BERITAKORUPSI.CO

Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Asosiasi Terlibat Pengaturan Proyek APBD

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhozUFKLbw4ZQQeFyhdVniNzX-H4rSc-RfX5NiInDhzqTOJzCPs5K3VjdUo1h7O71-aaKt6AnFvulmp0e1l3MZx1BAtvzfH6JZyIcrFoC6TiJj4tpvYQRK3ZIiYQlFTIW_t-GpNQNIrDAw/s1600/1542280830297.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhozUFKLbw4ZQQeFyhdVniNzX-H4rSc-RfX5NiInDhzqTOJzCPs5K3VjdUo1h7O71-aaKt6AnFvulmp0e1l3MZx1BAtvzfH6JZyIcrFoC6TiJj4tpvYQRK3ZIiYQlFTIW_t-GpNQNIrDAw/s640/1542280830297.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi</td></tr>
</tbody></table>
#Selain itu juga terungkap, jumlah uang “kotor” dari Asosiasi sebesar Rp55 M dan dibagi-bagibagi ke Wakil Bupati, Ketua DRPRD, Komis D, Sekda, BPKAD Kab. Tulungagung, Pejabat Provinsi Jatim dan  anggota DPR RI Ahmad Rizki sadik dari Fraksi PAN# 
 
beritakorupsi.co - Sidang kasus perkara Koruspi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang tertangkap Tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 semakin membuka “kebobrokan dan kotornya” sisitim pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, yang melibatkan Asosiasi Pengusaha Konstruksi ikut berperan mengatur puluhan proyek APBD dengan imbalan sejumlan lembaran rupiah yang bernilai miliyaran. Tidak hanya itu, “kebobrokan dan kotornya” anggota Dewan yang terhormat juga tak ketinggalan. Kewenangan yang dimiliki para anggota DPRD Tulungagung khususnya di Komisi D yang bermitra dengan Dinas PU ini menjadi tak berpungsi bila ada lembaran-lembaran rupiah menutupi agenda pembahasan bersama Dinas PU. Dan sebaliknya, menjadi “garang” bila tak ada rupiah yang masuk ke kantongnya saat rapat berlangsung. Hal ini bisa jadi terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, diantaranya Komisi B DPRD Jatim yang bermitra dengan 10 SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah Pemrov Jatim, di mana Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama 2 (dau) Kepala Dinas Pemprov Jatim tertangkap KPK juga, namun 19 anggota Komisi B yang menikmati termasuk 5 Kepala Dinas yang memberikan “duit Kotor” itu “kebal” dari tangan KPK. Tak ketinggalan di DPRD Kota Mojokerto saat pembahasan APBD, hingga Ketua serta 2 (dua) Wakli Ketua DPRD Mojokerto ditangkap KPK. Nasib 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang turut menikmati duit “kotor” itu sama dengan 19 anggota Komisi B DPRD Jatim,  yang hingga saat ini masih tetap duduk dikursinya sebagai anggota Dewan yang terhormat bahkan sebagai Calon Legis Latif (DPRD) periode 2019 - 2024 mendatang. Tetapi Berbeda dengan nasib 45 anggota DPRD Kota Malanag yang menikmati duit “kotor” saat pembahasan APBD murni dan APBD Perubahan. Karena KPK langsung meringkus dan memenjarakan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang peroide 2014 - 2019 yang saat ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Belum lagi “kekuatan” yang dimiliki 50 anggota DPRD dan beberapa Pejabat Kabupaten Jebmber dalam kasus raibnya duit Bansos sebesar Rp38 miliyar yang berasal dari APBD Kobupaten Jember yang ditangani oleh Kejari Jember dan Kejati Jatim. Karena Ketua DPRD dan mantan Sekda serta Kepala BPKAD Kabupaten Jember tidak memiliki “kekuatan”, ketiganya pun sudah ditetapkan menjadi tersangka, sementara Ketua DPRD nya sudah divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sementara “kebobrokan dan kotornya” sisitim pemerintahan di Kabupaten Tulungagung terungkap dari keterangan Ari Kusumawati yang mengatakan, bahwa Ploting atau pembagian proyek di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh 15 Asosiasi pengusaha Kontruksi yang dan di Tulungagung diantaranya Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia), dan halis Ploting itu kemudian diserahkan ke Dinas PU. Sementara Sukardi mengatakan, bahwa Dinas PU yang bermitra dengan Komis D DPRD Tulungagung sering kali langsung menyetujui tanpa mengadakan rapat pembahasan bersama Dinas PU bila ada sejumlah uang. Tetapi sebaliknya, bila tak ada uang, maka pembahasan rapat bersama Dinas PU akan berlangsung lama. Keterangan kedua saksi ini (Eka dan Sukardi) di ungkapkan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Agus Hamzah, sementara para terdakwa didampingi masing-masing Penasehat Hukumnya, pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra, pada Kamis, 15 Nopember 2018. Dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 15 Nopember 2018), Tim JPU KPK Dodi Sukmono, Abdul Basir dkk menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang dibagi dalam II session. Pada session yang pertama, JPU mengadirkan 4 (emapt) saksi yaitu Andriani selaku istri terdakwa Susilo Prabowo alias Embun Direktur PT Moderna Makmur Mandiri,; Eka Yongtomo sebagai Komisaris PT Sarana Multi Usaha yang juga menantu Prabowo alias Embun,; Andriana Yustiningrum karyawan PT Moderna Makmur Mandiri dan Ari Kusumawati pengusaha/Kontraktor yang juga Ketua Asosiasi Apeksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Tulungagung. Sedangkan di session ke II, JPU KPK menghadirkan Sukardi Selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas PU Kabupaten Tulungagung sejak 2015 hingga awal Nopember 2018. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilMbFB_p2L3zet9Uj-GUeztpqh9jNd94yEy6Tu0Qdbe8-rqUgS1NnU9RLnaqvI_fWCzrrU0lpbXjB8CG7P5OZB7F17sLj2ErEcGIyMtVlY0PnLyhcz_-rVApLOC4jtg9gRUAajv8CRF_U/s1600/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilMbFB_p2L3zet9Uj-GUeztpqh9jNd94yEy6Tu0Qdbe8-rqUgS1NnU9RLnaqvI_fWCzrrU0lpbXjB8CG7P5OZB7F17sLj2ErEcGIyMtVlY0PnLyhcz_-rVApLOC4jtg9gRUAajv8CRF_U/s640/Bupati+dan+Wali+Kota.jpg" width="640" /></a></div>
Ke- 5 saksi ini dihadirkan JPU KPK untuk 5 (lima) terdakwa, diantaranya Bupati Tulungagung Sahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno, Agung Prayitno (Swasta/kontraktor) di Tulungagung, Wali Kota Blitar Mohammat Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo yang berprofesi sebagai Juru jahit Pakaian sekaligus sahabat Wali Kota  Blitar. Dihadapan Majelis Hakim, Andriani menjelaskan atas pertanyaan JPU KPK terkait uang sebesar Rp1 miliyar yang dititipi suaminya untuk diserahkan ke Agung Prayitno. Saksi ini terkesan tidak jujur dan tidak mengakui isi kardus yang dititipi oleh suaminya, namun dengan kepiawaian JPU KPK, akhirnya saksi mengatakan bahwa isi dalam kardus tersebut adalah uang sebesar 1 miliar. "Saya hanya dititipi. Katanya Pak Sus loh ya, kalau ada yang ambil kasihkan. Dalam Kardus saya nggak tahu isinya apa. Tapi katanya Pak Embun, Satu miliar" kata Andriani. Kemudian keterangan saksi Eka Yongtono, menantu terdakwa Susilo Prabowo ini malah sepertinya menuduh penyidik KPK mengarang isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan)-nya saat di penyidik KPK, terkait keterangannya yang mengatakan, kalau dirinya disuruh ayah mertuanya (Susilo Prabowo) untuk menghitung keuntungan 1 persen dari proyek yang dikerjajakan selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Tulungagung, untuk diberikan ke Bupati Syahri Mulyo. Karena Tidak mengakui, JPU KPK mengakatan siap untuk menghadirkan penyidik dan bukti rekaman CCTV saat pemeriksaan dirinya dilakukan oleh penidik KPK pada tanggal 23 Juli 2018. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpphbEsZkF8LyZnMETT3Cad_L0nAm-dLj8LFWgdnBkj0gajkDJDVBT1GBgyPAEbVDA9FZiZBtH0ypw7Z44N_JLU0vUIJNWc_tgDBk732WasuqoZRUz0rETHERULuNRGhitXk7KZYSUn-M/s1600/Sutrisno+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpphbEsZkF8LyZnMETT3Cad_L0nAm-dLj8LFWgdnBkj0gajkDJDVBT1GBgyPAEbVDA9FZiZBtH0ypw7Z44N_JLU0vUIJNWc_tgDBk732WasuqoZRUz0rETHERULuNRGhitXk7KZYSUn-M/s640/Sutrisno+dkk.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan foto bawah dari kiri, terdakwa Babang Purnomo, terdakwa Agung Prayitno dan terdakwa Sutrisno</td></tr>
</tbody></table>
“Anda tidak mengakui nggak apa-apa, itu hak anda, kami siap menghadirkan penyidik bahkan CCTV saat penyidikan, siapa yang benar,” kata JPU KPK kepada saksi. Sementara saksi Andriana Yustiningrum mengungkapkan, bahwa Susilo Prabowo alias Embun memiliki 12 perusahaan baik PT maupun berupa CV, diantaranya PT Moderna Teknik Perkasa, PT Sarana Multi Perkasa, PT Jala Bumi Megah, PT Saba Karunia Abadi, CV Sapta Sarana, CV Kartika Perkasa, CV Jaya Nusantara, CV Purnama Jaya, CV Erlangga Pura, CV Marga Utama, CV Karya Makmur. Saksi Andriana Yustiningrum menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa akte dari masing-masing perusahaan tersebut adalah sendiri-sendiri, namun yang mengelola adalah orang yang sama termasuk kantornya. “Kalau Aktenya sendiri-sendiri. Yang mengelola Bu Foni, Eka, Herma, Sari (termasuk saksi sendiri),” jawab saksi. Saat ditanya JPU KPK terkait perusahaan Susilo Prabowo yang mengerjakan proyek dengan menyertakan perusahaan lain yang juga milik Susilo Prabowo, saksi mengatakan tidak pernah, namun skasi mengakui kalau pernah meminjam perusahaan milik Ari Kusumawati untuk mengerjakan proyek gedung SMPN 3 Blitar. “Tidak pernah. Kalau pinjam pernah (saudara yang mengerjakan ? tanya Ketua Majelis Hakim dan dijawab saksi “Ya”) untuk proyek di Blitar,” kata saksi. Terkai pengelolaan keuangan termasuk menekan Cek, menurut skasi ini dilakukan oleh Susilo Prabowo. Selanjutnya keterangan saksi Ari Kusumawati. Dari keterangan saksi ini terungkap bahwa dirinya termasuk rekanan lainnya ditelepon oleh Kepala Dinas PU menawarkan proyek dan kemudian dikirimi surat. Saksi menjelaskan, pada saat lelang, para rekanan menyertakan perusahaan pendamping untuk lelang proyek yang diikutinya, namun hal itu hanya sebagai persyaratan. “Sebagai persyaratan aja,” kata saksi. Terkait pembagian Proyek APBD, saksi mengakui bahwa Ploting proyek di Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh 15 Asosiasi di Kabupaten Tulungagung tanpa dihadiri oleh pihak pemerintah Tulungagung, dan hasli Ploting itu kemudian diserahkan ke Dinas PU oleh perwakilan Asosiasi. Termasuk pertemuan para Ketua Asosiasi bersama dengan Dinas PU di Hotel Bumi Daun Blitar. “Seluruh perwakilan Asosiasi tanpa dihadiri pemerintah. Hasilnya diserahkan ke Dinas PU oleh perwakilan Namun saat JPU KPK maupun Ketua Majelis Hakim menanyakan saksi, data proyek yang dimiliki Asosiasi diperoleh darimana, saksi mengatakan tak atau. Bahkan diserahkan kesiapa di Dinas PU, saksi ini juga mengatakan tidak tau. Ketua Majelis Hakim dan JPU KPK pun heran atas keterangan saksi ini. Sebagai seorang Ketua Asosiasi yang membawahi puluhan perusahaan Konstruksi tidak tau darimana data yang dipoperoleh para perhimpunan pengusaha itu. Namun saksi mengakui, bahwa proyek yang didapatkannya tidak gratis begitu saja, sebab ada imbalan sebesar 15 persen dari nilai anggaran proyek, yang diberikan para kontraktor 10 persen sebelum mengerjakan, dan 5 persen setelah pekerjaan selesai. dari keterangan saksi ini juga terungkap, bahwa saksi sendiri mengerjakan proyek di Tulungagung tahun 2016-2017 salah dengan anggaran sebesar Rp4,7 miliar, dan telah menyerahkan fee 10 persen sebesar 500 juta, sedangkan yang 5 persen belum dibayar oleh saksi. Saksi ini termasuk “licik dan kotor” juga, dengan menyatut 2 anggota DPRD Tulungangung yaitu Darminto dan Supriyono dari Fraksi PDIP telah menyerahkan uang sebesar 448 juta, dan Wakil Bupati Tulangungung Maryoto Birowo Rp305 juta lebih supaya tidak membayar kewajiabnya ke Dinas PU sebesar 3 persen dari 5 persen sisa yang belum dibayar sebagai fee 15 persen dari total anggaran proyek yang dikerjakannya. Pada hal menurut saksi, tidak memberikan uang. Alasan Ari Kusumawati  menyebut ke- 3 pejabat di Tulungagung itu karena sudah sangat kenal, dan saksi menganggap bahwa Sutrisno tidak akan berani bertanya ke pejabat yang dimaksud. “Saya tidak memberikan, saya berpikir nggak mungkin berani bertanya ke beliau bertiga itu,” jawab wanita berkerudung ini sambil tertawa. Dari keterangan saksi ini juga terungkap, bahwa pembangunan gedung SMPN 3 Blitar bermasalah dari hasil temuan BPK, sehingga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp300 juta, dinama saksi ikut membayara sebesar Rp50 juta, dan sisanya oleh Ekonomi Yongtomo. Karena perusahaan yang mengerjakannya adalah milik saksi dan Susilo Prabowo. Pada sidang session ke II dengan saksi Sukardi. Dari keterangan saksi ini juga mengakui terkait Ploating Ploating proyek yang ada di Kabupaten Tulungagung termasuk pertemuan di Hotel Bumi Daun Blitar bersama pengurus Asosiasi termasuk Ari Kusumawati selaku Ketua Aspeksindo untuk pembagian dan fee proyek. Terakit fee darki Dana Aspirasi Dewan yang dipertanyakan JPU KPK, menurut saksi, bahwa fee dari dana aspirasi itu langsung disetorkan ke Dewan. "Kkalau itu langsung disetorkan ke bapak-bapak Dewan " kata saksi menjawab Pertanyaan JPU KPK kemudian adalah terkait dengan Komisi D sebagai mitra kerja Dinas PU.  Dari keterangan saksi ini terungkap, bahwa Komisi D langsung menyetujui pembahasan bersama Dinas PU tanpa melalui rapat bila ada pemberian sejumlah uang. Namun bila tidak ada, maka rapat bersama Dinas PU bisa berlangsung lama. "Hal itu sering kali terjadi, ya kalau ada langsung disetujui tanpa rapat" jawab saksi. Pertanyaan JPU KPK terkait uang sebesar Rp2,22 miliyar ke Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM yang berlangsung sejak tahun 2014 sampai 2018, saksi mengakui hal itu ada namun yang lebih tahu adalah bagian Keuangan Dinas PU. “Itu yang lebih tahu adalah bagian Keuangan Dinas" jawab saksi 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3926TuGsrJgY5cbhnnneYBWurmLm1kZs9lLLBZ8AqErOgnjvN1pP3erH3bSu2RCVAZnBEyJjgSFl6uIfyqsg0aotYUQUB-55gNoxawMC1ZTtOLFLkIffN_6SmSHaRrU8M_kmy-yzPEHM/s1600/IMG_20181115_150004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="673" data-original-width="1600" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3926TuGsrJgY5cbhnnneYBWurmLm1kZs9lLLBZ8AqErOgnjvN1pP3erH3bSu2RCVAZnBEyJjgSFl6uIfyqsg0aotYUQUB-55gNoxawMC1ZTtOLFLkIffN_6SmSHaRrU8M_kmy-yzPEHM/s640/IMG_20181115_150004.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan foto dari atassearah jarum Jam, Majelis Hakim, ke- 4 saksi, para terdakwa degan didampingi Penasehat Hukumnya masing-masing dan JPU KPK</td></tr>
</tbody></table>
Namun dari catatan pribadi saksi yang disita oleh penyidik KPK terdapat sejumlah nama yang menerima duit “kotor” itu. Buku catatan itu pun ditunjukkan JPU KPK kehadapan Majelis Hakimtan. Dan keterangan saksi yang ada dalam BAP, disetujuinya untuk diambil alih oleh JPU KPK sebagai keterangan resmi yang disampaikan dalam persidangan. Keterangan saksi Sukarji yang mengejutkan adalah, bahwa duit “kotor” dari para rekanan Asosiasi di Tulungagung yang diterimanya sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp55 miliyar. Duit “kotor” itupun mengalir ke terdakwa, Wakil Bupti, Sekda, BPAK, anggota Dewan, pejapat Provinis Jatim dan anggota DPR RI Ahmad Rizki Sadik. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU KPK menyatakan, beberapa hari setelah pelantikan terdakwa I Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013 - 2018 pada tanggal 24 April 2013, dan terdakwa Sutrisno bersama-sama dengan Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung dan Hendy Setyawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menemui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan pembangunan di Kabupaten Tulungagung. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Syahri Mulyo menyampaikan kepada terdakwa Sutrisno  “Sudah ya, pintu sudah saya buka. Nanti untuk tindak Ianjutnya silahkan urus bersama-sama dengan Bappeda”, yang maksudnya adalah memerintahkan terdakwa Sutrisno untuk melanjutkan komunikasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur. Menindaklanjuti perintah terdakwa Syahri Mulyo, selanjutnya terdakwa Sutrisno menemui Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Pembangunan Fisik Bappeda Jawa Timur guna memastikan adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Tulungagung. Dari pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur, harus memberikan uang fee sebesar 8 hingga 10 persen dari nilai anggaran, dan kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada terdakwa Syahri Mulyo yang langsung menyetujuinya. Atas persetujuan terdakwa Syahri Mulyo, terdakwa Sutrisno  melakukan pembagian (ploting) proyek di Dinas PUPR kepada para penyedia barang/jasa,  diantaranya Susilo Prabowo alias Embun, Dwi Basuki, Sony Sandra serta beberapa penyedia barang/jasa lainnya dengan kompensasi uang fee sebesar 15 persen dari nilai kontrak, yang pemberiannya dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 10 persen sebelum dilaksanakannya pekerjaan, dan sebesar 5 persen setelah selesai pekerjaan. Guna memastikan pemenang lelang sesuai pembagian (ploting), maka rekanan hanya akan mengajukan penawaran sesuai pembagian (ploting) masing-masing, dan tidak menawar proyek lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno memerintahkan beberapa stafnya, diantaranya Sukarji, Agung Hardianto, Saiful Bakri, Erwin Novoanto, Evi Pervitasari, Farid Abadi dan Niken Setyawati Trianasari untuk mengumpulkan fee dari para penyedia barang/jasa tersebut. Pola pembagian (ploting) proyek tersebut dilakukan dari tahun anggaran (TA) 2014 sampai dengan TA 2018. Dan sebagai kompensasinya, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno dan juga terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari para rekanan dengan rincian sebagai berikut: 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa5PTTSbC8xFmO8DUeA7_ebcb1WTV9WfMEpNdb2BxGn-iVPzeH72c_GoyAHxR2qzAtkNQrr8DwWuHmf3vX-BM0LNinI3Ymk5_tMzSAbs1ufN2jCU5OIyCL9fCFyLGhuH-rXZ6TZdKeP0/s1600/saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa5PTTSbC8xFmO8DUeA7_ebcb1WTV9WfMEpNdb2BxGn-iVPzeH72c_GoyAHxR2qzAtkNQrr8DwWuHmf3vX-BM0LNinI3Ymk5_tMzSAbs1ufN2jCU5OIyCL9fCFyLGhuH-rXZ6TZdKeP0/s640/saksi.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi pada sidang Kamis, tanggal 8 Nopember 2018</td></tr>
</tbody></table>
1. Penerimaan uang fee dari Susilo Prabowo yang total seluruhnya Rp38.331.136.616 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1.1. Pada Tahun Anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya Rp4.627.924.317 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp3.506.003.270 setelah pelaksaaan pekerjaan sebesar Rp1.121.921.04 1.2. Pada Tahun Anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp6.223.906.719 dalam II tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.715.080.848 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.508.825.871. 1.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sejumlah Rp9.947.344.704 dalam dua tahap, yaitu pada awal pelaksanaan pekerjaan sejumlah Rp7.535.867;200 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.411.477.504. 1.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Susilo Prabowo alias Embun ini, terdakwa I Syahri Mulyyo dan terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji, menerima uang fee seluruhnya dari Susilo Prabowo sebesar Rp5.331.960.876 dalam II tahap, yaitu sebelum peIaksanaan pekerjaan sejumlah Rp4.039.364.300 dan diterima setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp1.292.596.576. 1.5. Pada tahun anggaran 2018, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Susilo Prabowo alias Embun. Bahwa untuk uang fee atas proyek-proyek tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  meminta disetorkan seluruhnya sebelum pekerjaan selesai, karena untuk membiayai kepentingannya mengikuti Pilkada Tulungagung tahun 2018. Dan memudahkan penerimaan uang tersebut, terdakwa I Syahri Mulyo  memerintahkan terdakwa II Sutrisno memperkenalkan terdakwa III Agung Prayitno yang merupakan orang dekatnya kepada Susilo Prabowo. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuK80BJAW6UdS9LS5erNYThpbRqMt-ph1swL9bvxXS4nhxubBSU-8nzFBI3IIv-zeG19MkfMCDZ3yH9Qov_pRsoTazVONQ9AuNjir6UhMBeARML-NT434LvFZQvOmT9PPu-h-_CCS7PQw/s1600/IMG_20180908_131437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="475" data-original-width="628" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuK80BJAW6UdS9LS5erNYThpbRqMt-ph1swL9bvxXS4nhxubBSU-8nzFBI3IIv-zeG19MkfMCDZ3yH9Qov_pRsoTazVONQ9AuNjir6UhMBeARML-NT434LvFZQvOmT9PPu-h-_CCS7PQw/s640/IMG_20180908_131437.jpg" width="640" /></a></div>
Menindaklanjuti perintah terdakwa I Syahri Mulyo, pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa II Sutrisno mempertemukan terdakwa III Agung Prayitno kepada Susilo Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa III Agung Prayitno menyampaikan permintaan uang dari terdakwa I Syahri Mulyo guna membiayai kampanye dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018, dimana Susilo Prabowo Alias Embun menyanggupinya. Kemudian secara bertahap, terdakwa III Agung Prayitno telah menerima uang fee dari Susilo Prabowo Alias Embun secara bertahap, yakni Pada tanggal 25 Mel 2018 sejumlah Rp500 juta,; Pada tanggal 30 Mei 2018 sejumlah Rp1 miliyar, dan uang tersebut langsung diserahkan langsung terhadap terdakwa I Syahri Mulyo di dirumah dinas Bupati Tulungagung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2018, terdakwa III Agung Prayitno menerima uang dari Susilo Prabowo melalui istrinya Andriani sebesar Rp1 miliyar. Selain itu, Terdakwa II Sutrisno juga menerima sejumlah uang dari Susilo Prabowo untuk kepentingan pribadinya secara bertahap yang totalnya sebesar Rp9.700 miliyar dengan perincian sebagai berikut: Tanggal 12 Juli 2014 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 24 Juli 2014 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 2 Desember 2014 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 29 Januari 2015 sejumlah Rp200.000.000,; Tanggal 2 Februari 2015 sejumlah Rp300 juta,; Tanggal 11 Februari 2015 sejumlah Rp100 juta,; Tanggal 16 Maret 2015 sejumlah Rp200 juta,; Tanggal 27 November 2015 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Desember 2015 sejumlah Rp500 juta,;  Tanggal 13 Januari 2016 sejumlah Rp1.300 miliyar,; Tanggal 26 April 2016 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 6 September 2016 sejumlah Rp1.250 miliyar,; Tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp700 juta,; Tanggal 10 Februari 2017 sejumlah Rp500 juta,; Tanggal 16 Februari 2017 sejumlah Rp700 juta dan pada tanggal 28 Februari 2017 sejumlah Rp1 miliyar. 2. Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari Sony Sandra dan Tigor Prakasa berjumlah Rp29.622.648.640 (dua puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) serta dari Dwi Basuki sebesar  Rp350 juta dengan perincian sebagai berikut: 2.1. Pada tahun anggaran 2014, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp5.495.863.560 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp4.163.533.000 setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.332.330.560. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_h9uVGTz0gVI1lcj8F4a0dOteg8VcoqY_LurGru-dQ9ZjB_Oc1PXLwFen6yptls5hR9DnQ5Lm2KHewq4DCVbtXnPFC8HKfra7tC8WQHoCn5QJFbwhMPwlW2WDyziBIFOYJMTXkRkMp8o/s1600/IMG_20180908_125028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="459" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_h9uVGTz0gVI1lcj8F4a0dOteg8VcoqY_LurGru-dQ9ZjB_Oc1PXLwFen6yptls5hR9DnQ5Lm2KHewq4DCVbtXnPFC8HKfra7tC8WQHoCn5QJFbwhMPwlW2WDyziBIFOYJMTXkRkMp8o/s640/IMG_20180908_125028.jpg" width="640" /></a></div>
2.2. Pada tahun anggaran 2015, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Sony Sandra, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Sony Sandra yang seluruhnya berjumlah Rp6.799.570.800 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp5.151.190.000 dan setelah selesainya pekerjaan sejumlah Rp1.648.380.800. 2.3. Pada tahun anggaran 2016, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa, anak dari Sony Sandra. Dari proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa, terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno menerima uang fee seluruhnya dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp8.684.479.980 dalam II tahap, yaitu sebelum pelaksanaan proyek sejumlah Rp6.579.151.500 dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp2.105.328.480. 2.4. Pada tahun anggaran 2017, terdakwa II Sutrisno atas persetujuan terdakwa I Syahri Mulyo  kembali memberikan jatah (ploting) proyek yang ada di Dinas PUPR kepada Tigor Prakasa dengan menggunakan PT. Karya Harmoni Mandiri, PT. Ayem Mulya Aspalmix, PT. Kediri Putra. Setelah melakukan penjatahan (ploting) proyek tersebut, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo menerima fee dari Tigor Prakasa sejumlah Rp3.023.210.000 sebelum pekerjaan, dan setelah selesai pekerjaan sejumlah Rp967.427.200. Sehingga seluruh fee yang diterima Terdakwa II Sutrisno melalui Sukarji atas proyek-proyek yang diberikan kepada perusahaan Sony Sandra pada Tahun Anggaran 2017 seluruhnya berjumlah Rp3.990.637.200 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). 2.5. Pada tahun anggaran 2018, Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo kembali melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek pada Dinas PUPR untuk dikerjakan oleh perusahaan milik Soni Sandra yang dikendalikan oleh Tigor Prakasa. Atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Tigor Prakasa tersebut, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui II Sutrisno menerima uang fee dari Tigor Prakasa seluruhnya berjumlah Rp2.652.096.900 (dua miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Selain itu, untuk kepentingan pembiayaan Pilkada, Terdakwa I Syahri Mulyo melalui III Agung Prayitno telah menerima uang dari Tigor Prakasa yang seluruhnya berjumlah Rp2 miliyar dan dari Dwi Basuki sebesar Rp350 juta. 3.  Penerimaan uang fee oleh terdakwa I Syahri Mulyo dari penyedia barang/jasa selaku anggota Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia) di Kabupaten Tulungagung. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3MumbJtlOQQ96Ejn6IGWVIW98AfOC7j9CtjRb9z2bTozxv5h4JGo8WY8QQXezCpbGcZJQhvzAhkcd0Vt0_Dpw-B79ajs7V_db_r0-2KSNxzSpDFAlThrrphuWtkdVb5oy9SCDB1QUqQA/s1600/IMG20180920105347.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3MumbJtlOQQ96Ejn6IGWVIW98AfOC7j9CtjRb9z2bTozxv5h4JGo8WY8QQXezCpbGcZJQhvzAhkcd0Vt0_Dpw-B79ajs7V_db_r0-2KSNxzSpDFAlThrrphuWtkdVb5oy9SCDB1QUqQA/s640/IMG20180920105347.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa Terdakwa II Sutrisno atas persetujuan Terdakwa I Syahri Mulyo, sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, juga memberikan jatah (ploting) proyek kepada anggota asosiasi pengusaha konstruksi yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kemampuan kecil, dengan kompensasi fee sebesar 15 % yang penyerahannya melalui masing-masing pengurus asosiasi diantaranya Abror, selaku pengurus (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Tulungagung, Anjar Handriyanto selaku pengurus Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Santoso  selaku pengurus Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) Kabupaten Tulungagung, Rohmat (pengurus Gapeknas) Kabupaten Tulungagung, Hendro Basuki (pengurus Gapensinas) Kabupaten Tulungagung dan pengurus Asosiasi lainnya. Selanjutnya terdakwa II Sutrisno  memerintahkan para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR untuk menerima dan mengumpulkan uang fee dari para pengurus Asosiasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut: 1. Agung Haryanto selaku Kasubbag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikeiola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2016 sejumlah Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta tahun 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) 2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR pada tahun 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),; 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Bahwa uang fee yang diterima terdakwa II Sutrisno melalui para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Dinas PUPR, secara bertahap diserahkan langsung kepada Terdakwa I Syahri Mulyo sebesar Rp22.275.000.000 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan melalui Hendry Setyawan Selaku Kepala BPAKD dan Yamani selaku Kasubag Perencanaan BPKAD sejumlah Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan Yamani selaku Kasubbag Perencanaan BPKAD. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, terdakwa I Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plating) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan secara bertahap yang setiap tahunnya sebesar Rp20 juta, dan dari penyedia barang/jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejumlah Rp547.570 juta melalui Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bahwa uang “haram” itu dibagi-bagibagikan terdakwa I Syahri Mulyo dengan memerintahkan terdakwa II Sutrisno terhadap pejabat di Kabupaten Tulungagung dan Pejabat di Provinsi Jawa Timur. Uang yang dibagikan terdakwa I Syahri Mulyo melalui terdakwa II Sutrisno guna memperlancar proses pembahasan APBD Kabupaten Tulungagung dan untuk mempermudah pencairan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta Bantuan Keuangan Pemprov. Jatim, diantaranya ; Pejabat Kab. Tulungagung; 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 juta,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung sebesar Rp700 juta,; 4. Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 5. Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebesar Rp2.222 miliyar. Pejabat Pemprov Jatim; 1. Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; 2. Budi Setiyawan selaku Kepala Keuangan Provinsi Jawa Tlmur sebesar Rp3.750.000 miliar,; 3. Tony Indrayanto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp6.750 miliar,; 4. Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar dan 5. Ahmad Riski Sadiq  sebesar Rp2.931 miliyar. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I Syahri Mulyo dan terdakwa II Sutrisno. Selan itu, uang yang dipergunakan terdakwa II Sutrsino untuk membeli beberapa aset, berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 292 M2 yang berlokasi di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.528 atas nama Suhadi,; 1 (satu) bidang tanah seluas 1440 M2 yang benokasi di Desa Joli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.109 atas nama Suhadi. Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang berlokasi di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.377 atas nama Dewi Basuki dan Supryono,; 1 (satu) bidang tanah seluas 3580 M2 yang berlokasi di Desa Nyawangan, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.247 atas nama Dewi Basuki dan Reni Rahmawati,; 1 (satu) bidang tanah seluas 552 M2 yang beriokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru. Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.705 atas nama Suhadi,; 1 (satu) bidang tanah seluas 3195 M2 yang beriokasi di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No.201 atas nama Budi Karyanto,; 1 (satu) tanah seluas 2875 M2 beriokasi di Desa Jali, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung  dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 796 atas nama Sukamto. Serta pembelian 1 (satu) tanah dengan seluas 1140 M2 yang berlokasi di kelurahan Panggungreje. Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung nomor 485 atas nama Dwi Hary Subagyo, dan 1 (satu) bidang tanah seluas 2186 M2 yang berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru,Kabupaten Tulungagung, dengan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung No.611 atas nama Suhadi. Bahwa para terdakwa (Syahrli Mulyo selaku terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno terdakwa III) mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang berjumlah Rp138.434.647.619 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah) tersebut, diberikan karena terdakwa I Syahri Mulyo dan Terdakwa II Sutrisno telah memberikan beberapa proyek kepada Susilo Prabowo alias Embun, Sony Sandra, Tigor Prakasa, Dwi Basuki dan penyedia barang/jasa lainnya di Kabupaten Tulungagung melalui Intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas perbuatan terdakwa (Syahrli Mulyo selaku terdakwa I, Sutrisno terdakwa II dan Agung Prayitno terdakwa III) diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Asosiasi Terlibat Pengaturan Proyek APBD

JPU KPK menghadirkan 5 orang saksi #Selain itu juga terungkap, jumlah uang “kotor” dari Asosiasi sebesar Rp55 M dan dibagi-bagibagi ke...

Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Diadili

04.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdUqcAoVmnTsJqa8_WEO1wk4Hhy0htg2AYsTTOezBJXAdkl9lcw1DnX5bwop3qydf0InQKElxvx4zeW-qcl1t1buHDTpwFslWf1Ag9BlhSw8PUbig0oGnbR3qpmswvBoe8d29E3AmQZE8/s1600/IMG20181114110903.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdUqcAoVmnTsJqa8_WEO1wk4Hhy0htg2AYsTTOezBJXAdkl9lcw1DnX5bwop3qydf0InQKElxvx4zeW-qcl1t1buHDTpwFslWf1Ag9BlhSw8PUbig0oGnbR3qpmswvBoe8d29E3AmQZE8/s640/IMG20181114110903.jpg" width="640" /></a></div>
#PH Terdakwa mengajukan Eksepsi karena Dakwaan JPU menyebutkan, Hery Yudi Siswoyo selaku Kabid Diknas   melakukan Korupsi tahun 2017 setelah dilantik pada April 2018# 
 
beritakorupsi.co - Aneh tapi nyata. Ungkapan ini mungkin tepat dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2017 sebesar Rp248.960.000 berdasarkan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018. Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Jember menetapkan 2 (dua) tersangka yaitu Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan, dan Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (perkara terpisah), dan kemudian keduanyapun diseret untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Anehnya, dalam surat dakwaan JPU Herdian Rahadi yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember ini menyebutkan, kalau terdakwa Hery Yudi Siswoyo dilantik oleh Bupati Jember menjadi Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada tanggal 21 April 2018, sementara kasus Korupsi BOP  PAUD Kabupaten Jember terjadi pada tahun 2017. Inilah yang membuat terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Ahmad Suryono dkk, sudah menyiapkan Eksepsinya dan hendak dibacakan sesaat setelah Tim JPU Kejari Jember selesai  membacakan surat dakwaannyaterhadap kedua terdakwa (Sudaryatiningtyas dan Hery Yudi Siswoyo) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista., SH, pada Rabu, 14 Nopember 2018. Tidak hanya itu. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember ini juga menyebutkan, bahwa kasus yang menyeret kedua tersangka di tahun 2017 bertempat di Hotel Bandung Permai Jamber, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. Namun  Ketua Majelis Hakim mempersilahkan Penasehat Hukum terdakwa untuk membacakan Eksepsinya pada persidangan pekan depan, tanpa menyebutkan alasan yang jelas. Penasehat Hukum terdakwa besikeras akan membacakan surat Eksepsi atau keberatannya atas surat dakwaan JPU, namun Ketua Majelis Hakim tetap tidak mengijinkannya. “Jangan sekarang, silahkan pada sidang berikutnya. Saudara aja yang duduk di sini,” ucap Katua Majelis Hakim sedikit tegas karena Penasehat Hukum terdakwa berkali-kali memohon agar diperkenankan membacakan surat eksepsi yang sudah disiapkan sebelumnya. Tidak hanya Penasehat Hukum terdakwa Hery Yudi Siswoyo yang merasa keberatan atas surat dakwaan JPU, melainkan Penasehat Hukum terdakwa Sudaryatiningtyas pun memohon kepada Majelis Hakim untuk melihat bersama-sama isi dakwaan JPU dari Kejari Jember ini. Namun hal itu disarankan Majelis Hakim supaya disampaikan lewat Eksepsi. “Silahkan dibuat lewat eksepsi,” saran Ketua Majelis Hakim. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwct_CYorcFLTIvYYEPQATV2oldEK0PrgdF9_Fv3KGz-jaNkMkxS_2bU1ftAfCdm4RM3S7dthSNt3G-zuMACArR6YjO1DJLtECzCyDpNjCzu20LDXQAOyP-ciR5jS9HDSDfjHVzksU6U4/s1600/IMG20181114105134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwct_CYorcFLTIvYYEPQATV2oldEK0PrgdF9_Fv3KGz-jaNkMkxS_2bU1ftAfCdm4RM3S7dthSNt3G-zuMACArR6YjO1DJLtECzCyDpNjCzu20LDXQAOyP-ciR5jS9HDSDfjHVzksU6U4/s640/IMG20181114105134.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa Heri Yudi Siswoyo selaku Kabid Kearsipan Diknas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 pada tanggal 20 Desember 2017 atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di HI Bandung Permai Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sudaryatiningtyas (terdakwa da1am berkas terpisah) sebagai orang yang mlakukan, yang menyuruh mlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan caracara sebagai benkut ; Bahwa awalnya terdakwa selaku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi; POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika. JPU menyebutkan, bahwa setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia lainnya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAbAMscUwY9ecNhAeXNyplsn_oep_nj5lTJrbDSF-SzUA-Is-Uz2aPl6_ihlcSJ5zUAkyr4HoeGEeqn0xwPkM2q0VnkNKJ65FG__KelcXKkOmIARzTVHc0NEeG-yGebS7UiWOzFkl7KvA/s1600/IMG20181114104925.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAbAMscUwY9ecNhAeXNyplsn_oep_nj5lTJrbDSF-SzUA-Is-Uz2aPl6_ihlcSJ5zUAkyr4HoeGEeqn0xwPkM2q0VnkNKJ65FG__KelcXKkOmIARzTVHc0NEeG-yGebS7UiWOzFkl7KvA/s640/IMG20181114104925.jpg" width="640" /></a></div>
Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal. Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo. Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan. Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah). Namun oleh  terdakwa Heri Yudi Siswoyo dan saksi dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018. “Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. Sesuai persidangan. Penasehat Hukum terdakwa, Ahmad Suryono kepada media ini mengatakan, bahwa dirinya merasa “terpasung” karena tidak diperkenankan membacakan surat Eksepsi yang sudah disiapkannya. Menurut Suryono, keberatannya dalam surat dakwaan JPU ada beberapa hal diantaranya, bahwa dalam surat dakwaan JPU menyebutkan sebanyak 2 (dua) kali, bahwa kasus Korupsi terjadi pada tahun 2017, sementara terdakwa baru dilantik pada tanggal 21 April 2018. “Dalam surat dakwaan JPU (sambil memperlihatkan surat dakwaan yang diperolehnya) menyebutkan, terdakwa baru dilantik taggal 21 April 2018, tetapi Korupsi ini tahun 2017,” kata Suryono. Selain itu. Suryono juga mengatakan, bahwa dirinya selaku Penasehat Hukum terdakwa telah mempraperadilkan Kejaksaan terkait penetapan tersangka tanpa melakukan pemeriksaan terdakwa sebelumnya. Pada hal Sprindik (Surat perintah penyidikan) ada dua. Namun usahanya gagal karena JPU langsung melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor. Hal itu terlihat dari tanggal surat dakwaan JPU yaitu 31 Oktober 2018, namun bari dibacakan pada tanggal 14 Nopember 2018. (Rd1)

News Tipikor Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Diadili

#PH Terdakwa mengajukan Eksepsi karena Dakwaan JPU menyebutkan, Hery Yudi Siswoyo selaku Kabid Diknas melakukan Korupsi tahun 2017 setel...

Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Guru TK di Jember Diadili

03.51 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUW6SU2MaB6qR4OzXtF5pCubNG9O4Gp_V8_-WBFGpy-X96H1KlITsm6bS7GgUnqz7CgBh0MReJBKBx6QyILPVLEUGEJ1ImpAYguUPLAHHGseXJ1Dby1EW0v0ciMxLpBCWvrl0HgnuR8eY/s1600/IMG20181114105134.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUW6SU2MaB6qR4OzXtF5pCubNG9O4Gp_V8_-WBFGpy-X96H1KlITsm6bS7GgUnqz7CgBh0MReJBKBx6QyILPVLEUGEJ1ImpAYguUPLAHHGseXJ1Dby1EW0v0ciMxLpBCWvrl0HgnuR8eY/s640/IMG20181114105134.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Sudaryatiningtyas (kiri) dan terdakwa Heri Yudi Ssiwoyono</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Rabu, 14 Nopember 2018, Tim JPU Herdian Rahadi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan Kabupaten Jember dalam kasus dugaan Koruspi BOP (Biaya Operasional Pendidikan) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) tahun 2017 sebesar Rp248.960.000, dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Arthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan John Dista. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Jember menetapkan 2 (dua) tersangka yaitu Sudaryatiningtyas selaku Guru TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan, dan Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (perkara terpisah), dan kemudian keduanyapun diseret untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam surat dakwaan JPU Kejari Jember menyebutkan, bahwa kasus yang menyeret kedua tersangka di tahun 2017 bertempat di Hotel Bandung Permai Jamber, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang dimaksud. JPU mengatakan, bahwa terdakwa Sudaryatiningtyas (Guru TK pada TK Dharma Wanita Kecamatan Umbulsan), selaku Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dan selaku Ketua I PKG Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dinis) Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020, tanggal 20 Desember 2017 atau pada suatu waktu yang setidak-tidaknya termasuk da1am tahun 2017 bertempat di Hotel Bandung Permai Jamber, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengidilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Drs. Hery Yudi Siswoyo (selaku Kabid Kearsipan Diknas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821.2/138/414/ 2017 tanggal 21 April 2018 pada tanggal 20 Desember 2017 dalam perkara terpisah) sebagai orang yang mlakukan, yang menyuruh mlakukan, dan yang turut serta melakukan dengan caracara sebagai benkut ; Bahwa berawal dan penunjukkan terdakwa Sudaryatiningtyas selaku Ketua I PKG Kabupaten berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan PKG PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020, yang ditandatangani oleh Hery Yudi Siswoyo se1aku Kabid Dikmas dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor. 821.2/138/414/2017 tanggal 21 April 2018,  membentuk Pengurus PKG Kabupaten dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Nomor : 421.9/4048/413/2017 tentang pembentukan Pusan Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Kabupaten Jember Periode 2017 - 2020 dengan struktur kepengurusan terdiri atas: Ketua : Muhammad Amrullah,; Ketua I Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi; POKJA TK Koordinator : Dra. Nurul Asfla,;  Tri Astutik,; Kayah Indarti,; Luluk Ainun Ain,; Fatrikah,; Sumariyah,;. Zaenab Hilda,; Hafifaturohman,; Subasir,; Holipa Hoiriya,; Nur Agustin. POKJA KB Koordinator : Nurul Sofuyah dengan anggota Sayati Budi Astuti Kurnia,; Zulfa Mazida; Siti Habiba,; Anik Kristanti,; Nunuk Tuti Rahaju,; Dwi Kusuma Ning Dian. POKJA SPS Koordinator : Amindari, dan anggota Titin Irawati,; Muhammad Azis Rowi,; Lilik Fitriyah,; Sri Agustantini. POKJA TPA Koordinator : Dra. Ernawati,; Hyatmi Diah Lestari. POKJA ICT Koordinator : Latif Mahmudah dengan anggota Ferida Budiarti, dan Natalia Eka Kartika.  
 
 JPU menyebutkan, bahwa setelah pengurus PKG Kabupaten sebagaimana 
terurai di atas, Kabupaten Jember termasuk dalam hal ini terdakwa, 
diundang lagi oleh Heri Yudi Siswoyo untuk mengadakan rapat pembentukan 
Panitia Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK (Dana 
Alokasi Khusus) Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 yang terdiri dari Muhammad
 Amrullah selaku penanggung Jawa. Sementara Ketua panitia I : 
Sudaryatiningtiyas,; Ketua II Siti Khatijah,; Ketua III Abdul Rohim,; 
Sektretaris Qutsi Amin,; Sekretaris I Wiwik Suminarsih,; Bendahara I 
Boyani,; Bendahara II Ani Suwarsi. Seksi Acara terdiri dari Siti 
Khotijah,; Hyatmi Diah Lestari,; QutsiAmin,; Kayahlndarti. Seksi 
Penerima Tamu Tri Astutik sepeda,; Lquk Ainun Ain SPd Dra. Ernawati, MPd
 Dra. Nurul Asfia Fatrikah. Seksi Penerima Tamu yaitu  Tri Astuti,; 
Luluk Ainin,; Ernati,; Nurul Asifah, dan Fatrikah dan beberapa panitia 
lainnya. Bahwa setelah terbentuk panitia Bimtek sebagaimana 
tersebut di atau, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2017 diadakan 
rapat untuk pelaksanaan Bimtek yang dihadiri oleh  Heri Yudi Siswoyo, 
Panitiantermasuk dalam hal ini terdakwa Sudaryatiningtyas, dan undangan 
dari Pengurus PKG Kecamatan yang di dalamnya membahas mengenai materi 
Bimtek : Kebijakan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan,; Bimtek Pajak oleh
 Kepala Kantor Pajak Kabupaten Jember,; Pembinaan dan Pengarahan dalam 
upaya preventif dan apreslve BOP PAUD oleh Kepala Inspektorat Kabupaten 
Jember,; Bimtek Akreditasi oleh Ketua POKJA AKREDITASI Jember,; 
Pembinaan dan pengarahan dalam upaya preventif dan apresive BOP PAUD 
oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember. JPU mengatakan, waktu 
pelaksanan Bimtek pada tanggal 20 Desember 2017 dl Hotel Bandung Permai 
anggaran Bimtek tiap peserta sebesar Rp320.000 (tiga ratus dua puluh 
rlbu ruplah) terdiri atas konsumsi sebesar Rp. 75.000,; Tas pesene 
sebesar Rp150.000,; Pajak tas PPN 10 persen sebesar Rp15.000,; 
Sertifikat sebesar Rp17.000.; Materai sebesar Rp. 3.000.; Dokumentasi 
Publikasi sebesar Rp10.000.;  ATK sebesar Rp. 25.000,; Narasumber Rp. 
10.000.; Pendamping teknis sebesar Rp. 15.000.; Dan untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut maka saksi Heri Yudi Siswoyo bersama 
dengan terdakwa selaku pelaksana kegiatan menetapkan Bimtek tersebut 
sebagai bagian dan' kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, yang 
selanjutnya ditindaklanjuti oleh para penerima Dana BOP PAUD TA 2017 
sesuai penyampaian dari PKG Kecamatan untuk merubah RAKS (Rencana 
Anggaran Kegiatan Sekolah) yang sebelumnya dan sudah terverifikasi. Namun
 tidak kenyataannya tida ada item peningkatan kapasitas pendidik dalam 
sub kegiatan Penunjang pada kolom II menjadi ada kegiatan peningkatan 
kapasitas pendidik dalam sub kegiatan Penunjang pada kolom I, dan 
nilainya dicantumkan sejumlah Rp320.000 sebagaimana hasil pertemuan pada
 tanggal 16 Desember 2017, dan disampaikan pula bahwa penggunanaan Dana 
BOP PAUD Tahun 2017 untuk kegiatan Bimtek bisa dimasukkan dalam LPJ Dana
 BOP PAUD Tahun 2017 sehingga selanjutnya lembaga penerima Dana BOP PAUD
 Tahun 2017 memasukkan penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk 
kegiatan Bimtek ke dalam peningkatan kapasitas pendidik dan kuitansi 
pembayaran Bimtek tersebut dimasukkan dalam LPJ penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCFlToe_lfCBll98w8VEDMh60yQAVavL8xWRD32K2EMD2AJrjuvpHC7JFrSHMshaXdLOCRplGvW7-KcgMlayq9VnKKcxndZcnns2w2B5FZ6aFGW-peHEs527Xe67ViLidPA3FNxFt-LFk/s1600/IMG20181114104925.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCFlToe_lfCBll98w8VEDMh60yQAVavL8xWRD32K2EMD2AJrjuvpHC7JFrSHMshaXdLOCRplGvW7-KcgMlayq9VnKKcxndZcnns2w2B5FZ6aFGW-peHEs527Xe67ViLidPA3FNxFt-LFk/s640/IMG20181114104925.jpg" width="640" /></a></div>
Bahwa dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017, telah nyata diarahkan untuk menggunakan dana BOP PAUD tahun 2017, sehingga telah nyata penggunaan dana BOP PAUD 2017 menjadi tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukkannya yang dalam pelaksanaan Bimtek juga dilakukan penggelembungan atau mark up biaya, dan hal tersebut tidak lepas dari peran terdakwa bersama dengan Heri Yudi Siswoyo sebagai selaku inisiator PKG Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan. Padahal telah nyata, PKG sendiri merupakan Satuan Pendidikan informal diluar SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember khususnya ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari Kepala Dinas;  Sekretaris, Bidang Tenaga Kependidikan, Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan  Sekolah Dasar (T K/ SD), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMPI SMAI dan SMK), Bidang Pendidikan Nonformal dan informal, Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bahwa penggunaan dana BOP untuk kegiatan Bimtek oleh terdakwa selaku Ketua Panitia Bimtek bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo dalam melaksanakan Bimtek, selain melanggar ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana terurai di atas juga melanggar Juknis BOP PAUD Tahun 2017 sebagaimana terurai dalam Perrnendikbud Nomor 4 Thun 2017 dalam BAB IV hurud D angka 4 dan 10 menegaskan yaitu DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal tidak boleh digunakan untuk hai-hal (angka 4) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota Provinsi Pusat atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/Guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga tidak boleh digunakan untuk (angka 10) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosial, pendampingan terkait program BOP PAUD, Perpajakan, program BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal di luar SKPD pendidikan Kabupaten/Kota, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Disamping itu juga bertentangan dengan tujuan dan sasaran penggunaan dana BOP PAUD Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 khususnya pada BAB l Huruf C. Tujuan Pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program PAUD untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan, dan meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan PAUD berkualitas di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal. Selain itu juga sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam data pokok pendidikan (Dapodik) PAUD - Diknas, selain bertentangan dengan ketentuan sebagaimana terurai di atas, perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan Heri Yudi Siswoyo, dalam pelaksanaan Bimtek yang kepanitiaannya mengakomodir seluruh pengurus PKG Kabupaten, juga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini, yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 pada halaman 5 point 3 huruf c menjelaskan, SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Sehingga dengan demikian, PKG hanya sebatas sampai dengan PKG Kecamatan yang mana SK pembentukan harusnya intern PKG sendiri bukan dari Dinas seperti halnya Surat Keputusan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Gugus (FKPKG) Provinsi Jawa Timur Nomor : 010/ PKG-JATIM/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Suryadi selaku Ketua FKPKG Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya secara aktif ditindaklanjuti oleh terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama Heri Yudi Siswoyo. Bahwa telah nyata perbuatan terdakwa Sudaryatiningtiyas bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, yang mana kedudukan terdakwa Sudaryatiningtiyas dalam kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 adalah sangat dominan, yang nampak sejak proposal sampai dengan undangan, jadwal kegiatan hingga mengeluarkan kuitansi bukti pembayaran kegiatan, sehingga menyebabkan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 menjadi dimasukkan dalam item kegiatan peningkatan kapasitas pendidik yang sebenarnya adalah kurang beralasan, karena penyusunan laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tidak bersinggungan dengan peserta didik atau murid, melainkan terkait dengan kualitas laporan penggunaan dana BOP PAUD yang seharusnya pesertanya bukan guru sebagai pendidik tetapi lebih kepada Bendahara,  petugas yang bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan dana bantuan. Dan setiap tahap pelaksanaan Bimtek yakni dari proposal sampai dengan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) kegiatan oleh terdakwa, dilaporkan kepada saksi Heri Yudi Siswoyo termasuk sisa anggaran dari pelaksaan kegiatan Bimtek yang dilaporkan kepada terdakwa,  dimana dari kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut; Dana terkumpul sebesar Rp364.373.500 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah),; Dana yang digunakan untuk kegiatan sebesar Rp352.107.000 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah). Sehingga masih ada sisa sejumlah Rp72.111.600 (tujuh puluh dua Juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah). Namun oleh  Heri Yudi Siswoyo dan terdakwa dibuat seolah-olah sisa sebesar Rp12.266.500 (dua belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) karena selisihnya sejumlah Rp58.845.100 (Ilma puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus ruprah) bermaksud hendak digunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017. Bahwa dalam kegiatan Bimtek yang diarahkan menggunakan dana BOP PAUD TA 2017 sejumlah Rp248.960.000 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) seharusnya digunakan untuk tujuan, sasaran serta keperuntukannya sebagaimana dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOP PAUD TA 2017, namun telah digunakan untuk  memperkaya PKG Kabupaten maupun terdakwa bersama dengan saksi Heri Yudi Siswoyo, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bantuan dana BOP PAUD TA. 2017 Bahwa terhadap dana BOP yang sumber dari APBN sejumlah Rp.248.960.000, digunakan oleh peserta untuk membayar biaya Bimtek sesuai arahan saksi Heri Yudi Siswoyo yang dilaksanakan secara aktif oleh terdakwa. Di mana uang tersebut menjadi kerugian keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Nomor : X.700/79/35.09.410/2018 tanggal 13 September 2018. “Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU di akhir surat dakwaannya. (Rd1)

News Tipikor Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Guru TK di Jember Diadili

Terdakwa Sudaryatiningtyas (kiri) dan terdakwa Heri Yudi Ssiwoyono berita korupsi .co - Rabu, 14 Nopember 2018, Tim JPU Herdian Rahadi ...

Kadinkes Kab. Gresik Diadili Karena Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Puskemas

08.43 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijJ-DCi_J7WXeHuU9MJOLAUqXd0-JFyW317X5lcaSYSEGuU0Jo153foCa72lFWun6zs6VASFchStW8omuZehdjOcJapznDCsXMo3JHlbwafwXgxhD7tumXT6-rVCD3U7NHbs2k-cmn8mk/s1600/IMG20181113124222.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijJ-DCi_J7WXeHuU9MJOLAUqXd0-JFyW317X5lcaSYSEGuU0Jo153foCa72lFWun6zs6VASFchStW8omuZehdjOcJapznDCsXMo3JHlbwafwXgxhD7tumXT6-rVCD3U7NHbs2k-cmn8mk/s640/IMG20181113124222.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam bersama Penasehat Hukumnya, Adi Sutrisno </td></tr>
</tbody></table>
#Duit hasil dugaan Korupsi Sebesar Rp.2.451.370.985, adalah hasil Pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi BPJS Kesehatan dari 32 Puskemas di Kabupaten Gresik yang masing-masing 10 persen setiap bulan# 
 
beritakorupsi.co – Untuk yang pertama kalinya di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menangani kasus Koruspi sebesar Rp.2.451.370.985 dari hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi di 32 Puskesmas se-Kabupatena Gresik, sejak KPK mengungkap kasus yang sama di 34 Puskesmas Kabupaten Jombang, dalam kasus Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan Kabupaten Bupati Jombang, pada tanggal 1 Februari 2018. Namun sayang, tersangkanya hanya 1 (satu) orang saja, yaitu dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sejak tanggal  30 Desember 2016, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kabupaten Gresik pada tanggal 24 Juli 2013, Plt. Kepala Dinas Kabupaten Gresik tanggal 01 April 2016. Pada hal, beberapa pakar hukum pidana maupun lembaga anti rasuah (KPK) yang secara khusus menangani kasus Korupsi mengatakan, bahwa kasus Korupsi itu adalah suatu Tindak Pidana Kejahatan yang luar biasa dan terencana oleh lebih dari satu orang tanpa meninggalkan jejak,  namun dapat merusak perekonomian negara serat menyengsarakan rakyat. Faktanya, tak sedikit tersangka/terdakwanya hanya satu orang saja yang diseret ke Pengadilan Tipikor Surabaya Khususnya yang ditangani oleh beberapa Kejari di Jawa Timur, baik dari hasil penyidikan maupun hasil tangkap tangan. Pelaku Korupsi pun tak ubahnya seperti pelaku tindak pidana kriminal atau seorang copet jalanan. Pada hal kasus Korupsi pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas, bisa jadi dilakukan oleh lebih dari 1 orang, bila diperhatikan dari hasil pemantauan ICW pada tahun 2017, sebanyak 26 puskesmas di 14 Provinsi, juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut antara lain terkait dengan; Pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan). Kedua adalah, memanipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dana kapitasi (1 temuan), serta menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan (5 temuan). Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. Terdapat 8 kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 Daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini pun mencapai sekita Rp5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang. Meski jumlah kasus yang terjadi, kerugian negara yang diakibatkan dan jumlah tersangka terhitung kecil, tetapi aktor yang terlibat dalam kasus ini relatif tinggi, yakni pejabat teras atas di pemerintah daerah. Dari 8 kasus korupsi dana kapitasi, paling tidak 2 kepala daerah telah ikut terseret dalam pusaran kasus ini, yakni Bupati Jombang dan Bupati Subang. Selain itu, terdapat 4 Kepala Dinas Kesehatan yakni Kadinkes Pesisir Barat Provinsi (Lampung), plt Kadinkes Jombang (Jatim), Kadinkes Lampung Timur (Lampung), dan Kadinkes Ketapang (Kalbar). Selain Kepala Daerah dan pejabat eselon II dan III Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas juga ikut menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana kapitasi. Terdapat 3 orang kepala puskesmas dan bendahara puskesmas yang juga terseret dalam kasus korupsi (modus yang digunakan terdapat dalam tabel). 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHFbKyYTggMXt08MS7HSLa_09a5zyURUSBx-e9pGe2VW0jzvA3JAeHl-6loX7TdXiEz6A6v5nZ3Bt7HbWtxuoaWioEfIYlbDpei_mzav3LY5smvMIJpIaPA4atg89aaeE4IOLCC4Vko8/s1600/Kapitasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="637" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMHFbKyYTggMXt08MS7HSLa_09a5zyURUSBx-e9pGe2VW0jzvA3JAeHl-6loX7TdXiEz6A6v5nZ3Bt7HbWtxuoaWioEfIYlbDpei_mzav3LY5smvMIJpIaPA4atg89aaeE4IOLCC4Vko8/s1600/Kapitasi.jpg" /></a></div>
Sementara dalam kasus Korupsi pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2017, sudah berlangsung sebelum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 1 April 2016 yang kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi sejak ranggal 30 Desember 2016. Duit hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas sebesar Rp451 juta, juga dari mantan Kepala Dinas yang digantikan terdakwa, yakni dr.Sugeng Widodo. Menjelang pensiun, dr.Sugeng Widodo menyerahkan duit sebesar Rp451 juta kepada penggantinya, yaitu  terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam. Anehnya, si dr. Sugeng Widodo yang terlebih dahulu melakukan pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas justru  “selamat”. Yang masuk penjara adalah dr.H.M. Nurul Dholam karena melanjutkan “perjuangan” pendahulunya. Selain itu, untuk menghitung kerugian negara sebesar Rp.2.451.370.985 yang berasal dari hasil pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas Kabupaten Gresik, Kejari Gresik menggunakan audit Khusus yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bukan audit biasa yakni  BPKP (Badan Pengelol Keuangan dan Pembangunan) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dibentuk dengan Undang-Undang. Hal itu terungkap dari surat dakwaan Tim JPU Andrie Dwi Subianto, Alifin Nurahmana Wanda., SH dkk dari Kejari Gresik pada saat dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua Wiwin Arodawanti dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu M. Mahin., SH., MH dan Dr. Lufsiana. Sementara terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam didampingi Penasehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya, Adi Sutrisno, pada Selasa, 13 Nopember 2018. Dalam surat dakwaan JPU dikatakan, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, Sabtu tanggal 02 April 2016 serta dilanjutkan pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2017, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu ; Bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 10 persen di Kabupaten Gresik dengan cara; Terdakwa memerintahkan masing-masing Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gnesik yang berjumlah sebanyak 32 untuk memotong dan menyetor hingga sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran alokasi jasa pelayanan dana Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik untuk setiap bulannya, berdasarkan jumlah peserta masing-masmg Puskesmas. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCsN_Q9HAcJnMXyEAnTChI2zWzG72zhraQHHC3hB2PEEF3pyKhS8aTf10b_yVWSr4YVvxW7dLYt79MnIpl-2wer3Ha8TtUeaiJDxick4OWkpeF_N7rpMBiC4Q0qxLz_GPXtnDkoB4W6A/s1600/IMG20181113121724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRCsN_Q9HAcJnMXyEAnTChI2zWzG72zhraQHHC3hB2PEEF3pyKhS8aTf10b_yVWSr4YVvxW7dLYt79MnIpl-2wer3Ha8TtUeaiJDxick4OWkpeF_N7rpMBiC4Q0qxLz_GPXtnDkoB4W6A/s640/IMG20181113121724.jpg" width="640" /></a></div>
JPU mengatakan, dari hasil pemotongan itu dimasukkan terdakwa ke dalam rekening pribadinya yang setiap bulannya  sebesar 10 persen dari masing-masing  Puskesmas sebanyak 32 se-Kabupaten Gresik. Ha1 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasai 12 ayat (4) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Jo. Pasal 2 huruf d Peraturan…Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Jo. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Opersional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. JPU mengatakan, bahwa pada tahun 2014, Pemerintah mulai menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)   Kesehatan, yang memiliki tugas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional, dimana dalam pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan memiliki sumber pendapatan dari iuran peserta, investasi dan alokasi dana pemerintah. Salah satu program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan adalah dalam bentuk penyaluran Dana Kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas. Dana kapitasi sendiri merupakan Besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, dimana alokasi peruntukannya jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40%. Menindaklanjuti hal tersebut BPJS Kesehatan Cabang Gresik menyalurkan dana kapitasi kepada seluruh FKTP/Puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) Puskesmas yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan se-Kabupaten Gresik dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening JKN masing-masing ke-32 (tiga puluh dua) Puskesmas. Pada tahun anggaran 2016 dan 2017, BPJS Kesehatan Cabang Gresik melakukan pembayaran dana kapitasi kepada 32 (tiga puluh dua) Puskesmas se-Kabupaten Gresik melalui transfer ke rekening bendahara JKN masing-masing Puskesmas, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp40.952.674.500, sedangkan untuk tahun 2017 sebesar Rp40.855.282.075, dimana sebelum pembayaran tersebut terlebi dahulu dilakukan Perjanjian Kerja sama (PKS) antara BPJS Kesehatan Cabang Gresik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, yaitu pada tahun 2016 dengan nomor PKS: 89/PKSN 11.13/01 l644l.7/03.1/437.52/2016 tanggal 01 Januari 2016 dan pada tahun 2017 Nomor PKS;  10/KTR/Vll-l3/01117445/10.1/437.52/2017 tanggal 5 Januari 2017, embayaran / pengucuran dana kapitasi sejumlah tersebut di atas didasarkan pada database BPJS Kesehatan Cabang Gresik, tentang jumlah peserta JKN pada FKTP Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Gresik periode tahun 2016 dan tahun 2017 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu1BPmusBP_evlxMCSEK_qRENBWFjRqdwMtQQQoWVHWxkeZuM_03pAGzrOGlVEX9Ptu7qObaljuMG26DG_oMVXSxqEyR1ecvEj8GKZ3stPqC73a3pIguGlQ2IKjkVvBQL7WvwwSRZQynM/s1600/IMG20181113121654.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu1BPmusBP_evlxMCSEK_qRENBWFjRqdwMtQQQoWVHWxkeZuM_03pAGzrOGlVEX9Ptu7qObaljuMG26DG_oMVXSxqEyR1ecvEj8GKZ3stPqC73a3pIguGlQ2IKjkVvBQL7WvwwSRZQynM/s640/IMG20181113121654.jpg" width="640" /></a></div>
JPU menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaannya di tahun 2016 dan 2017, telah terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana kapitasi dimana terdakwa memasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, dana yang diperoleh dari pemotongan alokasi Jasa pelayanan (Jaspel) Dana Kapitasi setiap bulannya hingga sebesar 10 persen dari masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Gresik. JPU mengatakan, bermula pada tanggal 31 Maret 2016 dalam sebuah rapat terbatas di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu saksi dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo,  para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  dan Kasi RenGram serta Rumiyati. Dalam rapat tersebut, kanjut JPU, terjadi penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454  dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa yang diketahuinya bahwa dana tersebut merupakan dana sisa kegiatan di masa kepemimpinan saksi dr. Soegeng Widodo selaku Kepala Dinas yang lama, dan disepakati dalam rapat tersebut agar dana sisa tersebut segera diserahkan kepada saksi Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram pada Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan. Akan tetapi begitu selesai rapat dan penyerahan uang tersebut, terdakwa tidak langsung menghubungi saksi Eni Wahyuni, S.Km melainkan terdakwa segera menuju Bank Jatim Cabang Gresik lalu membuat akun rekening baru atas nama M.Nurul Dholam, dengan nomor rekening 0277019451, kemudian terdakwa langsung memasukkan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.454 juta. Pada tanggal 01 April 2016 di ruang Kepala Dinas, terdakwa menyerahkan buku rekening tersebut berikut KTP milik terdakwa kepada saksi Eni Wahyuni dan meminta agar Eni Wahyuni supaya mencatatkan setiap kali ada dana setoran dari Puskesmas ke dalam catatan pembukuan serta memasukkan dana dari Puskesmas tersebut ke dalam akun rekening milik terdakwa tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016, terdakwa mengumpulkan beberapa perwakilan Kepala Puskesmas bertempat di ruang Kepala Dinas yang dihadiri dr.Rahayu Nugrahani,; drg.Syaifudin Ghozali,; dr.Ja'iman,; dr.Daniel Sau,; dr.Rini Sulistyoasih,; dr.Setyo Rini, dan drgHafida. Dalam pertemuan itu, terdakwa menginstruksikan agar seluruh Kepala puskesmas yang hadir untuk menyetorkan hingga 10 persen Jaspel Dana Kapitasi setiap bulan dengan menyampaikan  untuk mempertahankan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas sebelumnya. Selain itu, disampaikan juga bahwa nantinya dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Dinas yang tidak terakomodir oleh anggaran DIPA APBD.  
 
Setelah itu, terdakwa memerintahkan kepada para Kepala Puskesmas yang 
hadir untuk menyampaikan instruksi tentang setoran 10 persen jaspel 
tersebut kepada seluruh Kepala Puskesmas yang tidak hadir untuk 
dilaksanakan, serta mengenai teknis penyetorannya dilakukan dengan cara 
menyerahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km. Atas instruksi dari terdakwa 
tersebut, seluruh Keapala Puskesmas sebanyak 32 memerintahkan bendahara 
JKH Puskesmas agar setiap kali pembayaran, dana kapitasi dari BPJS 
Kesehatan Cabang Gresik masuk ke rekening JKN Puskesmas tiap bulannya, 
khusus alokasi Jasa Pelayanan setelah dikurangi pajak supaya  langsung 
dilakukan pemotongan secara tunai hingga sebesar 10 persen dengan 
menyetorkannya kepada terdakw melalui Eni Wahyuni, S.Km dari staf Bagian
 Rengram. Atas perintah tersebut, para bendahara JKP 
masing-masing Puskesmas pun melaksanakannya dimulai dari pembayaran dana
 kapitasi per bulan Apri 2016, pemotongan sekaligus penyetoran 10 persen
 jaspel dilakukan secara tunai diserahkankepada Eni Wahyuni, S.Km untuk 
dicatatkan,  akan tetapi tidak disertai tanda terima, agar pembayaran 
dana kapitasi pada bulan April 2016 bisa dilakukan di bulan Mei atau 
bulan-bulan berikutnya dengan cara dirapel. Selain itu, para 
bendahara JKN Puskesmas diperintahkan juga agar penyusunan LPJ/SPJ 
dibuat seolah olah terserap keseluruhan tanpa ada potongan 10 persen 
jaspel. Begitupun pada bulan-bulan berikutnya yakni Mei, Juni, Juli, 
Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016, penyetoran 10 
persen Jaspel Dana kapitasi dilakukan dengan mekanisme yang sama seperti
 cara sebelumnya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSZyKvLfo6_e3kPMGkOeIOnlGeiknV1vUK9s9NexCV-BAbKp0yYO11LmLoUvUvs4pPJROvaShpv4ISW2RP8MD4iLRRpEwFo3-JFARcMonCu-nwDTWpTzH8YWcmUuVXAIwAVCX4ZXdnYG0/s1600/IMG20181113124015.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSZyKvLfo6_e3kPMGkOeIOnlGeiknV1vUK9s9NexCV-BAbKp0yYO11LmLoUvUvs4pPJROvaShpv4ISW2RP8MD4iLRRpEwFo3-JFARcMonCu-nwDTWpTzH8YWcmUuVXAIwAVCX4ZXdnYG0/s640/IMG20181113124015.jpg" width="640" /></a> Pada sekitar bulan Januari - Februari 2017, beberapa Kepala Puskesmas mencoba berinisiatif mempelopori rekanrekan lainnya untuk menghentikan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jasa pelayanan dana kapitasi, dimana terhadap ajakan tersebut mayoritas Kepala Puskesmas langsung berhenti melakukan praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspel Dana Kapitasi pada periode bulan Januari 2017 yang seharusnya disetorkan bulan Februari, namun masih ada beberapa Kepala Puskesmas yang belum tahu akan ajakan tersebut, sehingga masih tetap melakukan pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi kepada petugas di Dinas Kesehatan Kab Gresik. Setelah itu, secara berangsur-angsur Kepala Puskesmas menghentikan praktik tersebut sejak  bulan Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, dan akhirnya praktik pemotongan dan penyetoran 10 persen jaspe1 Dana Kapitasi benar-benar berhenti dilakukan secara total sejak bulan Juli 2017. Bahwa dalam kurun waktu, antara bulan Maret 2016 - Juni 2017, diketahui terjadi beberapa kali penerimaan dana dari hasil pemotongan sebesar 10 persen alokasi jasa pelayanan dari 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik oleh terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa memerintahkan para Kepala Puskesmas untuk dilakukannya pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan dana kapitasi hingga 10 persen yang disetorkan dan dimasukkan ke dalam rekening pribadi terdakwa, telah mengakibatkan penggunaan dana kapitasi yang sesuai dengan peruntukan. Sehingga program Pemerintah cq BPJ S Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.451.370.985 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)  berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Auditor Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor: R-01/Hkt.3/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan. “Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3 atau Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 64 ayat (l) KUHP,” ucap JPU Atas surat dakwaan JPU, Penasehat Hukum terdakwa mengatakan kepada Majelis Hakim akan menyampaikan keberatan atau Eksepsi, dan permintaan itupun dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. “Ia silahkan. Tapi apabila pada persidangan Minggu depan saudara tidak menyampaikan Eksepsi, maka dianggap sudah menyampaikannya,” ucap Ketua Majelis Hakim Wiwin, kemudian menutup persidangan. Usai persindangan. Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu tradisi turun temurun. Dan uang sebesar Rp451 juta itu adalah dari mantan Kepala Dinas yang digantikan oleh terdakwa, yaitu dr. Sugeng Widodo, namun tidak dianggap bersalah. Selain itu, dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diperlihatkan kepada media ini terlihat jelas, bahwa duit dari hasil pemotongan itu dibagi-bagi kepada beberapa pejabat Kabupaten Gresik. “Ini kan korban, karena melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Kadinkes sebelumnya. Uang 451 juta itu dari dr. Sugeng Widodo, tetapi dianggap tidak salah. Uang itu juga dibagi-bagi ke beberapa pejabat Pemkab,” kata Adi Sutrisno Sementara menurut Andrie Dwi Subianto selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik, terkait keterlibatan mantan Kadinkes Kabupaten Gresik mengatakan, bahwa tidak cukup bukti. “Belum cukup bukti,” kata Andrie Saat ditanya kemudian terkait duit sebesar Rp454 juta yang berasal dari dr. Sugeng Widodo selaku mantan Kadinkes seperti dalam yang tercantum dalam surat dakwaan JPU, Andrie mengatakan akan melihat dari keterangan saksi dalam persidangan. Aneh memang bila dikatakan tidak cukup bukti untuk menyeret dr. Sugeng Widodo, pada hal dalam surat dakwaan JPU jelas-jelas dikatakan, bahwa dr. Sugeng Widodo menyerahkan duit sebesar Rp454 juta kepada terdakwa. Dan duit itu adalah hasil dari pemotongan jasa pelayanan dana kapitasi puskesmas. (Rd1) </div>

News Tipikor Kadinkes Kab. Gresik Diadili Karena Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Puskemas

Terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam bersama Penasehat Hukumnya, Adi Sutrisno #Duit hasil dugaan Korupsi Sebesar Rp.2.451.370.985, adalah has...

KPK Menetapkan 5 Tersanga Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto

08.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRjJoFQYMnjOuv_Sr4L9QiCYBbNaRHE-n1GHH-guYxBN1fq4zeVa4iUq2F3Xf52ohvXdjdiePbJBHrsDgyr3sGkNpIrA4qHyTfkp-g__QjBAMls-Si8mYvt9t9Hx0-HRiZ9M4nSn5bJt4/s1600/IMG20181112162638.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRjJoFQYMnjOuv_Sr4L9QiCYBbNaRHE-n1GHH-guYxBN1fq4zeVa4iUq2F3Xf52ohvXdjdiePbJBHrsDgyr3sGkNpIrA4qHyTfkp-g__QjBAMls-Si8mYvt9t9Hx0-HRiZ9M4nSn5bJt4/s640/IMG20181112162638.jpg" width="640" /></a></div>
beritakoruspi.co - Penyidik KPK menetepkan 5 (lima) tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebesar Rp2.7 M, terkait pengurusan  Izin IMB dan IPPR pembangunan  11 Tower pemancar jaringan Telepon Seluler di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Ke- 5 tersangka itu adalah Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto  dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,; Nabiel Titawano selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group,; Ahmad Suhawi dan Achmad Subhan yang juga mantan Wakil Bupati Malang. Para tersangka ini pun sudah meringkuk di penjara milik KPK untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara terdakwa Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto, saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Hal itu dikatakan JPU KPK Joko Hermawan saat ditanya wartawan media ini sesuai persidangan berlangsung, dengan agenda mendengarkan keterangan 5 orang saksi yang dihadirkannya ke persidangan untuk terdakwa Mustofa Kamal Pasha, Senin, 12 Nopember 2018. “Onggo Wijaya sudah ditahan. Nabil juga, yang saksi minggu lalu juga sudah ditahan. Ada Lima orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Onggo, Ocky, Nabil, Suhawi dan Achmad Subhan,” ujar JPU KPK Joko. Sementara saksi yang dihadirkan JPU KPK Joko Hermawan dkk, yaitu Suciratin, Staf Division Manager PT Profesional TelekomunikasiIndonesia,; Rinaldy Santosa (Finance PT Profesional TelekomunikasiIndonesia),; Onggo Wijaya, Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia,; Hendri Prabowo (Head of Operation Maintenance PT Protelindo), dan  Indra Mardhani (Karyawan PT Protelindo) Dalam persidangan yang berlangsung (Senin, 12 Nopember 2018) di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosisawan., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Mariam Fatimah., SH., MH. Dari keterangan ke- 5 saksi ini semakin menguatkan keterangan saksi-saksi sebelumnya yang mengatakan, kalau 11 Tower yang dibangun di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu, dan kemudian disewakan terhadap  Telkomsel sebanyak 6, XL sebanyak 4, dan Tree sebanyak 1 tower belum satupun yang memiliki izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada hal, ke- 3 perusahaan jaringan telepon seluler ini sudah membayar sewa terhadap PT Protelindo sebesar Rp190 juta per Tower. Kepada Majelis Hakim, saksi Onggo Wijaya mengatakan kalau pembangunan 11 Tower itu DI TAHUN 2015 SECARA BERTAHAP. Menurut saksi, sudah mengajukan pengurusan Izin melalui kontraktor namun tidak keluar, tanpa ada usaha dari saksi untuk mencara tahu mengapa izinya tidak dikeluarkan. Sekalipun Izin IMB dan izin IPPR-nya belum keluar, 11 Tower itupun sudah disewakan ke Telkomsel, XL dan TREE. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzJvvO3nUTEHBFQvTUXU2TyvqEtxDlGbZIZVMxBNpsseQHPcurGI6c_cinHgx99r3v6xDZo9tX26qPZ45arR1UXkfUTAmHzk5DEcXo2N_Y-zvOiffGIi0lZPkDUW0Zp3Qg-aVzr9ZyoPk/s1600/IMG20181112123531.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzJvvO3nUTEHBFQvTUXU2TyvqEtxDlGbZIZVMxBNpsseQHPcurGI6c_cinHgx99r3v6xDZo9tX26qPZ45arR1UXkfUTAmHzk5DEcXo2N_Y-zvOiffGIi0lZPkDUW0Zp3Qg-aVzr9ZyoPk/s640/IMG20181112123531.jpg" width="640" /></a></div>
“Sebelas itu bertahap, 6 milik Telkomsel, 4 XL dan 1 Tree. Pembgunannya secara bertahap. Kita sudah mengusulkan tetapi belum kelaur. Permohonannya kita serahkan melalui kontraktor,” kata saksi Onggo. “Belum ada izin, Tower berdiri terus sudah anda sewakan kan,” tanya JPU KPK Joko. Namun saksi Onggo tak menjawanya ya atau tidak, justru memberikan keterangan yang terkesan berbelit-belit. JPU KPK Joko pun mengulang pertanyaannya dengan nada yang lebih tegas, dan barulah saksi meng “ia” kan. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada awal tahun 2015, terdakwa Mustofa Kamal Pasa mendapat laporan dari Suharsono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Mojokerto, bahwa di wilayah Kabupaten Mojokerto banyak ditemukan Tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Atas laporan itu, Terdakwa memerintahkan untuk dilakukan pemetaan dan pendataan jumlah Tower Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki izin. Menindaklanjuti perintah terdakwa, Suharsono melakukan pemetaan dan menemukan ada sekitar 22 tower Telekomunikasi yang telah beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB yakni 11 atas nama perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (PT TBG) dan 11 atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (PT Protelindo). Atas temuan tersebut, Suharsono melaporkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut sampai ada IPPR dan IMB. Setelah dilakukan penyegelan atas tower-tower tersebut, terdakwa memerintahkan Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, terkait perijinan dari tower dimaksud harus ada fee untuk terdakwa sebesar Rp200 juta per towernya, dan fee tersebut agar diserahkan melalui orang kepercayaan terdakwa yakni Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Bahwa dari pemberian rekomendasi IPPR dan IMB, terdakwa menerima fee diantaranya ; a. Penerimaan fee dari PT Tower Bersama Infrastructure Tower Bersama Grup (TBG) Beberapa hari setelah dilakukan penyegelan terhadap 11 tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group (TBG). Sekitar awal tahun 2015, Ockyanto  meminta bantuan Nabiel Titawano untuk mengurus perizinan atas 11 tower yang disegel tersebut, dimana dalam perjalanannya, pengurusan perijinan dibantu oleh Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro Dalam rangka pengurusan ijin tower tersebut, sekitar bulan April 2015, Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi. Dalam pertemuan itu,  Bambang Hahyudi menyampaikan untuk mendapatkan IPPR dan IMB harus disediakan fee sebesar Rp220 juta per tower dengan rincian;  Rp200 juta untuk terdakwa dan Rp20 untuk UKL dan UKP. Sehingga fee untuk 11 tower yang harus disiapkan adalah sebesar Rp2.420 milliar. Permintaan itu disanggupi Agus Suharyanto dan Moh. Ali Kuncoro, dan akan disampaikan kepada Nabiel Titawano selaku pihak yang mewakili PT TBG. Beberapa hari setelah pertemuan, Agus Suharyanto menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Nabiel Titawano dan disepakati oleh Nabiel Titawano. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXoCMbH5diyQii7o_7wSL_ORIxwns1nZWoM3Z0v0nxSOPE7Q9bEbKV6Llq8avpuFNnnSTp33Z5qLbpnBDaXYj6mWc3-LacIplOrkirBwPPczDZQdf_ka0VQisxxBWogVIuULztYuGnPpY/s1600/IMG20181112133319.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXoCMbH5diyQii7o_7wSL_ORIxwns1nZWoM3Z0v0nxSOPE7Q9bEbKV6Llq8avpuFNnnSTp33Z5qLbpnBDaXYj6mWc3-LacIplOrkirBwPPczDZQdf_ka0VQisxxBWogVIuULztYuGnPpY/s640/IMG20181112133319.jpg" width="640" /></a></div>
Selanjutnya Nabiel Titawano menemui Ockyanto menyampaikan, bahwa ia sanggup mengurus ijin tower, tetapi harus disiapkan fee untuk terdakwa sekaligus biaya operasional seluruhnya sebesar Rp2.600 milliar, dengan perhitungan per towernya sebesar Rp260 juta, dan disepakati Ockyanto, setelah berbicara dengan Herman Setyabudi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure. Pada bulan Juni 2015, Ockyanto menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp2.600 milyar kepada Nabiel Titawano melalui transfer ke Rekening Bank BCA cabang Pondok Indah Nomor rekening 04980347678 atas nama Nabiel Titawano dalam tiga tahap yakni ; Tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp780 juta; Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp780 juta rupiah); Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp1.040 milyar. 
 Dari total uang sebesar Rp2.600 milyar yang diterima Nabiel Titawano tersebut, sebesar Rp2.410 milyar diserahkan kepada Agus Suharyanto secara bertahap, yakni  I. Sekitar awal bulan Juni  2015 diberikan secara tunai sebesar Rp220 juta,; 2. Tanggal 11 Juni 2015 melalul transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp350 juta,; 3. Tanggal 11 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp300 juta,; 4. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 5. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 6. Tanggal 17 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 7. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Moh. Ali Kuncoro dengan nomor 6105090777 sebesar Rp220 juta,; 8. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Dian Setyawan dengan nomor 0331614687 sebesar Rp220 juta,; 9. Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer rekening atas nama Indhung Betharia  dengan nomor 8290529507 sebesar Rp220 juta,; 10.Tanggal 30 Juni 2015 melalui transfer ke rekening atas nama Vici Dwi Indarta sebesar Rp220 .juta. Sedangkan sebesar Rp190 juta dinikmati Nabiel Titawano. Dari total uang yang diterima Agus Suharyanto seluruhnya sebesar Rp2.410 milliar itu, kemudian diserahkannya kepada Moh. Ali Kuncoro secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut : 1. Awal Juni 2015 rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 2. Awal Juni 2015 di kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto sebesar Rp200 juta,; 3. Pertengahan Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 4. Tanggal 30 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 milliar. Sedangkan sebesar Rp10 juta dinikmati Agus Suharyanto.  
 
Dari total uang yang diterima Moh. Ali Kuncoro sebesar Rp2.400 milliar, 
dan Rp2.200 milliar  diserahkan kepada Bambang Hayudi yaitu : 1. Tanggal
 11 Juni 2015 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dlanggu, Mojokerto sebesar 
Rp600 juta,; 2. Tanggal 17 Juni 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan 
Maret A-07 BSP Regency Mojokerto sebesar Rp600 juta,; 3. Tanggal 30 Juni
 2015 di rumah Moh. Ali Kuncoro di Jalan Maret A-07 BSP Regency Rp1 
milliar. Sedangkan sebesar Rp100 juta diserahkan kepada Khoiru; 
Munif selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mengurusi 
masalah pembayaran retribusi IMB, dan sebesar Rp100 .juta dinikmati Moh.
 Ali Kuncoro. Sesuai perintah terdakwa, Bambang Wahyudi kemudian 
menyerahkan uang fee sebesar Rp2.200 milliar kepada Nano Santoso 
Hudiarti alias Nono secara bertahap yakni : 1. Sebesar Rp600 juta  
diserahkan di parkiran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo, pada bulan 
Juni 2015,; 2. Sebesar Rp600 juta diserahkan di sekitar masjid di daerah
 Merr, Mojokerto, pada bulan Juni 2015,; 3. Sebesar Rp1 milliar 
diserahkan di sekitar Masjid Pacing, Mojokerto, pada tanggal 30 Juni 
2015 Selanjutnya Nano Santoso Hudiarti alias Nono, atas perintah 
terdakwa menyerahkan fee itu kepada Lutfi Arif Muttaqin selaku ajudan 
terdakwa secara bertahap yakni ; 1. Sebesar Rp600 juta diserahkan di 
parklran Indomaret daerah Sanggrahan Kutorejo,; 2. Sebesar Rp600 juta  
diserahkan di sekitar masjid di daerah Meri, Mojokerto,; 3. Sebesar Rp1 
milliar diserahkan di sekitar Masjid Pacing Mojokerto. Setelah menerima 
fee tersebut, Lutfi Arif Muttaqin menyimpannya di rumah dinas terdakwa 
dan setelah itu melaporkannya kepada terdakwa. Setelah merima 
fee, terdakwa kemudian mengeluarkan 11 Izin Prinsip Pemanfataan Ruang 
(IPPR) dan 10 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa Desa dan 
beberapa Kecamatan Kabupaten Mojokerto, atas tower telekomunikasi PT 
Tower Bersama Infrastucture/Tower Bersama Grup (TBG) yang diajukan oleh 
Herman Setya Budi dari PT Sulusindo Pratama antara bulan Juni hingga 
Juli 2015. b. Penerimaan uang dari PT Protelindo atas penyegelan 
11 tower telekomunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia 
(Protelindo), Onggo Wijaya memerintahkan Indra Mardani dan Suciratin 
untuk menyelesaikannya, kemudian Indra Mardani dan Suciratin meminta 
bantuan Ahmad Suhawi, dimana Ahmad Suhawi menyanggupinya asal disediakan
 biaya termasuk fee untuk terdakwa. Akhirnya disepakati biaya pengurusan
 ijin termasuk fee untuk terdakwa seluruhnya sebesar Rp3.030.612.247 
(tiga milyar tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus empat 
puluh tujuh rupiah). Setelah ada kesepakatan, pada awal bulan 
Juni 2015, Ahmad Suhawi menemui terdakwa di Vila milik terdakwa, meminta
 bantuan terkait penyegelan tower telekomunikasi milik PT Protelindo, 
dimana terdakwa menyampaikan agar diurus melalui BPTPM Kabupaten 
Mojokerto. Setelah pertemuan itu, Ahmad Suhawi menemui Bambang Hayudi di
 kantor BPTPM Kabupaten Mojokerto, menanyakan tentang penyegelan tower 
telekomunikasi PT Protelido, Ialu Bambang Hayudi menyanggupinya. Pada
 tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp275.510.204 (dua ratus tujuh puluh 
lima juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat rupiah). Dari total 
uang yang diterima Ahmad Suhawi sebesar Rp3.030.612.255 (tiga milyar 
tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima 
rupiah) itu, sebesar Rp2.460 milliar diberikan kepada Subhan secara 
bertahap melalui cek dan melalui transfer dengan rincian sebagai berikut
 : 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil6NyjXJ8POa-eEqKZUQn8r0la8H3wzxnD1ySlCb5iuxCqEd9Q8kfr0Xnie6SP3iq520u7b8lIxuIISmFHbCWWiFdli2OAXP1k31NheqiWuVYFTAHW-N3YaXDMSGFxoQBZPq0BXFZt1GY/s1600/IMG20181112143720.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil6NyjXJ8POa-eEqKZUQn8r0la8H3wzxnD1ySlCb5iuxCqEd9Q8kfr0Xnie6SP3iq520u7b8lIxuIISmFHbCWWiFdli2OAXP1k31NheqiWuVYFTAHW-N3YaXDMSGFxoQBZPq0BXFZt1GY/s640/IMG20181112143720.jpg" width="640" /></a></div>
1. tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Utami Surabaya,; 2. tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp500 juta di Hotel Mercure Surabaya,; 3. tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp150 juta di Bank BRI Cabang Jembatan Merah Surabaya,; 4. tanggal 25 Juni 2015 secara tunai sebesar Rp850 juta di Bank BRI Mojokerto Cabang Mojopahit,; 5. 17 September 2015 melalui cek sebesar Rp460 juta di Gedung Bidakara. Sedangkan sisanya sebesar Rp570.612.255 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dinikmati Ahmad Suhawi Sebelum Subhan menerima uang dari Ahmad Suhawi, yakni pada tanggal 20 Mei 2015, Subhan menemui Bambang Hayudi dan menyampaiakan bahwa PT. Protelindo sanggup memberikan uang untuk biaya pengurusan ijin termasuk fee untuk terdakwa sebesar  Rp2.200 milliar, atau sebesar Rp200 juta per towernya, dan la akan memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar Rp550 juta kepada terdakwa. Setelah pertemuan itu, Bambang Hayudi meminta Khoirul Munif untuk segera memfinalisasi berkas permohonan pengurusan 11 Izin tower telekomunikasi milik Protelindo. Pada tanggal 24 Juni 2015, Bambang Hayudi menemui terdakwa di ruang kerjanya, mengajukan permohonan rekomendasi pendirian 11 menara (tower) telekomunikasi dari PT  Protelindo guna mendapatkan disposisi dari terdakwa. Sebelum memberikan disposisi, terdakwa menanyakan fee sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya kepada Bambang Hayudi, dan mendapat jawaban uang fee telah disanggup Pada tanggal 25 Juni 2015, Subhan dan Ahmad Suhawai melakukan pertemuan dengan Bambang Hahyudi di perumahan Griya Permata Meri Mojokerto, guna menyerahkan uang muka sebesar Rp550 juta sebagai fee untuk terdakwa. Atas perintah Terdakwa sebelumnya agar uang fee diserahkan melalui Nano Santoso Hudiarti alias Nono, maka Bambang Hayudi kemudian menghubungi Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta datang ke perumahan Griya Permata Meri, Mojokerto guna mengambil uang tersebut. Sesampainya Nano Santoso Hudiarti alias Nono ditempat tersebut, Subhan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp550 juta kepada Nano Santoso Hudiarti alias Nono. Setelah menerima uang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono meminta Lutfi Arif Muttaqim untuk  menemuinya di daerah Mojosari Mojokerto, dan setelah Lutfi Arif Muttaqim datang, Nano Santoso Hudiarti alias Nono menyerahkan uang sebesar Rp550 .juta itu kepada Lutfi Arif Muttaqim, dan uang itu kemudian  kemudian disimpan Lutfi Arif Muttaqim di meja kerja ruang dinas terdakwa, dan melaporkanya. Setelah uang diterima terdakwa, Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 11 tower telekomunikasi PT Protelindo itupun diterbitkan. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga, bahwa uang seluruhnya sebesar Rp2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta ruplah) yang diterimanya dari  Ockyanto sebesar Rp2.200.000.000 (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan dari Onggo Wijaya sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bambang Wahyudi, Nano Santoso Hudiarti alias Nono dan Lutfi Arif Muttaqim. Uang tersebut diberikan supaya terdakwa selaku Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi terbitnya Izin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izln Mendlrikan Bangunan (IMB) atas beroperasinya Tower Telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protellndo) di wilayah kabupaten Mojokerto. Padahal uang yang diterima oleh terdakwa bertentangan dengan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, angka 4 yang menyatakan : “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan  perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Angka 6 yang menyatakan : “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: “Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Tidak hanya itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (Rd1)

News Tipikor KPK Menetapkan 5 Tersanga Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto

berita koruspi .co - Penyidik KPK menetepkan 5 (lima) tersangka baru dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebesa...

Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

07.51 beritakorupsi 0

News Tipikor Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan berita korupsi .co - Senin, 12 Nopember 2018, Ketua Tim JPU Muh. Hatta dari Kejaksaan Tinggi (Ke...

BERITAKORUPSI.CO

Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Asosiasi Terlibat Pengaturan Proyek APBD

Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Kabid Dispendikbud Jember Diadili

Diduga Korupsi Dana Pendidikan, Guru TK di Jember Diadili

Kadinkes Kab. Gresik Diadili Karena Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Puskemas

KPK Menetapkan 5 Tersanga Baru Dalam Kasus Suap Bupati Mojokerto

Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI