Pejabat ESDM Pemprov Jatim Divonis 1.4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQT6UzNeqchCsTdSiDQYvPUYhJWuLwr8BhEMNoReB8L3XTml42awQWrfmz6z3MT8oSBH8iWKdSzSerX8bQT9T4CSw83QVcZyCS3NbTo-m_9La78TLHnnYdVA-ejENw098oMomUxxcIFDg/s1600/Ali.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="455" data-original-width="683" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQT6UzNeqchCsTdSiDQYvPUYhJWuLwr8BhEMNoReB8L3XTml42awQWrfmz6z3MT8oSBH8iWKdSzSerX8bQT9T4CSw83QVcZyCS3NbTo-m_9La78TLHnnYdVA-ejENw098oMomUxxcIFDg/s640/Ali.png" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span>Jumat, 6 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah (Rp50 juta)  subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa Kasus Korupsi Tangkap Tangan Jilid II, yakni Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Sementara dalam Jilid I dengan terpidana 1 (satu) tahun penjara Kholiq wicaksono selaku Kepala Seksi (Kasi) Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Timur yang ditangkap Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Polda Jatim pada Oktoober tahun lalu dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp30 juta sebagai biaya pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017, yang sebelumnya telah membuat laporan ke Polda Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018 milik Nurul Aandri<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Ali Hendro Santoso dibacakan oleh Majelis Hakim diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur yang diketuai I Wayan Sosiwan dengan diabaantu 2 (dau) Hakim Anggota yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Paanitra Pengganti (PP) Hery Marsudi, yang dihadiri Tim Penasehat Hukum terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum (JPU)<br /><br />Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Ali Hendro Santoso, lebih ringan 8 (delapan) bulan dari tuntutan JPU Kejari Surabaya. Sebeb JPU Kejari Subaya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahundan denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Ali Hendro Santoso terbukti secara sah meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana penjaran dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas vonis tersebut, terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa sama-sama mengataan pikir-pikir.<br /><br />Anehnya. Terdakwa Ali Hendro Santoso dan terpidana Kholiq wicaksono dinyatakan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi “menerima suap” sebagaiamana dalam pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sementara “Si pemberi suap yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang yang sama tidak terseret?”<br /><br />Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;<br /><br />Pertanyaannya, mengapa penyidik Kepolisian dan JPU tidak menjelasakan/menyebutkan, dari siapa terpidana Kholiq wicaksono dan terdakwa Ali Hendro menerima uang suap sebesar Rp30 juta itu ?. <br /><br />Apakah si “pemberi uang suap” tidak dapat dijerat dan diproses hukum dalam pasal 13 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi dalam kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), karena adanya laporan dari sipemberi uang ?<br /><br />Pasal 13 berbunyi ; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan pakar hukum pidana dan Tindak Pidana Korupsi dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu.<br /><br />“Hehehe…..ini Tim Saber Pungli ia. Tidak bisa dong, pasal 11 itu ada gandengannya pasal 13. Ada yang menerima tapi tidak ada yang ngasih bagaimana?. Secara normatifnya, kalau ada penerima, berarti ada pemberi,” ujar Prof. Dr. Nur Basuki Minarno.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAfx9PrvH0WyFbGb-Pk8WMxW7mGPu1Zxsj3MnK5_M6kdM2rgvM7E-4huMygm88B26bonY9LYYcIyvMDaLCe20XT5D53d5si2t43gb7VS414UJ_5CnC-zxg-WnwzZXQv2d-7xLMX8ZNAo/s1600/IMG20190315152033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIAfx9PrvH0WyFbGb-Pk8WMxW7mGPu1Zxsj3MnK5_M6kdM2rgvM7E-4huMygm88B26bonY9LYYcIyvMDaLCe20XT5D53d5si2t43gb7VS414UJ_5CnC-zxg-WnwzZXQv2d-7xLMX8ZNAo/s640/IMG20190315152033.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara Fakta persidangan yang terungkap dalam Jilid I, setelah Nurul Aandri menerima dokumen Ijin SIPU dari Kholiq wicaksono, kemudian Nurul Aandri yang saat itu bersama beberapa petugas Polda Jatim, mendatangi Kholiq wicaksono dengan menyerhkan uang sebesaar Rp30 juta. Karena Kholiq wicaksono tidak mau menerima, Nurul Aandri tetap menyerahkan duit sebesar Rp30 juta itu dengan alasan, Ia (Nurul Aandri) takut untuk membawa uang itu pulang ke Jombang. Akhirnya Kholiq wicaksono pun menerima, dan saat itulah Kholiq wicaksono langsung ditangkap Polisi.<br /><br />Saat itu, tanggal 1 Oktober Januari 2018 sekitar pukul 12.40 Wib, Petugas Polda Jatim (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) melakukan penangkapan terhadap Kholiq wicaksono, turut juga diamankan Nurul Aandri di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Fakta lain yang terungkap dalam persidangan maupun dalam surat dakwaan JPU  adalah, bahwa negoisasi biaya pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang pada tanggal 20 Juni 2017 yang diajukan oleh Nurul Aandri bukan dengan terpidana Kholiq wicaksono, melainkan penetuan biaya antara terdakwa Ali Hendro Santoso dengan Nurul Aandri.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU menyatakan, bahwa terdakwa Ali Hendro Santoso selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur, pada Hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Aula (Ruang Kristal) Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Jalan Tidar No. 123 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Terdakwa Ali Hendro Santoso telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Kholiq Wicaksono (yang penuntutanya dilkukan secara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang Iain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :<br /><br />Pada tanggal 20 Juni 2017, Nurul Aandari mengajukan Permohonan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk Komoditas Pasir dan Batu seluas 5,55 Ha yang berlokasi di Sungai Regoyo Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ke kantor Pelayanan Ijin Terpadu (P2T) Prov. Jatim untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.<br /><br />Sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Nurul Aandari melampirkan dokumen berupa ; Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili Usaha, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan atau Geologi, Salinan Persetujuan/Penetapan IUP, Dokumen Rencana Kerja Eksplorasi, Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Surat pernyataan tentang kebenaran salinan dokumen yang dilampirkan dalam permohonan, Bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah serta Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah.<br /><br />Setelah dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur, selanjutnya P2T Prov. Jatim menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor : P2T/ 192 / 15.01 / XI / 2017, tanggal 2 Nopember 2017<br /><br />Setelah IUP Eksplorasi diterbitkan oleh Kantor P2T, Nurul Aandari selaku Pemohon wajib membuat dokumen tehnis berupa :1. Laporan Eksplorasi,; 2. Dokumen study kelayakan tambang,; 3. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. X,; 4. Dokumen Rencana Reklamasi, dan 5. Dokumen Rencana Pasca Tambang<br /><br />Pada sekitar bulan Januari 2018, saat Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim untuk meminta panduan pengurusan izin, Nurul Aandari bertemu dengan Ali Hendro Santoso, dan pada pertemuan tersebut Nurul Aandari minta Nomor HP Ali Hendro Santoso. Ali Hendro Santoso juga memberikan gambaran biaya pengurusan pengesahan Rekomendasi Teknis sebesar Rp10.000.000 s/d Rp15.000000, dan saksi juga menyampaikan ”untuk pak Kadisnya, perhektar minta Rp50.000.000, karena punya ibu luas lahannya 1,12 Ha, kurang lebih Rp75.000.000, dan dijawab ”banyak sekali pak ya”.<br /><br />Selanjutnya dokumen tersebut diatas dimasukkan ke Kantor Dinas ESDM Prov. Jatim di Jalan Tidar No. 123 Surabaya untuk dimintakan rekomendasi tehnis Ijin Usaha Pertambangan/dimintakan pengesyahan oleh Dinas ESDM Prov. Jatim. Rekomendasi tehnis yang dimintakan Nurul Aandari pada Kantor Dinas ESDM adalah sebagai :<br />a. Rekomendasi tekhnis Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP),; b. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan c. Rekomendasi tekhnis Ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi masih dalam proses dan sampai pada Aspek Finansial yaitu jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkaQCg0scD8ocVfytOshJTXfWTcsW4emE-BvtgqJte2M1E66rzA_7lSIEY_lVDzL0SNScDya7VLlCZlA5hCAQnQ3S68-rCEwZ-7El6nxQ9t57dHg7xMJ8P4u9D1t4fOiy7mlGINKHZWM/s1600/1-.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="400" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqkaQCg0scD8ocVfytOshJTXfWTcsW4emE-BvtgqJte2M1E66rzA_7lSIEY_lVDzL0SNScDya7VLlCZlA5hCAQnQ3S68-rCEwZ-7El6nxQ9t57dHg7xMJ8P4u9D1t4fOiy7mlGINKHZWM/s640/1-.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Sekitar April 2018, dilakukan pemaparan terhadap kelima dokumen tehnis diatas yang dipimpin Kholiq Wicaksono, selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim yang mana saat itu Nurul Aandari dibantu Marselius Deddy Kasih selaku konsultannya.<br /><br />Dari pemaparan itu terdapat beberapa revisi, dan setelah diperbaiki oleh konsultan diserahkan kembali kepada Dwi Yuda Wahyu Setya Wahyudi selaku Evaluator Dokumen yang selaku staf Bidang Pertambangan. Sebelum Dinas ESDM Prov. Jatim menerbitkan Rekomendasi Teknis / dokumen tersebut, pada tanggal 2 September 2018 sore hari, Nurul Aandari pernah dihubungi oleh Ali Hendro Santoso melalui telephone dan Whats App yang menyampaikan, ”ada pergantian Kepala Dinas, berkas ibu baru bisa dimajuin setelah pergantian Kepala Dinas”. Dan Ali Hendro Santoso juga menyampaikan dana yang harus saksi siapkan Rp50.000.000 untuk biaya pengesahan.<br /><br />Nurul Aandari bertanya, ”dulukan reng-rengannya Rp10 Juta sampai 15 Juta?". Dijawab Ali Hendro Santoso, karena disini yang kerja kan empat belas orang”. dan menyuruh saksi datang hari senin tanggal 3 September 2018 menemui Sdr. Kholiq”.<br /><br />Sesuai arahan Ali Hendro Santoso, kemudian Nurul Aandari menemui terdakwa Kholiq Wicaksono diruang kerjanya sekitar pukul 11.00 Wib. Dan pada pertemuan itu, terdakwa bertanya kepada Nurul Aandari, "Sudah disampaikan sama Pak Ali Hendro”. Dan dijawab Nurul Aandari, ”sudah pak, kok banyak ya pak". Kemudian terdakwa Kholiq Wicaksono, menyampaikan, ”Kalau ibu maju sekarang, nanti kena dua kali. Nunggu sertijab Kepala Dinas dulu, nanti kalau sudah masa transisi dan Kepala Dinas Baru sudah ada, baru berkas ibu bisa naik”, setelah itu Nurul Aandari pulang.<br /><br />Pada tanggal 24 September 2018, Nurul Aandari datang kembali ke kantor Dinas ESDM Prov. Jatim untuk menanyakan dokumen pengesahan Rekomendasi tehnis yang ternyata dokumen pengesahan Rekomendasi Teknis milik Nurul Aandari belum ditandatangani oleh Kepala Dinas yang baru.<br /><br />Pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018, Marselius Deddy Kasih mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa Kholiq Wicaksono untuk menanyakan ”Ijin rekomendasi pertambangan milik Nurul Aandari, apakah sudah selesai apa belum", dan dijawab ”sudah selesai dan silahkan diambil, mas Deddy juga ikut datang biar temani Bu Nurul, sekalian ngurusi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang”.<br /><br />Selanjutnya pada saat siang harinya sekitar pukul 14.30 Wib ditanggal yang sama (28 September 2018), Marselius Deddy Kasih menghubungi Nurul Aandari dan menyampaikan bahwa ”ijin sudah keluar, kapan mau diambil”, dijawab Nurul Aandari ”hari Senin (tanggal 1 Oktober 2018) saya ambil, mas Deddy temani saya ya nanti kita ketemuan di ESDM", dijawab oleh Deddy "baik Bu”.<br /><br />Dihari yang sama, Nurul Aandari menghubungi terdakwa Kholiq Wicaksono,  menanyakan apa benar pengesahan rekomendasi teknis miliknya sudah ditandatangani?. Lalu  dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono,  ”Sudah”. Nurul Aandari bertanya kembali ”Apa ndak bisa kurang pak dananya pak”. Dijawab terdakwa Kholiq Wicaksono "Ndak bisa bu, soalnya yang kerja didalem banyak bu”. Dan terdakwa Kholiq Wicaksono bertanya "Kapan ibu datang kesini (ke Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral)?”. Nurul Aandari menjawab ”Senin saya siap pak Kholiq”.<br /><br />Pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, Nurul Aandari datang ke Dinas ESDM Prov. Jatim bersama seorang laki-laki yang mengaku adiknya, dan Marselius Deddy Kasih untuk menemui terdakwa Kholiq Wicaksono, selanjutnya terdakwa Kholiq Wicaksono menemui Nurul Aandari  dengan membawa pengesahan rekomendasi teknis antara lain :<br />1. Surat Pernyataan Nurul Aandani.<br />2. Surat Kuasa dari Nurul Aandani kepada Setiajit, SH, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />3. Surat Nomor : 545/3345/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 perihal Surat Persetujuan  Dokumen Laporan Eksplorasi, StUdi Kelayakan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang yang ditandatangani Setiajit, Sh, MM selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />4. Surat Persetuiuan Dokumen Laporan Eksplorasi Nomor : S45/3346/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani Setiaiit, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumter Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />5. Surat Persetujuan Dokumen Stud! Kelayakan Nomor : 545/3347/124.2/2018 tanggal 26 Sep‘ember 2018 yang di‘andatangani Setiajit, SH.,MM., selaku Kepala Dlnas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />6. Surat Dokumen Rencana Keria dan Anggaran Biaya (RKAB) Nomor : 545/ 3348/1242/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim.<br /><br />7. Surat Dokumen Rencana Reklamasl Nomor : S45/3349/124.2/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatanganl Setiallt, SH., MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mheral Prov. Jatim.<br /><br />8. Surat Persetuiuan Dokumen Rencana Pasca Tambang Nomor : 545/ 3350/ 124.2/ 2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandamngani Setiajit, 5H,, MM., selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, dan 9. Surat Nomor : 545/3351/124.2l201 tanggal 26 September 2018 perihal Penyetoran Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang,<br /><br />Selanjutnya dokumen-dokumen tersebut ditunjukkan kepada Nurul Aandarl dan Marselius Deddy Kasih, kemudian Marselius Deddy Kasih diajak ke ruang terdakwa Kholiq Wicaksono dengan membawa dokumen tersebut diatas untuk dibuatkan tanda terima, kemudian dokumen tersebut dibawa oleh Marselius Deddy Kasih lalu Marselius Deddy Kasih menyuruh Nurul Aandari ke belakang atau ke ruangannya Terdakwa Kholiq Wicakson.<br /><br />Pada saat  Nurul Aandari bertemu terdakwa Kholiq Wicaksono, menanyakan untuk biaya pengesahannya “Ndak boleh kurang pak, karena luas Iahan kecil, kalau bisa gratis untuk biaya pengesahannya ini pak", dijawab terdakwa Kholiq “Ya sudah Rp30.000.000 saja bu”. Selanjutnya Nurul Aandari menyetujui permintaan terdakwa Kholiq Wicaksono.<br /><br />Selanjutnya Nurul Aandari  kembali ke ruang kristal yang disusul oleh tetdakwa Kholiq Wicaksono. Sekitar pukul 12.35 Wib menyerahkan amplop berwama coklat yang berisi uang tunai pecahan seratus ribu rupiah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh luta rupiah). Setelah amplop berwarna coklat diterima oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, kemudian dimasukkan ke dalam saku kanan celana belakang.<br /><br />Sekitar pukul 12.40 Wib, petugas (Penyidik Subdit III Tipikor Polda Jatim) mengamankan Nurul Aandari dan terdakwa Kholiq Wicaksono di kantor Dinas ESDM Prov. Jatim tepatnya di aula (Ruang Kristal).<br /><br />Setelah diamankan petugas, terdakwa Kholiq Wicaksono telah diketahui bahwa amplop berwama coklat sudah dimasukkan ke saku celana belakang dan setelah diperiksa (ternyata amplop berwama coklat tersebut berisi uang kertas seratus ribuan senilai Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000.000 tersebut adalah uang miik Nurul Aandari yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono sebagai pembayaran/biaya yans tidak resmi atas persetujuan Dokumen Teknis Pertambangan untuk atas name Nurul Aandari.<br /><br />Bahwa uang sebesar Rp30.000000 (tiga puluh luta rupiah) tersebut merupakan biaya yang tidak resmi untuk pengesahan rekomendasi teknis yang diminta oleh terdakwa Kholiq Wicaksono, dan karena merasa keberatan, Nurul Aandari membuat Surat Pernyataan tanggal 24 September 2018 yang ditujukan kepada Penyidik Polda Jatim terkait adanya permintaan biaya Persetujuan dokumen tehnis, yang intinya saksi keberatan dengan permintaan atas biaya tidak resmi yang diminta oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim, jika tidak memberikan uang, Nurul Aandari tidak akan mendapatkan hak berupa pengesahan rekomendasi teknis dari bidang pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan terdakwa Kholiq Wicaksono selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Pertambangan Bidang Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Prov. Jatim.<br /><br />Bahwa Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi hanya mengeluarkan rekomendasi tehnis setelah semua persyaratan administrasi Tehnis dipenuhi, dan terkait pelayanan semuanya melalui P2T Prov. Jatim dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jatim hanya memberikan rekomendasi tehnik setelah ada permintaan dari P2T Prov. Jatim.<br /><br />Sedangkan produk atau dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah Dokumen rekomendasi tehnik yaitu antara lain ; Rekomtek WIUP, Rekomtek Eksplorasi, Rekomtek IUP-OP, Rekomtek Pemberian ljin Gudang dan Handak, Ijin Kartu meledakkan, Rekomtek pembelian dan Penggunaan bahan peledak Rekomtek IUP-Pengolahan Pemurnian, IUP Pengangkutan penjualan, IUP Penjualan dan IUJP ( Ijin Usaha Jasa Pertambangan ). Yang berwenang untuk menanda tangani Dokumen Rekomendasi Tekhnis adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /><br />Terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis Ijin Pertambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov. Jatim adalah Pemohon yang mengurus penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijln Pertambangan bisa datang sendiri, namun disarankan untuk didampingi Konsultan Usaha Pertambangan yang mana untuk rekomendasi tersebut adalah sebagai Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu :<br />1. Aspek Administrasl dari PZT yaitu mensurus ke Kantor UPT PZT Dinas Penanaman Modal<br />Prov Jatlm yang kemudlan dimlntakan rekomendasl kc musing-maslng lnstansi terkait.<br /><br />2. Aspek tekhnls dimlntakan ke Dinas Energl Sumber Daya Mineral Prov Jatim sesual dengan lokasl permohonan dan RTRW yang menseluarkan darl Pemerintah Kata tergantung dart satker mana yang dltunjuk o'eh Pemerintah Kata serta rekomendasi dari pemilik lahan.<br /><br />3. Aspek lingkungan yaitu surat pemyataan sanggup taat UU Lingkungan,; 3. Aspek finansial,  yaitu pemohon harus membayar cetak peta dengan biaya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kasda Prov Jatim dan pencadangan wilayah dengan biaya  sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana merupakan penerimaan negara bukan pajak dan pemohon membayar sendiri dan tanda bukti pembayaran ditunjukkan ke Dinas Energi  Sumber Daya Mineral Prov Jatim.<br /><br />Dasar hukum terhadap pengurusan penerbitan persetujuan dokumen tekhnis ijin Penambangan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Prov Jatim adalah UU RI No. 4 tahun 2008 tentang pertambangan mineral dan batubara,; PP No. 22 tahun 2010 tentang wilayah penambangan,; PP No. 23 tahun 20101entang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara,; Persub No. 49 tahun 2016 tentang pedoman penerbitan IJIn bidang energl dan sumber daya mineral,; Kepmen ESDM no. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan dokumen tekhnis,; Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dokumen reklamasi dan pasca tambang.<br /><br />Bahwa perbutan terdakwa Ali Hendro selaku selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Manusia) Provinsi Jawa Timur meminta biaya pengesahan rekomendasi dokumen tehnis diluar ketentuan resmi, bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas.<br /><br />Perbuatan terdakwa Ali Hendro sebagaimana diatur dan dianmm pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Pejabat ESDM Pemprov Jatim Divonis 1.4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO - Jumat, 6 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman ...

»

Ada Kasus dugaan Korupsi Baru Dari Sidang Korupsi Jasmas

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSkEyEmC9eEw3ZzVNXUVDWwxLNozm6yzKHJm8HBhOyCMaBhWG2LA8Xn_5b6JNWBYMoQxqcZopQKHqLodfOV_CZ6GQKPZPi1TWimC9fOeQ8CzZPuZjbUTkmZSRBuTS-_PysBTxXFMJbbU4/s1600/Dea.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="982" height="469" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSkEyEmC9eEw3ZzVNXUVDWwxLNozm6yzKHJm8HBhOyCMaBhWG2LA8Xn_5b6JNWBYMoQxqcZopQKHqLodfOV_CZ6GQKPZPi1TWimC9fOeQ8CzZPuZjbUTkmZSRBuTS-_PysBTxXFMJbbU4/s640/Dea.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dea Winnie</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Ada kasus dugaan Korupsi baru terkait proyek Paving dan Sarpras (sarana pra sarana) pada tahun 2015 lalu yang terungkap dalam persidangan kasus perkara Korupsi Jasmas Pemkot Surabaya (Selasa, 3 Desember 2019), dimana proyek paving tersbut didapat oleh anggota DPRD Subaya dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya.<br /> <br /> Proyek Paving yang diperole Binti Rochmah selaku anggota Dewan Surabaya periode 2014 -2019 dan dikerjakan oleh Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) pada tahun 2015, terungkap dari keterangan Dea Winnie selaku staf Marketing PT SSDS dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, pada Selasa, 3 Desember 2019.<br /> <br /> Dew Winnie bersama Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dihadirkan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, ke persidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk terdakwa Binti Rochmah dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas sebesar Rp27 milliyar lebih pada tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.9 milliyar lebih.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus Yunianto dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim Dea Winnie menjelaskan, bahwa dirinya sudah mengenal terdakwa sebelum adanya kegatan dana Jasmas, karena perusahaan milik Agus Setiawan Jong tempat Dea bekerja sudah mengerjakan beberapa proyek Paving dan Sarpras dari terdakwa. Namun terdakwa tak dapat menjelaskannya jumlah dan lokasi proyek yang dimaksud. Alasannya lupa.<br /> <br /> “Saya sudah mengenal. Mengerjakan proyek paving dari beliau (terdakwa Binti Rochmah). Saya lupa,” kata Dea.<br /> <br /> Dari keterengan Dea terkait proyek paving inilah menjadi pertanyaan sekaligus menjadi tugas baru bagi Kajri Tanjung Perak untuk mengungkap ada tidaknya “bobrok” dalam proyek tersebut, bagaimana proyek paaving itu bisa didapat anggota Dewan yang terhormat ini. Apakah sesuai prosedur, pemberian proyek paving oleh Dinas PU kepada Anggota Dewan Binti Rochmah ? <br /> <br /> Apakah hanya Binti Rochmah yang mendapat proyek dari Dinas PU atau ada anggota Dewan Lainnya ? Apakah fakta yang terungkap dalam persidangan terkait adanya dugaan Korupsi dapat ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum ? Beranikah Kejari Tanjung Perak untuk mengungkapnya atau menganggap bahwa keterangan Dea sebagai HOAX?<br /> <br /> Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak sekaaliguus sebaga JPU dalam perkara Korupsi Jasmas tak dapaat menanggapinya dengan pasti. Justru mengatakan, bahwa pintu Kejari Tanjung Perak terbuka bagi siapa saja yang memiliki data dan melaporkannya.<br /> <br /> “Silahkan melaprkan kalau ada data. Pintu Kejari Taanjung perak terbuka bagi siapa saja yang punya data dan melaporkannya,” kata Dimaz.<br /> <br /> Pada hal, Dimaz selaku penyik Kejaksaan punya kewenangan untuk mengungkap fakta-fakta baru yang terungkap dalam persidangan dengan bekerjasama dengan BPK RI atau PBKP Jawa Timur untuk melakukan audit, sama halnya saat Kejari Tanjung Perak menggenadeng BPK RI untuk mengungkap jumlah kerugian keuangan negara dalam kegiatan dana Jasmas yang saat ini disidangkannya. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Ada Kasus dugaan Korupsi Baru Dari Sidang Korupsi Jasmas

Dea Winnie BERITA KORUPSI .CO – Ada kasus dugaan Korupsi baru terkait proyek Paving dan Sarpras (sarana pra sarana) pada tahun 2015 la...

»

Pegawai Pemkot Surabaya Bisa “Jadi Tersangka” Korupsi Jasmas?

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIBJL6uB-9zJD0oeYVF2PIAhc8GPzv9hyphenhyphenrNzOgmZMcsakuIP1jb2Ul9QJhwgGVhv4x-QaQggABwipn1Y6mIiUBxr8gm6bvO1qdCEp_CE7NieJ-h15XB2U-ovD7ngCry-95MnN9HZjMPTk/s1600/IMG20190819153505.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="577" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIBJL6uB-9zJD0oeYVF2PIAhc8GPzv9hyphenhyphenrNzOgmZMcsakuIP1jb2Ul9QJhwgGVhv4x-QaQggABwipn1Y6mIiUBxr8gm6bvO1qdCEp_CE7NieJ-h15XB2U-ovD7ngCry-95MnN9HZjMPTk/s640/IMG20190819153505.jpg" width="360" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>Kasi Pidus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH : </b>Tidak menutup kemingkinan ada tersangka lain, tapi kita dengarkan dulu keterangan Ahli BPK </span></div> <br /> <br /> <br /> <b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b>Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Srabaya telah menetapkan 7 (tujuh) tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD ((Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /> <br /> Dari 7 tersangka/terdakwa, 6 diantaranya adalah anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yaitu Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah (Ketiganya saat ini sedang menjalani persidangan), Ratih Retnowati, Syaiful Aidy, Dini Rijanti (menunggu persidangan tanggal 10 Desember 2019). Sedangkan Satu terdakwa lainnya adalah Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari kegiatan dana Jasmas.<br /> <br /> Apakah yang terseret hanya ke-7 terdakwa/tersangka ini?. Apakah 2 (dua) pegawai Pemkot Surabaya akan terseret sebagai tersangka? Bisa jadi, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus perkara Korupsi dana Jasmas sebsar Rp27.465.033.400 yang bersumber dari uang rakyat lewat APBD Kota Suraya tahun 2016 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61<br /> <br /> Hal itu seperti yang katakan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, kepada beritakorupsi.co seusai persidangan dengan terdakwa Binti Rochmah dengan agenda mendengarka keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU, pada Selasa, 3 Desember 2019.<br /> <br /> “Psati akan dikembangkan, tetapi kita fokus dulu untuk sidang perkara ini,” kata Dimaz.</div> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9OsQmJ5ROjncSgDBu9d_nBC6KxqzbPe4YMutNqygNHYM14VBbxcOAA0tG2o-riLXETnx3XVvI2m9cllT8-C7mFFWmqocE-pOUdRLgtFJHPc2guMIdeC4RlfJXIss_oagGejxJKUig25I/s1600/1a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="620" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9OsQmJ5ROjncSgDBu9d_nBC6KxqzbPe4YMutNqygNHYM14VBbxcOAA0tG2o-riLXETnx3XVvI2m9cllT8-C7mFFWmqocE-pOUdRLgtFJHPc2guMIdeC4RlfJXIss_oagGejxJKUig25I/s640/1a.jpg" width="620" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edi Kristianto dan Ahmad Yardo Wifaqo (baju Batik)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Wartawan media inipun menanyakan lebih lanjut, terkait 3 (tiga) pegwai Pemkot Surabaya yang diduga terlibat, yaitu 1. Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya, 2. Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah dan ke-3, Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah.<br /> <br /> Sebab, ketiga nama terbut (Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo dan Mas Irawan Putra) tercantum dalam hasil audit BPK RI sebagai pihak terkait bersama 6 anggota DPRD Surabaya dan Agus Setiawan Jong atas terjadinya kerugian negara sebesar Rp4,9 milliyar, seperti yang terungkap dalam peridangan pada Selasa, 26 November 2019, saat Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa Binti Rochmah membacakan hasil audit BPK tersebut dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dan menanyakan kepada Edi Kristianto dan Ahmad Yardo Wifaqo, apakah sudah tersangka atau belum.<br /> <br /> “Dalam hasil audit BPK RI atas terjadinya kerugian negara sebesar Rp4,9 milliyar. BPK menyebutan tiga (3) nama pegwai Pemkot Surabaya sebagai pihak-pihak terkait bersama Agus Setian Jong dan 6 (enam) anggota Dewan Surabaya, yang terungkap dalam persidangan. Pakah ketiaga nama itu akan menjadi terangka berikutnya atau hanya ketujuh terdakwa/terangka ini?,” tanya wartawan media ini.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak sekaaliguus sebaga JPU dalam perkara Korupsi Jasmas mengatakan, tidak menutup kemungkinan.<br /> <br /> “Tidak menutup kemungkinan, tapi kita dengarkan dulu dari BPK,” jawab Dimaz<br /> <br /> Anenhya, penjelasan Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak ini sepertinya “tak berani” untuk menetapkan Ketiga pegwai Pemkot Surabaya ini sebagai tersangka, sekalipun sudah jelas BPK RI menyebutkan pihak-pihak terkait atas terjadinya kerugian negara sebesar Rp4.9 milliyar dari dana Jasmas yang bersumber dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya Taahun nggaran 2016. ADA APA ?<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, penetapan tersangka Agus Sitiawan Jong dan 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 serta jumlah kerugian negaara yang gembor-gemborkan Kejari Tanjung Perak adalah berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018. MENGAPA 3 PEGWAI PEMKOT SURABAYA YANG DISEBUTKAN BPK RI SEBAGAI PIHAK TERKAIT “DISELAMATKAN?”<br /> <br /> Selain nama-nama yang disebutkan BPK sebagai pihak terkait atas terjadinya kerugian negara, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak Agus Setiawan Jong diadili beberapa bulan lalu, dan kemudian terungkap lagi saat terdakwa Binti Rochmah diadili, dimana Tim Agus Setiawan Jong yang terdiri dari Dea Winnie, Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut terlibat aktif membantu Agus Setiawan Jong mulai dari menawarkan adanya kegiatan dana Jasmas ke Ratusan Ketua RT/RW di beberapa Kecamatan Koa Surabaya hingga pembuatan Proposal dan LPJ (Lapora Pertanggung Jawaban).<br /> <br /> Anehnya, penyidik Kejari Tanjung Perak dibawah Komando Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Tanjung Perak dipastikan tak meeyeret sebagai tersangka. Alasan Dimaz, karena tim yang dibentuk oleh terdakwa Agus Setiawan Jong hanyalah menjalankan tugas dan dibayar.<br /> <br /> “Kita lihat dulu perbuatan hukumnya. Mereka itu hanya menjalankan perintah dan dibayar,” kata Dimaz<br /> <br /> Yang menggelitik dari pernyataan Dimaz adalah karena perintah terdakwa dan digaji. Andai saja tim yang dibentuk terdakwa Agus Setiawan Jong tidak mengetahui sama sekali dan hanya mengantarkan sebuah dokumen ke Ratusan TR/RW termasuk ke Pemkot tanpa diketahui isinya, mungkin benar yang dikatkan Dimaz. Namun faktanya, orang-orang yang terlibat membantu terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui jelas, sehingga dapat menyampaikannya ke RT/RW dan juga membantu RT/RW membuat proposal, dan mengantarkan Proposal tersbut ke Pemkot.<br /> <br /> Bahkan Pegawai Pemkot Surabaya yang disebutkan BPK RI, bekerja sama dengan Dea Winnie untuk mengefalluasi proposal-proposal pengajuan dan hibah. <br /> <br /> “Andai saja kasus ini adalah kasus Narkoba, dimana yang ditangkap aparat penegak hukum itu adalah pengantar barang yang tidak mengetahui isinya, namun disuruh seseorang untuk mengantarkan dengan sejumlah uang sebagai imbalannya, bisa jadi takan ada yang lepas dari jeratan hukum”. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Pegawai Pemkot Surabaya Bisa “Jadi Tersangka” Korupsi Jasmas?

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH Kasi Pidus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah...

»

Empat Terdakwa Pembangunan SMPN 2 Sampang Divonis 1 Thn

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3HcY9Ak2NO9drpfJ5zHY9Z2n0B-jslJ9aGPUDpxnQ_nmIlpeuD7O5TVddJ3ClDRIBBMxuWi28c9Sh9y9ZIQKkHr6nK221RylS2ht8ZCwjrkzUjPLXBGkIfJrmjBeXXDVETkLQOvF-ZzY/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3HcY9Ak2NO9drpfJ5zHY9Z2n0B-jslJ9aGPUDpxnQ_nmIlpeuD7O5TVddJ3ClDRIBBMxuWi28c9Sh9y9ZIQKkHr6nK221RylS2ht8ZCwjrkzUjPLXBGkIfJrmjBeXXDVETkLQOvF-ZzY/s640/2.png" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Selasa, 3 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap 4 (empat) terdakwa masing-masing selam 1 (satu) tahun karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp135 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Sampang TA 2016 dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp134,8 juta.<br /><br />Keempat terdakwa itu (dengan perkara terpisah) adalah Didik Hariyanto Bin Hasan Basri, Direktur CV Bina Consultant, Sofyan Bin H. Hafid (satu perkara), Mastur Kiranda dan Noriman (satu perkara) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana, Lusi dkk dari kantor LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Keempat ini, dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) serta dihadiri Tim JPU Edi Sutomo dan Moch. Hasan dari Kejari Sampang<br /><br />Sidang perkara kali ini adalah lanjutan dari sidang sebelumnya dengan terdakwa Abd. Aziz (sudah divonis)  yang meminjamkan bendara (CV)-nya kepada terdakwaa Mastur Kiranda dengan imbalan (fee) sebesar Rp2.5 juta. Kemudian oleh Mastur Kiranda justru menjual pekerjaan itu kepada Noriman sebesar Rp25 juta. Sementara Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Sofyan dari CV Bina Consultan selaku Konsultan pengawas, tidak melakukan pengawasan pekerjaan. <br /><br /> Akibatnya, pekerjaan pembangunan Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang, Kabupaten Sampang itupun roboh sekaligus menghantarkan Abd. Aziz, Didik Hariyanto, Sofyan, Mastur Kiranda dan Noriman masuk penjara. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, akibat pekerjaan pembangunan Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang, Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan prosedur dan tidak adanya pengawasan yang mengakibatkan robohnya pekerjaan tersebut dan menibulkan kerugian keuangan negara. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan dianam dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh34q8t6WWVyELm6nRBXvT4sg2NUaiJm3pxgqMhE6pAz3Aaa-vZER9EeZXN1Xzq2WSGJEQL5UOSv4fL1NYyK0BfPGLLjATGUI0V_F36x0E1-ymgH4P4LBHisi_N6_tqruev86sW2yG_HI0/s1600/IMG20190924110724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh34q8t6WWVyELm6nRBXvT4sg2NUaiJm3pxgqMhE6pAz3Aaa-vZER9EeZXN1Xzq2WSGJEQL5UOSv4fL1NYyK0BfPGLLjATGUI0V_F36x0E1-ymgH4P4LBHisi_N6_tqruev86sW2yG_HI0/s640/IMG20190924110724.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selain kelima terdakwa ini, masih ada 2 terdakwa lainnya yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, yaitu M. Jupri Riyadi selaku PPK (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang pada saat proyek menjabat selaku Kepala Bidang) dan tersangka Ahk. Roji’un selaku PPTK yang tak lama lagi akan menyusul untuk diadili juga. <br /><br />“Menghukum terdakw Didik Hariyanto Bin Hasan Basri (terdakwa Sofyan Bin H. Hafi, Mastur Kiranda dan Noriman) dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Selain hukuman badan, para terdakwa ini juga dihukum untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp134.800.000 sudah dikembalikan terdakwa. Atas putusan Majelis Hakim, Keempat terdakwa maupun JPU menerimanya.<br /><br />“Putusan diterima. Masing-masing divonis 1 tahun denda Rp50 juta subsidair 1 bulan. Tuntutan kita sama. Masih ada 2 terdakwa yaitu Kepala Dinas selaku PPK dan PPTKnya,” kata JPU seusai persidangan </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang. <br /><br />Setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang. <br /><br />Dengan adanya penayangan RUP, semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Dari penayangan itu, penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang yang kemudian oleh sekretariat di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik (Dinas Pendidikan) Kab. Sampang, Sehingga kemudian oleh PPTK  Akh. Roji'un (tersangka dalam berkas perkara terplsah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia Jasa konsultan di inventarisir.<br /><br />Setelah diinventarisir kemudian PPK membuat surat kepada pejabat pengadaan yakni Sri Warsono untuk diadakan pengadaan langsung (PL) pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA. 2016 terhadap CV. Bina Consultant.<br /><br />Atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV. Bina Consultant dalam hal ini Terdakwa I Didik Hariyanto untuk memasukkan dokumen tahap pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan).<br /><br />Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga saat itu penawaran CV. Bina Consultant memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri/HPS).</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEl-h4uPvE3Xn2leaX9IOcECv8iSnbWpkCf0g0I7gkpMbfbq5Uz0tFGcoz5-_K4TR1DQ_do4HjvuoHXXNBtRGYWzZEBLHOBPmFLmaM_zjUFMpH3ok34nCqp4vp6nDP-lJ5T-CDn4u3Axw/s640/IMG20190924110818.jpg" width="640" /> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV. Bina Consultant untuk dilakukan negosiasi harga, setelah tahap negosiasi selesai. Kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV. Bina Consultant sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor:425/01-16.03. PRC.SMPN/KONTRAK /|V/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomor :425/16.03 /02.pwsvii/ 16.03/iII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016.<br /><br />Setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan, semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non fisik.<br /><br />Kemuidian Mastur Kiranda meminjam CV. Amor Palapa kepada Abd. Aziz dan memasukkan Proposal/Profile company melalui PPK yakni, lalu diserahkan ke PPTK yakni Akh .Rojiun untuk di proses. Dan setelah beberapa waktu kemudidian, PPK menyurati Pejabat Pengadaan untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :425 /16.03 /KONTRAK/434.101/VIll/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV. Amor Palapa dengan direktur Abd. Azis ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 , karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga.<br /><br />Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 /16.03/65/ SPMK / 434 . 101/VHI/ 2015 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:<br /><br />Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh Abd. Azis selaku Direktur CV. Amor Palapa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. Amor Palapa dipinjam oleh Mastur Kiranda dengan memberikan Fee kepada Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, namun kemudian Mastur Kiranda menjual/dialukan  pekerjaan tersebut kepada saksi Noriman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).  </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan Noriman tidak memegang atau tidak mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK dengan Abd. Azis selaku Direktur CV. Amor Palapa,  sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak.<br /><br />Bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV.Bina Konsultan tidak melaksanakan tugas dan Fungsinya dengan benar atau tidak mengawasi langsung secara rutin ke lokasi pada saat pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang, dan hanya memerintahkan terdakwa II Sofyan Bin H.Hafid.<br /><br />Sedangkan terdakwa II tidak secara rutin mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut dengan benar sehingga pekerjaan tersebut Roboh. Hal ini disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar sesuai dengan RAB. Sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (Rusak) dan akhirnya bangunan tersebut Roboh. </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">   </div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgixp_QMRkr3nWzZhZ9gmDbvGZBmyAq3LbVo3EyamUoby1SE1Tp5K_TbHWdx-h3tcoVtcjahLd8OU3c2F3a9orO_NOmHNjf4nqkD_QD4oM-VYJufG1mnfKiuVsLLiuTV-_YxfThSkEucyg/s1600/IMG20190917111754.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="640" height="281" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgixp_QMRkr3nWzZhZ9gmDbvGZBmyAq3LbVo3EyamUoby1SE1Tp5K_TbHWdx-h3tcoVtcjahLd8OU3c2F3a9orO_NOmHNjf4nqkD_QD4oM-VYJufG1mnfKiuVsLLiuTV-_YxfThSkEucyg/s640/IMG20190917111754.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid tidak pernah jumpa dengan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang yang sah yakni Abd.Aziz selaku direktur Cv.Amor Palapa.<br /><br />Bahwa Pembayaran pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut<br />dinyatakan 100 persen dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang;<br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang.<br /><br />Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa (“dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist”), dan Ayat (4) berbunyi “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak” Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab.Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela, tidak dikerjakan secara benar dan tidak dikerjakan sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (Rusak) dan akhirnya bangunan tersebut Roboh terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp134.800.000; (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp134.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />“Perbuatan terdakwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ucap JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dari LBH. YLKI tidak keberatan sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada sidang pekan depan. (Jen/Rd1)</div>

News Tipikor Empat Terdakwa Pembangunan SMPN 2 Sampang Divonis 1 Thn

BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 3 Desember 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara terha...

»

Hakim PT Menguatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya Terhadap Terdakwa Korupsi, Mukhtar

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXo25nHnhDa0BEc6TV-o2MdcZ3yRVEUzD3WtwiKTTL6Ubk5mr4IiGijY8RCXLNtIsIBx3OdKm_J6N25SAK80o9ezqdR4c42c8XoZy_xrx_z85y19XthJzVMHi-q9O14Jji-s-kzNCCFt8/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXo25nHnhDa0BEc6TV-o2MdcZ3yRVEUzD3WtwiKTTL6Ubk5mr4IiGijY8RCXLNtIsIBx3OdKm_J6N25SAK80o9ezqdR4c42c8XoZy_xrx_z85y19XthJzVMHi-q9O14Jji-s-kzNCCFt8/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Muhktar</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 48/PID.SUS – TPK/2019/PT.SBY tanggal 14 November 2019, menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Nomor 59/Pid.Sus – Tpk/PN.Sby tanggal 12 September 2019 atas Vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa M. Muhtar selaku Plt. Sekretaris  BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp2.1 milliyar pada tahun 2018 – 2019.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Ahkmad Nur selaku Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya kepada beritakoorupsi.co diruang kerjanya, pada Senin, 2 Desember 2019.<br /> <br /> “Ada putusan PT yang turun atas nama M. Muhktar. Putusannya menguatkan putusan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor,” kata Ahkmad Nur.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur yang di Ketuai Hakim I gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu Dr. H. Ansori, SH., MH dan H. Mohc. Ichwan, SH., M.Hum serta Panitra Pengganti (PP) R. Ardi Oentjoro, SH., CN., MH menyatakan, menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Nomor 59/Pid.Sus – Tpk/PN.Sby tanggal 12 September 2019 dengaan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M. Muhktar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya menyatakan, bahwa terdakwa M. Mhktar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /> <br /> Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ini, justru meringankan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti menjadi sebesar Rp666.985.960 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, yang semula dalam  putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya sebesar Rp2.163.357.523 dengan subsidair yang sama.<br /> <br /> Kasus inipun akhirnya menyeret Andhi Hendro Wijaya, selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik. Sekalipun tersebar informasi di masyarakat Kabupaten Gresik, bahwa kasus dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 tidak akan ada pengembangan, ternyata hanya “hisapan jempol”, setelah penyidik Kejari Gresik menetapkan Andhi Hendro Wijaya sebaagai tersangka, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /> <br /> Penetapan Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka, bukan karena dipaksakan oleh penyidik. Justru penyidik Kejari Gresik melaksanakan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suabaya yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengembangkan kasus pemotongan pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim, adalah berdasarrkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar adalah kelanjutan yang sudah dilakukan oleh dua Kepala BPPKAD sebelumnya, yakni Yetty Sri Suparyati yang digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, lalu digantikan M. Muhktar. <br /> <br /> Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Suraaya Jawa Timur juga menyebutkan, bahwa uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dibagi-bagi ke Pejabat Gresik termasuk Bupati serta pejabat lainnya. <br /> <br /> Anehnya, JPU Kejari Gresik tak berani menghadirkan Bupati serta pejabat lainnya sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa M. Muhktar agar kasus ini semakin terang benderang, mengingat adanya FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang diantaranya terdiri dari Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan beberapa pejabat lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YN7OE0m8NMFSlwwdaWNrgtXPLdP9Zh7XUaToZW865iIWMnUKfDy51kKWt9YfoSNg17B8GWoUraS6GIrWHZ0Phl34pz5zKECPS_gDFFOdrKQwLZI6UkEx0vBKnW0eO72951fi0whuHow/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YN7OE0m8NMFSlwwdaWNrgtXPLdP9Zh7XUaToZW865iIWMnUKfDy51kKWt9YfoSNg17B8GWoUraS6GIrWHZ0Phl34pz5zKECPS_gDFFOdrKQwLZI6UkEx0vBKnW0eO72951fi0whuHow/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti diberitakan sebelumnya (Kamis, 12 September 2019). Bahwa terdakwa M. Muhktar  pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /> <br /> Akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).<br /> <br /> Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /> <br /> Padahal patut diduga, bahwa dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /> <br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /> <br /> Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /> <br /> Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi.<br /> <br /> Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf.<br /> <br /> Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /> <br /> Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut, dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /> <br /> Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcLJsNB7ihdj0Gl_LuvQBmvoQIwcr34S2wD0MXJOPmH6qmIyHq0Cm53MOpx2r0bmEzaPqajUUIn_CpWvVT-CwY4btk3y1XZjIAWBx3_-KTX3JwS-aaRi0qD8dlXDd2p86C0mAXACO9zwQ/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcLJsNB7ihdj0Gl_LuvQBmvoQIwcr34S2wD0MXJOPmH6qmIyHq0Cm53MOpx2r0bmEzaPqajUUIn_CpWvVT-CwY4btk3y1XZjIAWBx3_-KTX3JwS-aaRi0qD8dlXDd2p86C0mAXACO9zwQ/s1600/IMG20190523120948.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran.<br /> <br /> Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui.<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.<br /> <br /> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU<br /> <br /> Pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan ibadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi, penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> Untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /> <br /> Pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan.<br /> <br /> Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik.<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.<br /> <br /> Dan perbuatannya, terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Hakim PT Menguatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya Terhadap Terdakwa Korupsi, Mukhtar

Terdakwa M. Muhktar BERITA KORUPSI .CO – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 48/...

»

Diduga Korupsi Rp676 Juta, Kasubag Keuangan Dinkes Kab.Malang Dituntut 4 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC-KEt67n1navI-VOf8GQ7dWZng8w7U7bqdFaUcMrB-Dd3gvHt-wc5JjxTfQjI389KOAuZEphBcfYIlFOH1tSGyV12gw8G-vPI_15kBjoyEeUGGuakYHodyt_WIA2Be6HX8P3LFYyH_p0/s1600/Terdakwa+Yohan+Charles+I+Lengkey.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC-KEt67n1navI-VOf8GQ7dWZng8w7U7bqdFaUcMrB-Dd3gvHt-wc5JjxTfQjI389KOAuZEphBcfYIlFOH1tSGyV12gw8G-vPI_15kBjoyEeUGGuakYHodyt_WIA2Be6HX8P3LFYyH_p0/s640/Terdakwa+Yohan+Charles+I+Lengkey.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yohan Charles I Lengkey</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Apakah Kejari Kabupaten Malang akan mendalami kasus Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Terdakwa Yohan Charles I Lengkey,  selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dituntut pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta ditutut juga untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp676.500.000 subsidair pidana penjara 2 tahun 2 bulan oleh Tim JPU dari Kejari Kabupaten Malang (Senin, 2 Desember 2019) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 berdsarakan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Kejari Kabupaten Malang terhadap terdakwa Yohan Charles I Lengkey dengan didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang di ketuai Majelis Hakim Rohmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dijerat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap bersalah melakukan Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebesar Rp676.500.000 pada tahun 2015.<br /><br />Atas tuntutan JPU, terdakwa Yohan Charles I Lengkey merasa kecewa. Alasannya, karena  merasa tidak bersalah, sebab uang itupun diserahkan kepada Big Bosnya, yaitu Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan. <br /><br />“Tuntutan Jaksa tinggi, pada hal pasalnya pasal tiga (3). Saya tidak bersalah, uang itu saya serahkan ke Kepala Dinas,” kata terdakwa Yohan Charles I Lengkey seusai persidangan, Senin, 2 Desember 2019<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa, juga sudah terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim saat Abdulrahman dihadirkan sebagai saksi. Dan dikaui juga oleh Saiful Ghozi selaku Supir Pribadi juga Nidia, Sekretaris Pribadi Kadinkes, pada sidang yang berlangsung, Senin, 4 November 2019.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu (Senin, 4 November 2019), saksi Nidia, Saiful Ghozi Muhammad dan Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati serta Wahyu Widiyati, dihadirkan JPU sebagai saksi untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey dengan didampingi Tim Penasehat hukumnya, Suryono Pane dkk, untuk didengar keterangannya di persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas Se-Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu (Senin, 4 November 2019), Nidia menjelaskan, bahwa terdakwa datang menemuinya dan mengatakan, kalau ada orang jangan dulu masuk karena terdakwa akan menemui Kepala Dinas.<br /><br />“Datang dan mengatakan, “kalau ada orang jangan masuk”. Setelah itu Pak Yohan masuk ke ruangannya membawa paper beg warna coklat ke ruangan Kadinkes, dan waktu keluar tidak membawa apa-apa. Kemudian Kadinkes keluar membawa paper beg yang sama,” kata Nidia<br /><br />Saiful Ghozi juga menjelaskan, bahwa dirinya melihat Kepala Dinas Kesehatan Abdulrahman membawa pape beg berwarna coklat dan melihat uang ratusan ribu terjatuh dari paper beg tersebut.<br /><br />“Paper beg warna coklat. Ada uang seratusan terjatuh,” kata Saiful Ghozi. Bahkan saat Majelis Hakim mempertegas keterangan saksi dengan menanyakan, apakah saksi tau warna uang seratus ribu dan uang seribun. Dengan tegas saksi menjawab, tau.<br /><br />“Seratus ribu, warna merah, kalau Seribuan warna hijau,” jawab Saiful Ghozi<br /><br />Anehnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdulrahman tak mengakuinya. Bahkan saat Majelis Hakim menanyakan terhadap Abdulrahman terkait perintahnya tehadap para Kepala Puskesmas untuk melakukan pemotongan dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes, namun Abdurahman juga tak mengakuinya.<br /><br />Dan saat itupun Majelis Hakim langsung memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan Abdulrahman dalam kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000.<br /><br />“Silahkan sudara dalam keterangan saksi ini, sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perntah Anggota Majelis Hakim M. Mahin kepada JPU. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjheMJNrP8C3fxECJXhwM4-EDcnmy0QyUzaZeZCAptfmdvBX0hMgpYQkiWlG4-M2Y_z9TakJR6N7s9MMop-N0XkTx97ovM4Fm7-aPDDTWxhMQ2DJsOrCrcgyoOd8igJMGTnUcSPf5G8gzQ/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjheMJNrP8C3fxECJXhwM4-EDcnmy0QyUzaZeZCAptfmdvBX0hMgpYQkiWlG4-M2Y_z9TakJR6N7s9MMop-N0XkTx97ovM4Fm7-aPDDTWxhMQ2DJsOrCrcgyoOd8igJMGTnUcSPf5G8gzQ/s640/2..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdulrahman (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang akan mengembangkan kasus dugaan Korupsi  Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 dengan “memeriksa” Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Abudulrahman sesui perintah Majelis Hakim? Atau hanya cukup menyeret terdakwa Yohan Charles I Lengkey?<br /><br />Menurut JPU Hari, pasti akan mengembangkannya. Namun hingga saat ini belum ada tersangka baru. "Belum ada tersangka baru. Kalau mengembangkan pasti kita kembangkan keterangan saksi, dan kita tunggu proses sidang ini," ucap JPU Hari.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.<br /><br />Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdes dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).<br /><br />Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek.<br /><br />Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000 </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrAq38FKYP-UZ-xf9P_y_ZAjheavlS0An_8Csd1YFq-cBVV8Do3S060InSB9wzQ2CJ9S4FmIKWQnASEW8lLfqYFkaQdlgdeF0tXwIWfHGr1N_ZWqSBaV9Ytp0tZbEqJIQ5-fM1PgsONo/s1600/bb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrAq38FKYP-UZ-xf9P_y_ZAjheavlS0An_8Csd1YFq-cBVV8Do3S060InSB9wzQ2CJ9S4FmIKWQnASEW8lLfqYFkaQdlgdeF0tXwIWfHGr1N_ZWqSBaV9Ytp0tZbEqJIQ5-fM1PgsONo/s640/bb.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: small;">Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran<br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br />Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya. </span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB2nT5ObWXNozjWYiqmzpbAAKQRZZIT-a5SCxbYBYF5zOVOd0nRqLSXyDXUQlwILe8yq5wqWgh2ftgKusINxuIh8Fck2w7fqa0vbFCztzF8MmuK6veBrSCX53RB2kt36IGYW0v-1Bg7zY/s1600/Dari+kanan+belakan%252C+Sri+Yuliati%252C+Nuryati%252C+Bermina%252C+Bambang+Wiyono+%2528Bendahara%2529%252C+Bambang%252C+Bambang+%2528Kepala+Puskesmas%2529%252C+Erna%252C+Iza%252C+Rismawati%252C+Wahyu+Widiyati%252C+Nidia+serta+Saiful+Ghozi+Muhammad.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB2nT5ObWXNozjWYiqmzpbAAKQRZZIT-a5SCxbYBYF5zOVOd0nRqLSXyDXUQlwILe8yq5wqWgh2ftgKusINxuIh8Fck2w7fqa0vbFCztzF8MmuK6veBrSCX53RB2kt36IGYW0v-1Bg7zY/s320/Dari+kanan+belakan%252C+Sri+Yuliati%252C+Nuryati%252C+Bermina%252C+Bambang+Wiyono+%2528Bendahara%2529%252C+Bambang%252C+Bambang+%2528Kepala+Puskesmas%2529%252C+Erna%252C+Iza%252C+Rismawati%252C+Wahyu+Widiyati%252C+Nidia+serta+Saiful+Ghozi+Muhammad.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari kanan belakan, Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati, Wahyu Widiyati, Nidia serta Saiful Ghozi Muhammad</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /><br />Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.<br /><br />Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D.<br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</span></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp676 Juta, Kasubag Keuangan Dinkes Kab.Malang Dituntut 4 Thn Penjara

Terdakwa Yohan Charles I Lengkey “Apakah Kejari Kabupaten Malang akan mendalami kasus Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan...

»