BERITAKORUPSI.CO

Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQzmD1PugxGVhuRC94opCUuIg6dLE_2dDxofU4fwWggPQyY2qHo8sJj0k7i0bF61Ew_40Hx9XmHpjC7QqfQZgP1JkBk89zk9dgJnuP92o6LqUYWDrNyg3pPNXP-NxxUqjWwThXJ8ZHLA/s1600/IMG20181112110333.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQzmD1PugxGVhuRC94opCUuIg6dLE_2dDxofU4fwWggPQyY2qHo8sJj0k7i0bF61Ew_40Hx9XmHpjC7QqfQZgP1JkBk89zk9dgJnuP92o6LqUYWDrNyg3pPNXP-NxxUqjWwThXJ8ZHLA/s640/IMG20181112110333.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Senin, 12 Nopember 2018, Ketua Tim JPU Muh. Hatta dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim) bersama JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu membacakan surat tuntutannya, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan terdahadap terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp25 juta yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli Pusat dari Kementerian Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan bersama Tim Saber Pungli Polres Batu, pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp25 juta. Surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU dihadapan Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan John Dista., SH, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Unggul Handoyo, Jufri M. Adi, Karisma Adi Nugroho dan Pongki Gautama. Dalam surat tuntutannya JPU menyatakan, bawah perbuatan terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu yang telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e  (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. JPU menjelaskan, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Parkir Kantor PT . Empat Bintang Sentosa (PT. EBS) Jalan Dirgantara, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, bahwa terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : JPU menyatakan, bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan. Serta mempunyai fungsi untuk membuat perencanaan program bidang permukiman, perumusan rencana kerja dan anggaran bidang cipta karya,  penyusunan standar operasional prosedur bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan. JPU juga mengatakan, pengendalian data informasi bidang infrastruktur, penataan bangunan serta air bersih dan sanitasi lingkungan,  perumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung pemerintah,  pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung serta ijin penyehatan lngkungan, pembinaan dan koordinasi pengembangan sarana prasarana infrastruktur permukiman, pembinaan dan koordinasi sarana penggunaan sarana prasarana air bersih, sampah dan air Limbah, pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang permukiman dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
 
JPU mengatakan, bahwa untuk kegiatan pembangunan Gedung Olahraga 
(Indoor) dan pembangunan Guest house Mahasiswa Batu di Kota Malang tahun
 anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota
 Batu, dengan rincian pekerjaan, untuk pembangunan gedung olahraga 
(Indoor) dari anggaran APBD 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp35 
milliar, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai Rp29.317.905.000, 
penawawan atau Kontrak sejumlah Rp28.765.756.000 dan  pelaksana PT. 
Gunadharma Anugerah Jaya dengan Direktur Nofan Eko Prasetyo. “Anggraan
 untuk pembangunan Guest House Mahasiswa Kota Batu di Kota Malang 
bersumber dari APBD TA 2016 dengan nilai Pagu anggaran sebesar 
Rp4.250.000.000, HPS Rp3.200.000.000, Kontrak Rp3.191.800.000 dengan 
Pelaksanan oleh PT Mulia Karya Prima milik Fian Affandi selaku 
Direktur,” kata JPU 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3hQRSpD0rct24nlVNPoV4YeDamQO8-b5BTOKLClGFuciJYE9x8_RhPBewmX1nQYJUJS9yf0kTSxYxfim-jndR5jUh9q0jrsEmpUnij2CcpmaTXPbzWY0MDz-T7xaoVRla42pgbe-FpuA/s1600/IMG20181112110153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3hQRSpD0rct24nlVNPoV4YeDamQO8-b5BTOKLClGFuciJYE9x8_RhPBewmX1nQYJUJS9yf0kTSxYxfim-jndR5jUh9q0jrsEmpUnij2CcpmaTXPbzWY0MDz-T7xaoVRla42pgbe-FpuA/s640/IMG20181112110153.jpg" width="640" /></a>JPU menjelaskan, bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu Nomor : 180/ 22/ KEP/ 422.107/ 2016 tanggal 24 Maret 2016, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana pasal 11 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut : Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis barang / Jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan kontrak. Kemudian menerbitkan surat penunjukkan penyedia Barang/ Jasa, Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat perjanjian,  Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/Jasa, Mengendalikan pelaksanaan kontrak,  Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna Anggaran (PA), Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan,Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa. “Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung Olahraga (Indoor) oleh PT. Gunadharma Anugerah Jaya, dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang oleh PT Mulia Karya Prima, terdapat keterlambatan pekerjaan (tidak sesuai dengan kontrak) serta dikenakan denda keterlambatan, sehingga selama dalam proses pembangunan Gedung Olahraga dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang, terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan sering berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya,” ujar JPU JPU mengatakan, karena ada denda yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa selaku PPK memaksa saksi Ir. Didik Sugianto selaku koordinator pelaksana pekerjaan (kontraktor) pembangunan Gedung Olahraga dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan, untuk operasional riwa-riwi (kesana kesini.Red) ke BPKP juga ke Polda, sehingga sisa  pembayaran terkait pekerjaan sebesar 20 persen yang belum cair dapat dicairkan. “Terdakwa juga sering mengintimidasi saksi Didik Sugianto dengan cara mempersulit proses pencairan/pembayaran progres pekerjaan sebelumnya (per termin). Sehingga Didik Sugianto selaku koordinator pelaksana terpaksa memenuhi permintaan terdakwa untuk memberikan uang,  walaupun terdakwa tidak menentukan jumlah uang yang diminta,” ungkap JPU dalam surat tuntutannya. Lebih lanjut JPU menjelaskan, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Lanjut JPU, di ruang meeting Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, komplek Block Office Pemerintah Kota Batu, terdakwa mengulangi lagi permintaan uang kepada Didik Sugianto, dengan menceritakan bahwa terdakwa telah ke BPKP dan Polda Jatim untuk mengurus pekerjaan terkait sisa pencairan yang belum dibayar, dan pekerjaan yang rusak akibat kejatuhan pentas. Hal tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta uang kepada Didik Sugianto sebagai “biaya operasional riwa-riwi". “Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, terdakwa akan ditemui oleh Didik Sugianto yang datang ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu di komplek Block Office Pemerintah Kota Batu sekitar pukul 09.45 WIB, untuk menyerahkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa, namun terdakwa sedang tidak berada di kantor,” kata JPU kemudian. JPU mengatakan, bahwa terdakwa dihubungi oleh Didik Sugianto melalui HP, namun HP terdakwa juga tidak aktif. Lalu Didik Sugianto mengirim SMS sekira pukul 09.58 WIB yang isinya, “kantor sepi pak”. Sekitar pukul 10.01 WIB terdakwa menjawab SMS Didik Sugianto yang isinya, “inggih Mas mhn ke Mas Fafan dan bpk Sekretaris, saya masih di Fr UB dgn TABG”. Selanjutnya Didik Sugianto menelpon dan memberitahu terdakwa, bahwa Fafan Firmansyah tidak bisa dihubungi,  dan dijawab oleh terdakwa “ya mas saya sudah otw kesitu ditunggu”. Lalu Didik Sugianto menunggu di ruangan terdakwa sekitar pukul 13.40 WIB sampai terdakwa datang. “Didik Sugianto menyerahkan uang yang diminta terdakwa, namun yang dijawab oleh terdakwa “nanti aja dulu”. Setelah terdakwa akan keluar ruangan, Didik Sugianto bilang lagi “pak Ini uangnya pak” dan dijawab oleh terdakwa "kasihkan ke Pak Iwan saja” dan Didik Sugianto diantar keruangan Iwan. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan Iwan. Setelah Didik akan menyerahkan uang kepada Iwan, lalu Iwan bertanya kepada Didik, “apa mas?” yang dijawab oleh Didik, bilang ke Iwan, “anu, uangnya yang kemarin”. Dan oleh Iwan, uang tersebut disuruh menyerahkan kepada terdakwa tetapi tidak boleh diserahkan di Kantor Dinas, dan menyuruh diluar dengan mengatakan “Mas, ojok dikasihno dikantor bahaya,” kata JPU menirukan. Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan Didik, Fafan dan Abdul Hafidh Mahsun,    menuju kantor CV. EBS yang beralamat di Jalan Dirgantara Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik dengan  Nomor Polisi N 1707 BS milik terdakwa, untuk membicarakan tentang pompa air yang rusak dalam paket pekerjaan pembangunan Taman Balai Kota. Setelah bertemu dengan Umar Syarifudin di kantor CV. EBS untuk membicarakan tentang pompa air yang rusak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dan Didik menuju mobil yang di halaman parkir kantor CV. EBS. Pada saat terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan akan masuk mobil melalui pintu depan dekat setir, Didik membuka pintu tengah mobil untuk mengambil tas miliknya. Selanjutnya Didik mengambil uang sebesar Rp25 juta yang ada dalam tas lalu diserahkan ke terdakwa sambil mengatakan, "pak ini uangnya”, dijawab oleh terdakwa “oo uang yang tadi mas yang ke Pak Iwan tadi ta”, “yaa mas uangnya itu kasihkan ke Pak Hafidh”. Lalu oleh Didik, uang tersebut diserahkan kepada Abdul Hafidh Mahsun yang saat itu sudah duduk di mobil di kursi depan samping pengemudi, sementara terdakwa masih berada di luar mobil, dan uang sejumlah Rp25 juta yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam diletakkan Didik di tengah-tengah kursi pengemudi dengan kursi yang diduduki oleh Abdul Hafidh Mahsun. Setelah itu, terdakwa diajak oleh Didik untuk bersalaman. Kemudian Didik pulang naik sepeda motor bersama Wahyu Fahmi Mujahidin. Sesampainya dirumah Perumahan Puri Malang, Didik  melaporkan kepada pimpinannya, bahwa uang sejumlah Rp25 yang diminta oleh terdakwa sudah diserahkan. “Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan Abdul Hafidh Mahsun ditangkap Tim Saber Pungli Pusat dari Kementerian Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan, diantaranya beranggotakan Lati Kartika Sari, Indra Waskito, bersama Tim Saber Pungli Polres Batu diantaranya Dakky Dzul Qornaih, Moch. Arobu, dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp25 yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam,” kata JPU Sehingga perbuatan terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e  (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menuntut ; Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ; Menyatakan bahwa terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Denda sebesar Rp50 juta subside 3 bulan kurungan,” ucap JPU Muh. Hatta di akhir surat tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum (Penasehat Hukum)-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada sidang berikutnya. Sesuai persidangan, salah satu Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini mengatakan, seharusnya pemberi juga ikut menjadi tersangka sesuai fakta dalam persidangan. Alasan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa sipemberi uang juga mempunyai kepentingan sehingga bersedia memberikan uang terhadap terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan berita korupsi .co - Senin, 12 Nopember 2018, Ketua Tim JPU Muh. Hatta dari Kejaksaan Tinggi (Ke...

Hakim PT Menambah Hukuman Terdakwa Oepoyo Sardjono Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

01.29 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHE209R2UtRILIrPAI3vdaQAo14iwboekbdYwoTmIk7uHgCjGH3fWhRnYhsNert5f4wC1wo2bQYWFLS7XHaejUbjU4Hy3Ce0qbd1SNEPJKJrpNvgz0SAePOBpwc3TA9CjM3ZNKUv0a4B0/s1600/Terdakwa+Dalam+Kasus+Perkara+Korupsi+PT+PWU.gif" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="498" data-original-width="848" height="375" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHE209R2UtRILIrPAI3vdaQAo14iwboekbdYwoTmIk7uHgCjGH3fWhRnYhsNert5f4wC1wo2bQYWFLS7XHaejUbjU4Hy3Ce0qbd1SNEPJKJrpNvgz0SAePOBpwc3TA9CjM3ZNKUv0a4B0/s640/Terdakwa+Dalam+Kasus+Perkara+Korupsi+PT+PWU.gif" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dalam Kasus Perkara Korupsi PT PWU</td></tr>
</tbody></table>
#Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Oepoyo Sardjono dengan pidana penjara selama 1 tahun dari 1 tahun dan bulan Tuntutan JPUKejati Jatim# 
 
beritakorupsi.co - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur (Jatim) menambah hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono menjadi 1 tahun dan 6 bulan dari hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penjualan Aset Pemprov Jatim yang dikelola PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu dalam Jilid II, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11.071.914.000. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Nomor Perkara No. 46/PID.SUS/TPK/2018/PT.SBY tanggal 3 Oktober 2018 oleh Heri Sukemi., SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu dua Hakim anggota yakni Moh. Ichwan., SH,. M.Hum dan Dr. H. Ansori., SH., MH menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono terkait hukuman pidana tambahan berupa denda dan pengembalian kerugian negara, sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 29 Juni 2018 yakni denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Uang Pengganti sebesar Rp2.095.457.000 yang sudah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Kejati Jatim pada saat dirinya ditetapkan menjadi tersangka dirampas untuk negara. Terkiat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono, hingga saat ini belum diketahui apakah JPU Kejati Jatim maupun terdakwa akan melakukan upaya hukum kasasi, mengingat putusan ini sama dengan tuntutan JPU, sementara yang melakukan upaya hukum Banding adalah terdakwa sendiri melalui Penasehat Hukumnya. Yang mungkin berharap akan mendapatkan putusan bebas, sama dengan Dahlan Iskan. Sementara terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Gatra, saat dihubungi media ini, tak banyak memberikan tanggapan. Gatra hanya meng “Ia” kan kalau hukuman kliennya ditambah dari 1 tahun menjadi 1 tahun dan 6 bulan. Kalau JPU dan terdakwa tidak melakukan upaya hukum Kasasi, kapan JPU akan mengeksekusi terdakwa Oepyo Sarjono, mengingat terdakwa tidak ditahan hingga saat ini. Memang penyidik Kejati Jatim sempat melakukan penahanan terhadap terdakwa Oepoyo Sarjono, begitu juga terhadap Dahlan Iskan, namun tak lama hanya seminggu karena alasan sakit. Tetapi perlakukan itu “tidak berlaku” bagi setiap tersangka/terdakwa yang sakit pula. Tetapi bisa jadi, tersangka akan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan berharap mendapatkan putusan bebas, atau untuk mengulur tindakan dari JPU melakukan eksekusi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9RhkqPRhy3ka59KK9d_nkGtaqrd5r5mLCeGZXICGRcM7OWV0EPSJyGe6hZY_BEsHFZ8se_zyFM3nTSxbDzWFA3E4oduQ0BRhEQObg4E9UyKzWyIKQkgO3pjCWLy-9ckwBJlzg0uGlvPs/s1600/Oepoyo+Sarjono+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9RhkqPRhy3ka59KK9d_nkGtaqrd5r5mLCeGZXICGRcM7OWV0EPSJyGe6hZY_BEsHFZ8se_zyFM3nTSxbDzWFA3E4oduQ0BRhEQObg4E9UyKzWyIKQkgO3pjCWLy-9ckwBJlzg0uGlvPs/s640/Oepoyo+Sarjono+1.png" width="640" /></a></div>
Dalam kasus Jilid II ini, Kejati Jatim menetapkan 2 tersangka/terdakwa, yaitu Oepoyo Sardjono   selaku Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dan Sam Santoso sebagai Direktur PT SAM. Keduanya selaku pembeli 2 (dau) asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung. Kedua aseet ini di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003. Karena tersangka Sam Santoso dikatakan sakit tanpa ada upaya dari JPU mendatangkan dokter pemerintah untuk memeriksa kesehatan Sam Santoso, akhirnya hanya Oepoyo Sarjono lah yang diadili, hingga “Tuhan memanggil” Sam Sntoso beberapa waktu lalu di Singapur (kabar kematian Sam Santoso diterima media ini dari Penasehat Hukum Sam Santoso). Namun dalam kasus ini, keduanya ditetapkan menjadi tersangka selaku pembeli Aset PT PWU bukan sebagai pemilik perusahaan PT SAM, melainkan sebagai pribadi yang diuntungkan sebesar Rp8 miliyar lebih dari total kerugian negara sebesar Rp11.071.914.000. Hal inilah yang  diucapkan oleh 5 (lima) Majelis Hakim saat membacakan putusan dalam Jilid I dengan terdakwa Wisnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan Aset, dan terdakwa Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT PWU, pada tanggal 21 April 2017. Sementara dalam Jilid I, dengan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dan terdakwa Wisnu Wardhana selaku Ketua Tim Penjualan Aset. Kdua terdakwa ini, dijerat oleh JPU dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Oleh JPU, terdakwa Dahlan Iskan dituntut pidana penjara selama  6 tahun, denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan, dan tuntut juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4,1 milliyar rupiah atau pidana penjara selama 3 tahun dan 5 bulan. Namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Dahlan Iskan Divonis pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp100 juta subsider 2 bulan kurungan. Sedangan uang pengganti dalam tuntutan JPU, tidak ada dalam putusan Majelis Hakim. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilKJMVzNZdpY79vBrXjfxBiqX6vyc-VMfHBfu-1AG2ACWN0h3magUS6IagPylW84iLEyJnOG_zYbah_5VYyToBgt_5GpAZwHsF-aZi6OGOjA2CYWR-oWyOQIaKU3CS8-uyXxxeyJUbJh8/s1600/Dahlan+Iskan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilKJMVzNZdpY79vBrXjfxBiqX6vyc-VMfHBfu-1AG2ACWN0h3magUS6IagPylW84iLEyJnOG_zYbah_5VYyToBgt_5GpAZwHsF-aZi6OGOjA2CYWR-oWyOQIaKU3CS8-uyXxxeyJUbJh8/s640/Dahlan+Iskan..jpg" width="640" /></a></div>
Dan untuk terdakwa Wishnu Wardhana, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu dituntut untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp2.5 miliyar, dan kalau tidak membayar hartanya akan disita oleh Jaksa. Kalau hartanya tidak mencukupi diganti dengan penjara selama 3 tahun. Terdakwa ini pun sama-sama mendapatkan hukuman ringan. Karena Majelis Hakim menghukum terdakwa Wishnu Wardhana dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebersar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman pidana untuk membayar kerugian negara juga diperkecil oleh Majelis Hakim menjadi sebesar Rp1.5 miliyar, atau pidana penjara selama 1 tahun bila tidak membayar. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU pada tanggal 25 September 2003. Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkair baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Negoisasi kedua harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. Pada hal, lanjut Majelis Hakim, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual milik PT PWU Jatim, dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. Majelis menyatakan, bahwa terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang, dan pelaksanaan RUPS serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglrcT_FIECiX2a3qjVmMCZSJZTjylFr9kYZrX0j2-ZrYYyXXKAZXKa2KpvHAHxOuh0Qyn0r6XtmQkSjfZBvUfMNk5WagChTG_TKi9a4zW9p4ag_sAYIyzehQrdT_Yrqpn13qNU-aVw2Lw/s1600/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglrcT_FIECiX2a3qjVmMCZSJZTjylFr9kYZrX0j2-ZrYYyXXKAZXKa2KpvHAHxOuh0Qyn0r6XtmQkSjfZBvUfMNk5WagChTG_TKi9a4zW9p4ag_sAYIyzehQrdT_Yrqpn13qNU-aVw2Lw/s640/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" width="640" /></a></div>
Sebelumnya, terdakwa Dahlan Iskan bersama Tim Penasehat Hukumnya mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Dahlan Iskan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT),  dan tidak perlu persetujuan DPRD Jatim. Sementara menurut terdakwa Dahlan Iskan, bahwa pelepasan asset tersebut menjadi tanggung jawab Wishnu Wardana karena sudah di delegasikan.  “Berkat Tuhan” pun berpihak kepada terdakwa Dahlan Iskan, karea Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mendengarkan langsung keterangan saksi-saksi termasuk dari terdakwa sendiri serta barang bukti yang diperlihatkan JPU dalam persidangan. Dahlan Iskan pun Divonis BEBAS oleh 5 (lima) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yakni DR. Andriani Nurdin. SH., MH,; Mulijanto. SH., MH,; Syamsul Ali. SH., MH,; Irwan Rambe. SH., MH, dan H. Moch. Ichwan. SH., M.Hum, pada tanggal 31 Agustus 2017 dalam Nomor Perkara No. 49/PID.SUS/TPK/2017/PT.SBY. Sementara Wishnu Wardhana tetap dianggap bersalah oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, namun diberi “bonus” 6 bulan. Karena Dahlan Iskan divonis bebas, Kejati Jatim pun tak tinggal diam. Saat ini Kejati Jatim menunggu putusan dari Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, apakah akan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Pengadilan Tipikor Surabaya ?. (Tim beritakoruspi.co)

News Tipikor Hakim PT Menambah Hukuman Terdakwa Oepoyo Sardjono Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Terdakwa Dalam Kasus Perkara Korupsi PT PWU #Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis terdakwa Oepoyo Sardjono dengan pidana p...

Kasus Korupsi Bansos Rp38 M, Mantan Sekda Kab. Jember Segera Diadili

01.50 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguwDiCnQxk5XrJkdeNWUXQ5-v8q3QxzBBxR1C802CywA-PKRSyUA5zM-7ksVfTlvRckgBicFb89iTeUdwHZVBWAG48r9vAwP2IESUFj43i3mrydhWSJ4AU5_lwiHYLNRJqYG6VFPuD_HE/s1600/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguwDiCnQxk5XrJkdeNWUXQ5-v8q3QxzBBxR1C802CywA-PKRSyUA5zM-7ksVfTlvRckgBicFb89iTeUdwHZVBWAG48r9vAwP2IESUFj43i3mrydhWSJ4AU5_lwiHYLNRJqYG6VFPuD_HE/s640/Mantan+Sekda+Kab.+Jember%252C+Sugiato.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Sekda Kab. Jember, Sugiato</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Sugiarto, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, akan segera diadili dalam kasus korupsi dana Bansos (Bantuan Sosial) yang berasal dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp38 miliyar Jilid II. Sementara dalam Jilid I, terdakwanya adalah Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupatena Jember periode 2014 - 2019, yang sudah terlebih dahulu divonis pidana penjara selama 2 tahun dari 3 gtahun tuntutan JPU. Dalam persidangan terungkap, bahwa pencairan dana Basos sebesar Rp38 Miliyar itu tidak sesuai dengan aturan dan duit itupun dibagi-bagi oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang berjumlah 50 orang, yang besarnya Rp1 miliyar untuk Ketua, dan masing-masing anggota sebesar Rp750 juta . Namun para Dewan yang terhormat di Kabupatena Jember itu "tak tersenruh hukum" hingga saat ini. Dalam Jilid II ini, Sugiarto akan diadili bersama Kepala BPKAD Eka Putri Handayani. Karena berkas kedua terangka ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pada Jum'at, 9 Nopember 2018. “Ada pelimpahan berkas perkara Korupsi dari Kejati, atas naman tersangka/terdakwa Sugiarto dan Eka Putri Handayani,” kata Herry, Staf Pengadilan Tipikor Surabaya saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya. Hal yang sama juga disampaikan Panmud Pengadilan Tipikor Surabaya A. Nur. Menurut A. Nur, masih menunggu jadwa persidangan dan penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkannya. “Kalau untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, masih menunggu penetapan dari Katua Pengadilan Negeri,” kata A. Nur di ruang kerjanya. Kasus Korupsi penyalahgunaan dana Bansos dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Bantuan Daerah) ini berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7uZ9iqstv-EMV3Llt8OQ8I1Z5nYSW6xblbgJ5KoCrJDL47Rnp_ncmbaMiHUCCRAFWx9GW_nptBD7qnPbGkQ1KitrAtC4oOSXRMaTztvpZwmswrknpD2CjIUNl2OKcfWZL6DVetzy_o2g/s1600/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1563" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7uZ9iqstv-EMV3Llt8OQ8I1Z5nYSW6xblbgJ5KoCrJDL47Rnp_ncmbaMiHUCCRAFWx9GW_nptBD7qnPbGkQ1KitrAtC4oOSXRMaTztvpZwmswrknpD2CjIUNl2OKcfWZL6DVetzy_o2g/s640/Kepala+BPKAD%252C+Kabupaten+Jember+%2528tersangka%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala BPKAD, Kabupaten Jember (tersangka)</td></tr>
</tbody></table>
Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas. Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten. Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa. Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD. Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta. Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap, karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. (Rd1)

News Tipikor Kasus Korupsi Bansos Rp38 M, Mantan Sekda Kab. Jember Segera Diadili

Mantan Sekda Kab. Jember, Sugiato berita korupsi .co - Sugiarto, adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, akan segera d...

5 Terdakwa Korupsi Buku Sekolah Divonis 1 Tahun Penjara

01.45 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvNk_NTwXKfKTlx_T_qEDINJmTtir-qSQTOlFyAmgsCjUGAdZ7OHY4ScfwqJJhvfY3q0_c5C6rAcOh1n9pb4SEPrRL4xFY4ghz1a-sX17Ex_6lJ5zOKVs1Q-1UGi11WG90eMwj2YNUNf0/s1600/IMG20181026145853.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvNk_NTwXKfKTlx_T_qEDINJmTtir-qSQTOlFyAmgsCjUGAdZ7OHY4ScfwqJJhvfY3q0_c5C6rAcOh1n9pb4SEPrRL4xFY4ghz1a-sX17Ex_6lJ5zOKVs1Q-1UGi11WG90eMwj2YNUNf0/s640/IMG20181026145853.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Lima terdakwa dalam kasus Korupsi pengadaan Buku modul bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum Tahun Ajaran 2013 lalu,  yang merugikan keuangan negara sebesar Rp312.860.013,13 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh ribu tiga belas rupiah koma tiga belas sen) berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jum'at, 9 Nopember 2018. Dari 5 (lima) terdakwa itu, 4 (empat) diantaranya adalah pejabat di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK-BOE) Kota Malang, diantaranya Sugiarta selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),; Suprayitno (Ketua Panitia Pengadaan),;  Abdul Aziz (Sekertaris PPHP/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan),; I Ketut Budiana selaku Tim Teknis, dan  M. Khamim selaku Direktur CV. One Abadi (rekanan selaku pelaksana pekerjaan). Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dipimpin Ketua Majelis Agus Hamzah, dan dihadiri JPU Boby, serta Penasehat Hukum ke- 5 terdakwa, Rio Nugroho Pada sidang sebelumnya, oleh JPU Kejari Malang, ke- 5 terdakwa (Sugiarta,; Suprayitno,; M. Khamim,; I Ketut Budiana dan Abdul Aziz dan M. Khamim) ini dituntut pidana penjara masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, denda untuk setiap terdakwa sebesar Rp Rp50 juta atau kurungan selama 3 bulan kalau tidak membayar. Namun JPU saat itu sepertinya “bingung” menentukan Pasal yang dilanggar oleh ke- 5 terdakwa, sekalipun sudah menghadirkan dan mendengarkan keterangan beberapa saksi termasuk pengakuan dari terdawa sendiri maupun dari barang bukti yang ditunjukkan JPU dipersidangan. Sehingga tuntutannyaun termasuk ringan. Sebab Pasal dalam surat dakwaan sama dengan di surat tuntutannya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Majelis Hakimpun “disuruh memilih” satu dari kedua Pasal itu. Dalam putusan Majelis Hakim, para terdakwa ini dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Majelis Hakimpun “disuruh memilih” satu dari kedua Pasal itu. Dan hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa (Sugiarta,; Suprayitno,; M. Khamim,; I Ketut Budiana dan Abdul Aziz dan M. Khamim) ini dijatuhui hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 tahun, dan denda sebesar Rp50 juta atau kurungan selama 1 tahun kalau masing-masing terdakwa tidak membayar. Atas putusan Majelis Hakim, para terdakwapun menerima. Karena tak lama lagi akan keluar dari Hotel Prodeo itu yang sudah 6 bulan meringkik di penjara sejak penyidik Polres Malang Kota melimpahkan berkas perkara tahap II, yang penyidikannya dilakukan sejak tahun 2015 lalu. “Kami menerima,” kata Rio Nugroho selaku Penasehat Hukum ke- 5 terdakwa. Terkait pengembalian kerugian negara sebesar Rp312.860.013,13, yang sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak dua kali, menurut Rio Nugroho akan diurus kemudian untuk pengembalian dari Kementerian. “Kita akan urus untuk pengembaliannya setelah ini. Jai yang disita untuk negara tetap yang dalam tuntutan, yaitu yang dikembalikan ke penyidik,” kata Rio. Sementara JPU Boby dari Kejari Malang mengatakan, masih pikir-pikir, karena belum melaporkan ke atasannya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Malang. “Kami pikir-pikir,” kata JPU Boby. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguLcptPkQ2McDG7_KZQWksFIXWXcQHo9IBIIGFduAJt2vHRMtHDk3GyIkGp-drzkJ2YopvQ5yilFC9pj6-_VcOsiitUoIH3Cqo2XbCgIlt3Ocb1zn4gScTUpBd2RcRe0G3kKghty1-ZLU/s1600/IMG20181026145759.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguLcptPkQ2McDG7_KZQWksFIXWXcQHo9IBIIGFduAJt2vHRMtHDk3GyIkGp-drzkJ2YopvQ5yilFC9pj6-_VcOsiitUoIH3Cqo2XbCgIlt3Ocb1zn4gScTUpBd2RcRe0G3kKghty1-ZLU/s640/IMG20181026145759.jpg" width="640" /></a></div>
Kasus ini bermula pada Tahun 2013, Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronik (PPPPTK BOE) Kota Malang, Jawa Timur mengadakan kegiatan pengadaan penggandaan modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah SD, SMP,  SMA dan SMK, dengan anggaran bersumber dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.053.000.000 untuk 82 judul modul  dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 21.952 eksemplar, termasuk untuk dipergunakan oleh pengajar dan fasilitator serta dokumen maupun arsip. Kemudian dibentuklah pejabat-pejabat sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 679/A.A3IKUI2013, tanggal 02 Januari 2013, yang terdiri dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Terdakwa Sugiana,; Tim Teknis : I Ketut Budiasa (Ketua),; PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) diantaranya Drs Haryono (Ketua), Abdul Aziz (Sekertaris), dan Moch Choiri  sebagai anggota,; Panitia Pengadaan : Suprayitno  (Ketua), Akhmadi (Sekretaris), dan Sukirman, Idama Tiyuria, Abdul Rochim masing-masing sebagai anggota,; Pejabat Penandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) : Dr. Kasiman dan Sri Sukanti sebagai Bendahara pengeluaran. Dalam pekerjaan ini, ternyata Tim Teknis tidak pernah melakukan survey dan referensi harga pada CV dimaksud, dan pihak CV tidak pernah membuat maupun menandatangani surat perhitungan harga cetak buku, melainkan Tim teknis sendirilah yang membuat surat perhitungan harga cetak buku, seakan-akan berasal dari CV yang melakukan survey. Padahal survey tidak pernah diiakukan, karena CV yang dipakai untuk survey harga cetak buku tidak pernah membuat surat perhitungan harga cetak buku. Hasil survey yang dibuat oleh I Ketut Budiasa selaku Tim Teknis, diserahkan kepada terdakwa Sugiarta, kemudian dijadikan sebagai bahan untuk membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri).  Hal  ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 66 ayat (7) ;  Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Infomasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), lnformasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan, daftar biaya/tariff barang flasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal , biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya, serta  Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lainnya,  Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan, norma indeks, dan  Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa HPS yang disusun sebanyak 21.952 eksemplar dengan harga senilai Rp998.841.055  dengan spesifikasi pekerjaan, Ukuran Buku : 16,5 x 22,5 cm, Jenis Kertas HVS 70 Gram,  Cetakan isi dua sisi, satu warna (Biru), dan Finishing di Jilid Lem, kemudain dilakukan proses Pengadaan yang oleh Suprayitno yang diawali dengan Pengumuman Pelelangan melalui Radio Republik lndonesia (RRI) Malang, dan Pengumuman di Harian Umum Bhirawa. Namun kenyataannya, Pengumuman Pelelangan kegiatan Pekerjaan Penggandaan Modul untuk Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Pengawas dan Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses Pengumuman Pelelangan juga tidak dilakukan sesuai dengan aturan, karena pengumuman Pelelangan tersebut hanya formalitas, dan pemenang lelang telah disiapkan oleh pihak PPPPTK (VEDC-BOE) Malang, yang bertentang dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 5 yang menyebutkan ; “Pengadaan Barang Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut; a. efisien,; b. efektif,; c. transparan,; d. terbuka,; e. bersaing,; f. adil/tidak diskriminatif dan 9. akuntabel“. Bahwa Proses Pelelangan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013, dan yang mengikuti sebanyak 6 calon rekanan, namun calon rekanan yang mengikuti proses lelang ternyata hanya formalitas karena dokumen perusahaan yang seakan-akan mengikuti proses lelang telah disiapkan oleh Indra Al Azhar dan Iwan Sutrisno, dengan cara meminjam dokumen perusahaan. Sekalipun proses lelang tidak pernah dilaksanakan, namun Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang yaitu CV One Abadi, berdasarkan Penetapan Pemenang Lelang dari Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Persetujuan Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor 7129-1/J14.20/LK/2013, tanggal 10 Juni 2013, berisi persetujuan atas CV One Abadi sebagai pelaksana pekerjaan penggandaan Modul untuk pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah SD,SMP, SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur. Kemuidan Sugiarta menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor: 7186/J14.20/LK/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada CV One Abadi sebagai pelaksana pekerjaan,  dan penandatangan Surat Perjanjian Nomor 7526/J14.20/LK/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Sugiarta, selaku PPK dengan Moh. Khamim selaku Direktur CV One Abadi, yang isinya; penggandaan Buku Modul sebanyak 21.952 modul (eksemplar) senilai Rp983.560.250 waktu pelaksanan selama 30 hari kalender. Selanjtnya PPK menerbitkan Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor : 7527/J14.20/LK/2013 tanggal 17 Juni 2013. Setelah surat perjanjian ditandatangani, Sugiarta mengusulkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk dilakukan perubahan surat perjanjian atau addendum untuk percepatan proses pengadaan, yang dibahas didalam rapat dengan dihadiri oleh seluruh menajement PPPPTK BOE. Ternyata jumlah modul yang tertera dalam addendum berdasarkan laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kesalahan penjumlahan dalam addendum kontrak. Karena jumlah yang tercantum sebesar 16.393 modul (eksemplar) yang seharusnya 15.949 modul (eksemplar). Buku Modul yang diserahkan ke pihak PPPPTK (VEDC) BOE Malang tidak pernah dilakukan pengecekan terhadap barang yang diterima dari rekanan itu, walaupun tidak sesuai dengan kontrak dan juga tidak melakukan penghitungan terhadap semua modul, karena adanya instruksi dari Sugiana selaku PPK. Bahwa Sugiarta menyuruh Moh Khamim untuk membuat administrasi penyerahan hasil pekerjaan disesuaikan dengan parjanjian kontrak awal, yaitu penyerahan modul sebanyak 21.952 eksemplar yang temyata modul yang diserahkan hanya sebanyak 15.949 eksemplar. Buku modul yang dibuat oleh CV Ona Abadi ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, dan ada modul yang disatukan sehingga menimbulkan selisih harga, serta mengakibatkan Kerugian keuangan Negara bardasaakan laporan hasil Audit yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp312.850.013,64.      Akibat dari perbuatan terdakwa Sugiarta bersama-samasama dangan Suprayitno, Abdul Aziz dan  I Ketut Budiana, adalah memperkaya terdakwa M. Khamim sebesar Rp 312.850.013,64 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga belas rupiah, enam puluh empat sen) yang menjadi kerugian negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 312.850.013,64 (tiga ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu tiga belas rupiah, enam puluh empat sen). (Rd1)

News Tipikor 5 Terdakwa Korupsi Buku Sekolah Divonis 1 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Lima terdakwa dalam kasus Korupsi pengadaan Buku modul bagi pengawas sekolah SD, SMP, SMA dan SMK untuk pelaksanaan ...

Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Fee Proyek Untuk Aggaran Pemkab

01.41 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsEbcbvGj5rgUC2xn_ute6gUxoJrXlNCYFMt8BvRFUziBdZkkvScrG3emi1A1D1-IJ49u_xNeP-VSoVbLVpZOUQNNoJ57MrC8anBPL25fnd47DebibfBhyTqoCLx46z7S01uOmjvrACBw/s1600/IMG20181108144539_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsEbcbvGj5rgUC2xn_ute6gUxoJrXlNCYFMt8BvRFUziBdZkkvScrG3emi1A1D1-IJ49u_xNeP-VSoVbLVpZOUQNNoJ57MrC8anBPL25fnd47DebibfBhyTqoCLx46z7S01uOmjvrACBw/s640/IMG20181108144539_1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Winda Pramitha dan Susilo Prabowo sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co - Kamis, 8 Nopember 2018, Adalah sidang pertama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU KPK dalam kasus perkara Korupsi suap Bupati Tulungaung Syahri Mulyo terungkap, bahwa fee dari puluhan proyek APBD Kabupaten Tulunagung sejak 2014 hingga 2018 ternyata untuk anggaran Pemkab (Pemerintah Kabupaten).</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Hal itu dikatakan terdakwa Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, saat  menanggapi keterangan saksi Susilo Prabowo yang juga terdakwa (suda divonis 2 tahun penjara pada pekan lalu)  selaku pengusaha Kontraktor yang mendapatkan proyek APBD dari Bupati Syahri Mulyo.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Saksi Susilo Prabowo alias Embun, dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Agus Hamzah, oleh Tim JPU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan dkk, sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa dalam kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK pada tanggal 6 Juni 2018 lalu, yaitu Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Tulungagung) dan Agung Prayitno (swasta/pengusaha di Tungagung).</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX3EmvWV6D-QKpBYzNk6iXVf6kQgm3d3xuLz5ODfupRSL-5RFcq8-F9kg4VGvVJAClbPeP4hSQiPLMwQ-qOFS4pyKNHiVmzEklk-f4HIrg0hinjq7HlgA4ksM9hyphenhyphen8yEiUwahKefEJ75pI/s1600/IMG20181108153511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="874" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiX3EmvWV6D-QKpBYzNk6iXVf6kQgm3d3xuLz5ODfupRSL-5RFcq8-F9kg4VGvVJAClbPeP4hSQiPLMwQ-qOFS4pyKNHiVmzEklk-f4HIrg0hinjq7HlgA4ksM9hyphenhyphen8yEiUwahKefEJ75pI/s640/IMG20181108153511.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Selain Susilo Prabow, JPU KPK juga menghadirkan 5 saksi lainnya namun yang hadir hanya 2 (dua), yaitu Windha Pramitha selaku pegawai Bank swasta di Tulungagung termasuk Susilo Prabowo alias Embun. Sementara 4 saksi lainnya yakni Andriana Yustiningrum (istri Susilo Prabowo),; Ari Kusumawati (pengurus Asosiasi di Tulungagung),; Andriani dan Eka Yongtono tidak hadir. Info yang di dapat wartawan media mengatakan, bahwa surat panggilan ari JPU KPK baru diterima para saksi pada Kamis, tanggal 8 Nopember 2018 sekitar pukul 09.00 WIB.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Ke- 6 saksi ini sejatinya akan di dengar keterangannya bukan hanya untuk terdakwa Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Sutrisno (Kepala Dinas PUPR Tulungagung) dan Agung Prayitno (swasta/pengusaha di Tungagung), melainkan juga untuk terdakwa Samanhudi Anwar selaku Wali Kota Blitar dan sahabatnya, Bambang Purnomo yang berprofesi penjahit pakaian di Blitar.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Ke- 5 lima terdakwa (Syahri Mulyo, Sutrisno, Agung Prayitno, Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo) ini sama-sama “bernasib buruk” meringkuk dipenjara dengan Susilo Prabowo setelah tertangkap tangan Tim KPK karena diketahui adanya kegiatan suap menyuap.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Dari hasil penyidikan penyidik KPK diketahui, bahwa penyuapan dengan memberikan sejumlah uang oleh Susilo Prabowo kepada Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar  ini, berkaitan dengan proyek APBD di  Blitar dan Tulungagung.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Dan tidak hanya itu. Ternyata yang mendapatkan proyek dan memberikan uang sebagai fee dari proyek di Tulungagung bukan hanya Susilo Prabowo, melainkan beberapa kontraktor, diantaranya Dwi Basuki, Sony Sandra, Tigor Prakoso, dan asisoasi Gapeksindo (Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia), Gapensi  (Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia) Apaksindo (Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia) di Kabupaten Tulungagung.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Jumlah uang yang diperoleh terdakwa Syahri Mulyo yang juga mantan anggota DPRD Jatim tahun 2004 - 2009 yang “dikabarkan terlibat dalam kasus korupsi P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277 M” tak tanggung-tangung, yaitu sejumlah Rp138.4 Miliyar.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Uang “haram” sebesar Rp138.434.647.619 yang diterima Syahri Mulyo 
melalui Sutrisno, Agung Prayitno dan beberapa orang lainnya, ternyata 
dibagi-bagibagikan ke berapa pejabat di Kabupaten Tulungagung, 
diantaranya Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung sejumlah Rp750 
juta,;  Maryoto Birowo selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini 
menajabat sebagai Plt.Bupati, sebesar Rp4.675 miliyar,; Indra Fauzai 
selaku Sekretaris Daerah Tulungagung sebesar Rp700 juta,; Hendry 
Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung sejumlah Rp2.985 miliyar,; 
Aparat Penegak Hukum dan Wartawan serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
 sebesar Rp2.222 miliyar.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Selain pejabat di Kabupaten 
Tulungagung, duit “haram” itu juga dinikmati oleh pejabat Provinsi Jawa 
Timur, diantaranya Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana 
Bappeda Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp8.025 miliyar,; Budi Setiyawan, 
Kepala Keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp3.750.000 miliar,; Tony 
Indrayanto, Kepala Bidang Fisik Prasarana Provinsi Jawa Timur, sejumlah 
Rp6.750 miliar,; Chusainuddin  selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 
Dapil Tulungagung sejumlah Rp1 miliyar, dan kepada Ahmad Riski Sadiq  
sebesar Rp2.931 miliyar.</div>
<div style="text-align: justify;">
 
Sedangkan Wali Kota Blitar Samanhudi 
Anwar, menerima fee proyek pembangunan gedung SMPN 3 Blitar dan Gedung 
Olahraga (GOR) dari Susilo Prabowo sebesar Rp1.5 Miliyar melalui 
sahabatnya terdakwa Bambang Purnomo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj90G2vLKreEFUCeqY_chRjHnnDCkEihGowIEWk6InwOt-pYz0JhVWczWFDHNz9UGD1vpx5dLVGE3RrCVHcexwlwTQyyjIxSjLS-xLFi11qA5GVJ_kLVsZxvq-PSSA2FIJ4yrS3M1KXAtQ/s1600/IMG20181108132029.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj90G2vLKreEFUCeqY_chRjHnnDCkEihGowIEWk6InwOt-pYz0JhVWczWFDHNz9UGD1vpx5dLVGE3RrCVHcexwlwTQyyjIxSjLS-xLFi11qA5GVJ_kLVsZxvq-PSSA2FIJ4yrS3M1KXAtQ/s640/IMG20181108132029.jpg" width="640" /></a></div>
Persidangan kali ini sebenarnya belum benar-benar mengungkap “kebusukan” dalam kasus suap Syahri Mulyo selaku Bupati terpilih di Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018 lalu. Karena beberapa saksi kunci sebagai pengepul dan penyalur uang “haram” itu belum bernyanyi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Agus Hamzah, salah satu Hakim senior menangani kasus Korupsi. 
 
Selain “pengepul dan penyalur bantuan tunai duit haram”, juga belum ada saksi yang “bernyanyi rock” siapa nama dan apa jabatan Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM termasuk pejabat lainnya si penerima “BTDH (Bantuan Tunai Duit Haram)” itu dari proyek APBD di Tulungagung, karena menurut JPU KPK kepada media ini, bahwa persidangan kali ini baru yang pertama kalinya setekah pembacaan surat dakwaan pada Kamis, 1 Nopember 2018 
 
Sementara dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 8 Nopember 2018), kepada Majelis Hakim, Susilo Prabowo mengakui adanya Ploting (pembagian) proyek oleh terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Sutrisno Kepala Dinas PUPR. Dari beberapa proyek yang didapatkan saksi Susilo Prabowo sejak tahun 2014 hingga 2018 sebelum tertangkap KPK, ada fee sebesar 12 persen, di mana 2 persennya untuk Pemda. Selain itu, 5 persen dari 10 persen itu harus disetorkan pada saat pembahasan anggaran atau sebelum anggaran proyek turun, dan 5 pesen lagi disetorkan setelah pekerjaan proyek selesai. 
 
“Ada Ploting. Lima persen sebelum pekerjaan dan lima persen setelah pekerjaan. Saya kenal Sutrsino sejak tahun 2014. Katanya untuk pemda,” jawab kata saksi Susilo Prabowo kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. 
 
Saat ditanya Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah, terkait nama pejabat Pemda yang menerima uang dari saksi, menurut saksi tidak mengetahuinya, karena uang tersebut diserahkannya melalui terdakwa Sutrisno. 
 
“Saya tidak tahu, katanya untuk Pemda. Yang tahu adalah Pak Sutrisno,” jawab saksi yang sudah divonis 2 tahun penjara oleh Majelis yang sama namun perkara terpisah. 
 
Menanggapi keterangan saksi Susilo Prabowo, terdawa Syahrli Mulyo tak mengakuinya, termasuk tidak memerintahkan Sutrisno untuk membagi-bagikan proyek. Namun terdakwa Syahri Mulyo hanya mengakui menerima uang sebesar Rp2.5 Miliyar dari saksi Susilo Prabowo tahun 2018, sekaligus menghantarnya untuk meringkik dipenjara hingga saat ini. 
 
Sementara menurut terdakwa Sutrisno, bahwa uang dari saksi Susilo Prabowo dipergunakan untuk anggaran Pemkab (Pemerintah Kabupaten). 
 
“Ya benar, uang itu untuk anggaran Pemda,” kata terdakwa Sutrisno kepada Majelis Hakim  menanggapi keterangan saksi. 
 
Sebelumnya, dari keterangan saksi Windha Pramitha selaku pegawai Bank mengatakan, bahwa saksi Susilo Prabowo adalah salah satu nasabah istimewa dengan jumlah tabungan di atas 10 Miliyar rupiah. Saksi mengakui, kalau dirinya pernah mencairkan Cek sebanyak 2 kali sejumlah Rp2.5 Miliyar, yang pertama sebesar Rp500 juta dan kedau senilai Rp1.5 Miliyar. 
 
 Selain itu, saksi juga mengakui, pernah mencairkan cek kepada salah seorang pegawai Pemda Tulungagung, dan cek tersebut atas nama Susilo Prabowo. Namun saksi lupa nama sipembawa Cek tersebut. 
 
Cek yang dicairkan saksi kepada pegawai Pemda Tulungagung itu juga menjadi pertanyaan JPU KPK, karena tidak sesuai aturan aturan yang sebenarnya yaitu, bahwa di bagian belakang cek tersebut harusnya ditada tangani oleh sipemberi cek. 
 
“Harusnya ada tanda tangan di belakangnya kan ? ini mengaka tidak ada tanda tangan ?,” tanya JPU KPK. Namun alasan saksi karena Susilo Prabowo adalah nasabah istimewa. 
 
Usai persidangan. Terdakwa Sutrisno kepada wartawan media ini mengatakan, bahwa sejak dirinya dilantik menjadi Kepala Dinas PUPR Tulngagung, dirinya langsung diajak Bupati Syahri Mulyo untuk dikenalkan kepada Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. 
 
"Begitu pelantikankan, saya diajak Bupati dan diperkenalkan kepada Kepala Bapeda Provinis," kata terdakwa. 
 
"Bepara yang anda serahkan? Apakah ada ancaman terhadap anda atau keluarga anda?," tanya wartawan media ini lebih lanjut. Oleh terdakwa.......Penasaran? Ikuti selanutnya. (Rd1)

News Tipikor Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Fee Proyek Untuk Aggaran Pemkab

Winda Pramitha dan Susilo Prabowo sebagai saksi untuk terdakwa Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung) berita korupsi .co - Kamis, 8 Nopember...

Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Hadirkan Komisaris Malang Pos Jadi Saksi

04.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriKvLjDmPJkd3lUXu15jBdQsfp4Fh4jlGXcjqPkWAfuCMXwaftQuq3rWxnJ2jpldldXSLRUTUPwSyy3fGd5cgb6tsxLZDciq0L4Lr9anRX8EqMUyMXNocqrmtvctsVH25VgmWO1DgcGY/s1600/IMG20181107190710.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgriKvLjDmPJkd3lUXu15jBdQsfp4Fh4jlGXcjqPkWAfuCMXwaftQuq3rWxnJ2jpldldXSLRUTUPwSyy3fGd5cgb6tsxLZDciq0L4Lr9anRX8EqMUyMXNocqrmtvctsVH25VgmWO1DgcGY/s640/IMG20181107190710.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu dari 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang menjadi terdakwa dalam Jilid V ini, sekaligus menjadi perhatian publik dalam kasus Korupsi suap DPRD Kota Malang sebesar Rp5.5 miliyar  terkait pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu. Sementara 17 terdakwa lainnya adalah ; 1. Suprapto sebagai Ketua Fraksi PDIP, 2. HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), 4. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra), 5. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), 6. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN), 7. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), 8. Abdul Hakim (Ketua DPRD/PDIP), 9. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar), 10. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB), 11. Syaifur Rusdi  (Fraksi PAN), 12. Tri Yudiani (Fraksi PDIP), 13. Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), 14. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), 15. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), 16. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar) dan 17. Abdul Rachman (Fraksi PKB). Sedangkan terdakwa dalam Jilid I adalah Jarot Edy Sulistyono (Kepala Dinas PU PAPARAN Kota Malang), terdakwa Jilid II Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, dan terdakwa Jilid VI adalah Hendarwan (Swasta) sebagai penyuap Ketua DPRD Kota Malang terkait anggaran pembangunan Jembatan Kedungkandang, serta terdaka Jilid IV yaitu Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013 - 2018. Terdakwa Jilid I, II, III dan IV sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memberikan suap (Jarot, Moch. Anton dan Hendarwan) kepada DPRD Kota Malang. Sementara Moch. Arif Wicaksono dinyatakan bersalah menerima suap dan gratifikasi. Dalam Jilid VI, ada sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 namun masih berstatus tersangka dan ditahan oleh KPK di Jakrta. Ke 22 anggota DPRD Kota Malang itu yaitu ; 1. Arief Hermanto,; 2. Diana Yanti (PAW dari Eka Satria Gautama karena meninggal),; 3. Hadi Susanto,; 4. Teguh Mulyono,; 5. Erni Farida; 6. Mulyanto,; 7. Choeroel Anwar,; 8. Ribut Harianto; 9. Indra Tjahyono,; 10. Sony Yudiarto; 11. Een. Ambarsari,; 12. Teguh Puji Wahyono,; 13. Letkol. Purn. Suparno; 14. Harun Prasojo,; 15. Afdhal Fauza,; 16. Ec. Imam Ghozali; 17. Sugiarto,; 18. Bambang Triyoso,; 19. Choirul Amri; 20. Syamsul Fajrih,; 21. Asia Iriani; 22. Mohammad Fadli. Sementara yang menarik dalam Jilid V ini adalah terdakwa Ya’qud Ananda Gudban yang mantan calon Wali Kota Malang dalam Pilkada yang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, tidak terima atas surat akwaan JPU KPK yang menyatakan telah menerima uang Pokir masing-masing anggota sebesar Rp12.5 - Rp15 juta, uang sampah senilai Rp10 juta untuk setiap anggota  saat pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang berlangsung sekitar bulan Juni - Juli 2015, dan uang 1 persen dari total anggaran APBD Kota Malang TA 2015 sebesar Rp125 juta untuk setiap anggota Dewan pada saat pembahasan bulan Nopember - Desember 2014. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQg9AYgtcoQd6Bvr93Vx82dS_uwsGhXKyoqQQ4ocW1IxVG1wPyxt0YoyGNV18Hx5-5rKuuhjw7g7qdEBrHC1Dm1wyBCXobDQU59vD8q5uFEQM4yQiefNyMps0K4FLvXMxTj-w8MPozjRk/s1600/IMG20181107181611.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQg9AYgtcoQd6Bvr93Vx82dS_uwsGhXKyoqQQ4ocW1IxVG1wPyxt0YoyGNV18Hx5-5rKuuhjw7g7qdEBrHC1Dm1wyBCXobDQU59vD8q5uFEQM4yQiefNyMps0K4FLvXMxTj-w8MPozjRk/s640/IMG20181107181611.jpg" width="640" /></a></div>
Jangankan menerima uang pokir atau uang sampah, menghadiri pertemuan informal pun terkait pembahasan itu tidak ikut. Sehingga wanita cantik ini (terdakwa Ya’qud Ananda Gudban) melakukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU KPK melalui Penasehat Hukumnya yang juga salah satu aktivis yakni Fatra M. Zein. Dari inti Eksepsinya Namun ayang, karena Eksepsinya ditolak oleh Majelis Hakim. Memang ada beberapa terdakwa atau tersangka saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dipersidangan yang mengatakan, bahwa terdakwa Ya’qud Ananda Gudban tidak mengetahui apakah menerima atau tidak, dan ada juga yang mengatakan tidak menerima. Bahkan mantan calon Wali Kota Malang ini dikenal salah satu anggota DPRD Kota Malang yang sangat vocal, apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada. “Terdakwa tidak menerima. Saya sering diingatkan agar tidak menerima uang selain gaji, diingatkan pada rapat Fraksi. Saya menerima, dan tidak melaporkan (ke terdakwa) karena saya takut dimarahi,” kata saksi Afdhal Fauza yang sama-sama satu Fraksi dengan terdakwa pada sidang pekan lalu. Tapi, ada juga saksi yang juga sesama terdakwa yaitu Wiwik Heri Astuti selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Partai Demokrat yang mengatakan, bahwa terdakwa Ya’qud Ananda Gudban lah,  yang mengusulkan agar uang pokir itu ditambah menjadi Rp12.5 juta untuk setiap anggota Dewan, yang semula sebesarRp10 juta. “Yang mengusulkan uang pokir menjadi Rp12.5 juta adalah Ananda,” kata Wiwik Heri Astuti pada sidang sebelumnya. Selain terdakwa Wiwik Heri Astuti, ada juga terdakwa Heri Puji Utami  (Ketua Fraksi PPP-Nasdem) dan Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Partai Golkar) yang mengatakan, bahwa terdakwa Ya’qud Ananda Gudban hadir dalam pertemuan “iligal” alias tidak resmi itu. “Terdakwa Ananda hadir, tapi saya langsung keluar saat itu,” kata Bambang Sumarto pada sidang 3 pekan lalu, dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa Heri Puji Astuti. Selain itu, pada sidang sebelumnya (Jilid V, IV dan Jilid III) Moch. Arif Wicaksono (terpidana) selaku Ketua DPRD maupun beberapa anggota DPRD lainnya diantaranya Subur Triyono mengatakan, bahwa semua anggota DPRD Kota Malang menerima uang pokir dan uang sampah. Kalau tidak menerima pasti sudah ribu. Sementara keributan yang terjadi bukan karena tidak ada anggota yang menerima, melainkan karena pembagian yang sama. Anehnya, bila terdakwa yang dikenal sangat vokal dan dikatakan tidak menerima uang suap dalam pembahasan Perubahan APBD, dan tidak hadir dalam pertemuan saat pembahasan pokir, lalu mengapa terdakwa Ya’qud Ananda Gudban tidak memprotes pengesahan pembahasan Perubahan APBD menjadi APBD Perubahan TA 2015 yang berlangsung hanya 18 (depan belas) hari, yang seharusnya 3 bulan 2 Minggu belum termasuk di Provisni berdasarkan Permendagri Nomor 4 tahun 2015 tentang pembahasan Perubahan APBD Kabupaten/Kota. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJhlxSi3Io4QgRE8QAiD1nzI2vomF29EfulHTKU9x1PNtfTfug_gJG3vfgASVo1y1VSobJVFDLV9x6dGFvkOY1SVeNZ9zRbnQfts1cgB9_icZUl5trbGGYkAZaj3-hxFzLwiGA9rBu8Q/s1600/IMG20181107182747.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibJhlxSi3Io4QgRE8QAiD1nzI2vomF29EfulHTKU9x1PNtfTfug_gJG3vfgASVo1y1VSobJVFDLV9x6dGFvkOY1SVeNZ9zRbnQfts1cgB9_icZUl5trbGGYkAZaj3-hxFzLwiGA9rBu8Q/s640/IMG20181107182747.jpg" width="640" /></a></div>
Yang lebih anehnya lagi adalah, justru terdakwa turut menyetujui bahkan mengusulkan percepatan pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015, seperti yang terungkap dalam persidangan maupun penjelasan dari JPU KPK kepada media ini. Usaha terdawa Ya’qud Ananda Gudban yang mengatakan tidak menerima uang suap dan tidak menghadiri rapat informal itu tak berhenti sampai di situ. Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban pun menghadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 7 Nopember 2018. Pada Rabu, 7 Nopember 2018, terdawa Ya’qud Ananda Gudban menghadirkan Chusnum Juraid,  selaku Komisaris Media Malang Pos (Group Jawa Pos) sebagai saksi yang meringankan dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra dan kemudian dipindah ke ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya diketuai Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana., SH., MH dengan dibantu dua Hakim Anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Lufsiana dan Samhadi.,SH., MH serta dihadiri JPU KPK Burhanudin, Arif Suhermanto dan Joko Hermawan Selain terdakwa Ya’qud Ananda Gudban menghadirkan saksi yang meringankan, Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB) juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Haryadi dan Edi Nurharyanto. Kedua saksi ini hanya menjelaskan tentang kebaikan terdakwa sebelum dan setelah menjadi anggota DPRD Kota Malang. Keterangan kedua saksi ini sudah disiapkan sebelumnya dan diketik dikertas HVS lalu dibacakan dihadapan Majelis Hakim. Sementara pertanyaan Penasehat Hukum (PH) terdakwa maupun terdakwa sendiri terhadap saksi ini, bukan seputar penerimaan uang pokir, uang sampah maupun pembahasan Perubahan APBD atau rapat informal terkait pembahasan pikor. Pada hal terdakwa Ya’qud Ananda Gudban “diseret” JPU KPK ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam kasus Korupsi suap dan atau gratifikasi yang diancam pidana dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun Sedangkan pertanyaan JPU KPK Burhanudin terhadap saksi Chusnum Juraid yang mantan wartawan Jawa Pos dan kemudian Pimpinan Redaksi Malang Pos yang saat ini sebagai Komisaris, seputar Kode Etik Jurnali serta berita “pesanan”. “Kalau wartawan itu menulis berita sesuai apa kata seseorang, apakah itu melanggar Kode Etik ? Misalnya saya ingin berita seperti ini..apakah itu boleh,” tanya JPU KPK Burhanudin. Namun saksi mengatakan, sebagai Pimpinan Redaksi Malang Pos, dirinya sudah tidak turun lapangan dan hanya menerima berita dari wartawan, dan harusnya wartawan menolak. “Saya sudah tidak turun lapangan, hanya menerima berita dari wartawan. Harusnya wartawan meolak,’ jawab saksi Chusnum Juraid JPU KPK Burhanudin pun kembali bertanya, terkait kasus yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota Malang Moch. Anton. Menurut saksi Chusnum Juraid, bahwa Malang Pos selalu mengikuti kasus perkara yang ditanyakan. Menurut Komisaris Malang Pos ini, bahwa kasus ini sangat menarik perhatian publik “Mengikuti,” kata saksi. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm8M6bPHAhXyg-omODeM1fLcegXz4tERjO2XhNN96CbynS8roj225DL0xe0NddIQ6Pa87uttsm6skRn3zWW7-Mz2EbKP3fxgborhAU1n9QPSFiKaivnnUq9AzJIGhw3UPIlX3f3jLf8xA/s1600/IMG20181107131400.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm8M6bPHAhXyg-omODeM1fLcegXz4tERjO2XhNN96CbynS8roj225DL0xe0NddIQ6Pa87uttsm6skRn3zWW7-Mz2EbKP3fxgborhAU1n9QPSFiKaivnnUq9AzJIGhw3UPIlX3f3jLf8xA/s640/IMG20181107131400.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK Burhanudin pun sepertinya masih menyimpan sesuatu pertanyaan namun tak dilanjutkannya. Dan persidangan pun berakhir, serta dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Sesuai persidangan, Chusnum Juraidi, saat ditanya wartawan media ini terkait kasus yang menyeret anggota DPRD Kota Malang, mengatakan bahwa Malang Pos sejak awal KPK melakukan penyelidikan/penyidian selalu mengikuti. “Mengikuti sejak awal,” jawab Chusnum Juraidi. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna pertama dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan antara Pemkot  Malang dengan DPRD Kota Malang tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) P-APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPRD Kota Malang, dan pendapat Fraksi terhadap konsep kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dengan DPRD Kota Malang, tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji bersama-sama dengan terdakwa Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang. Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota DPRD Kota Malang, agar pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar dan tidak ada intrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Moch. Anton menyanggupinya Dengan mengatakan, nanti uang “pokir” akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono terkait dengan penyiapan uang untuk anggota DPRD Kota Malang, guna memperlancar persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Tedy Sujadi Sumarna menghadap Cipto Wiyono dan mendapat perintah untuk meminta uang kepada para rekanan pemborong di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta, untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono guna mendapatkan persetujuan P-APBD Tahun Anggaran 2015, dan Tedy Sujadi Sumarna menyanggupinya. Selanjutnya Tedy Sujadi Sumarna melaporkannya kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Tedy Sejadi Sumarna segera melaksanakan perintah Cipto Wiyono untuk mengumpulkan uang yang dimaksud. Pada tanggal 8 Juli 2015, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, dilakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian sambutan Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono. Pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir yang dimintanya untuk DPRD Kota Malang, yang kemudian dijawab, bahwa dananya sudah tersedia. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono bersepakat dengan Cipto Wiyono melakukan penundaan agenda pengambilan keputusan DPRD, untuk persetujuan Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015 atau 24 Juli 2015 dengan alasan, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar apabila pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan raperda APBD Tahun Anggaran 2015 dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpr6TKEiIU2UzQTTB8p8kX0YxTlcD8gESkP0zzyh9XnFi-AToodKdNsCXJEdShA28eB3-eXtNd58dCiCbbzaC2m4xM7kS_0Bfie5AgXSJ_LEQ17REK-XXp40-Dj69EG0pwpk9bFlfTuI8/s1600/IMG20180926103925.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpr6TKEiIU2UzQTTB8p8kX0YxTlcD8gESkP0zzyh9XnFi-AToodKdNsCXJEdShA28eB3-eXtNd58dCiCbbzaC2m4xM7kS_0Bfie5AgXSJ_LEQ17REK-XXp40-Dj69EG0pwpk9bFlfTuI8/s640/IMG20180926103925.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD Kota Malang yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp700 juta. Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dias Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD Kota Malang, dan sisanya sebesar Rp600 juta untuk bagian seluruh anggota DPRD Kota Malang di bungkus tersendiri. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna mengantarkan dan menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis” dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih. kepada terdakwa bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Moch. Arif Wicaksono. 
 
Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto dating, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp600 juta tetap dalam kardus. Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP). Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp12.500.000. Pada tanggal 22 Juli 2015, dilaksanakan kegiatan penyampaian pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2015, yang akhirnya menyetujui rancangan APBD tahun 2015 menjadi P-APBD tahun 2015 Kota Malang. Persetujuan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015 berjalan lancar. Hasilnya, Kemudian diterbitkanlah Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  Akibat dari perbuatan para anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa dalam aksus ini,  JPU KPK menjeranya dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak pidana Korupsi atas perubahan UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.  (Rd1)

News Tipikor Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Hadirkan Komisaris Malang Pos Jadi Saksi

berita korupsi .co - Ya’qud Ananda Gudban adalah salah satu dari 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 yang menjadi terdakwa da...

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Dituntut 1.6 Tahun Penjara

10.41 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8uOpFkqvXJJGb-I_1ruyt20_zeoafUbXcyV-4VDtk750s7nPfGkSxuha6RwXsZMH-7Pkw6cO7qhYTIRxqdQw8aBp91QUT6YfdxyVX3TmqAu57hVVL_F8uWRqmuUOkcnh3fjLc3T14kfc/s1600/IMG20181105124451.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="492" data-original-width="875" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8uOpFkqvXJJGb-I_1ruyt20_zeoafUbXcyV-4VDtk750s7nPfGkSxuha6RwXsZMH-7Pkw6cO7qhYTIRxqdQw8aBp91QUT6YfdxyVX3TmqAu57hVVL_F8uWRqmuUOkcnh3fjLc3T14kfc/s640/IMG20181105124451.jpg" width="640" /></a></div>
#9 dari 10 Kepala Dinas Pemrov Jatim telah memberikan uang suap Triwulan I Tahun 2017 kepada Komisi B DPRD Jatim, dan telah dibagikan kesuluru anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 Oleh Moch. Ka’bil Mubarok#                    
beritakorupsi.co - Senin, 5 Nopember 2018, JPU KPK Trimulyono Hendradi, M. Wiraksanajaya, Luki Dwi Nugroho, Iskandar Marwanto, Arin Karniasih dan Tri Anggro Mukti, membacakan surat tuntutannya di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rochmat, terhadap terdakwa M. Samsul Arifin mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim kasus Korupsi suap terhadap Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 dalam Jilid II,  melalui  Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim (Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok) yang Tangkap Tangan (TT) oleh KPK pada Juni 2016 lalu, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hakumnya, Jamal Abdul Nasib dan Taufan Hidayat Dalam Jilid II ini, JPU KPK tidak hanya membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa M. Samsul Arifin, melainkan membacakan surat tutuntannya juga tergadap terdakwa Moch. Ardi Prasetiayawan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (perkara terpisah), yang juga mantan Plt. Bupati Mojokerto dengan diapmpingi Penasehat Hukumnya, Ir, Djoko Supriyono., SH., MH dan kawan-kawan. Dalam surat tuntutan JPU KPK, terdakwa M. Samsul Arifin dan Moch. Ardi Prasetiayawan dijerat Pasal 5 yat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Kasus yang menyeret mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekebunan Provinsi Jatim M. Samsul Arifin,  dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Moch. Ardi Prasetiayawan ini, bermula pada awal Juni tahun 2017 saat Tim KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Moch. Basuki selaku Ketua Komis B DPRD Jatim, dan Moch. Ka’bil Mubarok Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 bersama 2 Stafnya, yaitu Santoso dan R. Rahmat Agung. Ditangkapnya Kedua Pimpinan Komisi B DPRD Jatim ini, karena KPK mengetahui adanya transaksi uang suap melalui Kedua Staf Komis B dari Rohayati selaku Kepala Dinas Peternakan,  dan dari Bambang Hariyanto yang menjabats sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat. Dari hasil penyidikan Tim penyidik KPK diketahui, ternyata pemberian uang oleh Ke- 2 Kepala Dinas itu adalah sebagai imbalan, agar seluruh Komisi B DPRD Jatim tidak menggunakan hak pengawasannya terhadap kinerja maupun penggunaan anggaran, serta pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ternak Sapi dan Kerbau di Jawa Timur oleh Dinas Peternakan. 
 
Sementara dalam Jilid I ada 7 terdakwa, 4 daintaranya sebagai penerima 
suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi serta divonis pidana penjara selama 7 tahun dari 9 tahun 
tuntutan JPU KPK terhadap M. Basuki, sedangkan untuk M. Ka’bil Mubarok 
dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan dari 9 tahun gtuntutan. Untuk 
Santoso dan R. Rahmat Agung di pidana penjara masing-masing 4 tahun dari
 tuntutan JPU KPK selama 4 tahun dan 6 bulan. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYcP1AQ1vTCE9ItZ75-WfqItQkbD8jdTDhmXxFfQJDrEH5MP-1v6SLLozKEVszBETKioLmZMW2BKebcpWzleeUyHcxI8QRDXHNyy2Bhvk7QPtAjZF4JOrhKKHjYGtCpxTRiInp2f_yWCk/s1600/IMG20181105122928.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYcP1AQ1vTCE9ItZ75-WfqItQkbD8jdTDhmXxFfQJDrEH5MP-1v6SLLozKEVszBETKioLmZMW2BKebcpWzleeUyHcxI8QRDXHNyy2Bhvk7QPtAjZF4JOrhKKHjYGtCpxTRiInp2f_yWCk/s640/IMG20181105122928.jpg" width="640" /></a></div>
Sedangkan 3 (tiga) terdakwa lainnya yaitu Rohayati, Bambang Hariyanto serta Anang Basuki Rahmat dinyatakan sebagai pemberi suap serta dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun hukumannya berbeda. Bambang Hariyanto Hariyanto divonis 1 tahun dan 4 bulan dari 4 tahun tuntutan JPU KPK. Untuk Rohayati dan Anang Basuki Rahmat di pidana penjara masing-masing 1 tahun dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan. Dalam fakta persidangan Jilid I maupun Jilid II ini terungkap, ternyata yang memberikan uang suap kepada Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 ternyata tidak hanya Rohayati selaku Kadis Peternakan dan Bambang Hariyanto sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim, melainkan 9 dari 10 Dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan auang suap dalam triwulan I tahun 2017 (Januari - Maret). Sembilan Dinas yang sudah memberikan uang suap kepada Komisi B DPRD Jatim periode 2014 - 2019 melalui Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Menengah Kecil Mikro, Biro Perekonomian dan Biro Sumber Daya Alam. Selain itu, terungkap pula dalam persidangan, bahwa uang suap yang diterima M. Basuki dan  M. Ka’bil Mubarok sudah dibagikan kesuluruh anggota Komisi B DPRD Jatim yakni, Anik Maslachan, SW. Sugroho, Pranaya Yudha Mahardika, M. Alimin, Atika Banowati, Subianto, Ninik Sulisyaningsih, Aida Fitriati, Aisiyah Liliani, Nur Sucipto, Firdaus Febrianto, Agus Maimun, M. Lutfi, Yusuf Rohana, Lilia Agustina, Chusainuddin, Ali Muji, Suharti, H. Rofiq, Dewi Masita, M. Fawait Menurut M. Basuki yang disampaikannya kepada Majelsi Hakim dalam persidangan, bahwa uang itu telah dibagikan keseluruh anggota Komisi B, yang diserahkannya melalui Atika Banowati, setelah uang tersebut diterima dari SKPD oleh 2 Staf Komisi B, dengan rumus, 19 untuk anggota, 2 untuk pimpinan, 1 untuk Kesekretariatan dan Staf, dan 1 untuk Kas. Dan dari 9 SKPD ini, andai saja KPK tidak melakukan Tangkap Tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, diperkirakan uang suap yang diterima selama tahun 2017 yang disebut sebagai komitmen fee sebesar Rp3.07 Milliar. Apakah KPK akan menyeret seluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2014 - 2019, dan 5 (lima) Kepala Dinas ke Pengadilan Tipikor untuk diminta pertanggungjawabannya, karena dalam  surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU dikatakan, bahwa uang “haram” yang diterima M. Basuki dan M. Ka’bil Mubarok selaku Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim dari 9 SKPD suah dibagikan keseluruh anggota Komis B DPRD Jatim periode 2-14 - 2019 ? Pada sidang sebelumnya, JPU KPK Wawan kepada media ini mengatakan, bahwa pemberian uang komitmen fee per tahun di tahun 2016 oleh 10 SKPD sebagai mitra Komis B DPRD Jatim, namun setelah 2017 menjadi triwulan yang dalam satu tahun ada pemberian sebanyak 4 kali, yang sudah terealisasi baru tahap pertama dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan tahap ke dua belum terlaksana karena sudah tertangkap tangan KPK. “Tahun 2016 itu pemberian pertahun, namun setelah 2017 berubah menjadi triwulan. Jadi 1 tahun itu ada 4 kali pemberian. Yang sudah terealisasi baru tahap pertama, karena setelah itu tertangkap tangan KPK. Kalau jumlahnya beda-beda ada 10 Dinas, saya contohkan misalnya Dinas Pertanian itu 1 tahunnya sebesar Rp600 juta. Dibuat triwulan sehingga Rp150 juta. Kalau dari keterangannya Basuki tadi, semua sudah menyerahkan. Untuk leb ih jelasnya, dari keterangan Kab’bil Mubarok. Karena yang lebih atau detailnya adalah Ka’bil Mubarok. Kalau menurut keterangan Basuki, itu sudah lama berlangsung dan sudah tradisi,” ujar JPU KPK Wawan. “Kita belum bisa menentukan apa-apa. Tapi kalau belajar dari kasusnya DPRD Kota Malang, saya tidak mengatakan akan ditersangkakan semua, cuma di Kota Malang (DPRD) itu karena berawal dari ketidak jujuran. Makanya tadi kita berikan kesempatan untuk menjelaskan untuk jujur, tapi mungkin sudah punya pendapat lain gitu ya,” lanjut JPU KPK wawan saat itu (Senin, 8 Oktober 2018) 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilB8TOIw17QekTThwCfVHPWRaF8jFYrM_9UjsoZjwJOHzkk-Mqwx3zqnqneQgqsWsw6D8X4aYYnyUsjerQmgEj8vTj4hTqUBJx7AuG2tQQKZ0wSByx8PSRg06vJnhh93hccPUx0pdJaOw/s1600/OTT+DPRD+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="640" height="482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilB8TOIw17QekTThwCfVHPWRaF8jFYrM_9UjsoZjwJOHzkk-Mqwx3zqnqneQgqsWsw6D8X4aYYnyUsjerQmgEj8vTj4hTqUBJx7AuG2tQQKZ0wSByx8PSRg06vJnhh93hccPUx0pdJaOw/s640/OTT+DPRD+Jatim.jpg" width="640" /></a></div>
Semantara dalam surat tuntutan JPU KPK dikatakan (Senin, 5 Nopember 2018), bahwa terdakwa M. Samsul Arifin selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, pada sekira bulan Maret 2017, dan tanggal 2 Juni 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Ruang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Jalan Indrapura Nomor 1 Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang yang sejumlah Rp40 juta dan uang sebesar Rp100 juta. JPU KPK menyatakan, bahwa Terdakwa M. Samsul Arifin pada awal Tahun 2017 ketika rapat paripurna dihubungi oleh Moch. Basuki, Moch. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur yang meminta datang ke ruang kerjanya. Setelah Terdakwa datang, Moch. Ka’bil Mubarok meminta data rapat evaluasi kegiatan Tahun 2016 sekaligus meminta uang “komitmen triwulanan” sejumlah Rp350.000. 000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Terdakwa pada mulanya menyampaikan keberatannya karena anggaran Dinas Perkebunan kecil, namun Moch. Ka’bil Mubarok meminta agar Terdakwa tetap mengusahakan. Terdakwa yang tidak ingin Dinas Perkebunan dipersulit oleh Komisi B dalam evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017 akhirnya menyanggupi akan memberikan uang kepada Komisi B setiap triwulan. “Pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna di mulai, terdakwa M. Samsul Arifin dipanggil oleh Moch. Basuki dan Atika Banowati ke ruang kerja Ketua Komisi B. Dalam kesempatan itu, Moch. Basuki dan Atika Banowati meminta terdakwa untuk memenuhi uang komitmen Triwulan tahap kedua, dan disanggupi oleh terdakwa,” kata JPU KPK. JPU KPK mengatakan, terdakwa telah merealisasikan permintaan komitmen fee dengan menyerahkan uang triwulanan tahap kedua, supaya Komisi B tidak mempersulit evaluasi Triwulan terhadap pelaksanaan APBD TA 2017 di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD TA 2017, tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. JPU KPK mengungkapkan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut didukung oleh alat bukti yang saling bersesuaian dan dapat diyakini membuktikan adanya fakta hukum tersebut berupa: Keterangan saksi yakni saksi Bambang Heryanto, Moch. Basuki, Slamet Wahyudi Nugroho, Atika Banowati, Anik Maslachan, Pranaya Yudha Mahardika, Agus Maimun, R. Rahman Agus, Santoso, Moch. Ardi Prasetiyawan, Samsuri, Yusuf Rohana, M. Ka’bil Mubark, Rohayati, Ninik Sulistyaningsih, M. Zainul Luthfi, M. Alimin, Chusainuddin Suharti, M. Fawait. JPU KPK menjelaskan, dari rangkaian alat bukti di atas dan dihubungkan dengan pandangan doktrin maupun yurisprudensi terkait unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”, dapat diyakini adanya perbuatan Terdakwa memberi sesuatu berupa uang kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B Iainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur agar dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjukan kepada sikap batin (mens-rea) dari Terdakwa, dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikan rupa, sehingga Terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut,” kata JPU KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWwFbIU4e0HXF57P_nDdU2FMB5LtTIEyBBojSzVHSxnry4gzES7RJ5cpUqZH2fcalXsTiBi23o1Fm-3sj4c9mbMQF1mXbJb93GvqqsbtzkGXZufLj8-KS68WeLe-dDbRXto_-lGGp89_M/s1600/IMG20181105124454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWwFbIU4e0HXF57P_nDdU2FMB5LtTIEyBBojSzVHSxnry4gzES7RJ5cpUqZH2fcalXsTiBi23o1Fm-3sj4c9mbMQF1mXbJb93GvqqsbtzkGXZufLj8-KS68WeLe-dDbRXto_-lGGp89_M/s640/IMG20181105124454.jpg" width="640" /></a></div>
JPU KPK mengatakan, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan Terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari Terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan juga pada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata yang kemudian dinllai oleh pihak lain. dalam hal ini terutama oleh Hakim. Oleh karena itu dalam hubungan ini akan dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu uang sejumlah Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Moch. Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok beserta Anggota Komisi B DPRD Propinsi Jawa Timur lainnya. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memberikan uang tersebut adalah agar Basuki dan Moch. Ka’bil Mubarok serta Anggota Komisi B lainnya selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak mempersulit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur atau tidak melakukan evaluasi dan pengawasan secara sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan APBD TA 2017. “Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah merupakan pemuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tercela. Berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas, maka rangkaian  perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki Terdakwa. Dengan demikian maka bentuk kesengajaan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk),” lanjut JPU KPK dalam surat tuntutannya. Menurut JPU KPK, bahwa Terdakwa M. Samsul Arifin adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakikat dari tindakan yang dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiiiki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum. JPU KPK menjelaskan, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada din‘ Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHPidana (recths vaar digings gronden maupun schuld uitsluitings gronden), sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.05 tahun 1973 yang isinya meminta agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat. Disana Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai didalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum, dan sejalan dengan kesimpulan Rapat Kerja Tehnis Gabungan (RAKERNISGAB) Mahkamah Agung yang diadakan pada tanggal 21-23 Maret 1985 di Yogjakarta yang menyimpulkan “penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidaklah mendukung politik kriminal di Indonesia, dengan demikian untuk beberapa pidana perlu dipidana lebih tinggi”. Dan salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian dalam penjatuhan pidananya antara lain tindak pidana korupsi. JPU KPK megatakan, bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat ( 1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFyDz0zYzY122X6QYoovWyNkEIYUSgrFg28ouFc_3tggmCSXVg6MPn46vbTJnXLedhdpEC2QmDIWzWMnVLvVQ3n2LJI3vzDTd0T0pwfuwlp_RGmamLXB5Ksnv-V-HYNa93ufNowXyUgko/s1600/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="640" height="500" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFyDz0zYzY122X6QYoovWyNkEIYUSgrFg28ouFc_3tggmCSXVg6MPn46vbTJnXLedhdpEC2QmDIWzWMnVLvVQ3n2LJI3vzDTd0T0pwfuwlp_RGmamLXB5Ksnv-V-HYNa93ufNowXyUgko/s640/terdakwa+Ardi+dan+Samsul.png" width="640" /></a></div>
Sementara permohonan JC (Jastice Collabolator) yang diajukan oleh terdakwa, ditolak oleh JPU KPK. Alasannya, karena terdakwa adalah pelaku utama dan tidak berkata jujur sejak terdakwa sebagai saksi untuk terdakwa sebelumnya. “Menuntut ; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan ; Bahwa terdakwa M. Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam dawaan pertama; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Samsul Arifin berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta subisder 3 bulan kurungan,” ucap JPU KPK di akhir surat tuntutannya.  Atas surat tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaannya pada sidang pekan depan. (Rd1)

News Tipikor Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Dituntut 1.6 Tahun Penjara

#9 dari 10 Kepala Dinas Pemrov Jatim telah memberikan uang suap Triwulan I Tahun 2017 kepada Komisi B DPRD Jatim, dan telah dibagikan kesu...

BERITAKORUPSI.CO

Terima Suap Rp25 juta, Nugroho Widhyanto Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Hakim PT Menambah Hukuman Terdakwa Oepoyo Sardjono Dalam Kasus Korupsi PT PWU Jatim

Kasus Korupsi Bansos Rp38 M, Mantan Sekda Kab. Jember Segera Diadili

5 Terdakwa Korupsi Buku Sekolah Divonis 1 Tahun Penjara

Sidang Perkara Suap Bupati Tulungagung Terungkap, Fee Proyek Untuk Aggaran Pemkab

Sidang Korupsi Suap DPRD Kota Malang, Terdakwa Ya’qud Ananda Gudban Hadirkan Komisaris Malang Pos Jadi Saksi

Kasus Suap DPRD Jatim Jilid II, Mantan Kadis Perkebunan Dituntut 1.6 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI