JPU KPK Banding Atas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Inna Silestiyowati

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkd6tlhWun0ebUbMtIkiS32HkYA2BA4OXLNY0my0AL1pAtvcnBZcfw9eUsthei4lKBFZPQxM2HwshMKd5lYtWi1xhrNxDPTJuYt5Q2sWlqMOT_XcViYSKyyGWMek6oIrd_4QsEry8dlpI/s1600/Nyono.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkd6tlhWun0ebUbMtIkiS32HkYA2BA4OXLNY0my0AL1pAtvcnBZcfw9eUsthei4lKBFZPQxM2HwshMKd5lYtWi1xhrNxDPTJuYt5Q2sWlqMOT_XcViYSKyyGWMek6oIrd_4QsEry8dlpI/s640/Nyono.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Kami tidak mengatakan kemungkinan ada terkait tersangka baru, tetapi fakta-fakat dalam persidangan yang terungkap#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jumat, 3 Agustus 2018, Dodi Soekmono, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan langsung memori banding ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas putusan Majelis Hakim Tipikor terhadap terdakwa Inna Silestyowati (Inna) mantan Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.<br /><br />Terdakwa Inna Silestyowati (Inna) selaku Sekretaris sekaligus Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dan Nyono Suharli Wihandoko Selaku Bupati Jombang periode 2013 - 2018 ditangkap KPK pada 3 Pebruari 2018, karena kasus suap menyuap.<br /><br />Saat itu, KPK mengamnakan Inna bersama suami dan anaknya disebuah apartemen miliknya di Surabaya, sedangkan Nyono bersama ajudannya Misbahul Munir (anggota Polres Jombang) diamankan KPK di Stasiun Balapan Solo, Jawa Tengah dengan barang bukti berupa uang sebanyak Rp25.550.000 dan uang asing sebanyak USD9.500. Namun untuk sementara, penyidik KPK hanya menetapkan 2 tersangka/tedakwa yakni ‘InNyo” alias Inna dan Nyono.<br /><br />Dalam persidangan, JPU KPK membeberkan kronologis Inna diseret ke persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Yaitu karena menyuap Bupati Jombang Nyono agar terdakwa Inna diangkat menjadi pejabat struktural (Kepala Dinas Kesehatan) Kabupaten Jombang<br /><br />Uang suap yang diberikan terdakwa Inna kepada Nyono (saat ini juga menjadi terdakwa) terkait pengangkatannya menjadi Sekrtaris sekaligus Plt. Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sebesar Rp450 juta. Uang itu diserahkan langsung oleh terdakwa Inna maupun melalui suaminya, Samijan juga melalui Budi Nugroho.<br /><br />Selain uang suap yang diberikan terdakwa sendiri terhadap Nyono, ada juga dari Bagus sesesar Rp30 juta melalui Inna. Bagus adalah salah seorang tenaga Kesehatan yang ditempatkan di Pos Kesehatan disalah satu Puskesmas di Jombang. Orang tua Bagus juga pegawai di Puskesmas.<br /><br />Selain itu, ada juga “haram” sebesar Rp600 juta yang diserahkan terdakwa Inna ke Nyono. Uang itu adalah hasil pemotongan dari anggaran kesehatan dana kapitasi kesehatan Puskesmas. Serta uang dari dr. Subur Suprojo Rp75 juta. Uang itu diserahkan terdakwa Inna ke Nyono dengan terlebih dahulu menggunakan uang sendiri, karena janji dr. Subur Suprojo akan menyerahkannya pada hari Senin, 2 hari sebelum Inn ditangkap KPK.<br /><br />Uang dari dr. Subur itu terkait pengurusan izin Operasional Ruamh Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Mitra Bunda Jombang, miliknya. Sehingga total uang yang menjadi “petaka” bagi Inna juga Nyono sebesar Rp1.155.000.000 (Satu milliar Seratus Lima puluh Lima juta rupiah).<br /><br />Nah, dalam dakwaan maupun tuntutan JPU KPK serta keterangan saksi (Samijan dan Budi Nugroho) juga bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sangat jelas, bahwa pemberian uang itu bukan pemberian semat-mata tanpa tujuan melainkan supaya terdakwa Inna diangkat Nyono menjadi pejabat struktural. “Karena diangkat terlalu tinggi akhirnya jatuhlah ketangan KPK dan diserahkan ke Hakim Pengadilan Tipikor”.<br /><br />Tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Inna tidaklah terlalu tinggi, hanya 3 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Dalam tuntutan JPU KPK, terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana.<br /><br /><i><b>Pasal 5 ayat (1) :</b> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: <br /><br /><b>Huruf a.</b> memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</i><br /><br />Sementara putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Inna tidak sama dengan tuntutan JPU KPK dalam penerapan pasal. Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan pasal 13 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 ayat (1) KUHAPidana, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.<br /><br /><i><b>Pasal 13: </b>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /><br />Nah, disinilah alasan JPU KPK mengapa melakukan upaya hukum banding. Karena penerapan pasal. JPU KPK mengatakan, bahwa uang yang diberikan terdakwa Inn terhadap Nyono, bukanlah pemberian begitu saja atau secara cuma-cuma, melainkan terkait jabatannya.<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan JPU KPK Dodi Soekmono saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Jumatm 3 Agustus 2018.<br /><br />“Pertama, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam perkara Inna tersebut, kami menghormati. Pertama, menghargai pendapat yang disampaikan Majelis Hakim. Dakwaan yang kami ajukan adalah bentuk alternatif, sehingga ada keleluasaan fakta persidangan, mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pasal dakwaan yang bisa kami buktikan adalah dakwaan pertama alternatif pertama, dan dakwaan kedua alternatif pertama. Tapi menurut keyakinan Majelis Hakim yang terbukti adalah, dakwaan pertama alternatif kedua, dakwaan kedua alternatif kedua,” ucap JPU KPK Dodi.<br /><br />Kedua, lanjut JPU KPK Dodi, meneganai stratat berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, kita menuntut selama 3 tahun, dan diputus oleh Majelis Hakim selama 2 tahun dan 6 bulan. Inilah rasa keadilan yang bisa dibuktikan di persidangan,” ujar JPU KPK Dodi.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini, seperti keterlibatan suami terdakwa, Samijan dan Budi Nugroho dalam pemberian uang terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, atas pengangkatan Inna menjadi Pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, serta dr. Subur Suprojo terkait pengurusan ijin opersional RSIA Mitra Bunda miliknya. <br /><br />JPU KPK Dodi mengatakan, KPK tidak mengatakan ada kemungkinan tetapi akan membuktikan sesuai fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap.<br /><br />“Kami tidak membahas tentang kemungkinan, tapi apa yang bisa kita buktikan dalam persidangan. fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap itulah yang akan dibuktikan,” kata  JPU KPK Dodi. (Rd1) </span>

News Tipikor JPU KPK Banding Atas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Inna Silestiyowati

#Kami tidak mengatakan kemungkinan ada terkait tersangka baru, tetapi fakta-fakat dalam persidangan yang terungkap# berita korupsi .co -...

»

dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (1)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRM51kXHJZ6dZMbxvXMxlHOCQjqyrRGU5JXjdYh_z7NvfYTI5AOBgvZ1WVyOaOAk3f9-JPVUa-m3IfzyZa0P0tlbhwNDLzMMffGzw7dk1KvkaeTFzbyCZ8pM1Y4RXV8lxyoEPQS-ahF_A/s1600/Bagus.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="266" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRM51kXHJZ6dZMbxvXMxlHOCQjqyrRGU5JXjdYh_z7NvfYTI5AOBgvZ1WVyOaOAk3f9-JPVUa-m3IfzyZa0P0tlbhwNDLzMMffGzw7dk1KvkaeTFzbyCZ8pM1Y4RXV8lxyoEPQS-ahF_A/s640/Bagus.jpg" width="352" /></a></div> <span style="font-size: large;"><i><b><span style="color: red;">#Akankah Kejati Jatim “berani” membuka “Tirai” kasus Mega Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M#</span></b></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b>(Wawancara Eksklusif Redaksi Berita<span style="color: red;">Korupsi </span>(<span style="color: red;">BK</span>) dengan terpida kasus Korupsi dr.Bagus (dr))</b></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kasus mega Korupsi P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) tahun 2008 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 277 milliar mengingatkan kembali masyarakat khususnya di Jawa Timur, setelah sempat hilang dari ingatan hapir 10 tahun sejak 2009 lalu<br /><br />Kenapa disebut Mega Korupsi ? Karena selain nilai kerugian negara yang begitu besar, orang-orang yang masuk dalam pusaran kasus Mega Korupsi ini melibatkan pejabat eksekutif (Pemprof) selaku pihak yang mencairkan dana P2SEM yang berasal APBD Pemprov Jatim Tahun 2008 dalam bentuk NPHD (naskah hibah perjanjian daerah) Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), maupun pihak  legislatif (selaku penerima).<br /><br />Dana P2SEM yang ratusan milliaran itu bukan uang “tak bertuan” yang bisa dibagi-bagi begitu saja, melainkan berasal masyarakat atau APBD Jawa Timur tahun 2008, dan itupun diatur dalam Perda (Peraturan Daerah) Nomor : 6 tahun 2008 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2008, yang menganggarkan  dana untuk membiayai kegiatan P2SEM yang diberikan dalam bentuk Bantuan Hibah sebesar Rp277.000.000.000 (Dua ratus Tujuh puluh Tujuh milliar rupiah) dengan kode rekening : 5.1.4.05.001 pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Biro Keuangan.<br /><br />Selain itu, juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM tahun anggaran 2008 Propinsi Jatim yang disetujui sebanyak 2.199 penerima dengan dana sebesar Rp267.225.000.000 (Dua ratu Enam puluh Tujuh milliar Dua ratus Dua puluh Lima juta) dengan rincian: a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/417/KPTS/013/2008 tangga l1 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1.628 lembaga sebesar Rp192.845.000.000,; b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/424/KPTS/013/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/390/KPTS/013/2008 tanggal 5 November 2008 tentang Lembaga Pener ima Bantuan Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahap II Tahun Anggaran 2008 sebanyak 322 lembaga sebesar Rp31.473.000.000,;  c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/405/KPTS/013/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah P2SEM Propinsi Jawa Timur Tahap III Tahun Anggaran 2008 sebanyak 249 lembaga sebesar Rp42.907.000.000. <br /><br />Dari Lembaga Penerima bantuan hibah yang disetujui sebanyak 2.199 sebesar Rp267.225.000.000 tersebut, dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sebanyak 1.628 Lembaga Penerima bantuan hibah sebesar Rp202.048.000.000, yang tersebar di 38 Kabupaten dan kota se Jawa Timur. <br /><br />Anehnya, teryata dilapangan Program P2SEM ini justru bermasalah, sebanyak 22 orang termasuk Ketua DPRD Jatim (alm) Fatur Rajid diadili di beberapa Pengadilan Negeri di Jawa Timur, karena duait ratusan milliaran itu diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai dari pelaksanaan program yang tidak jelas sampai dugaan adanya LSM Fiktif. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, rekomendasi yang dikeluarkan anggota dewan (DPRD Prov. Jatim) untuk lembaga penerima teryata banyak yang terkemuka. Tidak sedikit para wakil rakyat itu melalui para makelar proposal momotong dana yang diperoleh oleh lembaga penerima hibah, sebagai kompensasi diberikannya rekomendasi. Sudah menjadi rahasia umum, tak tanggung-tanggung anggota dewan meminta bagian sebesar 70 persen dari dana yang dicairkan, dan sisanya sebesar 30 persen itulah buat lembaga.<br /><br />Lalu mengapa saat ini masyarakat kembali diingatkan dengan kasus ini? Karena orang yang disebut-sebut sebagai otak atau saksi kunci dari kasus ini, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejak 2010 lalu, yaitu dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo ditangkap oleh tim Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur di Malaysia.<br /><br />Anehnya, saat alm. Fathor Rasjid setelah keluar dari Hotel Prodeo alias penjara, tahun 2014  membuat laporan ke KPK dan Kejati Jatim. Namun hingga  Maruli Hutagalung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim sejak akhir Desember 2015 hingga April 2018 tak ada “hasilnya” hinnga Fathor Rasjid berpulang kepangkuan Sang Ilahi Nopember 2017. <br /><br />Pada hal harapan alm saat itu, karena Maruli Hutagalung dianggap berani dalam penegakan hukum pemberantsan Korupsi, ketika Kejati Jatim menangani kasus Korupsi Kadi jatim yang menetapkan LNM selaku Ketua Kadin Jatim sebagai tersangka, namun akhirnya bebas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat maupun di Mahkamah Agung RI, dan kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola PT PWU dan menetapkan mantan Dirut PT PWU yang juga mantan Menteri BUMN di era Presiden SBY, menjadi tersangka dan divonis pidana penjara selama 2 tahun di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun bebas di Pengadilan Tinggi, sehingga JPU melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI.<br /><br />Timbul pertanyaan, mengapa saat alm. Fator Rajid membuat laporan ke Kejati dengan membeberkan sejumlah anam yang diduga terlibat, Kejati Jatim tidak melakukan penyidikan ? Pada hal, alm. Fator Rajid adalah sakis kunci karena alm salah satu pemberi rekomondasi cairnya dana P2SEM serta kebagian hasilnya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, setelah dr. Bagus tertangkap, Kejati Jatim dibahwa Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru sebagai pengganti Maruli, dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Didik Farkhan Alisyahdi yang mantan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, kembali “mengusik” orang-orang yang nyenyak tidurnya menjadi terganggu, setelah dr. Spesialis Jantung (dr. Bagus) itu yang disebut-sebut sebagai salah satu saksi kunci, yang dapat mengungkap nama-nama yangdiduga terlibat dalam kasus Mega Korupsi P2SEM<br /><br />Benarkah dr. Bagus selama 7 tahun dr. Bagus melarikan diri ke luar negeri setelah ditetpkan menjadi tersangka, atau dr. Spesialis Jantung itu pergi keluar negeri jauh sebelum penetapan dirinya sebagai tersangka ? Bila benar dr. Bagus sebagi DPO selama 7 tahun, mengapa dr.Bagus dapat bekerja di beberapa Rumah Sakit pemrintah Malaysia sebagai Kepala Divisi dan Koordinator ujian akhir di beberapa fakultas di Malaysaia ?<br /> </span><br /> <span style="font-size: large;"><b>Wawancara Eksklusif Redaksi Berita<span style="color: red;">Korupsi</span>.co (BK) dengan terpidana kasus korupsi dr. Bagus (dr)</b></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <span style="font-size: small;">Inilah liputan Khusus Redaksi beritakorupsi.co (BK) yang berhasil menemui dr.Bagus (dr) di Lapas Porong Sidoarjo beberapa hari lalu, setelah mendaptkan rekomondasi dari Kakanwil Jawa Timur. Dalam wawancara ini, Redaksi sengaja tidak menyebutkan nama-nama anggota DRPD Jatim secara lengap, namun menggunakan inisial atau nama samara kerena mejaga dari berbagai hal yang tidak diinginkan. <br /><br /><b><span style="color: red;">BK</span> : </b>Pagi dok....bagaimana kabarnya, sehat, dok.<br /><b>dr.  :</b> Pagi juga, bang...Ia, sehat...(sambil senyum)<br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Dok...! Saya masih ingat ketika anda mengatakan beberapa hari yang lalu, kebenaran akan ditegakkan. Ibarat nasi sudah jadi bubur, hanya bisa dimakan atau dibuang kan, dok?. <br /><b>dr.   :</b> Ia. Kebenaran hukum harus ditegakkan<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Dok.... Anda sudah  dinyatakan bersalah dalam kasus Korupsi dana hibah P2SEM tahun 2008 yang bersumber dari APBD Jatim dan merugikan keuangan negara ratusan milliran rupiah, dan anda pun sudah divonis pidana penjara di 4 Kejari di Jawa Timur. Apakah anda akan mau jadi “tumbal” dalam kasus hukum yang menimpa anda?<br /><b>dr.  : </b>Ia nggak mau dong.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Anda disebut-sebut sebagai salah satu “otak” dan juga sakis kunci dari kasus ini. Apakah anda akan mengatakan yang sebenarnya ?<br /><b>dr.  :</b> Ia, saya kan terbuka.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Ok, dok. Selama 7 tahun pelarian anda, banyak masyarakat khususnya di Jawa Timur mengatakan, kalau pelarian anda ke luar negeri ada yang membantu, bahkan tidak sedikit yang menduga kalau anda melakukan operasi wajah.<br /><br /><b>dr.  : </b>Nggak mungkinlah. Saya menggunakan nama asli tidak menggunakan nama lain, kalau itu namanya memalsu dokumen, saya tidak punya etikad seperti itu. Saya resmi ke sana dengan menggunakan Paspor dan Visa kerja. <br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Anda menggunakan Visa kerja ? Anda bekerja dimana, dok?<br /><b>dr.  :</b> Ia, ke Malaysia. Saya bekerja di Rumah Sakit Pemerintah sebagai dokter dan juga  sebagai dosen disana. Yang jelas saya legal disana bekerja.<br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Ketika anda pergi ke luar negeri, apakah ada yang membantu ? mengapa anda harus pergi keluar negeri<br /><b>dr.  : </b>Tujuan saya berobat sekalian kerja. Karena banyak ancaman waktu itu, saya nggak nyaman<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Saat anda pergi keluar negeri, bagaimana status hukum anda oleh Kejaksaan Tingi Jawa Timur. Apakah sebagai saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga banyak yang mengatakan kalau anda kebur ke luar negeri?<br /><b>dr. : </b>Saya nggak tahu ya, yang jelas saya tidak ada masalah, bahkan waktu di bandara Jakarta pun  tidak ada masalah.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  :</b></span> Berarti belum jadi terasangka, dok. Tapi anda pernah diperiksa oleh Jaksa?<br /><b>dr.  :</b>Ia, kalau dipanggil atau diminta keterangan oleh Kejaksaan Surabaya pernah, tapi saya nggak tahu apakah saya sebagai tersangka atau tidak. Yang jelas saya legal kesana.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Saat anda diminta keterangan oleh Jaksa, apakah anda menyebut nama seseorang dalam kasus Korupsi P2SEM<br /><b>dr. : </b>Tidak ada, karena banyak ancaman yang datang ke saya maupun kelaurga saya.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Kalau sekarang, apakah dokter akan membeberkan nama-nama yang terlibat dalam kasus P2SEM ini? dokter nggak takut ada ancaman?<br /><b>dr.  :</b> Ia, saya akan jelaskan semua. Dan saya sudah memberikan nama-nama itu di Kejati.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Ok. Anda tadi mengatakan kalau anda belerja di Rumah Sakit Pemerintah Malaysia dan juga sebagai dosen, anda diterima sebagai dokter apa dan dosen di mana?<br /><br /><b>dr. : </b>Diterima, karena memang Ijazah kita diakui disana. Ada beberapa prosdur, salah satunya Medical Consul disana, dan melalui suatu proses namanya Opsevasi dan segala macam. Hasilnya ia diterima. Disana saya dokter Spesialis Jantung. Saya sebagai Kepala Divisi Jantung di Newcanstle Univecity Malaysia Branch juga di Hospital Sultan Ismail, Hospital Sultan Aminah, Hospital Nora Ismail Batu Pahat dan Hospital Kluang. Saya juga Koordinator ujian akhir untuk Fakultas-fakultas Kodektaran di Malaysaia.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Berarti nama anda yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Indonesia tidak diketahui oleh pemerintah Malaysia dong. Selama 7 tahun anda bisa bekerja di pemerintah Malaysia, bila dibandingkan waktu kasus Korupsi Kadin Jatim, dimana saat itu LNM saat dimasukkan dalam DPO, tak lama dipulangkan oleh otoritas Singapura.<br /><br /><b>dr. :</b> Saya nggak tahu. Yang jelas saya bekerja secara legal disana. Saya juga sebagai Koordinator ujian akhir di beberapa Fakultas kedokteran disana.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Gaji anda resmi dong dari pemerintah Malaysia ?.<br /><b> dr. : </b>Digaji, ia resmi dari sana. Gaji kita minimal disana, karena tenaga orang asing dan itu resmi dari sana hanya pas untuk hidup 1 bulan.<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Selama 7 tahun anda bekerja di Rumah Sakit pemerintah Malaysia. Pasporitu kan sama dengan KTP, ada masa berlakunya. Siapa yang membantu anda untuk mengurusnya?<br /><b>dr.  :</b> Bisa diperpanjang disana, ada yang biasa ngurus, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi bisa diurus disana<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  :</b></span> Tetap menggunakan nama asli anda, dok?<br /><b>dr.    : </b>Ia, saya tidak mengganti nama asli saya<br /><span style="color: red;"><b>BK : </b></span>Ok, dok. Tadi anda mengatakan kalau anda tidak nyaman, ada ancamana. Ancaman dari aman?<br /><b>dr.  : </b>Dari teman-teman di Dewan<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK :</b></span> Saat anda ditangkap, apakah anda sedang mengajar atau di Rumah Sakit, dok? <br /><b>dr.  :</b> Saya waktu itu pas ditempat tinggal saya, baru pulang dari Rumah Sakit, terus ada Polisi Diraja Malaysia, katanya ada masalah dokumen bukan masalah lain. Terus saya di bawa ke  Imigrasi. Disana katanya dipulangkan aja, tau-taunya sudah ada teman-teman dari Kejati<br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Selama 7 tahun di Malaysia, siapa yang membantu perpanjangan Paspor anda di Indonesia<br /><b> dr.  :</b> Bisa diperpanjang disana, saya ngga tau bagaimana caranya, ada orang atau agency yang bisa membantu, jadi tapi bisa diperpanjang.<br /><br /><b><span style="color: red;">BK  :</span></b> Ok, dok. Apakah anda benar bekerja sebagi staf ahli di DPRD Jawa Timur tahun 2008?<br /> dr.  : Kalau tidak salah, 2008 Desember, atas usulan dari Pak Suhartono kemudian disetuji Pak Ahkmal. Gubernurnya waktu itu kalau nggak salah Plt, karena Pak Imam selesai. Pak Karwo Sekda, tapi saat itu cuti karena masih kampanye waktu itu beliau, berarti Sekdanya juga Plt.<br /><br /><b><span style="color: red;">BK :</span></b> Jadi saat pencairan dana P2SEM, anda sebagai staf ahli di DPRD Jatim?<br /><b>dr.  : </b>Belum, saya masih dokter di Rumah Sakit Karamenjangan sebagai dokter Spesialis jantung.  Saya hanya berteman aja dengan mereka karena pasien saya. Saya tidak kenal lembaga, saya mencari teman-teman akademisi untuk mencari lembaga-lembaga itu.<br /><br /><b>dr.  :</b> Pencairan dana itu kan sekitar Oktober Nopember. Dan saya tidak tahu mengenai pencairan, karena waktu itu saya hanya diminta oleh teman-teman di Dewan untuk mencarikan Lembaga. Saya tidak tahu mengenai eksekutifnya, tapi yang saya tahu Gubernurnya waktu itu ada Plt, pada saat teman-teman dari dewan meminta saya untuk mencari lembaga, pada saat itu gubernur adalah Plt jadi bukan Pak Imam lagi<br />  <br /><b><span style="color: red;">BK :</span></b> Tadi anda mengatakan, kalau anda disuruh oleh anggota DPRD Jatim untuk mencari lembaga. Siapa anggota DPRD yang menyuruh anda? Apakah salah satunya Ketua DPRD Fathor Rasjid yang saat ini sudah almarhum?<br /><br /><b>dr.  : </b>Hehehehe....nggak, bukan beliau. Ada sekitar 17 orang teman-teman Dewan yang meminta saya mencarikan lembaga, diantaranya (maaf, nama sengaja kita samarkan.Red) ada Pak Siswo, Pak Wandi, Pak Sunggul, Amrik, Asmat, Hilda, Goliat, Santo, Aladin, Luki, Karto, Maju, Giman, Mantus, Salman, Jufri dan Firmam<br /><br /><b><span style="color: red;">BK : </span></b>Apakah ada yang masih aktif saat ini?<br /><b>dr.  :</b> Ada, ada yang jadi Bupati dan juga yang di DPR RI. Nama-namanya sudah saya sebutkan di Kejati. Waktu itu saya disuruh mencarikan lembaga. Ia saya ia ia saja karena saya tidak tahu lembaga. Katanya teman-teman Dewan waktu itu, ada dana mereka untuk kampenye itu ngomongnya. Saya kan tidak kenal lembaga-lembaga karena saya dokter dan saya belum staf ahli waktu itu.<br />   <br /><b><span style="color: red;">BK  :</span></b> Lembaga mana aja yang berhasil anda dapat? <b> </b></span><br /> <span style="font-size: small;"><b>dr.  :</b> Saya kan tikda mencari lembaga. Ada sekitar 4 atau 5 orang teman yang saya suruh untuk mencari lembaga. Ada Edi dari Unair, Kurniawan dari Uniutomo, ada Holidhin, Amir dari Malang.<br /><br /><b><span style="color: red;">BK  :</span></b> Yang 5 orang ini profesinya sebagai apa.dok?<br /><b>dr.  :</b> Semua dosen, karena yang tahu lembaga pendidikan kan dosen. Jadi mereka inilah yang mencari lembaga. Sampai disitu saya tidak mengikuti lagi, jadi mereka itulah yang mencari lembaga kemdian  membuat proposal. <br /><br /><span style="color: red;"><b>BK  : </b></span>Setelah yang 5 orang ini mencari lembaga, bagaimana selanjutnya, apakah kelima orang itu melaporkan ke anda?<br /><br /><b>dr. :</b> Nggak, mereka berhubungan sendiri dengan anggota DPRD, karena itu kan ada prosedurnya. Mereka harus membuat proposal dan menyerahkan ke Sekretarian fraksi-fraksi. Misalnya namanya si A dan dari Partai mana, ada disitu. <br /><br /><b>Berapa dana P2SEM yang masuk kerening dr. Bagus dan berapa yang dinikmatinya? tunggu selanjutnya.</b>  (Redaksi) </span>

News Tipikor dr. Bagus Dalam Kasus Mega Korupsi P2SEM Jatim (1)

#Akankah Kejati Jatim “berani” membuka “Tirai” kasus Mega Korupsi P2SEM Tahun 2008 sebesar Rp 277 M# (Wawancara Eksklusif Redaksi Berita...

»

Kasus Suap Pembahasan APBD TA 2017, Wali Kota Mojokerto (non aktif) Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_vlChaHaYk9nPtNmRQfyIcQLw_Z16BtH_WTZzHzjEH93b0JPZS_dT58hYVUZhyCl1a9LArfk8BRzh2EatmouABk1-o3WOq52hdtUG0LEVsUBxVkPCuDHhnEvb3W4OK9VBYeCDh71t5Zk/s1600/IMG20180802100133.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="937" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_vlChaHaYk9nPtNmRQfyIcQLw_Z16BtH_WTZzHzjEH93b0JPZS_dT58hYVUZhyCl1a9LArfk8BRzh2EatmouABk1-o3WOq52hdtUG0LEVsUBxVkPCuDHhnEvb3W4OK9VBYeCDh71t5Zk/s1600/IMG20180802100133.jpg" /></a></div> <br /> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019, akankah jadi terangka oleh KPK?#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Pembahasan APBD (anggaran pendapatan daerah) antara eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Dewan) yang mengatasnamakan demi masyarakat dan pembangunan daerah sepertinya hanyalah suatu pembodohan rakyat untuk menutupi “kebobrokan”, sebab dijadikan sebagai penambah penghasilan para dewan yang terhormat.<br /><br />Anehnya, penegakan hukum yang dilakukan oleh APH (aparat penegak hukum) terkadang dianggap tebang pilih. Yang lebih anehnya lagi, para pelau Korupsi yang dianggap merugikan keuangan negara serta merusak perekonomian, banyak yang tak tersentuh hukum, yang justru pelanggaran hukum lainnya seperti pengendara yang tidak membayar pajak tahunan yang diatur dalam Perda (Peraturan Daerah), justru dianggap lebih berbahaya sehingga dapat dipidana maupun ditilang oleh Kepolisian.<br /><br />Kasus Korupsi suap dalam pembahasan Perubahan APBD (anggaran pendapatan daerah) yang terjadi di Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, yang menyeret Kepala Dinas PU PPR Kota Malang, Wali Kota Malang, Ketua dan 18 anggota DPRD Kota malang periode 2014 - 2019 belum tuntas, kasus yang sama saat ini kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Kamis, 2 Agustus 2018.<br /><br /><b>Pada Kamis, 2 Agustus 2018</b>, Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto (non aktif) periode 2013 - 2018, “diseret” oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Nugraha, Iskandar Marwanto, Muhammad Riduwan, Ari karniasari,   Tito Jaelani dan Tri Anggoro Mukti,  dan didudukan dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Sutrabaya sebagai terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman dengan dibantu Paniytra Pengganti (PP) H. Tamjiz, dalam kasus Korupsi suap pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Mahfud. <br /><br />Kasus yang menyeret terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu.<br /><br />Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui Wiwiet Febriyanto meberikan uang suap terhadap 3 pimpinan Dewan yang terhormat di Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (Penling), dan program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee setip tahun yang besarnya Rp65 juta untuk masing-masing anggota, Rp 70 juta untuk Wakil Ketua dan Rp 80 juta untuk Ketua DPRD Kota Mojokerto dengan realisasi per triwulan, agar para Dewan yang terhormat itu memperlancar pembahasan Perubahan APBD Kota Mojokerto TA 2017.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSCsoytUU3b4Ue3YYR54OKClQyuDOxPL0EPRO6e-HA2TGP6Nd54uz34HzZkoU-rIqnYAHz9piQBrOaPCrKdA6d9bN7-KEtmXLCZ_-IAPnV4YDweb1SyL3PbntxRp2MaZvgDk_x0cvc0aY/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSCsoytUU3b4Ue3YYR54OKClQyuDOxPL0EPRO6e-HA2TGP6Nd54uz34HzZkoU-rIqnYAHz9piQBrOaPCrKdA6d9bN7-KEtmXLCZ_-IAPnV4YDweb1SyL3PbntxRp2MaZvgDk_x0cvc0aY/s640/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto saat sebagai terpidana dalam kasus ini</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Bisa jadi KPK tidak hanya menyeret Mas’ud Yunus dan terpidana 2 tahun Wiwiet Febriyanto serta terpidana Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani (masing-masing 4 tahun penjara), melainkan termasuk 22 orang anggota DPRD Kota Mojokerto yang saat ini masih duduk di kursiya dengan sebutan Dewan yang terhormat.<br /><br />Sebab, dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Mas’ud Yunus disebutkan, bahwa 22 anggota DPRD Mojokerto periode 2014 - 2019 turut kebagian duit “haram” itu. <br /><br />Ke- 22 orang anggota Dewan itu diantaranya, adalah Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP), Gunawan (PPP), Yuli Veronica (Fraksi PAN), Maschur (Fraksi PAN), Suryono (Fraksi PAN), Aris Satrio Budi (Fraksi PAN), Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB), Choiroiyaro (Fraksi PKB), Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Ardyah Santy (Fraksi Golkar), Anang Wahyudi (Fraksi Golkar), Darwanto (Fraksi PDIP), Yunus Supryitno (Fraksi PDIP), Febriana Meldyawati (Fraksi PDIP), Suliat dan Gusti Patmawati (Fraksi PDIP), Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun (Fraksi Gerindra) dan Ita Primaria Lestari (Fraksi Gerindra).<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: x-large;"><b>Pembacaan Surat Dakwaan JPU KPK Dalam Persidangan</b></span></span><br /><br />Dalam sidang yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, dihadapan Majelis Hakim membeberkan kronologis kasus yang menyeret orang nomor 1 (satu) di Kota mojokerto ini. <br /><br />JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto periode 2013 sampai dengan 2018, bersama-sama dengan wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rumah (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Senin tanggal 5 Juni 2017, Sabtu tanggal 10 Juni 2017, dan Jumat tanggal 16 juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota Mojokerto Jalan Hayam Wuruk Nomor 51 Mojokerto, di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo, di rumah PAN Jalan Kyai Hasyim Mansyur Nomor 13 Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari Mojokerto, yang masing-masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN)  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu uang sejumlah Rp150 juta dan Rp300 juta sebagai realisasi pemberian janji tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, yaitu Purnomo, Umar Faruq dan Abdulah Fanani yangg masing-masing selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya dengan maksud, agar DPR Kota Mojokerto memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Dinas PUPR Tahun Anggaran (TA) 2017 maupun memperlancar pembahasan Perubahan (PAPBD) tahun 2017, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD, selain itu juga diataur dalam UU RI Nomor 28 tahun 1991 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto, dan perubahan tata tertib DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto yang dilakukan sebagai berikut;<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus sejak pembahasan RAPBD TA 2016 telah menyepakati adanya pemberian tambahan penghasilan bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto untuk memperlancar pembahasan APBD TA 2016 dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD TA 2016. Terdakwa Mas’ud Yunus merealisasikan pemberian tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto tersebut, dari bulan November 2015, Maret 2016, Juli 2016, November 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp1.465.000.000 (Satu milliar Empat ratus Enam puluh Lima juta rupiah)<br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus telah merealisasikan tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tersebut, juga mengetahui adanya pemberian Fee berupa uang dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat (JASMAS) dari anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan (PENLING) tahun 2016 oleh Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas PUPR kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto secara bertahap, yakni sejak bulan April 2016, Agustus 2016, September 2016 dan Desember 2016 hingga mencapai keseluruhan Rp573 juta</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe2vx1cYQkNNzxi_YZSB2oFNlrPnTLz6uhhO64gpnSy8b84QwSK_K3Ui4IIml_wgOuF-r3QuYk1EJL0tc7NUv8NRIKJSV8fGl6E11IF_SM0_El7cOjS3lJvPlAtqEQvXIMqKeAJ1jwKU/s1600/IMG20180802100159.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1250" data-original-width="703" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCe2vx1cYQkNNzxi_YZSB2oFNlrPnTLz6uhhO64gpnSy8b84QwSK_K3Ui4IIml_wgOuF-r3QuYk1EJL0tc7NUv8NRIKJSV8fGl6E11IF_SM0_El7cOjS3lJvPlAtqEQvXIMqKeAJ1jwKU/s1600/IMG20180802100159.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"> Terdakwa Mas’ud Yunus selanjutnya pada bulan Desember 2016, bertempat di rumah dinas Walikota bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Dalam pertemuan itu, Tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu menanyakan kepada terdakwa tentang kepastian diberikan-nya tambahan penghasilan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto tahun 2017 sejumlah Rp65 juta per tahun, kenaikan tunjangan perumahan serta kepastian diberikan-nya komitmen fee dari kegiatan Jasmas tahun 2017, supaya anggota DPRD Kota Mojokerto tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran yang dimilikinya, agar dapat mempercepat pembahasan Perubahan APBD tahun 2017. <br /><br />Terdakwa Mas’ud Yunus kemudian menyanggupi akan memberikan tambahan penghasilan kepada 22  orang anggota DPRD masing-masing sebesar Rp65 juta, Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp70 juta dan Ketua sebesar Rp80 juta per tahun, yang akan diberikan setiap triwulan pada tahun berjalan. Sedangkan berkenan dengan komitmen fee untuk kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa pada awalnya menjanjikan 4 persen dari nilai kegiatan Jasmas. Namun untuk memastikannya, terdakwa selanjutnya memanggil Wiwiet Febryanto, yang kemudian di sepakati akan memberikan komitmen fee kegiatan Jasmas senilai 7 - 8 persen dari nilai anggaran Rp26b miliar.<br /><br />“Pada bulan Februari 2017, bertempat di apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat kegiatan PDIP, terdakwa Mas’ud Yunus bertemu dengan Purnomo. Dalam pertemuan itu,  membicarakan perihal kepastian realisasi pemberian tambahan penghasilan yang akan diberikan kepada anggota DPRD Kota Mojokerto, pada saat itu menyetujui permintaan Purnomo. Namun tidak bisa segera memberikan dan meminta anggota DPRD untuk untuk “tiarap” terlebih dahulu,” ucap JPU KPK<br /><br />JPU KPK menyatakan, terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febriyanto sampai dengan bulan Mei 2017 belum merealisasikan janji pemberian tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee 7 - 8% dari kegiatan Jasmas tahun 2017 kepada DPRD Kota Mojokerto. Pada hal Terdakwa Mas’ud Yunus dan Wiwiet Febryanto mengetahui adanya permasalahan berkenaan dengan APBD TA 2017, yaitu; a. Adanya penundaan sebagian kegiatan di Dinas PUPR TA 2017 pada kegiatan Penling sebesar Rp13 miliar. Hal ini mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan Penling dari sejumlah Rp38.568 milliar menjadi Rp25.568 juta yang berpotensi pada berkurangnya jatah kegiatan Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Selain itu, adanya kekeliruan penganggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR Tahun TA 2017 sebesar sebesar Rp13.0096.913.000 karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Pada hal supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa<br /><br />Dengan adanya permasalahan tersebut serta belum direalisasikannya janji pemberian tambahan penghasilan dan fee kegiatan Jasmas tahun 2017, Terdakwa Mas’ud Yunus yang menginginkan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, tidak mempergunakan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimilikinya, yang dapat menghambat pelaksanaan APBD Dinas PUPR maupun menghambat pembahasan Perubahan APBD TA 2017.<br /><br />“Pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2017 bertempat di rumah dinas Walikota, pada saat Purnomo, Abdulah Fanani dan Umar Faruq menanyakan kepastian realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp65 juta per tahun maupun komitmen fee kegiatan Jasmas tahun 2017, terdakwa kemudian menyanggupinya. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa Mas’ud Yunus memanggil Wiwiet Febriyanto untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen fee kegiatan Jasmas, dan triwulan serta meminta Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal itu dengan pimpinan DPRD,” kata JPU KPK dalam surat dakwaannya<br /><br />Menindaklanjuti arahan Terdakwa Mas’ud Yunus, pada keesokan harinya Wiwiet Febriyanto datang menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang tambahan penghasilan yang akan diberikan per triwulan, serta uang komitmen fee kegiatan Jasms, Purnomo dan Abdullah Fanani meminta agar Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan tambahan penghasilan untuk 2 triwulan pertama, yakni sejumlah Rp790 juta dan meminta diberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan Jasmas sejumlah Rp500 juta menjelang hari raya Idul Fitri. Atas permintaan tersebut, wiwiet Febriyanto menyanggupi akan memberikan terlebih dahulu komitmen fee kegiatan jasma sejumlah Rp500 juta.<br /><br />“Wiwiet Febriyanto kemudian meminta uang kepada Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang selaku Direktur CV Bintang Persada, dan Dodi Setiawan selaku Direktur Operasional PT. Indo Jaya Sejahtera yang merupakan rekanan di Dinas PUPR, akan dikompensasikan dengan pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” kata JPU KPK mengungkapkan<br /><br />“Pada dini hari tanggal 10 Juni 2017, kemudian bertempat di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square, Wiwiet Febriyanto menerima penyerahan uang dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan sebesar Rp380 juta. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di parkiran Restoran Mc Donald Jalan Panjang Kelurahan Sidoarjo, menyerahkan uang sejumlah Rp150 juta kepada Purnomo sebagai realisasi komitmen fee, dan kegiatan dengan mengatakan, bahwa sisanya sejumlah Rp350 juta akan diberikan oleh Wiwiet Febriyanto pada pertengahan Juni 2017,” ungkap JPU KPK lagi<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>JPU KPK Membeberkan Cara Pembagian Uang Oleh Ketua DPRD Kepada Anggotanya</b></span></span><br /><br />Menurut JPU KPK, setelah menerima uang sejumlah Rp150 juta dari Wiwiet Fenriyanto, kemudian Purnomo membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto masing-masing sejumlah Rp5 juta. Umar Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD sebear Rp12 juta, serta Purnomo selaku Ketua DPRD sebesar Rp15 juta yang dilakukan dengan cara; <br /><br />1. Pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta, yakni Dedi Novianto (Partai Demokrat), Puji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Wajdi (PKS), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp5 juta yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />2. Sekitar pukul 17.30 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Selanjutnya Abdullah Fanani menyerahkan uang sejumlah Rp10 untuk Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyaro. Setelah itu Abdul Fani juga menyerahkan uang sejumlah Rp15 juta untuk Soni Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Sony Basuki Rahardjo Ardyah Santy dan Anang Wahyudi. <br /><br />Sedangkan sisanya dibagikan Purnomo kepada 5 anggota Fraksi PDIP masing-masing sejumlah Rp5 juta, yakni Darwanto, Yunus Supryitno, Febriana Meldyawati, Suliat dan Gusti Patmawati. Kemudian Rp15 juta diberikan  Purnomo kepada Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra)  Moch. Harun dan Ita Primaria Lestari<br /><br />“Pada tanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febryanto melalui Taufik Fajar alias Kaji, menerima uang sebesar Rp500 juta dari Agung Haryanto yang merupakan orang suruhan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto. Kemudian Wiwiet Febryanto meminta Taufik Fajar alias Kaji untuk menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada Umar Farooq melalui Hanif Mashudi. Kemudian  Taufik Fajar alias Kaji menyerahkan bungkusan plastic berisi unag sebesar Rp300 juta kepada Hanif Mashudi di depan Gang Suratan 1 Jalan Mojopahit Kota Mojokerto,” ungkap JPU KPK <br /><br />Di hari yang sama, pada tanggal 16 Juni 2017 malam hari itu sekitar pukul 21.00 WIB, Wiwiet Febriyanto dan Umar Farooq menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan dilakukannya pembahasan rencana Perubahan APBD TA 2017 terkait permasalahan penganggaran PENS  yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq mendapat kabar dari Hanif Mashudi,  telah menerima uang sejumlah rp300 juta dari Wiwiet Febryanto. Selanjutnya Umar Faruq menginformasikan kepada Abdullah Fanani mengenai jumlah uang tersebut.<br /><br />Umar Faruq mendatangi kantor Hanif Mashudi di Jalan Surodinawan Mojokerto untuk melihat uang tersebut, dan meminta Hanif Mashudi untuk menyimpannya. Selanjutnya Umar Faruq memberitahu Purnomo dan Abdullah Fanani mengenai jumlah uang yang dibawa oleh Hanif Mashudi sebesar Rp300 juta. Setelah itu Umar Faruq pergi menuju rumah PAN di Jalan Kyai Haji Mansyur Nomor 13 Mojokerto. <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB (16 Juni 2017), Wiwiet Febriyanto menyampaikan bahwa uang komitmen fee tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikannya adalah sejumlah Rp300 juta, dan telah diserahkan melalui Umar Faruq, sedangkan sisanya akan direalisasikan di kemudian hari.<br /><br />“Pada dini hari (16 Juni 2017) setelah pelaksanaan RDP, Purnomo menemui Umar Faruq  di rumah PAN. Tak lama kemudian Umar Faruq menghubungi Hanif mashudi supaya datang ke rumah PAN. Hanif Mashudi lalu datang dengan membawa uang pemberian Wiwiet Febriyanto sebesar Rp300 juta yang disimpan dalam tas Ransel warna hitam Merk ECCE,  dan saat itulah Hanif mashudi, Umar Faruq, Abdullah Fanani, Purnomo serta Wiwiet Febryanto ditangkap oleh petugas KPK untuk proses hukum lebih lanjut,” kata JPU KPK <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus bersama-sama dengan Wiwiet Febriyanto, memberi tambahan penghasilan berupa uang sejumlah R150 juta dan Rp300 juta kepada Purnomo, Abdullah Fanani, Umar Faruq serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 lainnya  dengan maksud, agar Pimpinan serta anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014-2019 lainnya memperlancar pembahasan dan menyetujui laporan pelaksanaan APBD Dinas PUPR TA 2017,  maupun pembahasan Perubahan APBD TA 2017 yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 373 b dan huruf g jucnto pasal 400 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasal 49 huruf b dan huruf g peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mojokerto pasal 14 angka 2 dan angka 5 serta pasal 15 ayat (2) peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang kode etik DPRD Kota Mojokerto<br /><br />“Perbuatan terdakwa Mas’ud Yunus merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a (atau pasal 13) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHAPidana,” kata JPU KPK diakhir surat dakwaannya.<br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, terdakwa Mas’ud Yunus melalui PH-nya merasa keberatan dank an menyampaikan nota keberatan (Eksepesi). Dan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman memberikan kesempatan pada sidang pekan depan.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa Mas’ud Yunus, Mahfud kepada wartawan media ini mengatakan, keberatannya pada surat dakwaan JPU KPK adalah, karena surat dakwaan JPU dianggap tidak jelas. Menurut Mahfud, JPU KPK tidak menjelaskan dalam surat dakwaannya tentang peran terdakwa.<br /><br />“Keberatan kita dalam surat dakwaan JPU adalah, dakwaan tidak jelas. Jaksa tidak menjelaskan peran terdakwa dalam kasus ini. Dalam pertemuan itu, ada yang merekam pembicaraan, siapa yang memerintahkan untuk merekam pembicaraan itu. Nota keberatan kita diterima atau tidak, kita akan mengungkapkannya,” kata Mahfud.<br /><br />Aneh memang, bila PH terdakwa mengatakan bahwa JPU KPK tidak menjelaskan peran terdakwa dalam kasus yang menyeret kliennya. Pada sangat jelas, dalam surat dakwaan JPU KPK diaktakan, bahwa ada pertemuan antara terdakwa dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto di Jakarta, yang dalam pertemuan kedua pejabat eksekutif dan legislatif itu membicarakan tentang tambahan penghasilan bagi DPRD Kota Mojokerto.  (Rd1)</span>

News Tipikor Kasus Suap Pembahasan APBD TA 2017, Wali Kota Mojokerto (non aktif) Diadili

#Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019, akankah jadi terangka oleh KPK?# berita korupsi .co - Pembahasan APBD (an...

»

Korupsi Prona Rp 29 juta, Kades Kertasada Kabupaten Sumenep Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh5eghNoeeHbNYZC4QWSbp7gAD8l2eZmUf6R1CNBryUTPaHFY3hY_UY6xt64tcF87wRRmkv-YV_MDOxwwRkaI9YY9UnMHjGlJw5GN4v2F2oAlmFuTeN-jAsuCqEpEkoiZBKSqLoT-wyI/s1600/Sumenep.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh5eghNoeeHbNYZC4QWSbp7gAD8l2eZmUf6R1CNBryUTPaHFY3hY_UY6xt64tcF87wRRmkv-YV_MDOxwwRkaI9YY9UnMHjGlJw5GN4v2F2oAlmFuTeN-jAsuCqEpEkoiZBKSqLoT-wyI/s640/Sumenep.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kepala Desa yang masuk penjara karena terseret kasus Korupsi yang bernilai jutaan hingga puluhan juta karena dianggap melalukan pungutan illegal atau yang lebih dikenal dengan kata Pungli (pungutan liar) saat adanya program Prona (Program Nasional Agraria) atau sertifikat yang dibiayai dari APBN, maupun karena korupsi dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) semakin bertambah.<br /> <br /> Karena memang dianggap lebih mudah menyeret Kepala Desa (Kades) ke Pengadilan Tipikor dari pada menyeret pejabat yang jauh diatasnya seperti Bupati/Wali Kota, walaupun kasus dugaan Korupsi yang melibatkan pejabat itu jauh lebih besar.<br /> <br /> Seperti yang dialami Diki Candra Permana, selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, yang “diseret” JPU R. Indra Hadi Niza dari Kejari Sumenep ini ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihapadan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Kamis, 2 Agustus 2018<br /> <br /> Terdakwa Diki Candra Permana, oleh JPU didakwa melakukan Korupsi sebesar Rp Rp29.750.000, nilai yang sangat besar. Uang itu adalah hasil penarikan biaya dari warganya sebagai biaya pengurusan Sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017 yang dibiayai dari anggaran negara lewat APBN.<br /> <br /> Memang, sertifikat gratis bukan gratis 100 persen, sebab ada beberapa hal yang ditanggung oleh masyarakat selaku pemohon itu sendiri, diantaranya patok tanah sebanyak 4 buah, materai sebanyak 7 lembar, foto copy, biaya sporadic. Sementara yang diperbolehkan untuk menarik biaya sesuai aturan adalah sebesar Rp 150 ribu. Yang dilakukan terdakwa saat menarik biaya untuk pengurusan sertifikat dalam program PTSL adalah jauh lebih besar.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kepala Desa (Kades) Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madus Jawa Timur, telah mengadakan rembuk warga bersama-sama dengan warga desa kertasada, dan perangkat Desa Kertasada untuk membahas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2017, dan membentuk besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL.  <br /> <br /> JPU menyatakana, untuk Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang berwenang mengadili memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi di wilayah provinsi Jawa Timur, bahwa terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades  menguntungkan diri sendiri dengan cara melaksanakan pemungutan kepada setiap pemohon dalam program PTSL yang besarnya Rp400.000 dari setiap pemohon PTSL hingga terkumpul sebesar Rp160.500.000, di mana terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. <br /> <br /> “Dimana uang sebesar Rp400.000 yang dipungut dari setiap pemohon pendaftaran program PTSLcdi Desa Kertasada yang dituangkan dalam rembuk warga, bertentangan dengan Surat Keputusan bersama antara lembaga yang mengatur tentang berapa besarnya biaya yang ditanggung oleh pemerintah, dan berapa biaya yang harus ditanggung oleh pemohon, yaitu materai agrarian dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, menteri dalam negeri dan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/V/ 2017, Nomor 590-3167A tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 20 Mei 2017 yang memutuskan pada angka 7, angka 5 bahwa kategori V (Jawa Bali) sebesar Rp150.000 biaya yang dibebankan kepada pemohon,” kata JPU<br /> <br /> Menurut JPU, pemohon program PTSL ditarik biaya oleh terdakwa melalui kepala Dusun, Desa Kertasada atas perintah terdakwa. Dan uang yang terkumpul dari Kepala Dusun, Desa Kertasada sebesar Rp160.850.000, dan setelah dibelanjakan dalam kegiatan PTSL sebesar Rp131.582.500 ada sisa sejumlah Rp29.750.000. Dan sisanya inilah yang dinikmati oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya. <br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :<br /> <br /> Pada tahun 2017, BPN Kabupaten Sumenep mendapatkan program PTSL tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian ATR BPN Nasional TA 2017, untuk Kabupaten Sumenep, program PTS ada dua kali kucuran dana, yang pertama DIPA tahun 2017 awal bulan Januari yang diperuntukkan bagi 8000 bidang tanah untuk Prona dengan anggaran sebesar R1.676.000.000, dan kuncuran ke 2 revisi ke 4 tanggal 12 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi 10.000 bidang tanah yang termasuk dalam program PTSL dengan anggaran Rp2.828.250.000<br /> <br /> Bahwa biaya anggaran dana PTS tahun 2017 untuk 10.000 bidang tanah dengan dana sebesar Rp2.828.250.000 dengan rincian, antara lain penyuluhan Rp105 juta, pengumpulan data Rp245 juta, pengukuran bidang tanah ditender pihak ketiga Rp1.768.250.000, pemeriksaan tanah Rp570 juta, penerbitan SK pengesahan data fisik dan yuridis Rp20 juta, penerbitan sertifikat Rp100 juta,  pelaporan Rp20 juta, sehingga total Rp2.828.250.000<br /> <br /> Bahwa Desa yang mendapatkan pendaftaran PTSL tahun 2017 yang diperuntukkan untuk 10 ribu  bidang tanah ada di 18 Desa. Baru kemudian Desa Kertasada mengajukan permohonan untuk program PTS tahun 2017. Kemudian pemohon yang disetujui oleh BPN Kabupaten Sumenep untuk program PTSL 2017 untuk Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep adalah 669 pemohon. Bahwa kemudian dilakukan sosialisasi oleh BPN Kabupaten Sumenep terkait program PTSLtahun 2017 di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.<br /> <br /> Kemudian untuk melaksanakan program PTSL tahun 2017, terdakwa Diki Candra Permana selaku Kades Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengadakan rembuk warga untuk membahas program pendaftaran PTSL untuk Desa Kertasada tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana  sendiri, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas program PTSL<br /> <br /> Rembuk warga tersebut adalah ide dari terdakwa Diki Candra Permana, yang kemudian disampaikan kepada perangkat Desa dan BPD untuk membahas pelaksanaan program PTSL, dan besaran biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon program PTSL<br /> <br /> Pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, bertempat di Balai Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, bersama dengan perangkat Desa mengadakan rembuk Desa yang dihadiri oleh ketua BPD Encung Riyadi, Kepala Desa Kertasada, anggota BPD, Perangkat Desa, RT, RW, pemohon program, Kapolsek Kalianget dan Danramil Kalianget.<br /> <br /> Kemudian didapatkan keputusan rembuk warga pelaksanaan PTSL/Prona tahun 2017 yang dilaksanakan di balai Desa, pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017 jam 19.00 WIB, sebagai berikut; 1. Semua warga masyarakat Desa Kertasada sangat bersyukur dengan adanya program PTSL/Prona Desa Kertasada tahun 2017, sehingga dapat memiliki sertifikat tanah yang gampang dan murah,; 2. Atas pertanyaan warga masyarakat Desa Kertasada, mengapa biaya PTSL dan Prona tidak dianggarkan, karena APBDes tahun 2017 telah disahkan sebelum adanya SK Kepala BPN Sumenep, bahwa Desa Kertasada menerima program PTSL dan Prona,; 3. Masyarakat percaya kepada pemerintah Desa tentang besarnya operasional pelaksanaan Prona dan PTSL, namun diharapkan pemerintah Desa terbuka dengan besarnya biaya tersebut,; 4. Disepakati besarnya biaya operasional pelaksanaan PTSL dan Prona yang harus ditanggung oleh setiap pemohon PTSL dan Prona sebesar 400 ribu rupiah,; 5. Pembayaram tersebut dapat dicicil sebanyak 2 kali<br /> <br /> Dalam pelaksanaan rembuk warga tersebut, ada warga pemohon program PTSL yang hadir menyetujui, dan ada yang tidak setuju tentang besarnya biaya yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000, namun terdakwa tetap ngotot meminta kepada warga, bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon kalau di bawah Rp400 ribu, maka program PTSL tidak akan jalan,  dan Desa Kertasada tidak mendapatkan program PTSL dari BPN. Mendengar penyampaian tersebut, maka perangkat Desa langsung menyampaikan kepada warga bahwa uang yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp400.000. Kemudian terdakwa Diki Candra Permana menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk dapat menarik uang dari pemohon di wilayah Dusun masing-masing, dan uang yang dikumpulkan dari masing-masing Kepala Dusun kepada Sayuti sebagai kasi kesra Desa Kertasada.<br /> <br /> Nama-nama Kepala Dusun, Desa Kertasada sebagai berikut; Kepala Dusun Boom Masjuri,  Kepala Dusun Kerkop Saefudin, Kepala Dusun Kenatuh Ainurrahman dan Kepala Dusun Baru masuk Masukni dengan ketua RT Asnawi.<br /> <br /> Kemudian terdakwa Dicky Chandra Permana memerintahkan masing-masing Kepala Dusun untuk melakukan penarikan uang kepada setiap pemohon, dan hasilnya ada yang membayar, dan ada pula yang tidak membayar. Kepala dusun Boom dengan jumlah pemohon 169 orang sebesar Rp57.800 sedangkan yang belum membayar sebanyak 40 orang. Kepala Dusun Baru dengan jumlah pemohon 71 orang sebesar 24 juta, sementara yang belum bayar sejumlah Rp250.000 sebanyak 11 orang. Kepala Dusun Kerkop dengan jumlah pemohon 211 orang, yang bayar jumlah 166 orang sebesar Rp44.700 juta dan yang belum bayar 45 orang<br /> <br /> Bahwa total jumlah uang yang terkumpul di Sayuti sebagai Kasi Kesra Desa Kertasada dari 4 kepala Dusun sebesar Rp160.850.000 <br /> <br /> Bahwa Kepala Dusun masing-masing wilayah menarik uang kepada setiap pemohon, dan dengan cara menagih pembayaran ke rumah pemohon pada saat pengukuran, dan ada pula yang mengantarkan sendiri kepada Kepala Dusun masing-masing wilayah dengan jumlah pembayaran bervariasi, antara Rp200 ribu hingga Rp400 ribu, dan bahwa uang yang dari masing-masing Kepala Dusun Boom, Kepala Dusun Baru, Kepala Dusun Kerkop semuanya berjumlah 160.850.000 dipegang oleh Sayuti sebagai Kasi Kesra pemerintahan Desa Kertasada.<br /> <br /> Uang yang terkumpul dari masing-masing Kepala Dusun dikumpulkan kepada Sayuti sebesar Rp160.850 juta. Dari jumlah uang itu,  Sayuti keluarkan untuk belanjakan dalam kegiatan PTSL  sebesar Rp131.582.500 sehingga sisa sebesar Rp29.267.500. Bahwa kemudian sisa uang dari pemohon program PTS sebesar Rp29.267.500 diserahkan oleh Sayuti kepada terdakwa Diki Candra Permana dan kemudian oleh terdakwa digunakan untuk biaya pribadi.<br /> <br /> “Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata R. Indra Hadi Niza diakhir surat dakwaannya.<br /> <br /> Atas surat dakwaan JPU Kejari Sumenp ini, terdakwa pun tidak mengajukan nota keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi sebanyak 17 orang.  (Rd1)

News Tipikor Korupsi Prona Rp 29 juta, Kades Kertasada Kabupaten Sumenep Diadili

berita korupsi .co - Kepala Desa yang masuk penjara karena terseret kasus Korupsi yang bernilai jutaan hingga puluhan juta karena diangga...

»

PH Terdakwa Zainal Imran : Barang Bukti Map Berisi Uang Rp 10 Juta “Berganti Warna”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMDl7gV6amL7auXwh5J2HJd1R5kQQTxdqUKa35Cpma9nwIUH9yD5A6YF2Pi2cyvu9Qz3ewNBJploXMNAXmx4wnJYEncXuA_alP1zO0FDOz5wG-sWSJtccve0jFXjd1QbsHdmr4dFGHRiM/s1600/IMG20180802125642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="703" data-original-width="1250" height="359" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMDl7gV6amL7auXwh5J2HJd1R5kQQTxdqUKa35Cpma9nwIUH9yD5A6YF2Pi2cyvu9Qz3ewNBJploXMNAXmx4wnJYEncXuA_alP1zO0FDOz5wG-sWSJtccve0jFXjd1QbsHdmr4dFGHRiM/s640/IMG20180802125642.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Terdakwa Zainal Imran saat sidang pembelaan</b></td></tr> </tbody></table> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Dalam persidangan terungkap, Map berisi uang berada ditangan Kasi Pemerintahan Kelurahan Ardirejo tetapi yang terdakwa hanya Lurah#</b></span></span></i><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi hasil Tangkap Tangan pihak Kepolisian Polres Situbondo terhadap Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran (Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB) tak lama lagi akan berakhir (Vonis).<br /><br />Sebab, terdakwa Zainal Imran, melalui Penasehat Hukumnya telah membacakan surat pembelaannya (Pledoi) dihapadan Majelis Hakim yang diketuai Dede Suryaman, di Pengadilan Tipikor Surabaya, yang dihadiri JPU dari Kejari Situbondo, pada Kamis, 2 Agustus 2018.<br /><br />Dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut pidana penjara oleh JPU selama 1 tahun dan 6 bulan. Terdakwa dijerat dalam pasal pasal 12 huruf e (atau pasal 11) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<br /><br />Kali ini adalah giliran terdakwa melalui pengacaranya (Penasehat Hukumnya) Mafrkacung dan Ridwan Saleh membacakan surat pembelaannya atas surat tuntutan JPU Handoko Alfiantoro dari Kejari Situbondo.<br /><br />Dalam surat pembelaanya dikatakan, bahwa dari awal sejak proses penyidikan terhadap terdakwa Zainal Imran, baik kalangan LSM (Lembaga Suwadaya Masyarakat) maupun beberapa media lainnya menilai, bahwapenanganan perkara terdakwa terkesan dipaksakan untuk diterima oleh Kejaksaan Situbondo yang sarat dengan tendensi politik tertentu.<br /><br />Bisa jadi memang apa yang disampaikan oleh PH terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Mengingat kasus ini adalah hasil operasi tangkap tangan (OTT) pihak kepolisian. Namun hampir 1 tahun dari penangkapan, kasus ini bari dinyatakan sempurna (P21) dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan (Dakwaan, Kamis, 27 April 2018)<br /><br />Bahkan saat pembacaan surat dakwaan, JPU menyebutkan bahwa kasus terdakwa masuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Situbondo, dan kemudian setelah selesai dibacakan barulah diperbaiki menjadi wilayah hukum Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />PH terdakwa juga mengatakan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, JPU telah mengajukan barang bukti (BB) berupa 2 Map berwarna Hijau dan juga Photo berwarna Hijau. Namun menurut PH terdakwa, bahwa BB yang diajukan oleh JPU bukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Sebab menurutnya, berdasarkan tanggapan terdakwa atas barang bukti dan keterangan saksi adalah, 1 lembar Map berwarna Biru berada diatas meja pada saat penangkapan, bukan 2 Map berwarna Hijau.<br /><br />Sementara dalam fakta persidangan saat JPU menghadirkan saksi dari Polres Situbondo, ditolak oleh PH terdakwa, karena anggota Polres Situbondo yang dihadirkan JPU saat itu (Kamis, 24 Mei 2018) bukan sebagai penyidik dalam kasus perkara yang menyeret terdakwa Zainal Imran, melainkan penyidik dalam perkara lain.<br /><br />Sementara kepada wartawan media ini, terdakwa mengatakan bahwa pada saat Polisi dari Polres Situbondo datang, Map berada ditangan Kuncoro selaku Kasi Pemeintahan Kelurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang duduk berdampingan bersama Gumilang (korban”). <br /><br />Dan kepada Majelis Hakim saat Kuncoro sebagai saksi mengakui, bahwa dirinya pernah menerima uang dari “masyrakat” dimasa Lurah sebelumnya.<br /><br />Tidak hanya itu. Saat terdakwa Zainal Imran diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk menanggapi keterangan saksi Kuncoro terkait Map berisi uang pada saat OTT dilakukan oleh anggota Polres Situbondo pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB.<br /><br />Karena keterangan Kuncoro dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 WIB, beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang, polisi sudah melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa.<br /><br />Sementara menurut terdakwa Zainal Imran, pada saat anggota Polres Situbondo yang langsung masuk ke ruang kerja terdakwa, saat itu terdakwa meminta surat tugas karena 2 anggota polisi berpakaian “preman” tidak menunjukkan surat tugas. Setelah terdakwa meminta surat tugas, 2 anggota polisi itu barulah meminta surat tugas dari petugas lainnya yang berada diluar.<br /><br />Pada saat anggota polisi Polres Situbondo masuk keruang kerja terdakwa, map berisi uang ada ditangan Kuncoro yang duduk berdampingan dengan Gumilang. Dan kemudian Kuncoro secara spontan menjatuhkan map tersebut keatas meja, sesuai dengan gambar yang ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim.<br /><br />“Map itu saya tidak tau isinya dan saya tidak memegang. Pada saat polisi datang, baru 5 menit saya nyampai di kantor karena ada tugas diluar. waktu itu saya marah dan meminta polisi menunjukkan surat tugas, karena saya berhak dan itu ruang kerja saya,” kata terdakwa kepada Majelis Hakim saat itu.<br /><br />Kasusu ini pun mengundang pertanyaan. Sebab penyidik Polres Situbondo hanya menetapkan Zainal Imran yang baru 1 bulan sekaligus pertama kalinya menjadi Lurah dan langsung terjerat dalam kasus Korupsi, sementara map berisi uang sebagai barang berada ditangan Kuncoro.<br /><br />Bila Zainal Imran terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Polres Situbondo pada tanggal 20 Maret 2017, mengapa setelah 1 tahun penyidik Polres Situbondo baru melimpahkan berkas perkara ini ke Kejari Situbondo ? Bahkan menurut terdakwa, Kejari Situbondo sempat mengembalikan (P19) berkas perkara dirinya ke penyidik Polres Situbondo. Ada apa dalam kasus Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Zainal Imran ?<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS).<br /><br />Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017.<br /><br />Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. <br /><br />Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.<br /><br />Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 10.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan.<br /><br />Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan.<br /><br />Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta.<br /><br />Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. <br /><br />Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada.<br /><br />Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. <br /><br />Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa.<br /><br />Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. <br /><br />Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. <br /><br />JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo<br /><br />“Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Rd1) </span>

News Tipikor PH Terdakwa Zainal Imran : Barang Bukti Map Berisi Uang Rp 10 Juta “Berganti Warna”

Terdakwa Zainal Imran saat sidang pembelaan #Dalam persidangan terungkap, Map berisi uang berada ditangan Kasi Pemerintahan Kelurahan Ar...

»

Wali Kota Mojokerto (non aktif) Mas’ud Yunus Disidangkan Besok Kamis

<div style="text-align: left;"> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWuvyv2bjv9HPNFQ73uh5sVmuc3fFbRq6tYcdIWMuHfLrbkpgporJ-LdX8Gf-CxZT8ZiVA4I6tcxPP8oVBAacDP_eKwCRvZE1v9WcPlvrLswDPsK_tjv4fLwGIi9UMGYgzMh8ol8RUec/s1600/IMG20180604150225.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="304" height="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitWuvyv2bjv9HPNFQ73uh5sVmuc3fFbRq6tYcdIWMuHfLrbkpgporJ-LdX8Gf-CxZT8ZiVA4I6tcxPP8oVBAacDP_eKwCRvZE1v9WcPlvrLswDPsK_tjv4fLwGIi9UMGYgzMh8ol8RUec/s640/IMG20180604150225.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Herry, Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya</b></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both;"> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Tersangka Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto terjerat kasus Korupsi suap 3 Pimpinan Ketua DPRD Tahun 2017# </b></span></span></i></b></span></span></i></b></span></span></i></b></span></span></i></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Besok, Kami, 2 Agustus 2018, JPU KPK akan “menyeret” Wali Kota Mojokerto (non aktif) Mas’ud Yunus ke persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, terkait kasus Korupsi suap yang tertangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas PU Kota Mojokerto dan Ketua serta 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara dan saat ini berstatus terpidana, terkait pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /><br />Kepastian sidang perkara Korupsi dengan tesangka/terdakwa Mas’ud Yunus diperoleh wartawan media ini dari Staf Administrasi maupun Panmud serta Humas Pengadilan Tipikor, yang juga dibenarkan JPU KPK saat bertemu di gedung Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Besok Kamis tanggal 2 sidangnya,” kata Herry. <br /><br />“Ia, besok sidangnya. Ketua Majelisnya Pak Dede Suryaman. Sidang besok itu dakwaan dari Jaksa KPK,” kata Dr. Lufsiana yang juga dibenarkan Ahkmad Nur, Rabu, 1 Agustus 2018.</span></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiorMabtgM0atrGkS-NjHO-T0YOyKgydU-mxO0h7W3KIIJxI2h6X3pVBOz885uT4NHrvrjUAPtc1MY28NhosYxSOS7PvSmrzYovSocyHH0SETXbISWuTgQkH6A5rr9flUBUBB1ECRJ7ZgQ/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiorMabtgM0atrGkS-NjHO-T0YOyKgydU-mxO0h7W3KIIJxI2h6X3pVBOz885uT4NHrvrjUAPtc1MY28NhosYxSOS7PvSmrzYovSocyHH0SETXbISWuTgQkH6A5rr9flUBUBB1ECRJ7ZgQ/s400/IMG20171003113607.jpg" style="cursor: move;" width="400" /></a><span style="font-size: small;"> Kasus yang menyeret Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto ini, bermula saat KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Wiwiet Febriyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Sabtu, 16 Juni 2017 tahun lalu.<br />Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani tertangkap tangan KPK karena diketahui adanya komitmen fee pemberian uang suap oleh pihak eksekutif (Pemkot Mojoketo) terhadap pihak legislatif (DPRD Kota Mojokerto)yang bersumber dari persentase atas  pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp65 juta per tahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. </span></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-size: small;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdGA22EQZwhLFHXmqreTjyBZaLu0ATQNCHFPZxFYRK3CUma4UMZVa0iset7jv2WIeWhvCupnRB3PpDDqdwKiba0HmQo3hkpLuMMa7Bs3Jgdn4GoLaQikI7rYEy2E7_zjwpzgORy_nqFrE/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdGA22EQZwhLFHXmqreTjyBZaLu0ATQNCHFPZxFYRK3CUma4UMZVa0iset7jv2WIeWhvCupnRB3PpDDqdwKiba0HmQo3hkpLuMMa7Bs3Jgdn4GoLaQikI7rYEy2E7_zjwpzgORy_nqFrE/s1600/PhotoGrid_1512527607286.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Tiga mantan Pimpinan DPRD Kota Mojokerto</td></tr> </tbody></table> </span></div> <div class="separator" style="clear: both;"> <span style="font-size: small;"> Wiweit Febriyanto pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi memberikan suap terhadap DPRD Kota Mojokerto, dan dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a  Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUPidana, serta divonis pidana penjara selama 2 tahun, dan denda sebesar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. pada Jumat, 10 Nopember 2017<br /><br />Sementara 3 Pimpinan DPRD Kota Mojokerto itu juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korpusi menerima suap , dan dijerat dengan pasal 12 hutuf a jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) divonis pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, pada Selasa, 4 Desember 2017.<br /><br />Saat ini giliran orang nomor satu di Kota Mojokerto ini akan diminta pertanggungjawaban hukum dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.  (Rd1)</span></div>

News Tipikor Wali Kota Mojokerto (non aktif) Mas’ud Yunus Disidangkan Besok Kamis

Herry, Staf Administrasi Pengadilan Tipikor Surabaya #Tersangka Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto terjerat kasus Korupsi suap 3...

»

Tiga Pimpinan DPRD Jember “Berbohong” di Sidang Korupsi Bansos Rp 38 M

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHKhSbAumDd7TcoCmFT_9bwluJLR0qODUZchjLn67P2JGPN18zx9sVSU-0gjUYg1pTx9-Fvle8vSNo1isQk561Z8cvbLL1l6GlBgOuTIO_dN7yrPMqH2hkJp6GC0esr-jsDfDXvYpMRyY/s1600/IMG20180731145949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1250" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHKhSbAumDd7TcoCmFT_9bwluJLR0qODUZchjLn67P2JGPN18zx9sVSU-0gjUYg1pTx9-Fvle8vSNo1isQk561Z8cvbLL1l6GlBgOuTIO_dN7yrPMqH2hkJp6GC0esr-jsDfDXvYpMRyY/s640/IMG20180731145949.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi (PKB): Itu (Koperasi Wirausaha Nasional atau Kowina) milik Ansor#</b></span></i></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 “berbohong” saat memberikan keterangan terkait kaus dugaan Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 38 milliar, dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Selasa, 31 Juli 2018.<br /><br />Ketiga pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember itu adalah Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP) dan Yuli Priyanto (PKS). <br /><br />Ketiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember bersama Siswono (anggota DPRD) dan Farouq mantan Sekretaris DPRD (tidak hadir) dihadirkan JPU Kejari Jember sebagai saksi untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 dalam kasus perkara dugaan Korupsi penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos)  sebesar Rp 38 milliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015, yang merugikan keuangan negara sesuai hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provins Jatim Nomor: S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah).<br /><br />Kepada Majelis Hakim yang diketuai Wiwin Arodawanti dengan dibantu Hakim anggota (Ad Hock) Agus Yunianto dan Bagus Handoko dalam persidangan, saksi Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto mengatakan tidak mengurusi proposal terkait penggunaan dana Bansos yang dikucurkan Pemkab Jember tahun 2015 sebesar Rp 38 milliar yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak tepat sasaran.<br /><br />“Kami tidak mengurusi proposal, kami hanya menampung usulan dari penerima Hibah,” kata saksi kepada Majelis Hakim.<br /><br />Tidak hanya itu, para saksi ini juga mengatakan, bahwa pengajuan nama-nama penerima hibah sudah terlebih dahulu diusulkan kepada Pemkab Jember sebelum pembahasan anggaran. Dan pengajuan proposal oleh penerima dana hibah Bansos langsung ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau yang sekarang menjadi OPD (Organisasi Perangkat Daerah).<br /><br />“Pengajuan sebelum pembahasan anggaran,” kata para saksi ini.<br /><br />Pada hal dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahw terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Selain itu, JPU juga mengatakan dalam surat dakwaannya, setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"> Anehnya, keterangan para politikus ini tidak sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya, yakni Sugiaro selaku Sekda yang juga ketua tim anggaran Pemda Jember yang mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa pencairan dana hibah Bansos tidak sesuai prosedur dan hanya pengajuan dari Dewan secara lisan.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, enurut Calon Bupati Jember pada Pilkada 2018 yang tidak terpilih ini, dirinya tak kuasa untuk menolak permintaan itu. Pada hal, selaku ketua tim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember berhak untuk menolak permintaan DPRD, kalau memang tidak sesuai dengan prosedur.<br /><br />"Saat rapat gabungan Tim Anggaran Pemkab Jember dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Jember ada permintaan dana hibah dan bansos senilai Rp 38 miliar baik untuk anggota maupun pimpinan, yang disampaikan pimpinan Dewan. Tidak sesuai prosedur, saya tidak kuasa untuk menolaknya,” kata Sugiarto saat dipersidangan minggu lalu (pada Selasa, 17 Juli 2018).</span> </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY_wy-bDjyFAfFIu7fGz8aDjMOnjl-5ynMGoxBV6WzysMiz9S9ZuoKHkfu7MT5yEicFeG0v3if7yw6MhGw3hZ1rnPiThFDdDnFy4ff7BuLqLYpMs_X2VwfVmcCoGoHdp9ZXa-MoewLYVo/s1600/IMG20180717145538.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY_wy-bDjyFAfFIu7fGz8aDjMOnjl-5ynMGoxBV6WzysMiz9S9ZuoKHkfu7MT5yEicFeG0v3if7yw6MhGw3hZ1rnPiThFDdDnFy4ff7BuLqLYpMs_X2VwfVmcCoGoHdp9ZXa-MoewLYVo/s640/IMG20180717145538.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiarto, mantan Sekda Kab. Jember</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Sementara itu, adanya kabar yang berkembang, bahwa sekelompok “Wartawan” di Kebupaten Jember itu dikabarkan menerima kucuran dana Bansos melalui Ayub Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PKB, sebesar Rp 300 juta dengan cara membentuk “Koperasi Wirausaha Nasional (Kowani)”.<br /><br />Namun hal itu dibantah Ayub Junaidi saat dikonfirmasi wartwan media ini seusai persidangan. Menurut Junaidi, bahwa Koperasi Wirausaha Nasional adalah milik Ansor.<br /><br />“Itu tidak benar, itu Koperasi milik ansor,” kata Ayub Junaidi, Selasa, 31 Juli 2018.<br /><br />Sementara Kasi Pidus Kejari Jember Herdian mengatakan, belum mengetahui karena kasus ini sudah ditarik ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.<br /><br />“Saya belum sapai ke situ karena kasus ini sudah ditarik ke Kejati,” ucap Herdian usai persidangan, Selasa, 17 Juli 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, JPU Kejari Jember menjelaskan dalam surat dakwaanya, bahw terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019, bersama-sama Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto (masing-masing selaku Wakil Ketua yang juga anggota Banggar DPRD periode 2014 - 2019) bersama-sama pula dengan  Sugiarto selaku Sekretaris Daerah juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, pada sekitar tahun 2014 hingga 2015 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Jember, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum, yakni terdakwa maupun Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos)/Hibah dari APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran (TA) 2015) yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, dengan terlebih dahulu melakukan penekanan terhadap Sugiarto selaku Ketua Tim Anggaran dengan mengatakan “APBD Kabupaten Jember  Tangun Anggaran 2015 tidak akan dibahas yang selanjutnya diakomodir (“disetujui”), sehingga penyaluran dana Bansos/Hibah tidak sesuai dengan perintukannya dan tidak tepat sasaran.<br /><br />Bahwa terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jember, menghimpun usulan bantuan dana Hibah dari masyarakat dengan cara  mengumpulkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon bantuan Bansos dan Hibah. <br /><br />Untuk melaksanakan di lapangan, terdakwa menunjuk Subairi dan Muchtar Sami’an, yang ditindaklanjuti dengan membuat nama kelompok dan menyerahkannya kepada terdakwa.  Sedangkan mengenai besaran dan jenis bantuan yang menentukan adalah terdakwa, selain itu terdakwa juga menyuruh Indra Prasetya untuk mencari kelompok ternak yang akan diajukan melalui terdakwa dengan ketentuan, apa dana bila cair sebagian akan dipotong untuk terdakwa.<br /><br />Kelompok ternak yang diusulkan melalui terdakwa untuk Dinas Peternakan berjumlah 24 kelompok sebesar Rp8.350.000.000. Selain Dinas Peternakan, terdakwa juga mengusulkan kelompok untuk menerima dana Hibah di bagian Kesra sebesar Rp 160 juta, dan bagian Perekonomian sebesar Rp 50 juta dengan cara membentuk kelompok yang sama seperti pada Dinas Peternakan.<br /><br />Sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebesar Rp 60 juta yang berasal adri Subairi, Muhtar dan Indra Prasetya (terpidana) masing-masing selaku koordinator kepercayaan terdakwa dalam penyaluran dan Hibah<br /><br />Perorangan ataupun kekeluargaan dengan mengatasnamakan kelompok yaitu, antara lain Abdul Jalal selaku Ketua Kelompok Ternak Bebek Abadi, Mahfud Bajkuni (Ketua Kelompok Bintang Jaya), Nabhan Baidi (Ketua Kelompok Ternak Ayam Jaya), Amar Susilo (Ketua Kelompo Ternak Maju), Puspita Dewi (Bendahara Kelompok Ternak Ayam Maju), Helmi Rutib (Ketua Kelompok Ternak Kambing Mayang Jaya), Heri (Ketua Kelompok Fajar), Asy'ari (Ketua Kelompok Ternak Kambing), Santoso Iskandar (Ketua Kelompok Ternak Ayam Perkasa), Yasin  (Ketua Kelompok Ternak Sidodadi), Qusyairi (Kelompok ternak ikan Air Jaya) Jumari (Ketua Kelompok Ternak Ikan nila Jaya), Qusyairi (Ketua Kelompok Ternak Ikan Air Jaya), Choirudin (Ketua Kelompok Ternak Sapi Sidomulyo) Purwanto (Ketua Kelompok Ternak Kambing), dan bebebrapa Kelompok lainnya serta sebanyak 24 Ketua sebagai pengurus Musolah (TPQ) .<br /><br />Selain itu, ada juga kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu kepada Muhammad Qholik Hasan selaku Ketua pengurus UKM Sejahtera, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.045.000.000 (Satu milliar Empat puluh Lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil perhitungan keuangan negara (HPKN) BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan) Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018.<br /><br />Kemudian terdakwa menyetorkan nama-nama kelompok, lengkap dengan nominal, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address) kepada Diana Ivandayani. Karena selain dari terdakwa,   Dian Handayani juga menghimpun nama-nama kelompok yang diusulkan oleh seluruh anggota DPRD Jember yang lain, lengkap dengan nama kelompok, jenis dan jumlah bantuannya (By name by address. <br /><br />Dan pembagiannya untuk unsur pimpinan DPRD sebesar Rp 1 miliar, sedangkan masing-masing anggota 750 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dana hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember adalah sebesar 38,5 miliar. Dalam pelaksanaannya, dana yang dicairkan oleh kelompok digunakan tidak sesuai dengan proposal, yakni ada yang menaikkan harga dan adapula pembelian fiktif yang tentunya bukti-bukti penggunaan bantuan juga di rekayasa. Selain itu, juga ada pemotongan terhadap kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok lainnya masing-masing Rp300 juta, yang dilakukan oleh Indra Prasetya. Kemudian uang sebesar Rp 60 juta tersebut diberikan kepada terdakwa sebagaimana perjanjian awal, antara terdakwa dengan Indra Prasetya. <br /><br />Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat oleh kelompok, ternyata dalam pelaksanaannya dibuat oleh Subairi selaku coordinator, dan dibantu Sami’an dengan merekayasa bukti pembelian dan ada juga yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Ketika dilakukan pengecekan lokasi didapatkan kelompok yang mengajukan dana hibah yang pengusulannya melalui terdakwa sudah tidak ada lagi. Bantuannya juga tidak tepat sasaran karena digunakan tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam proposal maupun laporan pertanggung jawabannya, yaitu ternak atau unggas yang dibeli atas nama kelompok tidak lagi digemari oleh kelompok melainkan dinikmati perorangan karena memang kelompoknya tidak ada. <br /><br />Penyalahgunaan bantuan Hibah berawal pada saat pembahasan KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2015, antara tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan ketua Sugiarto, bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Jember yang dipimpin oleh terdakwa bersama dengan 3 orang Wakil Ketua, yaitu Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, di mana saat itu terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember dan sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember, meminta anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk setiap anggaran DPRD sesuai dengan jabatannya dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (By name by address) yang dihimpun oleh Diana Evandayani<br /><br />Permintaan anggaran untuk Hibah yang diusulkan melalui DPRD Jember tersebut disetujui,  maka terdakwa selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang juga sebagai ketua badan anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto masing-masing selaku Wakil pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan  sebagai Wakil Ketua badan anggaran menyampaikan kepada Sugiarto, kalau permintaan anggota DPRD tidak diberikan maka APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tidak dibahas.<br /><br />Permintaan tersebut yang seharusnya langsung ditolak oleh Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun nyatanya Sugiarto selaku Sekda dan ketua tim anggaran bersama dengan Bupati Jember yaitu M.Z.A. Jalal justru mengakomodir permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto tersebut. <br /><br />Untuk melegalkan permintaan terdakwa bersama-sama dengan Ayub Junaidi, Ni Nyoman Putu Martini dan Yuli Priyanto, Sugiarto meminta pimpinan badan anggaran segera membuat surat permohonan Hibah dan proposalnya segera diajukan kepada SKPD masing-masing, sehingga bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Jember yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 pasal 8 tentang penganggara, disebutkan; 1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada kepala Daerah,; 2. Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait sebagaimana dimaksud ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomondasi kepada Bupati melalui SKPD,; 3. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimasksud ayat 2 menyampaikan  hasil rekomondasi  kepada Bupati melalui TAPD,; 4. TPAD memberikan pertimbangan atas rekomondasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.<br /><br />Setelah APBD Kabupaten Jember tahun 2015 disahkan, kemudian kesepakatan antara pimpinan badan anggaran yakni terdakwa dan 3 wakil ketua selaku unsur dengan Sugiarto selaku ketua tim anggaran, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/34/12/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang penggunaan anggaran belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, dan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, maka kemudian terdakwa selaku ketua DPRD Jember merekayasa surat Nomor 170/2489/35.09.2/2014 tanggal 14 November 2014 tentang usulan hibah Tahun Anggaran 2015 yang seolah-olah dibuat dan diserahkan kepada Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya sebelum pembahasan KUAPPAS.<br /><br />Padahal kenyataannya, surat tersebut diterima Sekda, BPKAD, Dinas Peternakan dan SKPD lainnya pada tanggal 5 Januari 2015. Untuk menindaklanjuti surat dari terdakwa selaku ketua DPRD tersebut, maka ketua TAPD Sugiarto menyuruh Ita Puri Handayani selaku kepala BPKAD untuk menyampaikan kepada SKPD terkait, agar membuat surat rekomendasi usulan dana Hibah yang tanggalnya disesuaikan dengan surat dari ketua DPRD Jember yang sebelumnya sudah direkayasa.<br /><br />Atas saran dari Ita Puri Handayani sesuai petunjuk dari Sugiarto tersebut, maka Mahfud Afandi selaku kepala Dinas Peternakan membuat surat rekomendasi seolah-olah SKPD Dinas Peternakan telah menerima proposal dan telah memverifikasinya, pada hal SKPD Dinas Peternakan pada tanggal 17 November 2014 tidak pernah menerima dan melakukan verifikasi proposal pengajuan dana Hibah yang diusulkan melalui DPRD.<br /><br />Pada bulan Juli 2015 dilakukan perubahan APBD Kabupaten Jember termasuk dana Hibah yang pengusulannya melalui DPRD Kabupaten Jember, yang dalam pengusulan dana Hibah perubahan tersebut prosesnya seperti pada saat usulan pertama. Penambahan anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sesuai dengan jabatannya, khususnya untuk terdakwa dari awal sebesar Rp1 miliar untuk 40 kelompok menjadi Rp1.495.000.000 untuk 70 kelompok dengan rincian sebagai berikut; Dinas Peternakan ada tambahan 4 kelompok sebesar Rp320 juta,  bagian Kesra ada tambahan 25 kelompok sebesar Rp125 juta, bagian Ekonomi ada tambahan satu kelompok sebesar 50 juta.<br /><br />Bahwa pencairan dana bantuan hibah sebagaimana tersebut di atas dilakukan dua kali, pertama pada bulan Agustus 2015 sebanyak 8 kelompok pada Dinas Peternakan, dan terakhir pada bulan Desember 2015 sebanyak 16 kelompok yang terdiri dari Dinas Peternakan satu kelompok, pada bagian Perekonomian 28 kelompok, pada bagian Kesra 1 kelompok, pada Dinas Pertanian satu kelompok, pada Dinas Pendidikan i kelompok sehingga dari 70 kelompok yang diusulkan oleh terdakwa yang dicairkan sebanyak 52 kelompok khususnya peternakan yang dicairkan adalah sebanyak 21 kelompok sejumlah Rp665 juta<br /><br />Penerima bantuan yang dalam hal ini kelompok ternak Sidomulyo dan kelompok Nila Jaya mau menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp30 juta dengan total keseluruhan Rp60 juta,  dikarenakan kedua kelompok tersebut menganggap karena terdakwa sebagai ketua Dewan maka 2 kelompok tersebut bisa mendapatkan bantuan Hibah.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwapun dijerat dengan pasal 3 atau pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan Aaas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Sebelumnya, terkait Koperasi Wirausaha Nasional, saat dikonfomasi wartawan media ini kepada Kepala Dinas Koperasi yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Jember melalui nomor WhastAppnya, tak mau memberikan komentar. (Rd1)</span>

News Tipikor Tiga Pimpinan DPRD Jember “Berbohong” di Sidang Korupsi Bansos Rp 38 M

Ket. Foto dari kanan, Ayub Junaidi (PKB), Ni Nyoman Putu Martini (PDIP), Yuli Priyanto (PKS) dan Siswono (anggota DPRD) #Wakil Ketua DPR...

»