BERITAKORUPSI.CO

BPKP Menyebutkan, 90 Juta Termasuk Dalam Kerugian Negara Sebesar Rp1.045 M.

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX_w_k7ZMLXohD0C-ELs-Dvm6yUGZfplpiVvw-3fM7j_PB3fOwDVW58gkxHkcn0g9LkwFN-ZrS096tSTdWbC99mSFbbGDHckc9j3nJ-D8EpUL58PVPmJrtf2P2A0MCpKot4Ozmn6E-RQE/s1600/IMG20180828145308.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX_w_k7ZMLXohD0C-ELs-Dvm6yUGZfplpiVvw-3fM7j_PB3fOwDVW58gkxHkcn0g9LkwFN-ZrS096tSTdWbC99mSFbbGDHckc9j3nJ-D8EpUL58PVPmJrtf2P2A0MCpKot4Ozmn6E-RQE/s640/IMG20180828145308.jpg" width="640" /></a></div>
#Selain itu BPKP juga menyebutkan bahwa   Pencairan Dana Bansos Kab. Jember Tidak Sesuai Prosedur dan bukan berdasarkan usulan melainkan Verifikasi# 
 
beritakorupsi.co - “Uang Rp90 juta sudah termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah),” kata Melly dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 28 Agustus 2018. 
 
Ahli BPKP ini menambahkan, uang 90 juta itu adalah berasal dari 3 Kelompok penerima dana Bansos yang masing-masing sebesar Rp30 juta yang disetorkan ke terdakwa. 
 
Hal itu dikatakan Melly selaku tim audit dari BPKP  Perwakilan Jatim ini saat dihadirkan  oleh JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Jember Herdian, sebagai ahli di persidangan dalam perkara kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah), dengan terdakwa Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 Thoif Zamroni. 
 
Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Agus Yunianto dan Bagus Handoko mengatakan, bahwa pencairan dana Bansos bukan rekomondasi melainkan Verifikasi, yang pencairannya tidak sesuai dengan prosedur oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). 
 
“Bukan rekomdasi melainkan hasil Verifikasi dan pencairannya tidak sesuai dengan prosedur leh BPAKD,” ucap ahli BPKP ini. 
 
Apa yang dijelaskan ahli audit BPKP ini terkait proses pencairan yang tidak sesuai dengan prosedur, sama dengan apa yang dijelaskan oleh mantan Sekda kabupaten Jember yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangaka yakni Sugiarto, yang dalam persidangan sebelumnya mengatakan kepada Majelis Hakim, bahw pencairan dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 sebesar Rp38 milliar  tidak sesuai dengan prosedur. Yang menurtnya, pengajuan pencairan oleh DPED Kabupatena Jember hanya secara lisan, dan dirinya tidak kuasa untuk menolaknya. 
 
Akibatnya, duit sebesar Rp38 milliar yang berasal dari APBDP “habis dibagi-bagikan” oleh 50 anggota DPRD yang masing-masing anggota memperoleh dana sebesar Rp750 juta, dan Ketua sebesar Rp1 milliar. 
 
Tidak hanya itu. Dalam persidangan juga terungkap, bahwa data Kelompok penerima dana Bansos disetorkan ke BPKAD oleh Tina Handayani  selaku Sekretaris Dewan, yang diterimnya dari Ketua DPRD. Oleh BPKAD diseserahkan ke SKPD masing-masing sesuai data Kelompok yang sudah ada, diantaranya adalah Dinas Ketahan dan Ternak. Dan kemudian, Dinas Ketahanan dan ternak membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan tidak pernah melakukan Verifikasi, sesaui pengakuan dari Didi Permana Kristian, dan Eka Ernawati selaku pegawai di Dinas Ketahanan dan Ternak. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHTRsAn2ERTPtqseDjlm4ujx-3HAWIv-scTqF3qtp30oJ9Tr5tNZ-ZaHL-kTSVrLICvC0t9t51rgx6dr38vlXHZ806m9c6NsgVDYaUbRbYAd6YeyrvHHb2EBgdCcgAvWkK9pwWqPCt6wI/s1600/IMG20180717145538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHTRsAn2ERTPtqseDjlm4ujx-3HAWIv-scTqF3qtp30oJ9Tr5tNZ-ZaHL-kTSVrLICvC0t9t51rgx6dr38vlXHZ806m9c6NsgVDYaUbRbYAd6YeyrvHHb2EBgdCcgAvWkK9pwWqPCt6wI/s640/IMG20180717145538.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Sekda Kab. Jember, Sugiato</td></tr>
</tbody></table>
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Bahwa Sugiarto selaku Sekda dan Ketua Tim anggaran bersama dengan Bupati Jember M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Dana Bansos ini pun dikabarkan tidak hanya diterima oleh kelompok masyarakat dibiang Pertanian dan Kesra, meliankan dana Bansos sebesar Rp300 juta mengucur ke Koperasi Kowina (Keperasi Wirausaha Nasional), yang kabarnya milik sekelompok “Wartawan” di Jember. Namun menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB yakni Ayub Junaidi saat dikonformasi wartawan media ini seusai menjadisaksi di Persidangan mengatakan, bahwa Kowina adalah milik Ansor . 
 
Sementara dalam kasus ini, terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran. 
 
Terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara mengumpulkan opy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan dana Bansos. 
 
Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa. 
 
Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan. 
 
Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah 
 
Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ). 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy5auFXznCfYFtpRLjuQdYrDkPrFU3ThOZwfZYwgDISe-m-tUKfb0Dqw28mRIXbuksHBQVjCvm6dBd1b-GnlDKVNf2SurDj-y6r7LxdWGLea4C99OmAKpcx7wZHBjdyQV44oztiS5V8Ug/s1600/Jember.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy5auFXznCfYFtpRLjuQdYrDkPrFU3ThOZwfZYwgDISe-m-tUKfb0Dqw28mRIXbuksHBQVjCvm6dBd1b-GnlDKVNf2SurDj-y6r7LxdWGLea4C99OmAKpcx7wZHBjdyQV44oztiS5V8Ug/s640/Jember.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kepala BPKAD, Kabupaten Jember (tersangka)</td></tr>
</tbody></table>
Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. 
 
Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. 
 
Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. 
 
Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada. 
 
Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani 
 
Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas. 
 
Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. 
 
Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten. 
 
Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. 
 
Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa. 
 
Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD. 
 
Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta. 
 
Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta 
 
Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah. 
 
Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  (Rd1)

News Tipikor BPKP Menyebutkan, 90 Juta Termasuk Dalam Kerugian Negara Sebesar Rp1.045 M.

#Selain itu BPKP juga menyebutkan bahwa Pencairan Dana Bansos Kab. Jember Tidak Sesuai Prosedur dan bukan berdasarkan usulan melainkan V...

Hakim PT Vonis "6" Bulan Penjara Eddy Rumpoko, JPU KPK Kasasi

05.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQlsfeOZrg0U8l1_nhDSLsdLKhj6gu7Hx96dBNSAKHpJuiR7fuhPTT06Phwt6iO5GMytnIrOoDNN7Zhfr6HHagOgpTuDb2FAXm-4PVaJwVTGbmSo6HnGYUUyxPH1pfa3leIKV1t6ruwmg/s1600/Eddr+Rumpoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="357" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQlsfeOZrg0U8l1_nhDSLsdLKhj6gu7Hx96dBNSAKHpJuiR7fuhPTT06Phwt6iO5GMytnIrOoDNN7Zhfr6HHagOgpTuDb2FAXm-4PVaJwVTGbmSo6HnGYUUyxPH1pfa3leIKV1t6ruwmg/s640/Eddr+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>
#Sebelumnya, Hakim PT MEMBEBASKAN terdakwa Dahlan Iskan dalam Kasus Korupsi penjualan asset Daerah yang dikelola PT PWU pada Tahun 2003 dengan kerugian negara sebesar Rp11 Milliar lebih# 
 
beritakorupsi.co - JPU KPK melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) di Jakarta, atas Vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa Eddy Rumpoko, dengan pidana penjara selama 6 bulan, yang sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya divonis pidana penjara selama 3 tahun dari tuntutan 8 tahun penjara oleh JPU KPK. Hal itu dikatakan langsung oleh JPU KPK Arin Karniasari kepada wartawan media ini saat ditemui di Pengadilan Tipikor Surabaya seusai sidang perkara Korupsi suap APBD Kota Mojokerto TA 2017 dengan terdakwa Wali Kota (nonaktif) Mas’ud Yunus, pada Selasa, 28 Agustus 2018 “Kita akan Kasasi. Vonis PT kan cuma ditambah 6 bulan jadi 3 tahun 6 bulan,” kata JPU KPK Arin. Sebelumnya, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur (Jatim) Untung Widarto, saat dihubungi wartawan media ini terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terhadap terdakwa mantan Wali Kota Batu itu mengatakan, Vonisnya ditambah 6 bulan. “Eddy Rumpoko naik setengah tahun, Edy Setiawan juga dianikkan setengah tahun penjara,” kata Untung Widarto, Rabu, 28 Agustus 2018. Namun saat ditanya tanggal putusan dan Ketua Majelis Hakimnya, Humas PT ini menyarankan untuk menanyakkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. “Untuk tanggal dan Majelis Hakimnya, tunggu dan tanyakkan ke PN Tipikor aja, nanti itu akan lengkap putusannya,” ucapnya kemudian. Untuk diketahui. Pada tanggal 31 Agustus 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga memvonis bebas terdakwa Dahlan Iskan, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim dalam kasus perkara Kurupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT PWU pada tahun 2003 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp11 milliar lebih. Sehingga JPU Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan upaya hukum Kasasi, namun hingga saat ini belum ada putusan dari Hakim Agung Mahkamah Agung RI. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Dahlan Iskan (mantan Menteri BUMN diera Presiden SBY) terbukti bersalah malakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan divonis pidana penjara selama 2 tahun dari tuntutan 5 tahun penjara oleh JPU Kejati Jatim. Sementara terdakwa Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu, Edi Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu dan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik KPK, dengan barang bukti berupa uang yang totalnya sekitar Rp290 juta, pada 16 Septemberi 2017 lalu. Selain uang sebagai barang bukti, KPK juga menyita satu unit mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 berwarna Hitam seharga Rp1,6 milliar dari Eddy Rumpoko yang diperolehnya dari Filipus Djab. Kemudian Ketiganya pun diseret ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh JPU KPK untuk diadili atas perbuatan para terdakwa (dengan perkara masing-masing terpisah). Kemudian Filipus Djab di Vonis pidana penjara selam 2 tahun dari tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh JPU KPK. Yang menguntungkan Filipus Djab adalah, karena KPK mengabulkan permohonannya menjadi JC (Jastise Callabulator), karena dianggap membantu KPK untuk mengungkap kasus yang juga menyeret Filpus Djab ke penjara selaku penyuap. Itulah enaknya sebagai penyuap pejabat, akan dihukum ringan bila berterus terang mengakui perbuatannya setelah tertangkap tangan atau kalau ketahuan telah menyuap. Sedangkan terdakwa Eddy Rumpoko yang dutuntut pidana penjara selama 8 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, JPU KPK juga meminta agara terdakwa dihukum dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok. JPU KPK menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Eddy Rumpoko tidak terbukti melanggara pasal 12 huruf a, melainkan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Eddy Rumpoko pun divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Serta pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 3 tahun.  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNkJQOGAc0RteCsCj7XD9PERZuQM6BnyMj4TOiIFMAkf596mZA8ryRF-JXt6nODaStTZ-tofhEhtMexs_2Ke5PrPkSgKA7gQjcvic_d36c1UjaurmlhNzmzowT0FBzQV6Zc8PSQveOhTE/s1600/IMG20180427133726.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="535" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNkJQOGAc0RteCsCj7XD9PERZuQM6BnyMj4TOiIFMAkf596mZA8ryRF-JXt6nODaStTZ-tofhEhtMexs_2Ke5PrPkSgKA7gQjcvic_d36c1UjaurmlhNzmzowT0FBzQV6Zc8PSQveOhTE/s400/IMG20180427133726.jpg" width="334" /></a></div>
Sementara tuntutan JPU KPK terhadap Edi Setiawan tergolong lebih berat, walaupun permohonanya sebagai JC juga dikabulkan KPK, namun tuntutannya hanya beda 2 tahun dari orang nomor 1 di Kota Batu, yaitu 6 tahun penjara. Alasan JPU KPK, karena Edi Setiawan dianggap aktif dalam kasus suap menyuap. Namun oleh Majelis Hakim divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara. Sehingga JPU KPK melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas Vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Ternyata Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya menambah 6 bulan penjara. Sehingga JPU KPK melakukan upaya hukum Kasasi. Karena Hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur tergolog ringan. Mengingat terdakwa Eddy Rumpoko adalah seoarang Kepala Daerah yang berwenang membuat dan mencabut suatu Peraturan Daerah (Perda), namun justru “melanggarnya” sendiri dengan menerima “uang suap”  dan satu unit mobil mewah seharga Rp1.6 milliar dari pengusaha Filipus Djab. Sepertinya tak sulit bagi seorang Kepala Daerah seperti terdakwa Eddy Rumpoko untuk memiliki mobil mewah tanpa harus mengeluarkan uang sendiri, malainkan cukup dengan meminta dari seorang pengusaha yang dekat dengannya, degan imbalan proyek yang didanai  dari uang rakyat. Awalnya, seperti yang dijelaskan JPU KPK dalam surat dakwaannya menyebutkan, pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp1.6 milliar, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya, untuk membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya memutuskan, untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa Eddy Rumpoko menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab. Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran. Pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp300 juta, dan kedua pada tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp1.3 milliar. Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan Haryanto Iskandar,  agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi anggoat TNI AD yang merupakan sopir pribadi terdakwa Eddy Rumpoko sejak tahun 2008, mengambil mobil tersebut dari Dealer Toyota PT Kartika Sari dan membawa ke rumah dinas Wali Kota Batu, atas perintah majikannya. Dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Selain itu, membuat Nomor Polisi palsu pada Palt mobil mewah itu N 507 BZ, karena keesok harinya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Petinggi PDIP ke Blitar. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiubeTLFbQDCU6qGkGuuDNpz3dw742Z8TkO4q9mqUCmuQ4VixhShyphenhyphenXGUsKv18snu1Ry-Z0NVIxQ5XZH8JOFLlcgbFL7zrkvY7uEEWQt8QMu_g9MBLLDbImvIlAJDQfEa6HWiEAvM1SAV30/s1600/Eddy.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="180" data-original-width="320" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiubeTLFbQDCU6qGkGuuDNpz3dw742Z8TkO4q9mqUCmuQ4VixhShyphenhyphenXGUsKv18snu1Ry-Z0NVIxQ5XZH8JOFLlcgbFL7zrkvY7uEEWQt8QMu_g9MBLLDbImvIlAJDQfEa6HWiEAvM1SAV30/s640/Eddy.png" width="640" /></a></div>
 
 
 Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap”. Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia milik istri Filipus Djab, dan CV Amarta Wisesa milik Filipus Djab  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain: 1. Dinas pendidikan, pengadaan baju Batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp1.204.740.000 dan nilai penawaran Rp1.170.505.000, pemenang CV Amarta Wisesa 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp632.100.000, nilai penawaran Rp614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan Batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp657.370.000, nilai penawaran Rp640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp5.010.755.000, nilai penawaran Rp4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai 5. Di Dinas Pendidikan dengan pengadaan Almari Sudut Baca SDN dengan pagu anggaran Rp2.125.000.000 nilai penawaran Rp2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp852.372.500 nilai penawaran Rp851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp728.612.500 nilai penawaran Rp710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017. Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu, lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak. Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa Eddy Rumpoko bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubelair ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp500 juta. Dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa dari fee Rp500 juta akan diperhitungkan Rp300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp650 juta setelah dikurangi Rp300 juta menjadi Rp350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan. Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko  menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap. Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”. Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas (Hotel) untuk menyerahkan undangan (Uang). Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung. Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan, apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”. Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta, sambil mengatakan ini titipannya. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu, saat itu juga langsung  diamankan oleh KPK. (Rd1)

News Tipikor Hakim PT Vonis "6" Bulan Penjara Eddy Rumpoko, JPU KPK Kasasi

#Sebelumnya, Hakim PT MEMBEBASKAN terdakwa Dahlan Iskan dalam Kasus Korupsi penjualan asset Daerah yang dikelola PT PWU pada Tahun 2003 de...

Wakil Wali Kota Mojokerto “Cari Selamat” Disidang Korupsi Suap APBD

05.36 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYGjl-V2N0VpmRevTRU1N6ZiBrwCM1oaBANjJxWtq2qH-u3ZcbuaxBbepD1x_g34I2fIdrVMR5dv6LNHuqIXNFfYamlfW6N5IozFXgxOPJerqZRWDo-VVfeMuNiPgeD4GlFnTl6YM9uvI/s1600/IMG20180828122703.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYGjl-V2N0VpmRevTRU1N6ZiBrwCM1oaBANjJxWtq2qH-u3ZcbuaxBbepD1x_g34I2fIdrVMR5dv6LNHuqIXNFfYamlfW6N5IozFXgxOPJerqZRWDo-VVfeMuNiPgeD4GlFnTl6YM9uvI/s640/IMG20180828122703.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wakil Wali Kota Mijokerto (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
beitakorupsi.co - Suyitno, saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Mojokerto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) selama 8 tahun, sepertinya “mencari selamat” dalam sidang perkara korupsi suap DPRD Kota Mojokerto dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran (TA) 2017, yang saat ini sudah menyeret 5 terdakwa, dan 4 diantaranya sudah divonis pidana penjara, yaitu Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto), Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto. Sementara Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto saat ini sedang dadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Selasa, 28 Agustus 2018, JPU KPK Iskandar Marwanto, Arin Karniasari dkk, menghadirkan Suyitno sebagai saksi untuk terdakwa Mas’us Yunus, untuk didengar keterangannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketua majelis Hakim Dede Suryaman. Dalam sidang yang berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan sakasi, JPU KPK menghadirkan 10 rang saksi termasuk Suyitno bersama 3 dari unsur Pemkot Mojokerto, dan 6 saksi lainnya adalah anggota DPRD Kota Mojokerto. Ke- 9 saksi itu diantaranya yaitu  Novi Raharjo (Kadisporabudpar), Ani Wijaya (Kabag Umum Sekkota Mojokerto) dan Riyanto serta anggota DPRD antara lain Raihan Mustafa (FPPP), Gunawan (FPPP), Dedi Novianto (FPD), Udji Pramono (FPD), Kholid Firdaus Wajdi (FPKS) dan Odik Suprayitno (FPKS)  bersama 3 saksi lainnya dari Pemkot Mojokerto, dan session ke II adalah anggota Dewan. Menjawab pertanyaan JPU KPK komitmen fee Jasmas, kepada Majelis Hakim, Suyitno menjelaskan, dirinya mengetahui dari LSM dan Wartawan, serta pada saat adanya OTT. Tidak hanya itu, mantan Sekda Kota mojokerto ini juga mengatakan, jika dirinya tidak mengetahui adanya permintaan tambahan penghasilan bagi masing-masing anggota DPRD. Alasanya, karena dirinya sebagai Wakil Wali Kota tidak pernah dilibatkan. “Saya tau adanya komitmen fee dari LSM dan Wartawan. Saya tidak pernh dilibatkan,” kata Suyitno membela diri. Namun disisi lain, Suyitno mengakui kepada Majelis Hakim, jika Ia hadir dalam pembahasan APBD Kota Mojokerto TA 2017 yang diadakan di 2 Hotel di Trawas, Mojokerto. Namun, lagi-lagi Suyitno membela diri di hadapan Majelis Hakim dengan mengatakan, karena ditelepon namun tak tau siapa yang meneleponnya. “Saya lupa siapa yang menelepon. Saya duduk bertiga dengan Sekkota Mas Agoes Nirbito dan wakil ketua Dewan, Umar Faruq di Lobby Hotel. Faruq hanya bilang uang gedok saja, saya tidak tau nilainya. Karena saya tidak punya kewenangan, saya telepon Wali Kota, saya sampaikan kalau teman-teman Dewan minta uang gedok,” kata Suyitno Suyitno menambahkan, kehadirannya di Hotel Royal Trawas karena ditelepon salah seorang anggota Dewan, dan saat itu tidak ada pembahasan komitmen fee selain mengenai  penanganan Pasar Tanjung Anyar. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivLyWhTxR-id2ElVn5B59BhBP8VNC-Lg1Qnr-E9imrYtOYCK4RkXfYXy7D4rPhRG6ddjdj3AmKQ0vZTUR8sd89gDWQ7jRSvBPJTz97XvG1GEbDftfmtHIdwS6yeoKmSui4NbiZWNpyBjk/s1600/2018-08-29-02-13-16-43.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivLyWhTxR-id2ElVn5B59BhBP8VNC-Lg1Qnr-E9imrYtOYCK4RkXfYXy7D4rPhRG6ddjdj3AmKQ0vZTUR8sd89gDWQ7jRSvBPJTz97XvG1GEbDftfmtHIdwS6yeoKmSui4NbiZWNpyBjk/s640/2018-08-29-02-13-16-43.png" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Para anggota DPRD Kota Mojokerto</td></tr>
</tbody></table>
"Saya di telpon Sony Raharjo, katanya saya ditunggu pimpinan Dewan,” jawabnya sekan dirinya bukan orang pnting di Pemkot Mojokerto. Anehnya, saat pertanyaan JPU KPK mengarah kedirinya, tak dapat menjaskan. Namun saat pertanyaan tidak ke dirinya, Suyitno dapat menjelaskannya. Saat Majelis Hakim menanyakkan mantan Sekda ini terkait permintaan uang gedok semasa dirinya sebagai Sekda, Suyitno mengatakan tidak ada. Permintaan itu baru ada setelah terdakwa sebagai Wali Kota. Benarkah tidak ada permintaan apapun dari DPRD Kota Mojokerto dalam pembasan APBD atau pembahasan lainnya ? Sementara 6 anggota DPRD Kota Mojokerto mengakui telah menerima uang dan sudah dikembalikan ke KPK. Uang yang tidak sah diterima para politikus ini, ada yang dipergunakan untuk konstituennya, dan ada pula untuk membayar hutang. Namun, apakah dengan dikembalikannya uang “haram” itu ke KPK akan menghilangkan perbuatan “pidana”-nya, sementara Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ?. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 22 anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017. Oleh KPK, perbuatan itu bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut; 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBZkZkTEKU2kZ7XUU5tADlnTRUj6Iyus74pc_krgyHZlIzhkUzCXsmXyLci6mSxWFh7F9qND0VctQgVhXO2ejCCYm7mqh_unKHlq6f_Au5cErh9FLPrQw8-gP_knj_eM4AjMoJxbWmHdw/s1600/-08-29-02-19-47-03.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBZkZkTEKU2kZ7XUU5tADlnTRUj6Iyus74pc_krgyHZlIzhkUzCXsmXyLci6mSxWFh7F9qND0VctQgVhXO2ejCCYm7mqh_unKHlq6f_Au5cErh9FLPrQw8-gP_knj_eM4AjMoJxbWmHdw/s640/-08-29-02-19-47-03.png" width="640" /></a></div>
Terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah). Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar. Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu. JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017. Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD. Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta. Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017. Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017. Setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebesar Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara;  1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. 2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOiK_-DyCCFzkc4hptvay7dQiU9OcsEsLc7MDK27s6NHNaaZeH3MpBq5Ec5Bs1-IVYTndPBZYjq91ne8uyVWNVSNCeqKuloaZNOILuNk8XSg2YxL-0bHyTwRIwSyEzn3pb-HgT_a4wegE/s1600/IMG20180828163540.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOiK_-DyCCFzkc4hptvay7dQiU9OcsEsLc7MDK27s6NHNaaZeH3MpBq5Ec5Bs1-IVYTndPBZYjq91ne8uyVWNVSNCeqKuloaZNOILuNk8XSg2YxL-0bHyTwRIwSyEzn3pb-HgT_a4wegE/s640/IMG20180828163540.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut. Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari. Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana.  (Rd1)

News Tipikor Wakil Wali Kota Mojokerto “Cari Selamat” Disidang Korupsi Suap APBD

Wakil Wali Kota Mijokerto (kanan) beitakorupsi.co - Suyitno, saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Mojokerto, yang sebelumnya menjab...

Terdakwa Tunggal Hasil Tangkap Tangan Tim Saber Pungli Pusat Diadili

03.49 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLuFzDFXK1UXEyybur0fSD7RSnOANq9KNaphYx1URt3GPOJ5M20gcl3VRAkFNCkrISgNpIQpN3It64dWZhAS8X-dc_GjURqwTMaS3uaRy5PG67HvEca0phTQF1i5HQ6Cs-a6ocPRZpl4E/s1600/IMG-20180827-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="938" data-original-width="1250" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLuFzDFXK1UXEyybur0fSD7RSnOANq9KNaphYx1URt3GPOJ5M20gcl3VRAkFNCkrISgNpIQpN3It64dWZhAS8X-dc_GjURqwTMaS3uaRy5PG67HvEca0phTQF1i5HQ6Cs-a6ocPRZpl4E/s640/IMG-20180827-WA0004.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), sepertinya hanya untuk penerima saja, dan bukan untuk pemberi serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Dan tak sedikit tersangka/terdakwa yang tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Khsusnya di Jawa Timur hanya 1 (Satu) orang saja “seperti seorang copet Bis Kota" dengan barang bukti berupa uang dari 3 juta hingga puluhan juta, yang kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Pasal yang dikenakanpun dalam surat dakwaan JPU, si terdakwa dijerat pasal pasal 12 huruh e atau pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Anehnya, sipemberi hadiah atau janji yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, “tak berlaku”. Apa lagi pasal 15 UU Korupsi dan pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). tentang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,  Entah memaksa bagaimana si pelaku terhadap seseorang hingga menyerahkan sejumlah uangnya lalu tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli. Apakah kerena berteriak hingga terdengar petugas lalu ditangkap, atau karena memang “sengaja sipemberi menjebak” si pelaku supaya ditangkap ? atau karena ada laporan dari si pemberi, lalu Tim Saber Pungli sudah siap uantuk melakukan penangkapan ? Yang jelas, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli berbeda dengan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, baik terhadap pelakunya apa lagi barang bukti berupa uang. Namun yang pasti, Undang-Undang yang dipakai oleh Tim Saber Pungli dengan yang dipakai oleh KPK adalah sama. (“Namun bisa jadi, lain lembaganya lain pula cara penarapan hukum dalam Undang-Undang yang sama-sama diterapkaan terhadap pelaku tangkap tangan”) Bedanya lagi, kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK belum ada yang bebas di Pengadilan Tipikor, berbeda dengan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh Mabes Polri bersama Polda Jatim dan Polres Tanjung Perak pada tahun 2016 terhadap Pejabat Pelindo III Surabaya, yang dijerat dengan pasal pemerasan yang diatur dalam KUHP, dan kemudian divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, bukan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. DalampPasal 11 disebutkan ; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : huruf a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Pasal 13; Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat  kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada hal pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Sementara untuk yang kesian kalinya terdakwa tunggal atau selaku penerima “uang suap” yang di adili di Pengadilan Tipikor Surabaya adalah hasil Tangkap Tangan Tim Saber Pungli Pusat dari Kementerian Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan bersama bersama Tim Saber Pungli Polres Batu yaitu Nugroho Widhyanto alias Yayan, selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, yang ditangkap pada Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp25 juta. Dan pada Senin, 27 Agustus 2018, Tim JPU dari Kejati Jatim dan Kejari Batu menyeret terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan yang didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya  Unggul Handoyo, Jufri M. Adi, Karisma Adi Nugroho dan Pongki Gautama kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim I Wayan Sosisawan untuk diadili. Dalam surat dakwaan Tim JPU Muh. Hatta selaku Ketua Tim bersama JPU dari Kejari Batu yang dibacakan di ruang sidang Sari, JPU menyatakan, bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain  sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira jam 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Parkir Kantor PT . Empat Bintang Sentosa (PT. EBS) Jalan Dirgantara Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, bahwa terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain  sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, terdakwa selaku Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas yaitu :  Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan. Dan mempunyai Fungsi : Perencanaan program bidang permukiman; Perumusan rencana kerja dan anggaran bidang cipta karya; Penyusunan standar operasional prosedur bidang infrastruktur dan penataan bangunan, serta air bersih dan sanitasi lingkungan. Pengendalian data informasi bidang infrastruktur, penataan bangunan serta air bersih dan sanitasi lingkungan,  perumusan kebijakan teknis penataan bangunan gedung pemerintah,  pelaksanaan rekomendasi ijin prinsip tata ruang dan rekomendasi ijin mendirikan bangunan (IMB) sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung serta ijin penyehatan lngkungan, pembinaan dan koordinasi pengembangan sarana prasarana infrastruktur permukiman, pembinaan dan koordinasi sarana penggunaan sarana prasarana air bersih, sampah dan air Limbah, pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemanfaatan lahan, sarana dan prasarana TPS dan TPA, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang permukiman dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (Indoor) dan pembangunan Guest house Mahasiswa Batu di Kota Malang tahun anggaran 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu, dengan rincian pekerjaan, untuk pembangunan gedung olahraga (Indoor) dari anggaran APBD 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp35 milliar, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai Rp29.317.905.000, penawawan atau Kontrak sejumlah Rp28.765.756.000 dan  pelaksana PT. Gunadharma Anugerah Jaya dengan Direktur Nofan Eko Prasetyo. Dan untuk pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang dari APBD 2016 denga nilai Pagu anggran Rp4.250.000.000, HPS Rp3.200.000.000, Kontrak Rp3.191.800.000 dengan   Pelaksanan PT Mulia Karya Prima milik Fian Affandi selaku Direktur. Bahwa terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batu Nomor : 180/ 22/ KEP/ 422.107/ 2016 tanggal 24 Maret 2016, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana pasal 11 Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu sebagai berikut : Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi Spesifikasi teknis barang / Jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rancangan kontrak. Kemudian menerbitkan surat penunjukkan penyedia Barang/ Jasa, Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat perjanjian,  Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/Jasa, Mengendalikan pelaksanaan kontrak,  Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna Anggaran (PA), Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA dengan berita acara penyerahan,Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan, Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ Jasa. Bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan Gedung Olahraga (Indoor) oleh PT. Gunadharma Anugerah Jaya, dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang oleh PT Mulia Karya Prima, terdapat keterlambatan pekerjaan (tidak sesuai dengan kontrak) serta dikenakan denda keterlambatan, sehingga selama dalam proses pembangunan Gedung Olahraga dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang, terdakwa selaku PPK dalam pekerjaan sering berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Karena ada denda yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017, terdakwa selaku PPK memaksa saksi Ir. Didik Sugianto selaku koordinator pelaksana pekerjaan (kontraktor) pembangunan Gedung Olahraga dan pembangunan Guest House Mahasiswa Batu di Kota Malang untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan alasan, untuk operasional riwa-riwi (kesana kesini.Red) ke BPKP juga ke Polda, sehingga sisa  pembayaran terkait pekerjaan sebesar 20 persen yang belum cair dapat dicairkan. “Terdakwa juga sering mengintimidasi saksi Didik Sugianto dengan cara mempersulit proses pencairan/pembayaran progres pekerjaan sebelumnya (per termin). Sehingga Didik Sugianto selaku koordinator pelaksana terpaksa memenuhi permintaan terdakwa untuk memberikan uang,  walaupun terdakwa tidak menentukan jumlah uang yang diminta,” ucap JPU dari Kejari Batu ini. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB, Lanjut JPU, di ruang meeting Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu, komplek Block Office Pemerintah Kota Batu, terdakwa mengulangi lagi permintaan uang kepada Didik Sugianto, dengan menceritakan bahwa terdakwa telah ke BPKP dan Polda Jatim untuk mengurus pekerjaan terkait sisa pencairan yang belum dibayar, dan pekerjaan yang rusak akibat kejatuhan pentas. Hal tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alasan untuk meminta uang kepada Didik Sugianto sebagai “biaya operasional riwa-riwi". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, terdakwa akan ditemui oleh Didik Sugianto yang datang ke Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu di komplek Block Office Pemerintah Kota Batu sekitar pukul 09.45 WIB, untuk menyerahkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa, namun terdakwa sedang tidak berada di kantor. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Didik Sugianto melalui HP, namun HP terdakwa juga tidak aktif. Lalu Didik Sugianto mengirim SMS sekira pukul 09.58 WIB yang isinya, “kantor sepi pak”. Sekitar pukul 10.01 WIB terdakwa menjawab SMS Didik Sugianto yang isinya, “inggih Mas mhn ke Mas Fafan dan bpk Sekretaris, saya masih di Fr UB dgn TABG”. Selanjutnya Didik Sugianto menelpon dan memberitahu terdakwa, bahwa Fafan Firmansyah tidak bisa dihubungi,  dan dijawab oleh terdakwa “ya mas saya sudah otw kesitu ditunggu”. Lalu Didik Sugianto menunggu di ruangan terdakwa sekitar pukul 13.40 WIB sampai terdakwa datang. Selanjutnya Didik Sugianto menyerahkan uang yang diminta terdakwa, namun yang dijawab oleh terdakwa “nanti aja dulu”. Setelah terdakwa akan keluar ruangan, Didik Sugianto bilang lagi “pak Ini uangnya pak” dan dijawab oleh terdakwa "kasihkan ke Pak Iwan saja” dan Didik Sugianto diantar keruangan Iwan. Selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan Iwan. Setelah Didik akan menyerahkan uang kepada Iwan, lalu Iwan bertanya kepada Didik, “apa mas?” yang dijawab oleh Didik, bilang ke Iwan, “anu, uangnya yang kemarin”. Dan oleh Iwan, uang tersebut disuruh menyerahkan kepada terdakwa tetapi tidak boleh diserahkan di Kantor Dinas, dan menyuruh diluar dengan mengatakan “Mas, ojok dikasihno dikantor bahaya”. Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama dengan Didik, Fafan dan Abdul Hafidh Mahsun,    menuju kantor CV. EBS yang beralamat di Jalan Dirgantara Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, dengan menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik dengan  Nomor Polisi N 1707 BS milik terdakwa, untuk membicarakan tentang pompa air yang rusak dalam paket pekerjaan pembangunan Taman Balai Kota. Setelah bertemu dengan Umar Syarifudin di kantor CV. EBS untuk membicarakan tentang pompa air yang rusak tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dan Didik menuju mobil yang di halaman parkir kantor CV. EBS. Pada saat terdakwa Nugroho Widhyanto alias Yayan akan masuk mobil melalui pintu depan dekat setir, Didik membuka pintu tengah mobil untuk mengambil tas miliknya. Selanjutnya Didik mengambil uang sebesar Rp25 juta yang ada dalam tas lalu diserahkan ke terdakwa sambil mengatakan, "pak ini uangnya”, dijawab oleh terdakwa “oo uang yang tadi mas yang ke Pak Iwan tadi ta”, “yaa mas uangnya itu kasihkan ke Pak Hafidh”. Lalu oleh Didik, uang tersebut diserahkan kepada Abdul Hafidh Mahsun yang saat itu sudah duduk di mobil di kursi depan samping pengemudi, sementara terdakwa masih berada di luar mobil, dan uang sejumlah Rp25 juta yang dibungkus dalam tas kresek warna hitam diletakkan Didik di tengah-tengah kursi pengemudi dengan kursi yang diduduki oleh Abdul Hafidh Mahsun. Setelah itu, terdakwa diajak oleh Didik untuk bersalaman. Kemudian Didik pulang naik sepeda motor bersama Wahyu Fahmi Mujahidin. Sesampainya dirumah Perumahan Puri Malang, Didik  melaporkan kepada pimpinannya, bahwa uang sejumlah Rp25 yang diminta oleh terdakwa sudah diserahkan. “Tidak lama kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa dan Abdul Hafidh Mahsun ditangkap Tim Saber Pungli Pusat dari Kementerian Politik Hukum dan Pertahanan Keamanan, diantaranya beranggotakan Lati Kartika Sari, Indra Waskito, bersama Tim Saber Pungli Polres Batu diantaranya Dakky Dzul Qornaih, Moch. Arobu, dengan barang bukti berupa uang tunai sejumlah total Rp25 yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam,” kata JPU “Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e  (atau pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU diakhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU, Tim PH terdakwa mangajukan keberatan atau Eksepsi kepada majelis Hakim. Dan Ketua Majelis Hakim pun memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui PH-nya pada sidang pekan depan. Menurt Tim PH terdakwa, bahwa surta dakwaan JPU cacat hukum. “Kita akan ajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU,” kata salah seorang PH terdakwa. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Tunggal Hasil Tangkap Tangan Tim Saber Pungli Pusat Diadili

berita korupsi .co - Sejak Presiden RI, Ir. Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2...

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang

03.37 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixfcF58A3VAajgYTS6OnsXBmAz-S3jP1I6Vv7OugwI_j75uNa89JdNCBEKqiqs5XfyJWOUxEsPMHtZOsETdI2RbhZ1dOv27DxIkBOTjpZi8JNnIcHuf71t_ITUuXXhB6skhaOpaLjWfh8/s1600/IMG_20180827_201402.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1005" data-original-width="1600" height="402" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixfcF58A3VAajgYTS6OnsXBmAz-S3jP1I6Vv7OugwI_j75uNa89JdNCBEKqiqs5XfyJWOUxEsPMHtZOsETdI2RbhZ1dOv27DxIkBOTjpZi8JNnIcHuf71t_ITUuXXhB6skhaOpaLjWfh8/s640/IMG_20180827_201402.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Senin, 28 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menolak Eksepsi/keberatan terdakwa Ya'qud Ananda Gudban melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Gatra M. Zen atas surat dakwaan JPU KPK yang menyebutkan, bahwa terdakwa Ya'qud Ananda Gudban "menerima" uang terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. 
 
Penolakan Eksepsi terdakwa atas surat dakwaan JPU KPK dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gede di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang dihadiri JPU KPK serta terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya, pada Senin, 28 Agustus 2018. 
 
Menurut Majelis Hakim, bahwa Eksepsi yang disampaiakan PH terdakwa sudah masuk dalam pokok materi perkara, sehingga haruslah ditolak. Dan memerintakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan. 
 
"Menolak Eksepsi terdakwa dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi pada persidangan," ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda. 
 
Ditolaknya Eksepsi PH terdakwa dan diterimanya dakwaan JPU KPK oleh Majelis Hakim, agar perkara ini lebih jelas terungkap secara terang benderang dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan JPU KPK yang diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang, terdiri dari para anggota DPRD Kota Malang sendiri, Wali Kota Malang (nonaktif) terdakawa Moch. Anton dan beberapa pegawai Pemkot Kota Malang sendiri, teramsuk bukti-bukti yang dimiliki JPU KPK, terkait kasus perkara Tindak Pidana Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015. 
 
Untuk sementara dalam perkara ini, JPU KPK menyeret 21 orang terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengdilan Tipikor, diantaranya adalah 19 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019 termasuk Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono yang sudah divonis 5 tahun penjara pada sidang sebelumnya, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inckrah),  Wali Kota Malang Moch. Anton (Divonis 2 tahun penjara) dan Kepala Dinas PU Kota Malang Jarot Edi Sulistyono, juga sudah divonis 2 tahun penjara. 
 
Sementara penetapan 18 anggota DPRD Kota Malang bersama Moch. Anton selaku Wali Kota Malang menjadi tersangka oleh KPK, setelah para anggota Dewan yang terhormat itu dan Moch. Anton dihadirkan sebagai di persidangan untuk terdakwa Moch. Arif Wicaksono. 
 
Baca juga : Semua Anggota DPRD Malang Menerima Uang Suap Akan Diproses Hukum? http://www.beritakorupsi.co/2018/07/semua-anggota-dprd-malang-menerima-uang.html 
 
Dari 21 orang terdakwa yang diseret JPU KPK ke Penrsidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang ini, hanya terdakwa Ya'qud Ananda Gudban yang mengjukan keberatan atas surat dakwaan JPUnKPK. 
 
Alasan keberatannya, karena terdakwa mengatakan tidak menerima uang Pokir, uang Sampah dan uang saat pembahasan APBD Kota Malang TA 2017 yang pembahasannya pada November - Desembet 2016. Sementara 20 terdakwa lainnya bahkan 3 diantaranya sudah divonis terlebih dahulu serta sudah berkekuatan hukum tetap (Inckrah) tidak melakukan Eksepsi/Keberata. 
 
Anehnya, kalau memang terdakwa Ya'qud Ananda Gudban merasa tidak menerima uang apapun terkait pembahasan APBD Kota Malang TA 2017, mengapa terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak melalukan upaya hukum Pra Peradilan saat dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK? 
 
Sementara pemberian uang itu oleh pihak Pemkot kepada DPRD Kota Malang, agar seluruh anggota DPRD tidak menggunakan hak pengawasannnya sebagai Lembaga Legislatif atau tidak mempersulit saat pembahasan APBD maupun Perubahan APBD  Kota Malang TA 2017 yang diajukan oleh Pemkot Malang. Dan hasil adari itu, pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2017 berjalan lancar tanpa ada 1 anggota Dewan pun yang melakukan instrupsi. Hasil persetujuan itu tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor :  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malag Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. 
 
Dari pengakuan terdakwa Ya'qud Ananda Gudban yang tidak menerima uang apapun, bertentangan dengan keterangan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Aruf Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Wiwik Heri Astuti dan Ketua Fraksi PDIP Suprapto, maupun keterangan anggota DPRD lainnya yang mengatakan, semua Dewan menerima, dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut. 
 
Yang menerima uang sebesar Rp700 juta itu dari Teddy Sujadi Sumama pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, adalah Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono. Kemudian Moch. Arif Wicaksono menelepon Suorapto untuk datang ke rumah Dinas Ketua DPRD. Setelah Suprapto tiba di rumah dinas Ketua DPRD, Suprapto disuruh oleh Moch. Arif Wicaksono untuk membuka kardus yang isinya duit dari pihak Pemkot melalui Teddy Sujadi Sumama selaku Kepala Bidang Dinas PU. 
 
Atas perintah Moch. Arif Wicaksono, Suorapto pun menghubungi para Ketua Fraksi supaya datang ke rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang untuk membagi-bagi duit "nomplok" itu. 
 
Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 WIB, Moch. Arif Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk anggota DPRD Kota Malang, yang kemudian Cipto Wiyono menyampaikan bahwa uang akan segera diserahkan oleh Jarot Edy sulistyono. Sekitar pukul 14.00 WIB, atas perintah Cipto Wiyono, Jarot Edy Sulistyono menghubungi Moch. Arif Wicaksono, menanyakan ke mana penyerahan uang pokir sebesar Rp700 juta. Kemudian Moch.  Arif Wicaksono meminta agar uang Pokir diserahkan di rumah dinasnya Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang dengan terlebih dahulu dipisahkan jatah untuk dirinya sebesar Rp100 juta, dan untuk seluruh anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp600 juta dibungkus tersendiri. Kemudian,  pada pukul 14.24 WIB, Moch. Arif Wicaksono menyampaikan kepada Bambang Sumarto,  bahwa uang pokir dari Moch. Anton akan segera diterima. 
 
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jarot Edy Sulistiyono meminta Teddy Sujadi Soemama untuk menyerahkan uang sebesar Rp700 juta kepada Moch. Arief Wicaksono, dan uang sebesar Rp200  juta kepada Cipto Wiyono. Kemudian Tedy Sujadi Soemama menyerahkan uang sebesar Rp700  juta yang terbungkus dalam kardus kepada Moch. Arief Wicaksono dirumah dinasnya, dan Rp200 juta kepada Cipto Wiyono di rumah dinasnya, namun Cipto Wiyono tidak ada sehingga Teddy Sujadi Soemama menyerahkan uang tersebut melalui staff Cipto Wiyono yang berada dirumah dinas. 
 
Setelah mendapat laporan penyerahan "uang pokir", Cipto Wiyono melaporkannya kepada Moch. Anton. Setelah Moch. Arief Wicaksono menerima uang tersebut, Moch. Arief Wicaksono kemudian memberitahukan kepada Suprapto, bahwa “uang pokir" sebesar Rp700 juta sudah diterima, dan meminta Suprapto datang ke rumah dinasnya. Setelah Suprapto datang, Moch. Arief Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Ketua Fraksi DPRD Kota Malang supaya datang ke rumah dinasnya untuk membagi “uang pokir” kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, antara lain : 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ9dz8hMpip7Z9v8Vis-dGy_EKJomqLy0RchGBPVcA4EkW0xISkRHR9GXbDFuwazFQ-h66ZebwUeTL-QWW9yTrWA1WbcNdkDq5nQ2uETLq3Rb7Y9rMQh2Eue6ne78wTxJWVy6jBgutZ8A/s1600/IMG20180820104819.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ9dz8hMpip7Z9v8Vis-dGy_EKJomqLy0RchGBPVcA4EkW0xISkRHR9GXbDFuwazFQ-h66ZebwUeTL-QWW9yTrWA1WbcNdkDq5nQ2uETLq3Rb7Y9rMQh2Eue6ne78wTxJWVy6jBgutZ8A/s400/IMG20180820104819.jpg" width="225" /></a></div>
 
1. terdakwa I Rahayu Sugiarti sebesar Rp17.500.00,;  
2. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban sebesar Rp15.000.000,; 
3. Terdakwa III Hery Subiantono sebesar Rp15.000.000,; 
4. Terdakwa IV Sukarno sebesar Rp17.500.000,; 
5. Terdakwa V Heri Pudji Utami sebesar Rp15.000.000,; 
6. Terdakwa VI H. Abd. Rachman sebesar Rp12.500.000,; 
7. Moch. Anef Wmaksono sebesar Rp82.500.000,; 
8. Wiwik Hendri Astuti sebesar R917 500.000,;  
9. H.M. Zainuddin AS sebesar Rp17.500.000; 
10. Mohan Katelu sebesar Rp17.500.000,; 
11. Salamet sebesar Rp15.000,; 
12. Sahrawl sebesar Rp15.000.000,; 
13. Bambang Sumarto sebesar Rp15.000.000,; 
14. Suprapto sebesar Rp17.500.000,; 
15. Abdul Hakim sebesar Rp17.500.000,; 
16. Sullk Lestyowatl sebesar Rp12.500.000,; 
17. Imam Fauzi sebesar Rp12.500.000,; 
18. Tri Yudlani sebesar Rp15.000.000, 
19. Syaiful Rusdi sebesar Rp15.000.000 (nomor 7 - 19 juga terdakwa) 
 
Baca juga : Semua Anggota DPRD Kota Malang Bisa Jadi Tersangka? http://www.beritakorupsi.co/2018/07/semua-anggota-dprd-kota-malang-bisa-jadi-tersangka?.html 
 
Setelah para terdakwa dan anggota DPRD Kota Malang lainnya menerima uang tersebut, proses pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2015 berjalan lancar tanpa ada hambatan dari para anggota DPRD Kota Malang. Sehingga pada tanggal 22 Juli 2015, dapat dilaksanakan kegiatan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pembahasan Perubahan APBD TA 2015 yang pada pokoknya, menyetujui Rancangan Perubahan APBD TA 2015 menjadi APBD-P Kota Malang TA 2015 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Malang Nomor:  188.4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Penetapan Recangan Peraturan Daerah Kota Malam Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Dumh Tahm Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Moch. Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang. (Rd1) 
 
Sehingga KPK menyatakan, bahwa dengan menerima uang tersebut, para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang tidak korektif/ tidak kritis dalam pembahasan, sehingga memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. 
 
 Sehingga para terdakwa inipun dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI)  Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun.  (Rd1)

News Tipikor Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang

berita korupsi .co - Senin, 28 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya akhirnya menolak Eksepsi/keberatan terdakwa Ya...

JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Ya'qud Ananda Gudban

11.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11ukCePt-34IieOuX4SVz9qSMnDp10-RIqYiu7_lMiwSmpAJxpoQ4sqnpnq7_z9Dnen2XFsdBrdCIVFXFglM6oZBns8L-zjbOxNQxvCRKSihU6J30HspEfwdtMcjUiedtLohaqRbOFEI/s1600/IMG20180824103254.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi11ukCePt-34IieOuX4SVz9qSMnDp10-RIqYiu7_lMiwSmpAJxpoQ4sqnpnq7_z9Dnen2XFsdBrdCIVFXFglM6oZBns8L-zjbOxNQxvCRKSihU6J30HspEfwdtMcjUiedtLohaqRbOFEI/s640/IMG20180824103254.jpg" width="640" /></a></div>
#Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka, dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut# 
 
beritakorupsi.co - Jumat, 24 Agustsu 2018, Ada yang menggeletik dalam sidang perkara Korupsi suap DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2017, dengan terdakwa Ya'qud Ananda Gudban dalam agenda tanggapan JPU KPK atas Eksepsi atau keberatan dari Patra M. Zen dkk selaku Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa pada sidang sebelumnya. Yaitu, JPU KPK dalam tanggapannya mengatakan, Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka. dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut. Pada hal, penetapan terdakwa Ya'qud Ananda Gudban bersama 17 anggota DPRD lainnya dan Moch. Anton selaku Wali Kota menjadi tersangka, setelah mereka dihadirkan terlebih dahulu  sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Moch. Arif Wicaksono maupun terdakwa Moch. Anton. Dalam persidangan saat itu, JPU KPK memutar rekaman percakapan antara terdakwa Ya'qud Ananda Gudban dengan Moch. Anton, yang salah satu isi percakapan itu adalah membahas MoU sampah. Selain itu, hasil percakapan beberapa anggota Dewan dengan Moch. Arif Wicaksono termasuk Cipto Wiyono, serta keterangan terdakwa Suprapto dan Subur pada sidang sebelumnya, dan sebelum terdakwa Ya'qud Ananda Gudban dkk menjadi saksi dalam sidang perkara yang sama dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono maupun Moch. Anton, termasuk keterangan terdakwa Wiwik Hendri Astuti mapun saksi lainnya yang mengatakan, bahwa semua anggota Dewan menerima uang Pokir, uang sampah dan uang saat pembahasan APBD TA 2017 yang pembahasannya pada sekitar Novemberi - Desember 2016. “Semua menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut,” kata saksi pada setiap sidang. Yang terungkap dalam persidangan, adanyankeributan bahwakan ada issu bahwa beberapa anggota Dewan akan melakukan demo demgan cara menginap di rumah Ketua DPRD karena pembagian yang tidak merata, bukan tidak menerima. Sementara keberatan dari PH terdakwa adalah, bahwa terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak  mengakui telah menerima uang apapun. Selain itu menurut PH terdakwa, JPU tidak menjelaskan dari siapa uang itu diterima atau siapa yang memberikan. Aneh memang. Bila terdakwa mengatakan tidak menerima, sementara lebih banyak anggota DPRD termasuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Wiwit mengatakan semua menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Sebelum KPK menetapkan Moch. Anton selaku Wali Kota Malang yang juga sebagai petahana bersama 18 anggota DPRD termasuk diantaranya terdakwa Ya'qud Ananda Gudban yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang menjadi tersangka, JPU KPK sudah terlebih dahulu menghadirkannya sebagai saksi dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim. Sementara dari keberatan terdakwa dalam Eksepsinya atas dakwaan JPU KPK menimbulkan banyak pertanyaan diantaranya, apakah terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak megetahui adanya bagi-bagi duit di rumah Ketua DPRD maupun melaui Ketua Fraksi masing-masing ? Aneh memang, bila terdakwa tidak mengetahui adanya bagi-bagi duit saat rapat Pembahasan Perubahan APBD, apalagi tidak menerima. Atau mengetahui tapi membiarkannya ? Atau tidak mengetahu dan tidak menerimanya ? Apakah terdakwa Ya'qud Ananda Gudban “tidak” aktif dalam setiap rapat atau kegiatan DPRD Kota Malang sehingga terdakwa Ya'qud Ananda Gudban tidak mengetahui dan tidak menerima? Siapakah yang benar, apakah keterangan Moch. Arif Wicaksono, Suprapto, Subur dan Wiwit serta anggota Dewan lainnya yang di sumpah dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan saat itu berbohong yang mengatakan semua menerima, dan kalau tidak menerima pasti sudah ribut ? Atau terdakwa Ya'qud Ananda Gudban ? Lalu bagaimana dengan isi dakwaan terhadap Jarot, Moch. Arif Wicaksono dan Moch. Anton yang mengatakan ditambah lagi dengan keterangan puluhan saksi yang mengatakan, uang itu dibagikan ke semua anggota Dewan ? Anehnya, mengapa KPK justru hanya menetapkan 19 dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 219 menjadi tersangka, sementara keterangan saksi yang lebih banyak mengatakan, bahwa semua anggota Dewan menerima ? Apakah KPK hanya memiliki alat bukti terkait keterlibatan 19 anggota DPRD Kota Malang, sementara 26 anggota DPRD lainnya KPK tidak memiliki bukti walau dikatakan juga menerima termasuk pengakuan Subur yang sudah megembalikan uang “haram” itu ? Salahkah masyarakat yang menuding KPK telah tebang pilih dalam penanganan kasus ini, mengingat hanya 19 dari 45 anggoat DPRD Kota Malang periode 2014 2019 menajdi tersangka, sementara dalam dakwaan JPU KPK mapun keterangan saks-saksi mengatakan smeua menerima ? Anehnya, JPU KPK justru mengatakan, Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka. dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut. Sepertinya KPK belum punya bukti atas keterlibatan 26 anggota DPRD Kota Malang yang juga menerima uang “haram” itu. Yang lebih anehnya lagi, KPK sepertinya belum memiliki bukti saat ini atas keterlibatan semua anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “suap” yang jumlahnya ratusan juta setiap anggota Dewaan. Pada hal, salah satu pelaku utama yaitu Moch. Arif Wicaksono, yang menerima dan membagikan uang itu sudah divonis 5 tahun penjara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sementara Suprapto, yang turut membagikan uang itu, saat ini juga berstatsu terdakwa bersama Ya'qud Ananda Gudban. Bila KPK tak ingin dituding telah tebang pilih dalam penangan kasus Korupsi Khususnya di DPRD Kota Malang, mengapa yang lainnya tidak bernasib sama dengan 18 anggota DPRD yang saat ini meringkuk di penjara dengan status terdakwa, dan Moch. Arif Wicaksono sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tidandak Pidana Korupsi suap dengan status terpidana ? Lalu bagaimana dengan Cipto Wiyono, yang saat itu menjabat sebagai Sekda, dan Teedy Sujadi Soemama yang mengumpulkan uang atas perintah Cipto untuk diberikan ke DPRD terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang TA 2017 ?. Bagaima pula dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam kasus Korupsi suap yang diterima Moch. Arif Wicaksono terkait penggaran proyek Kedungkandang Kota Malang ? Sementara dalam tanggapan JPU KPK yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang diketua  Cokorda Gede mengatakan, bahwa pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus karena meninggalnya terdakwa, dan pasal 78 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kedaluwarsa atau karena lewat waktu. JPU KPK mengatakan, tidak relevan dan tidak mendasar apabila keberatan/eksepsi tentang ketidak cermatan atau ketidak jelasan suatu aurat dakwaan dikaitkan dengan pembuktian atas uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan, karena untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan materiil tersebut dilakukan oleh terdakwa atau tidak, haruslah melalui proses pemeriksaan persidangan. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip5E-M7LUXfZjOO0oab1SZKmATxcFFre-b-G6h2gBFdbXejaqYfBXB72CRtFPMdJuqF_fbFNLTBux6tlikj97sDcNpDcNm6j_wF0cQS3xcO_APhqnq0M5MHxGjyj_zDaNQr2LflkiBRmQ/s1600/IMG_20180825_214218.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="719" data-original-width="739" height="622" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip5E-M7LUXfZjOO0oab1SZKmATxcFFre-b-G6h2gBFdbXejaqYfBXB72CRtFPMdJuqF_fbFNLTBux6tlikj97sDcNpDcNm6j_wF0cQS3xcO_APhqnq0M5MHxGjyj_zDaNQr2LflkiBRmQ/s640/IMG_20180825_214218.jpg" width="640" /></a></div>
Dengan demikian, jelas kiranya bahwa materi eksepsi sudah ke luar dari ruang lingkup pengajuan keberatan/eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Bahwa ketika Penasihat Hukum terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban mengatakan di dalam pendahuluan eksepsinya, yaitu untung tidak dapat diraih malang tidak dapat ditolak, walaupun tidak ada satu alat bukti yang dapat digunakan oleh Penyelidik, menjelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota Malang Tahun 2018, Ya'qud Ananda Gudban ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Maret 2018.  Ketika itu, Ya'qud Ananda Gudban sudah ditetapkan sebagai Calon Walikota Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Ya'qud Ananda Gudban disangka menerima uang sebesar Rp15. Maka Penuntut Umum berpendapat, bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa II yang mengatakan penetapan Ya'qud Ananda Gudban sebagai tersangka tidak didukung satupun alat buktinya adalah salah besar. Penasihat Hukum Terdakwa ll hanya membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan para Tersangka yang hanya sekilas saja dan tidak benar-benar paham akan kasus dimaksud. “Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban juga tidak pernah mendengar bukti-bukti komunikasi percakapan telepon yang tentunya nanti akan kami hadirkan di persidangan yang akan membuktikan peran masing-masing terdakwa, termasuk terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban,” kata JPU KPK Bahwa apabila Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban menyakini KPK tidak mempunyai bukti pada saat menetapkan Ya'qud Ananda Gudban sebagai tersangka, maka Penasihat Hukum Terdakwa Il dapat mengajukan upaya hukum Praperadilan, namun langkah itu tidak pernah dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ll, sehingga apabila hal ini dibahas dalam eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan adalah tidak tepat atau diluar kewenangan eksepsi. “Penetapan Ya'qud Ananda Gudban sebagai tersangka juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ya'qud Ananda Gudban yang mencalonkan diri sebagai Waikota Malang. KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti yang cukup dan tidak tebang pilih. Saat itu KPK juga menetapkan Moch. Anton sebagai Tersangka pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Walikota Malang dan juga mendaftar kembali sebagai calon Walikota Malang periode 2018-2023, karena berdasarkan alat bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan, bahwa penetapan tersangka tidak ada kaitannya dengan proses pencalonan terdakwa II sebagai Walikota Malang periode 2018-2023,” kata JPU KPK kemudain “Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi tersangka. dan bila ada alat bukti yang kuat, maka tak segan KPK juga akan mengusut lebih lanjut,” ucap JPU KPK Penuntut Umum berpendapat terhadap penyataan Penasihat Hukum Terdakwa ii Ya'qud Ananda Gudban, bahwa surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga tidak bisa melakukan pembelaan adalah sebuah kelucuan. Bahwa dari 6 (enam) terdakwa dalam berkas perkara ini temyata hanya terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban yang merasa tidak paham akan makna dan maksud surat dakwaan. Bahkan dari 18 (delapan belas) orang terdakwa (12 Terdakwa dalam perkara terpisah) hanya Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban yang tidak paham dan  mengerti isi surat dakwaan. “Bila melihat dari jenjang pendidikan terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban adalah paling tinggi diantara para terdakwa lainnya, yaitu Doctor of Philosophy (Phd), maka Kami Penuntut Umum menyadanri, bahwa sebenarnya terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban paham betul dan mengerti akan dakwaan kami. Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban hanya akan menambah daftar catatan untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana saja,” kata JPU KPK “Terkait pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban pada halaman 8 yang menyatakan, dasar melakukan eksepsi adalah surat dakwaan, BAP dan pemberitaan di media massa sehingga surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum. Penuntut Umum berpendapat, seolah-oiah dari pemberitaan media massa, terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban tidak terlibat suap perkara a quo,” ungkap JPU KPK Tanggapan JPU KPK secara lebih detail atas eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa “Majelis Hakim yang kami Muliakan, Penasihat Hukum dan Terdakwa, serta Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari Keberatan/Eksepsi dari Tim Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka kami menyampaikan pendapat/tanggapan tengan sistematika menyesuaikan pada sistematika alasan keberatan/eksepsi yang disusun oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban,” ucap JPU KPK Keberatan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, pada pokoknya adalah sebagai berikut : A. Eksepsi tentang Dakwaan Tidak Dapat Diterima. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa II  tentang dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil atau alasan bahwa surat dakwaan disusun bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) KUHAP : “Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana tersebut termasuk delik formil atau delik materiil). Selanjutnya, untuk mengetahui apakah surat dakwaan yang diajukan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat materiil dan memuat gambaran utuh mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Penuntut Umum akan menguji apakah surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi 8 (delapan) hal kriteria terpenuhinya syarat materiil surat dakwaan tersebut diatas dengan menguraikan satu per satu sebagai berikut : 1) Tindak pidana yang didakwakan adalah tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2) Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut? Pelakunya adalah   terdakwa l Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya'qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subiantono, terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Pudji Utami dan erdakwa VI H.Abd. Rachman yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. 3) Dimana tindak pidana dilakukan? Tindak pidana tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang Jalan Bingkil No.1 Kota Malang, Kantor Dewan Pewvakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang dan di rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang Jalan Panji Soeroso No. 7 Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide surat dakwaan hal 6, 12, 13) serta di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang di Jalan Tugu No. 1A Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (vide surat  dakwaan hal 17) 4) Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan? Tindak Pidana tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 6, 12) dan antara bulan September 2014 sampai  dengan bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 dan tahun 2015 (vide surat dakwaan hal 17). 5) Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan? 1. Tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa I Rahayu Sugiarti, terdakwa II Ya’qud Ananda Gudban, terdakwa III Hery Subiantono. terdakwa IV Sukarno, terdakwa V Heri Pudji Utami dan terdakwa VI H. Abd. Rachman bersama-sama dengan Moch Arief Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Imam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi dengan cara menerima uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Moch Anton, Cipto Wiyono dan Jarot Edy Sulistiyono yang diserahkan melalui Tedy Sujadi Soemarna supaya memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang, dan 2. Tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I Rahayu Sugiarti, Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban, Terdakwa III Hery Subiantono, Terdakwa IV Sukarno, Terdakwa V Heri Pudji Utami, dan Terdakwa VI H. Abd. Rachman bersama-sama dengan Moch Arief Wicaksono, Wiwik Hendri Astuti, H.M. Zainuddin AS, Mohan Katelu, Salamet, Sahrawi, Bambang Sumarto, Suprapto, Abdul Hakim, Sulik Lestyowati, Ilmam Fauzi, Tri Yudiani dan Syaiful Rusdi dengan cara menerima gratifukasi yaitu menerima uang sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang pada saat pembahasan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dan pada saat pembahasan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. 6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut adalah DPRD Kota Malang memperlancar dan tidak korektif/ tidak kritis dalam pembahasan sehingga memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang yang bertentangan dengan kewajiban Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang, memberikan persetujuan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015, dan memberikan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Apakah yang mendorong para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)? Dengan menerima uang tersebut, para terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang tidak korektif/ tidak kritis dalam pembahasan sehingga memberikan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang. Dengan menerima gratiflkasi berupa uang tersebut Para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Malang dapat memberikan persetujuan pelaksanaan proses investasi pembangunan dan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang. Ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diterapkan (vide Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993)? Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2O Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Majelis Hakim yang kami Muliakan, Penasihat Hukum dan Terdakwa, serta Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang kami hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Surat Dakwaan yang telah kami bacakan pada sidang tanggal 15 Agustus 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, oleh karena itu keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa II yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2018 harus dinyatakan ditolak. “Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Menolak keberatan/eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ll Ya’qud Ananda Gudban; 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor : 74/TUT.O1.04/24/08/2018 tanggal O7 Agustus 2018 yang telah kami bacakan pada tanggal 15 Agustus 2018 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP;  3. Menetapkan untuk melanjutkan persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum,” ucap JPU KPK. (Rd1)

News Tipikor JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Ya'qud Ananda Gudban

#Penuntut Umum juga akan menelaah lebih dalam terhadap peranan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini, yang saat ini belum menjadi te...

BERITAKORUPSI.CO

BPKP Menyebutkan, 90 Juta Termasuk Dalam Kerugian Negara Sebesar Rp1.045 M.

Hakim PT Vonis "6" Bulan Penjara Eddy Rumpoko, JPU KPK Kasasi

Wakil Wali Kota Mojokerto “Cari Selamat” Disidang Korupsi Suap APBD

Terdakwa Tunggal Hasil Tangkap Tangan Tim Saber Pungli Pusat Diadili

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Anggota DPRD Kota Malang

JPU KPK Tanggapi Dengan Tegas Eksepsi PH Terdakwa Ya'qud Ananda Gudban

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI