BERITAKORUPSI.CO

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Dituntut 8 Tahun Penjara

<div style="text-align: left;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5lRI4S6qhkxmUjXFmiCBlrtR_hviYItw77kbq9KDO_gLBbncOX_cZODQ298RvpNjdCla_hfnYVVsZsKX-5Zm4ANCNHWc_ZO1SRRGfpKhNOumNnPgcW-zsmZfdMwONrNpCjDFHjWicCkc/s1600/IMG20181227140549.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5lRI4S6qhkxmUjXFmiCBlrtR_hviYItw77kbq9KDO_gLBbncOX_cZODQ298RvpNjdCla_hfnYVVsZsKX-5Zm4ANCNHWc_ZO1SRRGfpKhNOumNnPgcW-zsmZfdMwONrNpCjDFHjWicCkc/s640/IMG20181227140549.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Samanhudi Anwar dituntutn pidana 8 Thn penjara oleh JPU KPK, saat berdiskusi dengan PH-nya</td></tr>
</tbody></table>
- Dalam tuntutan JPU KPK Disebutkan, Total Uang    Suap  yang diterima terdakwa  Samanhudi Anwar selaku Wali    
   Kota Blitar sebesar Rp6.1 Miliyar dan dituntut untuk   
   dikembalikan - Sahabat Samanhudi Anwar, Bambang Purnomo si   penjahit baju di Kota Blitar dituntut 5 Tahun penjara 
 
beritakorupsi.co - Kamis, 27 Desember 2018, Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan dan  Nur Hari Arhadi, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar periode 2013 - 2018 dalam persidangan, yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan mengembalikan uang suap yang diterimanya sejak tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp6.1 miliyar serta pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun. Surat tuntutan itu dibacakan secara bergantian oleh Tim JPU KPK Eva Yustiana, Abdul Basir,  Muftinur Irawan dan  Nur Hari Arhadi, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Agus Hamzah., SH., MH, yang berlangsung diruang sidang Candra. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Amir Burhanudin dkk. Selain terdakwa Samanhudi Anwar yang mantan “preman” di Kota Blitar itu, JPU KPK juga menuntut pidana penjara selama 5 tahun terhadap sahabatnya, yakni Bambang Purnomo si penjahit baju di Kota Blitar. Dalam surat tuntutan JPU KPK, kedua sahabat ini (Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo) dijerat Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018 bersama Bupti Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR)  dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati) terkait penerimaan duit “haram”, yang kemudian diseret oleh JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili  dalam kasus Korupsi suap penerimaan fee proyek APBD di Kota Blitar sejak tahun 2014 hingga 2018 yang totalnya sebesar Rp6.1 miliyar dari pengusaha Kontraktor Susilo Prabowo alis Embun, terkait beberapa proyek dan pembangunan gedung sekolah SMPN 3 tahap II, dan pembangunan gedung olah raga (GOR) di Kota Blitar. Namun dalam persidangan, ke- 5 (lima) terdakwa ini di sidangkan dengan perkara terpisah, yaitu terdakwa Samanhudi Anwar bersama terdakwa Bambang Purnomo disidangkan dalam satu perkara. Sedangkan Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung yang terpilih kembali untuk periode 2018 - 2023 pada Pilkada 27 Juni 2018 disidangkan bersama terdakwa Sutrisno (Kepala Dinas PUPR)  dan Agung Prayitno (orang dekat Bupati). Ketiga terdakwa ini tak lama lagi akan menghadapi tuntutan pidana penjara dari JPU KPK. Dalam sidang yang berlangsung (Kamis, 27 Desember 2018), JPU KPK menjelaskan, bahwa dalam kurun waktu dari bulan Desember 2014 sampai dengan Februari  2018, Terdakwa I Samanhudi Anwar, telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan perincian sebagai berikut : 1. Pada tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494887 dengan keterangan transaksi “kepada P.Hudi". 2. Pada tangga126 Januari 2015 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek BII Maybank dengan Nomor CI 494900 dengan keterangan transaksi “kepada P. Hudi” dan catatan transaksi “Proy 2014". 3. Pada tanggal 16 Juni 2015 sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penarikan melalui  Bilyet Giro BII dengan nomor BX 365517 dengan keterangan transaksi “untuk P. Hudi”. 4. Pada tanggal 2 Februari 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050752 dengan keterangan transaksi “PHudi 2018”. 5. Pada tanggal 12 Februari 2018 sejumlah Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) penarikan melalui Cek Maybank dengan nomor CP 050758 dengan keterangan transaksi “P Hudi”. 6. Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat terdakwa ditangkap KPK) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3H9zvpWMrdjKWT_65SA11_KTYoPoyKxW5V9sZsirtwG-1DNC61SoAvATiOTfpvYAAmR95p859t-kdW7M3pDZ-i0jjaZKzowsnsPE2ob9j0P7HDufkpDbseXKDw8ZGwGQs3OjNf72r2TI/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3H9zvpWMrdjKWT_65SA11_KTYoPoyKxW5V9sZsirtwG-1DNC61SoAvATiOTfpvYAAmR95p859t-kdW7M3pDZ-i0jjaZKzowsnsPE2ob9j0P7HDufkpDbseXKDw8ZGwGQs3OjNf72r2TI/s640/2.png" width="640" /></a></div>
JPU KPK menjelakan, bahwa penerimaan uang pada tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), Terdakwa I menerima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN melalui Terdakwa II, yakni pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I menelepon Terdakwa II,  meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya. Pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II, mengajak ke rumah Terdakwa I guna membicarakan pembagian proyek. Selanjutnya Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tahun anggaran 2018, dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas  Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya, Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, dan uang fee itu agar diberikan melalui Terdakwa I. “Pada tanggal 6 Juni 2018, sesuai kesepakatan sebelumnya, Terdakwa I melalui Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta mpiah) di rumah Terdakwa II di Jalan Kelud, Kelurahan Kepanjenlor, Kota Blitar dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN,” kata JPU KPK. JPU KPK menyatakan, bahwa uang tersebut bersumber dari rekening Giro Nomor 2436001000 atas nama PT Moderna Teknik Perkasa, perusahaan milik SUSILO PRABOWO alias EMBUN dengan nomor Cek CP052044 Tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi “SMP 3". PT Moderna Teknis Perkasa, juga mengerjakan proyek pembangunan gedung SMP Negeri 3 Blitar tahap I pada tahun 2017. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa I baik secara langsung maupun melalui Terdakwa II telah menerima uang sejumlah Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah), karena Terdakwa I telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” kata JPU KPK kemudian. JPU KPK menjelaskan terkait hal tersebut di atas, didukung dengan alat-alat bukti, doktrin, dan yurisprudensi, sehingga fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu, bahwaTerdakwa I memerintahkan HERMANSYAH PERMADI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar untuk membuat daftar proyek yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membahas pembagian proyek dengan SUSILO PRABOWO Alias EMBUN dan mengarahkan HERMANSYAH PERMADI untuk mengalokasikan paket proyek tersebut untuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK menyatakan, untuk menindaklanjuti arahan Terdakwa I, HERMANSYAH PERMADI membahas pengaturan proyek dengan asosiasi dan para kontraktor yang diwakili oleh SUSILO PRABOWO alias EMBUN, HENRYN MULAT, SUKAMTO, SUKARSO serta perwakilan GAPENSI, dengan hasil penyedia barang/jasa hanya akan mengajukan penawaran terhadap proyek sesuai jatah masing-masing, dan tidak melakukan penawaran terhadap proyek lainnya, sehingga dapat dipastikan pemenang lelang sesuai pembagian paket. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLniLa3F8K2SNwwYmF_PauMrxqaX_d6ZLfTpHq5Nmiog6gI0UZS9kkumx4bzq7n25jfd9Whyrex1_i4V-IFTnX5vx2PcOT_7xj33QUM_QfKc88pGKp_6KkDyqjainjTManqfpK6qKzyPg/s1600/5.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="947" height="476" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLniLa3F8K2SNwwYmF_PauMrxqaX_d6ZLfTpHq5Nmiog6gI0UZS9kkumx4bzq7n25jfd9Whyrex1_i4V-IFTnX5vx2PcOT_7xj33QUM_QfKc88pGKp_6KkDyqjainjTManqfpK6qKzyPg/s640/5.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Bambang Purnomo</td></tr>
</tbody></table>
Selain itu, lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya, untuk memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN memenangkan proyek-proyek sebagaimana pembagian, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek terkait untuk membuat spesifikasi teknis tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan SUSILQ PRABOWO alias EMBUN. JPU KPK pun membeberikan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan SUSILO PRABOWO, pada kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan 2017, sebagai berikut: Pekerjaan Tahun 2014 1. Paket peningkatan jalan di Jalan Mengkudu dengan nilaikontrak Rp 932370.300 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan sumber dana dan' DAK Kota Blitar tahun anggaran 2014 :dengan nama penyedia jasa CV YALA BUMI PERSADA 2. Paket Peningkatan Jembatan di Jaian AHMAD DAHLAN dengan nilai kontrak Rp 1.391.388.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan sumber dana dari DAK Pemkot Blitar dengan TA 2014 dengan nama penyedia CV. SURYA PRADANA. Paket pekerjaan Peningkatan Jembatan di Jalan Cakraningrat Menuju ke P2KH Nomor : 630.0AK/140/410.102/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai kontrak Rp 1.085.120.000 (Satu milyar Delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu) dengan nama pelaksana CV. SURYA PRADANA. 3. Paket Pembangunan Talud Di Jln. Agus Salim Bagian barat dan Bagian Timur Kel. Ngadirejo dengan nilai kontrak sebesar Rp 924.783.000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. _ Paket Pengaspalan Halaman Parkir Stadion dan Halaman Parkir Kantor Walikota Blitar dengan nilai kontrak Rp 555.485.300 dengan nama penyedia jasa CV. SAPTA SARANA. 4. Paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dispenda Kota Blitar dengan nilai Kontrak Rp 2.261 .462000 dengan nama penyedia jasa CV. KARTIKA PERKASA. Pekerjaan tahun 2015 1. Pekerjaan Pembangunan Duiker Di Area Gedung Kesenian dengan nilai kontrak Rp 197083000 dengan pelaksana CV. KARTIKA PERKASA. 2. Paket pekerjaaan Pengurugan Lahan Kawasan Gedung Kesenian. dengan nama pelaksana CV. DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak sebesar Rp 198.055.000. 3. Paket Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Timur dengan nama pelaksana CV. PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp1.364.802.000. 4. Paket pekerjaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Imam Bonjol Bagian Barat dengan nama pelaksana CV. AIRLANGGA PUTRA dengan besaran kontrak Rp1.738.546.000. 5. Paket pekerjaan Peningkatan Jalan di JI. Ciliwung Lanjutan dengan besaran kontrak Rp 482822800000 dengan nama pelaksana PT. TATA KARUNIA ABADI 6. Paket Peningkatan Jalan di Jalan Mastrip dengan nama peIaksana CV PURNAMA JAYA dengan nilai kontrak Rp684.865.000 7. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Bali Bagian Timur dengan nama pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp987.438.000 8.Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di JL. Cemara Bagian Barat kontrak Rp1.593.156.000 9. Paket Pembuatan Pagar Taman Tanjungsari dengan pelaksana CV SAPTA SARANA dengan nilai kontrak Rp493.513.000 10. Paket rehablitasi Jalan den Trotoar di Jl. Cemara Bagian Temur dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp1.867.800.000 11. Paket rehabilitasi Jalan dan Trotoar di Jl. Tanjung Bagian Utara Lanjutan dengan pelaksana CV YALA BUMI PERSADA dengan nilai kontrak Rp2.387.929.000 12. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul Lanjutan dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp931.808.000 13. Paket penataan Strain Kali Lahar dengan pelaksana CV KARTIKA PERKASA dengan nilai kontrak Rp294.713.000 14. Paket peningkatan Jalan di Jln D.I Panjaitan dengan nama pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dangan nilai kontrak Rp4.509.990.000 15. Paket pembangunan SMPN 3 Kota Blitar tahap pertama dengan pelaksana PT MODERNA TEKNIK PERKASA dengan nilai kontrak Rp11.341.000.000 16. Paket pengurugan Lahan di Kelurahan Kepanjenkidul dengan pelaksana CV DAYA NUSANTARA dengan nilai kontrak Rp393.990.000 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiijxOvxGNWPaBtXkmZhhlNP58pXnB1k4L6zs-ugElBmIwC8Gsyw2Q8oaEmJUESDTArwG-ypSreQ-zyC86Tjj4VLLzTRbzHY5UXc8l_h5Y1Sfvr7X5HbjNLKbIEL71AMU3J9cuc0oXzVoY/s1600/6.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiijxOvxGNWPaBtXkmZhhlNP58pXnB1k4L6zs-ugElBmIwC8Gsyw2Q8oaEmJUESDTArwG-ypSreQ-zyC86Tjj4VLLzTRbzHY5UXc8l_h5Y1Sfvr7X5HbjNLKbIEL71AMU3J9cuc0oXzVoY/s640/6.png" width="640" /></a></div>
Pada tahun 2018, lanjut JPU KPK, Terdakwa I dan HERMANSYAH PERMADI, kembali mengalokasikan proyek kepada SUSILO PRABOWO alias EMBUN, diantaranya proyek pembangunan fasilitas pendukung Stadion Supriyadi Btitar senilai Rp796.078.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, pada tahun anggaran 2018 dengan pagu anggaran senilai Rp23.279.520.300 (dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK menyatakan, guna memastikan SUSILO PRABOWO alias EMBUN mendapatkan proyek-proyek tersebut, pada tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 MB, Terdakwa I menelpon Terdakwa II, meminta agar mengajak SUSILO PRABOWO Alias EMBUN datang ke rumahnya.  Kemudian pada sekira jam 18.22 WIB, SUSILO PRABOWO Alias EMBUN menelpon Terdakwa II untuk mengajak ke rumah Terdakwa I, guna membicarakan pembagian proyek. Kemudian, Terdakwa II dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN menemui Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR di rumah dinas Walikota Blitar. Dalam pertemuan itu, Terdakwa I menunjuk SUSILO PRABOWO alias EMBUN sebagai pelaksana proyek pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2, tahun anggaran 2018. Dan untuk meyakinkan SUSILO PRABOWO alias EMBUN, Terdakwa I menghubungi MOH. AMINURCHOLIS (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar) dan MOHAMMAD SIDIK (Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar) menanyakan anggaran proyek dimaksud dan mendapat jawaban bahwa anggaran pembangunan SMP Negeri 3 Blitar Tahap 2 tersedia sejumlah kurang lebih Rp23.000.000.000 (dua puluh tiga miliar rupiah). Sebagai kompensasinya Terdakwa I meminta uang fee sebesar 8% dari nilai proyek, uang fee mana agar diberikan melalui Terdakwa II. “Permintaan Terdakwa I tersebut kemudian dipenuhi oleh SUSILO Prabowo alias Embun, dengan memberikan uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK sebagaiman yang telah diuraikan unsur sebelumnya,” kata JPU KPK JPU KPK menyatakan, rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan kewajiban Terdakwa I sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 berserta perubahannya. “Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I melalui Terdakwa II, telah menerima uang fee sebesar Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta rupiah) sebagai kompensasi karena Terdakwa I telah memberikan proyek (pioting proyek) kepada SUSILO PRABOWO sejak tahun 2014 s.d. 2018,” lanjut JPU KPK JPU KPK menjelaskan, keterangan Terdakwa II dipersidangan yang menyatakan, bahwa tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN merupakan fee proyek pembangunan gedung SMP N 3 Kota Blitar tahap II untuk Terdakwa I. Terhadap bantahan Terdakwa II ini, penuntut umum berpendapat sebagai berikut: Bahwa untuk menentukan seseorang mengetahui apakah perbuatannya merupakan suatu kejahatan atau tidak, maka harus diukur berdasarkan niat batin atau kesengajaanya yang terlihat dari perbuatannya. Dari perspektif ajaran “kesengajaan" yang didaiamnya terkandung unsur mengetahui dan menghendaki (willen en wettens), maka seseorang dianggap mengetahui dan menghendaki jika mempunyai kesadaran atau keinsyafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 5 Juni 2018, Terdakwa II secara sadar menghadiri pertemuan dengan Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO alias EMBUN di rumah dinas Terdakwa II. Terdakwa I mendengar dan mengikuti pembicaraan antara SUSILO PRABOWO alias EMBUN dan Terdakwa II, yang membahas mengenai proyek SMP N 3 Blitar. Terdakwa II juga mendengar bahasa permintaan fee yakni 8 persen dan 2 persen. Terdakwa II juga mendengar, saat Terdakwa I menelpon MUHAMAD SIDIK dan MOH. AMINURCHOLIS yang menanyakan anggaran SMP N 3 Blitar. Selain itu, Terdakwa II juga mendengar kesepakatan antara Terdakwa I dan SUSILO PRABOWO, bahwa uang sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) akan diterima melalui Terdakwa II, yang pada tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa II secara sadar menjadi perantara (intermediary) dari Terdakwa I, dengan menerima uang dari SUSILO PRABOWO alias EMBUN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),” beber JPU KPK saat membacakan surat tuntutannya “Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Terdakwa II tidak hanya mengetahui namun juga menghendaki untuk menerima uang dari SUSlLO PRABOWO alias EMBUN yang merupakan fee proyek pembangunan SMP N 3 Blitar, dimana Terdakwa II sebagai kepanjangan tangan dari Terdakwa I. Dengan demikian, dalam diri Terdakwa II, terdapat kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Oleh karena itu bantahan Terdakwa II tersebut harus dikesampingkan,” kata JPU KPK JPU KPK mengatakan, bahwa Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR dan Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta  subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II BAMBANG PURNOMO alias TOTOK berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I MUH. SAMANHUDI ANWAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua)  tahun ; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I MUH. SAMANHUDl ANWAR berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa I MUH SAMANHUDl ANWAR selesai menjalani pidana pokoknya,” ucap JPU KPK Eva Yustisiana. Terkait tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. Usai persidangan, Amir Burhanudin selaku Penassehat Hukum terdakwa kepada media ini mengatakan, akan menjelaskannya dalam pembelaan pada persidangan yang akan datang. (Rd1)

News Tipikor Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Dituntut 8 Tahun Penjara

Terdakwa Samanhudi Anwar dituntutn pidana 8 Thn penjara oleh JPU KPK, saat berdiskusi dengan PH-nya - Dalam tuntutan JPU KPK Disebutka...

Setelah Ketua DPRD dan Sekda Tulungagung, Giliran Kepala Bapeda Tak Jujur Di Persidangan

04.02 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifKpBRMSsLSo1ErLr-hKy3kw-lEUlzPsTlHGIGvjzWRFTnLegu28Fb6MknGXsHWlFtrXkHYSp931BQmelcz_M_t2P6bPBLPl7PpVPmII3gfrMxJCgmdCRzoTc-ANlAwOftgNPYY6jt5cY/s1600/IMG_20181229_033959.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="698" data-original-width="672" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifKpBRMSsLSo1ErLr-hKy3kw-lEUlzPsTlHGIGvjzWRFTnLegu28Fb6MknGXsHWlFtrXkHYSp931BQmelcz_M_t2P6bPBLPl7PpVPmII3gfrMxJCgmdCRzoTc-ANlAwOftgNPYY6jt5cY/s640/IMG_20181229_033959.jpg" width="616" /></a></div>
beritakorupsi.co - Setelah pada persidangan Minggu lalu (Kamis, 21 Desember 2018), Supriyono selaku Ketua DPRD dan Indra Fauzi selaku Sekda Kabupaten Tulungagung yang disebut-sebut menerima aliran dana miliyaran rupiah yang berasal dari fee proyek APBD di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018, namun kedua pejabat terhormat itu tak mengakuinya. Dan kini giliran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung Suharto yang juga selaku Plt Kepala Dinas PUPR, mengikuti jejak si Ketua Dewan yang tidak berkata jujur saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Kamis, 27 Desember 2018. Kamis, 27 Desember 2018, JPU KPK Mufti Nur Irawan dan Joko Hermawan menghadirkan Suharto sebagai saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH, dalam perkara kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan terdakwa Syahri Mulyo (Bubapti non aktif Kabupaten Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung) dan Agung Prayitno (orang dengak Syahri Mulyo). Sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk terdakwa Sutrisno. Kehadiran Suharto sebagai saksi dalam bersidangan untuk Ketiga terdakwa (Syahri Mulyo, Sutrisni dan Agung Prayitno), tekait keikut sertaannya bersama Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Sutrisno, menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, beberapa hari setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati poada tanggal pada tanggal 24 April 2013, guna mendapatkan Banprov (Bantuan Provinsi) Jawa Timur berupa anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan, dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, harus memberikan uang fee 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa I Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya. Fee untuk mendapatkan anggaran dari Pemprov berasal dari para Asosiasi yang ditarik 10 persen dari nilai anggaran bantuan Pemprov sebesar Rp25 miliyar atau sekitar Rp2.5 M. Namun Suharto menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa duit yang terkumpul dari para Asosiasi hanya sebesar Rp250 juta, dan yang disetorkan sebesar 8,5 persen dari nilai anggaran. Menurut Sudigdo Prasetyo, uang sebesar Rp250 juta itu dikembalikannya kepada Asosiasi karena menurutnya, Bupati Syahri Mulyo tak mau menerima 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkg7ZS7-CK7lZaeQ1jVKVjc8iZOi7NdSp5fjtR8_tX834IiQjPxuM9VLsaN7SKtxpZ-KbHAB2lF9I2dGODnv_AA6k6JFjPuiu1ttidGGCdQh86CP889IGa0qkvMWUOcdb7Kj2DAnA61kI/s1600/IMG_20181229_032525.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="419" data-original-width="494" height="542" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkg7ZS7-CK7lZaeQ1jVKVjc8iZOi7NdSp5fjtR8_tX834IiQjPxuM9VLsaN7SKtxpZ-KbHAB2lF9I2dGODnv_AA6k6JFjPuiu1ttidGGCdQh86CP889IGa0qkvMWUOcdb7Kj2DAnA61kI/s640/IMG_20181229_032525.jpg" width="640" /></a></div>
“Yang terkumpul hanya dua ratus lima puluh juta, dan saya kembalikan lagi ke Asosiasi,” kata Suharto kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Anehnya, dalam persidangan sebelumnya terungkap dari keterangan beberapa saksi dari Asosiasi yang dihadirkan JPU KPK menjelaskan, bahwa adanya setoran ke Pejabat Provinsi untuk mendapatkan anggaran. Bahkan beberapa orang dari Asosiasi diantaranya Endro Basuki, Wawan, dan Santoso ikut mengantarkan duit itu. Keterangan Suharto ini dianggap berbohong, sehingga dibantah keras oleh terdakwa Syahri Mulyo maupun Sutrisno. Terdakwa Syahri Mulyo mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan untuk melobyanggaran Banprov (Bantuan Provinsi). Bahkan terdakwa Sutrisno lebih tegas membantah keterangan Kepala Bapeda ini. Menurut terdakwa Sutrisno saat Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi mengatakan, bahwa apa yang disampaikan Suharto terkait uang sebesar Rp250 juta tidak benar. “Itu tidak benar, Yang Mulia,” kata terdakwa. Menurut terdakwa Sutrisno, bahwa unduhan atau untuk mendapatkan anggaran Banprov adalah sebesar 10 persen dari nilai anggaran, dan yang disetorkan hanya 7.5 persen dari nilai Banprov sebesar Rp25 miliyar. Lalu kemana sisa sebesar 2.5 persen dari Banprov sebesar Rp25 miliyar atau sekitar Rp625 juta ? semenatara saksi mengatakan hanya mengembalikan ke Asosiasi sejumlah Rp250 juta “Kalau alokasi bantuannya turun sebesar Rp25 miliyar dikali 2,5 persen, enam ratus dua puluh lima juta,” kata terdakwa kemudian. Sesuai persidangan. JPU KPK Eva menjelaskan kepada media ini, bahwa saksi Suharto disuruh terdakwa Syahri Mulyo untuk mengumpulkan Ijon anggaran atau dana untuk mendapatkan Bantuan Pemprov dari para Asosiasi. “Menurut saksi, dia sisuruh terdakwa Syahri Mulyo untuk mengumpulkan Ijon anggaran atau untuk mendapatkan bantuan Pemprov. Uang itu berasal dari para Asosiasi dan dikumpulkan melalui dia, namun menurut saksi dikembalikan lagi ke Asosiasi. Pengakuan Pak Suharto ini Kepal Bapeda, uang yang terkumpul sebesar Rp250 juta itu ditawarkan ke terdakwa Syahri Mulyo, karena terdakwa tidak mau lalu pengakuan saksi dikembalikan lagi ke Asosiasi. Itu pengakuan saksi,” ujar JPU KPK Eva. (Rd1)

News Tipikor Setelah Ketua DPRD dan Sekda Tulungagung, Giliran Kepala Bapeda Tak Jujur Di Persidangan

berita korupsi .co - Setelah pada persidangan Minggu lalu (Kamis, 21 Desember 2018), Supriyono selaku Ketua DPRD dan Indra Fauzi selaku Se...

Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

23.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMurZPRJcuIIvd0g5IrAM0Pted6pWzuuAqL4oq4nj8n6zRcN1M2FXRbopVNNc-Yhyphenhyphenwlj-wSjjsq0u0lmeIYXbwpupD3s2CRX-nrI3kRKH-aWfHp7V-jl26WUhczocrLW-xQdOIlodFDa8/s1600/IMG_20181221_220034.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMurZPRJcuIIvd0g5IrAM0Pted6pWzuuAqL4oq4nj8n6zRcN1M2FXRbopVNNc-Yhyphenhyphenwlj-wSjjsq0u0lmeIYXbwpupD3s2CRX-nrI3kRKH-aWfHp7V-jl26WUhczocrLW-xQdOIlodFDa8/s1600/IMG_20181221_220034.jpg" /></a></div>
#Dalam Persidangan JPU KPK membeberkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Suharno, terkait aliran uang dari fee proyek ke Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kajari dan Kapolres# 
 
beritakorupsi.co - Supriyono, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung yang disebut-sebut menerima aliran dana dari fee proyek APBD di Kabupaten Tulungagung sejak 2014 hingga 2018, ternyata tak mengakuinya dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor (Kamis, 21 Desember 2018), dalam kasus perkara Korupsi Suap tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tuklungagung) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo). Kamis, 21 Desember 2018, Tim JPU KPK Mufti Irawan dkk menghadirkan Supriyono bersama dengan 4 (empat) saksi lainnya yaitu Suharno (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung), Hendro Basuki (Ketua Asosiasi/Kontraktor), Isa Asyori (Anak buah Soni Sandra selaku Kontraktor) bersama Reni Rahmawati. Ke- 5 saksi ini dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang di ketuai Hakim Agus Hamzah., SH., MH, dalam perkara kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK dengan terdakwa Syahri Mulyo (Bubapti non aktif Kabupaten Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung) dan Agung Prayitno (orang dengak Syahri Mulyo). Para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk terdakwa Sutrisnno. Dalam kasus ini, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung disebut-sebut telah menerima aliran uang dari fee proyek-proyek APBD di Kabupaten Tulungangung sejak 2014 hingga 2018 yang nilainya miliaran.  Dalam surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan beberapa saksi, diantaranya Sukarji (Kepala Bidang Dinas PUPR Kab. ulungagung), Yamani selaku Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan BPKAD (Badan Pegawas Keuangan dan Aset Daerah), dan Hendry Setyawan Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung dalam persidangan sebelumnya menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa uang fee yang dikumpulkannya dari proyek-proyek APBD di Kabupaten Tulungagung, sebahagian diserahkan ke Ketua DPRD Kabupaten Tulungung Supriyono, Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Biroyo, Sekretaris Daerah Tuiungagung, Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung, Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM. Yang dalam pengakukan Yamani dipersidangan (13 Desember 2018) diserahkan ke Andik dari Polres Tulungagung. Yamani dan Hendry Setiyawan selaku pejabat BPKAD Kabupaten Tulungagung adalah salah satu saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU sebagai  pengepul uang fee proyek tersebut, di  antaranya Sukarji menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan ke BPKAD melalui Yamani karena ada kewajiban. Sementara keterangan Yamani dan Hendry Setiawan juga mengakui dihadapan majelis Hakim, bahwa sejumlah uang telah disetorkan ke pejabat Kabupaten Tulungagung diantaranya Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungagung, Wakil Bupati Maryoto Birowo, Sekda Kab. Tulungagung Indra Fauzi termasuk Kepala PBKAD sendiri, termasuk Aparat Penegak Hukum serta LSM dan Wartawan. Yang dari keterangan Yamani menyebutkan, bahwa dirinya maupun melalui Kepala BPKAD telah menyetorkan sejumlah uang  setiap bulannya sebesar Rp125 juta ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik. Selain dari keterangan saksi Sukarji selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDfm-Htvl7RpUv3YQsDGQq_sMq0pTs5X6I7YbHYa9RoKJYKOKVrc2aXQai1GsQzMlq3W-LbPf7Y4edNquDY2tC_WYduyATA1bMhh7EgW8h6cEYOoH5a1PZbngZIfbl402h0be9XzaYLXQ/s1600/Supriyono.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDfm-Htvl7RpUv3YQsDGQq_sMq0pTs5X6I7YbHYa9RoKJYKOKVrc2aXQai1GsQzMlq3W-LbPf7Y4edNquDY2tC_WYduyATA1bMhh7EgW8h6cEYOoH5a1PZbngZIfbl402h0be9XzaYLXQ/s640/Supriyono.png" width="640" /></a></div>
Dan dakwaan JPU KPK juga menjelaskan, bahwa uang fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan juga keberapa pejabat di Tulungagung, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anak buahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya ;  1. Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung,  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung, 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung, 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan. Pada sidang sebelumnya yang berlangsung Kamis, 13 Desember 2018, Selain Yamani, Tim JPU KPK juga menghadirkan 5 (lima) saksi lainnya, yaitu Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kab. Tulungagung), Indra Fauzi (Sekda Kab. Tulungagung), Maryani (Kepala Dinas Perhubungan), Wiwik Setyawati (Kabid Ciptakarya), dan Soni (swasta) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing, diantaranya Andy Firasadi untuk terdakwa Syahri Mulyo, dan Leonardus Sagala dkk untuk PH terdakwa Sutrisnno. Dihadapan Majelis Hakim, Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah duit “haram” itu yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung maupun melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang saat itu, Kamis, 13 Desember 2018. Keterangan saksi Yamani ini sama dengan isi dakwaan JPU KPK yang menjelaskan, bahwa pada tahun 2016, jumlah uang yang serahkan ke Aparat Penegak Hukum sebesar Rp1.1 miliyar lebih. Pada saat JPU KPK menanyakan saksi Yamani terkait sisa uang, Yamani mengakui sudah dikembalikannya ke KPK pada Agustus 2018. Dalam persidangan kali ini, Kamis, 21 Desember 2018, keterangan Sukarji, Yamani dan Hendri Setiawan, diperkuat keterangan Suharno yang  menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa Supriyono juga mengatur mutasi para Kepala Sekolah SMP dan SMA di Kabupaten Tulungagung. Keterangan Suharno inipun sempat membuat kaget JPU KPK, sehingga langsung menanyakan ke Supriyono, tentang kewenangan apa saksi (Supriyono) untuk mengurusi itu (mutasi). Namun Ketua Dewan yang terhormat ini pun mengelak dan tidak mengakui. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLBRxEdxoZ7Y8yRAfLJrgFAGjMuscGQesRjQNhyphenhyphenWwKoeKRJO-izKLKlMaSLCbSIXPHwUev1tgQZSPbUY-9NqJ2hQJf4fpDeWwc6qFC5yjhRVUdHSCKkJIF2V5WGzO-E5oSun9QjAiLqg/s1600/IMG_20181221_225001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="768" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyLBRxEdxoZ7Y8yRAfLJrgFAGjMuscGQesRjQNhyphenhyphenWwKoeKRJO-izKLKlMaSLCbSIXPHwUev1tgQZSPbUY-9NqJ2hQJf4fpDeWwc6qFC5yjhRVUdHSCKkJIF2V5WGzO-E5oSun9QjAiLqg/s640/IMG_20181221_225001.jpg" width="640" /></a></div>
Dari keterangan Suharno ini, JPU KPK Mufti menanyakannya langsung terhadap Supriyono yang duduk persis di sebelah kanan Suharno. Namun dengan wajah yang terlihat tidak tenang, Supriyono tidak mengakuinya. Dari nama-nama yang disebutkan JPU KPK diantaranya Sukarji, Yamani dan Hendry Setiawan, tak satupun yang diakui Supriyono. “Tidak pernah,” jawab Ketua DPRD Supriyono kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK Mufti Irawan, Kamis, 21 Desember 2018 Suharno sempat mengatakan, bahwa keterangannya dalam BAP terkait besaran fee proyek 10 persen dipaksa oleh penyidik KPK. Namun pada akhirnya, Suharno mengakui dan menyetujui  saat JPU KPK mengatakan, bisa diambil alih sebagai keterangan saksi dalam persidangan. Dalam BAP Suharno menjelaskan yang dibacakan JPU KPK Mufti Irawan, bahwa fee proyek ABPD di Dinas Pendidikan sebesar sebesar 10 persen. Namun Suharno mengakatakan bahwa nilai fee 10 persen dalam BAP dipaksa penyidik. Namun BAP tersebut diparaf dan ditandatanganinya. Saksi pun mengakui, bahwa uang fee proyek APBD di Dinas Pendidikan, 1 persen adalah untuk dirinya. Selain itu, dibagikian juga sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) kepada Pejabat Kabupaten Tulungagung diantaranya, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Kajari dan Kapolres. “Dalam pin 3 BAP saudara menjelaskan, bahwa fee proyek dari masing-masing Bidang pada tahun 2014 sebagai THR ini, untuk Pejabat Tulungagung diantaranaya, Wakil Bupati Maryoto Birowo sebesar 15 juta, Kajari Tulungagung melalui Kasi Intel sebesar 20 juta, Kapolres Tulungagung melalui Kasat Reskrim sebesar Rp20 juta. Para Kabid sebesar 3 juta, Kasi 1.5 juta dan staf antar 500 hingga 750 apa benar ini,” tanya JPU KPK, yang kemudian dibenarkan saksi. Dari keterangan Suharno, terkait aliran fee proyek ke Kajari melalui Kasi Intel dan Kapolres melelui Kasat Reskrim, menimbulkan pertayaan dalam penegakan hukum di negeri ini. Apakah JPU KPK akan menghadirkan kedua lembaga/Instansi Aparat Penegak Hukum itu dalam persidangan ?. Dari pantaun media ini, sepertinya dalam beberapa kali persidangan, diikuti oleh aparat penegak hukum dari Kabupaten Tulungagung. Sementara dari tanggapan terdakwa Syahri Mulyo, menolak keterangan saksi Suharno. Selain itu, terdakwa Syahri Mulyo juga mengatakan, bahwa Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung adalah titipan dari Supriyono selaku Ketua DPRD. Sesuai persidangan. Penasehat Hukum para terdakwa mengatakan, tidak banyak mengajukan pertanyaan ke Ketua DPRD, karena dianggap percuma. “Percuma kita tanya, karena jawabannya pasti tidak mengakui. Sama dengan jawabannya ke Jaksa,” kata PH terdakwa Syahri Mulyo maupun PH terdakwa Sutrisno. Sementara Agung Prayitno mengatakan, tidak ada saksi untuk dirinya kecuali Syahri Mulyo. “Kalau ke saya kan nggak ada, hanya Syahri Mulyo,” kata Agung ke wartawan media ini. Terpisah. JPU KPK hanya menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan saksi sudah jelas dan sama-sama mendengar. “Tadi kan sudah sama-sama dengar,” kata JPU KPK. (Tim beritakorupsi)

News Tipikor Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

#Dalam Persidangan JPU KPK membeberkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Suharno, terkait aliran uang dari fee proyek ke Wakil Bupati, ...

18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

12.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqN7yrgjHOSHYCTSUTmtsuSq2nLpGI59XZBhQOIkV9g7tzBP8ODrmC9uYoU8y-G2KJMhrNVEZrdSWkCM49Ky5NqWAkXoztjwOhU3Iv6fM8dYQQSMCxUMzu446pCBNb3061jXErL04zcY/s1600/IMG_20180815_175832.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicqN7yrgjHOSHYCTSUTmtsuSq2nLpGI59XZBhQOIkV9g7tzBP8ODrmC9uYoU8y-G2KJMhrNVEZrdSWkCM49Ky5NqWAkXoztjwOhU3Iv6fM8dYQQSMCxUMzu446pCBNb3061jXErL04zcY/s400/IMG_20180815_175832.jpg" width="303" /></a></div>
beritakorupsi.co - Rabu, 19 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 18 terdakwa (masing-masing 6 terdakwa dalam satu berkas perkara) selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi dalam pembahasan APBD dan  Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang totalnya sebesar Rp6.5 miliyar, sehingga di pidana penjara antar 4.1 tahun  (4 tahun dan 1 bulan) hingga 4.8 tahun (4 tahun dan 8 bulan) serta pencabutan hak politik masing-masing terdakwa selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok (pidana badan) Dalam persidangan yang berlangsung (Rabu, 19 Desember 2018) diruang sidang Cakra dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dan dihadiri Tim JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Andi Kurniawan. sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masingmasing. Ke- 18 terdakwa ini dibagi dalam 3 berkas perkara dan disidangkan dalam III session masing-masing 1 (satu) berkas perkara terdiri dari 6 terdakwa, yakni Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumartono, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara session I), dan Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara session ke II), serta  Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti, satu berkas perkara dan session ke III. Dalam surta putusan Majelis Hakim, para politikus dari beberapa Partai Politik ini dijerat dalam dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP   
Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa duit yang diterima para terdakwa yang disebut dengan istilah Uang Pokir dan Uang Sampah pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 adalah merupakan uang suap dan gratifikasi karena berhubungan dengan jabatan para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tgi-Y2mnjIhdq6YVEHABte2Gudj0sDaSn4tqV7lvcGsc1krYwxjdK0yKjBVjsalv_htjtYDH6Fyg1vhc2jTxEhbRqtfwhiFS0oAln4glWoymdE2eFPVPOuCdUSCIRGrJSnlsC1pZx6Y/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="640" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tgi-Y2mnjIhdq6YVEHABte2Gudj0sDaSn4tqV7lvcGsc1krYwxjdK0yKjBVjsalv_htjtYDH6Fyg1vhc2jTxEhbRqtfwhiFS0oAln4glWoymdE2eFPVPOuCdUSCIRGrJSnlsC1pZx6Y/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
 
Majelis Hakim menjelaskan tentang Pasal yang dijerat terhadap para terdakwa, yaitu Pasal 12 huruh a terkait penerima uang Pokir (pokok pokok pikiran) sebesar Rp15 juta untuk Ketua sedangkan masing-masing anggota Rp12.5 juta atau sejumlah Rp700 juta, yang dihitung 10 persen dari total anggrana Pokir sejumlah Rp9 miliyar, dan uang “Sampah” senilai Rp10 juta untuk masing-masing Ketua, dan anggota Rp5 juta atau totalnya sebesar Rp300 juta, yang diterima  pada Juni 2015, saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. Selain itu, Majelis Hakim juga menjelaskan tentang Pasal 12 huruf B dalam UU Korupsi terkait penerimaan duit sebesar Rp125 juta untuk Ketua (Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi), dan Rp100 juta bagi setiap anggota, yang diterima pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015, yang tidak diakui oleh beberapa terdakwa dalam persidangan, pada hal perbuatan para dewan yang terhormat ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, maupun tentang pemerintahan yang bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Majelis Hakim juga menyebutkan, bahwa uang pokir yang yang diterima masing-masing anggota sebesar Rp10 juta menjadi Rp12.5 juta adalah atas usulan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban. Dan hal ini sesuai dengan keterangan beberapa saksi dalam persidangan, walaupun terdakwa sendiri tidak mengakuinya. 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1WJB8MSY95MA0XIcj0bSxHYHTXudvfMUypLoqzvMlj77erDV5fofM82K1iIShsd5zcMkP3BiRRNzw9OsimGs1kGfByYEBHuCulwg7zTroi6Ny-LlNaAU8oE7v5sewPwSIShFeuLGvHVA/s1600/IMG_20180815_172042.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1WJB8MSY95MA0XIcj0bSxHYHTXudvfMUypLoqzvMlj77erDV5fofM82K1iIShsd5zcMkP3BiRRNzw9OsimGs1kGfByYEBHuCulwg7zTroi6Ny-LlNaAU8oE7v5sewPwSIShFeuLGvHVA/s400/IMG_20180815_172042.jpg" width="302" /></a>  
 
Dalam
 putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa bahwa Terdakwa Rahayu 
Sugiarti, terdakwa Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa Hery Subaintono, 
terdakwa Sukarno, terdakwa Heri Puji Utami, dan Terdakwa H. Abd. Rachman
 (juga terdakwa lainnya adkwaan sama) bersama-sama dengan Moch. Arif 
Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, 
Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik 
Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 
Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015,  Atau setidak tidaknya 
pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
 Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota 
Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan 
Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota 
Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, 
telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai 
negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang 
masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu
 menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan 
Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada 
hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
 dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para 
terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar 
memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh 
Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD 
Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor
 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
 Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU
 RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
 
Bahwa
 pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota
 Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan 
Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara 
Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 
APBD TA 2015. Dalam pembahasan tersebut. dibahas juga tentang 
anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang 
hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta 
dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 
milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief 
Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l 
Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua 
Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri 
Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto,
 Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang 
Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan 
pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati
 bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang 
berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh 
Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan 
istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan 
anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvpoEXo9H7UYkNALbY1N0B_BWShH0RX_E8Ig3_Y_Af6nyZX65iYCnNiikxaBnAS9ZHM3TEqjZj_nF006IGlIdEBNUaee8qu9Xg-SW7YuUtZPBkVeZNwQ-b5Yt-kd7FDqVBY0llusM6CF0/s1600/A.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="1303" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvpoEXo9H7UYkNALbY1N0B_BWShH0RX_E8Ig3_Y_Af6nyZX65iYCnNiikxaBnAS9ZHM3TEqjZj_nF006IGlIdEBNUaee8qu9Xg-SW7YuUtZPBkVeZNwQ-b5Yt-kd7FDqVBY0llusM6CF0/s640/A.jpg" width="640" /></a></div>
 
“Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana pada saat membacakan pertimbangan dalam surat putusan. Pada pertemuan tersebut, lanjut anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata Majelis Hakim kemudian.Majelis Hakim menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. Atas permintaan tersebut, Teddy Sujada sumama melaporkannya kepada Jarot Edy Sulistyono,  dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Setelah uang terkumpul sebesar Rp900 juta, pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, Teddy Sujada sumama menyerahkan uang pokir kepada Jarot Edy sulistyono di kantor Dinas PUPPB Kota Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang. Selanjutnya, Jarot Edy Sulistyono melaporkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap Majelis Hakim.Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa uang pokir sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi uang pokir kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain : Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; Sukarno sebesar Rp17.500.000,; Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; Moch. Anef Wmaksono sebesar Rp82.500.000,; Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; Salamet sebesar Rp15.000,; Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; Suprapto sebesar Rp17.500.000,; Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan  Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber Majelis Hakim dalam surat usannya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgva5yc3-WYOI0fG97UbLrqqKO6enuKGTOx1tt-ihx5MN85bIZVXDn9FrEc6YKYUzIwm3dQJO4qp7ltNfmvorQiKIjSW9j4z4LBKpCqkF8zp5xRVxXSN7nR6yjHT9fV0l1xsCReDWD9_Ko/s1600/IMG_20180815_174718.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="485" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgva5yc3-WYOI0fG97UbLrqqKO6enuKGTOx1tt-ihx5MN85bIZVXDn9FrEc6YKYUzIwm3dQJO4qp7ltNfmvorQiKIjSW9j4z4LBKpCqkF8zp5xRVxXSN7nR6yjHT9fV0l1xsCReDWD9_Ko/s400/IMG_20180815_174718.jpg" width="302" /></a></div>
Majelis
 Hakim menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota 
Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD 
Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota
 DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat 
dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang
 terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 
yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi 
APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD 
Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang
 Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang 
ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
Bahwa
 para terdakwa mengetahui atau patut diduga, bahwa uang tersebut 
diberikan agar memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD 
Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para
 terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor
 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD. </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
“Perbuatan
 para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam 
dalam  Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Majelis Hakim. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIV_z2oLtyMiw9y3G76R-p-zFkBMo6kABsQ9IEY34313I_nGp4aVw3-2fcQsVG2OPUFo8B6RxMLWVxqySomeIy8h3u-Th4hkgpDq7F8Hm2h-jWAs_vr6BxHDA7I5e20loF_bb73Gr4GPc/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1301" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIV_z2oLtyMiw9y3G76R-p-zFkBMo6kABsQ9IEY34313I_nGp4aVw3-2fcQsVG2OPUFo8B6RxMLWVxqySomeIy8h3u-Th4hkgpDq7F8Hm2h-jWAs_vr6BxHDA7I5e20loF_bb73Gr4GPc/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: left;">
Selain suap,  para terdakwa juga dijerat tentang penerimaan Gratifikasi Majelis Hakim juga menjerat para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang ini, telah menerima gratifikasi berupa uang “sampah” sebesar Rp300 juta. Dan uang itu tidak hanya diterima oleh terdakwa, melainkan seluruh Anggota DPRD Kota Malang dalam pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang sebesar Rp300 juta, dan penerimaan uang pada tahun 2014 dalam pembahasan APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp5.5 milliar </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
Majelis Hakim dalam surat putusannya mengungkapkan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenema uang sebesar Rp5.500.000.000 (Lima milyar Lima ratus juta rupiah) pada saat  pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaan 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono kemudian membagikannya kepada 45 (Empat puluh lima) anggota DPRD Kota Malang Mulai: para Ketua Fraksi. diantaranya ; </div>
<div style="text-align: left;">
 </div>
<div style="text-align: left;">
1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 7. Moch Anef Wicaksono sebesar Rp125.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 11. Salamat sebesar Rp125.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta,Selain itu, Majelis Hakim juga membeberkan tentang penerimaan uang sampah oleh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000 7. Moch Arief Wicaksono sebesar Rp25.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000 14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000 18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_cHO8QW9fgcasSqQL4GMBTiP21SaXyb97zVrtNhXSwuhSQY3JEBSAnSeanrgW98LkPPndwuSsbmNv9YEJP8nEYxyiaeZcnCHqjYRAuAkFPRnX8bDYTbCHkU-kmrnAfkTfyAd3teelLXE/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_cHO8QW9fgcasSqQL4GMBTiP21SaXyb97zVrtNhXSwuhSQY3JEBSAnSeanrgW98LkPPndwuSsbmNv9YEJP8nEYxyiaeZcnCHqjYRAuAkFPRnX8bDYTbCHkU-kmrnAfkTfyAd3teelLXE/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 5 tahun penjara mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono saat menjadi saksi untuk 18 terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: left;">
“Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata Majelis Hakim. Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4, Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Majelis Hakim pun menolak pembelaan para terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum masing-masing terdakwa. Dan sebaliknya, Majelis Hakim setuju atas surat dakwaan JPU KPK. Sehingga para terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. Dalam surat putusannya Majelis Hakim menyatakan, selain menghukum pidana pokok (pidana badan), para terdakwa juga di hukum dengan pidana tambahan berupa mengembalikan seluruh uang yang diterima para terdakwa sesuai dengan dakwaan JPU KPK, serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselenggarakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak Politik) masing-masing selama 3 tahun. Dan Majelis Hakim pun mempertimbangkan, terkait uang yang diterima para terdakwa yang sudah dikemabalikan seluruhnya melalui KPK sehingga, kecuali terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban yang tidak menegembalikan. Dan Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya, bahwa duit yang dikembalikan para terdakwa ini untuk disetorkan oleh KPK ke Kas Pemkot Kota Malang. “Mengadili : Menyatakan terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumartono, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Sulik Lestyowati dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Sulik Lestyowati untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya. Hukuman yang sama dengan terdakwa Sulik Lestyowati, juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban. Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU KPK yang masing-masing ke- 3 terdakwa selama 7 tahun. Sementara terdakwa Abd. Hakim, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Rahayu Sugiarti, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman, Sukarno, Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Hendri Astuti juga di hukum lebih ringan dari tuntuntan JPU KPK (lihat tabel). Atas putusan Majelis Hakim, 15 terdakwa maupun JPU KPK menerima. Sedangkan 3 terdakwa yaitu Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. “Terkait terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban kami pikir-pikir,” kata JPU KPK Burhanuddin kepada Majelis Hakim. Sesuai persidangan, JPU KPK Burhanuddin menjelaskan kepada media ini terkait putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Sulik Lestyowati, Bambang Sumartono dan Ya’quban Ananda Gudban, JPU KPK masih pikir-pikir selama 7 hari dan akan berkoordinasi dengan seluruh Tim. Alasannya, karena putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan. “Kami masih pikir-pikir selama 7 hari, dan akan berkoordinasi dengan seluruh Tim. Karena  putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan kami yaitu 7 tahun penjara,” ujar JPU KPK Burhanuddin. Tekait 3 anggota DPRD Kota Malang yang belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, diantaranya Subur Triyono yang saat ini sebagai Calon Anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Banyuwangi, JPU KPK Burhanuddin mengatakan, masih menunggu proses persidangan dengan 22 tersangka, di mana 10 diantaranya tinggal menunggu jadwal persidangan. “Ini kan masih ada yang 22 orang, 10 sudah kita limpahkan dan tinggal menunggu sidang, dan yang 12 lagi tak akan lama lagi akan kita limpahkan. Jadi kita liha dari persidangan nanti,” ucap JPU KPK Burhanuddin. (Rd1)</div>

News Tipikor 18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

berita korupsi .co - Rabu, 19 Desember 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa 18 terdakwa (masing-masing 6 t...

Terbukti Menerima Suap dan Gratifikasi, Mantan Calon Wali Kota Malang Divonis 4.8 Tahun Penjara

23.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlQrfTKt5BgXNZbpw3T9aNlsl9RmWNtJ4Lvj8xVFEVGm6J93UBLw-D50SntJ0K7BEAl8qZk6ihx17JJpNPfUd_fujb8hRJh29-LLUFzOqDgjJuex_l_FRqNZgr-pG6eouAX90rPnRfr1A/s1600/IMG_20180815_170558.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1049" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlQrfTKt5BgXNZbpw3T9aNlsl9RmWNtJ4Lvj8xVFEVGm6J93UBLw-D50SntJ0K7BEAl8qZk6ihx17JJpNPfUd_fujb8hRJh29-LLUFzOqDgjJuex_l_FRqNZgr-pG6eouAX90rPnRfr1A/s1600/IMG_20180815_170558.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Ya’qud Ananda Gudban, sebelumnya adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Ketua Fraksi Hanura - PKS, yang kemudian mencalonkan Wali Kota Malang untuk periode 2018 - 2024 dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, namun wanita cantik ini terjerat dalam kasus Korupsi suap dan Gratifikasi bersama seluruh anggota DPRD Kota Malang lainnya saat pembahasambahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 lalu, dan dinyatakan terbukti bersalah sehingga wanita yang akrab dipanggil Nanda ini pun divonis pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, serta hukuman pidana tambahan berupa pengembalian uang suap dan gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp150 juta dan pencabutan hak politiknya selama 3 tahun setelah selesai menjalani hukuman pokok. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya (Rabu, 19 Desember 2018),  dengan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota (Ad Hoc) Samhadi., SH., MH dan Dr. Lufsiana, dengan dihadiri Tim JPU KPK Burhanuddin, Arif Suhermanto dkk.  Sementara para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantanya  Fatra M. Zein dkk dari Jakarta sebagai PH terdakwa Ya’qud Ananda Gudban. Sidang yang berlangsung dalam III session, masing-masing sebanyak 6 terdakwa dalam 1 berkas perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana penjara  terhadap 17 terdakwa lainnya yang juga selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, diantaranya Terdakwa Sulik Lestyowati, Abd. Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi dan Tri Yudiani (1 berkas perkara ) sidang session I. Dalam session ke II, dengan terdakwa Rahayu Sugiarti, Ya’quban Ananda Gudban, Hery Subiantono, Heri Pudji Utami, Abdul Rahman dan Sukarno (1 berkas perkara). Dan Sesion ke III adalah terdakwa Sprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Slamet, H.M. Zainuddin AS dan Wiwik Puji Astuti, satu berkas perkara. Dalam persidangan sejak awal pada tanggal 15 Agustus 2018, terdakwa Ya’quban Ananda Gudban menolak dakwaan Jaksa. Bahkan terdakwa selaku mantan calon Wali Kota Malang ini bersumpah dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya dan mengatakan tidak menerima uang apapun. Namun apapun kata terdakwa, putusan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keyakinan Majelsi Hakim sendiri. Dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang pokir sebesar Rp12.5 juta setiap anggota Dewan adalah atas usulan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban. Putusan Majelis Hakim ini sama dengan keterangan saksi dalam persidangan. Walu dalam persidangan, terdakwa tak mengakuinya. Bahkan terdakwa mengatakan tidak menerima uang apapun dengan meletakkan Al’Qur'an di atas kepalanya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinEGo3CmiPOv0w9lpA0B-IrB-aAwQ5q8VlTeDpFe0p20-XhUv5knMqtNYcXKLWBwHRF3gE4secpuaZSxBvratFcQCBqWlw3a9ZxI88zuNExQr6PmMiJvoqMJ_oVcJH4TiGcsgS0Nr6LQs/s1600/IMG20180912195222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinEGo3CmiPOv0w9lpA0B-IrB-aAwQ5q8VlTeDpFe0p20-XhUv5knMqtNYcXKLWBwHRF3gE4secpuaZSxBvratFcQCBqWlw3a9ZxI88zuNExQr6PmMiJvoqMJ_oVcJH4TiGcsgS0Nr6LQs/s640/IMG20180912195222.jpg" width="640" /></a></div>
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa penerimaan uang oleh para terdakwa berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Malang pada saat pembahasan Perubahan APBD Kota Malang haruslah dianggap suap dan gratifikasi karena terdakwa tidak melaporkannya ke KPK dalam kurun waktu 30 hari sesuai dengan Undang-Undang. Tedakwa Ya’qud Ananda Gudban pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bdersalah menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 12 huruf a dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. “Mengadili ; Menyatakan terdakwa Ya’qud Ananda Gudban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama (Pasal 12 huruf a) dan dakwaan ke- 2 (kedua, Pasal 12 huruf B) UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1). ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda, Rabu, 19 Desember 2018 Ketua Majelis Hakim melanjutkan, “Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Menghukum terdakwa Ya’qud Ananda Gudban untuk membayar uang pengganti yang seluruhnya sebesar Rp150 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bedandanya akan rampas oleh Jaksa. Apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim dalam putusannya. Ke- 18 terdakwa ini sama-sama dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaiamana dalam dakwaan kesatu dan kedua, yaitu Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) Para terdakwa di pidana penjara antara 4 tahun dan 1 bulan hingga 4 tahun dan 8 bulan. Hukuman pidana tambahan juga dijatuhkan Majelis Hakim terhadap semua para terdakwa, yaitu dengan mengembalikan uang yang diterimanya. Selain itu, para terdakwa juga di hukum berupa pencabutan hak politiknya masing-masing selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok (lihat tabel). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwxh8oXdWER65oypEs7HWrB7d9v7UGjRE9H8dBeFZynbPiU4c3JQmYSv3WHpU0499i230yN74AascdTrYY-mt0FojXT8m2SSlSz5_tC_uc9PFpwdXfHTpG8DfODAABp-_5u7FEkhyphenhyphenEHPc/s1600/Nanda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="767" data-original-width="1303" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwxh8oXdWER65oypEs7HWrB7d9v7UGjRE9H8dBeFZynbPiU4c3JQmYSv3WHpU0499i230yN74AascdTrYY-mt0FojXT8m2SSlSz5_tC_uc9PFpwdXfHTpG8DfODAABp-_5u7FEkhyphenhyphenEHPc/s640/Nanda.jpg" width="640" /></a></div>
Atas putusan Majelis Hakim, 3 dari 18 terdakwa mengatakan pikir-pikir, begitu juga dengan JPU KPK. Sementara 15 terdakwa lainnya menerima dan telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya melalui KPK pada saat proses peridangan berlangsung. Pada hal sebelumnya, tak satu pun para terdakwa ini yang mengakui telah menerima uang pokir, karena para terdakwa mengatakan bahwa itu adalah uang rezki dari Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis pidana penjara selama 5 tahun pada persidangan sebelumnya. Sementara dalam surat tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menyebutkan, terkait pembahasan Perunahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dan penerimaan uang Pokir sebesar Rp15 juta dan uang sampah Rp10 jta pada pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015, pada Juni - Juli 2015, serta uang 1 (satu) persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2017 yang masing-masing Ketua sebesar Rp125 juta, sedangkan untuk setiap anggota sejumlah Rp100 juta, pada saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2015, pada November - Desembaer 2014. Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK membeberkan dalam surat tuntutannya, sedikitnya 10 (sepuluh) kesalahan terdakwa Ya’quban Ananda Gudban diantaranya, berupa  hasil percakapan antara terdakwa dengan Wali Kota Malang Moch. Anton, Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas PU yang dalam percakapan tersebut membahas Pokir dan percepatan pembahasan Perubahan APBD. Percakapan terdakwa dengan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono dengan sebutan “synk”  oleh Cipto, termasuk ATM milik Cipto Wiyono yang dipakai oleh terdakwa.  Bahkan dalam surat tuntutan JPU KPK ini juga dijelaskan, adanya pertemuan antara terdakwa dengan Cipto Wiyono disalah satu tempat di Kota malang. Selain itu, JPU KPK juga menjelaskan beberapa keterangan saksi yang juga terdakwa, yakni Wiwit Puji Astuti yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang mengusulkan uang pokir menjadi Rp12.5 juta untuk setiap anggota yang semula oleh Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp10 juta untuk masing-masing Dewan. Sedangkan keterangan Rahayu Sugiarti dan Bambang Sumarto, yang pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa hadir pada saat pertemuan informal membahasan Pokir antara Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono dengan para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi diruang kerja Ketua DPRD. Dalam surat tuntutan JPU KPK mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan. Sehingga atas perbuatan terdakwa, JPU KPK menuntutnya dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pencabutan hak melih dan dipilih dalam jabatan Publik yang diselnggarakan oleh pemerintah selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman pokok. Dalam surat tuntutan JPU KPK dijelaskan, bahwa terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subaintono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Puji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman (juga terdakwa lainnya dalam sidang session ke II dan ke III) bersama-sama dengan Moch. Arif Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamat, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Siful Rusdi, pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015. Atau setidak tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang masa jabatan periode tahun 2014 - 2019, menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp700 juta dari Moch. Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistlyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemama, pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu para terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tesebut diberikan agar memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, yang bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)  juncto pasal 400 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan SPRD yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : “Pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan Rapat Paripurna I dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD TA 2015,” ucap JPU KPK 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkzy4h63vXYmEkfpa5jlajmDrLQ1Y8-XZrImPrRSKSHXEUKgiG7cLdpp8-QtrPovjTwbD909uWVKwHqdA_ADT9WRCS3ESa8hsOEHy_cVe8eMDJWyFnwXLtE8tp1lgbWNodDwBETX8RoW0/s1600/Sulik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1299" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkzy4h63vXYmEkfpa5jlajmDrLQ1Y8-XZrImPrRSKSHXEUKgiG7cLdpp8-QtrPovjTwbD909uWVKwHqdA_ADT9WRCS3ESa8hsOEHy_cVe8eMDJWyFnwXLtE8tp1lgbWNodDwBETX8RoW0/s640/Sulik.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam pembahasan tersebut, dibahas juga tentang anggaran kegiatan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang hasilnya, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran sebesar Rp200 juta dimasukkan pada Dinas PUPPB Kota Malang yang seluruhnya sebesar Rp9 milliar. Terkait anggaran Pokir tersebut, Ketua DPRD Moch. Arief Wicaksono mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPRD, yaitu terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi, yaitu terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi serta dihadiri Ketua Komisi C Bambang Sumarto diruangan Ketua DPRD Kota Malang, terkait usulan kegiatan pokok-pokok pikiran yang ada di Dinas PUPPB Kota Malang, dan menyepakati bahwa anggota DPRD tidak usah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pokir di Dinas PUPPB yang diusulkan oleh Konstituen, dan sebagai penggantinya akan diberikan imbalan fee dengan istilah 'uang pokir' dengan besaran 10 persen dari nilai kegiatan anggaran pokir atau sebesar Rp 900 juta. “Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dan pendapat Fraksi-fraksi terhadap Konsep Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2015, Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono, terdakwa l Rahayu Sugiarti, Wiwik Hendri Astuti, H.M Zainuddin AS dan para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu terdakwa Il Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Heri Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Hery Pudji Astuti, Suprapto, Mohan Katelu, Salamet, dan Sahrawi melakukan pertemuan dengan Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Walikota Malang Sutiadji, dan Sekretaris Daerah Kota Malang Cipto Wiyono bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Malang,” kata JPU KPK Pada pertemuan tersebut, Moch. Arief Wicaksono dan Suprapto menjadi juru bicara para Ketua Fraksi yang mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang. meminta kepada Walikota Malang Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan fee pembahasan Rancangan Perubahan APBD TA 2015 dengan istilah 'uang pokir' kepada anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan berjalan lancar dan tidak ada halangan dari Anggota DPRD Kota Malang sehingga dapat disetujui. “Atas permintaan tersebut, Moch Anton menyanggupi dengan memerintahkan Cipto Wiyono untuk menyiapkan 'uang pokir' dimaksud. Setelah pertemuan di ruangan Ketua DPRD tersebut, Moch. Arief Wicaksono membicarakan kembali dengan Moch. Anton secara berdua saja, agar Moch. Anton memenuhi permintaan uang oleh anggota DPRD tersebut, dan Moch Anton menyanggupinya,” kata JPU KPK JPU KPK menyebutkan, hal itu disampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang dan seluruh anggota DPRD Malang menyetujuinya. Selanjutnya Cipto Wiyono meminta Jarot Edy sulistyono untuk memerintahkan Teddy Sujada sumama selaku Kepala Bidang PUPPB Kota Malang untuk menemui dirinya. Setelah Teddy Sujada sumama menghadap, Cipto Wiyono meminta Teddy Sujada sumama agar mengumpulkan uang dari para rekanan atau kontraktor pada Dinas PUPPB  Kota Malang sebesar 9p900 juta, yang mana uang sebesar Rp700 juta diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono, dan uang Rp200 juta diserahkan kepada Cipto Wiyono. “Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima,” ungkap JPU KPK Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. “Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTsR5RAWikZO9DUthIZMq6pEYkw7FXF038C7pr9dmE6x-4iMNh_gHN152zt8vhrUB3Wwh2JxHXbr5T_j6QJ4dY0p-VbQ1wtpWS8Ikhs2SJDkLLX-_NVAYUQS4u5SDKJ72KfOUm7j6rnM/s1600/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="766" data-original-width="1301" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTsR5RAWikZO9DUthIZMq6pEYkw7FXF038C7pr9dmE6x-4iMNh_gHN152zt8vhrUB3Wwh2JxHXbr5T_j6QJ4dY0p-VbQ1wtpWS8Ikhs2SJDkLLX-_NVAYUQS4u5SDKJ72KfOUm7j6rnM/s640/C.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam surat tuntutan JPU KPK disebutkan nama-nama para anggota dewan yang menerima uang Pokir itu adalah : 1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 7. Moch. Anef Wmaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp82.500.000,; 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 11. Salamet sebesar Rp15.000,; 12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, dan 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000,” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya JPU KPK menyatakan, bahwa setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P TA 2015 Kota Malang sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. JPU KPK menyatakan, bahwa pemberian uang itu supaya DPRD memberikan pemetujuan terhadap usulan Perubahan APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015,  yang bertentangan dengan kewajiban para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) juncto Pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto UU RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. “Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU KPK. Bahwa “uang sampah” sebesar Rp300 juta pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses Investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang, berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir  (TPA) Supit Urang yang diterima Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arief Wicaksono untuk kemudian dibagikan kepada 45 (Empat puluh Lima) anggota DPRD Kota Malang melaiui para Ketua Fraksi, diantaranya : 1. Terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp10.000.000 2. Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp10.000.000  3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp10.000.000  4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp10.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp10.000.000  6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp10.000  7. Moch Arief Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp25.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp10.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp10.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp10.000.000 11. Salamet sebesar Rp10.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp10.000.000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp5.000.000  14. Suprapto sebesar Rp5.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp5.000.000 16. Sullk Lestyowati sebesar Rp5.000.000 17. Imam Fauzi sebesar Rp5.000.000  18. Tn Yudianl sebesar Rp5.000.000 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp5.000.000 Selain menerima uang suap untuk memperlancar pembahasan Perubahan APBD TA 2015 pada Juni 2015,  para terdakwa juga didakwa menerima Gratifikasi pada sekitar Nopember - Desember 2014 pada saat pembahasan APBD (murni) Kota Malang TA 2015 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulDb1qFNAjGKRqHnkeDpxPEmEBOoCCZyA4TvcOlWZ2Rq2fIoATPBD1i05DlWOVRuplVz2JcbVhHYQPkK9kF1jA9wwUvFgH7z4IMmTDc6R1iypAopEhNmT9RYUjbnnHbyBG-1pt7sa1q8/s1600/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiulDb1qFNAjGKRqHnkeDpxPEmEBOoCCZyA4TvcOlWZ2Rq2fIoATPBD1i05DlWOVRuplVz2JcbVhHYQPkK9kF1jA9wwUvFgH7z4IMmTDc6R1iypAopEhNmT9RYUjbnnHbyBG-1pt7sa1q8/s640/Terpidana+5+tahun+penjara+mantan+Ketua+DPRD+Kota+Malang+Moch.+Arif+Wicaksono+saat+menjadi+saksi+untuk+18+terdakwa+selaku+anggota+DPRD+Kota+Malang+periode+2014+-+2019.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK dalam surat tuntutannya menjelakan, bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2014 sampai dengan bulan Juli 2015,  bertempat di Kantor DPRD Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang, para tendakwa telah menenma uang berkaitan dengan pembahasan APBD murni : 1. Terdawak I Rahayu Sugiarti ”besar Rp125 000000 2. Terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban sebesar Rp125.000.000 3. Terdakwa III Hery Sublantono sebesar Rp125.000.000 4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp125.000.000 5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp110.000.000 6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp100.000.000 7. Moch Anef Wicaksono (divonis penjara 5 tahun dan sudah inckrah) sebesar Rp125.000.000 8. Wiwik Hendri Astuti sebesar Rp125.000.000 9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp125.000.000 10. Mohan Katelu sebesar Rp125 000.000 11. Salamat sebesar Rp125.000.000 12. Sahrawi sebesar Rp125.000 000 13. Bambang Sumarto sebesar Rp100.000.000 14. Suprapto sebesar Rp100.000.000 15. Abdul Hakim sebesar Rp100.000.000 16. Sulik Lestyowati sebesar Rp100.000.000 17. Imam Fauzi sebosar Rp100.000.000 18. Tri Yudiani  sebesar Rp100 juta 19. Syaiful Rusdi sebesar Rp100 juta, “Bahwa para terdakwa, sejak menerima uang tersebut diatas tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (Tiga puluh) hari kerja,  sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  padahal penerimaan itu tidak ada alasan yang sah menurut hukum,” kata JPU KPK Bahwa perbuatan para terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang tersebut, haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban, atau tugas para terdakwa selaku Penyelenggara Negara, yaitu sebagai anggota DPRD Kota Malang. Hal mana bertentangan dengan kewajiban para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang periode tahun 2014 2019 sebagaimana ketentuan : JPU KPK mengatakan, bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pasal 5 angka 4 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”. Pasal 5 angka 6 lebih lanjut menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” “Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B UU RI 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK kemudian JPU KPK dalam surat tuntutannya menuntut terdakwa Ya’qud Ananda Gudban dengan pidana penjara selama 7 tahun. Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya serta pencabutan hak politiknya selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. (Tim beritakorupsi)

News Tipikor Terbukti Menerima Suap dan Gratifikasi, Mantan Calon Wali Kota Malang Divonis 4.8 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Ya’qud Ananda Gudban, sebelumnya adalah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 sebagai Ketua Fraksi Hanura - P...

BERITAKORUPSI.CO

Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Dituntut 8 Tahun Penjara

Setelah Ketua DPRD dan Sekda Tulungagung, Giliran Kepala Bapeda Tak Jujur Di Persidangan

Ketua DPRD Tulungagung Tak Mengakui Menerima Uang Fee Proyek

18 Anggota DPRD Kota Malang Dipidana Penjara 4.1 - 4.8 Thn

Terbukti Menerima Suap dan Gratifikasi, Mantan Calon Wali Kota Malang Divonis 4.8 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI