Hakim PT Menguatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya Terhadap Terdakwa Korupsi, Mukhtar

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXo25nHnhDa0BEc6TV-o2MdcZ3yRVEUzD3WtwiKTTL6Ubk5mr4IiGijY8RCXLNtIsIBx3OdKm_J6N25SAK80o9ezqdR4c42c8XoZy_xrx_z85y19XthJzVMHi-q9O14Jji-s-kzNCCFt8/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXo25nHnhDa0BEc6TV-o2MdcZ3yRVEUzD3WtwiKTTL6Ubk5mr4IiGijY8RCXLNtIsIBx3OdKm_J6N25SAK80o9ezqdR4c42c8XoZy_xrx_z85y19XthJzVMHi-q9O14Jji-s-kzNCCFt8/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa M. Muhktar</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 48/PID.SUS – TPK/2019/PT.SBY tanggal 14 November 2019, menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Nomor 59/Pid.Sus – Tpk/PN.Sby tanggal 12 September 2019 atas Vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa M. Muhtar selaku Plt. Sekretaris  BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik sebesar Rp2.1 milliyar pada tahun 2018 – 2019.<br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Ahkmad Nur selaku Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya kepada beritakoorupsi.co diruang kerjanya, pada Senin, 2 Desember 2019.<br /> <br /> “Ada putusan PT yang turun atas nama M. Muhktar. Putusannya menguatkan putusan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor,” kata Ahkmad Nur.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur yang di Ketuai Hakim I gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota yaitu Dr. H. Ansori, SH., MH dan H. Mohc. Ichwan, SH., M.Hum serta Panitra Pengganti (PP) R. Ardi Oentjoro, SH., CN., MH menyatakan, menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Nomor 59/Pid.Sus – Tpk/PN.Sby tanggal 12 September 2019 dengaan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa M. Muhktar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya menyatakan, bahwa terdakwa M. Mhktar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana<br /> <br /> Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ini, justru meringankan hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti menjadi sebesar Rp666.985.960 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, yang semula dalam  putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya sebesar Rp2.163.357.523 dengan subsidair yang sama.<br /> <br /> Kasus inipun akhirnya menyeret Andhi Hendro Wijaya, selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik. Sekalipun tersebar informasi di masyarakat Kabupaten Gresik, bahwa kasus dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 tidak akan ada pengembangan, ternyata hanya “hisapan jempol”, setelah penyidik Kejari Gresik menetapkan Andhi Hendro Wijaya sebaagai tersangka, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /> <br /> Penetapan Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka, bukan karena dipaksakan oleh penyidik. Justru penyidik Kejari Gresik melaksanakan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suabaya yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengembangkan kasus pemotongan pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim, adalah berdasarrkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar adalah kelanjutan yang sudah dilakukan oleh dua Kepala BPPKAD sebelumnya, yakni Yetty Sri Suparyati yang digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, lalu digantikan M. Muhktar. <br /> <br /> Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Suraaya Jawa Timur juga menyebutkan, bahwa uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dibagi-bagi ke Pejabat Gresik termasuk Bupati serta pejabat lainnya. <br /> <br /> Anehnya, JPU Kejari Gresik tak berani menghadirkan Bupati serta pejabat lainnya sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa M. Muhktar agar kasus ini semakin terang benderang, mengingat adanya FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yang diantaranya terdiri dari Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan beberapa pejabat lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YN7OE0m8NMFSlwwdaWNrgtXPLdP9Zh7XUaToZW865iIWMnUKfDy51kKWt9YfoSNg17B8GWoUraS6GIrWHZ0Phl34pz5zKECPS_gDFFOdrKQwLZI6UkEx0vBKnW0eO72951fi0whuHow/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-YN7OE0m8NMFSlwwdaWNrgtXPLdP9Zh7XUaToZW865iIWMnUKfDy51kKWt9YfoSNg17B8GWoUraS6GIrWHZ0Phl34pz5zKECPS_gDFFOdrKQwLZI6UkEx0vBKnW0eO72951fi0whuHow/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti diberitakan sebelumnya (Kamis, 12 September 2019). Bahwa terdakwa M. Muhktar  pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /> <br /> Akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).<br /> <br /> Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /> <br /> Padahal patut diduga, bahwa dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /> <br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /> <br /> Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /> <br /> Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi.<br /> <br /> Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf.<br /> <br /> Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /> <br /> Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut, dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /> <br /> Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcLJsNB7ihdj0Gl_LuvQBmvoQIwcr34S2wD0MXJOPmH6qmIyHq0Cm53MOpx2r0bmEzaPqajUUIn_CpWvVT-CwY4btk3y1XZjIAWBx3_-KTX3JwS-aaRi0qD8dlXDd2p86C0mAXACO9zwQ/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcLJsNB7ihdj0Gl_LuvQBmvoQIwcr34S2wD0MXJOPmH6qmIyHq0Cm53MOpx2r0bmEzaPqajUUIn_CpWvVT-CwY4btk3y1XZjIAWBx3_-KTX3JwS-aaRi0qD8dlXDd2p86C0mAXACO9zwQ/s1600/IMG20190523120948.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran.<br /> <br /> Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui.<br /> <br /> Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.<br /> <br /> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU<br /> <br /> Pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan ibadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. Akan tetapi, penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> Untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).<br /> <br /> Pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan.<br /> <br /> Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.<br /> <br /> Secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik.<br /> <br /> Atas perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.<br /> <br /> Dan perbuatannya, terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12  huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Hakim PT Menguatkan Putusan Hakim Tipikor Surabaya Terhadap Terdakwa Korupsi, Mukhtar

Terdakwa M. Muhktar BERITA KORUPSI .CO – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Jawa Timur Nomor 48/...

»

Diduga Korupsi Rp676 Juta, Kasubag Keuangan Dinkes Kab.Malang Dituntut 4 Thn Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC-KEt67n1navI-VOf8GQ7dWZng8w7U7bqdFaUcMrB-Dd3gvHt-wc5JjxTfQjI389KOAuZEphBcfYIlFOH1tSGyV12gw8G-vPI_15kBjoyEeUGGuakYHodyt_WIA2Be6HX8P3LFYyH_p0/s1600/Terdakwa+Yohan+Charles+I+Lengkey.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiC-KEt67n1navI-VOf8GQ7dWZng8w7U7bqdFaUcMrB-Dd3gvHt-wc5JjxTfQjI389KOAuZEphBcfYIlFOH1tSGyV12gw8G-vPI_15kBjoyEeUGGuakYHodyt_WIA2Be6HX8P3LFYyH_p0/s640/Terdakwa+Yohan+Charles+I+Lengkey.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Yohan Charles I Lengkey</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="color: red;">“Apakah Kejari Kabupaten Malang akan mendalami kasus Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015?”</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b>Terdakwa Yohan Charles I Lengkey,  selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dituntut pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan serta ditutut juga untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp676.500.000 subsidair pidana penjara 2 tahun 2 bulan oleh Tim JPU dari Kejari Kabupaten Malang (Senin, 2 Desember 2019) dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000 berdsarakan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Kejari Kabupaten Malang terhadap terdakwa Yohan Charles I Lengkey dengan didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Suryono Pane dkk diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur yang di ketuai Majelis Hakim Rohmad dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dijerat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap bersalah melakukan Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebesar Rp676.500.000 pada tahun 2015.<br /><br />Atas tuntutan JPU, terdakwa Yohan Charles I Lengkey merasa kecewa. Alasannya, karena  merasa tidak bersalah, sebab uang itupun diserahkan kepada Big Bosnya, yaitu Abdulrahman selaku Kepala Dinas Kesehatan. <br /><br />“Tuntutan Jaksa tinggi, pada hal pasalnya pasal tiga (3). Saya tidak bersalah, uang itu saya serahkan ke Kepala Dinas,” kata terdakwa Yohan Charles I Lengkey seusai persidangan, Senin, 2 Desember 2019<br /><br />Apa yang disampaikan terdakwa, juga sudah terungkap dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim saat Abdulrahman dihadirkan sebagai saksi. Dan dikaui juga oleh Saiful Ghozi selaku Supir Pribadi juga Nidia, Sekretaris Pribadi Kadinkes, pada sidang yang berlangsung, Senin, 4 November 2019.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu (Senin, 4 November 2019), saksi Nidia, Saiful Ghozi Muhammad dan Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati serta Wahyu Widiyati, dihadirkan JPU sebagai saksi untuk terdakwa Yohan Charles I Lengkey dengan didampingi Tim Penasehat hukumnya, Suryono Pane dkk, untuk didengar keterangannya di persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diktuai Hakim Rohmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Kock) yakni M. Mahin dan Sangadi, dalam sidang perkara kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Puskesmas Se-Kabupaten Malang pada tahun 2015 lalu, sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saat itu (Senin, 4 November 2019), Nidia menjelaskan, bahwa terdakwa datang menemuinya dan mengatakan, kalau ada orang jangan dulu masuk karena terdakwa akan menemui Kepala Dinas.<br /><br />“Datang dan mengatakan, “kalau ada orang jangan masuk”. Setelah itu Pak Yohan masuk ke ruangannya membawa paper beg warna coklat ke ruangan Kadinkes, dan waktu keluar tidak membawa apa-apa. Kemudian Kadinkes keluar membawa paper beg yang sama,” kata Nidia<br /><br />Saiful Ghozi juga menjelaskan, bahwa dirinya melihat Kepala Dinas Kesehatan Abdulrahman membawa pape beg berwarna coklat dan melihat uang ratusan ribu terjatuh dari paper beg tersebut.<br /><br />“Paper beg warna coklat. Ada uang seratusan terjatuh,” kata Saiful Ghozi. Bahkan saat Majelis Hakim mempertegas keterangan saksi dengan menanyakan, apakah saksi tau warna uang seratus ribu dan uang seribun. Dengan tegas saksi menjawab, tau.<br /><br />“Seratus ribu, warna merah, kalau Seribuan warna hijau,” jawab Saiful Ghozi<br /><br />Anehnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdulrahman tak mengakuinya. Bahkan saat Majelis Hakim menanyakan terhadap Abdulrahman terkait perintahnya tehadap para Kepala Puskesmas untuk melakukan pemotongan dana Kapitasi untuk menutupi kekurangan honor perawat Ponkesdes, namun Abdurahman juga tak mengakuinya.<br /><br />Dan saat itupun Majelis Hakim langsung memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan Abdulrahman dalam kasus dugaan Korupsi Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 sebesar Rp676.500.000.<br /><br />“Silahkan sudara dalam keterangan saksi ini, sejauh mana perannya dalam kasus ini,” perntah Anggota Majelis Hakim M. Mahin kepada JPU. </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjheMJNrP8C3fxECJXhwM4-EDcnmy0QyUzaZeZCAptfmdvBX0hMgpYQkiWlG4-M2Y_z9TakJR6N7s9MMop-N0XkTx97ovM4Fm7-aPDDTWxhMQ2DJsOrCrcgyoOd8igJMGTnUcSPf5G8gzQ/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjheMJNrP8C3fxECJXhwM4-EDcnmy0QyUzaZeZCAptfmdvBX0hMgpYQkiWlG4-M2Y_z9TakJR6N7s9MMop-N0XkTx97ovM4Fm7-aPDDTWxhMQ2DJsOrCrcgyoOd8igJMGTnUcSPf5G8gzQ/s640/2..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Abdulrahman (Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang akan mengembangkan kasus dugaan Korupsi  Pemotongan Honor Perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) Tahun 2015 dengan “memeriksa” Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Abudulrahman sesui perintah Majelis Hakim? Atau hanya cukup menyeret terdakwa Yohan Charles I Lengkey?<br /><br />Menurut JPU Hari, pasti akan mengembangkannya. Namun hingga saat ini belum ada tersangka baru. "Belum ada tersangka baru. Kalau mengembangkan pasti kita kembangkan keterangan saksi, dan kita tunggu proses sidang ini," ucap JPU Hari.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan dijelaskan, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey, SE selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Jl. Panji No. 120 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :<br /><br />Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah mengalokasikan Anggaran Belanja Langsung Pegawai yang diperuntukkan sebagai Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Honorer/Tidak tetap (Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Kabupaten Malang dalam rangka peningkatan kesejahteraan perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan dengan total anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp3.510.000.000 untuk 390 orang perawat dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />1. Untuk 80 orang perawat bersumber dari 100 % APBD Propinsi sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),; 2. Sebanyak 310 orang perawat honorariumnya bersumber dari APBD   Propinsi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sharing APBD Kabupaten Malang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Bahwa terdapat kenaikan honorarium perawat ponkesdes dari tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebesar Rp750.000 menjadi sebesar Rp1.000.000 pada tahun 2015, sebagaimana pembahasan kenaikan honor perawat ponkesdes untuk tahun 2015 antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur, sehingga terdapat kenaikan honor masing-masing perawat Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) sebesar Rp250.000 namun pada awal tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malang masih belum dapat menaikkan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sebagaimana yang diminta oleh Propinsi Jawa Timur.<br /><br />Kemudian, Abdurachman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Yohan Charles I Lengkey selaku Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengumpulkan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Malang dan meminta agar seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang membayar terlebih dahulu kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 sampai dengan adanya perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, yakni terkait dengan kenaikan honor perawat ponkesdes sebesar Rp250.000. Dan apabila kenaikan honor perawat Ponkesdes tersebut telah ada pada perubahan DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Malang akan mengembalikan pembayaran kenaikan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp250.000 per-perawat kepada Puskesmas di wilayah Kabupten Malang.<br /><br />Sebagai dasar pemberian honorarium perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang, pada awal tahun 2015, pemerintah Kabupaten Malang melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang (Pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masing-masing perawat Ponkesdes (pihak kedua). Salah satu pasalnya menyebutkan, pihak pertama memberikan imbalan kepada pihak kedua sebesar Rp750.000 setiap bulannya yang dibebankan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Proses pencairan alokasi anggaran yang diperuntukkan sebagai pembayaran Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Dokter Umum dan Perawat Pondok Kesehatan Desa/Ponkesdes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan mekanisme menggunakan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terlebih dahulu dengan cara awalnya, Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji membuat rekapan jumlah honorarium perawat Ponkesdes yang akan dibayarkan berdasarkan data dari Urusan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, rekapan jumlah honorarium diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan, selanjutnya bidang Pelayanan Kesehatan membuat nota dinas pengajuan permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mendapatkan disposisi, dimana nota dinas tersebut yang ditandatangani oleh Kasi Yankesdes dan Rujukan dengan mengetahui RA. Ratih Maharani selaku kepala Bidang Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Yan dan PKM).<br /><br />Setelah nota dinas pengajuan permohonan pencairan pembayaran honor perawat Ponkesdes tersebut mendapat disposisi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Asri Dianawati selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan uang persediaan (UP) ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan menggunakan cek.<br /><br />Setelah Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran mencairkan uang persediaan yang akan digunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes dari Bank, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lasmini selaku pembatu Bendahara pengeluaran atau juru bayar gaji, kemuidia oleh lasmini diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupten Malang antara bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dimana rincian nota Dinas pencairan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sejumlah Rp4.742.250.000 </span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrAq38FKYP-UZ-xf9P_y_ZAjheavlS0An_8Csd1YFq-cBVV8Do3S060InSB9wzQ2CJ9S4FmIKWQnASEW8lLfqYFkaQdlgdeF0tXwIWfHGr1N_ZWqSBaV9Ytp0tZbEqJIQ5-fM1PgsONo/s1600/bb.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGrAq38FKYP-UZ-xf9P_y_ZAjheavlS0An_8Csd1YFq-cBVV8Do3S060InSB9wzQ2CJ9S4FmIKWQnASEW8lLfqYFkaQdlgdeF0tXwIWfHGr1N_ZWqSBaV9Ytp0tZbEqJIQ5-fM1PgsONo/s640/bb.jpg" width="640" /></a></span></div> <span style="font-size: small;">Lasmini menyerahkan pembayaran honorarium perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang kepada masing-masing perawat Ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang dengan cara, Lasmini memberitahukan kepada pihak Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang, bahwa honor perwat Ponkesdes telah tersedia. Kemudian pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, selanjutnya Lasmini menyerahkan dana pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes tersebut kepada Bendahara Gaji Puskesmas disertai dengan penyerahan daftar nama-nama Perawat penerima Honorarium (SPJ) yang sudah disiapkan administrasinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah Bendahara Gaji masing-masing puskesmas merealisasikan pembayaran Honorarium kepada masing-masing Perawat Ponkesdes, kemudian para Perawat menandatangani daftar penerimaan honorarium sebagai bukti bahwa dana honorarium telah diberikan dan diterima oleh masing-masing perawat Ponkesdes. Selanjutnya pihak Puskesmas melalui Bendahara Gaji menyerahkan kembali bukti/daftar penerimaan honorarium (SPJ) yang telah ditandatangani masing-masing Perawat Ponkesdes kepada Lasmini yang merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas realisasi pembayaran Honorarium Perawat Ponkesdes Tahun 2015.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes, kemudian terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk menganti uang persediaan (UP) yang telah dicarikan dan digunakan untuk membayar honor perawat Ponkesdes.<br /><br />Pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut dilakukan oleh Asri Dianawati dengan cara, Asri Dianawati mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang Persedian yang ditanda tangani oleh Asri Dianawati selaku Bendahara, terdakwa Yohan Charles I Lengkey selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Abdurachman selaku Pengguna Anggaran ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah itu, dari DPKKAD mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian, dan ganti uang persediaan tersebut masuk ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Syarat-syarat kelengkapan dokumen untuk bisa dilakukan proses pencairan Honorarium Perawat Ponkesdes dengan mekanisme, ganti uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 adalah : 1. Lembar kontrol yang berisi pagu anggaran beserta realisasi dan sisa anggaran,; 2. Surat Pengantar pengajuan SPM permintaan pembayaran GU yang ditanda tanggani oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),; 3. Surat Pernyataan Pengajuan SPP yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran,; 4. Daftar penguji surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 5. Kwitansi pengajuan ganti uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPK dan Pengguna Anggaran,; 6. Surat Perintah Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) yang ditanda tanggani oleh Pengguna Anggaran,; 7.    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran,; 8. Penelitian kelengkapan dokumen yang ditanda tanggani oleh PPK, dan 9. Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran<br /><br />Pencairan dana honoraium perawat ponkesdes tahun 2015 yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan telah diterbitkan SP2D yakni sebesar    Rp4.741.250.000<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015, dimana terdapat tambahan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 yang berasal dari APBD Kabupaten Malang. Selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencairkan dana uang persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk membayar honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp1.000.000, disamping itu pada bulan Agustus 2015, Asri Dianawati juga mencairkan uang Persediaan untuk membayar kekurangan honor perawat Ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan total sebesar Rp676.500.000.<br /><br />Setelah mencairkan uang persediaan untuk pembayaran honor perawat Ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 s/d Juli 2015 tersebut, kemudian Asri Dinawati menyerahkan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 tersebut kepada Lasmini untuk diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes melalui bendahara Puskesmas.<br /><br />Sedangkan uang kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.00 diminta oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey dan mengatakan kepada Asri Dianawati, bahwa terdakwa Yohan Charles I Lengkey sendiri yang akan menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes masing-masing sebesar Rp250.000 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 yang totalnya sebesar Rp676.500.000 kepada masing-masing perawat ponkesdes di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Setelah membawa uang kekurangan honor perawat Ponkesdes sebesar Rp676.500.00 tersebut, terdakwa Yohan Charles I Lengkey tidak menyerahkan kekurangan honor perawat ponkesdes kepada masing-masing perawat di wilayah Kabupaten Malang.<br /><br />Selanjutnya terdakwa Yohan Charles I Lengkey memerintahkan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang untuk melakukan pencairan dana Honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 dengan mencairkan uang Ganti Uang Persediaan, lalu Asri Dianawati mencairkan ganti uang persediaan (GU-UP) yang diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang, dimana pencairan ganti uang persdiaan yang diajukan tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada PPK dan PA untuk diperiksa kelengkapannya. </span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB2nT5ObWXNozjWYiqmzpbAAKQRZZIT-a5SCxbYBYF5zOVOd0nRqLSXyDXUQlwILe8yq5wqWgh2ftgKusINxuIh8Fck2w7fqa0vbFCztzF8MmuK6veBrSCX53RB2kt36IGYW0v-1Bg7zY/s1600/Dari+kanan+belakan%252C+Sri+Yuliati%252C+Nuryati%252C+Bermina%252C+Bambang+Wiyono+%2528Bendahara%2529%252C+Bambang%252C+Bambang+%2528Kepala+Puskesmas%2529%252C+Erna%252C+Iza%252C+Rismawati%252C+Wahyu+Widiyati%252C+Nidia+serta+Saiful+Ghozi+Muhammad.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB2nT5ObWXNozjWYiqmzpbAAKQRZZIT-a5SCxbYBYF5zOVOd0nRqLSXyDXUQlwILe8yq5wqWgh2ftgKusINxuIh8Fck2w7fqa0vbFCztzF8MmuK6veBrSCX53RB2kt36IGYW0v-1Bg7zY/s320/Dari+kanan+belakan%252C+Sri+Yuliati%252C+Nuryati%252C+Bermina%252C+Bambang+Wiyono+%2528Bendahara%2529%252C+Bambang%252C+Bambang+%2528Kepala+Puskesmas%2529%252C+Erna%252C+Iza%252C+Rismawati%252C+Wahyu+Widiyati%252C+Nidia+serta+Saiful+Ghozi+Muhammad.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari kanan belakan, Sri Yuliati, Nuryati, Bermina, Bambang Wiyono (Bendahara), Bambang, Bambang (Kepala Puskesmas), Erna, Iza, Rismawati, Wahyu Widiyati, Nidia serta Saiful Ghozi Muhammad</b></td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">Dalam pengajuannya, khusus untuk kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tidak dilengkapi dengan Pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, namun Asri Dianawati tetap mengajukannya kepada terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, karena pengajuan tersebut atas permintaan terdakwa Yohan Chalres I Lengkey.<br /><br />Selanjutnya, setelah menerima berkas pengajuan pencairan ganti uang persediaan (GU-UP) yang telah dipergunakan untuk membayar honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 serta kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015, kemudian selaku PPK (pejabat penantausahaan keuangan) yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011 yakni huruf b, meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, huruf c Melakukan verifikasi SPP.<br /><br />Terdakwa Yohan Chalres I Lengkey telah melawan hukum yakni idak melakukan verifikasi SPP, serta tidak meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diajukan Asri Dianawati selaku bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, walaupun Asri Dinawati selaku bendahara pengeluaran tidak melampirkan pengesahan pertanggung jawaban yang ditanda tanggani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran berupa tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 sebagai sarat pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, terdakwa Yohan Chalres I Lengkey tetap memberikan persetujuan atas pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp. 676.500.000.<br /><br />Setelah pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tanpa dilengkapi tandaterima kekurangan honor perawat ponkesdes dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, mendapat persetujuan dari terdakwa Yohan Chalres I Lengkey selaku PPK, kemudian pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP) tersebut diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Abdurahman selaku Pengguna Anggaran.<br /><br />Kemudian Abdurachman menyetujui pengajuan pencairan ganti uang persediaan atas pembayaran kekurangan honor perawat Ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 dengan menggunakan ganti uang persediaan (GU-UP), sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar dan SPP diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Malang dan kemudian oleh DPPKAD menerbitkn SP2D.<br /><br />Pencairan honor perawat ponkesdes bulan Agustus 2015 beserta kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 telah masuk ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan dana kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut tetap tidak diserahkan kepada masing-masing perawat ponkesdes di  Kabupaten Malang.<br /><br />Perbuatan terdakwa Yohan Charles I Lengeky tidak sesuai dengan ketentuan yakni : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentabng Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 tahun 2007, dan Nomor 21 tahun 2011; 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pondok Kesehatan Desa Di Jawa Timur ; 3. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/93/KEP/421.013/2015 tanggal 30 januari 2015 tentang pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Bendahara pengeluaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun Anggaran 2015 ; 4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/01.1/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) ; 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Nomor 440/65/KEP/421.103/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Nomor : 440/03/KEP/421.103/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2015.<br /><br />Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yohan Charles I Lengkey yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa Yohan Charles I Lengkey telah menikmati sebagian uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 tersebut, karena uang kekurangan honorarium perawat ponkesdes bulan januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 sebesar Rp676.500.000 seluruhnya tidak diserahkan kepada masing-masing perawat Ponkesdes di Kabupaten Malang.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp676.500.000 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pembayaran Honorarium Perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) Di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2015.<br /><br />Akibat perbuatannya, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jen/T1m)</span></div>

News Tipikor Diduga Korupsi Rp676 Juta, Kasubag Keuangan Dinkes Kab.Malang Dituntut 4 Thn Penjara

Terdakwa Yohan Charles I Lengkey “Apakah Kejari Kabupaten Malang akan mendalami kasus Korupsi Pemotongan Honor Perawat Pondok Kesehatan...

»

Ada Pejabat Pemkot Surabaya “Diduga” Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s1600/1a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="696" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s640/1a.jpg" width="618" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">saksi Edi Kristianto dan Ahmad Yardo Wifaqo (baju Batik)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">JPU Dimaz dan JPU M. Fadil : </span></b><span style="font-size: large;">Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>“Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dan bila ada sebab, adapula akibatnya”. <br /><br />Kalimat diatas sepertinya bisa dikaitkan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, yang kerugian keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Sebab, terjadinya penyimpangan anggaran yang bersumber dari APBD hingga mengakibatkan kerugian negara, tidak serta merta terjadi begitu saja. Bisa jadi karena ada prosedur yang tidak dilakukan selain karena ada niat para pihak.<br /><br />Dan untuk mengungkap dan menyeret pihak-pihak terkait yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi Dana JasmasPemkor Surabaya, tergantung dari Aparat Penegak Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak termasuk Majelis Hakim dalam proses persidangan.<br /><br />Sebab dalam kasus dugaan Korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/XXI/09/2018 tanggal 19 September 2018, ternyata kerana proses Verikasi proposal yang dilakukan oleh pihak  Pemkot Surabaya terkait pemberian rekomondasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku, serta tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi pihak lain.<br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s1600/IMG20191126145707%252C.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="577" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s400/IMG20191126145707%252C.jpg" width="358" /></a>Hal ini terungkap dalam persidangan yang berlangsung diruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada Selasa, 26 November 2019, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar senilai Rp570.648.576,89 bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Binti Rochmah selaku anggoat DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 yang Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /><br />Ke- 4 pejabat Pemkot Surabaya yang dihadirkan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya ini adalah : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)<br /><br />Kemudian saksi kedua yaitu Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yang ketiga yakni Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Dan saksi ke- 4 adalah Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.<br /><br />Sidang yang berlangsung diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Hakim Bagus dan Hakim John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /><br />Sebelumnya (Seni, 15 April 2019), saat terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari dana Jasmas disidangkan, Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana.<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Seni, 15 April 2019)<br /><br />Dalam persidangan kali ini kepada Majelis Hakim, Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa membeberkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas TA 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar dari total anggaran ABD-Perubahan yang dicairkan Pemkot Surabaya tahun 2016 sebesar Rp27 miliyar lebih berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, yaitu Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo dan Mas Irawan Putra.<br /><br />“Penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar ada pihak-pihak terkait; Agus Setiawan Jong,  Sugito, Darmawan, Ratih Retnowati, Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Ini bukan kata saya, ini adalah BPK,” kata Dr. Sudiman Sidabuke<br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s1600/IMG20191126144731..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="907" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s640/IMG20191126144731..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Yang kedua, lanjut Dr. Sudiman Sidabuke, “Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Lalu kemudian Mas Irawan (Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah). Ini mereka, biar saya jelaskan kepada saudara,” ucap Dr. Sudiman Sidabuuke<br /><br />“Apakah saudara tidak mengetahui ini, tidak pernah melihat ini, atau tidak pernah membaca ini?,” tanya Dr. Sudiman Sidabuke kemuian.<br /><br />“Tidak” jawab saksi<br /><br />Lalu Dr. Sudiman Sidabuke kembali bertaanya, “Sauadara sudah menjadi tersangka belum?”. Dan dijawab saksi belum.<br /><br />Ternyata, masih ada satu orang lagi yang disebut dalam surat hasil audit BPK RI terbut, yaitu “FF”.  Mas Irawan Putra dan FF adalah selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong<br /><br />Anehnya, dari pertanyaan-pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim, sepertinya tidak mengungkap lebih jauh peran para saksi dalam proses proposal. Pada hal, dalam hasil audit BPK RI tahun 2018 sudah menyebutkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya, diantaranya Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo, Mas Irawan Putra dan “FF”. Bebeda pada saat Majelsi Hakim menyidangkan sidang terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa tersangka/terdakwa yang diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya ke- 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan satu pihak swasta selaku pelaksana. <br /><br />Pertanyaannya, apakah pihak pemberi dana Jasmas yang melakukan Verifikasi, pengawasan dan pendampingan “terselamatkan”, sekalipun BPK RI menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus Korupsi dana Jasmas ini ?<br /><br />Pada hal sangat jelas, bahwa penentuan cair tidaknya dana Jasmas tergantung dari hasil Verifikasi Pemkot Surabaya, bukan dari ke- 6 anggota DPRD termasuk Agus Setiawan Jong.<br /><br />Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU terkait ada tidaknya tersangka baru yang diduga terlibat seperti yang terungap dalam persidangan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, JPU M. Fadil yang mendampingi JPU Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak mengatakan, hingga saat ini belum ada tersangka baru. Namun kemungkinan untuk pengembangan, ada.<br /><br />“Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada,” kataFadil dan Dimaz.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgitrNUanUzBKhdLaIpPG2i3kaQjFQ9AziEoV7NW4Ee0-r0ccyE7-rHoVPxZlg3aeRkZttUuZrZ3PdUHptGVc0esxyJ8iqP0iA8YChCi8V9SevSVdeTwk_h45SM8xToed18Hyip5DDC2t8/s1600/IMG20191126152416.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgitrNUanUzBKhdLaIpPG2i3kaQjFQ9AziEoV7NW4Ee0-r0ccyE7-rHoVPxZlg3aeRkZttUuZrZ3PdUHptGVc0esxyJ8iqP0iA8YChCi8V9SevSVdeTwk_h45SM8xToed18Hyip5DDC2t8/s640/IMG20191126152416.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqZrGPEkszipBQ021z7qb6DnA8qAjXtvQdGHkW7xseiieAIkzhRBhCJDJfWc2fdiB7CjpmN0KYpQ4ONkcS8IFHl6cATPg4uuCqcsuJXjT0DhDKEvOnG-bNekpWe8zWj_ngq3mSswek_w/s1600/IMG20191126144828.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijqZrGPEkszipBQ021z7qb6DnA8qAjXtvQdGHkW7xseiieAIkzhRBhCJDJfWc2fdiB7CjpmN0KYpQ4ONkcS8IFHl6cATPg4uuCqcsuJXjT0DhDKEvOnG-bNekpWe8zWj_ngq3mSswek_w/s640/IMG20191126144828.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan<br /><br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan <br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016<br /><br />Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s1600/ab.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s640/ab.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;<br /><br />Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;<br /><br />Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Ada Pejabat Pemkot Surabaya “Diduga” Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

saksi Edi Kristianto dan Ahmad Yardo Wifaqo (baju Batik) JPU Dimaz dan JPU M. Fadil : Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dala...

»

Empat Pejabat Pemkot Surabaya Dihadirkan Sebagai Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s1600/ab.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM-1SSnvImDKs1ci5m6ZOWHy-BwKkMtnxCnbLJewMNz0bwDiYTcWUH9m7jq1bovKN5BtfSdl851_OBJmygxa2OXKKhYN85UHz4r86L-fVoSAl5QBgWcdnSGPH3Ftjl4Fjwj1DKkrswzfs/s640/ab.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari atas kiri, M. Taswin, Yusron Sumartono,  Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Selasa, 26 Nopember 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH,  M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya menghadirkan 4 (empat) pejabat Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Binti Rochmah selaku anggoat DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dalam kasus dugaan korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, yang kerugian keuangan negara senilai Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Ke- 4 pejabat teras Surabaya ini adalah : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)<br /><br />Kemudian saksi kedua yaitu Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat<br /><br />Yang ketiga yakni Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Dan saksi ke- 4 adalah Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi M. Taswin mengatakan, pada tahun 2016, menerima disposisi dari Wali Kota Suarabaya terkait penerimaan Proposal sebanyak 5018 dari DPRD Surabaya melalui Sekwan (Sekretaris Dewan). Dari <br /><br />“Menerima disposisi dari Wali Kota Surabaya untuk melakukan pembagian proposal-proposal yang masuk ke SKPD terkait. Proposal tersebut dari Dewan melalui Sekwan. Tahun 2016, ada sebanyak 5018 proposal yang dikirim Dewan Surabaya ke Pemkot Surabaya. Dipilah dan pilih, hasilnya sebanyak 1043 proposal dikirimkan ke bagian Administrasi pemerintahan untuk dilakukan verifikasi,” kata saksi Taswin kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU M. Fadil.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s1600/IMG20191126144731..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="655" data-original-width="907" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizBNojxyEwRPW7zcS1508YHHv5SuwwwFioWY3BwTvTE85Fe5o3cr3OHbUZmXc4Y-AuyZcWHQslcY9_oPzZmjbPX814F-JgxRzgkkH_CwYK4VG-gmcDSDdDLGTbfBA6U-pWs1VF64sN19o/s640/IMG20191126144731..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Namun apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemertah Daerah) atau yang saat ini bernama OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), saksi tidak tahu.<br /><br />“Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait tidak dilaporkan,” jawab saksi.<br /><br />Sementara saksi Yusron Sumartono menjelaskan kepada Majelis Hakim, hanya terkait proses penerimaan dokumen untuk pencairan danah hibah dari SKPD.  <br /><br />“Tahun 2016, dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya sebanayak 782 penerima hibah dengan nilai anggaran Rp21 miliyar. Kemudian pengakuan dari pembayaran itu, ada 666 lembaga  dengan nilai Rp27,4 miliyar. Dari pencairan, sebanyak 665 lembaga dengan nilai Rp27.4 miliyar,” kata saksi Yusron Sumartono<br /><br />Saat JPU M. Fadil menanyakan adanya perbedaan jumlah proposal dari 666 menjadi 665 dengan nilai anggaran yang sama yaitu Rp27.495.043.400. Saksi juga menjelaskan bahwa anatara dirinya dengan penerima hibah maupun SKPD tidak pernah bertemu, karena sistim Online.<br /><br />“Pengajuan 666 tetapi ada 1yang batal jadi 665. Ini sistim Online, jadi tidak pernah bertemu dengan penerima hibah maupun SKPD,” jawab saksi Yusron Sumartono kemudian<br /><br />JPU M. Fadil juga menanyakan apakah ada pemngembalian sisa dana hibah dari penerima hibah. Namun menurut saksi, bahwa pengembaliann itu melalui SKPD terkait, namun setahu saksi tidak ada pengembalian.<br /><br />“Pengembalian sisa dana hibah melalui SKPD dengan mengajukan surat tanda seotoran. Tidak ada pengembalina sisa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara keterangan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo terkait tugasnya yang melakukan verifikasi dokumen proposal dan harga barang yang ada dalam proposal. Verifikasi yang dilakukan untuk proposal sebanyak 1043 secara bertahap, namun tidak pernah bertemu dengan para penerima dana hibah. Dari sebanyak 1043 proposal tersebut, yang direkomondasikan hanya sebanyak 781 proposal dan dikirim ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) termasuk ke Wali Kota.<br /><br />“Melakukan verifikasi. Menerima proposal sebabayak 1043 secaraa bertahap. Tidak pernah bertemu dengan penerima hibah. Dari 1043, yang direkmomdasikan sebanyak 781, kemudian dkirimkan ke TAPD, ke Wali Kota maupun ke TAPD berupa surat untuk diproses dalam pengesahaan APBD Peruabahan 2016,” jawab saksi Edy Christijanto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Apapun  yang dijelaskan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo pada persidangan kali ini telah terjawab dengan sangat mengagetkan. Bahwa kedua saksi ini diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Suarabaya, berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018.<br /><br />Sebelumnya (Seni, 15 April 2019), saat terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari dana Jasmas disidangkan, Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana.<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Seni, 15 April 2019)<br /><br />Dalam sidangkali semakin jelas dan terang benderang tekait dugaan keterlibatan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo, saat Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa membacakan isi surat hasil audit BPK RI tahun 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJGRJ_avAuRnCgDUt0zwZhrSBP_35nj9KsYPjiqLSaUW9cOJFe7FR4rwgcBDuQfHlWjntahMKHnC-5SAG7D4kF2KqpmfEtsPf6lgEeotIRBBpZLl5ANzjeL5RIHHp37ecYS6VdGeAlnz4/s1600/IMG-20191119.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="669" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJGRJ_avAuRnCgDUt0zwZhrSBP_35nj9KsYPjiqLSaUW9cOJFe7FR4rwgcBDuQfHlWjntahMKHnC-5SAG7D4kF2KqpmfEtsPf6lgEeotIRBBpZLl5ANzjeL5RIHHp37ecYS6VdGeAlnz4/s640/IMG-20191119.jpg" width="592" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Dr. Sudiman Sidabuke pun membacakan surat hasil audit BPK RI tahun 2018 yang menyebutkkan dua dari Empat saksi termasuk 6 anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga terlibat terkait dana hibah Jasmas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61<br /><br />“Penyimpangan-penyimpangan ini ada pihak-pihak terkait; Agus Setiawan Jong,  Sugito, Darmawan, Ratih Retnowati, Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Ini bukan kata saya, ini adalah BPK,” kata Dr. Sudiman Sidabuke<br /><br />Yang kedua, lanjut Dr. Sudiman Sidabuke, “Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Lalu kemudian Mas Irawan (Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah). Ini mereka, biar saya jelaskan kepada saudara,” ucap Dr. Sudiman Sidabuuke<br /><br />“Apakah saudara tidak mengetahui ini, tidak pernah melihat ini, atau tidak pernah membaca ini?,” tanya Dr. Sudiman Sidabuke kemuian.<br /><br />“Tidak” jawab saksi<br /><br />Lalu Dr. Sudiman Sidabuke kembali bertaanya, “Sauadara sudah menjadi tersangka belum?”. Dan dijawab saksi belum.<br /><br />Ternyata, masih ada satu orang lagi yang disebut dalam surat hasil audit BPK RI terbut, yaitu “FF”.  Mas Irawan Putra dan FF adalah selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong<br /><br />Anehnya, dari pertanyaan-pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim, sepertinya tidak mengungkap lebih jauh peran para saksi dalam proses proposal. Pada hal, dalam hasil audit BPK RI tahun 2018 sudah menyebutkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya, diantaranya Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo, Mas Irawan Putra dan “FF”. Bebeda pada saat Majelsi Hakim menyidangkan sidang terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa tersangka/terdakwa yang diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya ke- 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan satu pihak swasta selaku pelaksana. <br /><br />Pertanyaannya, apakah pihak pemberi dana Jasmas yang melakukan Verifikasi, pengawasan dan pendampingan “terselamatkan”, sekalipun BPK RI menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus Korupsi dana Jasmas ini ?<br /><br />Pada hal sangat jelas, bahwa penentuan cair tidaknya dana Jasmas tergantung dari hasil Verifikasi Pemkot Surabaya, bukan dari ke- 6 anggota DPRD termasuk Agus Setiawan Jong.<br /><br />Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU terkait ada tidaknya tersangka baru yang diduga terlibat seperti yang terungap dalam persidangan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, JPU M. Fadil yang mendampingi JPU Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak mengatakan, hingga saat ini belum ada tersangka baru. Namun kemungkinan untuk pengembangan, ada.<br /><br />“Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada,” kataFadil dan Dimaz.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya  atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3A1LdDVjN41aWr5Hf4TdUDJyIMD_s51s_ZViyk9nncpphas0qmMLi9r1oA7LCbDmXkBARxiJPOnHO3OK47BEE1FUNO2YNbFT1Vi-llzL55Q6IAwFHnzp10mM6ChRN9LlNfHlKLyEPbpg/s1600/IMG20191126152712.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3A1LdDVjN41aWr5Hf4TdUDJyIMD_s51s_ZViyk9nncpphas0qmMLi9r1oA7LCbDmXkBARxiJPOnHO3OK47BEE1FUNO2YNbFT1Vi-llzL55Q6IAwFHnzp10mM6ChRN9LlNfHlKLyEPbpg/s640/IMG20191126152712.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari  APBD Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.<br /><br />Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016<br /><br />Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo<br /><br />Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin  Kec. Genteng Kota Surabaya.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK<br /><br />Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024<br /><br />Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqNxNwvYwD1Fykm5jzJenb0Se4VvSJjfz1BE8VAFofCDNXwrMmfbV3y8Zc7ElvX-3x5Pr-eHMoyTmEF9jtNnMtJCFzJeTJ91UWiKvGpmgXpEakWj-x1Zm0OBCYHIPZ92KIqv46pfSF8_E/s1600/IMG20191126152540...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="577" data-original-width="1024" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqNxNwvYwD1Fykm5jzJenb0Se4VvSJjfz1BE8VAFofCDNXwrMmfbV3y8Zc7ElvX-3x5Pr-eHMoyTmEF9jtNnMtJCFzJeTJ91UWiKvGpmgXpEakWj-x1Zm0OBCYHIPZ92KIqv46pfSF8_E/s640/IMG20191126152540...jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut,  untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.<br /><br />Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong  telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya<br /><br />Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan<br /><br />Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong  dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim  saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan <br /><br />Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s1600/IMG20191126145707%252C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="577" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvpC7jwDLh9IOwZdvc3tEAbK6g-dlyVjq36N8g-Gh8VfqBOulAxsuuvLPJLYHdZ_HgJpstRIPKVmfxMwtuqsSPz-ucDetQ2_-fhfMqNfoEjTziovMTxRqvnArq6DfWMWqZyDF0R9_LUs/s640/IMG20191126145707%252C.jpg" width="574" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah<br /><br />Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;<br /><br />Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s1600/1a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="696" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWbwss2BEwLiwU0_yBf2JpmY_VqUHhm20S93nQU2rb74NqmGgzRwycGdtHo-VqH_DbnKZI0jzoya1h7XNYEb0X6tAUw8VRmVhQanAFjYUMGrI4j7rTNPOeqJjt7168CyQS-9TSDktyAB4/s640/1a.jpg" width="618" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;<br /><br />Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah,  dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)<br /><br />Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong<br /><br />Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Empat Pejabat Pemkot Surabaya Dihadirkan Sebagai Saksi Di Sidang Korupsi Dana Jasmas Rp4.9 M

Dari atas kiri, M. Taswin, Yusron Sumartono,  Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo BERITA KORUPSI .CO – Selasa, 26 Nopember 2019, T...

»