BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Dana PI, Dirut PT WUS Divonis 1 Tahun Penjara

#Hingga kasus perkara Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp 7 M telah divonis, Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini sebagai Wakil Bupati (non aktif) dan Cabup Kab. Sumenep Ke Persidangan# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIIL_QmYTsl2QQEaKeTHhnOlY5afLf7yEDU4i7Mp_9n-2q7ZVymxZ0nrSZt3LNuOSrvQQ2cNr-0rwCTGAX5_gG1SmiM7GgE_bZSFcv_SB44c08zBoBIgUZd7k11aTyu9Mw99Gq7MLW00M/s1600/Sitrul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIIL_QmYTsl2QQEaKeTHhnOlY5afLf7yEDU4i7Mp_9n-2q7ZVymxZ0nrSZt3LNuOSrvQQ2cNr-0rwCTGAX5_gG1SmiM7GgE_bZSFcv_SB44c08zBoBIgUZd7k11aTyu9Mw99Gq7MLW00M/s640/Sitrul.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dana Participasing Interest pada tahun 2011 – 2015 lalu, dan divonis pida penjara selama 1 tahun. 
 
Hal itu diucapkan Majelis Hakim yang dietuai H.R. Unggul Warso Mukti, pada persidangan dengan agenda pembacaan putusan (Vonis), pada Jumat, 27 April 2018. 
 
Anehnya, hingga perkara ini berakhir dengan pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dan berakhirnya tugas Maruli Hutagalung selaku selaku Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Desember 2015 lalu karena pensiun, Achmad Fauzi selaku Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta yang saat ini menjabat Wakil Bupati  sejak tahun 2015 lalu tak tersentuh hukum. 
 
Terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, terseret bersama Taufadi (perkara terpisah dan masih proses sidang) selaku Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), dalam kasus Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore pada tahun 2011 – 2015 sebesar Rp 4.435.290.317,58 dan USD 203.630,05. 
 
Sementara Achmad Fauzi sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS tapi tak tersentuh hukum, karna Kejaksaan Tinggi – Jawa Tumur “tak berani menyeretnya” kepersidangan sekalipun hanya sebagai saksi, bahkan dianggap “melecehkan” persidangan karena dipanggil 3 kakli namun tak menghiraukannya. 
 
Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014 dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. 
 
Pada hal, sebagai Wakil Presiden yang juga Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya. Karena menurutnya, semua penduduk Indonsia sama diamata hukum dan patuh terhadap hukum diamana Indonesia adalah negara hukum. 
 
Sementara dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa slip penarikan uang dari rekening Bank Mandiri kantor cabang pembantu ITC Permata Hijau Jakarta, ditandatangani oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie bersama Ahmad Fauzi.  Sedangkan slip penarikan dana yang berasal dari BPRS Bhakti Sumekar, ditandatangani oleh terdakwa bersama Taufadi, untuk bisnis jual beli tanah dengan H. Sugianto. Dan penarikan uang dilakukan beberapakali oleh terdakwa baik dari rekening valas Dollar Amerika Serikat maupun dalam bentuk rupiah untuk jual beli tanah sejak tahun 2012 hingga 2015. 
 
Dalam fakta persidangan, JPU menunjukkan bukti berupa aplikasi setoran pengiriman oleh  Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio. Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanggal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011 
 
Atas perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, kata Majelis Hakim dalam amar putusannya, bersama-sama dengan Taufadi telah merugikan keuangan negara sebesar US 203.630,05 Dollar AS atau setara dengan nilai rupiah Rp 2.647.190.650 sen, dan Rp 4.435.290.317,58 sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penerimaan dan pengolahan dan PI tahun 2011 hingga 2015 pada PT WUS Nomor SR1096/PW13/5/2017 tanggal 19 Desember 2017. Dengan demikian unsur merugikan negara atau perekonomian negara terpenuhi. 
 
Majelis Hakim menyatakan, bahwa kerugian negara yang dimaksud telah dititipkan oleh terdakwa kepada JPU, yaitu pada tanggal 18 desember 2016 sebesar Rp 1.12 8.86.417,58; pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar USD 167 ribu dan USD; pada tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp 10 juta; pada tanggal 16 Maret 2017 sejumlah Rp 20 juta; pada tanggal 21 Maret 2017 senilai Rp 476 juta; pada tanggal 5 Mei 2017 sebesar Rp 510.658.500; pada tanggal 27 Desember 2017 sejumlah Rp 2.289.765.400 dan USD 35.969,05. 
 
Namun Majelis Hakim tetap menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam  dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. 
 
Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dari tuntutan JPU Kejati Jatim, yakni 1 tahun dan 6 bulan. 
 
“Mengadili; Menyaatakan bahwa terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta; Bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
Usai membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menanggapi, apakah menerima, banding atau pikir-pikir. 
 
“Saudara punya hak, apakah menerima, banding atau pikir  - pikir. Saudara punya waktu selama 7 hari,” perintah Ketua Majelis Hakim. Yang kemudian dijawab oleh terdakwa mapun JPU Rhein masih pikir – pikir. 
 
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 hingga 2015 lalu. 
 
Selain itu, hasi audit  BPK menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017. 
 
Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim. 
 
Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero). 
 
Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, tim penyidik Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2015. 
 
Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun dijerat dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Korupsi Dana PI, Dirut PT WUS Divonis 1 Tahun Penjara

#Hingga kasus perkara Korupsi dana PI PT WUS Sebesar Rp 7 M telah divonis, Kejati Jatim “tak berani menyeret” Achmad Fauzi yang saat ini seb...

“Si Hitam” Berpindah Tangan, Eddy Rumpoko Divonis Ringan

04.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#JPU KPK banding atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dengan pidana penjara 3 tahun dari tuntutan 8 tahun, dan “si hitam” alias mobil Toyota Alphard warna hitam menjadi milik negara# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0XQEiTy4KDMy8rcKVBxeI5SRLLDSu9YguKSAqFIq7nFGeSbHytwvpSP0_X2j9-Elp0gw_ghEqgdL1WirPQb3pweMcGu3AjDduWbbRrtyBTl9bAuL0WKP3wFbCPu0PJcs5iKeUM0-LEsk/s1600/IMG_20180418_143711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="559" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0XQEiTy4KDMy8rcKVBxeI5SRLLDSu9YguKSAqFIq7nFGeSbHytwvpSP0_X2j9-Elp0gw_ghEqgdL1WirPQb3pweMcGu3AjDduWbbRrtyBTl9bAuL0WKP3wFbCPu0PJcs5iKeUM0-LEsk/s640/IMG_20180418_143711.jpg" width="603" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">beritakorupsi.co – Jumat, 27 April 2018 adalah waktu bagi Majelis Hakim untuk menentukan “si Hitam” alias mobil mewah merek Toyota New Alphard Type 3.5 Q A/T tahun 2016 warna hitam yang diterima terdakwa Eddy Rompoko saat menjabat sebagai Wali Kota Batu dari Filipus Djab seorang pengusaha dan kemudian sama-sama tertagkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada tanggal 16 Septemberi 2017 lalu. Saat itu (16 Septemberi 2017) sekira pukul 12.30 WIB, KPK mengamankan 3 orang dengan barang bukti berupa uang yang totalnya Rp 295 juta, yakni Edi Setiawan selaku Kepala Bagian  Unit Layanan Pengadaan (Kabag ULP) Kota Batu, dan saat itu penyidik KPK menyita uang sebesar Rp 95 juta dan Filipus Djab, Direktur CV Amarta Wisesa (sudah divonis 2 tahun penjara selaku pemberi suap pada tanggal 22 Januari 2018) bersama Eddy Rumpoko di rumah dinas Wali Kota Batu, penyidik KPK juga menyita uang sebesar Rp 200 juta. Kemudian Ketiganya pun diseret ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh JPU KPK untuk diadili atas perbuatan para tersangka/terdakwa dengan perkara masing-masing terpisah. Namun Filipus Djab sudah terlebih dahulu dijatuhui (Vonis) hukuman dengan pidana penjara 2 tahun dari tuntutan JPU KPK, yakni 2 tahun dan 6 bulan. Selama dalam proses persidangan dengan terdakwa Filipus Djab, Edi Setiawan maupun Eddy Rumpoko, JPU KPK sudah membeberkan perbuatan ke- 3 terdakwa dengan menunjukkan barang bukti termasuk menghadirkan beberapa saksi, diantaranya Direktur PT Dailbana Prima Indonesia, Esther Tedjakusuma (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun), Yunaedi (anggota TNI AD yang menjadi supir pribadi Wali Kota Batu), , Lila Widya Rahajeng (Sekretaris pribadi Wali Kota Batu), Diah selaku staf di Pemkot Batu dan dari pihak Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari. Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK pun membeberkan kronologis mobil mewah yang dimiliki terdakwa Eddy Rumpoko.  </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAyanZAI_H6VResc9hjmHQKVNkCAAqoVSFkPbPOrUEPhHdp6gnboE2UPOyEY8e-s3Qr3Wo_JtPZrRYFO5KjYic-YrZcAgvA5bDwVlvUhsRPsmxTFCnCLaR7j0pQ7ZEFhe8Z86e7B6PYg/s1600/Eddr+Rumpoko.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="298" data-original-width="534" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAyanZAI_H6VResc9hjmHQKVNkCAAqoVSFkPbPOrUEPhHdp6gnboE2UPOyEY8e-s3Qr3Wo_JtPZrRYFO5KjYic-YrZcAgvA5bDwVlvUhsRPsmxTFCnCLaR7j0pQ7ZEFhe8Z86e7B6PYg/s640/Eddr+Rumpoko.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">JPU KPK menyatakan, bahwa Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu tahun 2012 sampai dengan 2017, bersama-sama dengan Edy Setiawan yang menjabat Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, pada bulan Mei 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 16 September 2017, bertempat di ruang kerja Walikota Batu di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, di Hotel Amarta Hills Jalan Abdul Gani Atas Komplek Amarta Hills Kota Batu, serta di rumah dinas Walikota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji berupa 1 unit mobil merk Toyota New Alphard Nomor Polisi N 507 BZ seharga Rp 1,6 miliar, dan uang sebesar Rp 95 juta serta Rp 200 juta dari Filipus Djap. Pada sekitar tahun 2012, terdakwa Eddy Rumpoko berkenalan dengan Fiilipus Djab, seorang pengusaha yang sedang mengurus ijin mendirikan Hotel miliknya yakni Hotel Amarta Hills di Kota Batu. Dan Filipus Djab pun mejadi rekanan di Kota Batu yang mengikuti beberapa proyek pengadaan Meubelair dan seragam kantor, menggunakan CV Amarta Wisesa miliknya dan PT Dailbana Prima Indonesia milik istrinya (dalam persidangan ternyata Esther Tedjakusuma bukan istri Filipus Djab namun tinggal serumah bertahun-tahun). Pada Mei 2016, terdakwa Eddy Rumpoko ingin memiliki mobil mewah merek Toyota Alphard seri terbaru untuk dipergunakan melayani tamunya yang berkunjung ke Kota Batu. Untuk mewujudkan keinginannya itu, terdakwa Eddy Rumpoko memanggil Filipus Djab ke ruang kerjanya di lantai 5 Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu, dan menyampaikan agar Filipus Djab membayar terlebih dahulu pembelian mobil Toyota Alphard tersebut yang harganya Rp 1.600.000.000, dan sebagai gantinya Eddy Rumpoko akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang didanani dari APBD Kota Batu, dan permintaan itupun disanggupi oleh Filipus Djab. Pada tanggal 17 Mei 2016, terdakwa memanggil Filipus Djab dan Haryanto Iskandar selaku Kepala Cabang Dealer Toyota PT Kartika Sari, untuk datang ke ruang kerjanya guna membicarakan type-type terbaru kendaraan Toyota Alphard. Dari pertemuan dan pembicaraan ketiganya,  kemudian memutuskan untuk memilih Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar. Dan saa itu juga, terdakwa menyampaikan kepada Hariyanto Iskandar, bahwa yang akan membayar adalah Filipus Djab. “Beberapa hari kemudian, Filipus Djab melunasi pembayaran harga mobil kepada Dealer Toyota PT Kartika Sari dengan cara dua kali angsuran, pertama pada tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 300 juta, dan kedua tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp 1,3 milliar. Dan pada tanggal 20 Mei 2016, terdakwa memerintahkan Haryanto Iskandar agar nama pemilik dalam STNK dan BPKB mobil tersebut dibuat atas nama perusahaan PT Duta Perkasa Unggul Lestari (PT DPUL), karena terdakwa Eddy Rumpoko ternyata mantan orang PT DPUL,” kata JPU KPK dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2016, Yunedi yang merupakan sopir pribadi terdakwa sejak tahun 2008 yang juga anggota TNI AD yang masih aktif itu, lalu mengambil mobil tersebut dari dealer Toyota PT Kartika Sari membawa ke rumah dinas Wali Kota Batu (dalam fakta persidangan, Yunedi ikut menandatangani dokumen pengambilan mobil di daeler. Dan besoknya mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Megawati ke Blitar dengan membuat Nomor Polisi palsu N 507 BZ). “Pada pertengahan Mei 2016, di ruang rapat Walikota Batu, Eddy Rumpoko memperkenalkan Filipus Djab kepada Edi Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan mengatakan, “Ed, Ini teman saya, dan Dia sebagai pemenang lelang Pekerjaan Meubelair, kamu pandu atau arahkan agar pekerjaannya bagus, yang kemudian dijawab oleh Edi Setiawan, siap.,” kata JPU KPK menirukan. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBUeUweDfsGFfqtrY3KcsrIuDvl7xI4anPImxUWtbBwkx1mZt-dYDvou19mAJzHQyY0U7h9htnZnRkX9jA1MlOgi4AsEJ7AKkyGt90qnJcm6l1QAn0Ztf8AVt592RSbveRzBo4SDqMfNI/s1600/Eddy.png"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBUeUweDfsGFfqtrY3KcsrIuDvl7xI4anPImxUWtbBwkx1mZt-dYDvou19mAJzHQyY0U7h9htnZnRkX9jA1MlOgi4AsEJ7AKkyGt90qnJcm6l1QAn0Ztf8AVt592RSbveRzBo4SDqMfNI/s320/Eddy.png" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">Sejak pembelian mobil tersebut, PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa  memenangkan 7 proyek pengadaan di Pemkot Batu, antara lain di Dinas pendidikan, pengadaan batik siswa SD dengan pagu anggaran Rp 1.204.740.000 dengan nilai penawaran Rp 1.170.505.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 2. Pengadaan Batik untuk siswa SMP dengan pagu anggaran Rp 632.100.000, nilai penawaran Rp 614.190.000 pemenang lelang CV Amarta Wisesa,; 3. Dinas Pendidikan pengadaan batik untuk siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran Rp 657.370.000, nilai penawaran Rp 640.466.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 4. Di BPKAD pengadaan mebeleur berupa meja dan kursi dengan pagu anggaran Rp 5.010.755.000, nilai penawaran Rp 4.929.404.000 pemenang PT Dailbana Prima Indonesai,; 5. Di Dinas Pendidikan pengadaan Almari Sudut BacaSDN dengan pagu anggaran Rp 2.125.000.000 nilai penawaran Rp 2.033.570.000 pemenang CV Amarta Wisesa,; 6. Di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMA/MA/SMK dengan pagu anggaran Rp 852.372.500 nilai penawaran Rp 851.919.500 pemenang CV Amarta Wisesa, dan ke- 7 di Dinas Pendidikan Belanja seragam bawahan SMP/MTs dengan pagu anggaran Rp 728.612.500 nilai penawaran Rp 710.066.000 pemenang CV Amarta Wisesa Pada bulan April 2017, Edi Setiawan dan Filipus Djab mengadakan pertemuan diruang kerja Edi Setiawan sebelum proses lelang pengadaan dimulai. Dalam pertemuan tersbut, Filipus menyampaikan akan mengikuti lelang dengan memakai PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa. Selain itu, Filipus Djab juga menyampaikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko, bagaimana cara pelunasan mobil Toyota Alphard.  Yang dijawab oleh Eddy Rumpoko, bahwa pelunasan mobil sebesar Rp 650 juta, akan diselesaikan dengan pengadaan TA 2017. Pada tanggal 23 Mei 2017, setelah Edi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Batu lalu menindaklanjuti perintah terdakwa Eddy Rumpoko dengan cara melakukan pembicaraan dengan Filipus Djab, untuk membantu pekerjaan dalam memenangkan lelang pengadaan barang di Pemkot Batu TA 2017, sekaligus membicarakan fee yang harus diberikan kepada terdakwa Eddy Rumpoko sebesar 10 persen, dan untuk Edi Setiawan sebesar 2 persen dari nilai kontrak. “Walaupun terdakwa tidak mengakui haruslah dikesampingkan, sebab fakta dalam persidangan sudah cukup jelas termasuk keterangan dari Filipus Djab,” ucap JPU KPK. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVzg7S09eW29sO2ofqKicKeGMxNLK4yqEdzkg5Be2jP7csAX8_oDXrO3UWCPG1qo1S6aECmc8F0BOvCK9dr9QGG2Clz9Ln0ES40D2WbnNim6NJTMxPeViK4Iv4behmWuRLliI0KIHDxDc/s1600/IMG20180427133726.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1337" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVzg7S09eW29sO2ofqKicKeGMxNLK4yqEdzkg5Be2jP7csAX8_oDXrO3UWCPG1qo1S6aECmc8F0BOvCK9dr9QGG2Clz9Ln0ES40D2WbnNim6NJTMxPeViK4Iv4behmWuRLliI0KIHDxDc/s640/IMG20180427133726.jpg" width="534" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">“Pada tanggal 23 Agustus 2017 bertempat di kedai roti di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang, terdakwa bertemu dengan Filipus Djap yang menanyakan kepada terdakwa, “Pak, untuk fee meubeler ini mau dipotong untuk Si Hitam berapa, Bapak berkenan tunai berapa ?”. Yang di jawab oleh terdakwa, “Udah, Edi Setiawan yang atur”. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk membicarakan penyerahan fee 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan pengadaan meubelair sebesar Rp 500 juta,” kata JPU KPK Dalam pembicaraan tersebut (saat JPU KPK membacakan surat tuntutannya), disampaikan bahwa dari fee Rp 500 juta akan diperhitungkan Rp 300 juta yang sudah dikelaurkan Filipus Dajb untuk pembayaran Si Hitam. Sehingga sisa kekuragan Rp 650 juta setelah dikurangi Rp 300 juta  menjadi Rp 350 juta, dan akan diperhitungkan dari pengadaan lainnya pada tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh Filipus Djap. Selanjutnya sisa uang sejumlah Rp 200 juta diminta oleh terdakwa Eddy Rumpoko untuk diberikan secara tunai,  dan Rp 100 juta untuk Edi Setiawan sebagai fee 2 persen yang dijanjikan. Pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa Eddy Rumpoko  menghubungi Filipus Djab dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, terdakwa berpesan agar Filipus Djab mengingatkan Edi Setiawan terkait hal tersebut. Pada siang harinya di tanggal 24 Agustus 2017, Filipus Djab dan Edi Setiawan mengadakan pertemuan di rumah makan Java Nine Malang dan menyepakati untuk menggunakan kata sandi undangan untuk uang, Atas untuk mengganti Hotel Amartha Hills, bawah untuk Cafe Java Nani dan Si Hitam untuk mobil Alphard, untuk digunakan dalam setiap komunikasi. Atas saran terdakwa, menunjuk Edi Setiawan sebagai orang tengah yang menjembatani komunikasi antara terdakwa dan Filipus Djap. “Pada tanggal 15 September 2017, setelah pembayaran pekerjaan meubelair masuk ke rekening BRI atas nama PT Dailbana Prima Indonesia sebesar Rp 4.714.850.250 dari BKAD Kota Batu sekitar pukul 13.49 WIB, terdakwa dihubungi oleh Filipus Djab, yang menyampaikan “Oh Pak, besok saya mau ngantar undangan. Yang dijawab oleh terdakwa, “iya iya saya tunggu ya”. Kemudian dijawab Filipus Djap “he he he. saya kontak Bapak besok ya”. Dan dijawab oleh terdakwa “Nggeh maturnuwun”,” kata JPU KPK menirukannya. Masih di hari yang sama sekitar pukul 13. 59 WIB, Filipus Djap menghubungi Edi Setiawan, mengajak bertemu di atas untuk menyerahkan undangan. Selain itu Filipus Djap juga menyampaikan, sudah menghubungi terdakwa Eddy Rumpoko akan memberikan undangan secara langsung. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9iuX87ttGnDLpOJTw3P8wCTQUsyMa_kWw5lnGLbat8HwUpWMavBxc9XwITEkUQeXVb5uHm9tisqvzCQ9tuwTPFHdBMBqc01QXzNbYerPYOK6UnAlcqZ7Mz5HPYUQdXnadW62gIEjTD7Q/s1600/IMG20180427105845.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="533" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9iuX87ttGnDLpOJTw3P8wCTQUsyMa_kWw5lnGLbat8HwUpWMavBxc9XwITEkUQeXVb5uHm9tisqvzCQ9tuwTPFHdBMBqc01QXzNbYerPYOK6UnAlcqZ7Mz5HPYUQdXnadW62gIEjTD7Q/s640/IMG20180427105845.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Masyarakat Kota Batu pendukung terdakwa Eddy Rumpoko</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr></tbody></table><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar pukul 10.14 WIB, Filipus Djap menelepon Edi Setiawan meminta untuk mengecek keberadaan terdakwa. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Edi Setiawan menghubungi Lila Widya Rahajeng, sekretaris pribadi terdakwa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa. Menurut Lila Widya Rahajeng, bahwa terdakwa berada di rumah dinas, dan selanjutnya Edy Setiawan menyampaikan informasi tersebut kepadaku Filipus Djap </div><div style="text-align: justify;"> 
Di hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB, Filipus Djab menghubungi Edi Setiawan untuk bertemu di atas. Selanjutnya, sekitar pukul 11.29 WIB, Filipus Djab  menghubungi terdakwa dan menanyakkan apakah terdakwa di rumah atau tidak, yang dijawab oleh terdakwa “di rumah belum mandi, belum makan”. lalu Filipus Djab menyampaikan ingin bertemu 4 mata terlebih dahulu karena akan menyampaikan undanga untuk terdakwa. Yang dijawab oleh terdakwa “ya, ya, ya pak”. 
“Tanggal 16 September 2017 Sekitar pukul 12.30 WIB, Filipus Djab bertemu dengan Edi Setiawan di halam parkir Hotel Amarta Hills, lalu sekitar pukul 12.45 WIB, Filipus Djap menyerahkan paper bag BRI prioritas berisi uang sebesar Rp 95 juta, sambil mengatakan ini titipannya. Setelah menyerahkan uang kepada Edi Setiawan, Filipus Djap kemudian pergi ke rumah dinas Walikota Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 98 Kota Batu dengan membawa paper bag BRI prioritas yang berisi uang sebesar Rp 200 juta untuk diserahkan langsung terhadap Eddy Rumpoko, dan sesampainya di rumah dinas Wali Kota Batu saat itu langsung  diamankan oleh KPK,” ungkap JPU KPK 
Sehingga menurut JPU KPK, bahwa perbuatan terdakwa Eddy Rumpoko diancam pidana penjara sebagaiaman dalam pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP 
Dari fakta - fakta persidangan, JPU KPK meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Eddy Rumpoko dengan hukuman pida penjara 8 (Delapan) tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair bulan kurungan. Selain itu, JPU KPK juga meminta agara terdakwa dihukum dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah terpidana seleseai menjalani pidana pokok. 
Anehnya, Majelis Hakim mengatakan dalam pertimbangannya, bahwa unsur memebrikan suap berupa uang sebesar Rp 200 juta tidak terbukti. Pasal 12 huruf a UU Korupsi yang dikenakan JPU KPK dalam surat tuntutannya terhadapat terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan haruslah dibebaskan. 
Yang lebih anehnya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa Eddy Rumpoko tidak terbukti menerima uang suap sebesar Rp 200 juta. Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko yang pada saat KPK melakukan penangkapan sedang mandi, dan tidak mengetahui undangan alais uang yang hedak diatar Filipus Djab saat itu. 
Hal itu diucapkan Majelis Hakim dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan dengan terdakwa Eddy Rumpoko ya dan Edi Setiawan (perkara terpisah) yang digelar dalam 2 session dengan dihadiri puluhan simpatisan mantan Wali Kota Batu termasuk dari organisasi putra putri TNI Polri, pada Jumat, 27 April 2018. 
Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Eddy Rumpoko terbukti menerima hadiah berupa mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dengan harga yang disepakati Rp 1,6 miliar dari Filipus Djab. 
Majelis Hakim pun menjerat terdakwa Eddy Rumpoko dengan pasal subsider dalam surat dakwaan, yakni pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHAP. 
“Mengadili; Menyaatakan bahwa terdakwa Eddy Rumpoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta; Bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan; Selain itu, menghukum terdakwa dengan pencabutan hak untuk dipilih dan memili dalam jabatan publik selama 3 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
Terkait barang bukti berupa satu unit mobil Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam dan uang sebesar Rp 295 juta, dalam putusan Majelis Hakim dirampas untuk negara. 
Sementara dalam persidangan berikutnya dengan terdakwa Edi Setiawan dalam kasus yang sama, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap anak buah Eddy Rumpoko ini juga tergolong ringan dari tuntutan JPU KPK, yakni 6 tahun penjara. 
Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Eddy Rumpoko yang didampingi tim Penasehat Hukumnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dkk mapun JPU KPK mengatakan pikir-pikir. </div>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvaOe7na-bEXeZ7IeQtO_Ek5QCGwb4r5HPNT0MX4g_BuomZi_Wd7o-KkPsCNR6uJG9RrbdFgreazHBfvvEZuUSN-CHpr9pARLd0oNHmiGjyvvPpWGPJbQOQFoOfOunTtXfYoRofnzUD4/s1600/IMG20180202100641.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="491" data-original-width="871" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNvaOe7na-bEXeZ7IeQtO_Ek5QCGwb4r5HPNT0MX4g_BuomZi_Wd7o-KkPsCNR6uJG9RrbdFgreazHBfvvEZuUSN-CHpr9pARLd0oNHmiGjyvvPpWGPJbQOQFoOfOunTtXfYoRofnzUD4/s640/IMG20180202100641.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">
Usai peridangan, terkait putusan Majelis Hakim, JPU KPK Ronald Ferdinand Worontika kepada media ini mengatakan, bahwa ada kesalahan penerapan pasal, sehingga perlu untuk dibahas lebih lanjut dengan melakukan upaya hukum banding. Namun demikian, JPU KPK Ronald mengatakan tetap menghargai putusan tersebut. 
“Ada kesalahan dalam penerapan pasal, namun kami tetap menghargai putusan Majelis Hakim. Terkait dikatakan terdakwa tidak terbukti menggerakan, jelas bahwa ada Edi Setiawan yang diperintah terdakwa untuk membantu Filipus Djab, dan ada pemberian mobil dari Filipus Djab. Menurut kami ini sudah jelas ada niat untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan. Walau kami tadi mengatakan pikir-pikir, sudah jelas kami akan banding karena putusan Majelis Hakim tadi tidak ada separoh dari tuntutan,” kata JPU KPK Ronald. 
Saat ditanya kasus tersangka baru dan kasus TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) terhadap terdakwa Eddy Rumpoko, JPU KPK Ronal mengatakan, masih mempelejari dan mungkin bisa dilakukan pengembangan baru. 
“Kalau kasus TPPU masih ditangani tapi saya tidak berani mengatakan lebih lanjut karena ada hal – hal yang rahasia. Kalau tersangka baru, bisa jadi ada pengembangan,” kata JPU KPK Ronal.  (Redaksi)</div>

News Tipikor “Si Hitam” Berpindah Tangan, Eddy Rumpoko Divonis Ringan

#JPU KPK banding atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Eddy Rumpoko dengan pidana penjara 3 tahun dari tuntutan 8 tahun, dan “si hi...

Hari Ini "Si Hitam" Divonis Oleh Hakim Tipikor

04.16 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;">
Hari ini, Jumat, 28 April 2018, terdakwa Eddy Rumpoko akan di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah JPU KPK menuntut dengan pidana penjara selama 8 tahun, dan pencabutan hak politiknya selama 5 tahun dalam kasus suap OTT, keran menerima "si Hitam" alias mobil Alphard berwarna hitam dan uang Rp 200 juta dari Filipus Djab (terpidana 2 tahun penjara. Apakah ada tersangka baru ?</div>
  
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidZnSPZJCdwnkpqIpnLeSD9Km1pC386pn1HzmYDefU2Oevoh9Hxfq8vbzab8t6bvnwwoPZka9QaoVHYkG_0OCAD28bqpzxh63GetlXDpgv2fJi0RZ7rHtTV6vLIl3vs6kEbSCNrDfe5s8/s1600/IMG_20180418_143711.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="558" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidZnSPZJCdwnkpqIpnLeSD9Km1pC386pn1HzmYDefU2Oevoh9Hxfq8vbzab8t6bvnwwoPZka9QaoVHYkG_0OCAD28bqpzxh63GetlXDpgv2fJi0RZ7rHtTV6vLIl3vs6kEbSCNrDfe5s8/s1600/IMG_20180418_143711.jpg" /></a></div>

News Tipikor Hari Ini "Si Hitam" Divonis Oleh Hakim Tipikor

Hari ini, Jumat, 28 April 2018, terdakwa Eddy Rumpoko akan di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah JPU KPK menuntut dengan...

Terdakwa : Silahkan Sita Rumah Saya, Asal Bisa Dekat Dengan Keluarga

04.05 beritakorupsi 0

#Kerugian negara tinggal Rp 64 juta dituntut ‘8,4’ Thn Penjara, terdakwa merelakan rumahnya disita Jaksa asalkan ditahan di Rutan/Lapas Kepanjen# 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnBDx9UW81E9VFZKnMeI9VQEF43b8ytu-nMf1KbFCromscMCgMJrh3YQlQfN8ttTEVUHTxrgmAwr612jjWSLKXEfXnloqfPAl21yET_MYi10xRds7m1exygd7P_YA4Sv3b2EbAxufdovs/s1600/IMG20180419104947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="532" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnBDx9UW81E9VFZKnMeI9VQEF43b8ytu-nMf1KbFCromscMCgMJrh3YQlQfN8ttTEVUHTxrgmAwr612jjWSLKXEfXnloqfPAl21yET_MYi10xRds7m1exygd7P_YA4Sv3b2EbAxufdovs/s640/IMG20180419104947.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kamis, 27 April 2018, sidang perkara kasus dugaan Korupsi penyimpangan pengelolaan aset daerah berupa tanah eks bengkok milik Kabupaten Malang tahun 2011 – 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000 dengan terdakwa mantan Lurah Kepanjen Yoyok Yudianto, kembali digelar. Dalam persidangan kali ini dengan agenda pembacaan Pledoi atau pembelaan atas surat tuntutan JPU terhadap terdakwa pada persidangan sebelumnya (Kamis, 20 April 2018), yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, serta pidana tambahan berupa pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 292.650.000 (sudah dikembalikan sebesar Rp 128.550.000 jadi sisa Rp 64.100.000) atau dipidana penjara selama 2 tahun 10 bulan, selain membayar  denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sehingga pidana penjara yang dituntut oleh JPU terhadap terdakwa Yoyok Yudianto ini selama 8 tahun dan 4 bulan. Dalam surat pembelaan yang dibacakan terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Hakim Dede, tidaklah berlebihan. Terdakwa hanya meminta agar dirinya ditahan di Kepanjen agar dekat dengan Keluarganya. Permintaan itu pun manusiawi bila punya rasa kemanusiaan, melihat kondisi kesehatan terdakwa yang sedang mengalami penyakit Diabetes, dimana salah satu kaki terdakwa sedang tedapat borok akibat penyakit yang dideritanya. Terdakwa tidak hanya meminta ditahan tidak jauh dari keluarganya, tetapi merelakan rumahnya disita oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen sebagai pengganti kerugian negara sebesar Rp 64.100.000, yang mungkin bila rumah terdakwa disita oleh JPU, masih ada sisa untuk membeli “nasi bungkus”. “Saya rela rumah saya disita, asal saya ditahan dekat dengan keluarga saya,” kata terdakwa lirih. Dalam kasus ini, Kejari Kepanjen dibawa komando Kasi Pidsus Suseno, mantan Kasi Intel Kejari Sumenep yang sebelumnya Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Surabaya, menetapkan Yoyok Yudianto selaku Lurah menjadi tersangka dugaan Korupsi penyimpangan pengelolaan aset daerah berupa tanah eks bengkok tahun 2011 hingga 2016 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 292.650.000. Yoyok Yudianto diduga melakukan tindakan melawan hukum terkait pengelolaan aset tanah eks bengkok, saat menjabat sebagai Lurah karena tanpa seizin Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupatena Malang, yang tidak sesuai peruntukkan serta pertanggungjawaban. Uang hasil pengelolaan asset tersebut digunakan untuk pembelian parcel dan uang THR. Terdakwa mungkin telah menyadari kesalahan yang dilakukannya, sehingga saat proses penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 128.550.000, sehingga kekurangan yang belum dikembalikan terdakwa sebesar Rp 64.100.000. Seperti yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan saat membacakan tuntutannya mainggu lalu. Sekalipun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara dan tinggal Rp 64.100.000, bukan berarti hukuman pidana penjara ringan yang akan diberikan oleh Kejari Kepanjen. Berbeda dengan Kejari lainnya atau Kejaksaan Tinggi dalam penangan kasus Korupsi yang saat ini sedang berlangung di Pengadilan Tipikor, yakini Kasus Korupsi pengelolaan dana Participasing Interest (PI) oleh PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) milik  Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur tahun 2011 – 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 7 milliar. Kerugian keuangan negara tersebut, sudah dikembalikan oleh terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Direktur Utama PT WUS, sehingga JPU Kejati Jatim hanya menuntutnya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 tahun. Sementara tuntutan JPU Kejari Kepanjen terhadap terdakwa Yoyok lebih berat dari tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa Kajari Pamesan yang terjaring kasus OTT. (Redaksi)

Tipikor Terdakwa : Silahkan Sita Rumah Saya, Asal Bisa Dekat Dengan Keluarga

#Kerugian negara tinggal Rp 64 juta dituntut ‘8,4’ Thn Penjara, terdakwa merelakan rumahnya disita Jaksa asalkan ditahan di Rutan/Lapas Kepa...

Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

04.01 beritakorupsi 0

#Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tempat kejadian masuk wilayah hukum PN Situbondo, yang seharusnya Pengadilan Tipikor Surabaya# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0K8aguKQQPKos4xJ8GDETvBXn5qBQ2WItR6cj8ACeWH2WfSyJjLb8JJ6NeDoZdXg-THLXM8yAAzHYALxjFXw8zxaJrHgghsPEmCffchaFoGHDSB54UkLPJ5hoe4SUCLGWhZ6ywa5fV3o/s1600/IMG20180426141104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="403" data-original-width="775" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0K8aguKQQPKos4xJ8GDETvBXn5qBQ2WItR6cj8ACeWH2WfSyJjLb8JJ6NeDoZdXg-THLXM8yAAzHYALxjFXw8zxaJrHgghsPEmCffchaFoGHDSB54UkLPJ5hoe4SUCLGWhZ6ywa5fV3o/s640/IMG20180426141104.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Ka Kejagung RI), sepertinya perlu memberikan perhatian serius dan pembinaan terhadap Jaksa dijajarannya, Khususnya yang menangani kasus perkara Korupsi agar tidak terulang seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo. Pasalnya, JPU Handoko Alfiantoro dari Kejari Situbondo yang sedang menangani kasus perkara dugaan Korupsi sepertinya “tidak serius”  saat membuat surat dakwaan atas nama terdakwa Zainal Imran selaku Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang akan dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur. Anehnya, JPU Handoko Alfiantoro saat membuat surat dakwaan “lupa”, bahwa kasus perkara korupsi di Jawa Timur masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Desember 2010 lalu hingga saat ini, bukan Pengadilan Negeri Situbondo seperti yang tertulis dalam surat dakwaan JPU. Kamis, 27 April 2018, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Handoko Alfiantoro dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjoa Jawa Timur, yang diketuai Hakim Dede menyebutkan, bahwa terdakwa Zainal Imran selaku Lurah Ardirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di ruang kerja terdakwa di kantor kelurahan Rrdirejo, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Akibatnya, Ketua Majelis Hakim pun langsung mengur JPU begitu menyebutkan Pengadilan Negeri Situbondo. “…….Coret itu” perintah Ketu Majelis Hakim. Tidak berhenti disitu saja, begitu selesai membacakan surat dakwaan, JPU Handoko Alfiantoro dan Ridwan Soleh selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa langsung dipanggil menghadap Ketua Majelis. Ternyata yang dilakukan JPU saat itu untuk mencoret nama Pengadilan Negeri Situbondo dan mengganti menjadi Pengadilan Tipikor Surabaya dengan tulisan tangan yang tidak begitu jelas. Hal itu diketahui, saat wartawan media ini menemui PH terdakwa sesusai persidangan. Surat dakwaan JPU yang “lupa” pengadilan Tipikor ada di wilah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Surabaya menjadi “lampu hijau” bagi terdakwa untuk “bebas” dari penjara. Sebab PH terdakwa langsung mengajukan untuk menyampaikan Eksepsi atau keberatan pada persidangan berikutnya. “Yang Mulia, kami akan menyampaikan Eksepsi,” kata PH terdakwa memohon. Seusai persidangan, Ridwan Soleh dan Markacung selaku PH terdakwa kepada media ini mengatakan, bahwa surat dakwaan JPU ngaur, dan kasus ini bukan korupsi. “Surat dakwaan JPU ngaur, ditujukan ke Pengadilan Negeri Situbondo makanya langsung ditegur Majelis Hakim untuk diganti, ini copy paste. Akhirnya diganti menjadi Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya,” kata Ridwan sambil menunjukkan surat dakwaan. “Pasal yang dikenakan dalam surat dakwaan tadi pasal 12 huruf e dan pasal 11. Dakwaan ini ngaur tolong dicatat, ini ngaur dan tidak benar. Tidak ada uang negera yng dikorupsi sementara yang dikenakan pasal Korupsi, ini uang jasa perantara aja dan belum diterima, apalagi tidak tau jumlahnya berapa, tapi katanya 10 juta,” kata Ridwan menambahkan. Dalam surat dakwaan JPU disebutkan, bahwa terdakwa ditangkap di tempat kerja (Kelurahan) terdakwa. Sementara terdakwa mengatakan, bahwa Ia (terdakwa) dipanggil secara resmi oleh Kepolisian. “Saya dipanggil secara resmi. Uang itu disita dari Kuncoro bukan dari saya. saya tidak tau berapa dan belum lihat,” kata terdakwa. Apa yang dikatakan oleh terdakwa dengan apa yang dibutkan oleh JPU dalam surat dakwaan, sepertinya menjadi pertanyaan. Sebab, dari berbagai pemberitaan sejak awal menyebutkan, Polres Situbondo melakukan OTT terhadap  oknum Lurah dan perangkatnya pada Senin, 20 Maret 2017 sekira pukul 15.00 WIB. Anehnya, pelimpahan perkara dari Polres Situbondo ke Kejaksaan Negeri Situbondo baru dilakukan pada tanggal 11 April. Kalau memang Zainal Imran terjaring OTT oleh Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Polres Situbondo, mengapa harus menunggu setahun baru dilipmpahkan ke Jaksa ? Apakah karena lamanya kasus ini ditangan Polres Situbondo sehingga membuat “lupa” JPU menyebutkan Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya menjadi Pengadilan Negeri Situbondo, karena dianggap kasus Pida umum (Pidum) ?  Seperti dalam surat dakwaan disebutkan, sekitar bulan Desember 2016 Gumilang hendak menjual tanah miliknya yang terletak di Dusun Cappore Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo tetapi ukuran tanah tersebut tidak lurus alias bengkok pada bagian selatan,  sehingga sulit untuk di Kavling dan dijual. Kemudian untuk meluruskan ukuran tanah tersebut,  Kuncoro mempunyai keinginan untuk membeli sebagian tanah di sebelahnya yang merupakan tanah milik perkumpulan kematian masyarakat Situbondo (PKMS). Pada bulan Januari 2017, Gumilang mendatangi Onny yang merupakan wakil ketua PKMS, pada saat itu Gumilang menyampaikan keinginannya kepada Onny, selanjutnya Onny menyampikan keinginan Gumilang kepda Ketua PKMS. Setelah terjadi tawar-menawar, kemudian disepakati  bahwa tanah PKMS seluas kurang lebih 200 meter seharga Rp 7 juta, sesuai dengan kwitansi pembebasan pada tanggal 23 Januari 2017. Kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo untuk mengurus akta jual beli tanah tersebut, pada saat itu Gumilang ditemui Kuncoro selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Ardirejo. Kemuidan, Guliang memberikan data pendukung berupa sertifikat tanah dan fotocopy bukti kuitansi pembebasan lahan kepada Kuncoro. Untuk biaya pengurusan, Kuncoro meminta biaya sebesar Rp 650 ribu untuk membeli materi dan biaya pengetikan. Gumilang pun menitipkan uang sebesar Rp 650 juta kepada Kuncoro dengan kesepakatan pada saat itu, apabila uang titipkan tersebut lebih, akan dikembalikan, dan apabila kurang akan ditalangi terlebih dahulu oleh Gemilang. Untuk maslah akta jual beli tanah, Kuncoro menyarankan Gumilang untuk berkordinasi dengan terdakwa. Setelah dua hari kemudian, Gumilang datang lagi ke kantor Kelurahan dan bertemu dengan Kuncoro. Pada saat itu, Gumilang bercerita kepada Kuncoro, jika terdakwa meminta biaya sebesar Rp 20 juta untuk pengurusan akte jual beli dan Gumilang merasa keberatan. Kuncoro mengatakan, apabila ada keberatan langsung menawar atau bernego dengan terdakwa, karena terdakwa selaku Lurah yang mempunyai kuasa untuk menentukan harga. setelah itu Gumilang diajak ke ruang kerja untuk menawar biaya pengurusan akte jual beli sebesar yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 20 juta yang belum ada kesepakatan.  Keesokan harinya, terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumila, jika biaya pengurusan akte jual beli turun menjadi Rp 15 juta, tetapi Gumilang pun tetap merasa keberatan. Satu minggu kemudian, Gumilang ditelepon oleh Kuncoro agar datang ke kantor Kelurahan untuk tawar-menawar atau nego ulang biaya akta jual beli tanah. Kemudian, sekira pukul 11.15 WIB, Gumilang datang ke kantor Kelurahan Ardirejo yang ditemui oleh Kuncoro. setelah itu, Gumilang diajak masuk ke kerja terdakwa. Pada saat itu, Gumilang menyampaikan keberatannya  atas biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp 15 juta. Terdakwa pun kemudian menurunkan lagi biaya akte jual beli menjadi Rp 17.750.000, namun Gumilang tetap merasa keberatan. Karena Gumilang tetap merasa keberatan, lalu terdakwa mengatakan jika tidak ada tanda tangan dan stempel darinya (terdakwa) maka akta jual beli tersebut tidak akan jadi bahkan sampai Kecamatan, dan jika tidak ada kesepakatan masalah uangnya, maka tanah tersebut akan diwakafkan. Setelah dua hari kemudian, Kuncoro dipanggil oleh terdakwa ke ruangannya, pada saat itu terdakwa menyuruh Kuncoro untuk menyampaikan kepada Gumilang, bahwa biaya pembuatan akta jual beli tanah diturunkan lagi menjadi Rp 10 juta. Dua hari kemuidan, Gumilang datang ke kantor Kelurahan untuk menyampaikan bahwa pembayaran akan dilakukan dua kali, dan pelunasan setelah akta jual beli tanaha selesai, namun terdakwa menolaknya dan meminta sekaligus. Dan Gumilang pun akhirnya meminjam uang saudaranya sebesar Rp 10 juta. Satu minggu kemudian, Gumilang mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 10 juta, dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro, pada saat itu Gumilang menyampaikan jika uang untuk biaya pengurusan akte jual beli sebesar 10 juta sudah ada. Pada senin 20-03-2017 sekira pukul 11.00 WIB, Gumilang menghubungi Kuncoro dan menyampaikan, jika uang biaya akte jual beli yang diminta oleh terdekat sudah siap. Selanjutnya Kuncoro menjawab, jika terdakwa masih ada acara di luar kantor dan akan dihubungi bila sudah kembali. Sekitar pukul 14.00 30 WIB di hari yang sama, Kuncoro menghubungi Gumilang menyampaikan jika terdakwa sudah di kantor. Tiga puluh menit kemudian, Gumilang datang ke kantor Kelurahan, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di ruang kerja Kuncoro, dan terdakwa langsung Gumilang ke ruang kerja terdakwa. Saat Gumilang hendak menyerahkan sebuah map warna hijau berisi uang Rp 10 juta sebagai biaya akte jual beli yang diminta oleh terdakwa serta fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK),  tetapi pada saat itu terdakwa tidak langsung menerima, tetapi terdakwa mengatakan jika tugasnya sudah selesai dan untuk keuangan serta administrasi diwakilkan kepada Kuncoro. Beberapa saat setelah Gumilang hendak menyerahkan map berisi uang tersebut, polisi dari Polres Situbondo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika terdakwa meminta sejumlah uang dalam pengurusan akte jual beli tanah langsung melakukan penggerebekan di ruang kerja terdakwa. JPU menyebutkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, UU RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PP RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan,  Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi Kelurahan di Kabupaten Situbondo “Dan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e atau pasang 11 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ucap JPU Handoko Alfiantoro. (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

#Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tempat kejadian masuk wilayah hukum PN Situbondo, yang seharusnya Pengadilan Tipikor Surabaya# ber...

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

08.49 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisPPNBqHSrS345KqFKXQY_llRv_qxPbXtYX8wLdFOd48bPaVpaj6qloA58r77MRQG3TCcONgORV5nP3-rMD-r4lOAiBr6LM0w2vftN-BGh66TziARwrRfg66vL9P_JLl3Cc7Xlme1nT0s/s1600/Korupsi+RPH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="1032" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisPPNBqHSrS345KqFKXQY_llRv_qxPbXtYX8wLdFOd48bPaVpaj6qloA58r77MRQG3TCcONgORV5nP3-rMD-r4lOAiBr6LM0w2vftN-BGh66TziARwrRfg66vL9P_JLl3Cc7Xlme1nT0s/s640/Korupsi+RPH.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka Agus Suhermanto saat menjalani pemeriksaan sebelum ditahan</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Rabu, 26 April 2018, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya, menahan tersangka baru dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya tahun 2009 lalu, yang didanai dari anggaran penyertaan modal PD RPH sebesar Rp 3.850.000.000 (Tiga milliar Delapan ratus Delapan puluh juta rupiah), miliar serta mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 200 juta. Tersangka baru yang ditahan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya saat ini adalah Agus Suhermanto selaku pemenang tender. Sebelum ditahan, Sehermanto terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie,SH, MH, kepada para wartawan. Lingga mengatakan, bahwa terangka sempat mangkir dari panggilan penyidik. "Ada tersangka baru atas nama Agus Suhermanto selaku pemenang tender. Sebelumnya tersangka sempat mangkir dari pemanggilan penyidik. Lingga menambahkan, dalam proyek pembangunan IPAL di RPH Surabaya, diduga ada penyimpangan. Sehingga penyidik melakukan penyelidikan dan kemudian ditingkatkan ke penyidikan sejak Desember 2017 hingga Februari 2018. “Pada tanggal 14 Februari 2018, ditingkatkan menjadi penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikkan Nomor Prin-02/0.5.4.2/Fd.1/02/2018 yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Racmat Supriady,SH,MH,” ungkap Lingga. “Ketiga tersangka ini kita kenakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” lanjut Lingga. (Redaksi)

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

Tersangka Agus Suhermanto saat menjalani pemeriksaan sebelum ditahan berita korupsi .co – Rabu, 26 April 2018, Penyidik Kejaksaan Negeri...

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

08.45 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
#Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap SN# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcll6xORtNGxej1piWCtK24teJS0PbYzrPAws9Q22Lh0-DRpnIUY-v-Og3KYe4yOso0ZK4ejhe5PJYmSO2H2fVX2KD72TE8odDVJQ9VHLQTqeS9-DKhXQAEkM_YVMpiAQviLIJ2O0hn0/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWcll6xORtNGxej1piWCtK24teJS0PbYzrPAws9Q22Lh0-DRpnIUY-v-Og3KYe4yOso0ZK4ejhe5PJYmSO2H2fVX2KD72TE8odDVJQ9VHLQTqeS9-DKhXQAEkM_YVMpiAQviLIJ2O0hn0/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Setya Novanto sangat disayangkan, sepatutnya SN divonis pidana seumur hidup atas perbuatannya dalam perkara korupsi KTP-El. Selain pidana penjara yang kurang memuaskan, pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto juga tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara yang terjadi akibat korupsi KTP-El yaitu sebesar 2,3 Triliun Rupiah. Jumlah pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Setya Novanto hanya sekitar 22,69% dari total keseluruhan kerugian negara korupsi KTP-El. Setnov divonis 15 tahun penjara, denda sebesar 500 juta rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan sebesar 7,3 juta USD dikurangi 5 miliar rupiah yang sudah disetorkan ke negara, dan pencabutan hak politik 5 (lima) tahun pasca pidana badannya selesai. Vonis ini tidak berbeda jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang menuntut Setnov dengan pidana penjara 16 tahun, denda 1 miliar rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan. Setya Novanto sudah sepatutnya dijatuhi vonis maksimal, mengingat perilakunya yang tidak kooperatif sepanjang proses hukum, vonis ini dikhawatirkan tidak menjerakannya, dan dapat menjadi preseden buruk bagi terdakwa korupsi lainnya. Dukungan publik untuk menjatuhkan pidana maksimal berupa penjara seumur hidup ini dapat dilihat dari hasil jajak pendapat yang dilansir oleh akun Twitter @SahabatICW. Pada 23 April 2018, ada 77% peserta japat menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup merupakan hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap Setya Novanto. Masih dari akun Twitter @SahabatICW, pada 24 April 2018 56% peserta japat menyatakan ketidakpuasannya terhadap putusan Setya Novanto. Putusan melampaui tuntutan jaksa bukan hal yang baru. Dalam pemantauan tren vonis ICW, pada semester I 2017 saja, ada paling tidak 15 terdakwa yang diputus di atas tuntutan jaksa, dari keseluruhan 352 terdakwa yang perkaranya dipantau. Dengan demikian, putusan hakim untuk tidak menghukum Setya Novanto dengan pidana maksimal seumur hidup, sangat disayangkan, mengingat yang bersangkutan sudah secara terang-terangan bersikap tidak kooperatif sepanjang proses hukum. Namun demikian, pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan jaksa dan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik Setya Novanto, patut diapresiasi. Sebagaimana diketahui, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih jarang diterapkan terhadap terdakwa perkara korupsi, Beberapa terpidana perkara korupsi yang juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik antara lain, Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq; Mantan Ketua MK, Akil Mochtar; Mantan Kakorlantas, Irjenpol Djoko Susilo, dan Mantan Ketua DPD, Irman Gusman. Dalam sidang pembacaan putusan Setya Novanto tadi, terdapat fakta-fakta persidangan yang patut ditelusuri lebih jauh oleh KPK. KPK sendiri masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian korupsi KTP-El pada waktu-waktu ke depan. Untuk itu, ICW mendorong agar: 1. KPK menelurusi dan menindaklanjuti informasi terkait sejumlah nama yang kembali disebutkan karena diduga menerima sejumlah uang dalam “pengaturan” proyek KTP-El di DPR RI; 2. KPK juga masih harus menyidik dugaan TPPU yang dilakukan oleh Setya Novanto; dan 3. KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi dalam proyek KTP-El. (Redaksi) 
 
Sumber : Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

Tipikor Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

#Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap SN# Jakarta, berita korupsi .co – Vonis yang dijatuhkan hakim ter...

BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Dana PI, Dirut PT WUS Divonis 1 Tahun Penjara

“Si Hitam” Berpindah Tangan, Eddy Rumpoko Divonis Ringan

Hari Ini "Si Hitam" Divonis Oleh Hakim Tipikor

Terdakwa : Silahkan Sita Rumah Saya, Asal Bisa Dekat Dengan Keluarga

Kasus Korupsi, JPU “Lupa” Dimana Pengadilan Tipikor

Tersangka Baru Dugaan Korupsi IPAL Di PD RPH Surabaya Ditahan

Vonis Setya Novanto Tidak Menjerakan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI