Dua Terdakwa Korupsi Rp2.9 M Divonis 4 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieiCOxyjmki7x5L86RFPQLhLX0k8b20nQzte8i7nvxeGXu22jdWDl2VXodrBT9pYxWMKlqvXmybLFlIn-JECEPfCUH5MYQVW6C5M8ROU-GfW_uNaVyVsiWBxfqRV-SYwKZi0o1PYEW16w/s640/3....jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="640" /></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Senin, 16 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan (dengan perkara terpisah), dan terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguna) Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019 dan menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp1.450.830.489,5 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Surat putusan itu dibacakan Majelis Hakim di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dengan Ketua Majelis Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) H.Usma dan Haryono, sementara Kedua terdakwa (Yudono dan Bambang Nuryanto) didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, yaitu Suryono Pane, Wiwin dan Mamat yang dihadiri Tim JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan.<br /> <br /> “Masing-terdakwa divonis 4 tahun penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp1.4 milliar. Kita pikir-pikir dululah. Kita menghargai putusan Majelis Hakim. Tapi dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, tidak ada saksi yang memberatkan terdakwa,” ucap Pane.<br /> <br /> Vonis Majelis Hakim terhadapa ke- 2 terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu masing-masing 10 tahun penjara, denda sebesar Rp300 juta subsidair 8 (delapan) bulan kurungan serta membayar uang pengganti ditanggung renteng sejulah Rp2.90l.660.979 dengan subsidair pidana penjara selama 5 (lima) tahun<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan atau tuntutan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Yudono bersama-sama dengan (terdakwa) Bambang Nuryanto (berkas perkara dalam Penuntutan terpisah) pada hati yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan tahun 2013 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut<br /> <br /> Tanah di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa Bulusari tidak terdaftar sebagai Aset Desa dalam inventarisir Aset Desa Bulusari<br /> <br /> Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Berita Acara Koordinasi dengan tegas menerangkan bahwa Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana di dalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa belum di daharkan dan belum memiliki Nomor Induk Bidang Tanah (NIBT) dalam mgister Bi dan Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan status tanah tersebut mas]? merupakan tanah bebas yang belum dilekati suatu hak.<br /> <br /> Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP: 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2) memiliki luas 46.505 M2 berdasarkan hasil Perhitungan Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan dengan batas batas lokasi sebagai berikut :<br /> <br /> Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I menuju Jurang Pelen II, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pribadi milik terdakwa Yudono dan PT Wirabumi yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,;  Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Punika (Galian 86) dan PT Wirabumi termasuk wilayah Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kec. Gempol Kab. Pasuruan,; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga yang masih termasuk Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusan, Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dan tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP ; 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa adalah tanah peninggalan yang dahulu dikelola oleh warga Desa Bulusari<br /> <br /> Tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh warga desa dan menjadi aset peninggalan Desa Bulusari, sehingga Pada Tahun 1996, Pemerintah Desa Bulusari mendaftarakan objek tanah tersebut sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB, sehingga tanah tersebut masuk dalam Peta Blok Desa Bulusari<br /> <br /> Terhadap penerbitan SPPT PBB oleh KPP Pratama atas objek pajak atas Tanah dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena pada saat SPPT PBB di terbitkan, pihak pemohon yakni pemerintah Desa Bulusari telah menyerahkan syarat-syarat administrasi berupa bukti-bukti kepemilikan tanah<br /> <br /> SPPT PBB dengan NOP : 35.14.130.009.0l2-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa sejak di terbitkan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2014, beban pajak objek tanah tersebut di bawah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dimasukan ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Desa Bulusari (DHKP), sehingga beban pajak untuk Tanah tersebut di bayar dengan menggunakan uang Kas Desa Bulusari</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbNdpR1OKaApT7i2WVKNg-KcfqIje23OhAh0fORRTV-ZBH8D5Yj9gLO0ycGlC0a62idcfvAUWUneNC2RjG3WQ8QqHSSNqeucaKpMgZGi2G80V9Z8uMsHJZKKA3zOAcHy9F4e7oqh6Y0wg/s640/IMG20200217142726.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018, beban pajak tersebut naik lebih dari Rp500.000, sehingga tidak diketahui siapa yang membayarnya karena SPPT PBB langsung diantarkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari<br /> <br /> Karena Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa dianggap sebagai tanah yang dikelola oleh Desa sehingga berdasarkan rapat / musyawarah desa di Tahun 2013, Tanah milik Desa Bulusari yang terletak di Dusun Jurang Pelen I tersebut disepakati, dipergunakan untuk penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari<br /> <br /> Kepala Desa terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Bambang Nuryanto, kemudian memanfaatkan momen persetujuan desa tersebut untuk melakukan pengerukan dan penggalian tanah, kemudian tanah urug dan Sirtu tersebut dijual tanpa sepengetahuan perangkat Desa bulusari. Penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusari, mulai dilaksanakan oleh terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dengan menggunakan peralatan milik terdakwa sendiri yaitu 2 (dua) unit Back Ho, 1 (satu) unit Loader, 14 (empat belas) unit tronton dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik Bambang Nuryanto selaku ketua BPD Bulusan<br /> <br /> Pelaksanaan penambalan jalan di Dusun Jurang Pelen I menuju jurang Pelen II Desa Bulusan dilakukan pada tanggal 06 Maret 2013 selama 1 (satu) hari. Lokasi pengambilan tanah untuk penambalan jalan tersebut berlokasi di Tanah Persil tepatnya di Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana dalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa,. Selain menjabat sebagai Kepala Desa, terdakwa merupakan pemilik dari CV. Iva Jaya yang bergerak di bidang material, yaitu penyediaan pengurugan dan bescaus serta sirtu<br />  Alat berat maupun kendaraan operasional CV. Iva Jaya milik terdakwa Yudono antara lain :  unit Truk tronton yang di parkir di Garasi Dusun Sumber Pandan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,; Pemecah batu (gilingan) yang berada di Dusun Jurang Pelen I RT. 01 RW.17 Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan,; 1 unit Loader yang di parkir di Dusun Jurang Pelen 1 RT. 01 RW.17 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan<br /> <br /> Setelah penambalan jalan dengan menggunakan sirtu dari Tanah Kas Desa tersebut selesai dilakukan selama 1 (satu) hari, terdakwa Yudono tetap mengambil/ menggali Tanah tersebut yang dipergunakan untuk ditimbun di tanah milik terdakwa Yudono, dan sebagian lagi dijual oleh untuk Beskos (bahan untuk dasaran pembuatan jalan) yang dikirim ke wilayah Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, dan Gresik<br /> <br /> Pelaksanaan penggalian tanah urug maupun sirtu di Tanah tersebut pada Tahun 2013, dilakukan terdakwa Yudono selama 10 haridengan  menggunakan Back Ho yang dipinjami oleh PT. JKS, sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan 14 (empat belas) unit tronton milik terdakwa dan dibantu 2 (dua) unit Tronton milik saksi Bambang Nuryanto (ketua BPD Bulusan), yang hasil penjualan sirtu digunakan oleh terdakwa sendiri dan tidak disetor ke kas desa Bulusari. Pada saat terdakwa melakukan pengambilan sirtu di lokasi TKD, untuk 1 (satu) truk bisa mengangkut 2 rit (2 kali pengiriman), sehingga usaha milik terdakwa 1 (satu) hari bisa memberangkatkan sekitar kurang lebih 10 truk atau kurang lebih 20 rit<br /> <br /> Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I sudah habis dan berlubang dengan panjang 150 meter dan lebar 50 meter serta tinggi sampai ke dasar pengerukan dengan penjelasan dari puncak tebing ke permukaan lubang/ kubangan + 7 meter dan dari permukaan lubang atau kubangan + 8 meter sehingga total ketinggan penggerukan sebesar + 15 meter. Tanah galian yang dikeruk oleh terdakwa Yudono sebagian besar dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atas hasil penjualan tanah galian tersebut tidak pernah disetorkan/ dilaporkan sebagai pendapatan Desa Bulusari.<br /> <br /> Pada bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, mengirimkan surat Nomor : 141.1I69/424.212.2008/2016 tertanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dengan tujuan, memberitahukan bahwa Kepala Desa Bulusan telah merekomendasikan lokasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R di tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001 .0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa (Tanah P-2).<br /> <br /> Selain itu, terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari mengirimkan surat keterangan Nomor : 145.4/490.424.212.2008/2016 yang menyatakan, bahwa Desa Bulusari mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Jurang Pelen I yang terdaftar dalam persil nomor SPPT 35.14.130.009.012-0001.0 untuk lokasi pembangunan TPST 3R. /Dengan demikian, atas kedua surat tersebut menunjukan adanya kesadaran, keinsyafan serta pengetahuan terdakwa selaku Kepala Desa Bulusari atas Status Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari sebagai tanah kekayaan milik Desa / Tanah Kas Desa Bulusari</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="657" data-original-width="1166" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyIOa2GifJcXQwXxUnRcU6_gkCUEb7eFlSa2gmbL0sD_StyxwAglNxvbxN7qHHeczdS5B6YRLV2w2njRhsCtApvYWyIbRpK6L0qwgEw5xExANfDo8F2FmUEBNe1WdS9Utq73OY6SR4RhQ/s640/IMG20200302150444.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Antara bulan November s/d Desember tahun 2017, Tanah yang menjadi Objek Pajak sebagaimana didalam SPPT dengan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Wajib Pajak Kas Desa yang dahulu berupa Kebun Mangga yang berlokasi di dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, oleh terdakwa dan saksi Bambang Nuriyanto dengan mengatasnamakan CV. Punika, karena saksi Bambang Nuriyanto (Ketua BPD) merupakan wakil Direktur CV. Punika, namun penggalian tersebut pada Tahun 2017 tidak dikehendaki atau ditolak oleh sebagian besar warga Desa Bulusari<br /> <br /> Sehingga Tahun 2017, penggalian atau pengerukan tanah yang dilakukan terdakwa selaku Kepala Desa atas ijin saksi Bambang Nuriyanto selaku Wakil Direktur CV. Punika di hentikan oleh Kepala Dusun Jurang Pelen I yakni Mayono, karena warga Desa Bulusari menolak kegiatan pengerukan tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Drs. Moh. Ridwan selaku Camat Gempol didatangi oleh Bambang Nuryanto sebagai perwakilan dari CV. Punika dengan maksud, ingin merubah SPPT PBB tanah di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Desa Bulusari dirubah menjadi atas nama CV. Punika.<br /> <br /> Hal tersebut dilakukan karena terdakwa selaku Kepala Desa dan Bambang Nuryanto sebagai Ketua BPD telah menyadari, bahwa tanah tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan serta diolah oleh terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto sebagai Tanah SIRTU dan BESKOS.<br />  Bahwa Bambang Nuryanto ingin merubah pembayaran SPPT PBB di Dusun Jurang Pelen I atas nama Kas Deca Bulusari menjadi atas nama CV. Punika dengan membawa Surat Pernyataan Ganti Rugi Garapan Tanah tertanggal 29-11-1986 dan kwitansi pembayaran garapan tanah negara (P II) di Dusun Jurang Pelen I Desa Bulusari. Bambang Nuryanto (Ketua BPD Bulusari) menyatakan, jika dirinya adalah wakil Direktur CV. Punika berdasarkan Foto copy Akta Pendirian CV. Punika Nomor : 19 sebagai Persekutuan Komanditer yang dibuat oleh Notaris Erlina Widjajanti Tanggal 15 Februari 1986<br /> <br /> Berdasarkan Foto Copy Akta Perubahan Perseroan CV. Puniika Nomor 33 tanggal 22 Februari 1986 pada pokoknya menyatakan, bahwa perseroan CV. Punika yang sebenarnya bukan milik para penghadap karena para penghadap hanyalah mewakili usaha desa. Jadi yang sebenarnya adalah para penghadap bersama-sama untuk diri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama usaha Kas Desa Bulusari.<br /> <br /> Dengan demikian, menunjukan bahwa CV. Punika merupakan Persekutuan yang dijalankan oleh Desa atau merupakan Badan Usaha Milik Desa, sehingga segala bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh CV. Punika haruslah dilaksanakan berdasarkan musyawarah Desa dan keuntungan CV. Punika merupakan pendapatan Desa Bulusari<br /> <br /> Akta Perubahan Perseroan CV. Punika Nomor : 33 tanggal 22 Februari 1986 tersebut oleh saksi Bambang Nuryanto disembunyikan atau sengaja dihilangkan karena saksi Bambang Nuryanto seolah-olah meyakini jika surat tersebut ditunjukan kepada warga Desa Bulusari, terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD Desa Bulusari tidak akan leluasa melakukan kegiatan usaha pengerukan di tanah kas desa tersebut;<br /> <br /> Untuk melegalkan aksinya, saksi Bambang Nuryanto atas nama pribadi sekaligus bertindak selaku Perseroan Komanditer CV. Punika, membuat surat kuasa dan menunjuk saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat untuk mewakili CV. Punika membuat permohonan perubahan nama SPPT PBB atas nama Kas Desa menjadi Atas Nama CV. Purnika.<br /> <br /> Berdasarkan surat kuasa tersebut, saksi Suryono Pane, SH, Wiwin dan Mamat yang menerima kuasa dari saksi Bambang Nuryanto pada Tanggal 28 April 2017, membuat surat permohonan perubahan SPPT PBB kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan mendesak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan mutasi wajib pajak terhadap SPPT PBB dengan NOP 35.14.130.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa yang ingin dirubah menjadi Atas Nama CV.Punika</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKm-D7NETYrXbJ11xdVhy1zYXdR9VVw79cal-QsU3DypVhK57QFCkVrwBLeLlDqg03vAGKjmNaCXr3CVSq787XajW7SD6YHprBsmlGtjfrVGAO3b1ssobXGcY7ciYVv80X5lWC1FirUbY/s640/3..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 2017, terdakwa Yudono slaku Kepala Desa yang punya kepentingan terhadap tanah Kas Desa, membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Tanah yang terletak di Dusun Jurang Pelen I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan adalah Tanah Milik CV. Punika. Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan melakukan verifikasi lapangan terkait dengan objek yang diajukan mutasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan rapat intemal pada tanggal 09 Juni 2017, terkait pengajuan mutasi dengan hasil rapat disimpulkan, pengajuan mutasi PBB P2 CV. Punika melalui Kuasa Hukum Suryono Pane, SH belum bisa ditindaklanjuti prom mutasinya, menunggu kejelasan mengenai luas lahan dan status kepemilikan lahan yang dimaksud.<br /> <br />  Kemudian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat dengan OPD terkait, yang dihadiri diantaranya Inspektorat Kabupaten Pasuruan, DPMD Kabupaten Pasuruan, Bagian Otonomi Daerah, Camat Gempol dan Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten, dari hasil rapat tersebut disimpulkan, pengajuan pemohonan mutasi Objek Pajak yang diajukan pemohon dalam hal ini CV. Punika belum dapat di proses menunggu kejelasan status daripada tanah tersebut.<br /> <br /> Kesimpulan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan diambil berdasarkan hasil rapat tertanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya, ada penolakan dari beberapa warga Desa Bulusari yang datang ke Badan Keuangan Daerah, dan menyampaikan bahwa warga keberatan atas pengajuan mutasi dari CV. Punika karena SPPT tersebut tercatat di data SPPT PBB P2 sebagai Tanah Kas Desa.<br /> <br /> Sehingga atas pertimbangan tersebut disepakati, bahwa status tanah yang dimintakan permohonan perubahan objek tersebut masih bermasalah.<br /> <br /> Selanjutnya, Atas pertimbangan dari hail survey lokasi, dan hasil rapat yang dilakukan tersebut, Badan Keuangan Daerah mengirimkan surat kepada pemohon saksi Suryono Pane, SH selaku kuasa dari CV. Punika yang pada pokoknya memberitahukan, bahwa permohonan Mutasi Objek/Subjek Pajak dengan NOP 35.14.l30.009.012-0001.0 atas nama Kas Desa belum bisa ditindaklanjuti sampai dengan ada kejelasan tentang Status Objek tersebut yang disepakati oleh Pihak-Pihak yang terkait.<br /> <br /> CV. Punika sebagai Perseroan / persekutuan Komanditer hanya melaksanakan kegiatan usaha selama 1 (satu) Tahun saja yaitu sejak Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1987 kemudian setelah Tahun tersebut CV. Punika tidak lagi melaksanakan kegiatan usaha, bahkan CV. Punia tidak memiliki kantor resmi karena tidak pernah ada terpampang papan nama CV. Punika  di Kantor Desa maupun di wilayah Desa Bulusan termasuk di rumah anggota CV.Punika, tidak ada dibentuk suatu persekutuan, terlebih lagi CV. Punika tidak didaftarkan ijin usahanya pada Dinas Perijinan Kabupaten Pasuruan, sehingga keberadaan CV. Punika hanya dijadikan sebagai alibi atau usaha terdakwa Yudono dan saksi Bambang Nuryanto untuk menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dengan penuh kesadaran;<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dan saksi Bambang Nuryanto (Ketua BPD) yang melakukan pengerukan, penggalian dan pengolahan tanah yang kemudian menjual tanah tersebut dalam bentuk Sirtu / Beskos.<br /> <br /> Sedangkan diketahui dan disadari sepenuhnya oleh keduanya, bahwa Tanah tersebut mempakan Tanah Kas Desa atau setidak-tidaknya merupakan kekayaan milik daerah / desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan itu, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang pada pokoknya menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan. efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhalikan rasa keadilan dan kepatutan”;<br /> <br /> 2. Pasal 77 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum. jimgsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabililas, dan kepastian nilai ekonomi dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa<br /> <br /> 3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”<br /> <br /> 4. Pasal 14 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan kekayaan desa (termasuk didalamnya tanah kas desa) yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa dan pendapatan desa tersebut wajib seluruhnya disetorkan pada Rekening Kas Desa”<br /> <br /> 5. Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Deca Jo. Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang pada pokoknya menyatakan “hasil pemanfaatan (termasuk didalamnya tanah kas desa) sebagaimana dalam pasal 12, pasal M. dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa”.<br /> <br /> Keuangan Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : a. Hak Negara untuk memungut Pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman,; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,; c. Penerimaan Negara,; d. Pengeluaran Negara,; e. Penerimaan Daerah,; f: Pengeluaran Daerah,; g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, dan h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.<br /> <br /> Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hasil pengerukan dan penjualan Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang seharusnya masuk ke dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa termasuk dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Sehingga jika hasil penjualan tanah tersebut tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa dinilai sebagai kerugian keuangan negara<br /> <br /> Perbuatan yang dilakukan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa Bulusari dan Terdakwa Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD dengan kewenangan yang melekat padanya sebagai Ketua BPD telah disalahgunakan secara melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara atas hasil tanah yang dikeruk tidak disetorkan ke kas Desa maupun Kas Daerah<br /> <br /> Serta dilakukan pada tempat yang sama yaitu di Desa Bulusari dan dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20l7 yang dilakukan secara berlanjut.<br /> <br /> Untuk melakukan pengukuran atau perhitungan jumlah volume Tanah yang dikeruk atau digali, Penyidik telah melakukan Koordinasi dengan Ahli Tanah (Ahli Geodeshi) sekaligus mendampingi Ahli dalam melakukan pengukuran volume Tanah berdasarkan surat yang dikirimkan kepada Rektor Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang Up. Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan melalui surat Nomor : 4l3/O.5.40/Fd.l/lO/2018 Tertanggal 22 Oktober 2018, Perihal Bantuan Ahli untuk melakukan pengukuran dan perhitungan atas volume hasil galian tana.<br /> <br /> Ahli Geodeshi Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang melalui Dekan Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan berdasarkan keahliannya, telah melakukan perhitungan volume tanah yang digali, dan telah mengirimkan Laporan Akhir Hasil Perhitungan Volume Galian Tanah Bengkok Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tertanggal 05 April 20l9 yang Ma pokoknya, volume Tanah yang telah digali atau di keruk di lokasi Tanah Kas Desa Bulusari adalah sebesar 30.770,53 M2 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Koma Lima Puluh Tiga Meter Kubik)<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa Yudono sebagai Kepala Desa dalam melakukan pengerukan dan penjualan tanah urug Tanah Kas Desa / tanah kekayaan milik desa yang tidak masuk dalam kas negara, kas daerah, atau kas desa, mengakibatkan kerugian keuangan Negam sebesar Rp2.90l.660.979 (Dua Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Deca (TKD) Bulusari,  Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasunian Tahun 20l3 sld Tahun 20l7, SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Auditor BPKP Jawa Timur.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa Yudono (dan Bambang Nuryanto) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-l KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Rp2.9 M Divonis 4 Thn Penjara

Terdakwa Yudono selaku Kepala Desa (kiri)  dan terdakwa Bambang Nuryanto (Ketua BPD) BERITA KORUPSI .CO – Senin, 16 Maret 2020, Majeli...

»

Terdakwa Tatang, Bos Koran Harian Surabaya Sore Divonis Lepas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuZ4aOkOw1NkbXzMeCRKPoqeoEUXcawETiifTtZzMfA4oZ5kPmELW_yBjA8_Bxl7ieaI7kq-tpZ_NhPYm2VjBBnHd7Ovlkn1jHu1jcwJRoODfCDgmRmMln75uj8H8Px8MlR43v5Uzszeo/s640/IMG20200316122825.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Ketua Majelis Hakim Tipikor Kalah Dengan Dua Hakim Ad Hock dalam mengabil Keputusan, hasilnya, Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Divonis Lepas Dalam Perkara Korupsi  Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan PT Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS) anak Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Dua aggota Majelis Hakim (Ad Hock) berbeda bendapat dalam mengambil Putusan (Vonis) dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang akhirnya menjatuhkan Hukuman (Vonis) Lepas (onslag van recht vervolging) terahdap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT SGS yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsin Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, Senin, 16 Maret 2020.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo (Senin, 16 Maret 2020) adalah agenda pembacaan surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu DR. Lufsiana, SH., MH dan Emma Elliana, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi R terhadap 2 (dua) terdakwa, yaitu H. Soeharto, ST Bin Yakoen selaku Buppati Trenggalek yang juga Komisiaris PT SGS (perkara terpisah), dan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT SGS yang juga pemilik PT Surabaya Sore (Koran Harian Surabaya Sore) yang didampingi masing-masing Tim Penasehat Hukumnya serta dihadiri Tim JPU Dody Novalita dari Kaejari Trenggalek dalam perkara Tindak Pidana Korupsin Penyimpangan Penyertaan Modal Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan JawaTimur Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /> <br /> Anehnya, perbedadaan pendapat itu tidak diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada saat awal membacakan putusan, namun diucapkan anggota Majelis Hakim DR. Lufsiana setelah selesai membacakan pertimbangan dalam putusan yang intinya mengatakan bahwa kasus yang menjerat Bos Koran Harian Suarabaya Sore ini bukan Korupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang dibacakan DR. Lufsiana, SH., MH selaku anggota Majelis Hakim (Ad Hock) mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) DR. Lufsaiana mengatakan,  bahwa Penyertaan Modal Usaha Percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek adalah menggunakan Undang-Undang PT (Perseoroan Terbatas, No 40 Tahun 2007). Sehingga dikatakan, bahwa kasus terbut adalah kasus pidana namun bukan Korupsi.<br /> <br /> Selain itu, anggota Majelis Hakim juga mengatakan tidak sependapat dengan hasil audit yang dilkakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur terkait kerugian negara sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh miliar seratus tiga Puluh sembilan juta rupiah). </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqs2koN2GW1lpI7M4o_JrTszbs27yHTwZ2NcGuzMDhXGiesGG6qpgrDRpOPix9i4g-AdJBnaVYGHdN74QIhkXx71RYSXXEDMmV1E4mDye3oDsomkQ7Kxxdl_qLjq7DRfICg6kGecZ1gM8/s1600/IMG2020020710375.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="577" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqs2koN2GW1lpI7M4o_JrTszbs27yHTwZ2NcGuzMDhXGiesGG6qpgrDRpOPix9i4g-AdJBnaVYGHdN74QIhkXx71RYSXXEDMmV1E4mDye3oDsomkQ7Kxxdl_qLjq7DRfICg6kGecZ1gM8/s640/IMG2020020710375.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Anggota Majelis Hakim (Ad Hock) berpendapat, sesuai dengan keterangan Teknisi yang berkompoten, bahwa mesin-mesin percetakan tersebut (dibeli 12 tahun lalu dalam keadaan rekondisi) masih berfungis dan bernilai uang sebesar Rp5.754.000.000 yang dapat dikembalikan dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari. Sehingga Majelis Hakim melakukan penghitungan sendiri atas kerugian negara yang hasilnya sebesar Rp1.780.000.000<br /> <br /> “Berdasarkan keterangan teknisi yang berkompoten, bahwa mesin tersebut masih berpungsi dan bernilai uang. Sehingga Majelis Hakim menilai, mesin-mesin percetakan tersebut dikembalian dengan harga semula yang dibeli dari Vicky Handoko sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah),” kata DR. Lufsiana<br /> <br /> Sementara Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH berpendapat, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Trenggalek, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, SH., MH mengatakan, bahwa terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan telah menikmati hasilnya. Namun karena dalam mengambil keputusan, Katua Majelis Hakimpun mengatakan bahwa perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan adalah pidana namun bukan Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum<br />          <br /> “Mengadili : Menyatakan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi bukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Melepaskan  terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan hak terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan diakhir putusannya<br /> <br /> Atas putusan tersebut, terdakwapun langsung Sujud Syukur dihadapan Ketiga Majelis Hakim karena “doa”-nya diterkabulakan. Sementara Tim JPU Kejari Trenggalek terlihat kecewa berat, dan mengatakan akan pikir-pikir dulu.<br /> <br /> Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Padahal, saksi-saksi yang dihadirkan untuk kedua terdakwa ini adalah sama namun pertimbangan Majelis Hakim saat menjatuhkan hukuman (Vonis) berbeda. <br /> <br /> “Menghukum terdakwa H. Soeharto, ST Bin Yakoen oleh karena itu dengan pidana penajara 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim<br /> <br /> Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan tuntutan JPU terhadap terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yaitu pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp750 juta Subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta Membayar uang pengganti sejumlah Rp7.139.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun dengan melanggar UU dan pasal yang sama dengan terdakwa Soeharto<br /> <br /> Suharyono, selaku Ketua Tim Penasehat Hukum terdakwa Tatang kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Alasannya, karena kasus yang menjerat terdakwa bukan Tindak Pidana Korupsi meliankan Administrasi<br /> <br /> “Putusan Hakim sudah tepat sesuai fakta persidangan, bahwa ini bukan Korupsi,” kata Suharyono <br /> <br /> Sementara JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, Dody Novalita yang terlihat kecewa, tak banyak berkomentar. Dody hanya mengatakan, akan mempelajari dulu pertimbangan Majelis Hakim.<br /> <br /> “Kita bingung pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan kalau ini bukan Korupsi. Kita akan pelajari dulu pertimbangan Majelis Hakim, dan kita akan tuunggu sampai jam berapapun,” kata Dody<br /> <br /> Sebelumnya beredar isu di kalangan wartawan yang mengatakan bahwa terdakwa Tatang BEBAS dan menjadi nyata walau Vonis dari Majelis Hakim mengatakan LEPAS. <br /> <br /> Dan putusan Majelis Hakim inipun membuat berbagai kalangan kaget termasuk para praktisi maupun beberapa Jaksa. Bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan, bahwa terdakwa Tatang lebih “sakti” dari pada Dahlan Iskan saat disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Korupsi penjaualan aset daerah PT PWU tahun 2010, yang akhirnya Dahan Iskan Divonis BEBAS oleh Mahkamah Agung RI yang menolak Kasasi JPU Kejati Jatim.<br /> <br /> Sementara beberapa Jaksa juga menjadi kawatir, bila perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor akan bernasib sama. Namun demikian, sikap optimis tetap dipegaang teguh, bahwa terdakwa yang diseret ke pengadilan Tipikor Surabaya akan di vonis sesai perbuatanya.<br /> <br /> “Kita juga kawatir dengan perkara kita yang sekarang ini,” kata Jaksa yang enggan menyebtkan namanya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkpKVfKZk5GgO6bbo1mvZIQjAjstM9EpQ78wY2EzH0SgRwn7rVHnXMiCs5roaHijXGpa5KsWAArI8lYEBCc7TDAmJO8p3VmSCw8D1UMII-htpWkaYJJcz-SC15V3a36aW40LAVuuAKSNk/s640/IMG20200316114343.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang menggelitik dari pertimbangan Majelis Hakim (Ad Hock) ini adalah terkait mesin-mesin yang dibeli terdakwa pada 12 tahun lalu yang dikatakan masih berpungsi dan bernilai berdasarkan keterangan Teknisi yang berkompoten.<br /> <br /> Pada hal dari pantauan beritakorupsi.co di persidangan, keterangan itu adalah dari saksi yang dihadirkan terdakwa Tatang bukan Ahli dibindang mesin percetakan yang dihadirak JPU. Selain itu, untuk menentukan bahwa mesin-mesin yang dibeli terdakwa pada 12 tahun lalu (2008) dari Vicky Handoko selaku pemilik CV. Kencana Sari tidak dilakukan sidang ditempat, untuk melihat langsung apakah apakah memang bebar, bahwa mesin-mesin percetakan yang dibeli dalam kondisi rekondisi 12 tahun lalu itu masih berpungsi.<br /> <br /> Selain itu, untuk menentukan harga mesin-mesin yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangnnya, tidak berdasarkan akte jual beli atau keteragan tim penilai atau Appraisal yang dihadirkan JPU maupun terdakwa <br /> <br /> Pada hal dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PDAU yang diwakili oleh Drs. Gathot Purwanto, M.Si dengan PT. Surabaya Sore yang diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor: 539/08/406.081/2008, dan Nomor. 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008 tanggal 9 Januari 2008, yang sebelumnya pada hari yang sama diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal PDAU <br /> <br /> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujuan untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyiapkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /> <br /> huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama (PDAU)  sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000), dan pihak kedua (Terdakwa)  Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000)<br />     <br /> Pada tanggal 9 Januarl 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU (diwakili oleh Drs. Purwanto, M.Si) dan PT. SUrabaya Sore (diwakili oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Dalam ikatan kerjasama Ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek ; 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% (delapan puluh persen) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah (Rp7.139.000.000), dan pihak kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh persen ) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) ; 4. PT Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, manajemen hingga operaslonal ; 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000 untuk pembelian mesin Offset, Mesin Web, Mesin Digital, peralatan pra cetak, Mesin Sablon, Perlengakapan Cetak dan Mesin Genset<br /> <br /> Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk persiapan (pra  operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34;<br /> <br /> b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak sebegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak". Sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1081" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgweYDF4sQwI72ob3GPHhKShhKCFSY9hOJwlqUrNgIfcKVl0PEUh0XRGK9akxUK_RJteNZpXuQDpBhpmAP_LWCVWs1HpjfwhpOiOEReAAUaAXXEc0zpnrrzIyEMrwdYu7iByH5JoiySuOk/s640/IMG20200316114241.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /> <br /> d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negen<br /> <br /> e. Tidak ada modal yang disetor oleh terakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33<br /> <br /> Investasi modal usaha terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan sistem, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, S, SOS., SH., MM Alias Tatang Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafilias dengan Perseroan, hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 yang bemunyi : “Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan”<br /> <br /> Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak, sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama. Hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /> <br /> Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"<br /> <br /> Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /> <br /> Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /> <br /> Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /> <br /> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /> <br /> Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal, karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /> <br /> Pengangkatan tSoeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /> <br /> Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujkEXWp8nHLakY1Xvzl-n09tFN7TTUPDhM1kmzW3L_kv1wbGRGtrC9BBJvFh7aa7gGtZSUxujp912cViARJ0I464k6_bX_IhyJD__9Hz9gl231vxXPGXbTtCv45kiz3itbVFXZDHOy-4/s640/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime Time Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /> <br /> Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan melalui Giro<br /> <br /> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai. Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /> <br /> Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Dari data Rekening Koran, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /> <br /> Uang sebesar tersebut adalah berasal dari terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /> <br /> Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan untuk penggunaannya antara lain, sebagian diberikan Gathot Purwanto kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2008, terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /> <br /> 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> 3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAig0V22oi3Q2t_3dpUKj-HL1exXMhzXU5ImNOELMunW8U1BTfhx95R3C9NjKO6bjRnnHO0xfnMOusTpkmj6aqpOFiH0FXrA2BeyKOecoxke2GB9ikGFl6lYMoTjc6zvkuf-bDkqZX8vk/s640/Soeharto+dan+Tatang.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000<br /> <br /> Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD. Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera sebesar Rp2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /> <br /> Namun dari salinan rekening Koran rekening terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). <br /> <br /> Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /> <br /> Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /> <br /> Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Bahwa pembelian mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /> <br /> Pembelian mesin-mesin percetakan oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <br /> <br /> Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /> <br /> Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /> <br /> * Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /> <br /> Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /> <br />  2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /> <br /> 3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /> <br /> 4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujkEXWp8nHLakY1Xvzl-n09tFN7TTUPDhM1kmzW3L_kv1wbGRGtrC9BBJvFh7aa7gGtZSUxujp912cViARJ0I464k6_bX_IhyJD__9Hz9gl231vxXPGXbTtCv45kiz3itbVFXZDHOy-4/s640/IMG20200217105308.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus. Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /> <br /> Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh terdakwa Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /> <br /> 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /> <br /> 5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /> <br /> Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /> <br /> Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /> <br /> Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /> <br /> Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /> <br /> Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /> <br /> Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /> <br /> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal. Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="216" data-original-width="383" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbzYXkK5TPiYWFmbimSx72PuCVfkJkp-xPxGqWoeXhg4d8nT3ucRe88_yFI8z4CIHGA2Wwk5xi4U1S2tZ1u19RaoEPfmEpC96D09JBJ-IrLSAfkWEDQuyNYtlCRwib6IOu5El8M6h1Ars/s640/IMG20200316122936.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /> <br /> Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /> <br /> Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan sebesar Rp401.784.700. Biaya Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160.; 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan selama 2 tahun (2009 dan 2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /> <br /> Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1. Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2. Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /> <br /> Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /> <br /> Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) bersama-sama dengan Soeharto Bin Yakoen dan Gathot Purwanto telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018<br /> <br /> Sehingga JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen)</div>

News Tipikor Terdakwa Tatang, Bos Koran Harian Surabaya Sore Divonis Lepas

“Ketua Majelis Hakim Tipikor Kalah Dengan Dua Hakim Ad Hock dalam mengabil Keputusan, hasilnya, Terdakwa DR. H. Istiawan Witjaksono Ali...

»

KPK Vs Mantan Anggota DPRD Kota Malang Jilid II

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLIyjs5W23_afBDyKAJsdECQcm6doSD8SBp10mZhSlLBcJd9TaLYcItuZcmVb98GjIp0B6W4aGpLb9l96TRW4CbrkhBKssJC6ytQXVkUUs05ircAqvxKor5swW9fwnqYQ9xVV8EH9OVSI/s1600/IMG20181205122429.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLIyjs5W23_afBDyKAJsdECQcm6doSD8SBp10mZhSlLBcJd9TaLYcItuZcmVb98GjIp0B6W4aGpLb9l96TRW4CbrkhBKssJC6ytQXVkUUs05ircAqvxKor5swW9fwnqYQ9xVV8EH9OVSI/s640/IMG20181205122429.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;">JPU KPK Arif Suheranto : Kami akan menghadapi PK dari para Terpidana Korupsi, mantan angota DPRD Kota Malang</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Versus para mantan anggota DPRD Kota Malang Periode 2014 – 2019 selaku terpidana Koruptor dalam Jilid II mulai berlangsung.<br /> <br /> Perlawanan yang dilakukan para Koruptor Suap APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.5 M, dan Gratifikasi uang “Pokir sejumlah Rp700 juta dan Sampah senilai Rp300 juta” yang totalnya sebesar Rp5.5 milliar adalah dengan cara mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.<br /> <br /> Dalam kasus Jilid I, KPK berhasil menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DRPD Kota Malang periode 2014 – 2019 yang terdiri dari seluruh unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi serta anggota) ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, dan membuktikan bahwa perbuatan ke 42 anggota Dewan yang terhormat di Kota Malang itu berhasil dengan dinyatakannya bahwa para terdakwa yang kini menjadi terpidana itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a (Dakwaan pertama) dan pasal 12 huruf B (Dakwaan Kedua) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7XFDF_YUqgUz5ghN6aZ_IFWt6rFacjrYC8aqAsQFWPNJYuZxamgkbVb2REIS_vjHj811pHFjhFqCV3aqvbP_3UJJ2mqQozvtNzMiRcC1JgprN4Pjxbl_pXgA8iXd0N8yWZUtmB-tMJ6Y/s640/IMG20181219152908.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Para terdakwapun tak satu yang mengatakan pikir-pikir bahkan menolak, melainkan menerima putusan (Vonis) dari Majelis Hakim. Dimana para terdakwa di Vonis antara 4 hingga 4.8 tahun penjara serta hukuman untuk membayar uang pengganti yang besarnya sesuai yang suap dan gratifikasi yang dinikmati para Koruptor itu.<br /> <br /> Nyata namun aneh. Setelah menerima putusan (Vonis) pidana penjara badan dan hukuman membayar uang pengganti, bahkan sebahagian telah mengembalikan (membayar) uang tersebut pada saat persidangan dan ada juga setelah Vonis, kini para Koruptor itu tak menerima di Vonis lalu mengajukan PK.<br /> <br /> PK atau Peninjauan Kembali perkara Korupsi yang diajikan para Koruptor itu tanpa ada Novum atau Bukti baru yang diajukan dalam persidangan PK diPengadilan Tipikor Surabaya. Lalu apa yang diusung sebagai dasar PK ? Ternyata hanya mengatakan tidak menerima uang Suap dan Gratifikasi.<br /> <br /> Hal itu dikatakan JPU Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co beberapa hari lalu di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya seusai persidangan PK yang diajukan terpidana 4.8 tahun penjara yaitu Ya’qud Ananda Gudban</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Perlu diketahui,  Ya’qud Ananda Gudban adalah terpidana kedua yang mengajukan PK. Sebelumnya adalah terpidana Sulik Lestyowati<br /> <br /> “Tidak ada bukti baru atau saksi yang diajukan oleh terpidana (Ya’qud Ananda Gudban). Saksi yang dibawa juga sesama terpidana dan sudah pernah diperiksa di persidangan. Begitu dengan terpidana Sulis (Sulik Lestyowati),” kata JPU KPK Arif Suhermanto.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCyxkahE2WoniapOgPH0gVozPltTi5_38tmvDLUVdFBfol7H4pGp0F6bzaCCyPisIn0uWUaEXOQvXRiZF48zmQQ740sQgFrzQuyDq8Sxpf95dTq8YgbyiFFcCbUBC0GnAA0sG21fMRBvw/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK Arif Suhermanto menanggapi, bahkwa KPK siap menghadapi bila seleruh terpidana akan mengajukan PK. Hal itu dikatakah JPU KPK Arif Suhermanto menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait isu yang beredar bahwa para Koruptor itu akan ramai-ramai mengajukan PK<br /> <br /> “Bisa jadi, dan kita siap aja kalau para terpidana itu mengajukan PK,” jawab JPU Arif Suhermanto dengan santai<br /> <br /> Kasus inipun salah satu Kasus Korupsi yang menarik perjatian rakyat Indoonesia, mulai dari pemulung hingga pejabat negara. Sebab, KPK telah menyeret sebanyak 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Anton sebelum masa jabatannya berakhir.<br /> <br /> <b>Selain menarik sekaligus menjadi “Teka Teki” di masyarakat Khususnya Kota Malang. Alasannya ??? </b><br /> <br /> 1. Nama Subur Triono yang juga anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 hingga detik ini AMAN, NYAMAN DAN TENTRAM karena tidak terseret. Ada apa antara KPK dengan si Subur Triono ?. Apakah karena Subur diangakan sebagai “Kawan” alias JC (Justice Collaborator)?. Apakah JC bebas dari jeratan Hukum ? <br /> <br /> Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakukan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Justice Collaborator (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. <br /> <br /> JC tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya. <br /> <br /> <i>Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang berbunyi : Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk</i><br /> <i>memberikan kemungkinan, dalam kasus tertentu, untuk mengurangi hukuman terdakwa yang memberikan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.</i></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj2i95S-Re5kCXRh66vEzXawhhyrbn2jdQKm6-D5aXJT0Y5NsPyy3rKI7eH_HXBU34xpdn0aWrkEQXeOfLqedEnbk7GIuP5l3bsjV1psqYCQQLbbRkXuJNZDvaIkuS5jQEtcZohLrUHoU/s1600/Nanda+I.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 yang berbunyi : Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memberikan peluang, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan terhadap penuntutan kepada orang yang menunjukkan kerja sama yang penting dalam penyidikan atau penuntutan kejahatan menurut Konvensi ini.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="color: red;">Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 ayat (1) dan (2).</span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>ayat (1) berbunyi : Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ayat (2) berbunyi : Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain Subur Triono, masih ada Teddy Sujada selaku Kabid PUPPB Kota Malang. Sebab, Teddy inilah yang mengumpulkan duit sebanyak 900 juta sebagai uang “Pokir” dari 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang, lalu melaporkannya ke Ke Kepala Dinas PUPPB yang juga sudah di Vonis terlebih dahulu sebelum 42 anggota Dewan serta Wali Kota Malang dan kemudia mantan Sekda Kota Malang yang sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya Pemprov. Jatim</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Lalu bagaimana dengan 45 kontraktor di lingkungan Dinas PUPPB Kota Malang yang memberikan uang sebanyak Rp900 juta ke Teddy ? apakah itu dianggap sah menurut Hukum ? </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi lanjuta kasus Korupsi Suap oleh terpidana 2 tahun, Hendarwan Maruszaman, anak Mantan (alm) pejabat tinggi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) terhadap Ketua DPRD Kota Malang terkait pembangunan Jembatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2015 ?</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Semula masyarakat mendukung penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi di Kota Malang oleh KPK. Namun dukungan itu secara perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan karena hingga hari ini tak ada kelanjutan dari kasus yang menghebohkan masyarakat Kota Malang Raya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Belum lagi puluhan kasus Korupsi dari kelanjutan kasus Korupsi Tangan Tangan maupun penyidikan yang dilakukan KPK di Jawa Timur, diantaranya, Kabupaten Jombang, Nganjuk, DPRD dan Dinas Pemprov Jatim, Tulungagung, Blitar, Pasuruan, Kabupaten Malang, Mojokerto Kota dan Kabupaten</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOr49sBEDW9OtzeUov0Ep7CLGUthkLTeThz0giSwyHkQPDCNlX4MjN90uqhHKH1FyJ8XsQNFcRCImEHAC55DceXM9HLNDUBxvJoxn-U5r4X0TzZxJywxO0xljXFduDwYsJRlN8GHAdFKM/s1600/Sulik+II.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga masyarakat akhirnya meduga, bahwa kasus yang menyeret 42 anggota DPRD Kota Malangperiode 2014 – 2019 termasuk Wali Kota Malang, Kepala Dinas PUPPB dan mantan Sekda Kota Malang “berbau Politik” karena saat itu berdekatan dengan Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Malang periode 2018 – 2023 dan Pemilihan Legis Latif perioe 2019 – 2024.<br /> <br /> Yang akhirnya, Mohammad Anton dan Ya'qud Ananda Gudban yang masing-masing maju sebagai calon Wali Kota Malang kandas dibalik jeruji besi alias penjara.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya dalam kasus terpidana Ya’qud Ananda Gudban. Ya’qud Ananda Gudban, adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Ketua Fraksi Hanura - PKS, yang kemudian mencalonkan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2024 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, namun wanita cantik ini terjerat dalam kasus Korupsi suap dan Gratifikasi bersama seluruh anggota DPRD Kota Malang lainnya saat pembahasambahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, dan dinyatakan terbukti bersalah sehingga wanita yang akrab dipanggil Nanda ini pun divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, serta hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang suap dan gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp150 juta dan pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok.<br /> <br /> Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 19 Desember 2018),  dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dengan dihadiri Tim JPU KPK Burhanuddin, Arif Suhermanto dkk.  Sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantanya  Fatra M. Zein dkk dari Jakarta sebagai PH terdakwa Ya’qud Ananda Gudban.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung dalam III session, masing-masing sebanyak 6 terdakwa dalam 1 berkas perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara  terhadap 17 terdakwa lainnya yang juga selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, diantaranya Terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara ) sidang session I.<br /> <br /> Dalam session ke II, dengan terdakwa Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sesion ke III adalah terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara.<br /> <br /> Dalam persidangan sejak awal pada tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menolak dakwaan Jaksa. Bahkan terdakwa selaku mantan calon Wali Kota Malang ini bersumpah dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya dan mengatakan tidak menerima uang apapun.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQxYpVLyiwmfay9cVu4LoOua5ExbNnb_UUzsl3MYrorFSy8ZovE6Fqwc1-UaTridJrCPlODvkBOd41nwS8b44Ic8_5ZOCYr3g9eGtW22ZuFbQ61KC_6guGPMSvh_ICHGuN6qQ1foRzbYU/s1600/III.jpg" /></div> <div style="text-align: justify;"> Namun apapun kata terdakwa, putusan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan Majelsi Hakim sendiri.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang pokir sebesar Rp12.5 juta setiap anggota Dewan adalah atas usulan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban. Putusan Majelis Hakim ini sama dengan keterangan saksi dalam persidangan. Walu dalam persidangan, terdakwa tak mengakuinya. Bahkan terdakwa mengatakan tidak menerima uang apapun dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa penerimaan uang oleh para terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang haruslah dianggap suap dan gratifikasi karena terdakwa tidak melaporkannya ke KPK dalam kurun waktu 30 hari sesuai dengan Undang-Undang.<br /> <br /> Tedakwa Ya’qud Ananda Gudban pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bdersalah menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf a dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda, Rabu, 19 Desember 2018</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjblJHfRXHXIFLgwuOTZI4foUItSqq1qzc_LSi-LpFZo4WKuCZhOCWV9rt-nba18xGw7Wvktp6RXXzHTR4L6kVtFFdvo_gsg24Gn4bl2TalQIWXjU-iii1rc84g8X_l4lglIt-5ymxO4nY/s640/IMG20181205122801.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya.<br /> <br /> Ke- 18 terdakwa ini sama-sama dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiamana dalam dakwaan kesatu dan kedua, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1)<br /> <br /> Para terdakwa di pidana penjara antara 4 tahun dan 1 bulan hingga 4 tahun dan 8 bulan. Hukuman pidana tambahan juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap semua para terdakwa, yaitu dengan mengembalikan uang yang diterimanya. Selain itu, para terdakwa juga di hukum berupa pencabutan hak politiknya masing-masing selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok (lihat tabel).</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwoge8QFLDU5l0S4ceh5o1cxklwQIeMu8Vc99xvSTDaHfxjpVziIo63KTidyRRgPfN9jMeWa3ZQrpcclslHyBHbklqGWVMI9kelSeuIUkDuYleBLu_5uQ8UCMxiLlegMr-o_mQ8nC-4U/s1600/Saksi+Afdhal+Fauza+%2528kanan%2529+dan+terdakwa+Yaqud+Ananda+Qudban.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibwoge8QFLDU5l0S4ceh5o1cxklwQIeMu8Vc99xvSTDaHfxjpVziIo63KTidyRRgPfN9jMeWa3ZQrpcclslHyBHbklqGWVMI9kelSeuIUkDuYleBLu_5uQ8UCMxiLlegMr-o_mQ8nC-4U/s1600/Saksi+Afdhal+Fauza+%2528kanan%2529+dan+terdakwa+Yaqud+Ananda+Qudban.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> Atas putusan Majelis Hakim, 3 dari 18 terdakwa mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. Sementara 15 terdakwa lainnya menerima dan telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya melalui KPK pada saat proses peridangan berlangsung. Pada hal sebelumnya, tak satu pun para terdakwa ini yang mengakui telah menerima uang pokir, karena para terdakwa mengatakan bahwa itu adalah uang rezki dari Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun pada persidangan sebelumnya.<br /> <br /> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Dalam surat tuntutan JPU KPK </span></span><br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyebutkan, terkait pembahasan Perunahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dan penerimaan uang Pokir sebesar Rp15 juta dan uang sampah Rp10 jta pada pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 (satu) persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2017 yang masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, sedangkan untuk setiap anggota sejumlah Rp100 juta, pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, pada November - Desembaer 2014.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membeberkan dalam surat tuntutannya, sedikitnya 10 (sepuluh) kesalahan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban diantaranya, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU yang dalam percakapan tersebut membahas Pokir dan percepatan pembahasan Perubahan APBD. Percakapan terdakwa dengan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dengan sebutan “synk”  oleh Cipto, termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai oleh terdakwa.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_DycrsKHotXSpdRNyVrUemR3XAu8Fj1klt1eKTizqMCkSsZb_zl_Fc2vB8MZ2JN0LTRinHlpAeMqZLQdxEBYfwwSl8KtrraW6oOpGfKRHhneU4lz8MJ51u6PPzwzNzErQPVcfXXriDU0/s1600/IMG20181205120751.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="608" data-original-width="343" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_DycrsKHotXSpdRNyVrUemR3XAu8Fj1klt1eKTizqMCkSsZb_zl_Fc2vB8MZ2JN0LTRinHlpAeMqZLQdxEBYfwwSl8KtrraW6oOpGfKRHhneU4lz8MJ51u6PPzwzNzErQPVcfXXriDU0/s1600/IMG20181205120751.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono disalah satu tempat di Kota malang. Selain itu, JPU KPK juga menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit Puji Astuti yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang mengusulkan uang pokir menjadi Rp12.5 juta untuk setiap anggota yang semula oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Dewan. Sedangkan keterangan Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan. Sehingga atas perbuatan terdakwa, JPU KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselnggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1079" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-a_MEjCYWF0aImiGoWe85EFCCLDl173l1oIIfF1ehLgy6tpgVkpEsN9O_wPhHM795gFFmxPKf51WJhcTeTSmbrc4E7qTMmhUKzb6IG85F2q6aSbhtbXvmMzhW-uJqa5EfrTihXcZLnfY/s640/IMG20181205121155.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya<br /> <br />  Yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixUKgfaynCL-xQpkjkd1i-v94_dxEVfmrrDyak9smCgX3VaASCx8kUY3KN3V6hhPIz0ASlG56TzP_hm9BjbQJLCFgtA3lN4IKYKSYFC48uMghsWXJipXzK_1WN6JQiOXA8CnOrOqb3hDQ/s1600/IMG20180912163535.jpg" /> “Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi18dBXjNjXE1cNDh5v405kmxZR9hltL9McSXkn-_mjmrcyTcrG1vdG4KuJRuCJ2M3IWh2IpbDZ9LMlcCaQWsxh3bVMHgU-POurWAg-akV44JwE7wsUrUMEALyRtK5tj-0xZJRosSSrONM/s640/Terdakwa+Nanda.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas.<br /> <br /> “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang.<br /> <br /> <span style="color: red;"><b>Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah :</b></span><br /> <br /> 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,; <br /> 2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,;<br /> 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,;<br /> 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,;<br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,;<br /> 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,;<br /> 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,;<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,; <br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000;<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,;<br /> 11. Salamet sebesar Rp15.000,;<br /> 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,;<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,;<br /> 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,;<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,;<br /> 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp12.500.000,;<br /> 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,;<br /> 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4yo9RU2V-aWiLqz8k1VXKcZxJw7pjtPAHymHgYnvgOzdPUdfkiMy8lq0T2x5DuWoWlmXqv8f4WQweGYG1TyNArH274mewp-vdksxo4Q2p3srJ-RnmQaALbOqCT6cRxxrU7i2gP-IehHs/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4yo9RU2V-aWiLqz8k1VXKcZxJw7pjtPAHymHgYnvgOzdPUdfkiMy8lq0T2x5DuWoWlmXqv8f4WQweGYG1TyNArH274mewp-vdksxo4Q2p3srJ-RnmQaALbOqCT6cRxxrU7i2gP-IehHs/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui.<br /> <br /> “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxJ9vJtfmQDnib3jAPNt0SXjHZa6mD3MkMiBgmxNMcwXVxxD-mMGCOSUPP-EoO2dVa6ryj6_pm0mrcfglIC1Xu7-UtUZfJgyr6moIVu9PAgEB-0kIqYK6A-vkt2wFUepnbbFo_YPFSK2g/s640/IMG20180912182248.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.<br /> <br /> “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwyBcKPL14KcUW4NK1ZTyml8wRiw3U7bApdZh51Ez6VrF5q5rd87sZBnAtWaM-71aKHFgazQOCCo8VD9BFTSm8pV_U44VzzSWEqb5vXSOndT_oex4pWvI-5qR-azcG1CfDOLeh6zuMAgE/s640/Terpidana+Hendarwan+Maruszaman.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><b> Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang “Sampah” adalah :</b></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000<br /> 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000<br />  3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000<br />  4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000<br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000<br />  6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000<br />  7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000<br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000<br /> 11. Salamet sebesar Rp10.000.000<br /> 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000<br />  14. Suprapto sebesar Rp5.000.000<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000<br /> 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000<br /> 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000<br />  18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000<br /> <br /> Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015<br /> JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni :</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtlgdk4yqbMQyvI39WxV5sdO3_ZvuVB1Bw1b03WJgBc4xu4b5QL6G4EHBGsTZ3LQj0Z9vMDeO8wiydROChUfV6ZGacyAR6gQ0aD1oKV84P-WDCuDkx3uJtUbrvjqEFkYDBsb5LdZ7DoMQ/s640/Erik+Armando+Talla+%2528duduk%2529+dan+Lazuardi+Firdaus+%2528pakai+Peci%2529+mantan+Pimred+Radar+Malang.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000<br /> 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000<br /> 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000<br /> 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000<br /> 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000<br /> 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000<br /> 7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000<br /> 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000<br /> 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000<br /> 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000<br /> 11. Salamat sebesar Rp125.000.000<br /> 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000<br /> 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000<br /> 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000<br /> 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000<br /> 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000<br /> 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000<br /> 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta<br /> 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta,<br /> <br /> “Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK<br /> <br /> Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan :<br /> <br /> JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<br /> <br /> “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian<br /> <br /> JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntut terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 7 tahun. Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (Jen)</div>

News Tipikor KPK Vs Mantan Anggota DPRD Kota Malang Jilid II

JPU KPK Arif Suheranto : Kami akan menghadapi PK dari para Terpidana Korupsi, mantan angota DPRD Kota Malang BERITA KORUPSI .CO – Ko...

»