="400" height="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie0uHTtMuFSP6OX9HH0EpjxOxvuNyd_W-BjQZW4WBspQHXCk3yv3dgyI4PXtPmTrbTVL4-_2AXeyYrB56FSr4jSILR9aDS6Ys6UHaxjGoZ1GLlTZiRF_IStKrW2w6bB2GI8nZLoIVbNV8/s640/saksi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">(kiri) Hadi Wiyono selaku penjual Kambing</span></span></span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Jika benar dan dapat dibuktikan kepada masyarakat oleh Kejari Bangkalan seperti yang di sampaikan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan terkait semua pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, bisa jadi sekitar ratusan pejabat daerah di Kabupaten Bangkalan mulai dari Kades hingga Bupati akan jadi tersangka, dan bisa jadi kasus ini untuk yang pertama kalinya di Indonesia Khususnya Jawa Timur setelah Kota Malang dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang, dimana KPK berhasil membutikan dakwaannya terhadap 42 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 sebagai terpidana termasuk Wali Kota (M. Anton), mantan Sekda (Cipto Wiyono) dan dan Kepala Dinas PU.  </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Terkait putusan Majelis Hakim yang mengatakan, bahwa kerugian negara tidak dapat dibuktikan sehingga ke Dua terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti, karena Kambing Etawa masih ada yang hidup dan berkembang biak (beranak) namun tidak diperhitungkan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.<br /><br />Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Bangkalan ini mengatakan, akan membuktikannya dengan melakukan upaya hukum banding.<br /><br />“Kami akan membuktikan dakwaan kami bahwa ada kerugian negara. Kemungkinan besar kami akan banding tapi kami baca lengkap dulu putusan karena tadi melalui Vidio Conferece kurang jelas, terputus-putus,” ucap Iqbal.<br /><br />Sementara Penasehat Hukum kedua terdakwa, yaitu Samsul Ma’arif dkk serta Ahmad Riyadh dkk mengatakan, ada peluang untuk terdakwa karena tidak ada kerugian negara. Dalam dakwaan JPU, yang diuntungkan adalah Hadi Wiyono. Sedangkan dalam tuntannya yang diuntungkan adalah Roby.<br /><br />“Kami pikir-pikir karena perlu membeicarakannya dulu denga keluarga terdakwa. Tapi ada peluang untuk banding karena tidak ada kerugian negara. Kambing Etawa ini kan masih ada yang hidup dan berkembang biak tapi tidak diperhitungkan. Dalam dakwaan JPU, yang diuntungkan adalah Hadi Wiyono. Sedangkan dalam tuntannya yang diuntungkan adalah Roby,” kata Samsul Ma’arif maupun Riyat dkk.</span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuJIDurqPFUuE9dbC0IAhrV6m2nppWypeRELi8AYPB4AVUgpW8YuKVz5psHJtmh97QsHYUqaobU3iaeQF4uZwKqz7K86zUR_9xpFxYTKwTthBn00okh4SFfbX2DHDPDW9lT02DH1tmPy8/s640/IMG20200324150334+%25281%2529.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">saksi adalah para Kepala Desa</span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"> Sementara dalam persidangan melalui Vidio Conferenc (Vicon) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 30 April 2020) adalah agenda pembacaan surat putusan terhadap terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Bangkalan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Eddy Soeprayitno, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Kusdarwanto, SE., SH., MH dan Bagus Handoko, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R, SH., MH yang di hadiri Penasehat Hukum terakwa I, yakni Samsul Ma’arif dkk dan Penasehat Hukum terkwa II, yaitu Ahmad Riyadh dkk. Sementara tim JPU Kejari Bangkalan mengikuti melalui Vidio Conference.<br /><br />Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia  </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam suruat putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I dan terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Primer, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP<br /><br />“Oleh karenanya, terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan Primer tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Pun demikian, Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan  terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Subsider, pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP<br /><br />“Terdakwa I dan terdakwa II bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana dalam dakwaan Subsider tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim </span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFPKlTYWjoYDiNzHWi-6IVUbmGC9yN-nK2xE66LGJFqEL8GNCJX6r6QgDoOGSel-L4jm9e589c-FOEotNtudIeMPGjVlEg7FdMQLevGPBLr2ssW4fSgYzA5uLVmuhr0kbp3rxdwDsZ1kQ/s640/IMG20200317143505.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">saksi para Kepala Desa dan Camat</span></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Namun kerugian keuangan negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis  Hakim tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara. Pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan fakta persidangan, karena Kambing Etawa telah didistribusikan ke Kepala Desa selaku penerima. Dan Kambing Etawa itupun masih ada yang hidup bahkan berkembang biak (beranak).<br /><br />Sehingga Majelis Hakim mengatkan, bahwa terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan  terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H tidak dapat dibebani untuk membayar uang penganti.<br /><br />"Mengadili ; Menyatakan terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan  terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsider ; Mengkum terdakwa terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM dan  terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara masing-masing seama empat (4) tahun dan enam (6) bulan denda masing-masing sebesar seratus juta rupiah (Rp100 juta). Dengan ketentuna, bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu (1) bulan. Membayar biya perkara masing-masing sebesar Lima ribu ripiah (Rp5000),” ucap Ketua Majelis Hakim<br /><br />Dalam surat tuntutan Tim JPU, Kedua terdakwa dituntut pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda masing-masing sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Selaain itu, kedua terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara yang besarnya sejumlah Rp3,7 M untu terdakwa I  (Ir. Syamsul Arifin, MM)  dan senilai Rp3.45 M untuk terdakwa II (Mulyanto Dahlan, S.H., M.H) dengan subsidair pidana pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan serta membayar biaya perkara masing-masing sebesar lima ribu rupiah (Rp5.000)<br /><br />Atas putusan ini, Kedua terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengatakan pikir-pikir. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhp9_d6bFXMLboyGw6TQ3IC-nL9IND7d9ajlBqvweDKDU4evMHzbczJOUWDFxiWD-q49BN2jaSnqKZDgBdOe_xojWc553Js4gerc2b0WnLr59-m9EWwYuo4Tw1IDtmS1DaT3gM5Pl95S7o/s640/IMG20200430102346.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memberikan Bantuan keuangan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bangkalan, maka di bulan Pebruari 2017,  terdakwa  I, Ir. Syamsul Arifin, MM, dan terdakwa II, Mulyarno Dahlan, S.H., M.H melakukan pembahasan hal tersebut yang pada saat itu  hadir saksi Hadi Wiyono, Saksi Roby Henryawan, S.E., Saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE., saksi Ismet Effendi, S.Sos., MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangkalan (Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah TA. 2016 dan 2017) serta para Camat dan Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bertempat di Pendopo Kabupaten Bangkalan<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa memaparkan di hadapan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut terkait tata cara merawat Kambing Etawa dan manfaat perahan susu yang bemanfaat bagi kesehatan, sehingga seluruh peserta pertemuan yang hadir menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya, Pemerintah Kabupaten Bangkalan akan melakukan pembelian Kambing Etawa yang diperuntukkan bagi seluruh Desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selang beberapa hari kemudian, terdakwa I, Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD  Kabupaten Bangkalan melakukan pertemuan kembali dengan saksi Hadi Wiyono yang juga dihadiri oleh saksi Roby Henryawan, SE, saksi Ismet Effendi.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan harga antara terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM, selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dengan rincian, setiap Desa akan memperoleh 4 (empat) ekor Kambing Etawa Betina seharga Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) ekor Kambing Etawa Jantan seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)<br /><br />Selanjutnya Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut diatas dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.03 02.02000051 kode rekening 5.1.7.04.03</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiciPiMojR7YOIHQD-W39jfgg7BYwEQ6iKaUt_vuCodzaNR4vKXdRCpjlkC74eZBVnxsUepabrNHKkYVYVGMTl3nOYMg0FL9VdrwD9nuXY7BJJegd6_8qvWDtdC9pqUiFAz-GQSVpr1bn4/s640/IMG20200430102432.jpg" width="640" /></span></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di 273 desa se- Kabupaten Bangkalan, oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dilakukan secara rekayasa.<br /><br />Hal itu terlihat dari proses pengalokasian anggaran tersebut yang sejak awal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017, tidak pernah tercantum program dimaksud.<br /><br />Bahkan didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), juga tidak pernah diusulkan. <br /><br />Rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di  273 desa se- kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Temakwa I, Ir. Syamwl Wn, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan cara, memerintahkan saksi Budi Haryanto selaku Kepala Bidang Anggaran dan Saksi Moh. Waki selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja I pada BPKAD untuk memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari propinsi Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />Selain dari pada itu, dalam proses penyusunan anggaran untuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan tidak pernah melibatkan Tim Anggaran (TAPD) Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Sehingga penganggaran dana sebesar Rp3.753.750.000 yang diperuntukan bagi 273 desa dengan nama Program Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Mzhk Desa (Bumdes) yang penganggarannya melekat pada BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan Belanja Tidak Langsung Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) : 4.0302.02000051 kode rekening l.7.04.03 yang dilakukan oleh Terdakw I sefaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan<br /><br />Perbuatan itu bertentangan dengan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T ahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006<br /><br />Setelah dana untuk pembelian kambing etawa betina sebanyak 4 (Empat) ekor untuk masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2017 teralokasi, saksi R. Muh. Makmun Ibnu Fuad, SE selaku Bupati Bangkalan menerbitkan Surat Nomo. 412.2/782/433.110/2017 tanggal 17 Maret 2017, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa setiap desa dapat mgalokasikan dana pendamping melalui masing-masing kecamatan.<br /><br />Dengan mendasar pada surat tersebut, terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan menyampaikan kepada masing-masing desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan didalam APBDes dengan mata anggaran penyertaan modal desa yang rata-rata sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan perincian ; yaitu pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan pembuatan kandang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H dengan cara mengadakan beberapa kali pertemuan baik dengan seluruh Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4i_lOcbU2WVUmIxhWxpoBrCLUfC7zDVPMD7BSfhyphenhyphenCvNtj6f58zgWHzkmaISbnaSbtVpu9Z9Zj93db5TiH08jtfU1DaqZK5IykJb8q8FJaRD1SpnYJVKHEaHPq7lwrTchJZQuIpNQ4p90/s640/IMG20200430102420.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;">Add caption</span></td></tr> </tbody></table> <br /> Atas dasar pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan baik bersama dengan Camat maupun Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan, maka para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /> <br /> Adanya Musyawarah Desa sebagai dasar proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA 2017 dan dibuat dengan menggunakan tanggal mundur, maka atas dasar hal tersebut setiap Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengalokasikannya sebagaimana yang diarahkan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Pengalokasian anggaran untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari APBD dan Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD ) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tersebut yang tidak melalui Musyawarah Desa sebagai dasar bagi masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan dan Penganggaran APBDes TA 2017 yang semata-mata hanya mendasar pada arahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., MH selaku Plt. Kepala DPMD Kab. Bangkalan<br /> <br /> Sehingga hal ini berentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T ransmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tenteng Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa<br /> <br /> Terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan selain mengarahkan para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing etawa jantan sebesar Rp10.000.000 dan pembuatan kandang kambing etawa sebesar Rp10.000.000 untuk kegiatan penyertaan modal untuk BUMDes yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) TA 2017 tanpa melalui mekanisme<br /> <br /> Juga menerbitkan surat yang ditujukan kepada seluruh Camat se- Kabupaten Bangkalan, yaitu surat Nomor : 005/604/433.110/2017 Tanggal 27 April 2017 dan surat Nomor :412/617 4331000017 Tanggal 2 Mei 2017 perihal Undangan, yang pada pokoknya agar para Camat menghadirkan Kasi PMD masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bangkalan guna memfasilitasi dan Pembentukan BUMDesa.<br /> <br /> Maka dengan dasar pada kedua surat yang diterbitkan oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M..,H setakuPlt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan, sangat terlihat jelas bahwa hal tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan oleh terdakwa II didalam merekayasa untuk kelengkapan administratif, agar sebanyak 273 Desa se- Kabupaten Bangkalan bisa memperoleh dana Bantuan Keuangan Khusus untuk pengembangan BUMDes.<br /> <br /> Hal ini terlihat dari tidak adanya satupun BUMDes se- Kabupaten Bangkalan yang didaftarkan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu persyaratan pembentukan Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DDesa serta Pasal 78 dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO92rZyFIuOgtyvs618IDBcUsGluZpBnhWL3u_3xwDwMQG9w1klwo4VtGgESYTPUeDjJlQcQ1bPvQFW3v-RvW5202B53lCajJUvvHdRElLO5lb028Q-xZqvSSaGQtNGMMwemVTgrTT6ig/s640/IMG20200403112735.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah masing-masing Desa sebanyak 273 yang ada di Kabupeten Bangkalan mempersiapakan segala apa yang dipersyaratkan didalam mendapatkan dana bantuan khusus untuk pengembangan BUMDes sesuai dengan arahan terdakwa H Mulyanto Dahlan, SH, MH, selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Maka terdakwa II melalui Camat se-  Kabupaten Bangkalan memerintahkan agar para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan mengajukan proposal yang ditujukkan kepada Bupati Bangkalan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya, guna memperoleh dana bantuan untuk pembelian 4 (empat) ekor kambing etawa betina dengan nilai nominal Rp13.750.000 dengan melampirkan Surat Pengantar dari Camat, Surat Permohonan dari Kepala Des, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2017, Kwitansi penerimaan asli bermaterai Rp6000 dibuat rangkap 3 (tiga), Fotocopy KTP ketua dan bendahara BUMDesa, Fotocopy buku rekening kas Desa dan nama Bendahara Desa, Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima bantuan, Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUNIDes); AD/ ART, SK Pengurus; Berita Acara Musyawarah Desa, Daftar Hadir Musyawarah Desa sebagai tindak lanjut atas proposal yang diajukan oleh para Kepala Desa se- Kabupaten Bangkalan <br /> Terdakwa  Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan membentuk tim verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.45/995/Kpts/433.013/2017 tentang pembentukan tim verifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan TA. 2017 tanggul 07 Juni 2017 yang tugasnya pada pokoknya,  memverifikasi dalam rangka memastikan ada tidaknya kelengkapan berkas usulan yang diajukan Pemerintah Desa untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan melaporkan hasil verifikasi kepada terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan<br /> <br /> Sebanyak 273 proposal yang diajukan oleh Pemerintah Desa se- Kabupeten Bangkalan semata-mata hanya sebagai kelengkapan administrasi belaka sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II, maka seluruh proposal tersebut oleh terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dinyatakan lolos verifikasi.<br /> <br /> Atas dasar hasil verifikasi tersebut, maka terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan mengajukan pemohonan tersebut kepada Bupati Bangkalan guna menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan terkait Desa penerima dana bantuan keuangan BUMDes masing-masing Desa sebesar Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="568" data-original-width="640" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG2whrw8LDPy6yVEW7WY2QOgadvAHQB4S1zn7GafzOs_qVklRm0zakFXqAXD6x_xs6E6PQdPaA08p1zpvrxy4suTEcsCZkhqKGI5Qmmasm1Fqs-QVRizZ-7pjukbxqn_dp-u-KL8njzuY/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dan hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Galis, Kecamatan Socah dan Kecamatan Kamal TA 2017 tanggal 7 Juni 2017</div> <br /> Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Klampis, Kecamatan Modung, Kecamatan Tragah dan Kecamatan Labang TA 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/116/Kpts/433.013/2017 tentang penerima Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanjungbumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Bumeh TA 2017 tanggal 14 Agustus 2017<br /> <br /> Dengan dasar Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/87/Kpts/433013/2017 tertanggal 7 Juni 2017, Nomor : 188.45/101/Kpts/433013/2017 tertanggal 10 Juli 2017 dan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor : 188.45/1l6/Kpts/433.013/2017 tertanggal 14 Agustus 2017, maka dana bantuan keuangan kepada pemerintahan desa pengembangan BUMDes TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap didistribusikan kepada masing-masing rekening kas desa se- Kabupaten Bangkalan.<br /> <br /> Akan tetapi, sebelum pendistribusian dana tersebut dilakukan, terdakwa I, Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan meminta kepada terdakwa II, Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan untuk terlebih dahulu menandatangani surat pelimpahan kewenangan yang dibuat dan diterbitkan oleh terdakwa I, lr. Syamsul Arifin selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkam yaitu:<br /> <br /> Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/759/433.210/2017 tanggal 15 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/766/433.210/2017 tanggal 16 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1236/433204/2017 tanggal 19 Juni 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/913/433.204/2017 tanggal 21 Juh 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1278/433.204/2017 tanggal 26 September 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1546/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1547/433.204/2017 tanggal 08 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor ' 900/1561/433204/2017 tanggal 09 November 2017; Surat Pelimpahan<br /> <br /> Dan Kewenangan Nomor : 90011571/433204/2017 tangga 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1570/433.204l2017 tanggal 10 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1707/433.204/2017 tanggal 30 November 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1706/433.204/2017 tanggal 30 November 2017,; Surat Peltmpahan Kewenangan Nomor : 900Il724l433.204/2017 tanggal 05 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1769/433204/2017 tanggal 13 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1812/433.204/2017 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1813/433.204/20|7 tanggal 20 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1847/433.204/2017 tanggal 22 Desember 2017; Surat Pelimpahan Kewenangan Nomor : 900/1848/433.204/2017 tanggal 27 Desember 2017<br /> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6Q1MEN_Ddbym-OnKJzzfQ6jJbzWUx5WU85Q4E_JtvbXQdeYBYok2XzuGurQ9lRyWBux-niNgoo19VY-4PL-CUJjR5HFJGFYWBUAiVXhV6I0l3b64PVLATaf1GOoqRWWvy4exhzS2IXaU/s640/IMG20200430102536.jpg" width="640" /><br /> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Setelah pengalokasian anggaran dengan nama progam bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA BPKAD) : 4.03.02.02000051 dengan kode rekening 5.1.7.04.03 yang bersumber dari APBD TA 2017 sebesar Rp3.753.750.000 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penyertaan modal Desa pada masing-masing Desa se- Kabupaten Bangkalan yang bersumber dari APBDes TA 2017 dengan jumlah total Rp5.290.430.000 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di buat secara rekayasa guna memenuhi kelengkapan administrasi, baik yang dilakukan oleh terda I maupun terdakwa II dan kemudian terdakwa II menghubungi saksi Hadi Wiyono untuk segera melakukan pendistribusian kambing etawa sebagaimana pembicaraan awal di bulan Februari tahun 2017 yang bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono selaku penyedia kambing etawa<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono sebagaimana permintaan dari terdakwa I, melakukan pendistribusian kambing etawa baik betina maupun jantan ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Namun pendistribusian kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono dengan mengatas namakan rakan CV. Etawa Lumajang ke beberapa Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku<br /><br />Hal ini terlihat dari tidak adanya kontraktual antara Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan dengan CV. Etawa Lumajang, tidak adanya spesifikasi kambing etawa baik betina maupun jantan yang diberikan kepada Pemerintahan Desa se- Kabupaten Bangkalan, tidak dilengkapinya surat kelayakan sehat dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang yang diterbitkan secara sah (dipalsu) terhadap kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang<br /><br />Selain itu, juga tidak diketahuinya secara pasti jumlah kambing etawa yang dikirim oleh saksi Hadi Wiyono sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa I dengan saksi Hadi Wiyono yang seharusnya setiap desa sebanyak 273 yang ada di Kabupaten Bangkalan masing-masing akan memperoleh 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dengan harga Rpl3.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) ekor kambing etawa jantan dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).<br /><br />Sehingga pendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono bertentangan dengan Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/SR.120/10/2014 tentang Penetapan Galur Kambing Senduro tertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kelala Dinas Peternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/17/427.46/ 2016 tentang standart Teknis Minimal Bibit Kambing Senduro tertanggal 16 Februari 2016 beserta Lampirannya tentang Standart Teknis Minimal Parameter Perbibitan Kambing Senduro<br /><br />Selanjutnya saksi Hadi Wiyono yang mengatasnamakan CV. Etawa Lumajang bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H., selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan dan saksi Robby Henryawan, S.E melakukan permintaan pembayaran kepada 273 desa yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah nominal masing-masing desa sebesar Rp13.750.000 (Tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (Empat) ekor kambing etawa betina dan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kambing etawa jantan dengan jumlah total sebesar Rp6.483.750.000 (Enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKDlhP6qwPtTjfKdkF4BHHyyNyGWEq6j4slOBDa-3meVB4jg8r_ONknBKUPTFD7hY_eSJV-F4J5-P3pmQsqsgDK5zVjDyAS2L3tmbi_Vzf_KUb5jCFkepuhoIWUKIHQkqAdPTbz6tTGJ8/s640/IMG20200430102645.jpg" width="640" /></span></div> <span style="font-size: small;"> ermintaan pembayaran kambing etawa yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyono, terdakwa II maupun saksi Robby Henfyawan, SE, maka sebanyak 273 Desa di Kabupaten Bangkalan melakukan pembayaran baik dengan cara tunai maupun dengan cara transfer sebagaimana yang diarahkan oleh terdakwa II melalui rekening pribadi milik Saksi Hadi Wiyono, yakni An. Fatmawati (adik kandung Saksi Hadi Wiyono), Rekening BNI dengan Nomor Rekening : 0373731730; melalui a/n Hadi Wiyono, Rekening BCA dengan Nomor Rekening 1250523111 dan a/n Hidi Wiyono, Rekemng BCA dengan Nomor Rekentng l253751111,<br /><br />Bahwa program bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017 yang tidak didasarkan pada perencanaan secara matang, terlihat dari tidak adanya Peraturan Bupati Bangkalan yang seharusnya menjadi dasar adanya program tersebut dan proses penganggaran serta pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuia dengan prosedur.<br /><br />Maka bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Desa untuk pengembangan  BUMDes TA 2017, sangat jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Khususnya Kabupaten Bangkalan. Sehingga bertentangan dengan pasal 4 Ayat (1), ayat (11) dan pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011tentang perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 tahun 2006<br /><br />Terkait dengan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan BUMDes TA 2017 yang dilakukan oleh terdakwa baik terdakwa I Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan maupun terdakwa II Mulyanto Dahlan, SH, MH. selaku Plt Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara perencanaan,  penganggaran maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya pihak lain yaitu saksi Hadi Wiyoono selaku pihak terkait lainnya.<br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa I lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bangkalan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-436/PWl3/S/2019 tanggal 01 Juli 2019,<br /><br />Perbuatan Terdakwa I, lr. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan terdakwa II Mulyanto Dahlan, S.H., M.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( l) ke-l KUHP. (Jen)</span>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi ‘Kambing Etawa’ Divonis 4.6 Thn Penjara

___________________________________________________________________________________ Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Iqbal : Kami akan ...

»

Korupsi KUR Rp5.4 M, Mantan Anggota DPRD Jombang Dituntut 6 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="637" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggfDsNDcm8RMI3ZskJLqPl9UEg4mK303dRSx5wFE4MZs4f6_MuAMCt3sWbso1JJaztvZi_LuLdWsBg_fZNO36qzd4k-c8IImISKIpS7Rvr16iqC3P_BTYUjhrb_-xI1V1dl_p2dOxyhPw/s640/jombang+2.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="636" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, semakin menambah jumlah anggota (aktif/mantan) DPRD  di Jawa Timur yang terjerat dalam lingkaran “hitam” kasus Korupsi, dan sepertinya akan lebih lama mendekam dibalik jeruji besi alias penjara untuk menyusul puluhan terpidana dalam perkara ini termasuk rekan sejawatnya di DPRD Jombang, yaitu Siswo Eriana<br /> <br /> Sekedar diingat. Kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang ini ditangani penyidik Polda Jatim sejak tahun 2015/2016. Pada saat penyidikan tahun 2016, JPU Kejati Jatim memasukan nama Siswo Eriana selaku anggota DPRD dalam P16. Namun, Siswo Eriana bari diadili pada tahun 2019. Dan bisa jadi masih ada terangka lain yang “nyangkut” di penyidik Polda Jatim hingga saat ini.<br /> <br /> Wulang Suhardi, terjerat kasus perkara Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang cabang Jombang pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp24.850.000.000 yang merugikan keuangan negara senilai sebesar Rp5.400.000.000 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sejumlah Rp19.388.656 900,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) sesuai laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang sudah dibebankan kepada terpidana Bambang Waluyo (mantan Kepala Cabag Bank Jatim Jomabang) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017.<br /> <br /> Dalam kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang cabang Jombang jilid III ini, terdakwa Wulang Suhardi “mengajak kawannya” Supaim selaku orang kepercayaannya </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEkb5j5qUn7CHRdPfE_xOh6Th3jYzbODtNLflf5Qh9VO_zF7DgdCGh9OXpGs7sSi2QgtM1CV9OAc6WiSZ6EZjiY3js0ot_0CmjLzbtzj5r1EEX2KPQRoGVCy1ERumB90kFNwINmWQoRDw/s640/Terdakwa+Wulang+Suhardi+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Supaim.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wulang Suhardi (kiri) dan terdakwa Supaim</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Kasus Korupsi Kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jombang ini menyeret 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Cabang dan 2 Penyelia yaitu Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi serta 9 Analisis, yaitu Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili. </div> <div style="text-align: justify;"> Ke 12 pegawai Bank Jatim ini sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah ditahui (vonis) hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2016, dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2017 lalu.<br /> <br /> Selain 12 pegawai Bank Jatim Cabang Jombang, kasus Kredit fiktif ini juga menyeret satu pihak swasta, yaitu Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tani Bareng Jombang, juga sudah divonis pidana penjara pada tanggal 7 Juni 2016, yang total hukumannya selama 16 tahun penjara</div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzgYM1wvFxYJLqJw_H0hJjQny2j7II8d3NLYT2jaQq6OxS16nzeyhHAhhgypIrSDtYfcASEjt49zT-YB6hJA6DXbB3v0f_X7oP8PgwFKsIaKTP5cpuviAnJj-nRXgyludjkASK8ZPpUVA/s1600/IMG20190528115414.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="365" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzgYM1wvFxYJLqJw_H0hJjQny2j7II8d3NLYT2jaQq6OxS16nzeyhHAhhgypIrSDtYfcASEjt49zT-YB6hJA6DXbB3v0f_X7oP8PgwFKsIaKTP5cpuviAnJj-nRXgyludjkASK8ZPpUVA/s400/IMG20190528115414.jpg" width="400" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Siswo Eriana</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Sebelum terdakwa Wulang Suhardi selaku anggota DPRD Jombang dan Supaim terseret dalam kasus Korupsi KUR Bank Jatim Cabang Jombang, Siswo Eriana yang juga anggota DPRD Jombang Periode 2009 – 2014 sudah terlebih dahulu diadili di gedung Pengadil para Koruptor, dan Siswo Erianapun sudah divonis pidana penjara selama 4 tahun.<br /> <br /> Uang yang mengalir kerekening Siswo Eriana sebesaar Rp5 milliar dan terdakwa Wulang Suhardi sejumlah Rp5.4 milliar dari hasil kredit fiktif KUR Bank Jatim Cabang Jombang tahun 2011 - 2012, sudah dibebankan terhadap terpidana Bambang Waluyo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan dalam kasus ini, terdakwa Wulang Suhardi, dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan kawannya, yaitu terdakwa Supaim dituntut pidana penjara lebih ringan Satu tahun. Tetapi tuntutan denda dan subsidernya sama. <br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU Yoga Adhyatma dari Kejari Jombang dalam persidangan melalui Vidio Conferenc (Vicon) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 30 April 2020) dengan agenda pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa Wulang Suhardi dan terdakwa Supaim (perkara terpisah) yang berada di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kabupaten Jombang, yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum terdakwa, yakni Eko dkk<br /> <br /> Sidang Vicon ini dilaksanakan untuk menjaga kesehatan semua pihak dan memutus penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam surat tuntutannya JPU mengatakan, setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas.</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaUiQTvBoA1emW2BcjfG_v_mCTj4JNnnHgN0GzhMMwMyEmJB2hoUx7zH1v5OJLa42eq-ZG8BceVZcCeWNRe2oTLxOscffUp96KoOvIsTZQ-JgspayZs8Avj1iP2yFqgtGMnzbUX_aA9dQ/s1600/Terpidana+Bambang+Waluyo+%2528foto+atas%2529+Kacab+Bank+Jatim+Jombang+dan+terpidanaDedy+Nugrahadisebagai+Penyelia.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="276" data-original-width="320" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaUiQTvBoA1emW2BcjfG_v_mCTj4JNnnHgN0GzhMMwMyEmJB2hoUx7zH1v5OJLa42eq-ZG8BceVZcCeWNRe2oTLxOscffUp96KoOvIsTZQ-JgspayZs8Avj1iP2yFqgtGMnzbUX_aA9dQ/s320/Terpidana+Bambang+Waluyo+%2528foto+atas%2529+Kacab+Bank+Jatim+Jombang+dan+terpidanaDedy+Nugrahadisebagai+Penyelia.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /> <br /> Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /> <br /> Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia<br /> <br /> Menurut JPU dalam surat tuntutannya, bahwa perbuatan terdakwa Wulang Suhardi dan terdakwa Supaim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Menuntut terdakwa Wulang Suhardi dengan pidana penjara selama enam (6) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider enam (6) bulan kurungan. Dan terdakwa Supaim dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider enam (6) bulan kurungan,” ucap JPU Yoga Adhyatma</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4DPky_H69mcutgwbE15P9gcNMXyVtVw4dlxxo1wTJvMfVxdspL5hq3lxbrc0UkE5QR6HySBKLnlQ2joKfeo0kBbkO0FO54SGNuqgBKtyOTRUZzJxa029ktSQW_w2h9wkrf6w9wy3fY_o/s1600/terpidana+Heru+Cahyo+Setiyo+%2528sebagai+Penyelia%2529.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="176" data-original-width="320" height="176" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4DPky_H69mcutgwbE15P9gcNMXyVtVw4dlxxo1wTJvMfVxdspL5hq3lxbrc0UkE5QR6HySBKLnlQ2joKfeo0kBbkO0FO54SGNuqgBKtyOTRUZzJxa029ktSQW_w2h9wkrf6w9wy3fY_o/s320/terpidana+Heru+Cahyo+Setiyo+%2528sebagai+Penyelia%2529.jpg" width="320" /></a>Atas tuntutan JPU, terdakwa menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, akan menyampaikan pembelaan sendiri begitu juga dengan terdakwa Supaim selain dari Penasehat Hukumnya. Sementara Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberi waktu dua pekan untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya. Dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Wulang Suhardi selaku anggoat DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 171.415/62/011/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggotan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Jombang Tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009.<br /> <br /> Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan saksi Supaim (penuntutannya dilakukan secara tersendiri) dan saksi H. Bambang Waluyo, SE., MM selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang (perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)<br /> <br /> Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim No. 36 Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br /> <br /> Terdakwa secara melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 11 (sebelas) debitur yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Bank Jatim No. 048/010/SE/DIR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Direksi No. 048/025/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR)</div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5oSRlYxCUrkWYu_HT9MIrPF1Z_6vrOnN24I_q9C8i8mS3w5D9xPxGGgXzOAYWN2dXpSApz1Okew1E6cfbczkvzsC2Fe8slEffw0qUafwABiUTfUKke5Dsyubx7SAFr8fBBSErE5rEg8/s1600/para+terpidana+sebagai+Analisis+Bank+Jatim+Cabang+Jombang%252C+Fitriyah+Mayasari+%2528Maya%2529%252C+Wiwik+Sukesi%252C+Wahyuni+Yudiarini%252C+Ginanjar+Triono%252C+Fitri+Juni+Astuti%252C+Suci+Rahayu%252C+Andina+Hapsari%252C+Hefied+Wijayana+dan+Hasan+Sadzili.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="238" data-original-width="320" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj5oSRlYxCUrkWYu_HT9MIrPF1Z_6vrOnN24I_q9C8i8mS3w5D9xPxGGgXzOAYWN2dXpSApz1Okew1E6cfbczkvzsC2Fe8slEffw0qUafwABiUTfUKke5Dsyubx7SAFr8fBBSErE5rEg8/s400/para+terpidana+sebagai+Analisis+Bank+Jatim+Cabang+Jombang%252C+Fitriyah+Mayasari+%2528Maya%2529%252C+Wiwik+Sukesi%252C+Wahyuni+Yudiarini%252C+Ginanjar+Triono%252C+Fitri+Juni+Astuti%252C+Suci+Rahayu%252C+Andina+Hapsari%252C+Hefied+Wijayana+dan+Hasan+Sadzili.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp5.400.000.000 (Lima milliar empat ratus juta Rupiah) merupakan bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur, atau orang lain yaitu saksi H. Bambang Waluyo sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma sembilan puluh dua Sen) merupakan uang pencairan dari kredit KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 (lima puluh lima) debitur sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar Rp19.388.065.069,92 atau setidak-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor ; 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo sesuai Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PPD.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<br /> <br />  Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada sekitar bulan Oktober tahun 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas Kredit berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu Kredit / Pembiayaan Modal Kerja dan atau Investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Bidang Usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan ;<br /> <br /> Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang, yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi No. KEP-20/D.l.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Overasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rak at ;<br /> <br /> b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DlR/KRDRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048/025/SE/DlR/KRDRTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /> <br /> c. Surat Edaran Direksi Nomor : O49/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DlR/KRDAGRRTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /> <br /> Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima Permohonan Pengajuan Kredit KUR sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang ;</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4i_lOcbU2WVUmIxhWxpoBrCLUfC7zDVPMD7BSfhyphenhyphenCvNtj6f58zgWHzkmaISbnaSbtVpu9Z9Zj93db5TiH08jtfU1DaqZK5IykJb8q8FJaRD1SpnYJVKHEaHPq7lwrTchJZQuIpNQ4p90/s640/IMG20200430102420.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI. Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari kredit I pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin.</div> <br /> Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dengan Penjaminan sebesar 80% dan atau 70% dari kredit ;<br /> <br /> Ketentuan I, proses pemberian KUR yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit secara umum adalah sebagai berikut : Debitur mengajukan permohonan kredit ke Kantor Cabang selanjutnya debitur mengisi aplikasi permohonan kredit dan melengkapi persyaratan kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan disposisi kepada Pemimpin Cabang ; Pemimpin Cabang memberi disposisi.<br /> <br /> Kemudian Pemimpin Cabang menunjuk Petugas Kredit untuk memproses permohonan debitur ; Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan : Bl chekking ; Mengecek kelengkapan berkas ; Petugas Kredit melakukan Survey (On The Spot / OTS) yaitu kunjungan debitur dilakukan antara lain dengan mengecek rumah debitur, agunan yang akan diserahkan, kunjungan usaha yaitu pengecekan tempat usaha debitur, pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan penerbitan kebenaran Surat Keterangan Usaha yang dimiliki oleh debitur, kegiatan ini disertai dengan pemotretan agunan/jaminan dan usaha debitur ;<br /> <br /> Selanjutnya, Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (LKS) beserta analisa terhadap kelengkapan persyaratan debitur, analisa keuangan dan kelayakan debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan analisis kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran ;<br /> <br /> Hasil LKS oleh Penyelia pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan pendapat terhadap usulan pemberian kredit. Pemimpin Cabang memberikan disposisi, dapat tidaknya kredit diproses lebih lanjut. setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut.  Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka petugas kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (LPKUK), membuat taksasi agunan membuat formulir aspek agunan dan formulir taksasi agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit. Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang <br /> <br /> Setelah ada persetujuan dari Pemimpin Cabang, kemudian di buat SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandanganan Perjanjian Kredit (PK) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)   <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLWUJz3RXDb4ruXI5GRmKOYXWYMM9TwlWRShrpvSlmQK_LP3DdIhfOYsCl7KrpnZJkZG-E1FRZrf3Vm7sdTukf9SAzxJmRklBwFfn6KY_nDlWY3OY_TLvQXQdCkSL-5dvs-bZdDC4xiqA/s640/IMG20200430142304.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Realisasi Kredit dilakukan dengan petugas kredit membuat nota kredit, mencairkan kredit kerekening tabungan debitur dan melakukan input melalui sistem, setelah uang masuk, Bank mendebet biaya realisasi kredit, seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK.</div> <br /> Untuk pelaksanaan On The Spot sesuai dengan Surat Direksi Bank Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, diatur bahwa Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan OTS I Survey untuk kredit dengan plafon diatas Rp350.000.000 bagi Cabang Utama dan plafon diatas Rp150.000.000 bagi Kantor Cabang, untuk plafon dibawah ketentuan tersebut diatas penyelia pemasaran wajib untuk melihatnya. Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha debitur ataupun foto agunan ;<br /> <br /> Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) perorangan, dan dalam surat permohonan kredit KUR dilengkapi dengan persyaratan dokumen administratif sebagai berikut : 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;  2. Photo Copy bukti identitas diri (KTP / SIM I Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP) ; Photo Copy KSK ; Surat Nikah ; Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai ; Photo Copy kepemilikan agunan : Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (mempunyai legalitas).<br /> <br /> Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan modal kerja sehingga yang menjadi agunan / jaminan utama adalah kelayakan usaha debitur dan obyek yang dibiayai sedangkan jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito) dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit:<br /> <br /> Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan permohonan kredit antara Rp400.000.000 dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang perkebunan tebu. untuk itu debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kepala Desa yang menyatakan debitur mempunyai lahan perkebunan tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik ;<br /> <br /> Dengan adanya fasilitas kredit KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa yang saat itu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang periode tahun 2009 s/d 2014 menemui saksi H. Bambang Waluyo di Kantor Bank Jatim Cabang Jombang dengan maksud membicarakan adanya beberapa orang direkomendasi mengajukan Kredit KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang agar dipermudah dan dikabulkan permohonan Kreditnya <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2im3M-qigQz2aWCWdvz3CS1bHBYwSQbYmHTpMQ3WYvyG-_nQw3aQ359HM-FuOD6sp8Qf1VkrJ2pjBzvseQ5r0iQ6-aAcTLy54mjTw1jf1QRw2FVjOMBUTzoSA_sdq3AtOZwyNjyyITzc/s640/IMG20200430142329.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada kesempatan itu pula, terdakwa mengatakan bahwa yang akan mengurus permohonan pengajuan kredit KUR dan pencairannya dari pemohon kredit yang direkomendasi adalah saksi Supaim (berkas tersendiri) yang merupakan orang kepercayaannya. Selanjutnya pada awal tahun 2011 terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengkoordinir dan mengantar 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa untuk mengurus permohonan Kredit KUR yang akan diajukan ke Bank Jatim Cabang Jombang yaitu saksi Tawi Hastomo,  Saksi Subani, Saksi Dhefi, Kiki Ariati, Zainal Darminto, saksi Kamoto, Saksi Kamali, Saksi Suharto, Saksi Idik Waluyo, SaksiAbdul Muin, dan Saksi Edi Siswanto calon debitur yang masing-masing sebesar Rp500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah). kecuali Saksi Suliani Sawati sebesar Rp400 000.000.00 (Empat ratus juta Rupiah) ;<br /> <br /> Kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit dari 11 (sebelas) pemohon kredit yang direkomendasi oleh terdakwa telah disiapkan petugas Bank, dan Saksi Supaim dengan meminta KTP, KK dan Surat Nikah milik pemohon. Kemudian mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa setempat yang berisi keterangan tentang usahanya dan luas lahan yang dimiliki oleh calon debrtur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan jaminan utama atas pengajuan kredit KUR.<br /> <br /> Disamping itu, calon debitur tersebut diatas mengajukan jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain kecuali Saksi Suliani Sawati yang telah diatur oleh terdakwa dan Saksi Supaim sebagai berikut : 1 Suliani Sawati SHM milik Suliani Sawati,; 2.  Edi Siswanto SHM milik H.Suhardi,; 3. Zainal Darminto SHM milik Sadin Pak Slamet 4 Kamaji SHM milik H. Suhardi,; 5. Suharto, SHM milik H. Suhardi,; 6. Tawi Hastomo SHM milik Wahyu Cahyono,; 7. Subani SHM milik Bambang Joyo Ismanu,; 8. Kamoto SHM milik Kusnanto,; 9 Idik Waluyo SHM milik H. SUHARDI,; 10. Dheti Kiki Ariaji, SHM Milik Sumarlik,; 11 Abdul Muin, SHM milik H.Suhardi<br /> <br /> Setelah persyaratan untuk pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat lengkap, terdakwa menemui saksi H. Bambang Walauyo di Bank Jatim Cabang Jombang dengan membawa permohonan kredit dari calon debitur yang direkomendasi terdakwa. Kemudian saksi H. Bambang Walauyo menunjuk petugas kredit untuk melakukan Survey (On The Spot) yaitu saksi Fitriani Mayasari, Wiwik Sukesi, Hefied Wijayana, Ginanjar Triyono, Suci Rahayu dan Wahyuni Yudiarini<br /> <br /> Sesuai dengan ketentuan tentang pelaksanaan On The Spot, seharusnya saksi Bambang Walauyo selaku Kepala Cabang wajib melakukan On The Spot karena permohonan debitur diatas plafon kredit sebesar Rp150.000.000, dimana Kepala Cabang mempunyai kewajiban untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit temasuk dalam pemeriksaan OTS/ Survey, namun tidak pernah melakukan kewajiban on the spot tersebut<br /> <br /> Ketika Petugas kredit Bank Jatim Cabang Jombang yang melakukan On The Spot (OTS) ke tempat usaha calon debitur yang direkomendasi terdakwa, temyata calon debitur tidak mempunyai usaha sesuai dengan Surat Keterangan Usaha yang dilampirkan dalam pemohonan kredit KUR ke Bank Jatim Cabang Jombang<br /> <br /> Hasil On The Spot (OTS) dari petugas kredit tersebut dilaporkan secara lisan kepada Penyelia Pemasaran, yaitu saksi Heru Cahyo Setiyo dan Dedy Nugrahadi. Calon debitur tidak memiliki usaha perkebunan seluas sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Usaha. Dan setelah hasil OTS seharusnya pengajuan kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana plafon kredit yang diajukan ; </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoYER58grAfh9FCBk3khfHZ-fQoZgUMyqGPYd2MbWwOQDkXJxDCdNIVGypudKgBG0T6sKkMG5UhE0UzZVzZnY5E6T1QqtJTqoLTOc83kvBRAr9UwJG_QuImC8v3kJyCis9BYDjTxcCgDM/s1600/IMG20200430142427.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoYER58grAfh9FCBk3khfHZ-fQoZgUMyqGPYd2MbWwOQDkXJxDCdNIVGypudKgBG0T6sKkMG5UhE0UzZVzZnY5E6T1QqtJTqoLTOc83kvBRAr9UwJG_QuImC8v3kJyCis9BYDjTxcCgDM/s640/IMG20200430142427.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa petugas kredit dan penyelia pemasaran kemudian melaporkan hasil Survey /OTS kepada Pemimpin Cabang yaitu saksi H. Bambang Waluyo dan setelah dijelaskan bahwa permohonan kredit debitur tidak memenuhi syarat, namun saksi H. Bambang Waluyo tetap memerintahkan untuk membenkan plafon kredit sesuai permintaan debitur dan menginstruksikan seara lisan kepada bawahannya yang menangani kredit KUR tersebut, agar dalam pembuatan Laporan Kumungan Setempat (LKS), pembahasan Kredit dan lainnya yang menyangkut kredit KUR disesuaikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) debitur yang dikeluarkan Kepala Desa setempat, walaupun kenyataannya para debitur tidak mempunyai usaha dan lahan sebagaimana yang tercantum dalam SKU.<br /> <br /> Sehingga terhadap 11 (sebelas) permohonan KUR yang direkonmedasi oleh terdakwa tersebut tetap dilaksanakan (diproses) oleh saksi H. Bambang Waluyo dengan menekankan kepada bagian kredit “jangan melihat debitumya tatapi lihat yang membawa" yang dimaksud oleh saksi H. Bambang Waluyo “yang membawa” yaitu terdakwa Wulang Suhardi yang pada saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jombang, sehingga permohonan Kredit Usaha Rakyat dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa seluruhnya dapat direalisasikan / dicairkan<br /> <br /> Pada saat petugas Bank Jatim Jombang melakukan survey, terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mendampingi petugas Bank Jatim yang melakukan survey ke tempat usaha dan jaminan milik calon debitur yang direkomendasi oleh terdakwa. Untuk setiap permohonan, temyata petugas kredit yang ditunjuk oleh saksi H. Bambang Waluyo pada saat melakukan survey atau On The Spot (OTS), hanya melihat jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan milik debitur. Kemudian dilakukan pemotretan,<br /> <br /> Sedangkan untuk usaha, petugas kredit hanya melihat tempat usaha yang berupa lahan tebu milik orang lain dan dilakukan dokumentasi (foto) usaha calon debitur, namun tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat-surat dari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desa terkait keabsahan / kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut.<br /> <br /> Kenyataannya 11 (sebelas) calon debitur yang direkomendasi terdakwa tidak memiliki usaha tebu walaupun mereka mempunyai lahan perkebunan atau pertanian tetapi lahan tersebut tidak seluas lahan yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha (SKU). Ada juga beberapa calon debitur yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan tebu</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEkb5j5qUn7CHRdPfE_xOh6Th3jYzbODtNLflf5Qh9VO_zF7DgdCGh9OXpGs7sSi2QgtM1CV9OAc6WiSZ6EZjiY3js0ot_0CmjLzbtzj5r1EEX2KPQRoGVCy1ERumB90kFNwINmWQoRDw/s640/Terdakwa+Wulang+Suhardi+%2528kiri%2529+dan+terdakwa+Supaim.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;">  Setelah terdakwa mendapat informasi pencairan kredit KUR dari 11 (sebelas) debitur, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Supaim untuk mengantar debitur tersebut ke Notaris untuk menanda tangani perjanjian kredit. Dari Notaris, kemudian diantar ke Bank Jatim Cabang Jombang untuk pencairan kredit KUR yang sebelumnya masing-masing debitur membuka rekening atas nama debitur di Bank Jatim Cabang Jombang. Kemudian uang hasil pencairan setelah dikurangi biaya administrasi langsung masuk ke rekening 11 (sebelas) debitur tersebut diatas.<br /> <br /> Pada saat itu juga, saksi Supaim meminta Debitur untuk mengisi dan menandatangani slip penarikan. Dan selanjutnya saksi Supaim yang mengurusnya dengan cara setelah debitur tersebut membuat slip penarikan diberikan kepada saksi Supaim atas perintah terdakwa Wulang Suhardi, selanjutnya saksi Supaim melakukan penarikan dari rekening masing-masing debitur lalu disetor / dipindah bukukan ke rekening Bank jatim Cabang Jombang Nomor Rekening 0112211781 atas nama Supaim.<br /> <br /> Terdakwa beralasan menggunakan rekening saksi Supaim untuk menampung hasil pencairan kredit dari debitur yang direkomendasinya supaya lebih mudah mengambil uangnya. Saksi Supaim bersedia dipinjam rekeningnya sebagai rekening penampungan hasil pencairan kredit KUR karena dijanjikan pekerjaan dan dibelikan mmah oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Supaim mentransfer ke rekening istri terdakwa yaitu saksi Aminantus Sholikah di Bank Jatim Jombang dengan Nomor Rekening 0112208852 dan sebagian ada yang ditarik tunai dan diserahkan ke saksi Aminantus Sholikah<br /> <br /> Kredit yang dicairkan kepada 11 (sebelas) orang debitur tersebut ternyata tidak seluruhnya dinikmati oleh debitur yang mengajukan kredit, melainkan dinikmati oleh terdakwa dan pemilik jaminan, debitur yang mengajukan kredit hanya dipinjam namanya saia<br /> <br /> Aliran uang hasil pencairan kredit KUR milik debitur Suliani Sawati, Edi Siawanto, Zainal Danninto, Kamal Suharto, Abdul Muin, Idik Walu dan Tam Astomo yang ada di rekening saksi Supaim, terdakwa maupun saksi Aminatus Sholikah tersebut sebenarnya tidak berhak menikmati fasilitas KUR dari 11 (sebelas) orang debitur karena terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan Kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang, dan terdakwa hanya merekomendasi permohonannya saja namun oleh saksi H. Bambang Waluyo fasilitas KUR tetap dapat dicairkan meskipun para debitur tersebut tidak layak mendapat fasilitas kredit KUR, hal ini dikarenakan telah diatur / dikondisikan sebelumnya dengan saksi H. H. Bambang Waluyo sehingga pemberian kredit KUR terhadap 11 (sebelas) orang debitur tersebut bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Jatim Cabang Jombang yaitu : a. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tum Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit I Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.MEKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat <br /> <br /> b. Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRDtRTL tanggal 10 Maret 2010 dan Surat Edaran Nomor : 048I025/SE/DIR/ KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /> <br /> c. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DlR/KRDRTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ;<br /> <br /> d. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SEIDIRIKRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR).<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa dan saksi Supaim bersama-sama dengan saksi H. Bambang Waluyo selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Jombang yang memberikan kredit (KUR) kepada 11 (sebelas) debitur pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 tanpa berpedoman pada Ketentuan yang berlaku di Bank Jatim, sehingga memperkaya diri terdakwa Wulang Suhardi  sebesar Rp5.400.000.000.<br /> <br /> Dari 11 (sebelas) debitur yang direkomendasi oleh terdakwa yang merupakan bagian dari kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,92 (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan Rupiah koma Sembilan puluh dua Sen) juga bagian dari 55 (lima puluh lima) debitur yang telah dibebankan kepada saksi H. Bambang Waluyo (dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2334 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Januari 2017) sebagaimana laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pemberian / pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Jatim Cabang Jombang periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor: 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal 3)  jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi KUR Rp5.4 M, Mantan Anggota DPRD Jombang Dituntut 6 Thn Penjara

Terdakwa Wulang Suhardi BERITA KORUPSI .CO - Wulang Suhardi, adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Jombang periode 2009 – 2014, semakin...

»