Terdakwa Diponegoro, Anak Mantan Bupati Jember Dituntut Pidana Penjara 1,6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhkLzj0ZheZWU9SDr5yC3qchPI3xgwmNRza9bQogVuRO-lGY6YaLHshY1jufV5RmCoc1tZJ58FtaeaFkz92IooGjl85rU5Cpn9O2Y2pwDLSddfivhVJPggQJipt0Oa6D587YvIHlzAZI/s1600/Terdakwa+Diponegoro+saat+makan+di+kantin+Pengadilan+Tipikor.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="938" data-original-width="659" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhkLzj0ZheZWU9SDr5yC3qchPI3xgwmNRza9bQogVuRO-lGY6YaLHshY1jufV5RmCoc1tZJ58FtaeaFkz92IooGjl85rU5Cpn9O2Y2pwDLSddfivhVJPggQJipt0Oa6D587YvIHlzAZI/s1600/Terdakwa+Diponegoro+saat+makan+di+kantin+Pengadilan+Tipikor.png" /></a></div> <i><span style="font-size: large;"><b>#Terkait kasus dugaan Korupsi dana Hibah ASKAP PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M, dan terdakwa mendapat perlakuan Khusus dari JPU di Pengadilan Tipikor#</b></span></i><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>“Status ekonomi” bagi seorang terdakwa dalam kasus tindak Pidana Umum maupun tindak Pidana Korupsi, sepertinya mempengaruhi perlakuan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat dipersidangan.<br /><br />Dari pantaun wartawan media ini di Pengadilan Negeri Suarabaya Jalan Arjuna No 16 – 18 Surabaya, tak satu pun para terdakwa kasus tindak pidana umum seperti pencurian atau perjudian  yang boleh bebas melakukan aktifitas seperti makan dan minum di kantin Pengadilan, karena para terdakwa dengan pengawalan dari pihak Kepolisian langsung dijebloskan ke ruang tahanan yang disediakan oleh Pengadilan sambil menunggu sidang.<br /><br />Sementara di Pendadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur sertingkali terlihat pemandangan yang sebaliknya. Dimana seorang terdakwa yang terjerat dalam kasus tindak pidana Korupsi, ada mendapat perlakuan Khusus dari JPU saat menunggu maupun setelah persidangan.<br /><br />Dari catatan wartawan media ini seperti kasus Korupsi KUPS/KUR Jombang pada tahun 2016 lalu. Dimana para terdakwa sebanyak 12 orang ditarik biaya tranportasi sebesar Rp 250 hingga 300 ribu rupiah untuk menyewa Bis mini jenis Elef dengan fasilitas AC. <br /><br />Lalu kasus Korupsi “sapi” yang ditangani oleh Kejari Sidoarjo pada tahun 2016. Dimana 2 terdakwa diantar jemput dari Rutan ke Penagadilan Tipikor Surabaya dan sebaliknya, dengan menggunakan mobil pribadi Kasi Pidsus.<br /><br />Tak ketinggalan dengan Kejari Magetan saat menangani kasus Korupsi pembangunan ruang Instlasi Rawat Inap (IRNA) RUSD Magetan, dimana para terdakwa tidak ada pengawalan pengamanan dari pihak Kepolisian setiap kali sidang oleh JPU A. Taafuk yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan yang saat ini menjadi Jaksa Fungsional.<br /><br />Kemudian kasus korupsi pungli (pungutan liat) yang terjaring OTT oleh Polres Tulungagung terhadap 2 guru SMPN 2 Tulungagung. Dimana JPU nya selalu pulang bersama dengan mobil pribadi suami terdakwa yang meringkun dipenjara.<br /><br />Sepertinya “Peri kemanusiaan yang adil dan beradab dalam butir ke- 2 Panca Sila” yang diperlakukan Jaksa terhadap seorang terdakwa “terkesan berbeda tergantung situasi dan kondisi (Sikon)”.<br /><br />Perlakukan Khusus juga diberikan JPU dari Kejari Jember terhadap terdakwa Diponegoro, anak mantan Bupati Jember MZA Djalal, yang terseret dalam kasus Korupsi dana hibah Asosiasi Sepak Bola Kabupaten (Askab) PSSI Jember  TA 2014/2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 Milliar.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Jember  melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan dana Hibah yang dipergunakan untuk kegiatan persepakbolaan di Kabupaten Jember tahun 2014/2015. Dari hasil penyidikan yang dilakukan Kejari Jember dengan menggandeng BPKP Perwakilan Jawa Timur,  ditemukan adanya dugaan penyimpangan anggran sebesar Rp 2,7 milliar, dengan cara membuat beberapa kegiatan yang “tidak ada”, dan kemudian penyidik Kejari Jember pun menetapkan 2 tersangka, yakni Diponegoro selaku Ketua dan Ari Dwi Susanto (Bendahara) Askab PSSI Jember.<br /><br />Mungkin Diponegoro menyadari kesalahannya dan akhirnya rela mengembalikan kerugian negara melalui JPU sebesar Rp 2,5 milliar, walaupun dirinya sempat masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejari Jember.<br /><br />Dari pengamatan wartawan media ini di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa Diponegoro terkesan bebas makan minum bersama keluarganya di kantin yang berada di belakang gedung Pengadilan Tipikor tanpa ada pengawalan dari Kepolisian.<br /><br />Menurut JPU Toto Walidi saat ditanya wartawan media ini mengatakan, karena ada kelaurga terdakwa. <br /><br />“Ia ada keluarganya yang datang,” jawab JPU Totok sesaat persidangan dangan agenda pembacaan surat tuntutan usai, Selasa, 20 Maret 2018.<br /><br />“Jawaban yang sangat simple dan fantastis serta mangandung makna”. Lalu bagaimana dengan terdakwa lain yang juga dikunjugi keluarganya namun harus rela berbincang-bincang dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor ?.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_cdLfrusFqW7_Eff5kTO09ZIJKNsPyIzEI9GJHdb0870awqidykdl1iWazp3e8lsVZR8Mu6nLD3R62Y_0SwfzaiB1s7e76o9TE8yoSfJiWDAdITAzUTZUL8Y4ESAtCcP3hp8neuPE4k/s1600/IMG20180320164005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="629" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_cdLfrusFqW7_Eff5kTO09ZIJKNsPyIzEI9GJHdb0870awqidykdl1iWazp3e8lsVZR8Mu6nLD3R62Y_0SwfzaiB1s7e76o9TE8yoSfJiWDAdITAzUTZUL8Y4ESAtCcP3hp8neuPE4k/s640/IMG20180320164005.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa Ari Dwi Susanto (kiri) dan Diponegoro saat menjalani sidang tuntutan</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">S</span></b>ementara dalam persidangan yang berlangsung dengan Ketua Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, saat JPU membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Diponegoro dan Ari Dwi Susanto, hanya dituntut ringan yakni masing-masing 1 tahun dan 6 bulan, dneda sebesar Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.<br /><br />Ke- 2 terdakwa dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18  UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan, bahwa terdakwa (Ari Dwi Susanto dan Diponegoro) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dalam dakwaan subsider; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 50 juta. Dan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU Toto.<br /><br />Terkait tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Diponegoro, Anak Mantan Bupati Jember Dituntut Pidana Penjara 1,6 Tahun

#Terkait kasus dugaan Korupsi dana Hibah ASKAP PSSI Kab. Jember Tahun 2014-2015 sebesar Rp 2,7 M, dan terdakwa mendapat perlakuan Khusus d...

»

Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Tak Hiraukan” Panggilan Sidang Korupsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-i42jxf2KFRHUCvdrDxVBN933Gls3WqzNxBw_0W_b1cmrP4D3TWjbwYym5A_HUZIDAPmZ_YLnyu4vOfbl3UyqWZAFjhoJYMLvryK5wttR8s19oQqTcAqt5IcmgJ00VUn9zwAlNTVBU/s1600/IMG20180320163130.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="649" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhho-i42jxf2KFRHUCvdrDxVBN933Gls3WqzNxBw_0W_b1cmrP4D3TWjbwYym5A_HUZIDAPmZ_YLnyu4vOfbl3UyqWZAFjhoJYMLvryK5wttR8s19oQqTcAqt5IcmgJ00VUn9zwAlNTVBU/s1600/IMG20180320163130.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi dan Dr. KH Busyro dalam persidangan, Selasa, 20 Maret 2018</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pemerintah sepertinya harus lebih tegas mengatur tentang penangan kasus Korupsi yang melibatkan Kepala Daerah agar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, mengingat erat kaitannya dengan FORKORPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati,Wakil Bupati/Wali Kota, Wakil Wali Kota wakil, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Kodim, Ketua Pengadilan Agama dan Sekda atau tingkat Provinsi.<br /><br />Sebab, beberapa kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan dan melibatkan Kepala Daerah, walau hanya sekedar saksi namun tak pernah samapai ke persidangan, diantaranya Kasus Korupsi pelepasan asset daerah Kabupaten Blitar, Kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu, Kasus pembangunan Pasar Besar Madiun, Kasus Korupsi Japung (Jasa Pungut) Pemkot Surabaya.<br /><br />Andai saja kasus Korupsi pembagunan pasar besar Madiun dan kasus lainnya tidak ditangani KPK, Wali Kota Madiun Bambang Irianto tak akan masuk penjara (sudah divonis 6 tahun penjara). Pada hal, kasus tersebut sempat ditangani oleh Kejari Madiun dan Kejati Jatim pada tahun 2014. Begitu juga dengan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko yang terjaring OTT oleh KPK karena menerima suap, dan saat ini sudah diadili di Pengdilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Sementara kasus Korupsi Japung Kota Surabaya hanya menyeret Ketua DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya, namun mantan Wali Kota Surabaya BDH yang sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian di Jawa Timur, “hilang begitu saja”.<br /><br />Hal yang sama terjadi pula dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) pada tahun 2011 – 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,058 Milliar dengan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie selaku Direktur Utama (Dirut) PT WUS.<br /><br />Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Dirut salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) pada akhir tahun lalu, dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah.<br /><br />Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), dalam perkara terpisah.<br /><br />Sementara Achmad Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015 yang sebelumnya sebagai Kepala perwakilan PT WUS di Jakarta, yang turut menandatangani dokumen pembukaan rekening serta pencairan uang dalam bentuk rupiah maupun Dollar USA dari Bank Mandiri atas naman PT WUS bersama terdakwa.<br /><br />Kalau Dr. KH. A. Busyro K saat ini adalah sebagai Bupati Sumenep, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, yang mengetahui kalau PT WUS adalah milik Pemda berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wira Usaha Sumekar.<br /><br />Anehnya, Kedua Pejabat tertinggi di Kabupeten Sumenep ini yang harusnya sebagai panutan bagi masyarakat Khususnya di Sumenep, termasuk sebagai tauladan dalam penegakan hukum yang seringkali diucapkan oleh berbagai pihak, bahwa semua sama dihadapan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. <br /><br />Masyarakat mungkin masih mengingat jelas, saat Boediono sebagai Wakil Presiden RI pada tahun 2014, bersedia hadir sebagai saksi dipersidangan pada tanggal 9 Mei 2014, dalam kasus Korupsi BLBI yang ditangani oleh KPK, dimana Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.<br /><br />Pada hal, sebagai Wakil Presiden, Wakil Kepala Negara dan Wakil Kepala Pemerintahan Negara Repubulik Indonesia, bisa saja Boediono tidak menghadiri perisidangan dengan berbagai alasan tugas kenegaraan, namun tidak dilakukannya.<br /><br />Namun tidak demikian dengan Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi. Kedua pejabat tertinggi di Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur ini, justru “tak menghiraukan” panggilan JPU dari Kejati Jatim sebanyak 3 kali, agar kedua Pejabat itu hadir sebagai saksi di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) PT WUS.<br /><br />Andai saja yang dipanggil JPU dari Kejati Jatim ini adalah Kepala Desa, bisa jadi panggilan paksa akan dilakukan anak buah Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Namun tidak dilakukannya, karena Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi adalah Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati). Ironisnya, Tim JPU lah yang akhirnya “mengalah” untuk membacakan keterangan Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketaui H.R.Unggul Warso Mukti, sesuai dengan BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidik Kejati Jatim beberapa waktu lalu.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, tim JPU Rhein dkk dari Kejati Jatim membacakan keterangan saksi  Dr. KH. A. Busyro yang menjabat sebagai Bupati Sumenep sejak 2010 hingga sekarang menyatakan, bahwa Ia (saksi Busyro) mengetahui PT Wira Usaha Sumekar adalah BUMD yang didirikan pada saat saksi sebagai Ketua DPRD Sumenep berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang perseroan terbatas Wira usaha Sumekar, yang kepemilikan sahamnya sebesar 75 persesen adalah milik Pemkab Sumenep.<br /><br />Saksi Dr. KH. A. Busyro melalui JPU yang membacakan BAP menyatakan, bahwa dibentuknya PT WUS karena Core bisnisnya migas dan sehubungan dengan tuntutan aturan bahwa ada migas di Sumenep dan harus BUMD, makadibentuklah PT WUS sebagai bagian penerimaan Participating Interest (PI) dan saksi saat itu mendukung, diamana saham Pemkab Sumenep sebesar 75 persen.<br /><br />Menurut saksi seperti yang dibacakan JPU dalam BAP menyatakan, bahwa dalam rapat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) saat itu, memerintahkan untuk Direksi PT WUS untuk memasukkan PT MMI (Multilfiling Mitra Indonesia Tbk) sebagai pemegang saham, dan penghapusan saham PT Sumekar distribusi keuntungan mengacu kepada Perda Nomor 4 tahun 2008, pembagian deviden bagi pemegang saham sesuai dengan besaran saham yang disetor, melakukan restrukturisasi perusahaan agar lebih efisien dan professional, memerintahkan Direksi bekerja sama dengan pihak lain dalam pembentukan JV Campany, pemegang saham menyetujui rncana anggaran belanja perusahaan PT WUS tahun 2012.<br /><br />Masih menurut saksi dalam BAP-nya yang dibacakan Tim JPU dihadapan Majelis Hakim menjelaskan, karena semangatnya supaya PT WUS bisa berkembang karena saat itu PT WUS kesulitan keuangan dan RUPS dibicarakan tentang penawaran oleh pihak lain termasuk PT MMI dan disetujui PT MMI sebagai pemegang saham dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) sesuai berita acara Nomor 83 tanggal 27 April 2012 berjumlah 33.454.935 lembar saham dengan nominal Rp 3.345.493.500. Dan sejak tahun 2011 – 2014, PT WUS tidak mendapatkan dana PI.<br /><br />Menurut saksai saat itu, sudah meminta untuk dilakukannya audit terhadap laporan keuangan PT WUS namun saksi lupa hasil auditnya. Saksi mengakui, selaku pemegang saham telah mendapat laporan dari Sitrul Arsyaih terkait penyetoran modal PT MMI yang sudah dilakukan pembayaran. <br /><br />Saksi Dr. KH. A. Busyro pun lupa terkait pengangkatan Achmat Fauzi sebagai Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta pada tahun 2011.<br /><br />Sementara JPU saat membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi yang lahir pada tanggal 1 Mei 1975, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan Nomor 16 Jakarta Selatan atau rumah dinas Wakil Bupati Sumenep Jalan Doktor Cipto Nomor 58 Sumenep, pekerjaan Wakil Bupati Sumenep sejak tahun 2015 pendidikan SLTA.<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_Ace4v0uUrDBPFJRRVrbc7eRp6WkNQFy4ngfgQo5EY0qc_MmlWQ5K0coo1KISz3XhPykmTpV29F6Vd5KPx5ecPEmzvaDro7EHh-c3TK4sCSuwEXmPiEcgStQCWsMr3yBipnsXOQpxUU/s1600/PT+WUS.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="628" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_Ace4v0uUrDBPFJRRVrbc7eRp6WkNQFy4ngfgQo5EY0qc_MmlWQ5K0coo1KISz3XhPykmTpV29F6Vd5KPx5ecPEmzvaDro7EHh-c3TK4sCSuwEXmPiEcgStQCWsMr3yBipnsXOQpxUU/s640/PT+WUS.png" width="640" /></a></div> <br />Dalam keterangan Achmad Fauzi di BAP yang dibacakan JPU menyatakan, bahwa saksi mengetahui pembukaan rekening Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta rekening Tabungan Bisnis rupiah Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan PT WUS terdaftar aktif sebagai Nasabah di Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta rekening Tabungan Bisnis Fals (US Dollar) Bank Mandiri Nomor 102-000-5737330 atas nama PT Wira Usaha Sumekar.<br /><br />Saksi Achmad Fauzi mengakui dalam BAP yang dibacakan JPU dihadapan Majelis Hakim menyatakan, bahwa proses pembukaan rekening Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta,  awalnya saksi ditelepon oleh Sitrul Arsyih Musa'ie sebagai Direktur Utama PT WUS untuk menemuinya dan Suprayogi sebagai komisaris PT WUS di kantor konsultan PT GMA MI (Aryadi Subandrio) di gedung Belleza.<br /><br />Dalam pertemuan saat itu menurut Achmad Fauzi,  Sitrul Arsyih Musa'ie dan Suprayogi meminta foto copi KTP untuk pembukaan rekening Bank. Kemudian saksi Achmad Fauzi, Sitrul Arsyih Musa'ie, Suprayogi dan Haryadi berangkat ke kantor Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau. Dan pada saat di Bank Mandiri customer service menolak pembukaan rekening dan alamat PT WUS ada di Kabupaten Sumenep, sehingga tidak bisa membuka rekening di wilayah Jakarta.<br /><br />Saksi Achmad Fauzi mnejelaskan seperti yang ditirukan JPU saat membacakan BAP saksi dihadapan Majelis Hakim, beberapa minggu kemudian saya ditelepon oleh Sitrul Arsyih Musa'ie, Suprayogi dan Aryadi untuk bertemu di kantor konsultan PT GMA MI (Aryadi Subandrio) di Gedung Plaza Lantai 2. Saat itu disodori oleh Sitrul dokumen terdiri dari kepala perwakilan PT Wira Usaha Sumekar di Jakarta, kemudian dokumen tersebut ditandatangani saya tandatangani, karena menurut keterangan Sitrul, dokumen tersebut tanda tangani saja untuk kemudian dan syarat administrasi saja dalam pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Permata Hijau atas nama PT Wira Usaha Sumekar termasuk dokumen.<br /><br />Kemudian, sesuai bukti yang dimiliki JPU berupa satu lembar aplikasi setoran pengiriman atas nama Achmad Fauzi ke rekening Bank Mandiri Nomor 102-00-0667766-7 atas nama PT Wira Usaha Sumekar sebesar Rp 56 juta, yang menurut Achmad Fauzi, bahwa uang tersebut berasal dari Aryadi Subandrio.<br /><br />Selain itu, pengiriman uang sebesar US 5000 Dollar tanngal 12 Oktober 2011 dari Dian Nirmala selaku Sekretaris Direktur Utama PT GMA MI yaitu Aryadi Subandrio ke rekening valas kurs Dollar Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT Wira Usaha Sumekar, dan pengiriman uang sebesar US 1000 Dollar yang juga atas nama Dian Nirmala ke rekening valas Bank Mandiri Nomor 102-000-573733-0 atas nama PT WUS pada tanggal 14 Oktober 2011.<br /><br />Saksi mengakui dalam BAP yang dibacakan JPU, bahwa uang sebesar US 100.000 Dollar diambil secara tunai oleh saksi dan Sitrul dan tidak pernah dibukukan. Namun menurut saksi selaku Kepala Kantor PT WUS di Jakata mengatakan tidak mengetahui untuk apa uang tersebut.<br /><br />Selain itu, dalam BAP nya saksi mengakui pernah mengirim uang sebesar Rp 500 juta ke PT WUS secara tunai. Namun lagi-lagi Achmad Fauzi lupa darimana Bank mana Ia mengirimkannya.<br /><br />Apapun keterangan saksi yang dibacakan oleh JPU sepertinya “meninggalkan noda hitam” karena Majelis Hakim Khususnya tak dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua saksi yang saat ini sebagai Kepal Daerah Kabupaten Sumenep.<br /><br />Terkait ketidak hadiran saksi Dr. KH. A. Busyro K dan Achmad Fauzi, JPU Rhein mengatakan, sudah dipanggil sebanyak tigakali namun tidak datang.<br /><br />“Tigakali kita panggil. Yang dibacakan tadi adalah keterangan saksi Achmad Fauzi dan Busyro,” kata JPU Rhein.<br /><br />Saat ditanya, mengapa JPU tidak melakukan panggilan paksa, JPU Rhein tak memberikan komnetar.<br /><br />Sebelumnya, saat wartawan media ini menghubungi Achmad Fauzi melalui pesan ke nomor WhastAppnya juga tak ada tanggapan.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu.<br /><br />Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017.<br /><br />Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim.<br /><br />Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero).<br /><br />Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013.<br /><br />Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Bupati dan Wakil Bupati Sumenep “Tak Hiraukan” Panggilan Sidang Korupsi

JPU membacakan keterangan saksi Achmad Fauzi dan Dr. KH Busyro dalam persidangan, Selasa, 20 Maret 2018 berita korupsi .co – Pemerintah...

»

Direktur RSUD Magetan Divonis 1 Tahun “Tahanan Kota”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1tuUZHOrmQSm-mn1a2s0XFAUjo04uV40bnE5qdTc_fAZyhR00O1ZIzYf6hqaVIDrmuikRuz-PBZhGZpSRnjWwGDnHX7bVQ6iyfkNAtnOy1E-0yav8RXFDt0O2ZUHRfVOhoCN9SbTBac/s1600/RSUD+Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1tuUZHOrmQSm-mn1a2s0XFAUjo04uV40bnE5qdTc_fAZyhR00O1ZIzYf6hqaVIDrmuikRuz-PBZhGZpSRnjWwGDnHX7bVQ6iyfkNAtnOy1E-0yav8RXFDt0O2ZUHRfVOhoCN9SbTBac/s640/RSUD+Magetan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas; Saat terdakwa Ehud Allawy dan Suyitno menjalani sidang putusan dan Ke- 2 terdakwa bersama tim PH nya masing-masing (foto bawa)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> Status tersangka/terdakwa bagi seorang pejabat yang terseret dalam kasus Korupsi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum (APH) diantaranya Kepolisian maupun Kejaksaan adalah sama, tetapi meringkuk tidaknya dalam penjara belum tentu sama, karena tak sedikit pejabat yang berstatus tersangka/terdakwa masih merasakan dan melihat terbitnya Matahari, bahkan bisa jadi tetap menjalankan aktifitasnya sebagai pejabat, kecuali yang ditangani KPK.</span></div> <h2> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></span></h2> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">“Senjata” yang paling ampuh digunakan sebahagian pejabat yang tersandung dalam kasus Korupsi agar tidak meringkuk di dalam penjara adalah SAKIT. Tetapi tak sedikit tersangka/terdakwa tetap dimasukkan ke dalam penajara karena mungkin “pejabat kere”.<br /><br />Beberapa tersangka/terdakwa kasus Korupsi yang ditangani Kepolisian maupun Kejaksaan di Jawa Timur dan bahkan sudah divonis pidana penajara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya namun tetap “bebas berkeliaran”, diantaranya Dahlan Iskan (mantan Dirut PT PWU), Wishnu Wrdhana (manatan Ketua Tim penjualan asset PT PWU), Yuni Widyaningsih (mantan Wakil Bupati Ponorogo), Oepoyo Sarjono (Dirut PT SAM), “senjatanya” sama yakni karena sakit.<br /><br />Para terdakwa memang ditahan namun tahanan Kota. Lalu siapa yang tau kalau para terdakwa Korupsi itu keluar dari Kota diamana terdakwa berdomisili ? adakah pihak Kejaksaan yang selalu mengawasinya ?. Ditahan di Rutan saaja seperti Gayus Tambunan bisa keluar negeri, apalagi tahanan Kota ?<br /><br />Itu pula yang dialami Ehud Allawy, Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman Magetan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Magetan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Juli tahun lalu hingga pejabat orang nomor 1 di Dinas Kesehatan dan di RSUD Magetan itu belum pernah merasakan tidur di penjara.<br /><br />Berbeda dengan Suyitno, Dirut PT Awan Megah yang merupakan kooporasi CV Jaya dan PT Awan Megah, yang langsung dijebloskan ke penjara sejak menyandang status tersangka hingga divonis bersama dengan Ehud Allawy oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosisawan, pada Senin, 19 Maret 2018.<br /><br />Ehud Allawy dan Suyitno terseret dalam kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) RSDUD Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 139 juta.<br /><br />Bagian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sempat turun tangan karena terjadi kendala dalam penyidikan kasus Korupsi proyek pembangunan Irna RSUD Dr. Syaidiman Magetan yang ditangani Polres Magetan sejak tahun 2012 lalu. <br /><br />Kemudian, dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik Polres Magetan menukan indikasi terjadinya kerugian negara dalam proyek RSUD  Magetan, karean pihak Rumah Sakit hanya meminjam bendera (Kontraktor), Consultan Perencanaan dan Consultan Pengawas, sebagai syarat agar anggaran bisa dicairkan. Sementara pelaksanaannya tidak sesuai Spsifikasi berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jatim.<br /><br />Tidak hanya disitu, pekerjaan pembangunan Instalasi Rawat Inap RSDUD Dr. Sayidiman Magetan yang dilaksanakan oleh Dirut PT Awan Megah baru selesai 80 persen, namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen oleh Pengguna Anggaran (PA) yakni Ehud Allawy. Tidak hanya itu, Ehud Allawy juga menandatangani dokumen kontrak tanpa melakukan pemeriksaan. Akibatnya, keuntungan yang dinikmati Suyitno selaku pelaksana sebesar Rp 139 juta lebih menjadi kerugian negara. <br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYCcYcF9DdaeB3ivY_j04lN9hDXy7x6YqVORSa4qqdLywcAn3JLDluS184yLbczR2vWzTHnD1QfnAwPqCXLtqiT3eBMDEAkGqTA_d6iWnXjk7SbiY7SuIUnSQ8S6puRTFyu7wmZqZeoKg/s1600/Magetan..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYCcYcF9DdaeB3ivY_j04lN9hDXy7x6YqVORSa4qqdLywcAn3JLDluS184yLbczR2vWzTHnD1QfnAwPqCXLtqiT3eBMDEAkGqTA_d6iWnXjk7SbiY7SuIUnSQ8S6puRTFyu7wmZqZeoKg/s640/Magetan..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">5 Terdakwa jilid I yang sudah divonis terlebih dahulu</td></tr> </tbody></table> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Penyidik pun menetapkan 8 tersangka yang dibagi dalam dua Jilid. Jilid I, 5 tersangka yaitu Ningrum Palupi Widiasari selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Rohmat (Pejabat Pengadaan Barang), Cahyo Ronggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek), Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) dan Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara. <br /><br />Kelimanaya dijerat dengan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana, dan divoni pidana penjara masing-masing selama 2 tahun.<br /><br />Dalam Jilid II, penyidik kemudian menetapkan 2 tersangka yaitu Ehud Allawy dan Suyitno, sementara dr. Kun Prastityo selaku Direktur Utama RSUD Magetan yang dikabarkan selaku pejabat yang menandatangani SPMK (surat perintah melaksanakan kerja) hanya sebagai saksi.<br /><br />Pada Senin, 19 Maret 2018, dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hkim I Wayan Sosisawan menyatakan, bahwa terdakwa Ehud Allawy dan Suyitno (perkara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.<br /><br />Dalam amar ptusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa pekerjaan pembangunan Instalasi Rawat Inap RSDUD Dr. Sayidiman Magetan baru selesai 80 persen namun pembayaran sudah dilakukan 100 persen oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA). Akibatnya, kerugian negara dinikmati oleh terdakwa Suyitno selaku pelasana, namun kerugian negara tersebut sudah dikembalikan melalui Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />Terdakwa Ehud Allawy pun divonis pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Majelis Hakim menyatakan dalam surat putusannya, bahwa Terdakwa Ehud Allawy tetap dalam tahanan Kota.<br /><br />“Mengadili; Menyatakan bahwa terdakwa Ehud Allawy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 bulan kurungan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan Kota,” ucap Ketua Majelis Hakim. Dan Vonis ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU.<br /><br />Sementara Suyitno, divonis 1 tahun dan 4 bulan namun dendanya sama dengan Ehud Allawy. Suyitno pun tetap dinyatakan berda dalam tahanan. Vonis yang diberikan Majelis Hakim terhadap Suyitno juga lebih ringan dari tuntutan JPU, yang menuntutnya dengan penjara selama 2 tahun.<br /><br />Usai persidangan, saat wartawan media ini meminta tanggapan JPU Eko, terkait perbedaan status tahanan kedua terdakwa oleh Kejari Magetan pada saat A. Taufik Hidayat menjabat sebagai Kasi Pidsus dan saat ini menjadi Jaksa Fungsional,  namun tak bersedia menanggapinya.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />“Ke Kasi Pidsus aja, saya takut salah nanti,” kata JPU Eko.  (Redaksi)</span></div>

Tipikor Direktur RSUD Magetan Divonis 1 Tahun “Tahanan Kota”

Foto atas; Saat terdakwa Ehud Allawy dan Suyitno menjalani sidang putusan dan Ke- 2 terdakwa bersama tim PH nya masing-masing (foto bawa) ...

»

Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas Oleh Hakim MA

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCgl56XUQWlpZBLpnuwPwXpcaMpvf81umQbm7wZTmz97bTl9rpbOSxBoGwgkA2tsyercIMyAJwqTI6EiSNsVXXWdMzRRGb5Bz0HJpZxmKRO18ef8Yfh-ZGYd2VREfjV1QUiIGmCBUqs1g/s1600/Terdakwa+Muhaimin+%2528foto+kanan%2529+tersenyum+usai+di+Vonis+Bebas.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="390" data-original-width="650" height="384" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCgl56XUQWlpZBLpnuwPwXpcaMpvf81umQbm7wZTmz97bTl9rpbOSxBoGwgkA2tsyercIMyAJwqTI6EiSNsVXXWdMzRRGb5Bz0HJpZxmKRO18ef8Yfh-ZGYd2VREfjV1QUiIGmCBUqs1g/s640/Terdakwa+Muhaimin+%2528foto+kanan%2529+tersenyum+usai+di+Vonis+Bebas.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Muhaimin (foto kanan) tersenyum usai di Vonis Bebas (5 Pebruari 2016/Foto Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Aparat Penegak Hukum (APH) sepertinya harus lebih teliti betul dalam menangani kasus Korupsi agar tidak terkesan “dipaksakan” saat menetapkan tersangka apalagi hanya 1 (Satu) orang saja, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Tingkat Pertama,  bahkan Hakim Agung Mahkamah Agung Rpublik Indonesia (MA RI) menyatakan tidak bersalah dan memvonis bebas.<br /> <br /> Seperti kasus Korupsi yang terjadi di PT Pasuruan Migas (PaMi), saat pembentukan menjadi salah satu perusahaan milik pemerintah daerah (BUMD) Pasuruan pada tahun 2013 lalu, yang oleh Jaksa dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,5 milliar.<br /> <br /> Jaksa pun menetapkan 2 tersangka dari PT PaMi, yaitu Muchaimin selaku Komisaris dan Kasian Slamet sebagai Komisiaris Utama (Komut). Namun Kasian Slamet tak sampai diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, karena Dia (Kasian Slamet) melawan Kejaksaan Negeri Pasuruan lewat sidang Praper (Pra Peradilan) atas penetapan dirinya sebagai tersangka.<br /> <br /> Nasib Muchaimin pun tidak sebaik yang dialami Kasian Slamet. Status tersangka yang sempat melekat pada diri Kasian Slamet yang diberikan oleh Kejari Pasuruan akhirnya “terhapus” setelah gugatannya terhadap Kejari Pasuruan atas penetepan dirinya sebagai tersangka  dikabulkan oleh Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pasuruan, Mooris M Sihombing, pada Rabu, 24 Juni 2015.<br /> <br /> Kejari Pasuruan pun “menelan pil pahit” atas kekalahannya di sidang Praper (Pra peradilan). Pada hal, anggaran negara sudah terpakai saat melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan tersangka namun hasilnya “sia-sia”, sebab Kasian Slamet “Selamat” pulang kerumah dan berkumpul dengan keluarganya.<br /> <br /> Walau dikalahkan di sidang Praper atas gugatan yang diajukan oleh Kasian Slamet selaku Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Suryono Pane, Kejari Pasuruan masih bersemangat menyeret Muchaimin untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Muchaimin pun mendekam dipenjara dan diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Hakim Tahsin. Tragisnya, penggiat anti Korupsi, ratusan bahkan ribuan masyarakat Pasurusan Khusunya, Indonesia pada umumnya mungkin sudah terlebih dahulu “memvonis” Muchaimin termasuk keluarganya sebagai “Koruptor”.<br /> <br /> Yang lebih tragisnya lagi, JPU dari Kejari Pasuruan menuntut Muchaimin dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungana. Muchaimin pun diwajibkan untuk membbayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 10,5 miliar. Apabila tidak dibayar, harta benda Muchaimin  akan disita oleh Jaksa dan dilelang. Kalau harta benda terdakwa tidak mencukupi, diganti dengan penjara selama 6 tahun dan 6 bulan.<br /> <br /> Namun fakta-fakta dalam persidangan berbalik 180 derajat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya justru tak sependapat dengan JPU. Muchaimin pun divonis bebas, pada Jumat, 5 Pebruari 2016.<br /> <br /> Dalam persidangan saat itu, Majelis Hakim menyatakan, bawha terdakwa Muchaimin selaku Komisiaris PT Pasuruan Migas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Membebaskan terdakwa dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Memulihkan nama baik terdakwa. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp 263.912,91 dan uang berupa dolar senilai USD 104.823.914 kepada PT Pasuruan Migas,” ucap Hakim Tahsin (Jumat, 5 Pebruari 2016).<br /> <br /> Divonis bebas oleh Majelis Hakim, Muchaimin pun tersenyum tapi JPU Kejari Pasuruan tak terima. JPU bersikukuh kalau Muchaimin adalah “Korupotor” dan harus dipenjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga JPU “ melawan” putusan Majelis Hakim dengan melakukan upaya hukum lewat Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.<br /> <br /> Lagi-lagi “roda hukum” kembali berputar 180 derajat. Memori Kasasi JPU ditolak oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Muchaimin pun dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.<br /> <br /> Dalam petikan putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, seperti yang disampaikan Penasehat Hukum Muchaimin, Suryono Pane kepada media ini mengatakan, Melepaskan terdakwa H. Muhaimin tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontlag van alle rechtsvervolging).<br /> <br /> “Ini petikn putusan MA. Menyatakan Terdakwa H. Muhaimin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkantela melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana; Melepaskan terdakwa H. Muhaimin tersebut dari segala tuntutan hukum (Ontlag van alle rechtsvervolging); Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedududkan dan harkat serta martabantnya,” kata Pane saat membacakan petikan putusan yang dipeganganya.<br /> <br /> Pane menambahkan, dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung  yang menyatakan, belum dilakukan pembayaran terhadap nilai saham milik terdakwa oleh pemerintah Kab. Pasuruan tidaklah berarti pengalihan saham tersebut cacat hukum,  dan PT PaMi (Pasuruan Migas) menjadi BUMD karena pengalihan saham tersebut telah mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang dan pembayaran harga saham tersebut dapat dilakukan setiap saat.<br /> <br /> "Dengan pertimbangan hukum tersebut, tuntas sudah perdebatan tentang keabsahan PT Pasuruan Migas sebagai BUMD. Dan putusan tersebut akan segera kita laporkan kepda pemegang saham Khususnya Pemkab Pasuruan,” ucap Pane<br /> <br /> Sekedar diketahui. Kasus Korupsi PT PaMi bermula dari adanya laporan masyarakat, yang mempertanyakan keabsahan tentang pendirian Perusda Pemkab Pasuruan (BUMD) ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Kemudian tim Kejaksaan Negeri Pasuruan turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan Tim Kejari Pasuruan setelah bekerjasama dengan Tim Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang menemukan, adanya kerugian negara dalam pembentukan PT Pasuruan Migas menjadi perususahaan milik Daerah (BUMD) Pemkab Pasursuan. <br /> <br /> Kemudian penyidik Kejari Pasuruan pun menetapkan Dua orang tersangka yaitu, Komisaris PT Pasuruan Migas, Muhaimin dan Kasian Slamet, selaku Komisiaris Utama. Keduanya pun dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Redaksi)

Tipikor Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas Oleh Hakim MA

Terdakwa Muhaimin (foto kanan) tersenyum usai di Vonis Bebas (5 Pebruari 2016/Foto Dok. BK) berita korupsi .co – Aparat Penegak Hukum (A...

»

Korupsi Dana Hibah Rp 10 Juta, Mantan Kepsek SD NI di Tuntut 2,5 Tahun Penajara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdit1HeMzh6dIjqba8ypP3xtDaXGNntQU5ikAYevalBeZSSgyVj4o9_F-IaAatZXnPiqydUelveiTbm-BUjQRyplX4eOFwEK3nZ2-zAgTe_uvHEdIfqdxQK0iCSmNuaqsqyJKOJLRISP8/s1600/IMG20180126130542.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdit1HeMzh6dIjqba8ypP3xtDaXGNntQU5ikAYevalBeZSSgyVj4o9_F-IaAatZXnPiqydUelveiTbm-BUjQRyplX4eOFwEK3nZ2-zAgTe_uvHEdIfqdxQK0iCSmNuaqsqyJKOJLRISP8/s1600/IMG20180126130542.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Asmadi (kiri) dan Iskandar Zulkarnaen</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Guru, adalah orang paling berjasa untuk mendidik orang-orang agar bisa membaca dan menulis, termasuk untuk menjadikan setiap orang menjadi manusia yang berahklak, bermoral serta berbudi luhur.<br /><br />Dan sejak reformasi tahun 1998, Pemerintah bertekad untuk memberantas praktek-praktek Korupsi, dan membersihkan pejabat-pejabat “nakal” di negeri ini, dengan melahirkan UU Korupsi serta membentuk lembaga penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Tidak hanya itu. Pada Nopember 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2016 tentang satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).<br /><br />Namun anehnya, pejabat-pejabat “nakal” semakin banyak yeng terseret dalam lingkaran “hitam” kasus Korupsi mulai dari guru Sekolah Dasar (SD), Bupati/Wali Kota, Gubernur, Menteri, Jaksa, Polisi dan Hakim.<br /><br />Bentuk Korupsi yang dilakukan para pejabat pun bermacam-macam sesuai dengan jabatannya. Bentuk “Korupsi” didunia pendidikan sejak TK (Taman Kanak-kanak) seperti pembelian formulir pendaftaran baru sebanyak 2 hingga 3 lembar ditambah 1 Sto Map dengan harga  mencapai ratusan ribu rupiah, tergantung dari status dan fasilitas sekolah. <br /><br />Kemudian penarikan uang sumbangan gedung dan sumbangan program pendidikan (SPP), yang jumlahnya mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, juga tergantung dari elit tidaknya sekolah tersebut.<br /><br />Belum lagi biaya jalan-jalan keluar kota dengan istilah  KTS (Kegiatan Tengah Semester) yang tidak termasuk dalam Kurikulum pendidikan, jumlahnya juga bisa mencapai ratusan hingga jutaan rupiah, tergantung kota tujuan, serta biaya-biaya lainnya yang semuanya tanpa ada laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari pihak sekolah ke setiap orang tua siswa termasuk dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan BOPDA (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah).<br /><br />Belum lama ini, tepatnya tanggal 2 Maret 2018, 2 orang guru SMPN 2 Tulungagung dihukum pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, karena tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kepolisian Polres Tulungagung karena melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap orang tua calon siswa/i yang mendaftar ke SMPN 2 Tulungagung pada tahun lalu.  <br /><br /> Tidak hanya melakukan pungutan liar, pihak sekolah juga menerima siswa jauh melebihi kuota yang sudah ditetapkan yakin 320 orang siswa/i menjadi 406 orang siswa, yang sebahagian adalah titipan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung, Polisi, TNI dan Jaksa, yang juga ikut membayar pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah walau tidak ada aturannya. <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, pemerintah bertekad memberantas KKN, namun pemerintah pula sepertinya memelihara KKN itu. Lalu akapan negeri ini bersih dari KKN ?.<br /><br />Setelah 2 guru SMPN 2 Tulungagung di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, kini giliran mantan Kepala Sekolah Dasar (SD) Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya ini menunggu Vonis, setelah JPU dari Kejari Surabaya membacakan surat tuntutannya.<br /><br />Jumat, 16 Maret 2018, Iskandar Zulkarnaen, mantan Kepala Sekolah SD NI dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan oleh JPU dari Kejari Surabaya, serta dituntut pula untuk mengembalikan uang kerugan negara yang dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp 10 juta rupiah.<br /><br />Uang yang dinikamati terdakwa adalah dana hibah yang dikucurkan Pemkot Surabaya pada tahun 2014 lalu,  sebesar Rp 320 juta untuk merenovasi gedung SD NI, dengan pelaksana Asmadi. Renofasi gedung SD NI yang dilakukan oleh Asmadi hanya penunjukkan dari Iskandar Zulkarnaen.<br /><br />Namun dalam pelaksanaannya, ternyata perbaikan gedung itu belum selesai tetapi pembayaran sudah dilakukan lunas, akbibatnya terjadilah kerugian negara sebesar Rp 231 juta lebih. Kerugian negara sebesar Rp 22o juta lebih dinikamti oleh terdakwa Asmadi.<br /><br />Asmadi pun dituntut pidana penjara jauh lebih tinggi dari Iskandar Zulkarnaen, yakni 3 tahun dan 6 bulan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang yang dinikmati Asmadi sejumlah Rp 220 juta lebih.<br /><br />Atas perbuatan kedua terdakwa ini, JPU menjeratnya dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP. <br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini  untuk menyatakan; Bahwa terdakwa (Iskandar Zulkarnaen dan Asmadi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupis sebagaiaman dalam dakwaan Subsidair. Menghkum terdakwa Iskandar dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta menghukum terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 10 juta,”  ucap JPU Wira dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Rochmad.<br /><br />Atas surat tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan)-nya pada sidang berikutnya.<br /><br />Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan dukungan dari pihak Yayasan Nurul Imam kepada pihak Kejaksaan Negeri Surabaya. Dibahwa komdan Heru Kamarullah selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melibatkan tim BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk menghitung ada tidaknya kerugian keuangan negara.<br /><br />Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara (HPKN) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, ditemukan adanya dana hibah sebesar Rp 231 juta lebih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dilaporkan pula ke pihak Yayasan.<br /><br />Kemudian, penyidik Pidana Khusus Kejari Surabaya pun menetapkan dua tersangka, yaitu  Iskandar Zulkarnaen selaku Kepala Sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo Surabaya dan Asmadi selaku pelaksana proyek pembangunan  rehab gedung SD NI yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 sebesar Rp 320 juta.    <br /><br />Atas perbuatan Keduanya, penyidik menjeratnya dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHAP.  (Redaksi).

Tipikor Korupsi Dana Hibah Rp 10 Juta, Mantan Kepsek SD NI di Tuntut 2,5 Tahun Penajara

Terdakwa Asmadi (kiri) dan Iskandar Zulkarnaen berita korupsi .co – Guru, adalah orang paling berjasa untuk mendidik orang-orang agar b...

»

Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Dituntut 4 Tahun Penjara

<i><b><span style="font-size: large;">#KPK akan mendalami keterangan palsu para anggota DPRD Malang, salah satunya Ya'qud Ananda Gudban#</span></b></i><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLuwO6pka8MtQnV5v3quOJSRLEs1ZY_zbgOGYzms6LKYERkN_c3QExRA5X5VwH0PeLsdrQfNTtD6BULVkrlyP2cpDcOF8rnaNVDcUZ1KrzTDFS10y9yKZfyys6HEi6tlHh2IX0D0fDKs/s1600/Jarot.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxLuwO6pka8MtQnV5v3quOJSRLEs1ZY_zbgOGYzms6LKYERkN_c3QExRA5X5VwH0PeLsdrQfNTtD6BULVkrlyP2cpDcOF8rnaNVDcUZ1KrzTDFS10y9yKZfyys6HEi6tlHh2IX0D0fDKs/s1600/Jarot.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dr. Jarot Edi Lestiyono</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jarot Edi Sulistiyono, terdakwa dalam kasus perkara Korupsi suap terhadap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono sebesar Rp 700 juta, terkait pembahasan Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu, dituntut 4 tahun penjara oleh JPU KPK, pada Jumat, 16 Maret 2018.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik KPK menetapkan 2 tersangka/terdakwa untuk sementara, yaitu Jarot Edi Sulistiyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Kota Malang, dan Moch. Arif Wicaksono selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 – 2019 (perkara terpisah).<br /><br />Dalam persidangan hari ini, JPU KPK Arif Suhermanto dkk, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Jarot yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Haris Fajar Kustaryo dkk dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti.<br /><br />Sebelum membacakan pokok tuntutannya terhadap terdakwa, JPU KPK terlebih dahulu menyinggung tingkah laku para saksi selaku anggota DPRD Malang baik yang masih aktif maupun yang sudah non aktif seperti Ya'qud Ananda Gudban yang menjabat selaku Ketua Fraksi Hanura – PKS, namun mengundurkan diri karena mencalonkan diri menjadi Wali Kota Malang pada Pilkada 2018.<br /><br />“Sangat disayangkan, tingginya gelar akademik saksi-saksi dari para Wakil Ketua, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kota Malang yang terhormat, tidak paralel (sejajar) dengan “kejujuran” yang seharusnya dijunjung oleh para saksi yang disumpah diatas kitab suci agama, malah secara kompak berusaha mengingkari fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dengan mengatakan bahwa percakapan itu hanyalah “bercanda”, dan adanya uang itu hanyalah isu. Pada hal, pertiwa tersebut sudah diakui kebenarannya oleh saksi lain yang juga anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang sebanyak Rp 700 juta, dan telah membagikannya kepada anggota yang lain dengan alat bukti petunjuk dari komunikasi telepon. Namun demikian, bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan akan menjadi pendalaman perkara,” ucap JPU KPK Arif Suhermanto. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinmMdXIDz_RWQ8K7gQoRTbBExByGQyECMUTFWtEMB71h5UttufegEMxnquo90K_HrQlv4ts-6h2UFVm3de7Kls9XE9ktqiSaZFs8JVD3xKWE1InDPyhMj0B7R3zOQITVDyhLmGMJb7G44/s1600/IMG20180227211645.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinmMdXIDz_RWQ8K7gQoRTbBExByGQyECMUTFWtEMB71h5UttufegEMxnquo90K_HrQlv4ts-6h2UFVm3de7Kls9XE9ktqiSaZFs8JVD3xKWE1InDPyhMj0B7R3zOQITVDyhLmGMJb7G44/s1600/IMG20180227211645.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">Mantan anggota DPRD Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban, saat ini Cawali Kota Malang</span></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Sementara dalam surat tuntutannya terhadap terdakwa Jarot Edi Sulistiyono, JPU KPK menyatakan bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, pada tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015, 14 Juli 2015 dan tanggal 22 Juli 2015, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Pemkot Malang Jalan Bingkil No 1 Kota Malang, Kantor DPRD Kota Malang, Jalan Tugu nomor 1A Kota Malang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang, Jalan Panji Suroso No 7 Kota Malang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi uang sebesar Rp 700 juta kepada Moch. Arif Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang, supaya Ketua DPRD memberikan persetujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2015 yang diajukan oleh Pemerintah Kota Malang.<br /><br />JPU menyatakan, perbuatan terdakwa Jarot Edy Sulistyono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) hurub a UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan; Bahwa terdakwa Jarot Edy Sulistyono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primer. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Jarot Edy Sulistyono selama 4 tahun penjara,” ucap JPU KPK.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa Jarot mapun PH terdakwa, Haris untuk mempersiapkan suart pembelaan (Pledoi)-nya pada sidang yang akan datang. <br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa, Haris Haris Fajar Kustaryo kepada media ini mengatakan,bahwa apa yang dituduhkan JPU KPK dianggap berlebihan dan berbelit-belit. Yang lebih membuat heran Haris Fajar daalm surat tuntutan JPU KPK adalah, bahwa terdakwa diperintah Cipto selaku Sekda. Pada hal, dalam fakta persidangan maupun surat dakwaan JPUK KPK saat awal persidangan, tidak ada perintah Cipto terhadap terdakwa Jarot. Namun Ia (Haris Fajar Kustaryo) akan membeberkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Ini tuntutannya 4 tahun. JPU mengatakan bahwa terdakwa diperintah Cipto. Pada hal itu kan tidak ada dalam fakta maupun dalam surat dakwaan Jaksa. Terdakwa memang mengetahui setelah uang itu terkumpul oleh Teddy. Tapi kita akan buktikan dalam pembelaan kita nanti,” janji Harsi. </span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpVUDVrsczII4BcooiKy8vJn-HimLGC84UkE6MdRrr_u_qIoSQ4fVcm05b7JUUUxo1WG5tdtOsXJeS70qvVOyvylbzv5-wEJF3zy9T5OyGSMkgsI8AvjscInaDswlh7sZE_AQtk10QMD8/s1600/IMG20180223152307.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpVUDVrsczII4BcooiKy8vJn-HimLGC84UkE6MdRrr_u_qIoSQ4fVcm05b7JUUUxo1WG5tdtOsXJeS70qvVOyvylbzv5-wEJF3zy9T5OyGSMkgsI8AvjscInaDswlh7sZE_AQtk10QMD8/s1600/IMG20180223152307.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono (pegang Mikrofon) bersama anggota DPRD Kota Malang</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"> Terpisah. JPU KPK kepada media ini mengatakan, bahwa terdakwa Jarot maupun saksi dari DPRD dianggap berbelit-belit dan tidak jujur dalam persidangan, percakapan melalui telepon dengan anggota Dewan lainnya seringkali dibantah.<br /><br />“Sejak awal sidang sampai sekarang ini kan, para pihak termasuk terdakwa kurang berterus terang. Jelas-jelas dalam percakapan di telepon itu mengatakan bagaimana komunikasi yang bersangkutan dengan pihak-pihak terkait seperti Ketua DPRD, tapi yang bersangkutan mencoba, “saya tidak menyerahkan itu”,” kata JPU KPK Arif.<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa dalam kontruksinya adalah jelas bahwa penyerahan itu tidak perlu terdakwa langsung tetapi bisa menyuruh orang lain. Terdakwa menurut JPU KPK tidak koopratif selama dalam persidangan.<br /><br />“Apa lagi mengingat pendidikannya yang cukup sebagai Doktor. Itu yang kami tangkap dalam persidangan, bahwa pendidikan itu menjadi pertimbangan kami dalam hal pasal Satunya ia. Kami ingin persidangan ini terbuka semua, tapi terdakwa kurang koopratif. Untuk sebahagian  terdakwa mengakui tapi disisi lain terdakwa membantah,” ujar JPU KPK Arif.<br /><br />Saat ditanya terkait keterangan “palsu” dalam persidangan oleh beberapa saksi dari anggota DPRD Malang, apakah akan ditindak lanjuti oleh KPK sesuai perintah Majelis Hakim, mengingat kasus Korupsi E-KTP yang ditaganai KPK, dimana salah seorang mantan anggota DPR RI yang dianggap memeberikan keterangan “palsu” dan kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan sudah divonis 4 tahun penjara ?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan akan mendalami sesuai fakta-fakta persidangan dan perintah Majelis Hakim.<br /><br />“Tadi kan dipronolog saya sudah saya jelaskan, artinya apa, kami berharap persidangan ini terbuka semuanya. Para saksi yang kemarin itu sangat terlihat nyata, bagaimana mereka menguraikan fakta-fakta yang sudah ada disitu. Contoh saat itu disebutkan satu saksi yang Ketua Fraksi, Gudban (Ya'qud Ananda Gudban, Ketua Fraksi Hanura – PKS). Saya tanyakan, apakah ada MoU sampah, serta merta dia bilang tidak ada. Tapi dalam percakapan jelas ada. Besok kan anu mbah, MoU sampah (Chat WHastApp Gudban dengan Wali Kota Malang Moch. Anton). Apa yang disampaikan sekarang dengan apa yang terjadi bertolak belakang,” kata JPU Arif menjelaskan.<br /><br />Arif mengatakan, Semua boleh sepakat mengatakan tidak ada hal seperti itu. Tap fakta-fakta yang terungkap dalam persidanagan begitu jelas keliahatan secara vulgar bagaiaman awal percakapan itu begitu jelas. Tentu kami akan memperdalam lagi, seperti perintah Majelis Hakim dalam persidanagan selalu disuruh untuk memperdalam.</span><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Jll5ghShZWEuXTtqPsxxlUF4OqWfO4x6NU2zRHE9tD10Z3aBIvlOI4dBY5GBBZy4TWGaop6HTA3T-Xw_gyGIZyQKPHUhms4ZxqjYtfGdflQqaWYYTxXZlgyd976qKKCGw9tdS6UwApA/s1600/IMG_20180225_031307.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="689" data-original-width="550" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5Jll5ghShZWEuXTtqPsxxlUF4OqWfO4x6NU2zRHE9tD10Z3aBIvlOI4dBY5GBBZy4TWGaop6HTA3T-Xw_gyGIZyQKPHUhms4ZxqjYtfGdflQqaWYYTxXZlgyd976qKKCGw9tdS6UwApA/s400/IMG_20180225_031307.jpg" width="319" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Add caption</td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: small;">“Apakah KPK akan menindak lanjuti proses hukum terhadap anggota DPRD termasuk Ya'qud Ananda Gudban untuk dijadikan sebagai tersangka ?,” tanya wartawan media ini.<br /><br />Namun JPU KPK ini tak serta merta menjawabnya terusterang, namun Ia mengatakan akan memperdalam.<br /><br />“Akan memperdalam,” jawabnya singkat seperti seorang Pilitus sambil tersenyum. “Apakah sedalam lautan pulau Seribu di DKI Jakarta, atau sedalam lautan Atlantik ?”. Hanya KPK lah yang tau….!<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Juni 2015, DPRD mengadakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Malang dengan agenda sambutan Walikota Malang dalam pengantar konsep kesepakatan persamaan, antara Pemkot  Malang dengan DPRD tentang kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD TA  2015.<br /><br />Pada tanggal 6 Juli 2015, sebelum dimulainya rapat lanjutan antara DPRD dan Pemkot Malang  dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) dan pendapat Fraksi DPRD Kota Malang terhadap konsep kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS P-APBD Tahun Anggaran 2015, dilakukan pertemuan antara Walikota Malang Moch. Anton, Wakil Wali Kota Malang Sutiadji, Jarot Edy Sulistiyono dan Cipto Wiyono dengan Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono serta Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Malang Suprapto di ruang kerja Ketua DPRD Kota Malang.<br /><br />Pada pertemuan tersebut, Moch. Arif Wicaksono meminta Moch. Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” anggota Dewan, agar pembahasan Perubahan  APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instrupsi atau halangan dari DPRD Kota Malang, sehingga dapat diberikan persetujuan P-APBD TA 2015. Permintaan Ketua DPRD itu pun disanggupi Wali Kota Moch. Anton  dengan mengatakan, “nanti uang pokir akan disisipkan oleh Cipto dan Djarot.</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGQorudVP68YTBUEc08yfRFTGKhunwA-zuN7DGOSP4u6kxs-6kzuuqHixvzUCT6cDa7JVXoA0auSbQTxzRSP0YimnyP0cgS1yGAzv-kqYQUXNGlmpqnsxPgSgZL_OEstXXxAHJx6lUxrw/s1600/IMG20180302104137.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGQorudVP68YTBUEc08yfRFTGKhunwA-zuN7DGOSP4u6kxs-6kzuuqHixvzUCT6cDa7JVXoA0auSbQTxzRSP0YimnyP0cgS1yGAzv-kqYQUXNGlmpqnsxPgSgZL_OEstXXxAHJx6lUxrw/s1600/IMG20180302104137.jpg" /></a></div> Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Cipto Wiyono meminta terdakwa agar stafnya yaitu Tedy Sujadi Sumarna yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) PUPPB Kota Malang menemui Cipto Wiyono, terkait penyiapan uang untuk anggota DPRD, guna memperlancar persetujuan P-APBD TA 2015.<br /> <br /> Selanjutnya, terdakwa memanggil Tedy sujadi Sumarna untuk menemui Cipto Wiyono di ruang Sekda Kota Malang. Daalam pertemuan tersebut, Cipto Wiyono memerintahkan Tedy Sujadi untuk meminta uang dari para rekanan (kontraktor) yang menjadi rekanan di Dinas PUPPB Kota Malang sebesar Rp 700 juta. Dan uang itu untuk diberikan kepada Moch. Arif Wicaksono, agar persetujuan P-APBD disetuji. Atas perintah Cipto Wiyono pun disanggupi Tedy Sujadi Sumarna, dan kemudian hasil pertemuannya dengan Sekda dilaporkan ke pimpinan yakni Jaror Edy Sulistiyono.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Juli 2015, rapat paripurna DPRD dilaksankan dengan agenda penyampaian sambutan dari Walikota Malang dalam menghantar rencana perubahan daerah (Perda) Kota Malang tentang Perubahan APBD TA 2015.<br /> <br /> “Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono,” ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya (30 Januari 2018)<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Moch.Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono dan menanyakan kepastian ada tidaknya uang Pokir  yang dimintanya, yang dijawab oleh terdakwa bahwa dananya sudah tersedia.<br /> <br /> Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 WIB, Moch. Arif dan Cipto Wiyono sepakat untuk menunda rapat yang agendanya, pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Raperda Kota Malang tentang perubahan APBD TA 2015, dari tanggal 14 Juli 2015 menjadi tanggal 22 Juli 2015, atau 24 Juli 2015. Alasannya, pengambilan keputusan terlalu cepat dan tidak wajar, apabila pembahasan Raperda APBD TA 2015 hanya satu minggu, walaupun Moch. Anton menghendaki persetujuan Raperda itu dilakukan tanggal 14 Juli 2015 atau sebelum lebaran, karena jika pengambilan keputusannya dilakukan setelah lebaran, di khawatirkan DPRD Kota Malang berubah pikiran.<br /> <br /> Pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 WIB, Moch. Arief Wicaksono menghubungi Cipto Wiyono, meminta realisasi uang pokir untuk DPRD, yang kemudian oleh Cipto Wiyono menyampaikan, bahwa uang akan segera diserahkan oleh terdakwa. Sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menghubungi Moch. Arif Wicaksono dan menanyakan, ke mana penyerahan uang Pokir sebesar Rp 700 juta. <br /> <br /> Atas arahan Moch. Arif Wicaksono, uang itu pun diantarkan terdakwa ke rumah dinas Ketua DPRD Moch. Arif Wicaksono di  Jalan Panji Suroso No 7, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan terlebih dahulu memisahkan uang sebesar Rp 100 juta, khusus untuk bagian Moch. Arif Wicaksono selaku Ketu DPRD, dan sisanya sebesar Rp 600 juta untuk dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang tetap terbungkus.<br /> <br /> “Kemudian pada pukul 15.00 WIB, terdakwa meminta Tedy Sujadi Sumarna menyerahkan uang tersebut kepada Moch. Arif Wicaksono di rumah diasnnya dengan mengatakan, “ada titipan dari Pak Kadis”, dan kemudian dibalas oleh Moch. Arif Wicaksono dengan ucapan terimaskasih  kepada terdakwa,” kata JPU kemudian. <br /> <br /> Setelah menerima uang dari terdakwa, Moch. Arief Wicaksono memberitahu Suprapto, bawa uang Pokirnya sudah diterima, dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya saat itu juga. Sebelum Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus.<br /> <br /> Setelah Suprapto datang, Moch. Arif Wicaksono meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem),  Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP)<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9ORYzu33-S5ohN2NzD8ppNgVeaurhKVPCwsZ4BotOz5n09h3Y7Dy_xwDFNgbc0XNkiwky61vWyB50Zo_tHpaqxPUT0fmLMvbNumsa-Z3xNaI58b4tVW1GYh_qlroCRVAYS6Gp3clgUew/s1600/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9ORYzu33-S5ohN2NzD8ppNgVeaurhKVPCwsZ4BotOz5n09h3Y7Dy_xwDFNgbc0XNkiwky61vWyB50Zo_tHpaqxPUT0fmLMvbNumsa-Z3xNaI58b4tVW1GYh_qlroCRVAYS6Gp3clgUew/s640/Gudban+dan+Wali+Kota+Malang%252C+Moch.+Anton.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Gudban dan Wali Kota Malang, Moch. Anton</td></tr> </tbody></table> Selanjutnya, Moch. Arif Wicaksono membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang, yang masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD  dan Ketua Fraksi sebesar  Rp 15 juta, dan untuk maing-masing anggota sebesar Rp 12.500.000.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Juli 2015, hasail rapat DPRD bersama Pemkot Malang tentang perubahan APBD TA 2015 pun akhirnya disetujui, dari Raperda APBD TA 2015 menjadi Perubahan APBD TA 2015, yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188./4/48/35.73.201/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang persetujuan penetapan Raperda Kota Malang, tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang tentang P-APBD Tahun Anggaran 2015. Kemudian diterbitkan Perda Kota Malang Nomor 6 tahun 2015 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap APBD Malang Dituntut 4 Tahun Penjara

#KPK akan mendalami keterangan palsu para anggota DPRD Malang, salah satunya Ya'qud Ananda Gudban# Terdakwa Dr. Jarot Edi Lestiyono ...

»

Terdakwa Korupsi Bank Jatim, JPU Menuntut Bawahan Lebih Tinggi Dari Atasan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnWZxcADP_KoZsWLP-tq2Kch1y72J2WCtTJybiuNNATGXglOHOMyvRIWPwmbpmc2h4CmAlky_HcJFY8NotFMbQR_X6MAif2Negv1PQ_kUjjQ8oA-xSHzX-HfMV7EeCSrpA_fdqNczBrpg/s1600/IMG20180316191224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnWZxcADP_KoZsWLP-tq2Kch1y72J2WCtTJybiuNNATGXglOHOMyvRIWPwmbpmc2h4CmAlky_HcJFY8NotFMbQR_X6MAif2Negv1PQ_kUjjQ8oA-xSHzX-HfMV7EeCSrpA_fdqNczBrpg/s640/IMG20180316191224.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Harry Soenarno, Iddo Laksono Hartanto, Arya Lelana dan Wonggo Prayitno</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Bawahan sepertinya lebih bertanggung jawab dari pada seorang pimpinan disalah 1 (Satu) Bank dalam proses pemberian kredit kepada debitur, dan apa bila terjadi kesalahan maka itu menjadi tanggung jawab bawahannya, alasannya karena yang melakukan On the Spot (OTS) atau suvei kelapangan adalah bawahan, sementara atasan hanya cukup menerima hasil laporan.<br /><br />Itulah yang terjadi dalam kasus perkara dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP dan BKP RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2015.<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik Kepolisian menetapkan 4 tersangka yaitu Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim,; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto, staf dibagian Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim, yang kemudian diseret JPU ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dihadapan Majelis Hakim.<br /><br />Setelah menjalani proses persidangan yang memakan waktu hampir 3 bulan lamanya, Tim JPU yang terdiri dari Tumpal Pakpahan dari Kejagung RI (Ketua Tim), dan Widi serta Arif Usman dari Kejari Surabaya, barulah membacakan surat tuntutannya terhadap ke- 4 terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, pada Jumat, 16 Maret 2018.<br /><br />Ke- 4 Empat terdakwa ini disidangkan dalam dua perkara terpisah namun pembacaan surat tuntutannya dibacakan sekaligus, yaitu Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto (satu perkara) dan Wonggo Prayitno serta Arya Lelana, satu perkara dalam kasus yang sama. <br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Harry Soenarno selaku Relation Manager (RM) Bank Jatim, dan Iddo Laksono Hartanto sebagai staf Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim (1 perkara perkara) dianggap lebih bertanggung jawab dari pada atasannya yaitu Wonggo Prayitno selaku  pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim dan  Arya Lelana sebagai Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim dalam proses kredit yang diajukan PT Surya Graha Semesta (SGS) pada tahun 2010 lalu sebesar Rp 306.050.000.000, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864.<br /> <br /> Ironisnya, JPU pun menuntut pidana penjara selama 6 tahun terhadap Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto. Sementara 2 terdakwa selaku pimpinan yakni Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dituntut pidana penjara 1 tahun lebih rendah yaitu 5 tahun. Denda yang dikenakan terhadap ke- 4 terdakwa, sama yaitu sebesar Rp 100 juta subsidair 6 bulan kurungan, tanpa ada hukuman pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara. Alasan JPU, karena semua uang yang sudah dicairkan oleh Bank Jatim masuk ke rekening PT Surya Graha Semesta (SGS) yang dikelola oleh Tjahyo Wijdoyo (tedakwa dalam perkara tersendiri).<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU menyatakan, bahwa pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS) dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek pembangunan RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri, proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang, pembangunan Pasar Caruban Madiun,   pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo  serta pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim di Surabaya.<br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Dan pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim pusat di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri, pelaksana PT Fajar Parahiyangan degan nilai Rp 66.409.000.000. Pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkambang Malang, dengan pelaksana PT NAT nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT dan  PT Nugraha Airlanggatama, nilai Rp 46.668.046.000 serta pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT nilai kontrak Rp 42.148.0 00.000. <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTVMqa8GiWpDDfeg9GDI-xjGAmMMGgTCXoJLziv6m4LpTeiGZzL3vV7u8zX7BYiexdrHPrNmopqTwXDZXYHw7RFsGu_nHpS1gLEewGXCHGxyNFz7eH453Y2MLngASLtBx9jMJKxaobZA/s1600/Iddo+dan+Harry%252C+Bank+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpTVMqa8GiWpDDfeg9GDI-xjGAmMMGgTCXoJLziv6m4LpTeiGZzL3vV7u8zX7BYiexdrHPrNmopqTwXDZXYHw7RFsGu_nHpS1gLEewGXCHGxyNFz7eH453Y2MLngASLtBx9jMJKxaobZA/s640/Iddo+dan+Harry%252C+Bank+Jatim.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Iddo dan Harry, Bank Jatim</td></tr> </tbody></table> Kemudian, pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /> <br />  Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Selain itu kata JPU, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /><br />Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /><br />Selanjutnya, Divisi kredit menengah dan koperasi memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /> <br /> JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; Pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten Madiun, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, <br /><br />Pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /><br />Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM70f25Rc-srk-dDa4-ilRMw1vgsZz6g_ITWU8Ndz42PJouiatlAn_kSVpEkYxpziM0D8omG07DA9bSOFB5b-mNpkwgr_gyD_19-Av56iotmrUj1jPsKygcMqHWHrIUHM2khPoBCqDzCk/s1600/Bank+Jatim+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM70f25Rc-srk-dDa4-ilRMw1vgsZz6g_ITWU8Ndz42PJouiatlAn_kSVpEkYxpziM0D8omG07DA9bSOFB5b-mNpkwgr_gyD_19-Av56iotmrUj1jPsKygcMqHWHrIUHM2khPoBCqDzCk/s1600/Bank+Jatim+1.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno</td></tr> </tbody></table> Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /><br />Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkambang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000.<br /><br />Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /><br />Pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /><br />JPU menyatakan, bahwa dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000, sehingga total kredit yang dikucurkan Bank Jatim sebesar Rp 306.050.000.000, hingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 155.036.704.864.21.<br /><br />JPU menyatakan, perbuatan terdakwa (Arya Lelana, Wongso Wongso Prayitno, Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto ), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Menuntut; Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan; Bahwa terdakwa Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Harry Soenarno dan Iddo Laksono Hartanto masing-masing 6 tahun penjara, denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan ,” ucap Tumpal Pakpahan.<br /><br />Anehnya, 2 terdakwa selaku pimpinan di Bank milik Pemrov. Jatim ini yaitu Wonggo Prayitno dan Arya Lelana dituntut pidana penjara 1 tahun lebih rendah dari bawahannya sebagai staf di Bank BUMD. Tak heran memang, bila JPU menuntut pimpian (Wonggo) lebih rendah dari bawahannya (Iddo Laksono Hartanto), bila dipefrhatikan kedekatan antara JPU dan Penasehat hukum terdakwa yang sama-sama dari Jakarta.<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK, Ketua Majelis Hakim memberikan waktu sepekan terhadap terdakwa mapun PH terdakwa untuk mempersiapkan suart pembelaan (Pledoi)-nya pada sidang yang akan datang. <br /><br />Tuntutan JPU terhadap Iddo Laksono Hartanto, ibarat petir disiang bolong. itulah yang dirasakan terdakwa Iddo, istri terlebih kedua orang tua terdakwa dengan kondisi kurang sehat namun selalu setia mengikuti persidangan sejak awal, bahkan tak memperdulikan kondisi kesehatannya karena harus mengikuti  beberapa kali persidangan yang berlangsung hingg pagi hari (pukul 03.25 WIB).<br /><br />“Saya hanya melaksanakan tugas sesuai perintah dan melanjutkan proses yang sudah berjalan sebelum saya masuk ke Bank Jatim tanpa ada imbalan apapun yang saya terima kecuali gaji. Kalau memang itu dianggap salah, megapa orang yang menangani ini sebelumnya tidak diproses hukum sama sepertis saya. Apakah saya lebih bertanggun jawab dari pimpinan ?,” kata terdakwa dengan nada bertanya.<br /><br />Hal yang sama juga disampaikan orang tua terdakwa yang mengatakan, bahwa hukum itu ternyata tidak adil, mengapa Iddo dituntut lebih tinggi dari pimpinannya, sementara Iddo hany melaksanakan perintah, lalu dimana tanggung jawab pimpinan.<br /><br />Sementara JPU Tumpal Pakpahan dari Kejagung RI selaku ketua Tim JPU kepada media ini, terkait tuntutannya yang lebih tinggi terhadap terdakwa Iddo mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa yang melakukan On the Spot (OTS) dan tidak sesuai dengan dokumen.<br /><br />“Penuntut Umum berpendapat, bahwa pada saat pelaksanaan proses adalah terdakwa Iddo Laksono dan Harry Soenarno yang harusnya melakukan On the Spot tapi tidak melakukan hal itu seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Data yang diberikan tidak sesuai fakta dilapangan. Dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” kata Tumpal Pakpahan.<br /><br />Anehnya, mantan RM Bank Jatim pusat yang kini menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Jatim Pasurauan, Sundaru dalam persidangan mengakui, bahwa dirinya tidak mengetahui dokumen kontrak kredit yang diajukan PT SGS ke Bank Jatim. <br /><br />Sundaru mengaku hanya melaknakan monitoring terkait 3 proyek di Kediri, antara lain proyek pembangunan Jembatan Brawijaya dengan nilai anggaran Rp 66.409.000.000 perusahaan pelaksana PT Fajar Parahiyangan (Group PT SGS), proyek pembangunan RSUD senilai Rp 208.685.176.000, pelaksana PT Murni Konstruksi Indonesia (Group PT SGS) dan proyek Poltek II Kediri dengan anggaran sebesar Rp 88.901.861.280, pelaksana PT Nugraha Adi Taruna (Group PT SGS)<br /><br />Atas pengakuan Sundaru saat itu (Selasa, 12 Desember 2017), Majelis Hakim pun mempertanyakan, dasar Sundaru untuk melakukan moniring tanpa mengetahui dokumen. Namun saksi beralasan, hanya melanjutkan dari pejabat RM sebelumnya. Selain Sundaru, hal yang sama juga disampaikan salah seorang saksi sebagai pejabat Bank Jatim yang saat ini bertugas di Jakarta.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, proses kredit PT SGS oleh Bank Jatim yang sudah berlangsung oleh pejabat-pejabat Bank Jatim sebelumnya, justru lepas dari proses hukum. JPU mengangap, bahwa yang lebih bertanggung jawab adalah Iddo dan Harry. <br /><br />Dan selama kasus Korupsi terkait kredit macet di Bank milik pemerintah yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, inilah sejarah baru yang mencatat bahwa tanggung jawab bawahan lebih besar dari pimpinan.<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula Pada tahun 2003, Bank Jatim memberikan fasilitas kredit modal kerja atau (KM) untuk kegiatan pembiayaan proyek yang ditangani dan yang akan ditangani oleh PT Surya Graha Semesta (SGS), dalam bentuk Standby lone dengan plafon kredit sebesar Rp 80 miliar, yang direncanakan untuk pembiayaan proyek jembatan Brawijaya di Kediri, proyek RSUD Gambiran Kediri, proyek gedung Poltek II Kediri dan proyek RSUD Saiful Anwar Kota Malang.<br /><br />Fasilitas layanan yang diberikan Bank Jatim, yakni berupa fasilitas kerja atau dalam bentuk standby lone atau (KMK SBL), yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor, termasuk pula grup usaha nasabah yang dapat dicairkan secara revolving baru proyek, apabila debitur memperoleh pekerjaan untuk menyelesaikan proyek konstruksi pengadaan barang dan jasa lainnya, berdasarkan kontrak kerja yang bersumber pembiayaan kreditnya, terutama berasal dari termin proyek yang bersangkutan termasuk juga untuk penerbitan Bank garansi, serta membiayai pembukuan L/C dan SKBDN untuk mengimpor/membeli barang-barang atau mesin peralatan yang terkait dengan proyek yang sedang/akan memperoleh pembayaran kredit dari Bank. <br /><br />Tujuan pemberian kredit, kata JPU, adalah untuk tambahan modal kerja pelaksanaan proyek pemerintah, yang sedang dikerjakan dan atau proyek yang akan dikerjakan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta swasta bonafit yang diperoleh berdasarkan surat perintah kerja atau kontrak kerja.<br /><br />Pada tahun 2011, Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengajukan penambahan plafon kredit, dari semula Rp 80 miliar menjadi Rp 125 milliar kepada Bank Jatim Jawa Timur Cabang Sidoarjo, sebagaimana surat Nomor 025/SGS/VII/2011 tanggal 19 Juni 2011, dan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo, berkas permohonan penambahan plafon kredit tersebut diteruskan ke Bank Jatim di Surabaya dengan melampirkan dokumen proyek, diantaranya ; RSUD Gambiran II Kediri, dengan nilai Rp 208.685.176.000, pembangunan Poltek II Kediri pelaksana PT Nugraha Adi Taruna dengan nilai Rp 88.901.861.280. Pembangunan proyek pekerjaan Jembatan Brawijaya Kediri pelaksana PT Fajar Parahiyangan, degan nilai Rp 66.409.000.000, pembangunan Pasar Caruban Madiun, pelaksana PT Idee Murni Pratama, dengan nilai Rp 67.200.081.000, pembangunan Jembatan Kedungkandang Malang, dengan pelaksana PT NAT dengan nilai Rp 54.183.811.000,  pembangunan Kantor Pusat BPR Jatim, pelaksana PT NAT, dengan  nilai Rp 22.189.000.000, pembangunan gedung Setda Kabupaten Madiun, dengan pelaksana PT NAT, PT Nugraha Airlanggatama, dengan nilai Rp 46.668.046.000 dan pembangunan Kantor terpadu Ponorogo, dengan pelaksana PT NAT, dengan nilai Rp 42.148.0 00.000. <br /><br />Kemudian pemohon penambahan plafon kredit dari PT SGS tersebut, disarankan kepada terdakwa I Wonggo Prayitno selaku Pimpinan  Vivisi, dan kemudian diteruskan kepada terdakwa II Arya Lelana selaku Pimpinan Sub Divisi kredit menengah dan korporasi, untuk dilakukan verifikasi atas permohonan tersebut, dan secara berjenjang kepada tim analisis dan oleh tim analisis dan Relation Manager (RM), membuat penilaian penambahan plafon dan lembar penilaian tersebut secara berjenjang disampaikan kepada terdakwa Arya Lelana dan wonggo Prayitno.<br /><br />Oleh terdakwa I Wonggo Prayitno dan terdakwa II Arya Lelana, secara melawan hukum melarang tim Analisis untuk melakukan konfirmasi ulang, skema perhitungan yang dibuat oleh para terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno secara melawan hukum memberikan persetujuan, untuk fasilitas kredit SGS dari Rp 80 miliar menjadi Rp 125 miliar.<br /><br />Pada hal para terdakwa mengetahui, bahwa nilai debit equity ratio (DER) PT SGS sebesar 5,09 kali melebihi persyaratan maksimal, sebesar 2,50 kali penambahan plafon penggunaan fasilitas kredit modal kerja, selama tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan, namun penambahan plafon KMK SBL oleh para terdakwa, dibuat seolah-olah penggunaan fasilitas KMK SBL sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Selain itu kata JPU, PT SG tidak layak untuk mendapatkan penambahan plafon kredit tersebut antara lain; pelaksana kontrak proyek adalah pihak lain, namun dinyatakan pelaksanaan kontrak adalah PT SGS Grup, jaminan utama kredit berupa pembayaran termin proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya tidak diikat dengan Cassie, namun dinyatakan telah diikat dengan cassie, pencairan kredit untuk proyek RSUD Gambiran, Poltek II Kediri dan jembatan Brawijaya Kediri periode 2010/2011 tidak diasuransikan, namu dinyatakan kredit saat ini di dipertanggungkan ke PT ASEI,  dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 80 miliar dengan coverge 75% selama jangka waktu kredit, tunggakan kredit untuk proyek RSUD Gambiran tahun 2010 dilunasi bukan dari pembayaran termin melainkan dari pencairan kredit RSUD tahun 2011 namun penilaian kolektivitas pt.sgs dinyatakan lancar.<br /><br />Dan oleh terdakwa Arya Lelana dan terdakwa Wonggo Prayitno,  menyampaikan penilaian dan persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS kepada Direktur Utama Bank Jatim, untuk mendapat persetujuan, dan oleh Direktur Bank Jatim serta Direktur Bisnis menengah dan korporasi Bank Jatim, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan Internal Bank Jatim, Surat Edaran Direksi Nomor. 048/009/KMK tanggal 9 Maret 2009 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, perjanjian KMK standby lone atas nama PT Surya Graha Semesta, menyatakan pencairan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank, dan pencairan termin proyek hanya dilaksanakan melalui transaksi giralisasi ke rekening atas nama PT Surya Graha Semesta di Bank Jatim cabang Utama Surabaya, yang diikat cassie dan kuasa memotong buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi, buku pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi Surat Edaran Direksi.<br /><br />“Setelah mendapat persetujuan penambahan plafon kredit untuk PT SGS,  Rudi Wahono selaku Direktur PT SGS mengirimkan surat yang ditujukan kepada terdakwa Wonggo Prayitno, yang memberitahukan kerjasama dengan pihak pelaksana dalam proyek Pemda, dan meminta untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja standby lone dengan meminta pencairan KMK tersebut,” ucap JPU<br /><br />Selanjutnya Divisi kredit menengah dan koperasi, memproses permohonan tersebut dengan menyatakan, bahwa pelaksanaan proyek PT MKI,  PT NAT,  PT. FP dan PT IMP sebagai grup dari PT SGS, dan terdakwa tidak melakukan konfirmasi kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), untuk proyek tersebut dan membuat memorandum usulan plafon dan pencairan maksimum.<br /><br />JPU menyetakan, bahwa atas memorandum yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, Bank Jatim melakukan pencairan pinjaman PT SGS  dengan rincian sebagai berikut; pembangunan gedung Sekretariat Daerah kabupaten, kontrak tahun jamak antara Ir. Gunawan selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT Nugraha Airlanggatama, KSO selaku leader Drs. Ribut Wahyu Utomo tentang pekerjaan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Nomor kontrak No.602.1/728/402.103/2012 tanggal 14 agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 46.668.046.000, pembangunan gedung Kantor Terpadu Kabupaten Ponorogo, surat perjanjian kontrak multiyears/tahun jamak, antara Budi Darmawan selaku PPK dengan Drs ribut Wahyu selaku pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pekerjaan pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 11 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp 42.148.0.0000 <br /><br />Proyek pembangunan gedung kantor BPR Jatim dengan surat perjanjian antara Amiruddin selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan gedung kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Nomor. 12/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 <br /><br />Pembangunan Poltek II Kediri dengan surat perjanjian kerja konstruksi antara Irdat Indraswati selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna tentang pelaksanaan konstruksi APBD tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 dengan nilai kontrak Rp 88.901.861.280.<br /><br />Pembangunan jembatan Kedungkambang Kabupaten Malang, surat perjanjian antara Ir. Heroe Agoesdjianto selaku PPK dengan Drs. Budi Ribut Utomo selaku kepala cabang PT Nugraha Adi Taruna, tentang pembangunan jembatan Kedungkamdang kabupaten Malang dengan nilai kontrak sebesar Rp 54.183.811.000.<br /><br />Pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun, surat perjanjian antara Ir. Benawai selaku PPK dengan Rudi Soetedjo Budi Rahardjo selaku kepala Cabang PT Idee Murni Pratama tentang Pasar Caruban Kabupaten Madiun dengan nilai kontrak sebesar Rp 67.420.081.000,<br /><br />Proyek pembangunan RSUD Gambiran II Kota Kediri dikerjakan oleh PT Murni Konstruksi Indonesia dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak induk Nomor 9 sebesar Rp 208.685.176.000 dan pembangunan jembatan Brawijaya Kediri dikerjakan oleh PT Fajar Parahiyangan dengan surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan atau kontrak Induk Nomor. 1033/KON.FISIK/APBD/2010 tanggal 27 September 2011 antara Nur Iman Satrio Widodo selaku selaku PPK dan Munawar selaku kepala cabang PT Fajar Parahiyangan sebesar Rp 66.409. 000.000<br /><br />“Dari semua proyek yang dimintakan pencairannya oleh PT SGS tersebut, tidak ada satupun proyek yang dimenangkan atau dikerjakan oleh PT Surya Graha Semesta. Pada hal PT SGS sudah menerima pencairan kredit standby lone atas proyek pembangunan gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dengan nilai pencairan Rp 15.600.000.000, proyek pembangunan gedung kantor terpadu Kabupaten Ponorogo Rp 55 M, proyek pembangunan kantor BPR Jatim Rp 6.800.000.000, proyek pembangunan Poltek 2 Kediri Rp 55 M, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang kota Malang Rp 20.550.000.000, proyek pembangunan Pasar Caruban Kabupaten Madiun Rp 42 M, proyek pembangunan RSUD Gambiran 2 Kota Kediri Rp 122.200.000.000 dan proyek pembangunan jembatan Brawijaya Kediri Rp 30.200.000.000 sehingga total 306.050.000.000,” ucap JPU<br /><br />JPU menjelaskan, pada tanggal 19 oktober 2011, dilakukan addendum sebagaimana akta addendum tambahan plafon kredit Nomor 25 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat Isy Karimah Syakir selaku Notaris di Surabaya, bahwa hasil tagihan termin proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit Bank diikat secara Casey dan kuasa memotong pada proyek. Pencairan kredit yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang sidoarjo, hanya berdasarkan surat yang ditandatangani oleh terdakwa Wonggo Prayitno selaku Pemimpin Divisi KMK dan terdakwa Arya Lelana selaku Pimsubdiv KMK<br /><br />Pencarian kredit untuk pembangunan jembatan Kedungkambang dilakukan sebelum adanya kontrak pembangunan jembatan Kedungkambang Malang, di mana PT SGS mengirimkan surat kepada terdakwa Wonggo Prayitno, agar bisa digunakan untuk dialokasikan dengan plafon 55%. Dan atas surat PT SGS tersebut, terdakwa Wonggo Prayitno dan Arya Lelana menyampaikan persetujuan pencairan KMK standby lone atas nama PT SGS sebesar Rp 16.700.000.000. <br /><br />Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nomor 064/008/DIR/KRD tanggal 30 April 2008 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi, persetujuan penambahan 8 KMK dan penambahan agunan Nomor 047/740/KRD tanggal 18 Oktober 2011<br /><br />Dalam pencairan kredit modal kerja tersebut, seharusnya proyek disesuaikan dengan kemajuan fisik proyek berdasarkan progress report, namun dalam pelaksanaannya, pencairan kredit modal kerja tidak dilaksanakan berdasarkan progress report, sehingga hal tersebut bertentangan dengan SE Rireksi Nomor 046/008/DIR/KDR tanggal 30 April 2008<br /><br />Pencairan kredit modal kerja dari Bank Jatim terhadap PT SGS tersebut, ternyata tidak semuaa dipergunakan untuk kegiatan proyek yang dimintakan kredit pembayarannya, tapi dipergunakan untuk membayar angsuran pokok KM standby lone dan bunga sebesar Rp 90.957.420.250,75, dan ditransfer ke rekening Thahjo Widjojo selaku Komisaris Utama PT SGS sebesar Rp 51.772.000.000. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat edaran direksi nomor 048/DIR/KMK tanggal 9 Maret 2010 tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan koperasi<br /><br />Dalam pengambilan kredit atau angsuran atas 8 proyek yang dibiayai dari KMK standby lone, PT SGS seharusnya dibayarkan proporsional dengan termin. Namun dalam pelaksanaannya, di mana pembayaran dari pejabat pembuat komitmen ke rekening pelaksana pekerjaan, tidak ditransfer kembali ke rekening PT SGS, di mana hal tersebut sesuai dengan permintaan PT SGS dan disetujui oleh para terdakwa.<br /><br />Surat perjanjian jangka waktu kredit Nomor 74 tanggal 31 Desember 2013, bahwa jangka waktu modal kerja standby lone sampai dengan tanggal 24 Februari 2014, dimana pada saat jatuh tempo tersebut PT SGS tidak mampu melunasi saldo kredit, sehingga masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 120.700.714.443, yang kemudian dinyatakan macet kolektibilitas 5 dan oleh Tri Ujiarti selaku pimpinan Bank Jatim cabang Sidoarjo, mengusulkan penghapusbukuan atas penggunaan kredit untuk 6 proyek, yakni Poltek Kediri, jembatan Brawijaya, jembatan Kedungkandang, pasar kantor, Setda Kabupaten Madiun dan kantor terpadu Ponorogo<br /><br />Penempatan kolektibilitas 5 atas kredit modal kerja standby lone PT SGS, tidak didahului dengan penyerahan pengelolaan kredit dari Divisi kredit menengah dan korporasi kepada devisi khusus kredit dan juga PT SGS masih melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp 150 juta, dan anggunan tambahan berupa tanah dan bangunan yang diterima Bank Jatim untuk kredit modal kerja standby lone PT SGS, belum dilakukan pelelangan dan pada periode Mei sampai dengan Desember 2014, dan  masih terdapat pembayaran termin dari proyek pembangunan gedung terpadu Ponorogo sebesar Rp 19.312.510.491, 98.<br /><br />Pembangunan gedung Setda Madiun sebesar Rp 18.609.374.780,89 namun oleh terdakwa wonggo Prayitno dan Arya Lelana selaku pimpinan divisi kredit menengah dan korporasi, tetap memproses usulan penghapusan buku dari cabang Sidoarjo sesuai dengan memorandum Nomor 052/024/PKB tanggal 15 September 2014, dan menyetujui dilakukannya penghapusan buku kredit PT SGS yang diajukan oleh Cabang Sidoarjo, khususnya untuk pokok kredit macet PT SGS, dan oleh terdakwa Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno meneruskan usulan dan kajian penghapusan buku tersebut ke Direktur Penghapusan dan Direksi PT Bank Jatim<br /><br />“Bahwa perbuatan terdakwa Arya Lelana dan Wonggo Prayitno, telah memperkaya korporasi, yaitu PT SGS dan orang lain yakni Tjahjo Wijaya selaku komisaris Utama PT SGS hingga merugikan keuangan negara Rp 155.036.704.864.21,” kata JPU<br /><br />Akibatnya, para terangka/terdakwa (Arya Lelana dan Wongso Wongso Prayitno) pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 junto pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi).

News Tipikor Terdakwa Korupsi Bank Jatim, JPU Menuntut Bawahan Lebih Tinggi Dari Atasan

Foto dari kiri, Harry Soenarno, Iddo Laksono Hartanto, Arya Lelana dan Wonggo Prayitno berita korupsi .co – Bawahan sepertinya lebih be...

»