BERITAKORUPSI.CO

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="226" data-original-width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDgPyr1NYwbxC8JVCPtcSl3yk0YR3NtGgmX4icRBEkchOJjh5GJzz9IZBFb1h_HxJ-FliUDEGklfGG_yc0Iz2Ljf3bZJS6yDhqkShLwB-FwDWNw52Qf5bTQmJ9ClPkslpcsmZdJZ4UZh0/s1600/ICW+..jpg" /></a></div>
#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# 
Jakarta, beritakorupsi.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan anggota DPR RI Eni Saragih sebagai tersangka penerima suap. Penetapan tersangka berkaitan dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. KPK harus terus dalami keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan proyek tersebut. Eni yang merupakan politikus partai Golkar dicokok melalui operasi tangkap tangan (OTT) di rumah Menteri Sosial, Idrus Marham, pada Jumat, 13 Juli 2018 lalu. Dari operasi tersebut KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga merupakan pemberian dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang diduga diberikan untuk mempermulus proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, dan ditengarai adalah bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari total nilai proyek yang diterima Eni sebesar Rp 4,8 miliar, dan KPP pun turut menetapkan Johannes Kotjo sebagai tersangka. Penangkapan Eni yang dilakukan oleh KPK adalah ujung rangkaian operasi yang sebelumnya dilakukan. Dari hasil penangkapan itu, KPK telah menetapkan 9 (Sembilan) tersangka dari 12 orang yang diamankan, diantaranya terdiri dari anggota DPR, staf ahli, swasta, dan supir. Eni dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP digunakan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. PLTU Riau-1 yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangkit listrik berkapasitas 2 x 300 megawatt. PLTU Riau-1 adalah proyek penunjukkan langsung kepada anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), kemudian konsorsium proyek adalah Blackgold Natural Resources, sebuah perusahaan batubara multinasional, PT Samantaka Batubara yang merupakan anak perusahaan Blackgold, PT PLN Batubara, PT Pembangkitan Jawa-Bali, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. (CHEC). Nilai investasi PLTU Riau-1 sendiri menurut Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebesar US$ 900 Juta. PLN memiliki saham sebesar 51 persen dari proyek tersebut. Merespon hal-hal tersebut, ICW meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus PLTU Riau-I. KPK perlu menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap PLTU Riau-I. Johannes Kotjo diketahui ialah salah satu orang terkaya di Indonesia. Tahun 2016 lalu, ia masuk dalam jajaran 150 orang terkaya RI versi majalah Globe Asia. Jumlah kekayaannya diketahui mencapai US$ 267 juta atau setara dengan Rp 3,7 triliun. Laporan majalah Tempo pada tahun 2000 juga menunjukkan, kedekatan Johannes dengan Keluarga Cendana. Bisnis-bisnis milik Bambang Trihatmodjo banyak dijalankan olehnya dan tersebar di berbagai negara. Eni Saragih diketahui aktif dalam berbagai sayap organisasi Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi Energi DPR tersebut juga pernah menjabat sebagai komisaris di dua perusahaan energi, yaitu PT Raya Energi Indonesia dan PT Nugas Trans Energi. Suami Eni, Muhammad Al Khadziq adalah Bupati Temanggung terpilih, dan turut diamankan ketika Eni dicokok oleh KPK. Langkah KPK memeriksa kantor PLN, PT PJB, dan bahkan rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir perlu diapresiasi. Kendati belum tentu terlibat dalam PLTU Riau-I, KPK harus terus mendalami keterkaitan Sofyan Basir dan PLN dengan proyek tersebut. Sejauh ini tercatat sebanyak tiga Direktur PLN telah terjerat kasus korupsi. Adanya keterkaitan perusahaan batubara dengan proyek PLTU Riau-I juga penting untuk diperhatikan. ICW telah mengidentifikasi pemilik sebenarnya/penerima manfaat (Beneficial Owner) dari 10 perusahaan besar batubara di Indonesia dan menemukan nama-nama orang terkaya dan politikus di Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menelusuri pemilik sebenarnya dari perusahaan-perusahaan dan kaitannya dengan kasus PLTU Riau-1. Bukan tak mungkin pihak lain dengan nama besar memiliki keterkaitan, baik itu berasal dari pemerintah, BUMN, swasta maupun lainnya. Kasus PLTU Riau-I juga menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur. Tanpa adanya pengawasan yang baik, celah untuk melakukan praktik-praktik korupsi dalam pembangunan proyek infrastruktur sangat terbuka lebar. Evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur harus segera dilakukan. (*)   
 
 
 
Sumber : Humas ICW (Indonesia Corruption Watch)

#Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kaitan perlu terus didalami# Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) te...

Kasus suap APBD Kota Malang terungkap, 1 Persen dari jumlah Anggaran TA 2015

17.02 beritakorupsi 0

News Tipikor Kasus suap APBD Kota Malang terungkap, 1 Persen dari jumlah Anggaran TA 2015

Nunung, Sekretaris DInas PU Kota Malang berita korupsi .co - Apakah setiap pengajuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau...

Kasus suap Bupati Ngada, Tersangka Baru Menyusul ?

17.00 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyTiJbRLbuZMAfRzVG3mlHf23zMLJUse5X5CMfGmavoEyY3pK5t1gxG_iCM9EF0oAEP_YbCCQknfjfPOepIyYOsBtSHIo09S_yIIRxb41Dv3R6gzdFCgYsQzIDheKHtTe6D1yiCPdckLw/s1600/Ntt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyTiJbRLbuZMAfRzVG3mlHf23zMLJUse5X5CMfGmavoEyY3pK5t1gxG_iCM9EF0oAEP_YbCCQknfjfPOepIyYOsBtSHIo09S_yIIRxb41Dv3R6gzdFCgYsQzIDheKHtTe6D1yiCPdckLw/s640/Ntt.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Albertus Iwan Susilo (kiri)</td></tr>
</tbody></table>
#Saksi Akui Memberikan Sejumlah Uang, JPU KPK: Perbuatan hukum sudah ditemukan adanya perbuatan memberikan 10 persen kepada terdakwa Marianus Sae, yang terungkap dalam persidangan akan di proses Hukum# 
 
beritakorupsi.co - Kasus Korupsi suap yang menjerat dua sahabat asal Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Pengadilan Tipikor setelah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh KPK pada tanggal 11 Pebruari 2018 lalu,  sepertinya akan menyeret beberapa orang lagi, seperti yang terungkap dalam persidangan maupun yang dikatakan JPU KPK. Kedua sahabat yang tertangkap tangan KPK pada tanggal 11 Pebruari 2018 lalu adalah Marianus Sae, yang menjabat selaku Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2010 hingga 2020, yang memiliki 4 (Empat) tempat tinggal, yaitu di Kampung Bosko, Ubedolumolo, Bajawa, Kab. Ngada, NTT,; Rumah Kebun Zeusobo I Golewa Barat, Ngada NTT,; Penful Kupang, NTT dan Kulibul Sari Tibubeneng, Badung, Bali. Sementara Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming seorag pengusaha Kontraktor dibidang kontruksi yaitu PT Sinar 99 Permai, warga Jalan Hayam Wuruk  Rt 006/ Rw 002 Tanalodu, Bajawa, Ngada NTT. Dan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sebagai pengusaha, pemilik (Direktur Utama)  PT Sinar 99 Permai dan pendiri PT Flopino Raya Bersatu, warga Jalan Hayam Wuruk Rt 006 Rw 002 Tanalodu, Bajawa Kabupaten Ngada NTT. Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming sudah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming dinyatakan terbukti memberikan sejumlah uang yang totalnya sebesar Rp 2.487.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa Marianus Sae sejak tahun 2011 hingga 2017. Dan sebagai imbalannya, Marianus Sae memberikan puluhan mega proyek kepada sahabatnya (Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming) yang juga sebagai tim sekses Marianus Sae sejak 2010 hingga 2018 saat mencalonkan sebagai Gubernur NTT dalam Pilkada 2018, namun Marianus Sae kandas alias tidak terpilih menjadi Gubernur karena sudah terlebih dahulu “terpilih” masuk penjara. Ternyata Marianus Sae tidak hanya menerima sejumlah uang dan memberikan puluhan proyek kepada Baba Miming  sahabatnya itu, melainkan sejumlah uang juga diterimanya dari keponakan sabahatnya, yaitu Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan. Uang yang diberikan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan kepada terdakwa Marianus Sae sejak tahun 2011 hingga Januari 2018 sebesar 3.450.000.000 (Tiga milyar Empat ratus Lima puluh juta rupiah). Pemberian uang itu pun bukan secara cuma-cuma, ternyata ada imbalannya berupa beberapa proyek didapatkan Iwan Susilo di Kabupaten Ngada sejak 2012 hingga 2017. Hal inilah yang terungkap dalam persidangan, pada Selasa, 17 Juli 2018. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 17 Juli 2018 yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Murti, dengan agenda pemeriksaan saksi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang dihadirkan JPU KPK Ronald F Rorotikan dkk, sementara terdakwa Marianus Sae didampingi Penasehat Hukumnya dari Jakarta serta para simpatisan terdakwa sendiri. Dalam persidangan, JPU KPK membeberkan data pemberian sejumlah uang dari saksi ke terdakwa melalui rekening BNI Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang sudah dikuasai oleh terdakwa sejak 2011, maupun proyek yang didapatkan oleh saksi Iwan Susilo dari terdakwa Marianus Sae yang dibenarkan oleh saksi sendiri. “Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” kata JPU KPK Ronald F Rorotikan mengingatkan saksi dan dibenarkan saksi, namun menurut saksi ada beberapa penyetoran uang dilakukan Jerry Iwan Susilo selaku adik kandung saksi dan atas perintah saksi sendiri.  
 
Menurt saksi Iwan Susilo, bahwa pada tahun 2011 terdakwa 
meminta fee sebesar 7 persen, alasan terdakwa menurt saksi ini karena 
dananya dari pusat jadi perlu untuk melobi pusat. Kemudian pada tahun 
2014,  fee menjadi 10 persen. “Tahun 2011, feenya 7 persen dari 
nilai anggaran. Tahun 2014 menjadi 10 persen diawal. Tahun 2016, fee 
tetap 10 persen tetapi bayarnya setelah mendapat pembayaran,” kata saksi
 kepada Majelis Hakim.  Alasan saksi, pembayaran dilakukan setelah 
mendapat pembayaran karena masalah  keuangan perusahaan. Setelah
 itu, JPU KPK pun membeberkan proyek yang didapatkan PT Sukses Karya 
Inovatif dan CV Permai milik saksi dari terdakwa dengan memberikan fee 
sebesar 7 hingga 10 persen dari nilai anggaran proyek pekerjaan. Proyek
 yang didapatkan saksi Iwan Susilo dari terdakwa Marianus Sae 
diantaranya Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu dengan nilai kontrak sebesar 
Rp 2,8 milliar pada tahun Anggaran 2014 Proyek . Kemudian tahun anggaran
 2015; Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar   
Rp.1.948.913.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta
 sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 
620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek 
Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar 
Rp.2.451.379.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga 
ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 
620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; 0 Proyek 
Pembangunan Pasar Aimere. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOrKhCAkWvZTJZ6pspfbFbGisvndPvCIKdLrx9U5nqo0QK05jTkbT4ISNrlpdxv-BvQzz8Ose7hwy354j66P-OCIext6ZIb053kgA3Z5igQs1Dq8Q42DfDS_k6-u5M-WBx-AMV9dapboc/s1600/Iwan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOrKhCAkWvZTJZ6pspfbFbGisvndPvCIKdLrx9U5nqo0QK05jTkbT4ISNrlpdxv-BvQzz8Ose7hwy354j66P-OCIext6ZIb053kgA3Z5igQs1Dq8Q42DfDS_k6-u5M-WBx-AMV9dapboc/s640/Iwan.jpg" width="640" /></a></div>
“Yang tanggal 3 Maret, itu Jerry, saya suruh,” kata saksi mejelaskan 
 Tahun Anggaran 2016; Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia Nilai sebesar Rp 2.553.450.000 sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 kontrak Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000 sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo. Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.  Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016. Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000 sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016. Dan Tahun Anggaran 2017; Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe. Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria. Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017. Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017. Ini pun dibenarkan saksi. Namun saksi mengatakan, bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh saksi sendiri melainkan dikerjakan oleh temannya dengan cara meminjamkan dokmen perusahan. Keuntungan yang diperoleh saksi dari setiap proyek sebesar 10 persen dari nilai anggaran, sementara fee dari pinjam meminjam dokumen perusahaan sebesar 2 ½ persen. “Ada yang saya kerjakan dengan meminjam (bendera atau dokumen PT),“ kata saksi. Saat ditanya JPU KPK alasan saksi meminjam, pada hal saksi punya PT sendiri. Maupun alasan saksi meminjamkan dokumen perusahaannya untuk mengerjakan proyek, serta keuntungan maupun fee yang diberikan ke terdakwa. Menurut sakssi, karena belum punya pengalaman mengerjakan proyek yang bernilai besar. “Karena PT saya belum punya pengalaman mengerkan proyek besar, feenya Dua setengah (2 ½) persen dari nilai anggaran. Ada yang dikerjakan teman dengan meminjam (PT milik saksi), saya dapat 2 ½ persen,” kata saksi. Saksi ini pun sepertinya termasuk orang yang “licik” JPU KPK maupun Majelis Hakim heran atas jawaban saksi yang mengatakan, kalau meminjamkan dokumen perusahaannya memperoleh fee 2 ½ persen, sementara kalau dikerjakan sendiri memperoleh keuntungan 10 persen. “Apakah teman saudara memberikan fee ke terdakwa dari pekerjaan yang dikerjakan itu,” tanya Majelis Hakim. Saksi mengatakan tidak tahu. Tapi saksi mengakaui kalau saksi yang menandatangani semua dokemn perusahaan yang dipinjam oleh teman saksi terkait proyek yang dikerjakan termasuk pembayaran dari kas Dinas PU (APBD) ke rekening saksi. Sementara pertanyaan tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa kepada saksi hanya seputar kelengkapan dokumen perusahaan milik saksi saat mengukiti lelang. Menurut saksi, semua dokumen persayaran berdasarkan Keprsen (Kepres Nomor 54 tahun 2010 jo Kepres Nomor 74 tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa milik pemerintah) lengkap. Namun dari keterangan saksi ini ada yang menggelitik terkait keuntungan saksi sebesar 10 persen dan fee ke terdakwa 10 persem dari nilai anggaran. Belum lagi pemotongan PPh dan PPn (pajak penghasilan dan pajak pendapatan yang besarnya sekitar 12 persen, sehingga totalnya sebesar 32 persen dari nilai anggaran. Pertanyaannya, apakah pekerjaan proyek itu dapat dikerjakan sesuai spesikasinya dengan adanya pemotangan sebesar 32 persen dari nailai anggaran, sementara fee yang diberikan terhadap terdakwa tidak masuk dalam anggaran terbut ?. Apakah hal ini hanya terjadi di Kabupaten Ngada, atau terjadi juga dibeberapa Kabupaten/Kota ?. Barangkali ini menjadi bahan bagi KPK unguk mengawasi beberapa mega proyek di tanah air. Usai persidangan. Saat ditanya wartawan media ini terkait keterangan saksi yang mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk mendapatkan proyek pemerintah di Kabupaten Ngada, “Apakah akan diminta pertanggungjawaban hukum atau diproses hukum,”. Menurut JPU KPK Ronald, setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan proses. “Sebenarnya dari fakta yang terungkap sudah cukup adanya perbuatan memberikan 10% kepada terdakwa, tentunya akan melihat pertimbangan Majelis Hakim,” kata JPU KPK Ronald. “Apakah KPK harus menunggu putusan “, tanay wartawan media ini kemudian. “Pada intinya setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita proses dan kita akan memprioritaskan perkara,” jawab JPU KPK Ronald. JPU KPK Ronal menjelaskan, bahwa dari keterangan saksi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang merupakan pemilik perusahaan ada yang menarik yaitu awal pertemuan antara saksi dan terdakwa hingga permintaan fee dari proyek yang didapatkan oleh saksi. “Jadi saksi yang kita periksa tadi adalah Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, juga merupakan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan jalan yang memang sudah aktif melakukan pekerjaan di tahun 2011 samapi 2017. Ada beberapa hal yang sangat menarik dari keterangan saksi Iwan Susilo tadi. Awalnya, sebelum berkenalan dengan Marianus Sae, Iwan Susilo sudah sering mengerjakan sejumlah pekerjaan yang dilakukan di Kabupaten Ngada, hanya pagunya sekitar 400 juta sebelum mengenal terdakwa,” kata JPU KPK Ronald. JPU KPK Ronald menlanjutkan, “Setelah Iwan Susilo berkenalan dengan terdakwa di tahun 2011, mulailah awal permintaan untuk mendapatkan proyek yang lebih besar, dan itu inisiatif dari Iwan sendiri.  Saat itu ada pertemuan di Hotel Grand Wisata Ende, pada saat itu Iwan Susilo berinisiatif untuk mendapatkan proyek yang lebih besar, jadi dia langsung memperkenalkan diri dengan terdakwa yang masih saudara dengan Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming. Jadi mungkin namanya sudah dikenal oleh terdakwa. Setelah pertemuan itu, kemudian ada pertemuan yang lebih intens antara terdakwa dengan saksi, yang menurut saksi tadi pertemuan lebih sering dilakukan di rumah dinas terdakwa. Disitulah ada wacana permintaan komitmen fee yang pertama tahun 2011, menurut saksi tadi sebesar 7 persen. Katanya karena dana dari pusat, perlu melobi pusat tapi kemudian ternyata nggak jadi dilakukan proyek itu, pada hal kan  Iwan sudah memberikan fee sebesar Rp 220 juta tapi tidak dapat proyek. Karena tidak dapat proyek pada hal sudah menyerahkan fee 7 persen, saksi ini mungkin bertanya dan barulah diganti tahun 2012,” kata JPU KPK Ronald menjelaskan. Setelah tahun 2014, kata JPU KPK Ronald melanjelaskan, ada perbedaan komitmen fee menjadi 10 persen yang awalnya 7 persen. Permintaan 10 persen itu di awal menurut keterangan saksi menyatakan, 10 persen kepada terdakwa baru pekerjaannya diberikan. “Tahun 2016 ada kesepakatan lain lagi, tetap 10 persen tetapi bayarnya bukan di depan tetapi setelah mendapat pembayaran (pekerjaan selesai).  Alasannya karena keuangan perusahaan. Jadi total uang yang diberikan sanksi kepada terdakwa sejak tahun 2011 sampai 2018  sekitar 3 koma sekian miliar, kami akan mengecek lagi. Kenapa,  karena pada saat kami menunjukkan bukti dokumen, pembayaran atas nama orang lain yang disuruh sakasi sendiri, jadi kami akan mencocokkan lagi dengan dokumen perbankan,” ungkap JPU KPK Ronald. Saat ditanya lebih lanjut nama Jerry Iwan Susilo adik kandung saksi Albertus Iwan Susilo terkait penyetoran sejumlah uang ke terdakwa melalui rekening Baba Miming, maupun pihak lain yang mengerjakan proyek dengan meminjam perusahaan milik saksi. JPU KPK Ronald mengatakan, bahwa KPK bertujuan untuk mengungkap uang suap yang diterima terdakwa Marianus Sae. “Nama Jerry, kita tidak akan panggil karena di BAP sudah jelas hayan disuruh untuk mentransfer/menyetorkan uang komitmen fee kepada terdakwa melalui rekening Baba Miming. Untuk pertanyaan yang kedua, orang lain yang disebutkan saksi pernah meminjam dokeumen perusahaanya untuk mengerjakan proyek di Kabupaten Ngada belum dikonformasi. Alasan kita lebih utama untuk membongkar uang suap yang diterima terdakwa,” ucap JPU KPK Ronald.  Seperti yang diberitakan sebelumnya. Pada sekitar tahun 2012, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan berkenalan dengan terdakwa selaku Bupati Ngada di Hotel Grand Wisata Ende. Setelah perkenalan tersebut, terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan beberapa kali pertemuan di rumah dinas terdakwa. Dalam pertemuan itu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan meminta tolong kepada terdakwa agar dapat diberikan paket pekerjaan di lingkungan SKPD Kabupaten Ngada yang disanggupi oleh terdakwa, dengan kesepakatan bahwa Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan harus memberikan uang “komitmen fee" sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan yang akan diberikan kepada terdakwa sebelum proses lelang dilakukan, atau setelah pekerjaan selesai, dan terdakwa juga meminta agar uang “komitmen fee” tersebut disetor ke rekening BNI Taplus Bisnis Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang mana sebelumnya Kartu ATM rekening tersebut telah diberikan kepada Terdakwa oleh Wilhelmus Iwan Ulumbu. Menindaklanjuti permintaan uang “komitmen fee” dari terdakwa, selanjutnya secara bertahap Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan melakukan setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu yang besarannya 10 persen  dari nilai kontrak pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan yang seluruhnya berjumlah Rp1.850.000.000 (Satu milliar Delapan ratus Lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari keuangan pribadi Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, dengan perincian sebagai berikut: “Pada tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp 220 juta, Tanggal 3 Juni 2013 Rp 100 juta,  Tanggal 6 September 2013 Rp 50 juta, Tanggal 10 Juni 2014 sejumlah Rp 200 .juta,  Tanggal 30 Juni 2014 Rp 200 juta, Tanggal 31 Juli 2015 Rp 100 juta, Tanggal 10 Februari 2016 Rp 250 .000juta, Tanggal 3 Maret 2016 Rp 100 juta, Tanggal 21 Maret 2016 Rp 80 juta, Tanggal 26 September 2016 Rp 150 juta, Tanggal 21 Februari 2017 Rp 300 juta, Tanggal 1 Maret 2017  Rp100 juta,” ungkap JPU KPK Selain melakukan setoran tunai/transfer atau pemindahbukuan ke rekening Nomor 0213012710 atas nama Wilhelmus Iwan Ulumbu, Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan memberikan uang tunai sebesar Rp 1.6 milliar, dengan rincian; pada akhir tahun 2013 sejumlah Rp 270 juta di rumah dinas terdakwa selaku Bupati Ngada. Kemudian pada bulan Agustus 2015 Rp 250 juta di rumah dinas terdakwa. Pada tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp 280 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Pada tanggal 14 Januari 2018 Rp 400 juta melalui Florianus Lengu di Rumah Wilhelmus Iwan Ulumbu. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 sejumlah Rp 400 juta di Rumah Dinas terdakwa melalui Wilhelmus Iwan Ulumbu. Setelah terdakwa menerima sejumlah uang dari Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh Albertus Iwan Susilo alias Baba Iwan mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada, diantaranya; Tahun Anggaran 2014 Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu dengan nilai anggaran sekitar Rp 2,8 milliar; Tahun Anggaran 2015; Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar   Rp.1.948.913.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar Rp.2.451.379.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Tahun Anggaran 2016; Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia Nilai sebesar Rp 2.553.450.000 sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 kontrak Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000 sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016. Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo. Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000 sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016.  Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016.  Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000 sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016. Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000 sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016. Tahun Anggaran 2017; Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe. Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria. Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017. Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000 sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017. Barang Bukti (BB) yang disita KPK berupa uang yang tersimpan dalam rekening BNI Nomor 0213012701 a.n Wilhelmus Iwan Ulumbu alias Baba Miming digunakan oleh terdakw untuk kepentingan pribadinya, diantaranya untuk pencalonan Marianus Sae baik dalam Pilkada  Bupati Ngada maupun Pilkada Gubernur NTT, dan uang yang masih tersisa dalam rekening tersebut sebesar Rp 659.854.895. (Rd1)

News Tipikor Kasus suap Bupati Ngada, Tersangka Baru Menyusul ?

Albertus Iwan Susilo (kiri) #Saksi Akui Memberikan Sejumlah Uang, JPU KPK: Perbuatan hukum sudah ditemukan adanya perbuatan memberikan 1...

Sidang Korupsi Bansos Jember Terungkap, Pengucuran Anggaran Rp 38 M Tanpa Prosedur

16.42 beritakorupsi 0

News Tipikor Sidang Korupsi Bansos Jember Terungkap, Pengucuran Anggaran Rp 38 M Tanpa Prosedur

Sugiarto, mantan Sekda Kab. Jember berita korupsi .co - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember Sugiarto mengatakan, pencairan...

Semua Anggota DPRD Kota Malang “Bisa Jadi Tersangka ?”

04.00 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMSeAQNDqd2UZ1hSOIBmdkuF64wGSl3E6tnEmiC51av7JwveIPDRu6CAVKSygnoUTtIxcqj4ypEIrKWim-rdqNPkmY8dFxh-dBLnO8X9hAvz_CT__avXhyphenhyphenyEe2mkrnnRWXTKfEdswN5d0/s1600/IMG20180713190150.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMSeAQNDqd2UZ1hSOIBmdkuF64wGSl3E6tnEmiC51av7JwveIPDRu6CAVKSygnoUTtIxcqj4ypEIrKWim-rdqNPkmY8dFxh-dBLnO8X9hAvz_CT__avXhyphenhyphenyEe2mkrnnRWXTKfEdswN5d0/s640/IMG20180713190150.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: justify;">Keterangan foto searah jarum jam, Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), dan saksi lainnya adalah Sony Yudiarto (Demokrat), Indra Tjahyono (Demokrat) serta Umi (istri Moch. Arif Wicaksono)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
#Dalam persidangan terungkap, Istri terpidana mantan Ketua DPRD Kota Malang turut saat bagi-bagi uang “Suap”#</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5R7iKHB0Soiq-Y3Ng1xY8_kg17bYMtjAuJ0rz2Wn1U_dHnX_LysDHXOOfA1dT8p88xTLzxemeTAPfWZGIEk7HuRz4rSRZVJDFiDIlvj1P2ETYcSl5FgPCjTZNy7LPTnR9MgloNK_J5GY/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="704" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5R7iKHB0Soiq-Y3Ng1xY8_kg17bYMtjAuJ0rz2Wn1U_dHnX_LysDHXOOfA1dT8p88xTLzxemeTAPfWZGIEk7HuRz4rSRZVJDFiDIlvj1P2ETYcSl5FgPCjTZNy7LPTnR9MgloNK_J5GY/s640/1.jpg" width="424" /></a></div>
 
beritakorupsi.co - “Di KPK tidak mungkin mengembangkan suatu kasus, tapi kita hanya bicara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maupun diproses penyidikan, tentu kita akan mintakan pertanggung jawaban hukumnya,” inilah yang dikatakan JPU KPK Arif Suhermanto kepada wartawan media ini pada Jumat, 6 Juli 2018. JPU KPK Arif menambahkan, uang sampah lebih dulu diterima baru uang pokir. Tanggal 13 Juli 2015 diterimakan uang sampah masing-masing anggota Dewan sebesar Rp 5 juta. Dari awal sudah jelas, keterangannya Arif Wicaksono mengatakan ada pertemuan tentang permintaan THR itu, saat mau sidang paripurna tanggal 14 Juli 2015. Para Ketua Fraksi dan Prapto menginisiasi minta uang THR, kemudian Arif Wicaksono dalam pertemuan di ruang Dewan bersama Walikota Moch. Anton. Dan itu dibenarkan Walikota sendiri, Wakil Walikota juga ada, Sekda. Ketiganya dari eksekutif sama Ketua Fraksi. Dan itupun juga dibenarkan oleh Sekda termasuk Pak Prapto. Ada permintaan THR itu, dan Walikota mengamini seperti itu. “Kalau menurut Arif Wicaksono, uang sampah itu 200 juta, dibagi untuk semua anggota Dewan masing-masing 5 juta rupiah kecuali pimpinan Ketua DPRD sama Pak Prapto. Dan itu dibenarkan Walikota sendiri, Wakil Walikota juga ada, Sekda. Ketiganya dari eksekutif sama Ketua Fraksi. Dan itupun juga dibenarkan oleh Sekda termasuk Pak Prapto. Ada permintaan THR itu dan Walikota mengamini seperti itu,” ungkap JPU KPKArif lebih lanjut. JPU KPK Arif Suhermanto pun menjawab pertanyaan wartawan media ini terkait, apakah ada kemungkinan KPK akan melakukan pengembanagan serta meminta pertanggungjawaban hukum dari seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019, sebab 26 dari 45 orang anggota DPRD Kota Malang, “belum di proses hukum”.                                                            
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRD5zTTN6Hb-hxLbWPYNCHTIDNjO8FFLNDz_6-c80ihOf3OX5GtCH77vc6F3VAoVgy4PL35S8iZn9J3GyRYwXoOHVWCYKI_yaDPRFmqfmgxDduSD0nKM1CLH7Dgpe-wpc-60eZZXCKd6I/s1600/IMG20180713190048.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRD5zTTN6Hb-hxLbWPYNCHTIDNjO8FFLNDz_6-c80ihOf3OX5GtCH77vc6F3VAoVgy4PL35S8iZn9J3GyRYwXoOHVWCYKI_yaDPRFmqfmgxDduSD0nKM1CLH7Dgpe-wpc-60eZZXCKd6I/s640/IMG20180713190048.jpg" width="640" /></a> 
 
Ke- 26 orang anggota Dewan yang terhormat di  DPRD Kota Malang itu hingga saat ini memang masih tetap duduk di kursinya masing-masing, yakni dari PDIP (7 orang) Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Erni Farida; PKB (2 orang) Mulyanto, H. Rasmuji;  GOLKAR (2 orang) Choeroel Anwar, Ribut Harianto; DEMOKRAT (2 orang) Indra Tjahyono, Sony Yudiarto; GERINDRA (3 orang) Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno; PAN (2 orang) Harun Prasojo, H. Subur Triono; HANURA (2 orang) Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali; PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri; PPP (2 orang) Syamsul Fajrih, Asia Iriani; NasDem (1 orang) Mohammad Fadli.  “Bukan dikembangkan tetapi akan diproses hukum. Apapun fakta hukum yang terjadi, akan diminta pertanggungjawaban hukum. Kita hanya bicara fakta hukumnya yang terungkap dalam persidangan,” kata JPU KPK Arif saat itu (Jumat, 6 Juli 2018). Apa yang dikatakan JPU KPK ini adalah semua berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi mapun bukti berupa hasil percakapan sesama anggota Dewan, anggota Dewan dengan Sekda Cipto Wiyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya Pemrov. Jatim sejak akhir Desember 2017,  maupun bukti lainnya yang ditunjukkan JPU KPK kepada Majelis Hakim sejak awal saat perkara ini disidangkan dengan terdakwa (terpidana) Jarot Edi Sulistyono selaku Kepala Dinas PU PPB Kota Malang, dan sidang jilid II dengan terdakwa Moch. Arif Wicaksono selakau Ketua DPRD Kota Malang dan kemudian jilid III dengan terdakwa Moch. Anton. Anehnya, sekalipun Majelei Hakim menyatakan 2 terdakwa (Jarot Edi Sulistyono dan Moch. Arif Wicaksono) sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi suap  yang disebut dengan istilah uang Pokir terkait pembahasan APBD-P  tahun 2015 (putusan sudah berkekuatan hukum tetap), namun tidak membuat seluruh anggota Dewan yang terhormat itu mengakui dengan jujur    
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFhp2NXtrb57defGUM2JO4aUHwX3JZaU7dsJcy5in755pVsjAU9lQKZllXV8KUXYmpkeo9KLnw9LPehRnDdx2FHUWZMYBJUTs4D0wf3lydHHpqCFeaUD2qCD4x_rkK_S_doYjYL1lGpE/s1600/IMG20180629110236.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFhp2NXtrb57defGUM2JO4aUHwX3JZaU7dsJcy5in755pVsjAU9lQKZllXV8KUXYmpkeo9KLnw9LPehRnDdx2FHUWZMYBJUTs4D0wf3lydHHpqCFeaUD2qCD4x_rkK_S_doYjYL1lGpE/s400/IMG20180629110236.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Syamsul Fajrih</td></tr>
</tbody></table>
 
Kepada Majelis Hakim mengatakan tidak menerima uang Pokir, diantaranya Asia Iriani, Mohammat Fadli dan Samsul Fajri. Keterangan itu disampaikan Samsul Fajri dengan percaya diri sambil cengar-cengir menjawab pertayaan JPU KPK. Keterangan saksi-saksi ini pun sama dengan keterangan beberapa saksi liannya diantaranya Mohan Ketelu, Syaifur Rusdi, Sahrawi, Abd. Rachman dan Imam Fauzi, saat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton dipersidangan pada Selasa, tanggal 3 Juli 2018. JPU KPK Fitroh pun saat itu mengatakan terhadap saksi Samsul Fajri, “apakah harus menjadi tersangka supaya saudara jujur ?”. Namun Samsul Fajri tetap mengatakan tidak menerima. Pada hal, Keterangan saksi Moch. Arif Wicaksono, Suprapto, Heri Puji Utami dan Subur Triono pada sidang sebelumnya mengatakan semua anggota Dewan menerima, kalau tidak menerima pasti sudah ribut. Memang ada keributan diantara anggota Dewan penerima uang Pokir seperti yang terungkap dalam persidangan. Namun bukan karena tidak menerima, melainkan karena pembagian yang tidak merata. Sehingga beberapa anggota Dewan hendak melakukan “unjuk rasa” dengan “mengancam” akan menginap di rumah dinas Ketua DPRD. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCXEqSCgKybRTgHKWQSWtK-4BhYDvbNL39xOWww2U4qCtequdUTXAouxr_BOB5AZmLaDCLrICtdhO0G915GyealDzGQgWNCcRatOEQw4Dn_0NyuoNyE9LQwjekoG9iY-vYpFh74AMHto/s1600/Soni%252C+Hendra+dan+Umi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="991" data-original-width="850" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVCXEqSCgKybRTgHKWQSWtK-4BhYDvbNL39xOWww2U4qCtequdUTXAouxr_BOB5AZmLaDCLrICtdhO0G915GyealDzGQgWNCcRatOEQw4Dn_0NyuoNyE9LQwjekoG9iY-vYpFh74AMHto/s400/Soni%252C+Hendra+dan+Umi.jpg" width="343" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Soni, Hendri dan Umi</td></tr>
</tbody></table>
Pada hal sebelumnya, Arif Wicaksono termasuk Heri Puji Utami selaku Ketua Fraksi PPP-Nasdem yang juga Istri mantan Walikota Malang Peni Suparto serta beberapa anggota Dewan lainnya mengatakan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa seluruh (45 orang) anggota Dewan menerima uang Pokir masing-masing anggota sebesar Rp 12.5 juta, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi sebesar Rp 15 juta. Selain uang pokir, ada uang sampah yang diterima terlebih dahulu masing-masing anggota sebesar Rp 5 juta, dan uang saat pembahasan APBD murni 2015  yang diterima di tahun 2014 masing-masing Fraksi sebesar Rp 225 juta. “Semua Fraksi menerima, kalau tidak menerima pasti sudah rebut,” kata Heri Puji Utami dalam persidangan (Jumat, 29 Juni 2018). “Saya terima dari Pak Arif sebesar Rp 52,5 juta. Saya lupa, menjelang lebaran (14 Juli 2015) di rumah dinas. Saya sendiri, tidak ada orang. Di ruang tengah masuk sedikit ke dalam. Tidak ada anggota lain.  Saya baru tahu dari Bambang Trioso saat dikonfrontir di KPK kalau pokok-pokok pikiran itu diganti dengan uang. Saya tidak hadir saat rapat,” jawab Slamet dalam sidang, Jumat, 6 Juli 2018 Saksi Slamte juga menjelaskan, setelah uang itu diterima dari Arif Wicaksono, kemuidian malam itu langsung diantarkan ke Suparno sebesar Rp 12.5 juta rupiah, dan keesokan aharinya diserahkan ke dua anggota Fraksinya di gedung Dewan yaitu Een dan Teguh. “Malan itu saya antarkan ke Pak Suparno dirumahnya, sedangkan 2 anggota lain saya kasihkan besoknya masing-masing 12,5 juta. Saya katakan, ada titipan tambahan THR,” jawab saksi Slamet. “Adakah Pertemuan dengan Walikota, Wakil Walikota dengan Ketua Dewan meminta uang THR saat mau sidang paripurna?,” tanya JPU KPK. Namun saksi Slamet tetap mengatakan tidak tau dan baru tahu saat dipersidangan. 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpG578cmrJIXw7iTy7duapKqjQMhTM1lyG3cz3BtDaml2gak6uNt_BQum77hVbXfF2hCfzX4uAKKjRDEAIlWlMoD50v-iZHzVAKRiJBlj8xDyCUKoPbcI2xxtQF2SuZRgHFpm-P4jjM74/s1600/Dewan.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1027" data-original-width="768" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpG578cmrJIXw7iTy7duapKqjQMhTM1lyG3cz3BtDaml2gak6uNt_BQum77hVbXfF2hCfzX4uAKKjRDEAIlWlMoD50v-iZHzVAKRiJBlj8xDyCUKoPbcI2xxtQF2SuZRgHFpm-P4jjM74/s400/Dewan.jpg" width="298" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketu)</td></tr>
</tbody></table>
 
Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014 - 2015 yang terdiri dari 10 Partai Politik adalah; 1. PDIP (11 orang) Arief Wicaksono (Ketua DPRD/PDI-P), Suprapto, Arief Hermanto, Eka Satriya Gautama, Hadi Susanto, Tutuk Hariyani, Teguh Mulyono, Ec.RB. Priyatmoko Oetomo, Tri Yudiani, Erni Farida, Abdul Hakim (Ketua Komisi B); 2. PKB (6) Zainuddin (Wakil Ketua), Sahrawi, Abd. Rachman, Mulyanto, H.M. Imam Fauzi (Ketua Komisi D), H. Rasmuji;  3. GOLKAR (5 orang) Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua), Sukarno, Choeroel Anwar, Ribut Harianto, Bambang Sumarto (Ketua Komis C); 4. DEMOKRAT (5 orang) Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketu), Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A),  Hery Subiantono, Indra Tjahyono, Sony Yudiarto; 5. GERINDRA (4 orang) Drs. Salamet, Een. Ambarsar, Teguh Puji Wahyono, Letkol. Purn. Suparno; 6. PAN (4 orang) H. Mohan Katelu, Harun Prasojo, Syaiful Rusdi, H. Subur Triono; 7. HANURA (3 orang) Ya’qud Ananda Gudban, Afdhal Fauza, Ec. Imam Ghozali; 8. PKS (3 orang) Sugiarto, Bambang Triyoso, Choirul Amri; 9. PPP (3 orang) Hj. Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem), Syamsul Fajrih, Asia Iriani;  10. NasDem (1 orang) Mohammad Fadli. Tidak hanya itu. Saat KPK pun menetapkan dan “menyeret” Moch. Anton selaku Wali Kota Malang ke persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, juga masih tidak membuat para politikus yang duduk di kursi Dewan yang terhormat itu tidak mengakui kalau sudah menerima uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni. Dari 45 oarang anggota DPRD itu, 19 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa mulai dari Ketua, 3 Wakil, 4 Ketua Komisi dan 8 Ketua Fraksi serta 3 anggota dewan yang tidak menduduki jabatan. 
 
Ke- 19 orang anggota DPRD yang terdiri dari Ketua dan 3 Wakil Ketua, adalah 1. Arief Wicaksono Ketua DPRD Kota Malang (PDIP), sudah divonis 5 tahun penjara; 2. HM. Zainudin (Wakil Ketua/PKB; 3. Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua/Partai Demokrat); 4. Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua/Partai Golkar); 4 orang Ketua Komisi yaitu 1. Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Demokrat); 2. Abdul Hakim (Ketua Komis B/PDIP, kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD menggantikan Moch. Arif Wicaksono; 3. Bambang Sumarto (Ketua Komisi C/Golkar); 4. Imam Fauzi (Ketua Komisi D/PKB); 8 Ketua Fraksi diantaranya 1. Heri Puji Utami (Ketua Fraksi PPP-Nasdem; 2. Suprapto (Ketua Fraksi PDIP); 3. Sahrawi (Ketua Fraksi PKB); 4. Sukarno (Ketua Fraksi Golkar); 5. Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN); 6. Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat); 7. Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS) dan 8. Salamet (Ketua Fraksi Gerindra). Serta 3 tersangka lainnya tidak menduduki jabatan yakni  1. Tri Yudiani (Fraksi PDIP); 2. Syaiful Rusdi  (Fraksi PAN); 3. Abdul Rachman (Fraksi PKB); 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTGlXq2CJF7zmSu8gDBYF5lXp078QHlhdWXnL2hyphenhyphen53o8XUSq0ktmynN6btQbh6l4htRHITMAFhsIyVe63I9jNRSdEgUrW7A0M-zNppZc6nnuftDYMR4i3f4mqNgQoGFF23cyLHX5VRWe4/s1600/Rahayu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1243" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTGlXq2CJF7zmSu8gDBYF5lXp078QHlhdWXnL2hyphenhyphen53o8XUSq0ktmynN6btQbh6l4htRHITMAFhsIyVe63I9jNRSdEgUrW7A0M-zNppZc6nnuftDYMR4i3f4mqNgQoGFF23cyLHX5VRWe4/s320/Rahayu.jpg" width="310" /></a></div>
 Yang lebih anehnya lagi, saat KPK pun menetapkan 18 anggota DPRD Malang menjadi tersangka dan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Moch. Anton di persidangan, masih mengatakan tidak menerima uang Pokir, uang sampah dan uang pembahasan APBD murni, seperti yang disampaikan beberapa orang saksi termasuk calon Wali Kota Malang namun akhirnya kalah dalam Pilda yang berlangsung pada Rabu, 27 Juni 2018, yaitu Yaqud Ananda Qudban, Sony Yudiarto (Demokrat) dan Indra Tjahyono (Demokrat) dalam persidangan, Jumat, 13 Juli 2018. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, pada  Jumat, 13 Juli 2018 dengan agenda mendengarkan keterangan 9 orang saksi untuk terdakwa Moch. Anton yang dihadirkan JPU KPK diantaranya 6 saksi yang saat ini menjadi tersangka yaitu Heri Subianto  (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Wiwik Heri Astuti (Wakil Ketua DPRD Kota Malang/Partai Demokrat), HM. Zainudin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Malang/PKB, Sulik Lestyowati (Ketua Komisi A/Partai Demokrat), Yaqud Ananda Qudban (Ketua Fraksi Hanura-PKS), dan saksi lainnya adalah Sony Yudiarto (Demokrat), Indra Tjahyono (Demokrat) serta Umi (istri Moch. Arif Wicaksono). Kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Murti, Yaqud Ananda Qudban mengatakan tidak menerima apa-apa. “Saya tidak menerima,” kata wanita ini yang memibta namanya jagan disebutkan pada persingan terdahulu dengan memberikan sejumlah uang melalui orang kepercayaannya yang hadir dalam persidangan. Keterangan wanita yang gagal menjadi Wali Kota Malang di Pilkada 2018 ini tidak jauh beda saat memberikan keterangan sebagai saksi (sebelum ditetapkan menjadi tersangka) untuk terdakwa Arif. Pada hal bukti berupa rekaman percakapan antara Yaqud Ananda Qudban dengan Moch. Anton yang diputar JPU KPK dalam persidangan sangat jelas membicarakan MoU sampah. Namun percakapan itu malah dikatakannya sebagai guyonan (bercanda). Dan perkataan Dewan yang terhormat ini sempat membuat JPU KPK terutama Majelis Hakim merasa jengkel. Sebab percakapan dianatara penjabat negara dikatakan hanya bercada kepada Majelis Hakim. Keterangan Yaqud Ananda Qudban juga sama dengan keterangan saksi Sulik Lestyowati, Sony Yudiarto dan Indra Tjahyono. Sementara keterangan Heri Subianto sempat mengatakan tidak menerima, namun akhirnya mengakui menerima sebesar Rp 42.5 juta, dan uang itu pun dibagi-bagikannya ke anggota Fraksinya masing-masing sebesar Rp 10 juta, sementara untuk dirinya sebanyak Rp 12.5 juta. “Waktu itu menjelang lebaran, saya lupa tanggal berapa. Saya terima dari Bu Umi Empat pulu Dua juta Lima ratus (Rp 42.500.000). Saya bagikan masing-masing Sepuluh, saya Dua belas setengah,” kata Heri Subianto kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan kali ini ada hal baru yang terungkap, yakni peran istri Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono, Umi. Dari keterangan Heri Subianto maupun Arif Wicaksono mengatakan bahwa dia (Umi) ikut membagi-bagikan uang pokir itu ke anggota Dewan, namun Umi tidak mengakuinya. “Dari keterangan beberapa saksi termasuk Pak Arif (Arif Wicaksono) mengatakan bahwa saudara ikut membagikan,” kata JPU KPK Arif kepada saksi. “Saya tidak ikut,” kata saksi. kata tidak ikut pun terucap hingga beberapa kali. Ketidak jujuran para saksi ini sepertinya tidak maslah buat JPU KPK, sebab beberapa bukti dan keterangan saksi-saksi sudah “dikantongi” JPU KPK sendiri. “Tinggal menunggu Waktunya saja mungkin”. 
 
 
Usai persidangan, JPU KPK Arif Suhermanto kepada media ini magatakan, bahwa keterangan para saksi sama dengan keterangannya pada saat persidangan sebelumnya. JPU KPK Arif menambahkan, masih ada Dua saksi yang akan dihadirkan dari pihak eksekutif. “Keterangannya sama dengan sidang sebelumnya, nggak ada yang beda. Untuk sidang berikutnya masih ada ada saksi dari pihak eksekutif termasuk Wakil Wali Kota dan dari Dinas,” ucap JPU KPK Arif.  (Rd1)

News Tipikor Semua Anggota DPRD Kota Malang “Bisa Jadi Tersangka ?”

Keterangan foto searah jarum jam, Heri Subianto (Ketua Fraksi Demokrat), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD/Partai Golkar), Wiwik Heri Ast...

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

06.25 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="622" data-original-width="1280" height="311" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirHUIcCA6mTFRf4nYfuaby7kX4yWjNLAJlSPaPPfUYTtCEMQOiQKw_1N2o3DbKfaWO9hwbSgQrqegatds3Nd4LUhMEvd2UNKDL_AnFK4NrtMoibCLhErP4Rn3DDUtYWBMVzDH9ngZ1TnE/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara selama 2006 – 2016 mencapai Rp 133,6 triliun. Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun. Dampak dari hal tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara dengan jumlah Rp. 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan Batu Bara (DHPB). Hasil pemantauan turut menemukan perbedaan pencatatan data produksi batubara antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian ESDM RI. Catatan BPS atas data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 20015 sebanyak 3.266,2 juta ton. Sementara dalam catatan Kementerian ESDM, total data produksi batubara Indonesia selama periode 2006 – 2015 sebanyak 3.315 juta ton. Dari kedua data tersebut terdapat selisih data produksi sebesar 49,1 juta ton. Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 3.1475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton. Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan. Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara tax ratio pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam tata kelola batubara mesti diberikan perhatian serius. Indonesia adalah salah satu produsen batubara terbesar di dunia. Data BPS menunjukkan, dalam kurun waktu 2006 – 2015 volume produksi batubara di Indonesia mencapai 3.266,2 juta ton. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya batubara sebagai salah satu sektor sumber daya alam (SDA) yang dapat memberi pengaruh signifikan terhadap keuangan negara. Tentu akan sangat disayangkan apabila penerimaan negara tidak dapat diterima secara maksimal disebabkan pengelolaan yang buruk. Merespon temuan-temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah RI untuk memberi perhatian terhadap perbaikan tata kelola batubara. Besarnya jumlah indikasi kerugian negara semestinya membuka mata Presiden RI dan jajarannya untuk menaruh perhatian sangat serius. Celah-celah yang berdampak pada kerugian negara dari batubara dan sumber daya alam lainnya mesti segera dibenahi. Lebih lagi, ICW mendesak aparat penegak hukum, utamanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan fokus perhatian terhadap sektor sumber daya alam melalui koordinasi dan supervisi. KPK perlu menitikberatkan pada sisi penegakkan hukum dan pengembalian kerugian negara Sementara dalam peluncuran buku dan diskusi dengan thema “Batu Bara dan Ancaman Korupsi” yang diadakan di di Kantor ICW dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Dian Patria, Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan mengenai tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pemantauan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. ICW juga menemukan nama-nama elit kaya yang menguasai 10 perusahaan besar batu bara (pemilik manfaat/beneficial owner (BO). Hasil pemantauan telah dirangkum dalam bentuk buku bertajuk “Batu Bara dan Ancaman Korupsi”. Dian Patria (Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK) menyapaikan, Pencegahan melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. “Pencegahan, melakukan supervisi terhadap pihak-pihak yang bisa mengarah ke pidana lainnya. Pemerintah bisa mencabut izin-izin non Clean and Clear (CnC). Kita dapat saling mengisi saja untuk sama-sama mendorong maksimal pajak,” kata Dian Patria Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo juga mengatakan, “Kita sangat prihatin, batubara adalah komoditi yang besar. Jadi jangan hanya digunakan oleh negara luar, tetapi juga dimanfaatkan oleh negara kita sendiri”. ujar Agus (*) 
 
 
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 12 Juli 2018

Pemerintahan Regional Tipikor Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Jakarta, berita korupsi .co - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap tata kelola batubara di Indonesia. Hasil pem...

Kades Bulu,Terdakwa Korupsi Pungli OTT Rp 4 Juta Divonis 1 Thn Penjara

05.32 beritakorupsi 0

News Tipikor Kades Bulu,Terdakwa Korupsi Pungli OTT Rp 4 Juta Divonis 1 Thn Penjara

Terdakwa Hj.Siti Nurhasanah selaku Kepala Desa Bulu, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri #Apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi hanya Satu or...

BERITAKORUPSI.CO

KPK Harus Tuntaskan Kasus PLTU Riau-1

Kasus suap APBD Kota Malang terungkap, 1 Persen dari jumlah Anggaran TA 2015

Kasus suap Bupati Ngada, Tersangka Baru Menyusul ?

Sidang Korupsi Bansos Jember Terungkap, Pengucuran Anggaran Rp 38 M Tanpa Prosedur

Semua Anggota DPRD Kota Malang “Bisa Jadi Tersangka ?”

Pengelolaan Batubara Belum Maksimal, Kerugian Negara Diindikasikan Capai Rp 133,6 T

Kades Bulu,Terdakwa Korupsi Pungli OTT Rp 4 Juta Divonis 1 Thn Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI