BERITAKORUPSI.CO

Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

News Tipikor Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

Terdakwa Moch. Arif Wicaksono berita korupsi .co – Moch. Arif Wicaksono, selaku Ketua DPRD Malang periode 2014 -2019, sudah terbiasa du...

Lila Widya, Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu “Rela Mengorbankan Diri”

10.13 beritakorupsi 0

#Lila Widyawaty 2 Kali “Berbohong” di Persidangan Demi sang Majikan, selain itu terlibat pengumpulan uang untuk Wali Kota Batu dan menghilangkan Dokumen# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsFjDOgbkIGmT1iOEo6RxLHp-E_FL2m_GwbXRxc10y318neLegztI3L98P5JURyYu0SNxiKkrGhMGPlSQjTuBY26AeiVahiLCdHM7oGPq_T_ljayLJbdwEjj5Dw09VMqIs6U5RXf5TxS8/s1600/JPU+KPK+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="621" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsFjDOgbkIGmT1iOEo6RxLHp-E_FL2m_GwbXRxc10y318neLegztI3L98P5JURyYu0SNxiKkrGhMGPlSQjTuBY26AeiVahiLCdHM7oGPq_T_ljayLJbdwEjj5Dw09VMqIs6U5RXf5TxS8/s640/JPU+KPK+memperlihatkan+Barang+Bukti+kepada+Lila.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU KPK memperlihatkan Barang Bukti kepada Lila</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Untuk yang kedua kalinya JPU KPK menghadirkan seorang wanita cantik berusia 25 tahun yang setia “mendampingi” Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu yaitu Lila Widyawati selaku Sekretaris pribadi Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko sejak 2016 lalu. Jumat, 16 Maret 2018, Lila, wanita muda dan cantik ini menjadi saksi untuk kedua kalinya dalam kasus Korupsi suap yang terjaring OTT oleh KPK pada 16 September tahun lalu. Saat itu, KPK mengamankan Edi Setiawan (Kabag ULP), Filipus Djab (Pengusaha) dan Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu). Sebelumnya (Selasa, 12 Maret 2018), Lila dihadirkan JPU KPK dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, sebagai saksi untuk terdakwa Edi Setiawan. Dan kali ini, Lila dan Diah (Kabag Kesra) menjadi saksi untu Wali Kota Eddy Rumpoko. Si Lila, ternyata bukan hanya wanita muda dan cantik, tetapi juga wanita yang setia Khususnya bagi majikannya Eddy Rumpoko. Karena kesetiaannya terhadap sang majikan, Lila pun rela mengorbankan dirinya dengan cara berbohong alias tidak mengakui keterangannya dalam BAP (Beriat Acara Pemeriksaan) saat dipenyidik KPK di Jakarta beberapa bulan lalu, terkait dengan mobil Alphard dan “menghilangkan” dokumen berupa laporan keuangan mantan Sekretaris pribadi Wali Kota yakni Yuyun. Pada hal, bisa aja KPK menetapkan dirinya menjadi “terangka” untuk “menemani” majikannya di Hotel Prodeo. Namun hal itu sepertinya tak berarti baginya, karena mungkin ada pihak lain yang memepengaruhi Lila agar setia terhadap sang Majikan dengan membantah keterangannya dipersidangan. Dan sebagai informasi, setiap persidangan dengan terdakwa Edi Setiawan, Tim Penasehat Hukum Eddy Rumpoko selalu setia mengikuti persidangan dan mencatat semua keterangan saksi-saksi, termasuk keterangan si Lila saat menjadi saksi untuk terdakwa Edi Setiawan. Selain itu, sempat beredar rumor, bahwa Eddy Rumpoko “bebas” dari rumha tahanan di Medaeng. Namun hal itu dibantah keras oleh Kepala Rutan Medaeng Sidoarjo, Bambang saat dihubungi wartawan media ini melalui nomor selulernya. Menurutnya, bahwa Eddy Rumpoko tidak ditahan di Rutan Medaeang Sidoarjo melainkan di Lapas si Sidoarjo. Namun hingga saat ini, pihak Lapas Sidoarjo belum bisa minta komentarnya. "Nama itu (Eddy Rumpoko) tidak ada disini. Kalau tidak salah itu ditahan di Lapas Sidoarjo," kata Bambang melalui telepon selulernya. Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lila Widyawaty, diantaranya terkait terkait keberadaan mobil Alphard Wali Kota, pemberian uang tambahan dari Edi Setiawan terhadap Eddy Rumpoko, penghapusan file penting berupa  laporan keuangan mantan Sekpri Wali Kota Batu, Yuyun, setelah sang Majikannya ditangkap KPK. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECiRjBm-05MCuM_tJxK6PdPbHE-3leMRaFQb-VHApNMeKYlL_huH2Ypv95pN7na4Vz9noVtivNW5i6MxgHEOLDXwk04lAuFSUqW7X5H3zASCDjxzuJT6yAsOKTDVywefgtJZwU0Vve9Y/s1600/Lila.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgECiRjBm-05MCuM_tJxK6PdPbHE-3leMRaFQb-VHApNMeKYlL_huH2Ypv95pN7na4Vz9noVtivNW5i6MxgHEOLDXwk04lAuFSUqW7X5H3zASCDjxzuJT6yAsOKTDVywefgtJZwU0Vve9Y/s640/Lila.jpg" width="640" /></a></div>
Anehnya, wanita muda yang cantik dan masih berusia 25 tahun ini sepertinya ada yang “menyarankannya” untuk membantah semua isi BAP yang pernah dijelaskannya di hadapan penyidik KPK beberapa bulan lalu. Dengan nada sedikit naik, JPU KPK berkali-kali menanyakkan Lila terkait mobil Alphar yang dimiliki terdakwa. Tetapi Lila tetap setia kepada sang majikan dengan mengatakan tidak tahu tentang mobil Alphar tersebut. Pada hal dalam BAP nomor 38, Lila mengatakan bahwa dia mengetahui ada 2 unit mobil yang berharga 1,6 milliar. Selain itu, Lila juga membantah hasil pecakapannya  dengan Yuyun terkait File di computer dan laporan keuangan yang tersimpan di kantor Wali Kota Batu lantai 5  dan di rumah dinas Wali Kota sendiri. Lagi-lagi Lila tak mengakuinya. Setelah berkali-kali ditanya, Lila baru mengatakan tau kalau ada mobil Alphard di rumah dinas Wali kota sebanyak 2 unit. Namun saat ditanya kapan Lila mengetahuinya, Lila tiba-tiba “diserang penyakit pikun” alias tidak tahu. “Saya melihat ada di grasi,” jawab Lila. Saat JPU KPK menanyakkan saksi Lila kapan mengetahuinya, Lila menjawab tidak tahu. Semua pertanyaan JPU KPK selalu dijawab berbelit-belit oleh saksi. Atas keterangan Lila yang dianggap tidak jujur itu, Ketua Majelis Hakim pun dibuat jengkel. Pada hal dalam persidangan, JPU KPK menunjukkan bukti berupa hasil percakapan Lila dengan Yuyun, Lila dengan Zadim, Lila dengan Eddy Rumpoko. Dalam percakapan itulah terbongkar, peran Lila menerima uang “siluman” untuk Eddy Rumpoko, diantaranya dari Muhamad Ali Umar sebesar Rp Rp 50 juta melalui Edy Setiawan. Selain itu, penerimaan uang untuk pembelian Sarung yang akan dibagikan Eddy Rumpoko kepada masyarakat sebagai terima kasihnya kerena sudah dipercaya menjadi Wali Kota. Namun saying, kepercayaan masyarakat Batu justru dikotori sendiri hingga berakhir dibalik jeruji besi alias penjara. Penyerahan uang dari pihak lain terhadap Eddy Rumpoko ternyata tidak hanya lewat Lila, melainkan dari Dia. Diah mengakui, pernah menerima uang dari rekanan untuk Wali Kota dan kemudian diserhkan ke Wali Kota melalui Lila. “Saya pernah menerima, dan langsung saya serahkan melalui Lila,” kata Diah jujur. Tapi keterangan Diah tak diakui Lila.  (Redaksi)

News Tipikor Lila Widya, Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu “Rela Mengorbankan Diri”

#Lila Widyawaty 2 Kali “Berbohong” di Persidangan Demi sang Majikan, selain itu terlibat pengumpulan uang untuk Wali Kota Batu dan menghilan...

Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

22.16 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s1600/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="563" data-original-width="1000" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpZsQXBnbUFgHmGo4NQyHz9sM8VuM0Uo5JcsLhk1xJmXfPiKpJCllPBNmHhYPtQ3yuTQyTs3gahylksqmt_B3ggEF3eZnKebHkLDKduTAUp5sdnXyBRic3Y3263DhBlzZi514uphv08Q8/s640/Koramil+081211+Kedungpring.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anggota Koramil
0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi</td></tr>
</tbody></table>
Lamongan, beritakorupsi.co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung Babinsanya Sertu M Amzah beserta anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring, untuk melaksanakan pendampingan panen padi di Desa Blawirejo, Kec Kedungpring Kab lamongan, Kamis 15 Maret 2018. 
 
“Pendampingan Babinsa dalam melaksanakan panen padi itu merupakan tugas dan tanggung jawab Babinsa dalam membantu masyarakat mewujudkan program pemerintah dalam swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Danramil 0812/11 
 
“Dengan adanya kegiatan pendampingan dari para Babinsa Diharapkan hal ini terus berlanjut sehingga para petani bisa ikut menciptakan swasembada pangan secara nasional”, pungkas Danramil. 0812/11 
 
Sementara itu, Rudi pemilik Sawah mengatakan, sangat senang dengan adanya bantuan dari Babinsa yang terjun langsung untuk membantu para petani saat panen padi, dan juga memberikan bimbingan tentang cara bertani agar hasil yang didapat bisa maksimal. 
 
“Kita sangat senang dengan adanya bantuan dan pendampingan dari Babinsa, yang sekaligus membrikan bimbingan tentang cara bertani agar dapat hasil yang maksimal,” ujar Rudi. (*) 
 
Sumber : Pendim 0812 Lamongan.

Regional Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

Anggota Koramil 0812/11 Kedung Pring bersama petani panen padi Lamongan, berita korupsi .co - Kodim 0812 lamongan menerjunkan langsung...

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

22.09 beritakorupsi 0

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a>Jakarta, beritakorupsi.co – Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tetap melanjutkan penangan kasus dugaan Korupsi yang melibatkan calon Kepala Daerah tanpa harus menunggu Pilkada 2018 berakhir. Hal itu disampaikan ICW melalui siaran Pers tertelisnya, Senin, 12 Maret 2018, terkait pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang enyatakan, agar KPK menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Pernyataan ini disampaikan setelah Pemerintah bersama instansi terkait (KPU dan Bawaslu) menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018. Sekalipun hadir di dalam rapat tersebut, pihak KPU kemudian mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengusulkan wacana tersebut kepada pemerintah maupun turut memberikan persetujuan. Sehingga dapat dimaknai, justru wacana tersebut muncul dari satu arah yakni pihak pemerintah. Pernyataan tersebut sesungguhnya berlawanan dengan upaya menjadikan proses demokrasi (Pilkada) sebagai mekanisme menciptakan pemerintahan bersih. Sebab sesungguhnya pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun yang akan datang. Manakala kontestan Pilkada tersebut merupakan orang yang bermasalah seperti terindikasi korupsi, seharusnya proses hukum bisa membantu masyarakat agar tidak salah pilih pemimpin daerah mereka. Jika pemerintah berada dalam garis yang jelas dalam mendukung upaya pembernatasan korupsi, maka sesungguhnya pernyataan seperti ini harus dihindari. Lebih lanjut lagi, pernyataan dan usulan ini bisa dimaknai sebagai upaya secara tidak lansung untuk mengintervensi proses hukum. Seharusnya pemerintah bisa membedakan wilayah proses politik dan wilayah proses hukum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pemerintah juga tidak perlu ragu, proses hukum yang dijalankan KPK tidak akan menghentikan proses politik. Pada faktanya, penetapan tersangka oleh KPK terhadap 5 calon kepala daerah 2018 tidak menghentikan atau mengganggu tahapan pilkada yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan juga tidak menciptakan gangguan keamanan. KPK Harus Mengabaikan Permintaan Menkopolhukam tersebut harus diabaikan oleh KPK. Pada saat yang sama, ICW juga meminta kepada KPK untuk lebih berhati hati (prudent) dalam memproses calon kepala daerah yang terindikasi korupsi dan tidak terbawa dalam arus politik. JIka memang telah memiliki dua alat bukti, segera tetapkan pelaku menjadi tersangka. ICW menilai ada 3 alasan bagi KPK untuk mengabaikan dan menolak permintaan Menkopolhukan tersebut. Pertama, KPK adalah Lembaga Negara Independent yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK. Kedua, Pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan Ketiga, Proses hukum oleh KPK bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

#Terkait agar KPK menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir# Jakarta, b...

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

22.04 beritakorupsi 3

Pemerintahan Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

Gubernur Jatim Sukarwo saat memukul Gong berita korupsi .co - Selama hampir satu dasawarsa, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda...

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

22.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1085" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMHYKYcTTr2YRgBUqOaUQIGHuNcbG_AEJF84JhDbVaAsnS0wZbHsndXixNmBR-WEC9VuuOIDfyEJuEcD3fgR3mKeZ1lpSISkvhTZrLfF4ZprnH4SgBUvLg_PILC5xvz86O4r1WTj9nJ70/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri beberapa bulan lalu, terkait adanya dugaan Korupsi dalam pengadaan barang laboratorium radiasi alat XRF Spectrometry di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), ICW pun menuntut Mabes Polri untuk tetap mengusut kasus tersebut. Hal itu disampaikan ICW dalam siaran Persnya, Rabu 14 Maret 2018 ICW mendesak agar Kepolisian harus menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana. Sebab pasca adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan dan Kepolisian, Komjen Pol Ari Dono selaku Kabareskrim menyampaikan kepada awak media bahwa sudah mengeluarkan STR jajaran bahwa jika kasus korupsi yang masih dalam tahap penyelidikan dan tersangka telah mengembalikan kerugian negara maka akan dihapuskan pidananya (detik.com, 28/02). Kemudian Kabareskrim mengklarifikasi pernyataannya dengan mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu adalah opini pribadi. Lantas jika memang hal tersebut adalah opini pribadi namun STR sudah terlanjur dikirimkan ke jajaran Kepolisian seluruh Indonesia, maka STR tetap bisa dijadikan acuan penyidik dalam menghentikan penanganan perkara korupsi yang kerugian negaranya dikembalikan. Oleh karena itu, ICW meminta salina STR pada Humas Mabes Polri jika telah ditarik atau dicabut harus diumumkan ke publik. ICW juga mengajukan surat pencabutan atau penarikan STR tersebut. Hal ini memicu keresahan masyarakat bahwa akan ada potensi kasus “digantung” ketika para pihak telah mengembalikan kerugian negara. Potensi penggunaan STR sebagai dasar penghentian kasus ditemukan dalam penanganan perkara pengadaan barang di Bapeten tahun 2013 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pengadaan barang Bapeten tahun 2013 memiliki tiga paket pengadaan senilai Rp 17,8 miliar. Salah satu paketnya ialah pengadaan alat laboratorium radiasi yang mengadakan alat XRF Spectrometry seharga Rp 3,5 miliar. ICW pada 6 April 2017 melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi XRF Spectrometry di BAPETEN tahun anggaran 2013 dan sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun kasus tersebut  tidak dinaikkan ke tingkat penyidikan karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh para pihak. Sampai saat ini, kasus ini masih menggantung alias tidak dinaikkan ke penyidikan dan belum terbit SP3. STR dikhawatirkan dijadikan dasar untuk menghentikan perkara ini karena kerugian negaranya telah dikembalikan padahal ada indikasi pidana korupsi seperti niat jahat (mens rea) dan penggelembungan harga. Berdasarkan informasi yang didapatkan, ada tiga hal yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Pertama, Polda Metro Jaya menemukan adanya perbuatan melawan hukum.Kedua, Polda Metro Jaya tidak menemukan adanya penggelembungan harga. Ketiga, pengembalian kerugian negara sudah dikembalikan kepada negara. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan bukti dan dokumen yang pernah disampaikan oleh ICW khususnya pada poin kedua bahwa tidak ditemukan adanya penggelembungan harga yang berimplikasi timbulnya kerugian negara. Sebab ICW menemukan adanya persengkongkolan oleh penyedia barang dan mengarah pada produk tertentu karena hal tersebut akan berdampak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga terjadi penggelembungan harga sekitar 45 persen. Oleh karena itu ICW mendesak agar Polda Metro Jaya untuk melakukan telaah ulang atas kasus tersebut. Juga ICW mendorong agar kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium radiasi khususnya XRF Spectrometry dinaikkan statusnya ke penyidikan meskipun sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para pihak. (*) Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Regional ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Jakarta, berita korupsi .co – Berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (LSM ICW) ke Badan Reserse Krimi...

Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

14.08 beritakorupsi 0

#Saksi Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep, Madura) Tak Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor, Aspidsus Kejati Jatim tak mau berkomentar# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU7UqFjwd2FD_z_txqJP0HoVsLLYX6_vtw_-J-aH_njLyREplP8jAyKwetATc4_wevJ1Xe8CqxxmOoNt1rdxAG-4EuewaieDOwHiTT_Gccj57EiVG6Wh4CPTytKXIzmRREBH-DAldpzg/s1600/IMG20171229110957.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="568" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwU7UqFjwd2FD_z_txqJP0HoVsLLYX6_vtw_-J-aH_njLyREplP8jAyKwetATc4_wevJ1Xe8CqxxmOoNt1rdxAG-4EuewaieDOwHiTT_Gccj57EiVG6Wh4CPTytKXIzmRREBH-DAldpzg/s640/IMG20171229110957.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) yang dikelola PT Wira Usaha Sumekar (WUS) selaku milik BUMD pada tahun 2011 – 2015 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 10,058 Milliar dengan terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie selaku Direktur Utama (Dirut) PT WUS tertunda karena ketidak hadiran saksi, pada Selasa, 13 Maret 2018. Sitrul Arsyih Musa'ie, mantan Dirut salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, Maduda Jawa Timur ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) pada akhir tahun lalu dalam kasus dugaan Korupsi dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas yang diterima PT WUS sebesar 10 persen dari PSC (Production Sharing Contract) Santos Blok Madura Offshore tahun 2011 – 2015 sebesar USD $ 773.702,84 atau setara dengan 10,058 milliar rupiah. Sebagai tersangka dalam kasus ini, Sitrul Arsyih Musa'ie “ditemani” Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero), namun dalam perkara terpisah. Sementara Achmad Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep saat itu sebagai Kepala Cabang PT WUS di Jakarta, namun orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep itu “tak mau” hadir saat dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim untuk diminta keterangannya. Seperti yang disampaikan Kasindik Pidana Khusus Kejati Jatim, saat dihubungi wartawan media beberapa waktu lalu. Ternyata, ketidak hadiran Achmad Fauzi tidak hanya saat dipanggil oleh penyidik Kejati Jatim, namun saat dipanggil oleh JPU Kejati Jatim pun sebagai saksi untuk terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya juga tak hadir. Pada hal, agenda sidang yang seyogjanya berlangsung (Selasa, 13 Maret 2018) adalah mendengarkan keterangan saksi Achmad Fauzi seperti yang disapaikan JPU dalam peridangan pada minggu lalu (Selasa, 6 Maret 2018). “Ia saksi meinggu depan wakil Bupati,” kata JPU Rhein saat ditanya wartawan media ini sesaat sidang berakhir. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLPwINzG6ZpGNqZHzdXTAEGrcfU004HYNwfrBTGuAZXHs87y-114n23G7OcnbeNANiOZuQMzbwZrNIn6FGHw0j4N6Vtoir5qaULlph2kbJZGOokQYIuI0jPw7sF-qf2y0JF6zUMxns0Sg/s1600/PT+WUS.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="628" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLPwINzG6ZpGNqZHzdXTAEGrcfU004HYNwfrBTGuAZXHs87y-114n23G7OcnbeNANiOZuQMzbwZrNIn6FGHw0j4N6Vtoir5qaULlph2kbJZGOokQYIuI0jPw7sF-qf2y0JF6zUMxns0Sg/s640/PT+WUS.png" width="640" /></a></div>
Saat itu (Selasa, 6 Maret 2018), sidang yang berlangsung mendengarkan keterangan beberapa saksi, salah satu diantaranya adalah pegawai Bank Mandiri Jakarta. Saat itu saksi menjelaskan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti, bahwa pembukaan rekening dalam mata uang rupiah dan dollar serata  pencairan uang dilakukan oleh Sitrul Arsyih Musa'ie dan Achmad Fauzi hingga beberapa kali. “Sidang ditunda karena saksinya tidak hadir,” kata Panitra. Dan jawdal sidang selanjutnya yang akan berlangsung minggu depan adalah pemeriksaan saksi Ahli yang akan dihadirkan JPU. Terkait ketidak hadiran saksi Achmad Fauzi sebagai saksi di persidangan, sempat beredar isu bahwa orang nomor 2 di Kabupaten Sumenep itu “tidak” akan hadir. Tidak hanya itu, beberapa wartwan yang tidak biasanya muncul di gedung pengadil orang-orang korupsotor itu pun terlihat beberapa kali mengikuti persidangan. Saat wartawan media ini meminta tanggapan atau komentar dari Achmad Fauzi, termasuk dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim saat dihubungi (pesan) melalui melalui nomor WhastApp kedua pejabat tersebut, tak ada tanggapan kecuali hanya membacanya. Tak heran memang, bila pejabat kepala daerah yang masih aktif belum pernah dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dipersidangan kehadapan Majelis Hakim. Tidak hanya sebagai saksi, diperiksa sebagai orang yang turut bertanggung jawab dalam kasus Korupsi yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim pun tak ada kelanjutannya, seperti kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu ke Kalimantan tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,4 milliar. Dimana dalam putusan itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Eddy Rumpoko dan Kepala Inspfektorat Kota Batu turut bertanggung Jawab. Lalu kasus Korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun. Tahun 2014, Kejari Madiun memang sempat memeriksa Bambang Irianto selaku Wali Kota Madiun, dan kemudian ditarik oleh Kejati Jatim dan akhirnya…… Andai saja Eddy Rumpoko tidak terjaring OTT KPK, dan Bambang Irianto (sudah divonis 6 tahun penjara, penyidikan dilakukan oleh KPK), bisa saja Kdua Kepala Daerah itu akan tetap melenggak lenggok menikamti indahnya hidul dialam bebas. Yang lebih anehnya lagi, kasus Korupsi UIN Malang, dimana pada tahun 2014 lalu, mantan Rektor UIN Malang sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun hingga saat ini kasus perkaranya “hilang”. Selain itu, kasus Korupsi pelepasan asset Daerah Kabuaten Blitar. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyebutkan, bahwa Heri Nungoroho (Bupati Blitar saat itu) turut bertanggung jawab. Namun hingga saat ini juga tak ada kelanjutannya. Apakah terdakwa Sitrul Arsyih Musa'ie akan berani “buka-bukaan” terkait kasus yang menjeratnya kepada Majelis Hakim saat agenda pemeriksaan terdakwa, atau ……?. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, terkait adanya dugaan penyalah gunaan dana Participasing Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas oleh  PT WUS pada tahun 2011 – 2015 lalu. Selain itu, hasi audit  BPK yang menemukan adanya  sejumlah duit yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh PT WUS.  Kemudian, penyidik Kejari Sumenep melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penggeledahan di PT PWUS pada Juli 2017. Dari hasil penggeledahan itu, penyidik Kejari Sumenep menyita 3 unit CPU dan beberapa berkas lainnya. Kemudian kasus ini pun “berpindah” ke Kejati Jatim dibawah kendali Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi dan Didik Farkhan sebagai Aspidsus Kejati jatim. Tak lama kemudian, penyidik Kejati Jatim pun akhirnya  menetapkan 2 tersangka, yakni Sitrul Arsyih Musa'ie mantan Direktur Utama PT Wira Usaha Sumekar dan Taufadi, mantan Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS yang saat ini menjabat sebagai Komisiaris PT Garam Indonesia (Persero). Taufadi ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu pada Senin, 4 Desember 2017, setelah terlebih dahulu Tim penyidi Kejati Jatim menemukan adanya bukti aliran dana PI sebesar  Rp  510.658.500 yang tak dapat dipertanggung jawabkan Taufadi saat menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Administrasi PT WUS pada tahun 2012 – 2013. Atas perbuatannya, Sitrul Arsyih Musa'ie dan Taufadi pun terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sesuai pasal yang menjeratnya, yakni pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18  Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  (Redaksi).

Tipikor Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

#Saksi Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep, Madura) Tak Hadir sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor, Aspidsus Kejati Jatim tak mau berkomentar#...

BERITAKORUPSI.CO

Ketua DPRD Kota Malang Diadili Karena Menerima Suap Rp 700 Juta

Lila Widya, Sekretaris Pribadi Wali Kota Batu “Rela Mengorbankan Diri”

Peran aktif Babinsa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan

ICW : Lanjutkan Proses Hukum, KPK Harus Tolak Permintaan Menkopolhukan

Dekranasda Berkontribusi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jatim

ICW : Kepolisian Harus Mengusut Tuntas Kasus BAPETEN, Meskipun Kerugian Negara Telah DIkembalikan

Sidang Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT WUS Tertunda Karena Saksi Tak Hadir

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI